BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1920, 2016 KEMENAG. STAIN Bengkalis. Statuta. PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id
57
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1920-2016.pdf · warna #FCFCED) di atas kapal layar dengan lambang ombak garis putih (kode warna #FCFCED)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.1920, 2016 KEMENAG. STAIN Bengkalis. Statuta.
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 57 TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKALIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Statuta
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -2-
Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang
Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-3-
Indonesia Nomor 5007);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru
dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 168);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73
Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi
Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -4-
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14
Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1356);
22. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Bengkalis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1357);
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50
Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 788);
24. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada
Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87
Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1290);
26. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada
Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1372);
28. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1952);
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-5-
29. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada
Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1699);
30. Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang
Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1808);
31. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan
Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
32. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pengangkatan Dosen Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil
Perguruan Tinggi Keagamaan dan Dosen Tetap Perguruan
Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 76);
33. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2016 tentang
Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan
Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 920);
34. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang
Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
35. Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri pada
Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1407);
36. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STATUTA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -6-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang
selanjutnya disebut Sekolah Tinggi adalah Perguruan
Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian
Agama.
2. Statuta Sekolah Tinggi adalah peraturan dasar
pengelolaan Sekolah Tinggi yang digunakan sebagai
landasan penyusunan peraturan dan prosedur
operasional.
3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan
mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada
Sekolah Tinggi.
4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi sebagai unsur
penyusun kebijakan, yang menjalankan fungsi penetapan
dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
5. Satuan Pengawas Internal adalah unsur pengawas yang
menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan
atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
6. Dewan Penyantun adalah badan nonstruktural yang
terdiri dari unsur pemerintah dan tokoh masyarakat yang
mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan
di bidang nonakademik kepada Ketua.
7. Gelar akademik adalah gelar yang diberikan kepada
lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan akademik.
8. Penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan dan
pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil
belajar peserta didik.
9. Jurusan adalah himpunan program studi dalam sub
rumpun ilmu yang menyelenggarakan dan mengelola
pendidikan.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan
pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-7-
pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik.
11. Rencana Induk Pengembangan yang selanjutnya
disingkat RIP adalah instrumen perencanaan yang
merupakan bagian dari kebijakan umum Sekolah Tinggi
dan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan
kebijakan, prosedur, dan penyelenggaraan tugas-tugas
Tridharma Perguruan Tinggi yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT
adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis,
yang akan dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi melalui
berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi
mengenai tingkat atau target kinerja berupa output
dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh Sekolah
Tinggi pada satu tahun tertentu.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.
14. Ketua Jurusan adalah pemimpin Jurusan yang berwenang
dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
pendidikan.
15. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab
penyelenggaraan program studi.
16. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Sekolah
Tinggi.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut
Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis
penunjang akademik pada Sekolah Tinggi.
18. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -8-
19. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
tinggi.
20. Alumni adalah lulusan Sekolah Tinggi yang dibuktikan
dengan tanda kelulusan yang sah.
21. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang
mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama
menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
23. Warga Kampus adalah sivitas akademika dan tenaga
kependidikan Sekolah Tinggi.
24. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik
Indonesia.
25. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.
26. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan
Islam.
Pasal 2
Sekolah Tinggi berdasarkan Pancasila dan berasaskan Islam.
Pasal 3
Visi Sekolah Tinggi: “Unggul dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu
Keislaman dan Kemelayuan”.
Pasal 4
Misi Sekolah Tinggi: menciptakan Sarjana yang memahami
nilai-nilai keislaman dan kemelayuan.
Pasal 5
Tujuan Sekolah Tinggi:
a. menghasilkan Sarjana yang memahami nilai-nilai
keislaman yang mengakar pada budaya melayu;
b. menyediakan akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk
mendapatkan pendidikan tinggi keislaman; dan
c. menghasilkan sumber daya manusia pembangunan yang
terdidik.
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-9-
Pasal 6
Strategi Sekolah Tinggi:
a. pelaksanaan pengajaran;
b. penelitian; dan
c. pengabdian kepada Masyarakat.
Pasal 7
Moto Sekolah Tinggi: “Mandiri, Empati, Luhur, Amanah,
Yakin, dan Unggul” (MELAYU).
BAB II
IDENTITAS
Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian
Pasal 8
(1) Sekolah Tinggi ini bernama Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri Bengkalis yang disingkat STAIN Bengkalis.
(2) Sekolah Tinggi berkedudukan di Kabupaten Bengkalis,
Provinsi Riau, Indonesia.
(3) Pendirian Sekolah Tinggi ini berdasarkan Peraturan
Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pendirian
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis pada
tanggal 19 September 2014 bertepatan dengan tanggal 24
Dzulqo`dah 1435 H.
Bagian Kedua
Lambang
Pasal 9
(1) Sekolah Tinggi memiliki lambang sebagaimana terlukis di
bawah ini:
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -10-
(2) Lambang Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berupa bingkai segi lima warna hijau (kode warna
#008946), padi dan kapas, kitab berwarna putih (kode
warna #FCFCED) di atas kapal layar dengan lambang
ombak garis putih (kode warna #FCFCED) dan tulisan
STAIN BENGKALIS yang mengandung arti sebagai
berikut:
a. segi lima warna hijau (kode warna #E2ED66)
menggambarkan Dasar Negara Indonesia Pancasila
yang menjadi dasar yuridis Sekolah Tinggi dan
warna hijau menggambarkan warna bumi,
kesuburan berguna sebagai merangsang kreatifitas;
b. padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar
manusia, padi yang menjadi dasar untuk makanan
pokok dan kapas untuk kebutuhan dasar sandang;
c. kitab menggambarkan ilmu pengetahuan, petunjuk
kehidupan dan moral serta sumber inspirasi dan
kaidah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Qur`an
dan Hadits yang harus ditaati untuk pengembangan
Sekolah Tinggi;
d. kapal layar menggambarkan Sekolah tinggi siap
menahkodai pengkajian khazanah Ilmu-ilmu
keislaman yang sangat luas;
e. warna kuning (kode warna #FFF000) pada lambang
kapal layar menggambarkan cita-cita Sekolah Tinggi
menuju masa keemasan, kejayaan, dan
kecemerlangan; dan
f. lambang ombak dengan garis-garis putih
menggambarkan dalam mengarungi kehidupan dan
keberadaannya Sekolah Tinggi mengedepankan
kedamaian, kesucian, berbasis spritual, teguh
pendirian dan kesederhanaan serta kejernihan
intelektual dan moral.
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-11-
Bagian Ketiga
Mars dan Hymne
Pasal 10
(1) Mars Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang
(bariton), tinggi (sopran), dan rendah (bas) berkombinasi,
bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila, dan
mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
(2) Hymne Sekolah Tinggi merupakan lagu bernada sedang
(bariton), bertempo lambat, berwibawa dan mengandung
makna pujian, berjiwa Pancasila dan berdasarkan ajaran
Islam serta mencerminkan cita-cita Sekolah Tinggi.
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -12-
Bagian Keempat
Bendera
Pasal 11
(1) Bendera Sekolah Tinggi:
a. bendera Sekolah Tinggi berbentuk empat persegi
panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
b. bendera Sekolah Tinggi berwarna dasar hijau pupus
(kode warna #6FFF00), dengan lis hijau tua (kode
warna #006633) melambangkan warna bumi,
kesuburan, ketenangan pikiran dan selalu kreatif;
c. di tengah-tengah bendera Sekolah Tinggi terpampang
lambang Sekolah Tinggi; dan
d. di bawah lambang bertuliskan: SEKOLAH TINGGI
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-13-
(2) Bendera Jurusan terdiri dari unsur-unsur dan makna
sebagai berikut:
a. bendera Jurusan berbentuk persegi panjang yang
lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
b. warna dasar bendera Jurusan adalah:
1) Jurusan Tarbiyah dan Keguruan berwarna
Kuning (kode warna #FFC300), dengan lis hijau
(kode warna #127844) melambangkan harapan
masa depan;
2) Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berwarna
Hitam (kode warna #332C2B) dengan lis putih
(kode warna #FEFEFE) melambangkan
keteguhan iman, amal kebajikan, dan keadilan;
3) Jurusan Dakwah dan Komunikasi Islam
berwarna biru muda (kode warna #99CCCC)
dengan lis biru tua (kode warna #566892),
melambangkan kemuliaan dan kebudayaan;
c. di bagian tengah bendera Jurusan terpampang
lambang Sekolah Tinggi; dan
d. di bawah lambang Sekolah Tinggi terdapat tulisan
nama masing-masing Jurusan.
Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 12
(1) Busana akademik Sekolah Tinggi terdiri atas toga
jabatan, toga wisudawan, dan jaket almamater.
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -14-
(2) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
jubah yang dikenakan oleh Ketua Senat, Ketua, Wakil
Ketua, Profesor, dan anggota Senat.
(3) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikenakan pada upacara-upacara akademik.
(4) Toga jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. terbuat dari bahan/kain wool polos yang berwarna
hitam (kode warna #1D1819), berukuran besar
sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan
panjang melebar ke arah pergelangan tangan;
b. pada pergelangan tangan dilapisi bahan bludru
berwarna hitam (kode warna #000000) selebar
kurang lebih 12 cm;
c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada
bagian punggung toga terdapat lipatan-lipatan (flooi);
dan
d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi
bludru dengan warna: biru tua (kode warna
#194964) untuk toga Ketua dan Wakil tua sekretaris
senat, anggota senat, dan Ketua Jurusan, kuning
emas (kode warna #CC9933) untuk toga Profesor,
dan untuk toga jabatan lainnya disesuaikan dengan
warna masing-masing Jurusan.
(5) Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung
jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. topi jabatan adalah penutup kepala terbuat dari
bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi
masing-masing 20 cm. ditengahnya terdapat jiasan
kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan warna
leher/garis pembuka toga, yaitu warna biru tua
(kode warna #194964), kuning emas (kode warna
#CC9933) atau warna jurusan;
b. kalung jabatan ketua dikenakan diatas toga jabatan,
berbentuk rangkaian lambang Sekolah Tinggi terbuat
dari logam tipis berwarna kuning emas (kode warna
#CC9933);
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-15-
c. kalung jabatan wakil ketua, terbuat dari bahan yang
sama dengan kalung jabatan ketua tetapi dalam
ukuran yang lebih kecil dan berwarna putih perak
(kode warna #C0C0C0); dan
d. kalung jabatan guru besar terbuat dari pita selebar
10 cm berwarna sesuai warna dasar lambang
jurusannya. Kedua ujung pita kalung jabatan
dipertemukan dengan lambang Sekolah Tinggi yang
terbuat dari bulatan logam tipis bergaris tengah 10
cm, berwarna kuning emas (kode warna #CC9933).
(6) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan jubah yang dikenakan wisudawan yang telah
menyelesaikan studi di lingkungan Sekolah Tinggi.
(7) Toga wisudawan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
terbuat dari kain berwarna hitam (kode warna #1D1819),
ukuran besar, dan panjang sampai ke bawah lutut,
lengan panjang dengan lebar yang merata, terdapat
lipatan (plooi) pada lengan atas dan punggung toga.
Bagian belakang syal wisudawan berbeda antar Jurusan.
(8) Kelengkapan toga wisudawan sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) merupakan topi wisudawan yang bentuk,
ukuran, dan warnanya sama dengan topi jabatan, serta
kuncir wisudawan berwarna sesuai dengan warna dasar
lambang Jurusan.
(9) Jaket almamater Sekolah Tinggi berwarna biru tua (kode
warna #282D42), pada bagian dada sebelah kiri terdapat
lambang Sekolah Tinggi.
www.peraturan.go.id
2016, No. 1920 -16-
BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA
PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Paragraf 1
Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan
Otonomi Keilmuan
Pasal 13
(1) Sekolah Tinggi menjunjung tinggi kebebasan akademik,
kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan kebebasan sivitas akademika pada
Sekolah Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung
jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan wewenang Profesor dan/atau
Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan
bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan
dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu
cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam
menemukan, mengembangkan, mengungkapkan,
dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut
kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5) Pimpinan Sekolah Tinggi wajib mengupayakan dan
menjamin agar setiap anggota sivitas akademika
melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung
jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah
keilmuan.
www.peraturan.go.id
2016, No.1920-17-
Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa
Pasal 14
(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia
dan juga warga negara asing yang memenuhi
persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan
Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Ketua.
Pasal 15
Sekolah Tinggi menjamin suatu sistem penerimaan Mahasiswa
untuk seluruh jenjang pendidikan yang dilakukan secara
objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan
pemerataan pendidikan.
Pasal 16
(1) Sekolah Tinggi melakukan penerimaan Mahasiswa baru
jenjang Sarjana melalui pola penerimaan secara nasional.
(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekolah Tinggi dapat melakukan penerimaan
Mahasiswa dengan pola yang lain.
Paragraf 3
Sistem Perkuliahan
Pasal 17
(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit
Semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan