BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn963-2015.pdf · PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PT ... pemerintahan

BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA

No.963, 2015 ESDM. Tenaga Listrik. 10 MW. PLTA. Pembelian.Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIRDENGAN KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH

MEGAWATT) OLEH PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pengembangan energiterbarukan dari tenaga air dan dalam rangkamelaksanakan kebijakan energi nasional, perlumengatur kembali pembelian tenaga listrik daripembangkit listrik tenaga air oleh PT PerusahaanListrik Negara (Persero) sebagaimana dimaksuddalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber DayaMineral Nomor 12 Tahun 2014 sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineraltentang Pembelian Tenaga Listrik dari PembangkitListrik Tenaga Air Dengan Kapasitas SampaiDengan 10 MW (Sepuluh Megawatt) Oleh PTPerusahaan Listrik Negara (Persero);

www.peraturan.go.id

2015, No.963 2

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentangEnergi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4746);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentangKetenagalistrikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 133, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum(Perum) Listrik Negara Menjadi PerusahaanPerseroan (Persero) (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1994 Nomor 34);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5530);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014tentang Kebijakan Energi Nasional (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5609);

7. Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27Oktober 2014;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya MineralNomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan TataKerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 552) sebagaimana telah dua kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 30 Tahun 2014 (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor1725);

www.peraturan.go.id

2014, No.9633

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL TENTANG PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARIPEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN KAPASITASSAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT) OLEHPT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTAadalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga darialiran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yangpembangunannya bersifat multiguna.

2. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang selanjutnya disingkatIUPTL adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrikuntuk kepentingan umum.

3. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang selanjutnya disebut PTPLN (Persero) adalah badan usaha milik negara yang didirikanberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentangPengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik NegaraMenjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

4. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PJBLadalah perjanjian jual beli tenaga listrik antara pemegang IUPTLdengan PT PLN (Persero).

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

6. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energiyang selanjutnya disebut Dirjen EBTKE adalah direktur jenderalyang melaksanakan tugas dan bertanggung jawab atas perumusanserta pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidangenergi baru, terbarukan, dan konservasi energi.

Pasal 2

(1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan meningkatkanketahanan energi nasional melalui pemanfaatan energi terbarukanyang ramah lingkungan, Pemerintah memberi kesempatan kepadabadan usaha untuk memanfaatkan tenaga air untuk PLTA.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupabadan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha

www.peraturan.go.id

2015, No.963 4

swasta yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, atau swadayamasyarakat yang didirikan untuk berusaha di bidang penyediaantenaga listrik.

Pasal 3

(1) Dengan Peraturan Menteri ini, Menteri menugaskan PT PLN (Persero)untuk membeli tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampaidengan 10 MW (sepuluh megawatt) dari badan usaha sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 yang telah memiliki IUPTL.

(2) PLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi:

a. PLTA yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air disungai; atau

b. PLTA yang memanfaatkan tenaga air dari waduk/bendungan atausaluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.

(3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai:

a. penunjukan langsung untuk pembelian tenaga listrik oleh PT PLN(Persero); dan

b. persetujuan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN (Persero).

BAB II

HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK DARI

PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN

KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 4

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampaidengan 10 MW (sepuluh megawatt) sebagaimana dimaksud dalamPasal 3 ditetapkan dengan memperhatikan tegangan jaringan listrikPT PLN (Persero), dan lokasi/wilayah pembangkit (faktor F), denganbesaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran IIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini.

(2) Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)sudah termasuk seluruh biaya pengadaan jaringan penyambungandari pembangkit ke jaringan listrik PT PLN (Persero) dan merupakanharga yang dipergunakan dalam PJBL tanpa negosiasi harga dantanpa eskalasi dan berlaku pada saat pembangkit dinyatakan telahmencapai commercial operation date (COD) sesuai dengan jadwalyang disepakati dalam PJBL.

(3) Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitassampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) antara PT PLN (Persero)

www.peraturan.go.id

2014, No.9635

dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiah menggunakannilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00 WIB tanggal H-1dari tanggal tagihan.

Pasal 5

(1) PJBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berlaku untukjangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun sejak commercialoperation date (COD).

(2) PJBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjangsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAKSANAAN PEMBELIAN TENAGA LISTRIK

DARI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR DENGAN

KAPASITAS SAMPAI DENGAN 10 MW (SEPULUH MEGAWATT)

Pasal 6

(1) Badan usaha yang berminat memanfaatkan tenaga air untukpembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluhmegawatt), terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepadaMenteri c.q. Dirjen EBTKE untuk ditetapkan sebagai pengelolatenaga air untuk pembangkit listrik.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapidengan persyaratan sebagai berikut:

a. profil badan usaha;

b. dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secarateknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero);

d. perkiraan total investasi yang diperlukan untuk pembangunanPLTA;

e. jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operationdate (COD);

f. pernyataan ketersediaan lahan;

G. pernyataan kesanggupan menyampaikan sertifikat depositosebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunanPLTA dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) harikerja sejak tanggal penetapan badan usaha sebagai pengelolatenaga air untuk pembangkit listrik;

www.peraturan.go.id

2015, No.963 6

h. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isiPJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW(sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);

i. pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintahdaerah;

j. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen danpersyaratan yang dimiliki; dan

k. pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawabuntuk menerima dan melaksanakan sanksi, termasuk untukmenyetorkan sejumlah dana ke Kas Negara sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri ini.

(3) PT PLN (Persero) menyelesaikan verifikasi teknis sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf c paling lama 30 (tiga puluh) hari kerjasejak dokumen studi kelayakan awal (pre feasibility study) diterimasecara lengkap.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan olehbadan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q. Dirjen EBTKEdengan menggunakan format surat permohonan dan suratpernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III huruf A danhuruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanMenteri ini.

Pasal 7

(1) Dirjen EBTKE melakukan penelitian dan evaluasi terhadappermohonan penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga airuntuk pembangkit listrik.

(2) Berdasarkan penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud padaayat (1), Dirjen EBTKE atas nama Menteri menetapkan keputusanpemberian atau penolakan permohonan penetapan badan usahasebagai pengelola tenaga air untuk pembangkit listrik paling lama 30(tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(3) Keputusan pemberian penetapan badan usaha sebagai pengelolatenaga air untuk pembangkit tenaga listrik disampaikan kepadapemohon dengan tembusan kepada Direktur JenderalKetenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

(4) Dalam hal permohonan penetapan badan usaha sebagai pengelolatenaga air untuk pembangkit tenaga listrik ditolak, Dirjen EBTKEatas nama Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohondisertai alasan penolakannya.

www.peraturan.go.id

2014, No.9637

Pasal 8

Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) wajibmenyampaikan laporan kemajuan pelaksanaan pembangunan PLTA setiap6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penetapannya kepada DirjenEBTKE sampai dengan commercial operation date (COD) dengan tembusankepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan dan Direksi PT PLN (Persero).

Pasal 9

(1) Badan usaha yang telah ditetapkan sebagai pengelola tenaga airuntuk pembangkit listrik wajib menyampaikan sertifikat depositosebesar 5% (lima persen) dari total investasi pembangunan PLTAkepada Dirjen EBTKE paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejaktanggal penetapannya sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik.

(2) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari kerja badan usaha tidak dapatmenyampaikan sertifikat deposito sebagaimana dimaksud pada ayat(1), maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas nama Menteri,dan kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untukmengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua) tahunberturut-turut sejak tanggal pencabutan.

Pasal 10

(1) Badan usaha yang telah menyampaikan sertifikat deposito kepadaDirjen EBTKE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) harusmengajukan permohonan untuk mendapatkan IUPTL sementarasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelahmendapatkan IUPTL sementara, badan usaha harus menyampaikansalinan IUPTL sementara kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 11

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerjasetelah tanggal diterbitkannya IUPTL sementara, badan usaha harusmenyampaikan studi kelayakan (feasibility study) dan dokumen yangdiperlukan untuk PJBL secara lengkap kepada PT PLN (Persero).

(2) PT PLN (Persero) dan badan usaha wajib menandatangani PJBLdalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelahbadan usaha melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkandan menyampaikan salinan PJBL dimaksud kepada Dirjen EBTKE.

(3) Dalam hal PJBL belum ditandatangani oleh PT PLN (Persero) danbadan usaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tidak

www.peraturan.go.id

2015, No.963 8

melengkapi keseluruhan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimanadimaksud pada ayat (2), maka:

a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas namaMenteri;

b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untukmengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua)tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan

c. dana sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai depositoyang telah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 12

PT PLN (Persero) wajib menyediakan model PJBL dari PLTA dengankapasitas pembangkitan sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt), danmempublikasikan model dimaksud melalui website PT PLN (Persero) palinglambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diundangkannya Peraturan Menteriini.

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) bulan sejaktanggal ditandatanganinya PJBL, badan usaha wajib mencapaipemenuhan pembiayaan (financial close) untuk kebutuhanpembangunan fisik PLTA dan menyampaikan buktinya kepada DirjenEBTKE.

(2) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejakditandatanganinya PJBL, badan usaha tidak menyediakankeseluruhan dana dan menyampaikan bukti sebagaimana dimaksudpada ayat (1), maka:

a. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas namaMenteri;

b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untukmengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua)tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan

c. dana sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai deposito yangtelah diserahkan sertifikatnya menjadi milik negara.

Pasal 14

(1) Badan usaha yang telah menandatangani PJBL dan telah melakukanpemenuhan pembiayaan (financial close) wajib mengajukanpermohonan untuk mendapatkan IUPTL sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

2014, No.9639

(2) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelahmendapatkan IUPTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badanusaha harus menyampaikan salinan IUPTL kepada Dirjen EBTKE.

Pasal 15

(1) Badan Usaha dapat menggunakan deposito sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (1) secara bertahap untuk kebutuhanpembangunan fisik PLTA setelah terbitnya IUPTL .

(2) Usulan penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disampaikan kepada Dirjen EBTKE dengan melampirkan bukti telahtersedianya pemenuhan pembiayaan (financial close), salinan IUPTL,dan rencana penggunaan dana deposito dimaksud.

Pasal 16

(1) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannyaIUPTL, badan usaha wajib memulai tahapan pembangunan fisikPLTA.

(2) Dalam hal setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannyaIUPTL, badan usaha belum memulai tahapan pembangunan fisikPLTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT PLN (Persero) harusmemberikan sanksi berupa penurunan harga yang diterapkan padaharga pembelian tenaga listrik untuk 8 (delapan) tahun pertamadengan ketentuan sebagai berikut:

a. keterlambatan sampai dengan 3 (tiga) bulan dikenakanpenurunan harga pembelian sebesar 1% (satu persen);

b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam)bulan dikenakan penurunan harga pembelian sebesar 2% (duapersen); dan

c. keterlambatan lebih dari 6 (enam) bulan dikenakan penurunanharga pembelian sebesar 3% (tiga persen).

(3) Keterlambatan dimulainya tahapan pengembangan yang diakibatkanfaktor yang di luar kendali badan usaha (force majeure) dapatdipertimbangkan untuk tidak dikenakan sanksi.

(4) Kondisi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaturlebih lanjut dalam dokumen PJBL.

(5) Dalam hal setelah jangka waktu 15 (lima belas) bulan sejakditerbitkannya IUPTL badan usaha gagal memulai tahapanpembangunan fisik PLTA, maka:

A. penetapan badan usaha sebagai pengelola tenaga air untukpembangkit listrik dicabut oleh Dirjen EBTKE atas namaMenteri;

www.peraturan.go.id

2015, No.963 10

b. kepada badan usaha tersebut dikenakan larangan untukmengajukan permohonan sejenis untuk jangka waktu 2 (dua)tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan; dan

c. seluruh dana deposito yang telah diserahkan sertifikatnya danbelum digunakan untuk kebutuhan pembangunan fisik PLTAmenjadi milik negara.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pembelian tenagalistrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluhmegawatt) dari badan usaha yang telah mendapatkan surat penetapanpengelola tenaga air untuk pembangkit listrik dari Dirjen EBTKE sebelumdiundangkannya Peraturan Menteri ini dengan harga pembelian sesuaidengan Lampiran IA atau Lampiran IB Peraturan Menteri Energi danSumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembelian TenagaListrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan ListrikNegara (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014, dapatdisesuaikan harga pembeliannya mengikuti harga sebagaimana tercantumdalam Lampiran I atau Lampiran II yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap pembeliantenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW(sepuluh megawatt) dari badan usaha yang:

a. telah beroperasi;

b. telah menandatangani PJBL;

c. telah mendapatkan surat penetapan pengembang dari PT PLN(Persero); dan/atau

d. telah mendapatkan surat penetapan pengelola tenaga air untukpembangkit listrik dari Dirjen EBTKE sebelum diundangkannyaPeraturan Menteri ini dengan harga pembelian berdasarkanharga rata-rata tertimbang yang tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12Tahun 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari PembangkitListrik Tenaga Air oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014,

www.peraturan.go.id

2014, No.96311

dapat disesuaikan harga pembeliannya dengan mengikuti hargasebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,dan huruf c dalam penyesuaian harga mengikuti ketentuan sebagaiberikut:

a. badan usaha terlebih dahulu harus ditetapkan sebagaipengelola tenaga air untuk pembangkit listrik oleh DirjenEBTKE atas nama Menteri;

b. untuk dapat ditetapkan sebagai pengelola tenaga airsebagaimana dimaksud pada huruf a, badan usaha wajibmenyampaikan permohonan kepada Menteri c.q. DirjenEBTKE.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) butir b harusdilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:

a. profil badan usaha;

b. dokumen perizinan dari Pemerintah atau pemerintah daerahsesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. total investasi yang diperlukan untuk pembangunan PLTA;

d. jadwal pelaksanaan pembangunan hingga commercial operationdate (COD);

e. hasil studi kelayakan awal (pre feasibility study) yang secarateknis telah diverifikasi oleh PT PLN (Persero) bagi badan usahayang belum menandatangani PJBL;

f. surat penetapan pengembang dari PT PLN (Persero);

g. dokumen-dokumen perizinan lain yang terkait denganpemanfaatan tenaga air sebagai pembangkit listrik, antara lain:

1. IUPTL Sementara bagi yang belum commercial operationdate (COD);

2. IUPTL bagi yang telah commercial operation date (COD);

3. PJBL bagi badan usaha yang telah menandatanganiPJBL;

4. Berita Acara Financing Date bagi yang telah mencapaipemenuhan pembiayaan (financial close);

5. Sertifikat Laik Operasi (SLO), Berita Acara commercialoperation date (COD), Berita Acara Pembacaan kWh meterPembangkit dan laporan operasi pembangkit bagi badanusaha yang pembangkitnya telah commercial operationdate (COD);

www.peraturan.go.id

2015, No.963 12

h. pernyataan ketersediaan lahan;

i. pernyataan telah memahami dan sanggup menjalankan isiPJBL dari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW(sepuluh megawatt) yang dipublikasikan oleh PT PLN (Persero);

j. pernyataan tidak ada permasalahan perizinan di pemerintahdaerah;

k. pernyataan bersedia melanjutkan pembangunan bagi badanusaha yang belum mencapai commercial operation date (COD);

l. pernyataan telah menyampaikan seluruh salinan dokumen danpersyaratan yang dimiliki; dan

m. pernyataan kesediaan secara sadar dan bertanggung jawabuntuk menerima dan melaksanakan sanksi sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri ini.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat(3) diajukan oleh badan usaha secara tertulis kepada Menteri c.q.Dirjen EBTKE dengan menggunakan format surat permohonan dansurat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V huruf Adan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Menteri ini.

Pasal 19

(1) Harga pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitas sampaidengan 10 MW (sepuluh megawatt) penyesuaian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 langsung dituangkan dalamPJBL, tanpa negosiasi harga, tanpa eskalasi harga, harga tidakberlaku surut, tanpa persetujuan harga jual tenaga listrik dariMenteri, dan berlaku hingga masa berakhirnya PJBL.

(2) Transaksi pembelian tenaga listrik dari PLTA dengan kapasitassampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt) penyesuaian antara PTPLN (Persero) dan badan usaha dilakukan dalam mata uang rupiahmenggunakan nilai tukar tengah Bank Indonesia pada pukul 11.00WIB tanggal H-1 dari tanggal tagihan.

Pasal 20

Setelah penandatanganan PJBL dengan harga pembelian tenaga listrikdari PLTA dengan kapasitas sampai dengan 10 MW (sepuluh megawatt)penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal19, berlaku ketentuan:

a. terhadap badan usaha yang belum memulai pembangunan fisikPLTA diwajibkan untuk mencapai tahap pemenuhan pembiayaan(financial close) dan memulai kegiatan pembangunan fisik PLTApaling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejakpenandatanganan PJBL;

www.peraturan.go.id

2014, No.96313

b. terhadap badan usaha yang belum dapat menyelesaikanpembangunan fisik PLTA diwajibkan untuk mulai melanjutkanpembangunan fisik PLTA dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)bulan sejak penandatanganan PJBL;

c. dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud padahuruf b atau huruf c badan usaha gagal memenuhi kewajibannya,maka penetapannya sebagai pengelola tenaga air untuk pembangkitlistrik dicabut oleh Dirjen EBTKE dan kepada badan usaha tersebutdikenakan larangan mengajukan permohonan sejenis untuk jangkawaktu 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal pencabutan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2014 tentang PembelianTenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Air oleh PT PerusahaanListrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2014 (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 1131), dicabut dan dinyatakan tidakberlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id

2015, No.963 14

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

REPUBLIK INDONESIA,

SUDIRMAN SAID

Diundangkan di Jakartapada tanggal 29 Juni 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

www.peraturan.go.id

2014, No.96315

www.peraturan.go.id

2015, No.963 16

www.peraturan.go.id

2014, No.96317

www.peraturan.go.id

2015, No.963 18

www.peraturan.go.id

2014, No.96319

www.peraturan.go.id

2015, No.963 20

www.peraturan.go.id

2014, No.96321

www.peraturan.go.id

2015, No.963 22

www.peraturan.go.id

2014, No.96323

www.peraturan.go.id

2015, No.963 24

www.peraturan.go.id

2014, No.96325

www.peraturan.go.id