BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.33, 2016 KEMENHUB. Tarif. Angkutan Penyeberangan. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antarprovinsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara www.peraturan.go.id
50
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn33-2016.pdf · Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana ... tangki, kereta penarik berikut
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.33, 2016 KEMENHUB. Tarif. Angkutan Penyeberangan.
Pencabutan.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 5 TAHUN 2016
TENTANG
TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTARPROVINSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan
penyelenggaraan pelayanan angkutan penyeberangan
antarprovinsi perlu dilakukan penyesuaian tarif dengan
berpedoman pada harga jenis eceran bahan bakar
tertentu yang berlaku saat ini;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Perhubungan tentang Tarif Angkutan
Penyeberangan Lintas Antarprovinsi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara
www.peraturan.go.id
2016, No.33 -2-
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun