BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.738, 2018 KEMEN-LHK. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang mengakibatkan ketimpangan struktur ekonomi masyarakat, pemerintah telah menetapkan Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial secara nasional; b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat melalui identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan paling sedikit seluas 4.100.000 (empat juta seratus ribu) hektar sebagai sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, selain akses kelola perhutanan sosial seluas 12.700.000 (dua belas juta tujuh ratus) hektar; c. bahwa sumber Tanah Obyek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperoleh melalui pelepasan kawasan hutan atau perubahan batas kawasan www.peraturan.go.id
28
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn738-2018.pdf · pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas. 15. Tukar
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.738, 2018 KEMEN-LHK. Pemberian Tugas Belajar dan Izin
Belajar bagi PNS.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018
TENTANG
TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS
KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi ketimpangan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah yang mengakibatkan ketimpangan struktur ekonomi
masyarakat, pemerintah telah menetapkan Program
Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial secara nasional;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019, salah satu agenda
pembangunan nasional di bidang peningkatan kualitas
hidup manusia dan masyarakat melalui identifikasi
kawasan hutan yang akan dilepaskan paling sedikit seluas
4.100.000 (empat juta seratus ribu) hektar sebagai sumber
Tanah Obyek Reforma Agraria, selain akses kelola
perhutanan sosial seluas 12.700.000 (dua belas juta tujuh
ratus) hektar;
c. bahwa sumber Tanah Obyek Reforma Agraria
sebagaimana dimaksud dalam huruf b diperoleh melalui
pelepasan kawasan hutan atau perubahan batas kawasan
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -2-
hutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan
Perubahan Batas Kawasan Hutan Untuk Sumber Tanah
Obyek Reforma Agraria;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -3-
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang
Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 326);
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -4-
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
17);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
196);
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013 tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor
P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan
Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1364);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang
Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1859);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN
HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK
SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA.
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -5-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan
lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang
satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
2. Hutan Tetap adalah Kawasan Hutan yang dipertahankan
keberadaannya sebagai Kawasan Hutan, terdiri dari hutan
konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi.
3. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang
tidak dibebani hak atas tanah.
4. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang
dibebani hak atas tanah.
5. Hutan Adat adalah hutan yang berada di wilayah
masyarakat hukum adat.
6. Reforma Agraria adalah penataan kembali strutur
penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfataan
tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan asset dan
disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat
Indonesia.
7. Tanah Obyek Reforma Agraria yang selanjutnya disingkat
TORA adalah Tanah yang dikuasai oleh negara untuk
didistribusikan atau diredistribusikan dalam rangka
reforma agraria.
8. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tidak
produktif selanjutnya disebut HPK tidak produktif adalah
HPK yang penutupan lahannya didominasi lahan tidak
berhutan.
9. Pelepasan Kawasan Hutan adalah perubahan peruntukan
kawasan HPK menjadi bukan kawasan hutan.
10. Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan adalah
Keputusan yang diterbitkan oleh Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dalam rangka menindaklanjuti hasil
tata batas areal yang disetujui untuk dikeluarkan dari
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -6-
Kawasan Hutan.
11. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang dilakukan oleh
lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan
memiliki otoritas ilmiah (scientific authority) bersama-sama
dengan pihak lain yang terkait.
12. Inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
adalah kegiatan yang meliputi pendataan penguasaan,
pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan tanah.
13. Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data
fisik dan data yuridis bidang-bidang tanah yang berada di
dalam Kawasan Hutan, serta analisis lingkungan hidup
yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.
14. Penataan Batas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan adalah kegiatan pemasangan tanda batas
dan pengukuran batas, pemetaan hasil tata batas,
pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas
dan peta tata batas.
15. Tukar Menukar Kawasan Hutan adalah perubahan
kawasan Hutan Produksi Tetap dan/atau Hutan Produksi
Terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi
dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan
kawasan hutan dan/atau Hutan Produksi Yang Dapat
Dikonversi yang produktif menjadi kawasan Hutan Tetap.
16. Resettlement adalah pemindahan penduduk dari Kawasan
Hutan ke luar Kawasan Hutan.
17. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari
yang dilaksanakan dalam Kawasan Hutan negara atau
hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh
masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat
sebagai pelaku utama untuk meningkatkan
kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan
dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat
dan Kemitraan Kehutanan.
18. Tim Percepatan Penyelesaian Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut
Tim Percepatan PPTKH adalah tim yang diketuai oleh
www.peraturan.go.id
2018, No.738 -7-
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan
beranggotakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris
Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.
19. Tim Pelaksana Penyelesaian Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut
Tim Pelaksana PPTKH adalah tim yang tugasnya
membantu Tim Percepatan PPTKH.
20. Tim Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan
Tanah dalam Kawasan Hutan yang selanjutnya disebut
Tim Inver PTKH adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan
oleh Gubernur untuk melakukan inventarisasi dan
verifikasi PTKH.
21. Lahan Garapan adalah bidang tanah di dalam Kawasan
Hutan yang dikerjakan dan dimanfaatkan oleh seseorang
atau sekelompok orang yang dapat berupa sawah, ladang,
kebun campuran, dan atau tambak.
22. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang
dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.
23. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan
dan/atau beserta keluarganya yang melakukan kegiatan