BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.710, 2015 LEMSANEG. Zona Integritas. Penyelenggaraan. PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDI NEGARA KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perlu ditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani perlu dibuat Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara; www.peraturan.go.id
28
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn710-2015.pdf · Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.710, 2015 LEMSANEG. Zona Integritas. Penyelenggaraan.
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARIKORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LEMBAGA SANDI NEGARA
KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi perluditetapkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lembaga SandiNegara;
b. bahwa untuk membangun Zona Integritas menujuWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani perlu dibuat Peraturan KepalaLembaga Sandi Negara tentang Penyelenggaraan ZonaIntegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi danWilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di LembagaSandi Negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negaratentang Penyelenggaraan Zona Integritas MenujuWilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah BirokrasiBersih dan Melayani di Lembaga Sandi Negara;
www.peraturan.go.id
2015, No.710 2
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3874) sebagaimana telah diubah denganUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentangSistem Pengendalian Intern Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4890);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentangKedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, SusunanOrganisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah NonDepartemen sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentangPedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014tentang Pedoman Pembangunan Zona IntegritasMenuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan InstansiPemerintah;
www.peraturan.go.id
2015, No.7103
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARATENTANG PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITASMENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAHBIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGA SANDINEGARA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini yang dimaksuddengan:
1. Zona Integritas yang selanjutnya disebut ZI adalah predikat yangdiberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannyamempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dariKorupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasibirokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatankualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disebut MenujuWBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu Unit Kerja yangmemenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan,dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnyadisebut Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatuUnit Kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatanpengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitaspelayanan publik.
4. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lembaga Sandi Negara.
5. Tim Identifikasi Unit Kerja yang selanjutnya disebut TIUK adalah timInspektorat yang dibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yangmempunyai tugas melakukan identifikasi dan pembinaan terhadapUnit Kerja yang akan diusulkan memperoleh predikat MenujuWBK/Menuju WBBM.
6. Tim Pembangunan ZI Unit Kerja adalah tim yang dibentuk oleh KepalaUnit Kerja yang mempunyai tugas untuk melakukan pembangunan ZIdi setiap Unit Kerja.
www.peraturan.go.id
2015, No.710 4
7. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disebut TPI adalah tim yangdibentuk oleh Kepala Lembaga Sandi Negara yang mempunyai tugasmelakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka memperoleh predikatMenuju WBK/Menuju WBBM.
8. Tim Penilai Nasional yang selanjutnya disebut TPN adalah tim yangdibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap Unit Kerja yangdiusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM,terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Kementerian PAN & RB), Komisi PemberantasanKorupsi (KPK), dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Pasal 2
Penyelenggaraan ZI menuju WBK dan WBBM di Lembaga Sandi Negarabertujuan untuk :
a. meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi;
b. mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN; dan
c. meningkatkan pelayanan publik.
BAB II
PEMBANGUNAN ZI
Pasal 3
(1) Pembangunan ZI difokuskan pada penerapan program manajemenperubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen SDM,penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, danpeningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.
(2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan denganmembuat dokumen rencana pembangunan ZI sebagaimana terdapatpada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPeraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini.
(3) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan olehseluruh Unit Kerja dengan membentuk Tim Pembangunan ZI UnitKerja.
Pasal 4
(1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja membuat laporan atas pembangunanZI di Unit Kerjanya secara berkala.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepadaKepala Unit Kerja masing-masing dan Kepala Unit Kerja yangmembidangi pengawasan.
www.peraturan.go.id
2015, No.7105
Pasal 5
(1) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 4(empat) orang sebagai anggota.
(2) Tim Pembangunan ZI Unit Kerja diketuai oleh pejabat yang berada 1level di bawah kepala Unit Kerjanya.
BAB III
PENETAPAN UNIT KERJA MENUJU WBK/WBBM
Pasal 6
(1) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu atau beberapa unitkerja yang diusulkan sebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBKdengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
(2) Kepala Lembaga Sandi Negara menetapkan satu atau beberapa unitkerja yang telah memperoleh predikat menuju WBK untuk diusulkansebagai Unit Kerja berpredikat Menuju WBBM dengan SuratKeputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
(3) Penetapan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) dilakukan melalui proses identifikasi oleh TIUK.
BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 7
(1) Unit Kerja yang telah ditetapkan untuk diusulkan memperolehpredikat Menuju WBK/WBBM dilakukan pembinaan oleh TIUKsebelum dilakukan penilaian oleh TPI.
(2) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBK tetapdilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankanpredikat Menuju WBK serta memperoleh predikat Menuju WBBM.
(3) Unit Kerja yang telah memperoleh predikat Menuju WBBM tetapdilakukan pembinaan oleh TIUK dalam rangka mempertahankanpredikat Menuju WBBM.
(4) Pembinaan dilakukan dengan cara memberikan asistensi dankonsultasi kepada Tim Pembangunan ZI Unit Kerja.
(5) Pembinaan dilakukan atas 6 (enam) komponen pengungkit dan 2(dua) indikator hasil.
(7) Indikator hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atasterwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sertaterwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepadamasyarakat.
BAB V
PENILAIAN WBK/WBBM
Pasal 8
(1) TPI melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang ditetapkan untukdiusulkan memperoleh predikat WBK/WBBM dengan mengacu padaLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PeraturanKepala Lembaga Sandi Negara ini.
(2) Hasil penilaian TPI dilaporkan kepada Kepala Lembaga Sandi Negarauntuk disampaikan ke Menteri PAN & RB dalam rangka evaluasi olehTPN.
(3) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untukmemperoleh predikat Menuju WBK ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala Lembaga Sandi Negara sebagai Unit Kerjaberpredikat menuju WBK.
(4) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBK agarmeningkatkan pembangunan ZI menuju predikat WBBM.
(5) Unit Kerja yang telah mendapat rekomendasi dari TPN untukmemperoleh predikat Menuju WBBM ditetapkan dengan SuratKeputusan Menteri PAN & RB sebagai Unit Kerja berpredikat menujuWBBM.
(6) Unit Kerja yang telah mendapatkan predikat menuju WBBM agarmempertahankan predikat WBBM.
(7) Unit Kerja yang belum memenuhi syarat memperoleh predikat menujuWBK/WBBM dilakukan pembinaan kembali.
Pasal 9
TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 terdiri dari:
a. satu orang ketua berasal dari Unit Kerja yang membidangipengawasan;
b. satu orang sekretaris berasal dari Unit Kerja yang membidangiOrganisasi; dan
c. anggota berasal dari Tim Pembangunan ZI masing-masing 1 (satu)orang dari setiap Unit Kerja.
www.peraturan.go.id
2015, No.7107
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala Lembaga Sandi Negara ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 5 Mei 2015
KEPALA LEMBAGA SANDINEGARA,
DJOKO SETIADI
Diundangkan di Jakartapada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.710 8
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MENUJUWILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAHBIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LEMBAGASANDI NEGARA
RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WBK/WBBM DI UNIT KERJA …
A. DASAR
1. …
2. …
3. dst.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. …
2. …
3. dst.
C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT
a. Manajemen Perubahan
INDIKATOR RENCANA AKSITARGET WAKTUPELAKSANAAN
PenyusunanTim Kerja
Pembentukan tim untuk melakukanpembangunan Zona Integritasmenuju WBK/WBBM;
DokumenRencanaPembangunanZona Integritasmenuju
1. Penyusunan rencana kerjapembangunan zona integritasmenuju WBK/WBBM;