BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.333, 2018 KKI. Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak. Pencabutan. PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA, Menimbang : a. bahwa program pendidikan dokter spesialis bedah anak pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter spesialis yang profesional melalui proses yang terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat; b. bahwa standar pendidikan dokter spesialis bedah anak yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu melakukan revisi terhadap www.peraturan.go.id
110
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2018/bn333-2018.pdfKompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak. Pencabutan. PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.333, 2018 KKI. Standar Pendidikan Profesi dan Standar
Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak.
Pencabutan.
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa program pendidikan dokter spesialis bedah anak
pada dasarnya bertujuan untuk menghasilkan dokter
spesialis yang profesional melalui proses yang
terstandardisasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan
kesehatan masyarakat;
b. bahwa standar pendidikan dokter spesialis bedah anak
yang diatur dalam Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008 tentang
Pengesahan Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi
Dokter Spesialis Bedah Anak perlu disesuaikan dengan
perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1)
huruf b Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran, perlu melakukan revisi terhadap
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -2-
Standar Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Bedah Anak;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia
tentang Standar Pendidikan Profesi dan Standar
Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Pendidikan Kedokteran (Lembaga Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
3. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 351) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Konsil
Kedokteran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1681);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR
KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK.
Pasal 1
(1) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi
Dokter Spesialis Bedah Anak merupakan standar yang
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -3-
(2) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi
Dokter Spesialis Bedah Anak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Konsil Kedokteran Indonesia ini.
Pasal 2
Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
dan kompetensi profesi dokter spesialis bedah anak, di dalam
mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan
Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Bedah Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (2).
Pasal 3
(1) Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi
Dokter Spesialis Bedah Anak sebagai acuan agar mutu
Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak
di masing-masing Institusi Pendidikan Program
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Bedah Anak dapat
terjamin.
(2) Standar Pendidikan merupakan kriteria minimal
kompetensi pendidikan yang harus dipenuhi setiap
Institusi Pendidikan Program Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis Bedah Anak pada penyelenggaraan pendidikan
profesi dokter spesialis bedah anak.
(3) Standar Pendidikan digunakan dalam upaya melakukan
evaluasi dan mengembangkan sistem penjaminan mutu
internal sebagai proses penjaminan mutu akademik
pendidikan profesi dokter spesialis bedah anak.
Pasal 4
Pada saat Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai
berlaku, Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor
34/KKI/KEP/IV/2008 tentang Pengesahan Standar
Pendidikan dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah
Anak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -4-
Pasal 5
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 201812 April 2017
KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,
ttd
BAMBANG SUPRIYATNO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Maret 2018
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -5-
LAMPIRAN
PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR
KOMPETENSI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK
SISTEMATIKA
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Sejarah
1.2 Latar Belakang
1.3 Landasan Hukum
1.4 Misi dan Tujuan
1.5 Hasil Akhir Pendidikan
BAB II STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DAN STANDAR KOMPETENSI
DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK
2.1 Standar Kompetensi Lulusan Dokter Spesialis Bedah Anak
2.2 Standar Isi
2.3 Standar Proses
2.4 Standar Penilaian
2.5 Standar Penerimaan Mahasiswa Baru
2.6 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
2.7 Standar Sarana dan Prasarana
2.8 Standar Pengelolaan Pendidikan
2.9 Standar Pembiayaan
2.10 Standar Rumah Sakit Pendidikan
2.11 Standar Wahana Pendidikan
BAB III STANDAR PENELITIAN
BAB IV STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT
BAB V STANDAR PENILAIAN PROGRAM/EVALUASI PROGRAM
BAB VI STANDAR KONTRAK KERJA SAMA FAKULTAS KEDOKTERAN,
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA, DAN RUMAH SAKIT
JEJARING PENDIDIKAN PROGRAM STUDI ILMU BEDAH ANAK
BAB VII STANDAR PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENCAPAIAN
PROGRAM PENDIDIKAN BEDAH ANAK
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -6-
BAB VIII STANDAR POLA PEMBERIAN INSENTIF UNTUK UNTUK
MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
BEDAH ANAK
BAB IX PENUTUP
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -7-
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Sejarah
Pendidikan Bedah Anak di Indonesia tidak bisa lepas dari para
perintis Dokter Spesialis Bedah Indonesia yang mendalami keilmuannya
di bidang Bedah Anak melalui magang di dalam dan luar negeri. Para
perintis tersebut adalah: dr. Adang Zainal Kosim, SpB (Jakarta), dr.
Darmawan Kartono, SpB (Jakarta), dr. Eddy Mulyanto Halimun, SpB,
(Jakarta), dan beberapa ahli bedah lain. Pada tahun 1979 Pendidikan
Bedah Anak pertama kali diselenggarakan oleh Perbani di Bagian Bedah
RS Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta. Pendidikan ini merupakan
pendidikan profesi lanjutan bagi Dokter Spesialis Bedah Umum yang
berminat dalam bidang Bedah Anak, dengan lama pendidikan 2 tahun.
Sampai tahun 1996 Pendidikan Bedah Anak dari Dokter Spesialis Bedah
Umum hanya berlangsung di RSCM, Jakarta. Mulai bulan Juli 1997,
pendidikan Bedah Anak juga diselenggarakan di Bagian Bedah RS Hasan
Sadikin, Bandung, RS Sardjito, Yogyakarta, dan RS Sutomo, Surabaya.
Pada Tahun 2003, Perbani mengirimkan permohonan untuk
penyelenggaraan Program Pendidikan Sp-1 Bedah Anak kepada
Sekretariat bersama Dekan Fakultas Kedokteran dan Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional. Pada akhir Tahun
2006 izin penyelenggaraan Program Pendidikan Sp-1 Bedah Anak
diterbitkan oleh Ditjen Pendidikan Tinggi Diknas untuk Program Studi
Bedah Anak FK UNPAD dan FK UGM. Selanjutnya Program Studi Bedah
Anak FK UNAIR mendapat izin penyelenggaraan Pendidikan Sp-1 Bedah
Anak pada bulan Juni tahun 2014.
1.2 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa Standar
Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan,
tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan
penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -8-
berkala. Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa standar isi
mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan
ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh mahasiswa pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Bedah Anak merupakan acuan dalam menyelenggarakan
pendidikan dokter spesialis bedah anak di pusat-pusat pendidikan bedah
anak di seluruh Indonesia. Standar Pendidikan Profesi dan Standar
Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak telah disusun oleh Kolegium
Bedah Anak dan disahkan melalui Keputusan Konsil Kedokteran
Indonesia Nomor 34/KKI/KEP/IV/2008. Sehubungan dengan adanya
Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun
2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka telah dilakukan
revisi dari Standar Pendidikan Profesi dan Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Bedah Anak yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
Kedokteran.
1.3 Landasan Hukum
Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran disebutkan bahwa Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran adalah bagian dari Standar Nasional
Pendidikan Tinggi yang merupakan kriteria minimal dan harus dipenuhi
dalam penyelenggaraan Pendidikan Kedokteran. Standar Nasional
Pendidikan Tinggi wajib dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional, dijadikan dasar untuk
pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program
studi, dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan
kurikulum pada program studi, dijadikan dasar penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dijadikan dasar
pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal,
serta dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu
eksternal melalui akreditasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 disebutkan bahwa
ruang lingkup Standar Nasional Pendidikan terdiri atas Standar
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -9-
Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Proses
Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Dosen dan
Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran,
Standar Pengelolaan Pembelajaran, dan Standar Pembiayaan
Pembelajaran.
Agar lulusan pendidikan dokter spesialis di seluruh Indonesia
mempunyai mutu yang setara maka perlu ditetapkan Standar Pendidikan
Profesi Dokter Spesialis untuk masing-masing bidang keilmuan. Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis disusun secara garis besar dengan
tujuan agar dapat diterapkan untuk semua Program Studi Pendidikan
Dokter Spesialis. Substansi Standar Pendidikan Profesi yang terinci dan
terukur untuk masing-masing Program Studi, dikembangkan oleh masing-
masing Kolegium yang terkait.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
Pasal 26 menyatakan bahwa Standar Pendidikan Profesi dan Standar
Kompetensi Dokter Spesialis disusun oleh Kolegium Kedokteran dan
berkoordinasi dengan Organisasi Profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan
Kedokteran, Ikatan Rumah Sakit Pendidikan, Departemen Pendidikan
Nasional dan Departemen Kesehatan. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2)
Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa Standar Pendidikan Profesi
Dokter dan Dokter Gigi adalah standar yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional.
Dengan demikian apabila setiap komponen pendidikan yang terkait
dengan pendidikan dokter spesialis mempunyai standar yang sama maka
dokter spesialis yang dihasilkan akan dijamin mempunyai mutu yang
sama pula. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Praktik Kedokteran
dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran memiliki wewenang mengesahkan
Standar Pendidikan Profesi Dokter dan Dokter Gigi. Sedangkan dalam
Pasal 8 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Konsil Kedokteran
Indonesia juga memiliki wewenang untuk mengesahkan Standar
Kompetensi Dokter dan Dokter Gigi.
Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen sistem
pendidikan yang terkait termasuk pendidikan dokter spesialis bedah
anak, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dengan demikian
setiap komponen pendidikan yang terkait termasuk pendidikan dokter
spesialis bedah anak akan mempunyai standar yang sama di seluruh
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -10-
Indonesia. Dengan adanya Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Bedah Anak, diharapkan dokter spesialis bedah anak yang dihasilkan
akan dijamin mempunyai mutu yang sama.
1.4 Misi dan Tujuan
1.4.1 Misi
Misi pendidikan dokter spesialis bedah anak adalah mendidik
secara akademik maupun profesi dokter untuk menjadi dokter
spesialis bedah anak yang:
a. Mempunyai tanggung jawab, bermoral, dan beretika dengan
sikap yang baik dalam menjalankan tugas profesi dokter spesialis
bedah anak
b. Menguasai dan mengembangkan Standar Kompetensi Bedah
Anak dalam menjalankan profesi dokter spesialis bedah anak
c. Memiliki profesionalitas dan jiwa pengabdian, rasa empati dan
jiwa suka menolong
d. Dapat membangun kerjasama dengan teman sejawat, mitra kerja
maupun pasien dan keluarganya
1.4.2 Tujuan
a. Tujuan umum pendidikan dokter spesialis bedah anak adalah
menghasilkan dokter spesialis bedah anak yang profesional.
b. Tujuan khusus pendidikan dokter spesialis bedah anak adalah
menghasilkan dokter spesialis bedah anak yang mempunyai
kompetensi khusus dalam disiplin Bedah Anak.
1.5 Hasil Akhir Pendidikan
a. Hasil akhir Pendidikan dokter spesialis bedah anak harus mencapai
kemampuan sesuai yang tercantum dalam Standar Kompetensi dan
kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak yang
dikembangkan pada setiap Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Bedah Anak. Kompetensi yang dicapai berbentuk kompetensi umum
dan kompetensi khusus Bedah Anak
b. Rincian kompetensi termasuk tingkat kompetensi yang harus dicapai
mahasiswa pada setiap jenjang pendidikan sesuai standar
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -11-
kompetensi yang sudah ditentukan oleh Kolegium Bedah Anak dan
disahkan Konsil Kedokteran Indonesia.
BAB II
STANDAR PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS BEDAH ANAK
2.1 Standar Kompetensi Lulusan Dokter Spesialis Bedah Anak
Kolegium Bedah Anak Indonesia telah melakukan revisi Standar
Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak dan Standar Kompetensi Dokter
Spesialis Bedah Anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Standar
Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) berdasarkan Peraturan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015.
Standar Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak ini disusun sebagai
panduan bagi semua stakeholder dalam penyelenggaraan pendidikan
dokter spesialis bedah anak di berbagai program studi di Indonesia
sehingga kurikulum di berbagai pusat pendidikan memiliki kurikulum inti
yang sama dengan penambahan kurikulum lokal tidak lebih dari 10%.
2.1.1 Sistematika
1. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak merupakan
standar nasional luaran (output) Program Pendidikan Bedah
Anak yang ditetapkan oleh Kolegium Bedah Anak Indonesia
dan divalidasi oleh Persatuan Dokter Bedah Anak Indonesia
dan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis (IPDS) Bedah Anak.
Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak ini merupakan satu
kesatuan dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
Bedah Anak yang digunakan untuk mengembangkan
kurikulum berbasis kompetensi pada setiap IPDS.
2. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia
terdiri atas 7 (tujuh) area kompetensi yang diturunkan dari
gambaran tugas, peran, dan fungsi dokter spesialis bedah
anak. Setiap area kompetensi ditetapkan definisinya, yang
disebut kompetensi inti. Setiap area kompetensi dijabarkan
menjadi beberapa komponen kompetensi, yang dirinci lebih
lanjut menjadi kemampuan yang diharapkan di akhir
pendidikan. Secara skematis susunan Standar Kompetensi
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -12-
Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia dapat digambarkan
pada skema di bawah ini.
Skema Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak
Indonesia
3. Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia
ini dilengkapi dengan Daftar Pokok Bahasan, Daftar
Penyakit, dan Daftar Keterampilan Klinis. Fungsi
utama ketiga daftar tersebut sebagai acuan bagi Institusi
Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak dalam
mengembangkan kurikulum institusional.
4. Daftar Pokok Bahasan, memuat pokok bahasan dalam
proses pembelajaran untuk mencapai 7 area kompetensi.
Materi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sesuai
bidang ilmu yang terkait, dan dipetakan sesuai dengan
struktur kurikulum masing-masing institusi.
5. Daftar Kelainan, berisikan nama penyakit yang
merupakan diagnosis banding dari masalah yang
dijumpai. Daftar Kelainan ini memberikan arah bagi Institusi
Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak untuk
mengidentifikasikan isi kurikulum. Pada setiap penyakit
telah ditentukan tingkat kemampuan yang diharapkan,
sehingga memudahkan bagi Institusi Pendidikan Dokter
Spesialis Bedah Anak untuk menentukan kedalaman dan
keluasan dari isi kurikulum.
Area Kompetensi
Kompetensi Inti
Komponen Kompetensi
Kemampuan yang Diharapkan pada Akhir
Pembelajaran
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -13-
6. Daftar Keterampilan Klinis, berisikan keterampilan klinis
yang perlu dikuasai oleh dokter spesialis bedah anak di
Indonesia. Pada setiap keterampilan telah ditentukan tingkat
kemampuan yang diharapkan. Daftar ini
memudahkan Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah
Anak untuk menentukan materi dan sarana pembelajaran
keterampilan klinis.
2.1.2 Daftar Kompetensi
Standar Kompetensi Dokter Spesialis Bedah Anak Indonesia
ini terdiri dari Daftar Pokok Bahasan, Daftar Kelainan, dan
Daftar Keterampilan Bedah Anak. Fungsi utama ketiga daftar
tersebut sebagai acuan bagi Institusi Pendidikan Dokter
Spesialis Bedah Anak dalam mengembangkan kurikulum
institusional.
2.1.2.1 Daftar Pokok Bahasan
Salah satu tantangan terbesar bagi Institusi Pendidikan
Dokter Spesialis Bedah Anak dalam melaksanakan
Kurikulum Berbasis Kompetensi adalah menerjemahkan
Standar Kompetensi ke dalam bentuk bahan atau tema
pendidikan dan pengajaran. Daftar Pokok Bahasan ini
mengacu kepada Standar Kompetensi Dokter Indonesia
yang disusun berdasarkan masukan dari pemangku
kepentingan yang kemudian dianalisis dan divalidasi
menggunakan metode focus group discussion (FGD) dan
nominal group technique (NGT) bersama dengan Konsil
Kedokteran, Institusi Pendidikan Kedokteran, dan
Organisasi Profesi.
Daftar Pokok Bahasan ini ditujukan untuk membantu
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak dalam
penyusunan kurikulum, dan bukan untuk membatasi
bahan atau tema pendidikan dan pengajaran.
2.1.2.1.1 Area Kompetensi
Kompetensi dibangun dengan pondasi
yang terdiri atas profesionalitas yang
luhur, mawas diri dan pengembangan diri,
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -14-
serta komunikasi efektif, dan ditunjang
oleh pilar berupa pengelolaan informasi,
landasan ilmiah ilmu kedokteran,
keterampilan klinis, dan pengelolaan
masalah kesehatan. Oleh karena itu area
kompetensi disusun dengan urutan sebagai
berikut:
a. Profesionalitas yang Luhur
b. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
c. Komunikasi Efektif
d. Pengelolaan Informasi
e. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
f. Keterampilan Klinis
g. Pengelolaan Masalah Kesehatan
2.1.2.1.2 Komponen Kompetensi
1. Area Profesionalitas yang Luhur
a. Berke-Tuhanan Yang Maha Esa /
Yang Maha Kuasa
b. Bermoral, beretika dan disiplin
c. Sadar dan taat hukum
d. Berwawasan sosial budaya
e. Berperilaku profesional
2. Area Mawas Diri dan Pengembangan
Diri
a. Menerapkan mawas diri
b. Mempraktikkan belajar sepanjang
hayat
c. Mengembangkan pengetahuan
3. Area Komunikasi Efektif
a. Berkomunikasi dengan pasien dan
keluarga
b. Berkomunikasi dengan mitra kerja
c. Berkomunikasi dengan masyarakat
4. Area Pengelolaan Informasi
a. Mengakses dan menilai informasi dan
pengetahuan
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -15-
b. Mendiseminasikan informasi dan
pengetahuan secara efektif kepada
profesional kesehatan, pasien,
masyarakat dan pihak terkait
untuk peningkatan mutu pelayanan
kesehatan.
5. Area Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan
ilmu Kesehatan Masyarakat /
Kedokteran Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang terkini untuk mengelola
masalah kesehatan secara holistik dan
komprehensif.
6. Area Keterampilan Klinis
a. Melakukan prosedur diagnosis
b. Melakukan prosedur penatalaksanaan
yang holistik dan komprehensif
c. Mampu menerapkan kaidah-kaidah
International Patient Safety Goals
(IPSG)
7. Area Pengelolaan Masalah Kesehatan
a. Melaksanakan promosi kesehatan
pada individu, keluarga dan
masyarakat
b. Melaksanakan pencegahan dan
deteksi dini terjadinya masalah
kesehatan pada individu, keluarga
dan masyarakat
c. Melakukan penatalaksanaan
masalah kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat
d. Memberdayakan dan berkolaborasi
dengan masyarakat dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -16-
e. Mengelola sumber daya secara efektif,
efisien dan berkesinambungan dalam
penyelesaian masalah kesehatan
f. Mengakses dan menganalisis serta
menerapkan kebijakan kesehatan
spesifik yang merupakan prioritas
daerah masing-masing di Indonesia
2.1.2.1.3 Penjabaran Kompetensi
1. Profesionalitas yang Luhur
a. Kompetensi Inti
Mampu melaksanakan praktik
kedokteran yang profesional sesuai
dengan nilai dan prinsip ke-Tuhan-
an, moral luhur, etika, disiplin,
hukum, dan sosial budaya.
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Berke-Tuhan-an (Yang Maha
Esa/Yang Maha Kuasa)
Bersikap dan berperilaku yang
berke-Tuhan-an dalam praktik
kedokteran
Bersikap bahwa yang
dilakukan dalam praktik
kedokteran merupakan
upaya maksimal
2. Bermoral, beretika, dan berdisiplin
Bersikap dan berperilaku
sesuai dengan standar nilai
moral yang luhur dalam
praktik kedokteran
Bersikap sesuai dengan
prinsip dasar etika
kedokteran dan kode etik
kedokteran Indonesia
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -17-
Mampu mengambil
keputusan terhadap dilema
etik yang terjadi pada
pelayanan kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat
Bersikap disiplin dalam
menjalankan praktik
kedokteran dan bermasyarakat
3. Sadar dan taat hukum
Mengidentifikasi masalah
hukum dalam pelayanan
kedokteran dan
memberikan saran cara
pemecahannya
Menyadari tanggung jawab
dokter dalam hukum dan
ketertiban masyarakat
Taat terhadap perundang-
undangan dan aturan yang
berlaku
Membantu penegakkan hukum
serta keadilan
4. Berwawasan sosial budaya
Mengenali sosial-budaya-
ekonomi masyarakat yang
dilayani
Menghargai perbedaan
persepsi yang dipengaruhi
oleh agama, usia, gender,
etnis, difabilitas, dan sosial-
budaya-ekonomi dalam
menjalankan praktik
kedokteran dan bermasyarakat
Menghargai dan melindungi
kelompok rentan
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -18-
Menghargai upaya kesehatan
komplementer dan alternatif
yang berkembang di
masyarakat multikultur
5. Berperilaku profesional
Menunjukkan karakter sebagai
dokter yang profesional
Bersikap dan berbudaya
menolong
Mengutamakan keselamatan
pasien
Mampu bekerja sama
intra- dan interprofesional
dalam tim pelayanan
kesehatan demi keselamatan
pasien
Melaksanakan upaya
pelayanan kesehatan
dalam kerangka sistem
kesehatan nasional dan global
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
a. Kompetensi Inti
Mampu melakukan praktik
kedokteran dengan menyadari
keterbatasan, mengatasi masalah
personal, mengembangkan diri,
mengikuti penyegaran dan
peningkatan pengetahuan secara
berkesinambungan serta
mengembangkan pengetahuan demi
keselamatan pasien.
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Menerapkan mawas diri
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -19-
Mengenali dan mengatasi
masalah keterbatasan fisik,
psikis, sosial dan budaya
diri sendiri
Tanggap terhadap tantangan
profesi
Menyadari keterbatasan
kemampuan diri dan
merujuk kepada yang lebih
mampu
Menerima dan merespons
positif umpan balik dari
pihak lain untuk
pengembangan diri
2. Mempraktikkan belajar sepanjang
hayat
Menyadari kinerja
profesionalitas diri dan
mengidentifikasi kebutuhan
belajar untuk mengatasi
kelemahan
Berperan aktif dalam upaya
pengembangan profesi
3. Mengembangkan pengetahuan baru
Melakukan penelitian ilmiah
yang berkaitan dengan masalah
kesehatan pada individu,
keluarga dan masyarakat serta
mendiseminasikan hasilnya
3. Komunikasi Efektif
a. Kompetensi Inti
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -20-
Mampu menggali dan bertukar
informasi secara verbal dan
nonverbal dengan pasien pada
semua usia, anggota keluarga,
masyarakat, kolega, dan profesi lain.
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Berkomunikasi dengan pasien dan
keluarganya
Membangun hubungan melalui
komunikasi verbal dan
nonverbal
Berempati secara verbal dan
nonverbal
Berkomunikasi dengan
menggunakan bahasa yang
santun dan dapat
dimengerti
Mendengarkan dengan aktif
untuk menggali
permasalahan kesehatan
secara holistik dan
komprehensif
Menyampaikan informasi
yang terkait kesehatan
(termasuk berita buruk,
informed consent) dan
melakukan konseling dengan
cara yang santun, baik dan
benar
Menunjukkan kepekaan
terhadap aspek
biopsikososiokultural dan
spiritual pasien dan keluarga
2. Berkomunikasi dengan mitra kerja
(sejawat dan profesi lain)
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -21-
Melakukan tatalaksana
konsultasi dan rujukan yang
baik dan benar
Membangun komunikasi
interprofesional dalam
pelayanan kesehatan
Memberikan informasi yang
sebenarnya dan relevan
kepada penegak hukum,
perusahaan asuransi
kesehatan, media massa dan
pihak lainnya jika
diperlukan
Mempresentasikan informasi
ilmiah secara efektif
3. Berkomunikasi dengan
masyarakat
Melakukan komunikasi
dengan masyarakat dalam
rangka mengidentifikasi
masalah kesehatan dan
memecahkannya bersama-
sama
Melakukan advokasi
dengan pihak terkait
dalam rangka pemecahan
masalah kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat.
4. Pengelolaan Informasi
a. Kompetensi Inti
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -22-
Mampu memanfaatkan teknologi
informasi komunikasi dan informasi
kesehatan dalam praktik kedokteran.
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Mengakses dan menilai informasi
dan pengetahuan
Memanfaatkan teknologi
informasi komunikasi dan
informasi kesehatan untuk
meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
Memanfaatkan keterampilan
pengelolaan informasi
kesehatan untuk dapat
belajar sepanjang hayat
2. Mendiseminasikan informasi dan
pengetahuan secara efektif kepada
profesi kesehatan lain, pasien,
masyarakat dan pihak terkait
untuk peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
Memanfaatkan keterampilan
pengelolaan informasi untuk
diseminasi informasi dalam bidang
kesehatan.
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
a. Kompetensi Inti
Mampu menyelesaikan masalah
kesehatan berdasarkan landasan
ilmiah ilmu kedokteran dan
kesehatan yang mutakhir untuk
mendapat hasil yang optimum.
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -23-
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Menerapkan ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang terkini untuk
mengelola masalah kesehatan
secara holistik dan komprehensif.
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan/Kedokteran
Komunitas yang berhubungan
dengan promosi kesehatan
individu, keluarga, dan
masyarakat
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang berhubungan
dengan prevensi masalah
kesehatan individu, keluarga,
dan masyarakat
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -24-
Komunitas untuk
menentukan prioritas
masalah kesehatan pada
individu, keluarga, dan
masyarakat
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang
berhubungan dengan
terjadinya masalah
kesehatan individu, keluarga,
dan masyarakat
Menggunakan data klinik
dan pemeriksaan
penunjang yang rasional
untuk menegakkan diagnosis
Menggunakan alasan
ilmiah dalam
menentukan
penatalaksanaan masalah
kesehatan berdasarkan
etiologi, patogenesis, dan
patofisiologi
Menentukan prognosis
penyakit melalui pemahaman
prinsip-prinsip ilmu
Biomedik, ilmu Humaniora,
ilmu Kedokteran Klinik, dan
ilmu Kesehatan
Masyarakat/Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -25-
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang
berhubungan dengan
rehabilitasi medik dan sosial
pada individu, keluarga dan
masyarakat
Menerapkan prinsip-prinsip
ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran
Klinik, dan ilmu Kesehatan
Masyarakat / Kedokteran
Pencegahan / Kedokteran
Komunitas yang
berhubungan dengan
kepentingan hukum dan
peradilan
Mempertimbangkan
kemampuan dan kemauan
pasien, bukti ilmiah
kedokteran, dan keterbatasan
sumber daya dalam
pelayanan kesehatan untuk
mengambil keputusan
6. Keterampilan Klinis
a. Kompetensi Inti
Mampu melakukan prosedur
klinis yang berkaitan dengan
masalah kesehatan dengan
menerapkan prinsip keselamatan
pasien, keselamatan diri sendiri, dan
keselamatan orang lain.
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -26-
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
1. Melakukan prosedur diagnosis
Melakukan dan
menginterpretasi hasil auto-,
allo- dan hetero-anamnesis,
pemeriksaan fisik umum dan
khusus sesuai dengan masalah
pasien
Melakukan dan
menginterpretasi
pemeriksaan penunjang
dasar dan mengusulkan
pemeriksaan penunjang
lainnya yang rasional
2. Melakukan prosedur
penatalaksanaan masalah
kesehatan secara holistik dan
komprehensif
Melakukan edukasi dan
konseling
Melaksanakan promosi
kesehatan
Melakukan tindakan medis
preventif
Melakukan tindakan medis
kuratif
Melakukan tindakan medis
rehabilitatif
Melakukan prosedur proteksi
terhadap hal yang dapat
membahayakan diri sendiri
dan orang lain
Melakukan tindakan medis
pada kedaruratan klinis
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -27-
dengan menerapkan prinsip
keselamatan pasien
Melakukan tindakan medis
dengan pendekatan
medikolegal terhadap
masalah kesehatan /
kecederaan yang berhubungan
dengan hukum
3. Mampu menerapkan kaidah-
kaidah International Patient Safety
Goals (IPSG).
Mengidentifikasi pasien secara
tepat
Menerapkan komunikasi efektif
Menggunakan obat-obatan
high alert secara aman
Tepat lokasi, tepat prosedur,
dan tepat pasien dalam
melakukan prosedur
pembedahan
Mengurangi risiko terjadinya
infeksi yang berhubungan
dengan perawatan kesehatan
Mengurangi risiko jatuh pada
pasien.
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan
a. Kompetensi Inti
Mampu mengelola masalah
kesehatan individu, keluarga
maupun masyarakat secara
komprehensif, holistik, terpadu
dan berkesinambungan dalam
konteks pelayanan kesehatan primer.
b. Lulusan dokter spesialis bedah anak
mampu
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -28-
1. Melaksanakan promosi kesehatan
pada individu, keluarga dan
masyarakat
Mengidentifikasi kebutuhan
perubahan pola pikir, sikap
dan perilaku, serta
modifikasi gaya hidup untuk
promosi kesehatan pada
berbagai kelompok umur,
agama, masyarakat, jenis
kelamin, etnis, dan budaya
Merencanakan dan
melaksanakan pendidikan
kesehatan dalam rangka
promosi kesehatan di tingkat
individu, keluarga, dan
masyarakat
2. Melaksanakan pencegahan dan
deteksi dini terjadinya masalah
kesehatan pada individu,
keluarga dan masyarakat
Melakukan pencegahan
timbulnya masalah kesehatan
Melakukan kegiatan
penapisan faktor risiko
penyakit laten untuk
mencegah dan memperlambat
timbulnya penyakit
Melakukan pencegahan
untuk memperlambat
progresi dan timbulnya
komplikasi penyakit dan atau
kecacatan
3. Melakukan penatalaksanaan
masalah kesehatan individu,
keluarga dan masyarakat
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -29-
Menginterpretasi data klinis
dan merumuskannya menjadi
diagnosis
Menginterpretasi data
kesehatan keluarga dalam
rangka mengidentifikasi
masalah kesehatan keluarga
Menginterpretasi data
kesehatan masyarakat dalam
rangka mengidentifikasi dan
merumuskan diagnosis
komunitas
Memilih dan menerapkan
strategi penatalaksanaan
yang paling tepat
berdasarkan prinsip kendali
mutu, biaya, dan berbasis
bukti
Mengelola masalah kesehatan
secara mandiri dan
bertanggung jawab dengan
memperhatikan prinsip
keselamatan pasien
Mengkonsultasikan dan /
atau merujuk sesuai dengan
standar pelayanan medis
yang berlaku
Membuat instruksi medis
tertulis secara jelas, lengkap,
tepat, dan dapat dibaca
Membuat surat keterangan
medis seperti surat
keterangan sakit, sehat,
kematian, laporan kejadian
luar biasa, laporan
medikolegal serta keterangan
medis lain sesuai
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -30-
kewenangannya termasuk
visum et repertum dan
identifikasi jenasah
Menulis resep obat secara bijak
dan rasional (tepat indikasi,
tepat obat, tepat dosis, tepat
frekwensi dan cara
pemberian, serta sesuai
kondisi pasien), jelas,
lengkap, dan dapat dibaca.
Mengidentifikasi berbagai
indikator keberhasilan
pengobatan, memonitor
perkembangan
penatalaksanaan,
memperbaiki, dan
mengubah terapi dengan
tepat
Menentukan prognosis
masalah kesehatan pada
individu, keluarga, dan
masyarakat
Melakukan rehabilitasi medik
dasar dan rehabilitasi sosial
pada individu, keluarga, dan
masyarakat
Menerapkan prinsip-prinsip
epidemiologi dan
pelayanan kedokteran
secara komprehensif, holistik,
dan berkesinambungan
dalam mengelola masalah
kesehatan
Melakukan tatalaksana
pada keadaan wabah dan
bencana mulai dari
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -31-
identifikasi masalah hingga
rehabilitasi komunitas
4. Memberdayakan dan
berkolaborasi dengan
masyarakat dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan
Memberdayakan dan
berkolaborasi dengan
masyarakat agar mampu
mengidentifikasi masalah
kesehatan actual yang terjadi
serta mengatasinya bersama-
sama
Bekerja sama dengan profesi
dan sektor lain dalam rangka
pemberdayaan masyarakat
untuk mengatasi masalah
kesehatan
5. Mengelola sumber daya secara
efektif, efisien dan
berkesinambungan dalam
penyelesaian masalah kesehatan
Mengelola sumber daya
manusia, keuangan,
sarana, dan prasarana
secara efektif dan efisien
Menerapkan manajemen
mutu terpadu dalam
pelayanan kesehatan
primer dengan pendekatan
kedokteran keluarga
Menerapkan manajemen
kesehatan dan institusi
layanan kesehatan
6. Mengakses dan menganalisis
serta menerapkan kebijakan
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -32-
kesehatan spesifik yang
merupakan prioritas daerah
masing-masing di Indonesia
Menggambarkan bagaimana
pilihan kebijakan dapat
memengaruhi program
kesehatan masyarakat dari
aspek fiskal, administrasi,
hukum, etika, sosial, dan
politik.
2.1.2.1.4 Pencapaian Area Kompetensi
Kompetensi
Tingkat Capaian
Kompetensi
1 2 3 4
a. Profesionalitas yang Luhur
a. Berke-Tuhan-an (Yang Maha Esa/Yang Maha Kuasa)
b. Bermoral, beretika, dan berdisiplin c. Sadar dan taat hukum d. Berwawasan sosial budaya
e. Berperilaku profesional
<60
60-69
70-79
≥80
2. Mawas Diri dan Pengembangan Diri
1. Mampu menerapkan mawas diri
2. Mampu mempraktikkan belajar sepanjang
hayat 3. Mampu mengembangkan pengetahuan baru
<60
60-69
70-79
≥80
3. Komunikasi Efektif
1. Mampu berkomunikasi dengan pasien dan
keluarganya
2. Mampu berkomunikasi dengan mitra kerja
(sejawat dan profesi lain) 3. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat
<60
60-69
70-79
≥80
4. Pengelolaan Informasi
1. Mampu mengakses dan menilai informasi
dan pengetahuan 2. Mampu mendiseminasikan informasi dan
pengetahuan secara efektif kepada profesi
kesehatan lain, pasien, masyarakat dan pihak terkait untuk peningkatan mutu
pelayanan kesehatan
<60
60-69
70-79
≥80
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -33-
5. Landasan Ilmiah Ilmu Kedokteran
1. Mampu menerapkan ilmu Biomedik, ilmu
Humaniora, ilmu Kedokteran Klinik, dan
ilmu Kesehatan Masyarakat/Kedokteran Pencegahan/Kedokteran Komunitas yang terkini untuk mengelola masalah kesehatan
secara holistik dan komprehensif.
<60
60-69
70-79
≥80
6. Keterampilan Klinis
1. Mampu melakukan prosedur diagnosis
2. Mampu melakukan prosedur
penatalaksanaan masalah kesehatan secara holistik dan komprehensif
3. Mampu menerapkan kaidah-kaidah
International Patient Safety Goals (IPSG).
<60
60-69
70-79
≥80
7. Pengelolaan Masalah Kesehatan
1. Mampu melaksanakan promosi kesehatan
pada individu, keluarga dan masyarakat 2. Mampu melaksanakan pencegahan dan
deteksi dini terjadinya masalah
kesehatan pada individu, keluarga dan masyarakat
3. Mampu melakukan penatalaksanaan
masalah kesehatan individu, keluarga
dan masyarakat 4. Mampu memberdayakan dan berkolaborasi
dengan masyarakat dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan 5. Mampu mengelola sumber daya secara
efektif, efisien dan berkesinambungan
dalam penyelesaian masalah kesehatan 6. Mampu mengakses dan menganalisis
serta menerapkan kebijakan kesehatan spesifik yang merupakan prioritas daerah
masing-masing di Indonesia
<60
60-69
70-79
≥80
2.1.2.2 Daftar Kelainan Bedah Anak
Daftar ini disusun bersumber dari kelainan bedah
anak yang menjadi kompetensi yang harus dikuasai oleh
dokter spesialis bedah anak. Kelainan ini merupakan
kelainan yang banyak ditemukan dalam populasi
masyarakat. Daftar kelainan ini penting sebagai acuan
bagi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Bedah Anak
dalam menyelenggarakan aktivitas pendidikan termasuk
dalam menentukan wahana pendidikan.
www.peraturan.go.id
2018, No.333 -34-
Daftar kelainan bedah anak ini disusun dengan tujuan
agar dokter spesialis bedah anak yang dihasilkan
memiliki kompetensi yang memadai untuk membuat
diagnosis yang tepat, memberi penanganan awal atau