-
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.415, 2015 KEMENKES. PNS. Pakaian Dinas Harian.Pencabutan.
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
PAKAIAN DINAS HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan pakaian
dinasharian Pegawai Negeri Sipil di LingkunganKementerian
Kesehatan, perlu mengubah PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
2013 tentangPakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil diLingkungan
Kementerian Kesehatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan PeraturanMenteri Kesehatan tentang
Pakaian Dinas HarianPegawai Negeri Sipil di Lingkungan
KementerianKesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5494);
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 2
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentangPeraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5153);
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentangJenis-Jenis
Pakaian Sipil sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Presiden
Nomor 50 Tahun 1990;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara,sebagaimana telah diubah terakhir
dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang
PerubahanKelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun
2009(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 24);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah
diubahterakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 273);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1144/Menkes/Per/VIII/2010
tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita
NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585)sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 35 Tahun 2013
(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PAKAIANDINAS
HARIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGANKEMENTERIAN KESEHATAN
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warganegara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat
sebagaiPegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untukmenduduki jabatan pemerintahan.
www.peraturan.go.id
-
2015, No.4153
2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan
yangmenyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara
paripurnayang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawatdarurat.
3. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP
adalahunit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan
yangberada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat
JenderalPengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan.
4. Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Kemenkes
adalahlembaga negara yang bertugas melaksanakan pembangunan di
bidangkesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 2
Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah
pakaianseragam yang dikenakan oleh PNS di Lingkungan Kementerian
Kesehatanuntuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
Pasal 3
(1) Setiap PNS yang bekerja di unit utama dan unit pelaksana
teknis dilingkungan Kementerian Kesehatan wajib mengenakan PDH.
(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada setiap
hariSenin dan Kamis.
(3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. baju berwarna coklat muda dan rok/celana berwarna hijau
tuauntuk hari Senin;
b. baju berwarna putih dan rok/celana berwarna biru tua
untukhari Kamis; dan
c. kelengkapan PDH yang meliputi topi, pin Bakti Husada,
logoBakti Husada, nama unit kerja, tanda pengenal dan
tandajabatan.
(4) Untuk PNS perempuan yang mengenakan jilbab atau
kerudung,warna jilbab atau kerudung menyesuaikan dengan warna
celana/rokPDH.
Pasal 4
(1) Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di
lingkunganKementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan
pelayanankesehatan dapat memakai pakaian dinas lapangan yang
membantumobilitas pekerjaan.
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 4
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan penggunaan
pakaiandinas lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat diatur oleh
masing-masing unit kerja.
Pasal 5
(1) Model baju dan rok/celana PDH sebagaimana dimaksud dalam
Pasal3 ayat (3) huruf a dan huruf b dibedakan antara PNS perempuan
danPNS laki-laki.
(2) Spesifikasi model serta warna baju dan rok/celana PDH
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
(1) Kelengkapan PDH berupa topi dibedakan untuk Menteri,
WakilMenteri, pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat
eselonIII/IV/staf.
(2) Kelengkapan PDH berupa topi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),harus dipergunakan pada setiap kegiatan upacara yang diadakan
olehKementerian Kesehatan dan pada saat kunjungan lapangan.
(3) Spesifikasi model dan warna topi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkandari Peraturan Menteri ini.
Pasal 7
(1) Kelengkapan PDH berupa pin Bakti Husada, tanda pengenal
dantanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf
c,harus disematkan pada baju PDH yang dikenakan.
(2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harusmencantumkan:
a. singkatan nama unit organisasi dan jabatan; dan
b. tanda tangan pejabat yang berwenang.
(3) Singkatan nama unit organisasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)huruf a harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Pencantuman tanda tangan pejabat yang berwenang
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi
ketentuan:
a. tanda pengenal bagi pejabat eselon I dan II ditandatangani
olehpejabat eselon I unit utama yang bersangkutan; dan
b. tanda pengenal bagi pejabat eselon III, IV dan staf
ditandatanganioleh sekretaris unit utama dan/atau kepala satuan
kerja yangbersangkutan.
www.peraturan.go.id
-
2015, No.4155
(5) Spesifikasi model dan warna pin Bakti Husada, tanda
pengenal, dantanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari PeraturanMenteri ini.
Pasal 8
(1) Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Rumah Sakit dapat
menambahkankelengkapan PDH selain yang diatur dalam Pasal 3 ayat
(3) huruf c.
(2) Kantor Kesehatan Pelabuhan dapat menambahkan kelengkapan
PDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa logo dan lokasi
unitkerja.
(3) Rumah Sakit dapat menambahkan kelengkapan PDH
sebagaimanadimaksud pada ayat (1) berupa logo dan nama rumah
sakit.
(4) Spesifikasi model dan warna kelengkapan PDH
sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh masing-masing
unit kerja.
Pasal 9
Pimpinan unit kerja wajib menyediakan PDH untuk pegawai di
lingkunganunit kerja yang dipimpinnya.
Pasal 10
Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan PDH di
LingkunganKementerian Kesehatan dilakukan oleh pimpinan unit kerja
atas namaMenteri Kesehatan.
Pasal 11
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, PNS di
lingkunganKementerian Kesehatan masih dapat menggunakan PDH
sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun
2013 tentangPakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
KementerianKesehatan paling lama sampai dengan Desember 2015.
Pasal 12
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
MenteriKesehatan Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pakaian Dinas Harian
PegawaiNegeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita
Negara RepublikIndoensia Tahun 2013 Nomor 1654) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 13
Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 6
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita
NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 25 Februari 2015
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
NILA FARID MOELOEK
Diundangkan di Jakartapada tanggal 19 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
-
2015, No.4157
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 8
www.peraturan.go.id
-
2015, No.4159
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 10
www.peraturan.go.id
-
2015, No.41511
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 12
www.peraturan.go.id
-
2015, No.41513
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 14
www.peraturan.go.id
-
2015, No.41515
www.peraturan.go.id
-
2015, No.415 16
www.peraturan.go.id
-
2015, No.41517
www.peraturan.go.id