BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1048, 2016 KEMEN-LHK. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion. Norma. Standar. Prosedur. Kriteria. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PADA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengendalian pembangunan ekoregion yang berkelanjutan harus menampung aspirasi dan peran serta dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun pemerintah daerah; b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan pengendalian pembangunan di tingkat ekoregion, maka dipandang perlu adanya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion; www.peraturan.go.id
25
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2016/bn1048-2016.pdf · BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1048, 2016 KEMEN-LHK. Pusat Pengendalian Pembangunan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1048, 2016 KEMEN-LHK. Pusat Pengendalian Pembangunan
Ekoregion. Norma. Standar. Prosedur. Kriteria.
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.52/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016
TENTANG
NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PADA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pengendalian pembangunan ekoregion yang
berkelanjutan harus menampung aspirasi dan peran
serta dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun
pemerintah daerah;
b. bahwa untuk memberikan kejelasan dalam pelaksanaan
tugas, wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan
pengendalian pembangunan di tingkat ekoregion, maka
dipandang perlu adanya Norma, Standar, Prosedur dan
Kriteria Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada
Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria
Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada Pusat
Pengendalian Pembangunan Ekoregion;
www.peraturan.go.id
2016, No.1048 -2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 146);
www.peraturan.go.id
2016, No.1048 -3-
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 22), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 16);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri
Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun
2015 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor
121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian
dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-
2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 17);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
713);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN
KRITERIA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION
PADA PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION.
www.peraturan.go.id
2016, No.1048 -4-
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang
terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang
secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam startegi pembangunan
untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta
keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu
hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli,
serta pola interaksi manusia dengan alam yang
menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan
hidup.
5. Pengendalian Pembangunan Ekoregion adalah upaya
pencegahan, penanggulangan dan pemulihan yang
dilakukan melalui kegiatan inventarisasi daya dukung
dan daya tampung sumber daya alam dan lingkungan
hidup, penyusunan rencana dan penerapan serta
evaluasi dan tindak lanjut pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup di wilayah ekoregion.
6. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar
keduanya.
7. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau
www.peraturan.go.id
2016, No.1048 -5-
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke
dalamnya.
8. Daya Dukung dan Daya Tampung Sumber Daya Alam
dan Lingkungan Hidup adalah kemampuan sumber daya
alam dan lingkungan hidup untuk memberikan layanan
jasa bagi perikehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya melalui fungsi penyedia, pengatur, pendukung
dan budaya.
9. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup adalah dokumen tertulis yang
memuat perencanaan sumber daya alam dan lingkungan
hidup berbasis daya dukung dan daya tampung sumber
daya alam dan lingkungan hidup sesuai isu strategis.
10. Isu Strategis adalah permasalahan aktual sumber daya
alam dan lingkungan hidup prioritas yang terindentifikasi
di masing-masing wilayah ekoregion.
11. Tata Hubungan Kerja adalah penataan terhadap
hubungan kerja yang terjadi antara pihak-pihak terkait
sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-
masing pihak dalam mencapai sasaran dan tujuan
organisasi.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.
Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan
kejelasan batasan pengendalian pembangunan ekoregion dan