BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.912, 2015 BNN. Instansi Vertikal. Pembentukan. Pedoman. PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, perlu adanya pedoman pembentukan instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik jenis, sifat, dan beban kerja tugas dan fungsi organisasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); www.peraturan.go.id
35
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA - …ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2015/bn912-2015.pdf · 3. penyediaan lahan diperuntukkan pembangunan gedung kantor BNNP ... dan/atau pinjam
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional,perlu adanya pedoman pembentukan instansi vertikaldi lingkungan Badan Narkotika Nasional yangdisesuaikan dengan karakteristik jenis, sifat, danbeban kerja tugas dan fungsi organisasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana hurufa, perlu menetapkan Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional tentang Pedoman PembentukanInstansi Vertikal di lingkungan Badan NarkotikaNasional;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5062);
www.peraturan.go.id
2015, No.912 2
2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentangBadan Narkotika Nasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 60);
3. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 2085);
4. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanNarkotika Nasional Provinsi dan Badan NarkotikaNasional Kabupaten/Kota (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 493);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONALTENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKALDI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.
Pasal 1
Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan NarkotikaNasional adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturanKepala Badan Narkotika Nasional ini dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
Pasal 2
Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan NarkotikaNasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan dalampembentukan intansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
Pasal 3
Pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasionalberdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini ditetapkanoleh Kepala Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuantertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur Negara.
Pasal 4
Penjelasan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara penilaianpembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasionaladalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dariPeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini.
www.peraturan.go.id
2015, No.9123
Pasal 5
Pada saat Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku,Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 10 Tahun 2014tentang Pedoman Pembentukan dan Pengembangan Organisasi InstansiVertikal Badan Narkotika Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 15 Juni 2015
KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,
ANANG ISKANDAR
Diundangkan di Jakartapada tanggal 15 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
www.peraturan.go.id
2015, No.912 4
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONALNOMOR 5TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN INSTANSIVERTIKAL DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKANASIONAL
BAB I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika, Badan Narkotika Nasional dibentuk dalam rangka pencegahan
dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika di Indonesia. Pembentukan Badan Narkotika Nasional
tidak terlepas dari keseriusan pemerintah dalam merespon perkembangan
permasalahan narkoba yang terus meningkat di Indonesia.
Untuk mempermudah pengawasan dan pengendalian serta terintegrasi dari
program pelaksanaan bidang pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan
prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau
dan alkohol (P4GN), maka Badan Narkotika Nasional mempunyai
perwakilan di daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat
Kabupaten/Kota. Perwakilan Badan Narkotika Nasional merupakan instansi
vertikal Badan Narkotika Nasional. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, bahwa
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terdiri dari :
1. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut dengan
BNNP; dan
2. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut
dengan BNNK/Kota.
www.peraturan.go.id
2015, No.9125
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, kedudukan BNNP
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika
Nasional. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. Dalam
melaksanakan tugas, BNNP menyelenggarakan fungsi:
1. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,
pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, dan rehabilitasi;
2. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
3. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada BNN
Kabupaten/Kota;
4. penyusunan rencana program dan anggaran BNNP;
5. evaluasi dan penyusunan laporan BNNP; dan
6. pelayanan administrasi BNNP.
Demikian pula dengan BNNK/Kota, sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 23 Tahun 2010, BNNK/Kota berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Narkotika Nasional melalui Kepala
BNNP. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan
wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
Dalam melaksanakan tugas BNNK/Kota menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan,
pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi;
2. pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam
rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan
adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol
dalam wilayah Kabupaten/Kota;
3. pelaksanaan penyiapan bantuan hukum dan kerja sama;
4. penyusunan rencana program dan anggaran BNNK/Kota;
5. evaluasi dan penyusunan laporan BNNK/Kota; dan
6. pelayanan administrasi BNNK/Kota.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 6
Untuk mewujudkan organisasi instansi vertikal Badan Narkotika Nasional
yang proporsional, efektif dan efisien, maka perlu ditetapkan pedoman
tentang pembentukan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional terutama
mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara penilaian pembentukan
Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud
Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional
dimaksudkan sebagai acuan pembangunan, perwujudan, dan
penyusunan organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika
Nasional.
2. Tujuan
Pedoman pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional
bertujuan menciptakan landasan yang jelas dan baku dalam
pembentukan Instansi Vertikal di lingkungan Badan Narkotika
Nasional.
3. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Pedoman Pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika
Nasional ini diperuntukkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota dan BNNP dalam pembentukan Instansi Vertikal
Badan Narkotika Nasional.
4. PENGERTIAN UMUM
Pengertian umum dalam Pedoman ini meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah
Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
www.peraturan.go.id
2015, No.9127
2. Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional adalah Badan Narkotika
Nasional dalam wilayah Provinsi dan Badan Narkotika Nasional dalam
wilayah Kabupaten/Kota.
3. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disingkat BNNP
adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan
tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah
Provinsi.
4. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat
BNN Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal Badan Narkotika
Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan
Narkotika Nasional dalam wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap
Narkotika, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya
kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya
disingkat dengan P4GN.
6. Kerawanan Daerah adalah hasil analisa dari data dukung yang terdiri
beberapa unsur dari daerah yang mengusulkan pembentukan Instansi
Vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Entry Point Narkoba adalah pintu rawan masuk Narkoba (Darat, Laut,
Perairan, Udara) di daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.
8. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau
menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada
Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
9. Tindak Pidana Narkoba adalah perbuatan pidana atau perbuatan
kejahatan yang berhubungan dengan narkoba.
10. Tersangka Tindak Pidana Narkoba adalah seorang yang karena
perbuatannya atau keadaaannya berdasarkan bukti permulaan patut
diduga sebagai pelaku tindak pidana narkoba.
11. Tindak Pidana Lainnya keadaan yang sebenarnya dari suatu perkara
kriminalitas yang tidak terkait dengan narkoba.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 8
12. Tingkat Prevalensi Daerah adalah hasil penelitian dari penyalah guna
narkoba berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur dan jenis
penyalahgunaan zat.
13. Pembentukan adalah penyusunan, perwujudan, dan pembangunan
organisasi instansi vertikal di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
14. DASAR DAN PRINSIP PEMBENTUKAN
Pembentukan organisasi instansi vertikal dilakukan dengan pertimbangan:
1. Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis.
2. Tuntutan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
pemerintah.
3. Penyesuaian terhadap volume dan beban kerja.
4. Penyesuaian terhadap struktur organisasi tingkat pusat.
1. penyediaan sumber daya manusia pada tahap awal dalam waktu
tertentu.
2. pemberian fasilitasi kegiatan P4GN dan penyediaan sarana prasarana
dalam bentuk hibah dan/atau pinjam pakai dari
Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tanggung jawab yang telah
diatur dalam ketentuan yang berlaku.
3. penyediaan lahan diperuntukkan pembangunan gedung kantor BNNP
minimal seluas 2.500 m2 dan BNNK/Kota minimal seluas 1.000 m2
dan ditetapkan sebagai lokasi pembangunan dalam bentuk hibah
dan/atau pinjam pakai selama diperuntukkan untuk program P4GN
yang diatur dalam Nota Kesepahaman.
4. dalam hal pelaksanaan rekomendasi, Gubernur dapat mengusulkan
calon Kepala BNNP dan Bupati/Walikota dapat mengusulkan calon
Kepala BNNK/Kota yang selanjutnya dilakukan Baperjakat oleh BNN.
5. terdapat ketersediaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
yang dihibahkan ke instansi vertikal di lingkungan BNN.
6. NOTA KESEPAHAMAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA DENGAN KEPALA BADAN NARKOTIKA
NASIONAL.
Format Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dapat di lihat pada
Contoh 1 dan Contoh 2.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 10
www.peraturan.go.id
2015, No.91211
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 12
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.91213
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 14
www.peraturan.go.id
2015, No.91215
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.912 16
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.91217
www.peraturan.go.id
2015, No.912 18
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
www.peraturan.go.id
2015, No.91219
www.peraturan.go.id
2015, No.912 20
BAB III
PROSEDUR PEMBENTUKAN INSTANSI VERTIKAL
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Tahapan prosedur pembentukan instansi vertikal terdiri atas :
1. Kepala Badan Narkotika Nasional mengirimkan surat permohonan
dukungan pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional kepada
Kepala Pemerintah Daerah, yaitu Gubernur dan/atau Bupati/Walikota.
2. Pemerintah Daerah memberikan tanggapan dengan mengirimkan dukungan
penyediaan lahan, bantuan sumber daya manusia, sarana prasarana dan
fasilitasi kegiatan P4GN serta naskah akademik pembentukan instansi
vertikal Badan Narkotika Nasional. Format sistematika penyusunan naskah
akademik dapat di lihat pada Contoh 3.
3. BNNP melakukan pemetaan di wilayahnya untuk diusulkan daerah yang
akan dibentuk instansi vertikal ke Badan Narkotika Nasional dengan
mempertimbangkan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan
Narkotika Nasional di daerah.
4. Badan Narkotika Nasional melakukan survei ke daerah yang akan dibentuk
instansi vertikal Badan Narkotika Nasional dan menentukan daerah yang
akan dibentuk Instansi Vertikal Badan Narkotika Nasional.
5. Penentuan skala prioritas pembentukan Instansi Vertikal Badan Narkotika
Nasional di daerah berdasarkan analisis organisasi yang meliputi :