BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 3. 2. · Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dapat dinilai ang ka kreditnya, yaitu analisis ketahanan pangan

BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA No.1724, 2019 KEMENPAN-RB. Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan

profesionalisme pegawai negeri sipil yang mempunyai

ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di

bidang ketahanan pangan, serta untuk meningkatkan

kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan;

b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38

Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan sudah tidak sesuai dengan

perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan;

2019, No.1724 -2-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang

Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik




Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);


Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

2019, No.1724 -3-

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 235);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Pengusulan Penetapan dan Pembinaan Jabatan

Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 834);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN

FUNGSIONAL ANALIS KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat

tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara

secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk

menduduki jabatan pemerintahan.

2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang

mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian aparatur sipil negara

dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di

2019, No.1724 -4-

instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,

pemindahan, dan pemberhentian aparatur sipil negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang

berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan

fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan

keterampilan tertentu.

5. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi

daerah.

6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah

nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan

kesekretariatan lembaga nonstruktural.

7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan

perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat

daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan adalah

jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung

jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan

analisis ketahanan pangan.

9. Pejabat Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang

selanjutnya disebut Analis Ketahanan Pangan adalah

PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan

hak secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk

melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan.

10. Analisis Ketahanan Pangan adalah kegiatan analisis

ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, dan

pemanfaatan pangan.

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP

adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh

seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.

12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan

dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang

2019, No.1724 -5-

ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh

Analis Ketahanan Pangan dalam rangka pembinaan

karier yang bersangkutan.

13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka

Kredit minimal yang harus dicapai oleh Analis Ketahanan

Pangan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat

dan/atau jabatan.

14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK

adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka

kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau

jabatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan.

15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Tim Penilai

adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat

yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan

hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta

menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk

Angka Kredit.

16. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Standar

Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan,

dan perilaku yang diperlukan seorang Analis Ketahanan

Pangan dalam melaksanakan tugas jabatan.

17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian

untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap

jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

18. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus

dicapai oleh Analis Ketahanan Pangan sebagai prasyarat

menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan.

19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang

harus dicapai minimal oleh Analis Ketahanan Pangan

sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.

20. Karya tulis/karya ilmiah adalah tulisan hasil pokok

pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang

2019, No.1724 -6-

disusun oleh Analis Ketahanan Pangan baik perorangan

atau kelompok di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

21. Instansi Pembina adalah kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pertanian.

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN

KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

(1) Analis Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai

pelaksana teknis fungsional di bidang analisis ketahanan

pangan pada unit organisasi yang membidangi analisis

ketahanan pangan pada Instansi Pemerintah.

(2) Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas

yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

(3) Kedudukan Analis Ketahanan Pangan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan

berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis

jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Pasal

2 merupakan jabatan karier PNS.

2019, No.1724 -7-

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan termasuk

dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

BAB III

KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

(1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.

(2) Jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang

terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama;

b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;

c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

(3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III

sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN

TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu

melaksanakan kegiatan analisis ketahanan pangan yang

2019, No.1724 -8-

meliputi ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan

pangan.

Bagian Kedua

Unsur Kegiatan

Pasal 7

Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan yang dapat dinilai angka kreditnya, yaitu analisis

ketahanan pangan yang meliputi analisis ketersediaan

pangan, keterjangkauan pangan, dan pemanfaatan pangan.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan Tugas Jabatan

Pasal 8

(1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatannya, ditetapkan

dalam butir kegiatan sebagai berikut:

a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:

1. melakukan identifikasi dan inventarisasi data

ketersediaan pangan dan sumberdaya pangan;

2. mengolah data/informasi ketersediaan pangan

dan sumberdaya pangan;


wilayah rentan rawan pangan;

4. mengolah data/informasi wilayah rentan rawan

pangan;


kerawanan pangan, penduduk rawan pangan,

kewaspadaan pangan dan gizi;

6. mengolah data/informasi kerawanan pangan,

penduduk rawan pangan, kewaspadaan pangan

dan gizi;

7. melakukan identifikasi dan inventarisasi

penanganan/mitigasi rentan rawan pangan;

2019, No.1724 -9-

8. mengolah data/informasi penanganan/mitigasi

rentan rawan pangan;


akses pangan;

10. mengolah data/informasi data akses pangan;


stok gabah dan/atau beras di penggilingan dan

pedagang;

12. mengolah data/informasi stok gabah dan/atau

beras di penggilingan dan pedagang;


kelembagaan distribusi pangan;

14. mengolah data/informasi kelembagaan

distribusi pangan;


pola/jaringan distribusi pangan;

16. mengolah data/informasi pola/jaringan

distribusi pangan;


harga dan stok pangan;

18. mengolah data/informasi harga dan stok

pangan;


pasokan dan harga pangan;

20. mengolah data/informasi pasokan dan harga

pangan;


cadangan pangan pemerintah;


cadangan pangan masyarakat;

23. mengolah data/informasi cadangan pangan

pemerintah;

24. mengolah data/informasi cadangan pangan

masyarakat;


kelembagaan cadangan pangan dan fasilitasi

fisik lumbung;

2019, No.1724 -10-

26. mengolah data/informasi kelembagaan

cadangan pangan dan fasilitasi fisik lumbung;


konsumsi pangan;

28. mengolah data/informasi konsumsi pangan;


potensi pangan lokal dan potensi olahan

pangan spesifik wilayah;

30. mengolah data/informasi potensi pangan lokal

dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;


penganekaragaman pangan;

32. mengolah data/informasi penganekaragaman

pangan;


keamanan pangan segar;

34. mengolah data/informasi keamanan pangan

segar;

35. mengolah data/informasi prognosa neraca

pangan;

36. mengolah data/informasi struktur ongkos

usaha tani komoditas pangan strategis;

37. menyusun bahan informasi dibidang ketahanan

pangan;

38. melakukan penyusunan pedoman/panduan/

petunjuk pelaksanaan/petunjuk

teknis/modul/jurnal di bidang ketahanan

pangan; dan

39. menyusun bahan kebijakan di bidang

ketahanan pangan.

b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:

1. mengolah dan menganalisis data/informasi




2019, No.1724 -11-


kerawanan pangan, penduduk rawan pangan,

kewaspadaan pangan dan gizi;




akses pangan;

6. mengolah dan menganalisis data/informasi stok

gabah dan/atau beras di penggilingan dan

pedagang;




pola/jaringan distribusi pangan;


harga dan stok pangan;


pasokan dan harga pangan;


prognosa neraca pangan;


struktur ongkos usaha tani komoditas pangan

strategis;


cadangan pangan pemerintah;


cadangan pangan masyarakat;


kelembagaan cadangan pangan dan

infrastruktur cadangan pangan;


konsumsi pangan;

17. menganalisis pola konsumsi pangan;

18. menganalisis pola pangan harapan;

19. menganalisis situasi konsumsi pangan dan gizi;

20. menganalisis tren dan target kebutuhan

konsumsi pangan;

2019, No.1724 -12-

21. menyusun peta pola konsumsi pangan;


potensi pangan lokal dan potensi olahan

pangan spesifik wilayah;




keamanan pangan segar;

25. menyusun bahan informasi di bidang

ketahanan pangan;




pangan;


ketahanan pangan; dan

28. melakukan kegiatan bimbingan dan supervisi

terhadap pengembangan substansi di bidang

ketahanan pangan.

c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:

1. melakukan analisis dan kajian ketersediaan

pangan dan sumberdaya pangan;

2. melakukan analisis dan kajian kerawanan

pangan;

3. melakukan analisis dan kajian penanganan/

mitigasi rentan rawan pangan;

4. melakukan analisis dan kajian peningkatan

akses pangan masyarakat;

5. melakukan penyusunan metodologi analisis


6. melakukan analisis dan kajian distribusi

pangan;

7. melakukan analisis dan kajian pasokan, stock

dan harga pangan;

8. melakukan analisis dan kajian prognosa neraca

pangan;

2019, No.1724 -13-

9. melakukan analisis dan kajian struktur ongkos

usaha tani komoditas pangan strategis;

10. melakukan analisis dan kajian cadangan

pangan pemerintah;

11. melakukan analisis dan kajian cadangan

pangan masyarakat;

12. melakukan analisis dan kajian konsumsi

pangan;

13. melakukan analisis dan kajian potensi pangan

lokal dan potensi olahan pangan spesifik

wilayah;

14. melakukan analisis dan kajian

penganekaragaman konsumsi pangan;

15. melakukan analisis dan kajian keamanan

pangan segar;

16. menyusun naskah akademik terkait peraturan

di bidang ketahanan pangan;


pangan;




pangan;





ketahanan pangan.

d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:

1. menyusun konsep model/ desain

pengembangan di bidang ketahanan pangan;

2. menyusun instrumen baru/pengembangan di

bidang ketahanan pangan;

3. menyusun konsep rencana strategis jangka

pendek/menengah di bidang ketahanan

pangan;

2019, No.1724 -14-

4. melakukan pengembangan kajian antisipatif

dan responsif tentang kebijakan ketahanan

pangan;

5. mengevaluasi kebijakan dan/atau program

ketahanan pangan;

6. melakukan kajian dampak kebijakan/program


7. menyusun model indeks ketahanan pangan

Indonesia;

8. menyusun road map di bidang ketahanan

pangan;

9. melakukan kajian naskah akademik terkait

peraturan di bidang ketahanan pangan;

10. mengevaluasi dan menyempurnakan peraturan


11. menyiapkan policy brief (risalah kebijakan) di

bidang ketahanan pangan sesuai penugasan

pimpinan;

12. menyusun bahan informasi hasil kajian di

bidang ketahanan pangan untuk dipublikasikan

di media massa nasional/ internasional;

13. Melakukan kajian harmonisasi standar/

kebijakan/komitmen nasional/regional/

internasional di bidang ketahanan pangan;


pangan;




pangan; dan

16. menyiapkan bahan kebijakan di bidang




ketahanan pangan.

(2) Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan kegiatan

tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

2019, No.1724 -15-

diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak


(3) Rincian uraian kegiatan setiap jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh

Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas jabatan untuk Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan sesuai jenjang jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), sebagai berikut:

a. Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama, meliputi:

1. paket data ketersediaan pangan dan sumberdaya

pangan;

2. laporan hasil pengolahan data/informasi


3. paket data wilayah rentan rawan pangan;

4. laporan hasil pengolahan data/informasi wilayah

rentan rawan pangan;

5. paket data kerawanan pangan, penduduk rawan

pangan, kewaspadaan pangan dan gizi;

6. laporan hasil pengolahan data/informasi kerawanan

pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan

pangan dan gizi;

7. paket data penanganan/mitigasi rentan rawan

pangan;



9. paket data akses pangan;

10. laporan hasil pengolahan data/informasi data akses

pangan;

11. paket data stok gabah dan/atau beras di

penggilingan dan pedagang;

2019, No.1724 -16-

12. laporan hasil pengolahan data/informasi stok gabah

dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;

13. paket data kelembagaan distribusi pangan;

14. laporan hasil pengolahan data/ informasi


15. paket data pola/jaringan distribusi pangan;

16. laporan hasil pengolahan data/informasi pola/

jaringan distribusi pangan;

17. paket data harga dan stok pangan;

18. laporan hasil pengolahan data/informasi harga dan

stok pangan;

19. paket data pasokan dan harga pangan;

20. laporan hasil pengolahan data/informasi pasokan

dan harga pangan;

21. paket data cadangan pangan pemerintah;

22. paket data cangan pangan masyarakat;

23. laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan

pangan pemerintah;

24. laporan hasil pengolahan data/informasi cadangan

pangan masyarakat;

25. paket data kelembagaan cadangan pangan dan

fasilitasi fisik lumbung;


kelembagaan cadangan pangan dan infrastruktur

cadangan pangan;

27. paket data konsumsi pangan;

28. laporan hasil pengolahan data/informasi konsumsi

pangan;

29. laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data

potensi pangan lokal dan potensi olahan pangan

spesifik wilayah;

30. laporan hasil pengolahan data/informasi potensi

pangan lokal dan potensi olahan pangan spesifik

wilayah;

31. laporan hasil identifikasi dan inventarisasi data


2019, No.1724 -17-



33. paket data keamanan pangan segar;

34. laporan hasil pengolahan data/informasi keamanan

pangan segar;

35. laporan hasil pengolahan data/informasi prognosa

neraca pangan;

36. laporan hasil pengolahan data/informasi struktur

ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;

37. hasil penyusunan bahan informasi di bidang

ketahanan pangan;

38. konsep pedoman/panduan/petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis/modul jurnal di

bidang ketahanan pangan; dan

39. paket data bahan kebijakan di bidang ketahanan

pangan.

b. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda, meliputi:

1. laporan hasil analisis data/informasi ketersediaan

pangan dan sumberdaya pangan;

2. laporan hasil analisis data/informasi wilayah rentan

rawan pangan;

3. laporan hasil analisis data/informasi kerawanan

pangan, penduduk rawan pangan, kewaspadaan

pangan dan gizi;

4. laporan hasil analisis data/informasi penanganan/

mitigasi rentan rawan pangan;

5. laporan hasil analisis data/informasi akses pangan;

6. laporan hasil analisis data/informasi stok gabah

dan/atau beras di penggilingan dan pedagang;

7. laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan

distribusi pangan;

8. laporan hasil analisis data/informasi pola/jaringan

distribusi pangan;

9. laporan hasil analisis data/informasi harga dan stok

pangan;

10. laporan hasil analisis data/informasi pasokan dan

harga pangan;

2019, No.1724 -18-

11. laporan hasil analisis data/informasi prognosa

neraca pangan;

12. laporan hasil analisis data/informasi struktur

ongkos usaha tani komoditas pangan strategis;

13. laporan hasil analisis data/informasi cadangan

pangan pemerintah;

14. laporan hasil analisis data/informasi cadangan

pangan masyarakat;

15. laporan hasil analisis data/informasi kelembagaan

cadangan pangan dan infrastruktur cadangan

pangan;

16. laporan hasil analisis data/informasi konsumsi

pangan;

17. laporan hasil analisis pola konsumsi pangan dan

laporan analisis konsumsi pangan beragam, bergizi,

seimbang, dan aman;

18. buku direktori perkembangan konsumsi pangan;

19. laporan analisis situasi konsumsi pangan dan gizi;

20. laporan analisis tren dan target kebutuhan

konsumsi pangan;

21. peta pola konsumsi pangan;

22. laporan hasil analisis data/informasi potensi pangan

lokal dan potensi olahan pangan spesifik wilayah;

23. laporan hasil analisis data/informasi


24. laporan hasil analisis data/informasi keamanan

pangan segar;

25. laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang

ketahanan pangan;

26. konsep pedoman/panduan/ petunjuk

pelaksanaan/petunjuk teknis /modul jurnal di


27. laporan hasil analisis bahan kebijakan di bidang

ketahanan pangan.

28. laporan hasil bimbingan dan supervisi terhadap

pengembangan substansi di bidang ketahanan

pangan.

2019, No.1724 -19-

c. Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya, meliputi:

1. laporan hasil kajian ketersediaan pangan dan

sumberdaya pangan;

2. laporan hasil kajian kerawanan pangan;

3. laporan hasil kajian penanganan/mitigasi rentan

rawan pangan;

4. laporan hasil kajian peningkatan akses pangan

masyarakat;

5. konsep metodologi analisis wilayah rentan rawan

pangan;

6. laporan hasil kajian distribusi pangan;

7. laporan hasil kajian pasokan, stok dan harga

pangan;

8. laporan hasil kajian prognosa neraca pangan;

9. laporan hasil kajian struktur ongkos usaha tani

komoditas pangan strategis;

10. laporan hasil kajian cadangan pangan pemerintah;

11. laporan hasil kajian cadangan pangan masyarakat;

12. laporan hasil kajian konsumsi pangan;

13. laporan hasil kajian potensi pangan lokal dan

potensi olahan pangan spesifik wilayah;

14. laporan hasil kajian penganekaragaman konsumsi

pangan;

15. laporan hasil kajian keamanan pangan segar;

16. konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang

ketahanan pangan.

17. laporan hasil penyusunan bahan informasi di bidang

ketahanan pangan;




19. konsep kebijakan di bidang ketahanan pangan.



pangan.

2019, No.1724 -20-

d. Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama, meliputi:

1. konsep model/desain pengembangan di bidang

ketahanan pangan;

2. instrumen baru/pengembangan di bidang

ketahanan pangan;

3. konsep rencana strategis jangka pendek/menengah


4. laporan pengembangan kajian antisipatif dan

responsif tentang kebijakan ketahanan pangan;

5. laporan evaluasi kebijakan dan/atau program

ketahanan pangan;

6. laporan hasil kajian dampak kebijakan/program di

bidang ketahanan pangan;

7. model indeks ketahanan pangan indonesia;

8. konsep road map (panduan) di bidang Ketahanan

Pangan;

9. konsep naskah akademik terkait peraturan di bidang

ketahanan pangan;

10. laporan hasil evaluasi dan penyempurnaan

peraturan di bidang ketahanan pangan;

11. policy brief (risalah kebijakan) di bidang ketahanan

pangan sesuai penugasan pimpinan;

12. naskah hasil kajian di bidang ketahanan pangan

untuk dipublikasikan di media massa

nasional/internasional;

13. laporan hasil kajian harmonisasi standar/

kebijakan/ komitmen nasional/ regional/

internasional di bidang ketahanan pangan;

14. laporan hasil analisis informasi di bidang ketahanan

pangan;




16. konsep rekomendasi kebijakan di bidang ketahanan

pangan; dan

2019, No.1724 -21-



pangan.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Analis Ketahanan Pangan

yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan

kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1),

Analis Ketahanan Pangan yang berada satu sampai dengan

dua tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang

jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan

penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang

bersangkutan.

Pasal 11

Penilaian angka kredit pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

a. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu

tingkat diatas jenjangnya, memperoleh Angka Kredit 80%

(delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir

kegiatan; dan

b. Analis Ketahanan Pangan yang melaksanakan tugas satu

atau dua tingkat di bawah jenjang jabatannya,

memperoleh Angka Kredit 100% (seratus persen) dari

Angka Kredit setiap butir kegiatan,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2019, No.1724 -22-

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yaitu pejabat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan dapat dilakukan melalui:

a. pengangkatan pertama;

b. perpindahan dari jabatan lain; dan

c. promosi.

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 15

(1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan melalui pengangkatan pertama

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus

memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma

IV bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan,

2019, No.1724 -23-

atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi

pembina;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar

kompetensi yang telah disusun oleh instansi

pembina; dan

f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

1 (satu) tahun terakhir.

(2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

dari calon PNS.

(3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah

diangkat sebagai PNS, dan telah mengikuti dan lulus uji

kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3

(tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis

ketahanan pangan.

(5) Analis Ketahanan Pangan yang belum mengikuti

dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak

diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atas.

(6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dinilai dan

ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Ketiga

Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 16


Ketahanan Pangan melalui perpindahan dari jabatan lain

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b,

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;

2019, No.1724 -24-



d. berijazah paling rendah Sarjana (S1) atau Diploma IV

bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau

kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi

Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli pertama

dan Analis Ketahanan Pangan ahli muda;

e. berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang

pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau

kualifikasi lain yang ditentukan oleh instansi

Pembina bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan ahli madya dan

Analis Ketahanan Pangan ahli utama;

f. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar


pembina;

g. memiliki pengalaman di bidang analisis ketahanan

pangan paling sedikit 2 (dua) tahun;

h. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

i. berusia paling tinggi:

1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan

menduduki Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda;

2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan


Pangan Ahli Madya; dan

3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan


Pangan Ahli Utama bagi PNS yang telah

menduduki jabatan pimpinan tinggi.

(2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

2019, No.1724 -25-

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai

dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

(4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai

dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan

mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan

tugas di bidang Analisis Ketahanan Pangan.

Pasal 17

(1) Analis Ketahanan Pangan ahli utama dapat diangkat

dari Jabatan Fungsional ahli utama lain melalui

perpindahan dengan persyaratan sebagai berikut:

a. berstatus PNS;



d. berijazah sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang

dibutuhkan untuk Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan ahli utama;

e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis,

kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

kultural sesuai dengan standar kompetensi yang

telah disusun oleh Instansi Pembina;

f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di

bidang analisis ketahanan pangan paling singkat 2

(dua) tahun;

g. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam

2 (dua) tahun terakhir; dan

h. berusia paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun.

(2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan

lowongan kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan Ahli Utama dan mendapat

persetujuan Menteri.

2019, No.1724 -26-

Bagian Keempat

Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18


Pangan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf c, ditetapkan berdasarkan kriteria:

a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;

b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan

kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga

pemerintah terkait bidang inovasinya; dan

c. memenuhi standar kompetensi jenjang jabatan yang

akan diduduki.

Pasal 19


Ketahanan Pangan melalui Promosi dilaksanakan dalam

hal:

a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan; atau

b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan satu tingkat lebih tinggi.


Ketahanan Pangan melalui promosi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. mengikuti dan lulus uji kompetensi sesuai standar


pembina;

b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai

baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

c. memiliki rekam jejak yang baik;

d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan

profesi PNS; dan

e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.

(3) Bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan ahli madya dan Analis

2019, No.1724 -27-

Ketahanan Pangan ahli utama melalui promosi harus

berijazah paling rendah Pasca Sarjana (S2) bidang

pertanian, ilmu gizi, teknologi pangan, atau kualifikasi

lain yang ditentukan oleh instansi Pembina.


Ketahanan Pangan melalui promosi harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan

fungsional yang akan diduduki.

(5) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan melalui promosi

dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.


Ketahanan Pangan melalui promosi dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

(1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Analis Ketahanan

Pangan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut

agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha

Esa.

(2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

(1) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan bertujuan

untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan

sistem prestasi dan sistem karier.

2019, No.1724 -28-

(2) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan dilakukan

berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu

dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan

target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta

perilaku PNS.

(3) Penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan dilakukan

secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan

transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

meliputi:

a. SKP; dan

b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

(1) Pada awal tahun, Analis Ketahanan Pangan wajib

menyusun SKP.

(2) SKP merupakan target kinerja Analis Ketahanan Pangan

berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang

bersangkutan.

(3) SKP untuk setiap jenjang jabatan diambil dari uraian

kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan

kinerja unit kerja.

Pasal 24

(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas

tambahan.

2019, No.1724 -29-

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan

penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

(1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk

penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.

(2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.

(3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Hasil penilaian SKP Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai

capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

(1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal

25 ayat (1) bagi Analis Ketahanan Pangan setiap tahun

ditetapkan paling sedikit:

a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Analis Ketahanan

Pangan Ahli Pertama;

b. 25 (dua puluh lima) untuk Analis Ketahanan Pangan

Ahli Muda;

c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Analis

Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

d. 50 (lima puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli

Utama.

2019, No.1724 -30-

(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, tidak berlaku bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli

Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang

jabatan yang didudukinya.

(3) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Analis Ketahanan Pangan wajib memperoleh

hasil kerja minimal untuk setiap periode.

(4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit

dan hasil kerja minimal sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga

Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

(1) Analis Ketahanan Pangan yang telah memenuhi syarat

untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi

tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan

yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target

Angka Kredit, paling sedikit:

a. 10 (sepuluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli

Pertama;

b. 20 (dua puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli

Muda; dan

c. 30 (tiga puluh) untuk Analis Ketahanan Pangan Ahli

Madya.

(2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama yang menduduki

pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak

menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling

sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

Bagian Ketiga

Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja

dalam Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dan

2019, No.1724 -31-

dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

(1) Capaian SKP Analis Ketahanan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada

Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian

Angka Kredit.

(2) Capaian Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling

tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka

Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

dan Pasal 27.

(3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan,

capaian Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada

pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka

Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

(4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan

sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan

setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan


Pasal 30

(1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja,

Analis Ketahanan Pangan mendokumentasikan hasil

kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan

setiap tahunnya.

2019, No.1724 -32-

(2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam

pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat

meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik

hasil kerja Analis Ketahanan Pangan.

(3) Hasil penilaian dan PAK Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat

(3) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

penilaian kinerja Analis Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Analis Ketahanan Pangan diajukan oleh:

a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

ketahanan pangan kepada pejabat pimpinan tinggi

madya yang membidangi kesekretariatan pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka Kredit

bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan


pemerintahan di bidang pertanian;

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

Jabatan Fungsional Analisis Ketahanan Pangan atau

yang membidangi kesekretariatan pada Instansi

Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi ketahanan pangan pada kementerian yang


pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan

Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;

dan

c. paling rendah pejabat administrator yang membidangi

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan atau yang

membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah

kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang

membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah

untuk angka kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli

2019, No.1724 -33-

Pertama dan Ahli Muda di lingkungan Instansi

Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit

yaitu:


kesekretariatan pada kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk Angka

Kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama di

lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian;

b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

ketahanan pangan pada kementerian yang


pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis Ketahanan

Pangan Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;

dan

c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk angka

kredit bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan

Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

(1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.

(2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan

ayat (3);

2019, No.1724 -34-

b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai

capaian tugas jabatan;

c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat

dan/atau jenjang jabatan;

d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;

e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian

capaian tugas jabatan;

f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan

g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat

yang Berwenang dalam pengembangan PNS,

pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan

dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Analis

Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan.

(3) Tim Penilai Analis Ketahanan Pangan terdiri atas:

a. Tim Penilai pusat bagi:

1) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

kesekretariatan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis

Ketahanan Pangan Ahli Utama di lingkungan


pemerintahan di bidang pertanian; dan

2) pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi

ketahanan pangan pada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang pertanian untuk Angka Kredit bagi Analis

Ketahanan Pangan Ahli Madya di lingkungan

Instansi Pemerintah; dan

b. Tim Penilai unit kerja bagi pejabat pimpinan tinggi

pratama yang membidangi kesekretariatan pada

Instansi Pemerintah untuk angka kredit bagi Analis

Ketahanan Pangan Ahli Pertama dan Ahli Muda di

lingkungan Instansi Pemerintah.

Pasal 34

(1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri

atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang

2019, No.1724 -35-

membidangi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan, unsur kepegawaian, dan Analis Ketahanan

Pangan.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:

a. seorang Ketua merangkap anggota;

b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan

c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

harus berjumlah ganjil.

(4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Analis

Ketahanan Pangan Ahli Madya;

(5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.

(6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Analis

Ketahanan Pangan.

(7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama

dengan jabatan/pangkat Analis Ketahanan Pangan

yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai

Angka Kredit Analis Ketahanan Pangan; dan

c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Analis

Ketahanan Pangan.

(8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Analis

Ketahanan Pangan, anggota Tim Penilai dapat diangkat

dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai

hasil kerja Analis Ketahanan Pangan.

(9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai

ditetapkan oleh:


kesekretariatan, pejabat pimpinan tinggi madya yang

membidangi ketahanan pangan, atau pejabat

pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan pada unit kerja jabatan pimpinan

2019, No.1724 -36-

tinggi madya yang membidangi ketahanan pangan

pada kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pertanian untuk Tim Penilai

pusat; dan

b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi

kesekretariatan pada Instansi Pemerintah untuk Tim

Penilai Unit Kerja.

(10) Dalam hal Instansi Pemerintah belum membentuk Tim

Penilai, penilaian Angka Kredit dapat dilaksanakan oleh

Tim Penilai pada Instansi Pemerintah lain terdekat atau

Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit

serta hasil kerja minimal Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan diatur oleh Instansi Pembina.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

(1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan jika capaian

Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif

yang dipersyaratkan.

(2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit

pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal

pada setiap periode.

(3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi

untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan, untuk:

a. Analis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Sarjana

(S1) atau Diploma IV sebagaimana tercantum dalam

2019, No.1724 -37-

Lampiran III yang merupakan bagian tidak


b. Analis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Pasca

Sarjana (S2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran

IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Menteri ini.

c. Analis Ketahanan Pangan dengan pendidikan Doktor

(S3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 37

(1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1), Analis Ketahanan Pangan dapat

melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:

a. pengajar/pelatih di bidang tugas Jabatan Fungsional


b. keanggotaan dalam Tim Penilai;

c. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

d. perolehan penghargaan/tanda jasa; atau

e. perolehan gelar/ijazah lain.

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini, dengan kumulatif Angka

Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.

(3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

(1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka

2019, No.1724 -38-

Kredit yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan


(2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat

dalam satu jenjang yang sedang diduduki.

(3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan memperhatikan ketersediaan lowongan

kebutuhan jabatan.

(4) Selain memenuhi syarat kinerja, Analis Ketahanan

Pangan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih

tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi,

memenuhi hasil kerja minimal dan/atau persyaratan lain

yang ditentukan oleh Instansi Pembina.

(5) Syarat kinerja, hasil kerja minimal dan/atau persyaratan

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh

Instansi Pembina.

Pasal 39

Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik jenjang

jabatan menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya dan

Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama berijazah paling rendah

Pasca Sarjana (S2) bidang pertanian, ilmu gizi, teknologi

pangan, atau kualifikasi lain yang ditentukan oleh Instansi

Pembina.

Pasal 40

(1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Analis Ketahanan

Pangan dapat melaksanakan kegiatan pengembangan

profesi.

(2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang

ketahanan pangan;

2019, No.1724 -39-

b. penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang

analisis ketahanan pangan;

c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di

bidang analisis ketahanan pangan;

d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis di bidang

analisis ketahanan pangan;

e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang

analisis ketahanan pangan; atau

f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina

di bidang analisis ketahanan pangan.

(3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Bagi Analis Ketahanan Pangan yang akan naik ke jenjang

jabatan ahli madya, dan ahli utama, Analis Ketahanan

Pangan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan

profesi, dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang

disyaratkan sebagai berikut:

a. 6 (enam) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda

yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi

Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya; dan

b. 12 (dua belas) bagi Analis Ketahanan Pangan Ahli

Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi

menjadi Analis Ketahanan Pangan Ahli Utama.

Pasal 41

(1) Analis Ketahanan Pangan yang secara bersama-sama

membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis

ketahanan pangan, diberikan Angka Kredit dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh

persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh

persen) bagi penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh

2019, No.1724 -40-

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25%

(dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka

pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20%

(dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan

d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan

penulis utama dan penulis pembantu maka

pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang

sama untuk setiap penulis.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 42

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang

jabatan bagi Analis Ketahanan Pangan dilakukan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Analis Ketahanan Pangan yang memiliki Angka Kredit

melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut

dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya

dalam satu jenjang.

Pasal 44

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk

kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak

tercapai, Analis Ketahanan Pangan tidak diberikan kenaikan

pangkat/jabatan.

2019, No.1724 -41-

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 45

(1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan dihitung berdasarkan beban

kerja yang ditentukan dari indikator, sebagai berikut:

a. kuantitas data ketersediaan, keterjangkauan, dan

pemanfaatan pangan;

b. tipe unit kerja pelaksana;

c. kondisi ketahanan pangan; dan

d. jumlah cadangan pangan.

(2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur oleh Instansi Pembina setelah mendapat

persetujuan dari Menteri.

BAB XI

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46

(1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan harus memenuhi Standar Kompetensi

sesuai dengan jenjang jabatan.

(2) Kompetensi Analis Ketahanan Pangan meliputi:

a. kompetensi teknis;

b. kompetensi manajerial; dan

c. kompetensi sosial kultural.

(3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Instansi Pembina.

2019, No.1724 -42-

Bagian Kedua

Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

(1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme

Analis Ketahanan Pangan wajib diikutsertakan pelatihan.

(2) Pelatihan yang diberikan bagi Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan

hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.

(3) Pelatihan yang diberikan kepada Analis Ketahanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam

bentuk:

a. pelatihan fungsional; dan

b. pelatihan teknis bidang analisis ketahanan pangan.

(4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Analis Ketahanan Pangan dapat mengembangkan

kompetensinya melalui program pengembangan

kompetensi lainnya.

(5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai

Analis Ketahanan Pangan (maintain

performance)/Penyegaran Analis Ketahanan Pangan;

b. seminar;

c. lokakarya (workshop);

d. konferensi;

e. studi banding.

(6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan

kompetensi serta pedoman penyusunan analisis

kebutuhan pelatihan Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur

oleh Instansi Pembina.

2019, No.1724 -43-

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

(1) Analis Ketahanan Pangan diberhentikan dari jabatannya

apabila:

a. mengundurkan diri dari Jabatan;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;

d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan

tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan

jabatan pelaksana;

f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

(2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki

alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan

tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

(3) Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena

alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai

dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia

kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan.

(4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir

yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit

dari penilaian pelaksanaan tugas bidang analisis

ketahanan pangan selama diberhentikan.

(5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan

dalam hal:

a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang

dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan; atau

2019, No.1724 -44-

b. tidak memenuhi standar kompetensi Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 49

Analis Ketahanan Pangan yang diberhentikan karena

ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai

dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling lama 1

tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang

didudukinya, setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi

apabila tersedia kebutuhan.

Pasal 50

(1) Terhadap Analis Ketahanan Pangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f

dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari

Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan

pemberhentiannya.


ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak

dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan.

Pasal 51

Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIII

PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN, LARANGAN

RANGKAP JABATAN, PETUNJUK PELAKSANAAN, DAN

PENUGASAN DAERAH TERPENCIL

Pasal 52

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier,

Analis Ketahanan Pangan dapat dipindahkan ke dalam

2019, No.1724 -45-

jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 53

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja

organisasi, Analis Ketahanan Pangan dilarang rangkap

Jabatan dengan Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana.

Pasal 54

(1) Petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan diatur oleh Kepala Badan

Kepegawaian Negara.

(2) Petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan diatur oleh Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

(1) Analis Ketahanan Pangan yang bertugas di daerah

terpencil/rawan/berbahaya, dapat diberikan tambahan

Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka

Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih

tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam PAK.

(2) Pemberian tambahan Angka Kredit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan selama melaksanakan

tugas di daerah tersebut terpencil/rawan/berbahaya.

(3) Kriteria dan penetapan daerah

terpencil/rawan/berbahaya sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh pimpinan

Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 56

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang bertanggung

2019, No.1724 -46-

jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan

profesionalitas jabatan.

(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional


b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional


c. menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman

penilaian kualitas hasil kerja Analis Ketahanan

Pangan;

e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya

Ilmiah di bidang Analis Ketahanan Pangan;

f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional


g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional


h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan


j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di

bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan;

k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan

petunjuk teknis Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan;

l. mengembangkan sistem informasi Jabatan


m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional


n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan;

o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik

profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan;

2019, No.1724 -47-

p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan

mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Lembaga Administrasi Negara;

q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan di

seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan

jabatan tersebut; dan

r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna

dalam rangka pembinaan karier Analis Ketahanan

Pangan.

(3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan setelah

mendapat akreditasi dari instansi pembina.

(5) Instansi pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai

dengan huruf r kecuali huruf f, huruf g, huruf h, huruf j,

dan huruf p, menyampaikan hasil pelaksanaan

pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

secara berkala sesuai dengan perkembangan

pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan

tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

(6) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap

tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p

kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara.

(7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan uji kompetensi

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur oleh

Instansi Pembina.

2019, No.1724 -48-

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 57

(1) Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan wajib

memiliki 1 (satu) organisasi profesi.

(2) Setiap Analis Ketahanan Pangan wajib menjadi anggota

organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan.

(3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.

(4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.

(5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan mempunyai tugas:

a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

b. memberikan advokasi; dan

c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas

pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

(6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan

oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Analis

Ketahanan Pangan setelah mendapat persetujuan dari

pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 58

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi

profesi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan bersifat

koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan

fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Analis Ketahanan

Pangan.

Pasal 59

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan


2019, No.1724 -49-

Pangan dan hubungan kerja instansi pembina dengan


Pangan diatur oleh Instansi Pembina, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:

(1) Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang belum

memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) tetap dapat

melaksanakan tugas sebagai Analis Ketahanan Pangan

ahli madya.

(2) Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya yang memiliki

ijazah Pasca Sarjana (S2) tidak sesuai dengan kualifikasi

yang ditentukan tetap dapat melaksanakan tugas sebagai

Analis Ketahanan Pangan ahli madya.

(3) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang pada saat

diberlakukan peraturan ini sudah memiliki ijazah Pasca

Sarjana (S2) dan bidang ilmunya tidak linier sebagaimana

tercantum pada ayat (2) tetap dapat digunakan sebagai

persyaratan untuk kenaikan jabatan menjadi Analis

Ketahanan Pangan Ahli Madya.


ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diusulkan

menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli

Utama.

(5) Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda yang belum

memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2), tetap dapat diusulkan

menduduki jabatan Analis Ketahanan Pangan Ahli

Madya.


ayat (5) harus memiliki ijazah Pasca Sarjana (S2) paling

lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri

ini.

2019, No.1724 -50-

(7) Analis Ketahanan Pangan yang tidak dapat memenuhi

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

Pasal 61

(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan

pemberhentian sementara bagi Pejabat Fungsional Analis

Ketahanan Pangan yang disebabkan karena:

a. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

b. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali

untuk persalinan anak keempat dan seterusnya;

c. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan; atau

d. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Analis

Ketahanan Pangan.;

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang

dijalani PNS yang bersangkutan berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang

Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan dicabut dan

ditetapkan kembali dalam Keputusan Pemberhentian dari

Jabatan Fungsional.


ayat (1) dapat diangkat kembali dalam jenjang jabatan

terakhirnya apabila PNS yang bersangkutan telah selesai

menjalaninya, sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 62

Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya

Peraturan Menteri ini, dinilai berdasarkan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan.

Pasal 63


Pangan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat

2019, No.1724 -51-

dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 57 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima)

tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 65

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, semua peraturan

perundang-undangan yang merupakan peraturan

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2014

tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan,

dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dan belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan

Fungsional Analis Ketahanan Pangan diatur dengan Peraturan

Menteri Pertanian dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 38 tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional

Analis Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

2019, No.1724 -52-

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

2019, No.1724 -53-

2019, No.1724 -54-

2019, No.1724 -55-

2019, No.1724 -56-

2019, No.1724 -57-

2019, No.1724 -58-

2019, No.1724 -59-

2019, No.1724 -60-

2019, No.1724 -61-

2019, No.1724 -62-

2019, No.1724 -63-

2019, No.1724 -64-

2019, No.1724 -65-

2019, No.1724 -66-

2019, No.1724 -67-

2019, No.1724 -68-

2019, No.1724 -69-

2019, No.1724 -70-

2019, No.1724 -71-

2019, No.1724 -72-

2019, No.1724 -73-

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2020. 3. 2. · Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan yang dapat dinilai ang ka kreditnya, yaitu analisis ketahanan pangan

Documents