BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1422, 2014 BNPB. Penanggulangan Bencana. Relawan. Pedoman. PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi dan dunia usaha; b. bahwa dalam banyak kejadian bencana relawan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha telah banyak memainkan peran penting; c. bahwa belum ada peraturan perundangan yang mengatur standar-standar dan kualifikasi relawan, pengembangan kapasitas relawan, dan kerjasama antar relawan dalam keseluruhan aspek penanggulangan bencana; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana;
35
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2019-01-17 · tempat evakuasi, dan keterampilan teknis terkait lainnya. 17. Pembina Fungsional adalah adalah lembaga yang bertugas melakukan pembinaan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.1422, 2014 BNPB. Penanggulangan Bencana. Relawan.
Pedoman.
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,
Menimbang : a. bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung
jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh
pemerintah, pemerintah daerah dan seluruh unsur serta lapisan masyarakat, termasuk perguruan tinggi
dan dunia usaha;
b. bahwa dalam banyak kejadian bencana relawan dari berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat,
Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan
Dunia Usaha telah banyak memainkan peran penting;
c. bahwa belum ada peraturan perundangan yang
mengatur standar-standar dan kualifikasi relawan,
pengembangan kapasitas relawan, dan kerjasama antar
relawan dalam keseluruhan aspek penanggulangan bencana;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, di atas perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Relawan
Penanggulangan Bencana;
2014, No.1422 2
Mengingat : 1. Pasal 4, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun
2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman
Komando Tanggap Darurat Bencana;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN
RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA.
Pasal 1
Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana sebagaimana diuraikan dalam
Lampiran Peraturan ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi
2014, No.1422 3
dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga pembina relawan dalam mendorong dan mengelola kerelawanan dalam penanggulangan bencana.
Pasal 2
Pedoman sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.
Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2011
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,
SYAMSUL MAARIF
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
2014, No.1422 4
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN RELAWAN PENANGGULANGAN BENCANA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia adalah negeri yang rawan bencana, tetapi pada saat yang sama
memiliki potensi sumber daya manusia yang besar. Penduduk Indonesia yang
banyak dapat diberdayakan dalam menghadapi kedaruratan dan dalam upaya pengurangan risiko bencana. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007
tentang Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa Pemerintah dan
pemerintah daerah adalah penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, Pasal 27 UU tersebut menegaskan bahwa
setiap orang berkewajiban untuk melakukan kegiatan penanggulangan
bencana. UU ini juga mengatur keterlibatan pihak swasta, lembaga-lembaga non-pemerintah dan lembaga internasional dalam penanggulangan
bencana.
Masyarakat dan pihak non-pemerintah dapat berpartisipasi dalam berbagai
bentuk kerelawanan dalam penanggulangan bencana dan pengurangan
risiko bencana. Agar keterlibatan para pemangku kepentingan dapat terarah
dan terkoordinasi, perlu dirumuskan aturan-aturan bagi kerja relawan dalam penanggulangan bencana. Aturan yang dituangkan dalam bentuk
pedoman ini akan mengatur peran, hak dan kewajiban relawan dalam
menjalankan fungsi kerelawanan pada saat tidak terdapat bencana, dalam masa tanggap darurat, dan saat rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
Pedoman umum bagi relawan penanggulangan bencana ini berlaku bagi semua relawan, baik yang berasal dari organisasi masyarakat, LSM,
perguruan tinggi, sektor swasta atau pihak lainnya. Pedoman diharapkan
dapat meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, sektor swasta dan pihak-
pihak terkait lainnya dalam penanggulangan bencana. Selain membantu
mewujudkan kemudahan bagi relawan, pedoman ini juga akan berfungsi sebagai acuan bagi Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan para
2014, No.1422 5
pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan fungsi kerelawanan dalam penanggulangan bencana.
B. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Pedoman Relawan Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dan panduan bagi relawan dan lembaga pembina relawan
dalam melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana.
2. Tujuan
a. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta relawan dalam kegiatan
penanggulangan bencana.
b. Meningkatkan kapasitas relawan agar dapat bekerja dengan
terkoordinasi, efektif dan efisien.
c. Meningkatkan kinerja serta daya dan hasil guna kegiatan relawan.
C. Ruang Lingkup
Pedoman ini berisi panduan bagi para relawan, lembaga pembina dan
lembaga pengguna untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan penanggulangan
bencana dan pengurangan risiko bencana. Relawan yang berasal dari luar negeri diatur melalui ketentuan perundangan yang lain.
D. Pengertian
1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan baik oleh faktor alam, faktor non-alam, maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis
bagi manusia.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya
yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang mengurangi
risiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat dan rehabilitasi-rekonstruksi pasca bencana.
3. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang meninggal
dunia, menderita sakit/cacat atau mengalami kerugian lainnya sebagai dampak dari suatu kejadian bencana.
4. Relawan Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut relawan, adalah seorang atau sekelompok orang yang memiliki kemampuan dan
kepedulian untuk bekerja secara sukarela dan ikhlas dalam upaya
2014, No.1422 6
penanggulangan bencana.
5. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui langkah-langkah yang tepat dan
berdaya guna untuk menjamin adanya respons yang cepat dan efektif bila terjadi bencana.
6. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemantauan dan
pengkajian risiko, serta penyampaian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana, tentang
kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang
berwenang.
7. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko
bencana, baik melalui pembangunan fisik-infrastruktur maupun upaya
penyadaran dan peningkatan kemampuan dalam menghadapi ancaman
bencana.
8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang
dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk
menangani dampak buruk yang mungkin timbul, yang meliputi kegiatan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban, penyelamatan