BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.948, 2017 KEMENHUB. Peta Proses Bisnis dan SOP. Pedoman. Pencabutan. PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan, telah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan; www.peraturan.go.id
60
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2017. 8. 1. · perbaikan SOP termasuk perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi dan pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan.
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA No.948, 2017 KEMENHUB. Peta Proses Bisnis dan SOP.
Pedoman. Pencabutan.
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 50 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan penyelenggaraan tata
pemerintahan yang baik dan menjamin kelancaran serta
transparansi penyelesaian suatu jenis kegiatan pelayanan
internal dan eksternal unit organisasi di lingkungan
Kementerian Perhubungan, diperlukan Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur;
b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor PM 61 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementerian Perhubungan, telah tidak sesuai dengan
perkembangan dan kebutuhan organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -2-
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Komite Nasional Keselamatan Transportasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 956);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 816);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun
2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -3-
Bekasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 63);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 15 Tahun
1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah
Pelayaran;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK
INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.
Pasal 1
(1) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perhubungan adalah pedoman bagi setiap unit organisasi
di Lingkungan Kementerian Perhubungan dalam
melaksanakan penyusunan peta proses bisnis dan
Standar Operasional Prosedur bagi pelaksanaan tugas
dan fungsi unit organisasi masing-masing.
(2) Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar
Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 2
Setiap unit organisasi wajib menyusun peta proses bisnis dan
Standar Operasional Prosedur dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Pembinaan terhadap penyusunan peta proses bisnis dan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perhubungan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -4-
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 4
Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan sebelum
berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku
dan dalam jangka waktu paling lama 1(satu) tahun harus
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
Pasal 5
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 61
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Perhubungan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 6
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -5-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2017
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 2017
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -6-
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PM 50 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA
PROSES BISNIS DAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BAB I
KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
A. KETENTUAN UMUM
1. Proses Bisnis
adalah sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang
menghasilkan keluaran sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Peta Proses Bisnis
adalah diagram yang mengidentifikasi secara jelas langkah-langkah
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu Proses Bisnis.
3. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP
adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan,
bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa
dilakukan serta disusun dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi.
4. Pelayanan Internal
adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh suatu unit kerja
kepada unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan.
5. Pelayanan Publik
adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit
organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan yang langsung
ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah
lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. SOP Layanan Internal
adalah SOP yang disusun oleh suatu unit kerja untuk melayani unit
kerja lain di lingkungan Kementerian Perhubungan.
7. SOP Layanan Publik
adalah SOP yang disusun oleh suatu unit kerja untuk melayani
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -7-
masyarakat atau instansi pemerintah lainnya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya
8. SOP Layanan Unggulan
adalah suatu pelayanan internal dan/atau publik yang sifatnya
strategis, memiliki intensitas permohonan yang tinggi, mampu
memberikan nilai lebih, mampu memberikan perbaikan sistem dan
mekanisme kerja serta dapat memberikan bukti atau hasil pelayanan
kepada pemohon.
9. Naskah SOP
adalah serangkaian instruksi terperinci dan tertulis yang dibakukan
terkait proses penyelenggaraan tugas fungsi di lingkungan
Kementerian Perhubungan.
10. Dokumen SOP
adalah sekumpulan uraian prosedur yang disusun dalam satu buku
yang dipergunakan dalam suatu kegiatan tertentu pada satuan
organisasi.
11. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT
1. Maksud
Pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP ini dimaksudkan
sebagai acuan setiap unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan dalam menyiapkan dan menyusun Peta Proses Bisnis
dan SOP sesuai dengan tugas fungsi masing-masing unit kerja,
sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang jelas dan pasti
baik kepada pihak internal maupun eksternal Kementerian
Perhubungan.
2. Tujuan
Pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP ini bertujuan
untuk mendorong setiap unit kerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan agar mampu mengidentifikasi peta proses bisnis,
menyusun peta proses bisnis, menyusun SOP serta dokumen SOP
yang diperlukan guna memberikan pelayanan publik yang baik
dalam rangka:
a. memberikan keseragaman dan kepastian dalam penyusunan
peta proses bisnis dan SOP sejak awal, proses sampai dengan
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -8-
akhir kegiatan;
b. menjamin kelancaran setiap tahapan proses pelaksanaan
kegiatan dan kemudahan pengendalian;
c. mempertegas tanggung jawab pelaksana tugas atau aparatur
(aktor) pada setiap tahapan proses penyelesaian kegiatan;
d. meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan
dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan;
e. memberikan informasi yang jelas dalam penyelesaian setiap
tahapan proses kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap aparatur
(aktor) dalam pemerintahan; dan
f. memberikan kejelasan dan transparansi kepada masyarakat
sebagai penerima pelayanan mengenai hak dan kewajibannya.
3. Manfaat
Pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP bermanfaat untuk
mewujudkan:
a. standardisasi pada tahapan proses pelaksanaan kegiatan,
sehingga dapat menghindari kesalahan atau kelalaian;
b. menjamin bahwa penyelesaian kegiatan dilaksanakan sesuai
tahapan proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan, sehingga
dapat berjalan secara berurutan dan bertahap;
c. menjamin tersedianya informasi dan data untuk penyelesaian
setiap tahapan proses pelaksanaan kegiatan;
d. meningkatkan akuntabilitas, efektivitas, efisiensi dan kepastian
pelaporan dan pendokumentasian terhadap pencapaian hasil
pelaksanaan tugas;
e. memudahkan penemuan hambatan kinerja, kesalahan
prosedural, penyimpangan sehingga dapat segera
memperbaikinya;
f. menghindari terjadinya penyimpangan proses penyelesaian dan
tumpang tindih pelaksanaan kegiatan;
g. meningkatkan profesionalisme dan kemandirian pegawai
terhadap tanggung jawabnya;
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -9-
BAB II
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
A. PENATAAN PETA PROSES BISNIS
Penataan peta proses bisnis dilakukan melalui serangkaian proses
analisis dan perbaikan tata laksana yang bertujuan utuk meningkatkan
efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien dan terukur pada masing masing Kementerian/Lembaga.
Perbaikan dan penataan peta proses bisnis perlu dilakukan bilamana,
antara lain :
1. Terjadi perubahan arah strategis Kementerian/Lembaga yang
berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi
serta keluaran (output) organisasi/unit kerja.
2. Adanya keinginan/dorongan dari dalam Kementerian/Lembaga/
Pemerintahan daerah dan/atau masyarakat sebagai salah satu
pemangku kepentingan untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik
secara signifikan.
Tujuan utama penyusunan peta proses bisnis adalah untuk
memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan, pembuatan atau
perbaikan SOP termasuk perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan
struktur organisasi dan pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan.
B. TIPE, TINGKATAN, DAN PRINSIP
1. Tipe Proses Bisnis
Proses penataan tata laksana meliputi beberapa tahapan kegiatan
Ket (a)..... (b)..... (c)..... (d)..... (e)..... (f).....
Kelengkapan
Waktu
Output
(16)......
(17)......
(18)......
(19)….
(8) (9) (11)
(9) (9)
(9) (10)
(12)
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -50-
Keterangan pengisian:
Angka (1) : Cukup jelas.
Angka (2) : Diisi nomor pengesahan naskah SOP dengan format Nomor/SOP/kode unit kerja/bulan penetapan/tahun penetapan (contoh: 001/SOP/MENHUB/08/2017).
Angka (3) : Cukup jelas.
Angka (4) : Cukup jelas.
Angka (5) : Cukup jelas.
Angka (6) : Diisi nama jabatan, tanda tangan.
Angka (7) : Diisi judul SOP sesuai dengan identifikasi peta proses bisnis pada level 3.
Angka (8) : Diisi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya.
Angka (9) : Diisi SOP lain yang terkait secara langsung dengan SOP yang ditetapkan.
Angka (10) : Diisi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata “jika/apabila……maka………”.
Angka (11) : Diisi cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya .
Angka (12) : Diisi daftar peralatan utama (pokok) yang dibutuhkan.(contoh: Komputer, Printer dst)
Angka (13) : Cukup jelas.
Angka (14) : Diisi berbagai penyataan uraian jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana.
Angka (15) : Diisi para pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan.
Angka (16) : Diisi bahan-bahan kelengkapan yang diperlukan
Ket (a)..... (b)..... (c)..... (d)..... (e)..... (f).....
Kelengkapan
Waktu
Output
(16)......
(17)......
(18)......
(19)….
(8) (9) (11)
(9) (9) (12)
(9) (10)
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -52-
Keterangan pengisian:
Angka (1) : Cukup jelas.
Angka (2) : Diisi nomor pengesahan naskah SOP dengan format Nomor/SOP/kode unit kerja/ bulan penetapan/ tahun penetapan (contoh: 001/SOP/SEKJEN/08/2017).
Angka (3) : Cukup jelas.
Angka (4) : Cukup jelas.
Angka (5) : Cukup jelas.
Angka (6) : Diisi nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP/NRP/Sejenisnya.
Angka (7) : Diisi judul naskah SOP sesuai dengan identifikasi peta proses bisnis pada level 3.
Angka (8) : Diisi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya.
Angka (9) : Diisi naskah SOP lain yang terkait secara langsung dengan naskah SOP yang ditetapkan.
Angka (10) : Diisi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata “jika/apabila……maka………”.
Angka (11) : Diisi cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya .
Angka (12) : Diisi daftar peralatan utama (pokok) yang dibutuhkan.(contoh: Komputer, Printer dst)
Angka (13) : Cukup jelas.
Angka (14) : Diisi berbagai penyataan uraian jenis kegiatan yang dilaksanakan oleh para pelaksana.
Angka (15) : Diisi para pelaksana yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan.
Ket (a)..... (b)..... (c)..... (d)..... (e)..... (f).....
Kelengkapan
Waktu
Output
(16)......
(17)......
(18)......
(19)….
(8) (9) (11)
(9) (9) (12)
(9) (10)
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -54-
Keterangan pengisian:
Angka (1) : Cukup jelas.
Angka (2) : Diisi nomor pengesahan naskah SOP dengan format Nomor/SOP/kode unit kerja/bulan penetapan/tahun penetapan (contoh: 001/SOP/BIRO PERENCANAAN/08/2017).
Angka (3) : Cukup jelas.
Angka (4) : Cukup jelas.
Angka (5) : Cukup jelas.
Angka (6) : Diisi nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP/NRP/Sejenisnya.
Angka (7) : Diisi judul naskah SOP sesuai dengan identifikasi peta proses bisnis pada level 3.
Angka (8) : Diisi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang
mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya.
Angka (9) : Diisi naskah SOP lain yang terkait secara langsung dengan
naskah SOP yang ditetapkan.
Angka (10)
: Diisi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata
“jika/apabila……maka………”.
Angka
(11)
: Diisi cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam
pelaksanaannya .
Angka (12)
: Diisi daftar peralatan utama (pokok) yang dibutuhkan.(contoh: Komputer, Printer dst)
Angka (13)
: Cukup jelas.
Angka
(14)
: Diisi berbagai penyataan uraian jenis kegiatan yang
dilaksanakan oleh para pelaksana.
Angka
(15)
: Diisi para pelaksana yang bertanggung jawab dalam
menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan.
Angka
(16)
: Diisi bahan-bahan kelengkapan yang diperlukan (formulir,
lembar disposisi, data, laporan keuangan, dll).
Angka
(17)
: Diisi lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan
(menit, jam, hari, minggu, bulan).
Angka (18)
: Diisi nama hasil akhir kegiatan (Surat, Laporan, Peraturan Menteri Perhubungan, dll).
Ket (a)..... (b)..... (c)..... (d)..... (e)..... (f).....
Kelengkapan
Waktu
Output
(16)......
(17)......
(18)......
(19)….
(8) (9) (11)
(9) (9) (12)
(9) (10)
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -56-
Keterangan pengisian:
Angka (1) : Cukup jelas.
Angka (2) : Diisi nomor pengesahan naskah SOP dengan format Nomor/SOP/kode unit kerja/ bulan penetapan/ tahun penetapan (contoh: 001/SOP/BIRO PERENCANAAN/08/2017).
Angka (3) : Cukup jelas.
Angka (4) : Cukup jelas.
Angka (5) : Cukup jelas.
Angka (6) : Diisi nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat penetap disertai dengan NIP/NRP/Sejenisnya.
Angka (7) : Diisi judul naskah SOP sesuai dengan identifikasi peta proses bisnis pada level 3.
Angka (8) : Diisi dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan yang
mendasari SOP beserta aturan pelaksanaannya.
Angka (9) : Diisi naskah SOP lain yang terkait secara langsung dengan
naskah SOP yang ditetapkan.
Angka (10)
: Diisi berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Umumnya diawali dengan kata
“jika/apabila……maka………”.
Angka
(11)
: Diisi cara mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam
pelaksanaannya .
Angka (12)
: Diisi daftar peralatan utama (pokok) yang dibutuhkan.(contoh: Komputer, Printer dst)
Angka (13)
: Cukup jelas.
Angka
(14)
: Diisi berbagai penyataan uraian jenis kegiatan yang
dilaksanakan oleh para pelaksana.
Angka
(15)
: Diisi para pelaksana yang bertanggung jawab dalam
menyelesaikan setiap tahapan proses sesuai urutan jenis kegiatan.
Angka
(16)
: Diisi bahan-bahan kelengkapan yang diperlukan (formulir,
lembar disposisi, data, laporan keuangan, dll).
Angka
(17)
: Diisi lama waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kegiatan
(menit, jam, hari, minggu, bulan).
Angka (18)
: Diisi nama hasil akhir kegiatan (Surat, Laporan, Peraturan Menteri Perhubungan, dll).
Angka (19)
: Diisi penjelasan singkat yang diperlukan.
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -57-
DOKOMEN SOP
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DITETAPKAN OLEH:
MENTERI PERHUBUNGAN
BUDI KARYA SUMADI
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN
20……
Contoh 11:
LEMBAR PENETAPAN DOKUMEN SOP
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -58-
Contoh 11:
CONTOH
FORMAT SURAT TUGAS MONITORING DAN EVALUASI SOP
SURAT TUGAS
Nomor :
I. DASAR : 1. Dalam rangka monitoring pelaksanaan
/ penerapan Standar Operasional Prosedur di
…(nama unit kerja)….;
2. Peraturan Menteri Perhubungan………(Peraturan
Menteri Perhubungan Terkait);
3. Keputusan Menteri Perhubungan…….(Keputusan
Menteri Perhubungan);
II. DIPERINTAHKAM KEPADA : 1. Nama : ………………………………
NIP : ………………………………
Pangkat/ Gol. : ………………………………
Jabatan : ………………………………
2. Nama : ………………………………
NIP : ………………………………
Pangkat/ Gol. : ………………………………
Jabatan : ………………………………
III. ISI PERINTAH : Melakukan monitoring pelaksanaan / penerapan Standar
Operasional Prosedur di …(nama unit kerja)….;
IV. LAIN-LAIN : 1. Selesai tugas agar melaporkan hasilnya kepada
Pimpinan.
2. Biaya perjalanan Dinas dibebankan pada anggaran…
V. PERINTAH SELESAI.
Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : ……………….
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pangkat dan golongan
NIP. ………………………………..
Tembusan: 1. Xxxxxxxxx; 2. Xxxxxxxxx;
.
www.peraturan.go.id
2017, No.948 -59-
Contoh 12:
CONTOH
BERITA ACARA MONITORING SOP
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd BUDI KARYA SUMADI
B E R I T A A C A R A
NOMOR : ………….
Pada hari ini…. Tanggal….., bulan ….., tahun ….., kami masing-masing:
1. …………(nama pejabat)….. (NIP dan Jabatan), selanjutnya disebut Pihak Pertama.
dan
2. … (pihak lain)…, selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan monitoring pelaksanaan / penerapan Standar Operasional Prosedur di …(nama unit kerja)…. yang meliputi kegiatan:
a. Wawancara mendalam dengan pimpinan dan pegawai di …(nama unit kerja)…. yang bersangkutan dan/ atau pihak lain yang mempunyai keterkaitan dan mencari data/ informasi lain dari sumber sekunder baik berupa pendapat, laporan, pengaduan dan temuan lainnya;
b. Survey menggunakan kuisioner kepada para pegawai dan pengguna jasa yang dipandu oleh pelaksana monitoring pelaksanaan / penerapan Standar Operasional Prosedur;
c. Pengambilan sampel bukti pelaksanaan SOP, dilakukan melalui pengamatan secara langsung dan identifikasi atas dokumen sebagai hasil pelaksanaan kegiatan sesuai SOP terkait.
Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipertanggung jawabkan sebagaimana mestinya.