BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.796, 2011 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. Rencana Induk. Frekuensi Radio. Digital Terestrial. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011 TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalam penyelenggaraan penyiaran televisi digital yang menggunakan spektrum frekuensi radio secara terestrial untuk penerimaan tetap, dipandang perlu dilakukan penataan untuk penggunaan frekuensi radio pada band IV dan band V Ultra High Frequency (UHF) secara tertib, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan www.djpp.depkumham.go.id
63
Embed
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA · 2012. 6. 6. · tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Untuk Keperluan Televisi Siaran Digital Terestrial Pada Pita Frekuensi Radio
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BERITA NEGARAREPUBLIK INDONESIA
No.796, 2011 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DANINFORMATIKA. Rencana Induk. FrekuensiRadio. Digital Terestrial.
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011
TENTANG
RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSI RADIO
UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL
PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan teknologi dalampenyelenggaraan penyiaran televisi digital yangmenggunakan spektrum frekuensi radio secaraterestrial untuk penerimaan tetap, dipandang perludilakukan penataan untuk penggunaan frekuensiradio pada band IV dan band V Ultra High Frequency(UHF) secara tertib, efektif dan efisien sesuai denganketentuan nasional dan internasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a perlu menetapkanPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatikatentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi RadioUntuk Keperluan Televisi Siaran Digital TerestrialPada Pita Frekuensi Radio 478 – 694 MHz;
Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentangTelekomunikasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 154 Tahun 1999, Tambahan
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 2
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentangPenyiaran (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentangPenyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio danOrbit Satelit (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3981);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, dan PemerintahanDaerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negerasebagaimana telahdiubah dengan Peraturan PresidenNomor 76 Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian NegaraSerta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi EselonI Kemeterian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 76Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan)Frekuensi Radio Penyelenggaraan TelekomunikasiKhusus Untuk Keperluan Televisi Siaran Analog PadaPita Ultra High Frequency (UHF) sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Nomor 12/PER/M.KOMINFO/02/2009;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 07/P/M.KOMINFO/3/2007 tentang StandarPenyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi TidakBergerak di Indonesia;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 29/PER/M.KOMINFO/07/2009 tentang TabelAlokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.7963
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKomunikasi dan Informatika Nomor40/PER/M.KOMINFO/10/2009;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 39/PER/M.KOMINFO/10/2009 tentangKerangka Dasar Penyelenggaraan Penyiaran TelevisiDigital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar(Free To Air);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasidan Informatika;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformatikaNomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentangPenyesuaian Kata Sebutan Pada Sejumlah Keputusandan/atau Peraturan Menteri Komunikasi danInformatika Yang Mengatur Materi Muatan Khusus diBidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusandan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos danTelekomunikasi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSIRADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITALTERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694MHz.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Pita Frekuensi Radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radioyang mempunyai lebar tertentu.
2. Kanal Frekuensi Radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yangditetapkan untuk suatu stasiun radio.
3. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi adalah otorisasiyang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini Menteri kepadasuatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanalfrekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
4. Pemetaan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalahpencantuman kanal frekuensi tertentu hasil dai suatu perencanaan
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 4
yang telah disetujui, diadopsi oleh konferensi yang kompeten, untukdigunakan oleh satu atau lebih administrasi untuk penggunaan dinaskomunikasi radio terestrial atau dinas komunikasi ruang angkasadalam satu atau lebih negara atau area geografis yang telahteridentifikasi berdasarkan persyaratan tertentu.
5. Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar(Free To Air) adalah penyiaran dengan menggunakan teknologi digitalyang dipancarkan secara terestrial dan diterima dengan perangkatpenerimaan tetap.
6. Wilayah Layanan adalah wilayah penerimaan stasiun radio yangdiproteksi dari gangguan/interferensi sinyal frekuensi radio lainnya.
7. Lokasi titik pengujian/pengukuran (test point) merupakan batasterluar dari suatu wilayah layanan (service area).
8. Single Frequency Network yang selanjutnya disingkat SFN adalahsuatu teknik pembentukan jaringan yang terdiri dari sejumlahpemancar tersinkronisasi yang semuanya memancarkan sinyalidentik menggunakan kanal frekuensi yang sama.
9. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi dan informatika.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Sumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika.
11. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Sumber Daya danPerangkat Pos dan Informatika.
BAB II
PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISISIARAN DIGITAL TERESTRIAL
Pasal 2
Pita frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siaran digitalterestrial adalah 478 – 694 MHz.
Pasal 3
Pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakanuntuk keperluan:
a. penyiaran televisi siaran digital terestrial pada rentang frekuensi 478-526 MHz diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
b. penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidakberbayar (Free To Air) pada rentang frekuensi 526 - 694 MHz.
Pasal 4
Pengkanalan pada pita frekuensi radio 478 – 694 MHz sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.7965
Pasal 5
Setiap penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisisiaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi ketentuanteknis sebagai berikut:
a. lebar pita frekuensi (bandwidth) yang digunakan tiap kanal adalah 8MHz;
b. rasio proteksi (protection ratio) sebagaimana tercantum dalam LampiranII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteriini; dan
c. kuat medan (field strength) pada lokasi titik pengujian/pengukuran disetiap wilayah layanan dibatasi maksimum 42,6 dbµV/m.
BAB III
PEMETAAN KANAL FREKUENSI
Pasal 6
Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siarandigital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) di setiapwilayah layanan wajib mengikuti pemetaan kanal frekuensi radiosebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan Menteri ini
Pasal 7
Penetapan kanal frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siarandigital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) di wilayahlayanan yang cakupannya dapat menjangkau negara lain dilakukanberdasarkan koordinasi antara Direktorat Jenderal dengan administrasitelekomunikasi negara yang terkait.
Pasal 8
Penyiaran televisi siaran digital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar(Free To Air) di suatu daerah yang tidak tercakup oleh wilayah layananmanapun dapat menggunakan kanal cadangan yaitu kanal 46 (670 – 678MHz), kanal 47 (678 - 686 MHz) dan/atau kanal 48 (686 - 694 MHz).
BAB IV
PENERAPAN TEKNIK SINGLE FREQUENCY NETWORK (SFN)
Pasal 9
Penggunaan frekuensi radio untuk keperluan penyiaran televisi siarandigital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) dapatmenerapkan teknik SFN pada kondisi sebagai berikut:
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 6
a. pada wilayah layanan tertentu sebagaimana tercantum dalamLampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; atau
b. pada suatu daerah di satu wilayah layanan yang tidak mendapatkansinyal dengan kualitas baik (blank spot);
BAB V
SERTIFIKASI PENGGUNAAN PERANGKAT
Pasal 10
Setiap alat dan perangkat yang digunakan untuk keperluan televisi siarandigital terestrial penerimaan tetap tidak berbayar (Free To Air) wajibmendapat sertifikat Direktur Jenderal.
BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 11
Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Menteriini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2011
MENTERI KOMUNIKASI DANINFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.7967
LAMPIRAN IPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKANOMOR 23 /PER/M.KOMIMFO/11/2011TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSIRADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITALTERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
PENGKANALAN FREKUENSI RADIOUNTUK TELEVISI SIARAN DIGITAL TERESTRIAL
Band IV :
NomorBatas
FrekuensiFrekuensi
TengahKanal (MHz) (MHz)
22 478 – 486 482
23 486 – 494 490
24 494 – 502 498
25 502 – 510 506
26 510 – 518 514
27 518 – 526 522
28 526 – 534 530
29 534 – 542 538
30 542 – 550 546
31 550 – 558 554
32 558 – 566 562
33 566 – 574 570
34 574 – 582 578
35 582 – 590 586
36 590 – 598 594
37 598 – 606 602
Band V :
38 606 – 614 610
39 614 – 622 618
40 622 – 630 626
41 630 – 638 634
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 8
42 638 – 646 642
43 646 – 656 650
44 656 – 662 658
45 662 – 670 666
46 670 – 678 674
47 678 – 686 682
48 686 – 694 690
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.7969
LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKANOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSIRADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITALTERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
RASIO PROTEKSI (PROTECTION RATIO)PENYELENGGARAAN TELEVISI SIARAN DIGITAL DVB-T PADA PITA UHF
Rasio Proteksi
Rasio proteksi untuk saluran yangsama (co-channel)
20 (dB)
Rasio proteksi untuk saluran yangbertetangga (adjacent-channel):
(i) Lower adjacent channel -30 (dB)
(ii) Upper adjacent channel -30 (dB)
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKAREPUBLIK INDONESIA,
TIFATUL SEMBIRING
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 10
LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 23/PER/M.KOMINFO/11/2011TENTANG RENCANA INDUK (MASTERPLAN) FREKUENSIRADIO UNTUK KEPERLUAN TELEVISI SIARAN DIGITALTERESTRIAL PADA PITA FREKUENSI RADIO 478 – 694 MHz
PEMETAAN KANAL FREKUENSI RADIOUNTUK TELEVISI SIARAN DIGITAL DVB-T
A. ZONA LAYANAN IPROPINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Banda Aceh 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Banda Aceh
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Banda Aceh - 1 095E19 13 05N53 35 Sabang
2 Banda Aceh - 2 095E41 29 05N34 45 Lampanah
3 Banda Aceh - 3 095E37 30 05N17 02 Seuneubok
4 Banda Aceh - 4 095E02 34 05N44 41 Melingge
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
2 Sabang 30, 33, 36, 39, 42, 45
Test points Wilayah Layanan Sabang
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Sabang - 1 095E12 55 05N53 55
2 Sabang - 2 095E18 51 05N53 32 Sabang
3 Sabang - 3 095E22 18 05N50 27
4 Sabang - 4 095E19 07 05N46 41
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
3 Meulaboh 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Meulaboh
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Meulaboh - 1 096E35 45 04N39 15 Bah
2 Meulaboh - 2 096E52 34 04N28 03 Isak
3 Meulaboh - 3 096E51 43 03N42 55 Ie Lhob
4 Meulaboh - 4 096E08 48 04N11 04 Suak Raya
5 Meulaboh - 5 096E08 42 04N28 45 Seuneubok Dalam
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.79611
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
4 Tapaktuan 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Tapaktuan
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Tapaktuan - 1 097E19 25 03N23 44 Penggalangan
2 Tapaktuan - 2 097E40 39 03N00 17 Salim Pinim
3 Tapaktuan - 3 097E22 33 02N59 22 Kedai Padang
4 Tapaktuan - 4 097E11 04 03N15 27 Ie Buboh
5 Tapaktuan - 5 097E04 03 03N26 11 Kotabaru
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
5 Singkil 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Singkil
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
8 Pacitan 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Pacitan
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Pacitan - 1 111E04 40 07S57 34 Tirtomoyo2 Pacitan - 2 111E23 51 08S02 15 Gemaharjo3 Pacitan - 3 111E26 16 08S14 59 Nglebeng4 Pacitan - 4 110E47 44 08S09 56 Songbanyu5 Pacitan - 5 110E55 43 07S57 44 Baturetno
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
9 Pamekasan dan Sumenep 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Pamekasan dan Sumenep
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Pamekasan - 1 113E17 22 06S53 46 Ketapang2 Pamekasan - 2 113E39 11 06S53 30 Pasongsongan3 Pamekasan - 3 114E05 29 06S58 47 Jurangan4 Pamekasan - 4 113E41 30 07S06 35 Prenduan5 Pamekasan - 5 113E19 50 07S12 50 Tambaan
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
10 Situbondo 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Situbondo
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Situbondo - 1 114E00 48 07S37 38 Kalbut
2 Situbondo - 2 114E15 44 07S44 47 Asembagus
3 Situbondo - 3 113E54 30 08S05 48 Sumberjambe
4 Situbondo - 4 113E44 44 08S07 08 Arjasa
5 Situbondo - 5 113E38 20 07S43 46 Banyuglugur
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 38
H. ZONA LAYANAN VIIIPROPINSI BALI
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Denpasar 30, 33, 36, 39, 42, 45
Test points Wilayah Layanan Denpasar
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Denpasar - 1 115E14 19 08S12 37 Catur
2 Denpasar - 2 115E37 06 08S22 12 Abang
3 Denpasar - 3 114E46 13 08S23 34 Yeh Embang
4 Denpasar - 4 114E57 39 08S15 07 Busungbiu
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
2 Singaraja 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Singaraja
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Singaraja - 1 115E17 31 08S06 29 Tejakula
2 Singaraja - 2 115E11 00 08S09 29 Sawan
3 Singaraja - 3 114E55 33 08S12 56 Seririt
4 Singaraja - 4 114E34 14 08S09 00 Sumberkerto
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Mataram 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Mataram
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Mataram - 1 116E05 24 08S28 40 Batu Layar
2 Mataram - 2 116E29 57 08S36 54 Masbagik
3 Mataram - 3 116E30 37 08S46 12 Jerowaru
4 Mataram - 4 116E26 54 08S55 15 Keruak
5 Mataram - 5 115E52 13 08S45 18 Sekotong Tengah
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
2 Dompu 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Dompu
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Dompu - 1 118E55 10 08S18 23 Sangiang
2 Dompu - 2 118E53 55 08S35 37 Mangge
3 Dompu - 3 118E41 27 08S37 13 Monta
4 Dompu - 4 118E35 10 08S44 15 Parado
5 Dompu - 5 117E53 40 08S44 44 Teluksantong
6 Dompu - 6 118E06 36 08S07 56 Kawinda Toi
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.79639
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
3 Sumbawa Besar 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Sumbawa Besar
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Sumbawa Besar - 1 117E50 18 08S07 56 Kawinda Nae2 Sumbawa Besar - 2 118E01 41 08S27 16 Konte3 Sumbawa Besar - 3 118E02 10 08S40 25 Lb Jambu4 Sumbawa Besar - 4 117E23 44 09S02 07 Tatebal5 Sumbawa Besar - 5 117E21 25 08S45 37 Tatebal6 Sumbawa Besar - 6 117E18 21 08S35 09 Kelungkup7 Sumbawa Besar - 7 117E06 29 08S25 30 Utan
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
4 Raba 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Raba
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Raba - 1 118E48 41 08S17 17 Mawu2 Raba - 2 118E53 03 08S27 19 Pai3 Raba - 3 118E45 43 08S42 24 Doro O’o4 Raba - 4 118E33 32 08S45 56 Parado5 Raba - 5 118E27 56 08S41 13 Adu6 Raba - 6 118E25 30 08S32 51 Wawonduru7 Raba - 7 118E33 29 08S16 29 Sampungu
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMURNo. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Kupang 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Kupang
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Kupang - 1 123E40 55 09S41 28 Kapsali
2 Kupang - 2 123E55 18 09S48 03 Hueknutu
3 Kupang - 3 124E01 14 09S58 12 Oebola
4 Kupang - 4 123E49 19 10S12 28 Oekabiti
5 Kupang - 5 123E39 54 10S15 27 Bismarak
6 Kupang - 6 123E30 47 10S19 18 Sumlili
7 Kupang - 7 123E19 25 10S19 11 Naekean
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
2 Kalabahi 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Kalabahi
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Kalabahi - 1 124E57 49 08S09 36 Koilela
2 Kalabahi - 2 124E54 22 08S21 55 Perewau
3 Kalabahi - 3 124E13 37 08S23 04 Saaron
4 Kalabahi - 4 124E01 11 08S19 42 Biangono
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 40
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
3 Atambua (Belu) 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Raba
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Atambua - 1 125E10 39 09S02 14 Lamak Senulu2 Atambua - 2 125E09 22 09S10 22 Lakmaras3 Atambua - 3 124E50 43 09S20 14 Fatunres4 Atambua - 4 124E41 17 09S21 24 Sainiup5 Atambua - 5 124E53 02 08S59 30 Raibuli
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
4 Ende 29, 32, 35, 38, 41, 44Test points Wilayah Layanan Ende
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Ende - 1 121E37 10 08S34 53 Alamelo2 Ende - 2 121E47 37 08S42 14 Wologai3 Ende - 3 121E49 21 08S52 06 Ndona4 Ende - 4 121E16 05 08S54 08 Udi Woro Watu5 Ende - 5 121E19 52 08S42 14 Utetoto
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
5 Larantuka 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Larantuka
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Larantuka - 1 123E18 59 08S16 22 Mokko2 Larantuka - 2 123E12 21 08S22 46 Waimerang3 Larantuka - 3 122E37 29 08S30 10 Ojang4 Larantuka - 4 122E49 40 08S07 02 Lamatutu
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
6 Ruteng 29, 32, 35, 38, 41, 44Test points Wilayah Layanan Ruteng
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Maumere - 1 122E37 03 08S24 09 Lamatutu
2 Maumere - 2 122E38 59 08S30 26 Ojang
3 Maumere - 3 122E32 51 08S40 38 Natarmage
4 Maumere - 4 121E51 27 08S44 58 Nuamuri
5 Maumere - 5 122E08 13 08S39 17 Nita kloang
6 Maumere - 6 122E08 35 08S32 57 Wolomarang
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
9 Waikabubak 30, 33, 36, 39, 42, 45
Test points Wilayah Layanan Waikabubak
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Waikabubak - 1 119E47 00 09S23 42 Lenang
2 Waikabubak - 2 119E47 58 09S31 31 Mara Desa
3 Waikabubak - 3 119E46 05 09S41 18 Kangeli
4 Waikabubak - 4 119E46 24 09S52 45 Watumbelar
5 Waikabubak - 5 119E01 08 09S37 15 Lete Koko
6 Waikabubak - 6 119E10 24 09S23 39 Wee Londa
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
10 Waingapu 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Waingapu
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Waingapu - 1 120E41 29 09S54 49 Kayuri
2 Waingapu - 2 120E21 14 10S01 59 Kananggar
3 Waingapu - 3 120E09 00 09S53 35 Ramuk
4 Waingapu - 4 119E48 12 09S46 11 Kangeli
5 Waingapu - 5 119E40 30 09S30 54 Bolubokat
6 Waingapu - 6 119E41 07 09S22 34 Wendewa Timur
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
11 Soe 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Soe
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Soe - 1 124E13 41 09S28 25 Bakulis2 Soe - 2 124E29 55 09S32 17 Musi3 Soe - 3 124E43 34 09S46 33 Katbao
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 42
4 Soe - 4 123E43 41 10S17 14 Baun5 Soe - 5 123E39 15 10S09 07 Kupang6 Soe - 6 123E36 41 09S59 08 Tulakabook7 Soe - 7 123E46 01 09S33 14 Oemasembu8 Soe - 8 123E54 49 09S29 12 Poonbaun
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
12 Lewoleba 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Lewoleba
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Lewoleba - 1 123E43 43 08S13 51 Balaurin2 Lewoleba - 2 123E45 40 08S17 07 Atanila3 Lewoleba - 3 123E27 33 08S31 34 Labala4 Lewoleba - 4 123E20 16 08S27 26 Watokobu5 Lewoleba - 5 123E30 53 08S14 33 Riangeba
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
13 Kefamenanu 29, 32, 35, 38, 41, 44Test points Wilayah Layanan Kefamenanu
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Kefamenanu - 1 124E35 47 09S10 10 Mena2 Kefamenanu - 2 124E40 45 09S27 46 Noenebo3 Kefamenanu - 3 124E29 03 09S40 53 Kiuola4 Kefamenanu - 4 124E14 01 09S28 35 Bakulis5 Kefamenanu - 5 124E23 07 09S21 27 Napan
I. ZONA LAYANAN IXPROPINSI PAPUA
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Biak 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Biak
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Biak - 1 135E40 38 00S41 24 Kepudori2 Biak - 2 136E24 30 01S16 37 Nusi3 Biak - 3 136E08 30 01S12 03 Mokmer4 Biak - 4 135E33 44 00S49 03 Korido
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
2 Timika 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Timika
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Timika - 1 137E20 11 04S31 24 Mimika Timur2 Timika - 2 137E19 06 04S45 44 Mimika Timur3 Timika - 3 137E09 18 04S58 17 Mimika Timur4 Timika - 4 136E26 30 04S42 39 Kaokanao5 Timika - 5 136E26 07 04S23 31 Mimika Barat
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.79643
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
3 Nabire 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Nabire
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Nabire - 1 135E59 08 02S57 28 Napan2 Nabire - 2 135E55 58 03S19 04 Pugatadi satu3 Nabire - 3 135E51 27 03S30 55 Mawa4 Nabire - 4 135E25 47 03S42 37 Topo5 Nabire - 5 135E10 50 03S23 37 Bumi Mulya
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
4 Enarotali 29, 32, 35, 38, 41, 44Test points Wilayah Layanan Enarotali
2 Bau Bau 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Bau Bau
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Bau Bau - 1 122E40 33 05S02 01 Lakabogek2 Bau Bau - 2 122E48 25 05S11 35 Puntau3 Bau Bau - 3 122E45 47 05S28 07 Kanghonkea4 Bau Bau - 4 122E37 55 05S38 48 Masiri5 Bau Bau - 5 122E19 25 05S06 46 Marobo
L. ZONA LAYANAN XIIPROPINSI SULAWESI TENGAH
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Palu 29, 32, 35, 38, 41, 44
Test points Wilayah Layanan Palu
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Palu - 1 119E46 33 00S18 29 Ombo
2 Palu - 2 119E56 15 00S46 06 Palu
3 Palu - 3 119E58 53 01S06 32 Bobo
4 Palu - 4 119E57 49 01S20 31 Towa
5 Palu - 5 119E24 31 01S07 55 Polewali
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.79651
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal2 Luwuk 28, 31, 34, 37, 40, 43
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Buol - 1 121E20 34 01N15 22 Busak
2 Buol - 2 121E57 00 01N04 01 Tolotio
3 Buol - 3 121E50 48 00N49 35 Kalimas
4 Buol - 4 121E16 12 00N40 42 Molosipat
5 Buol - 5 121E13 46 01N04 31 Tuinan
6 Sengkang - 6 119E47 48 03S55 58 Maritengae
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
4 Bungku 28, 31, 34, 37, 40, 43
Test points Wilayah Layanan Bungku
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Bungku - 1 121E17 05 01S51 24 Towi
2 Bungku - 2 121E57 42 02S32 39 Bungku
3 Bungku - 3 121E41 05 03S01 33 Wiwirano
4 Bungku - 4 121E06 34 03S00 08 Lelewawo
5 Bungku - 5 120E50 24 02S35 06 Watu
6 Bungku - 6 121E08 02 01S56 38 Bente
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
5 Poso 30, 33, 36, 39, 42, 45
Test points Wilayah Layanan Poso
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi
1 Poso - 1 120E27 25 01S02 37 Sausu Trans
2 Poso - 2 121E11 47 01S17 39 Masologi
3 Poso - 3 120E44 59 01S45 15 Kambera
4 Poso - 4 120E38 44 01S43 05 Ratodena
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.796 52
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
6 Toli Toli 28, 31, 34, 37, 40, 43Test points Wilayah Layanan Toli Toli
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Toli Toli - 1 120E54 51 01N20 54 Lingadang2 Toli Toli - 2 120E54 03 00N54 01 Oyom3 Toli Toli - 3 120E34 40 00N42 07 Malala4 Toli Toli - 4 120E26 03 00N43 40 Ogawele5 Toli Toli - 5 120E14 43 00N50 09 Mimbala
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
7 Salakan 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Salakan
5 Kota Baru 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Kota Baru
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Kota Baru - 1 115E57 46 02S59 35 Gagayan2 Kota Baru - 2 116E12 48 03S15 21 Kotabaru Tengah3 Kota Baru - 3 116E11 53 03S58 34 Tanjung Lalak4 Kota Baru - 4 115E42 24 03S39 47 Sebamban5 Kota Baru - 5 115E38 35 03S25 09 Batuamparan6 Kota Baru - 6 115E41 42 03S14 13 Mantewe
www.djpp.depkumham.go.id
2011, No.79663
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
6 Pelaihari 30, 33, 36, 39, 42, 45Test points Wilayah Layanan Pelaihari
No Nama Test Points Longitude Latitude Nama Lokasi1 Pelaihari - 1 114E57 52 03S29 12 Awang Bangkal2 Pelaihari - 2 114E58 58 03S47 57 Damit3 Pelaihari - 3 115E09 06 03S53 24 Asam Asam4 Pelaihari - 4 114E38 55 04S04 06 Batakan5 Pelaihari - 5 114E33 09 03S33 24 Pantai Harapan6 Pelaihari - 6 114E42 16 03S27 21 Landasan Ulin Barat
O. ZONA LAYANAN XVPROPINSI KEPULAUAN RIAU
No. Wilayah Layanan Nomor Kanal
1 Batam dan Tanjung Balai 40, 42, 44, 46Test points Wilayah Layanan Batam dan Tanjung Balai