PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 29 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA CILEGON, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan perlu adanya pengaturan guna keterpaduan sistem dalam pelaksanaannya; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cilegon tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang ... BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN : 2012 NOMOR : 29
22
Embed
BERITA DAERAH KOTA CILEGONjdih.cilegon.go.id/wp-content/uploads/2016/02/29.pdf · perorangan dokter/dokter gigi dan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERATURAN WALIKOTA CILEGON
NOMOR 29 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA CILEGON,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pemungutan retribusi
pelayanan kesehatan sesuai Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan perlu adanya pengaturan guna keterpaduan
sistem dalam pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Walikota Cilegon tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang ...
BERITA DAERAH KOTA CILEGON
TAHUN : 2012 NOMOR : 29
- 2 -
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang …
- 3 -
12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 4400);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
16. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008
Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis
Daerah KOta Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon
Tahun 2008 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 15 Tahun 2011
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Cilegon Tahun 2011 Nomor 15);
Memperhatikan …
- 4 -
Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006, dan diubah kembali dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
416/MENKES/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan
Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 903/MENKES/Per/V/2011 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelengara Pemerintahan
Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cilegon.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi pengelolaan
retribusi pelayanan kesehatan.
5. Kepala ...
- 5 -
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi
pengelolaan retribusi pelayanan kesehatan.
6. Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan adalah identitas
yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota
keluarganya sebagai bukti sah atas hak untuk
memperoleh pelayanan kesehatan (JAMKESMAS,
JAMKESDA dan ASKES) sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Pasien Umum adalah masyarakat yang mendapatkan
pelayanan kesehatan, berdomisili di Kota Cilegon yang
memiliki Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda
Penduduk (KTP) dan masyarakat yang berdomisili di luar
Kota Cilegon.
8. PT. ASKES (Persero) adalah perusahaan yang
menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi
pegawai negeri sipil, pejabat negara, penerima pensiun,
veteran, perintis kemerdekaan, beserta anggota
keluarganya, serta dokter dan bidan Pegawai Tidak Tetap
(PTT).
9. ASKES Sosial adalah asuransi kesehatan yang diberikan
kepada pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil,