BERITA DAERAH KOTA BOGOR · tentang Penataan Ruang ... dalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatan ... Tim Kota Pusaka; c. pengelolaan kepusakaan kota;

BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 17 Tahun 2015 Seri E Nomor 11

PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA BOGORSEBAGAI KOTA PUSAKA

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 17 Tahun 2015Seri ETanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

ADE SARIP HIDAYATPembina Utama Muda

NIP. 19600910 198003 1 003

1

Walikota BogorProvinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA BOGORSEBAGAI KOTA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,Menimbang : a. bahwa Kota Bogor berada pada wilayah

permukiman dengan sejarah peradabanyang panjang telah meninggalkan jejak-jejakkebudayaan yang menjadi pusaka kota(city heritage) sebagai pembentuk identitassekaligus sumber daya kota di masa kini;

b. bahwa perkembangan pembangunan KotaBogor berdampak terhadap perubahanruang kota dan kehidupan keseharianwarga, sehingga pusaka kota (city heritage)sebagaimana dimaksud pada huruf aharus dikelola secara berkelanjutandan sesuai deklarasi Piagam Kota PusakaIndonesia Tahun 2003 yangmengamanatkan pelestarian aset-aset danpeninggalan bersejarah yang dimilikinyadan memberikan manfaat yang luas bagimasyarakat;

2

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf adan huruf b perlu membentuk PeraturanWalikota tentang PenyelenggaraanKota Bogor sebagai Kota Pusaka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002tentang Bangunan Gedung (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002Nomor 134, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010tentang Cagar Budaya (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5168);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58 Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679);

3

6. Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 6 Tahun 2009tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 11 Tahun 2012 tentang PelestarianWarisan Budaya Daerah (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 11Seri E);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 1 Tahun 2013 tentang PedomanPelestarian dan Pengendalian PemanfaatanKawasan Lindung (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 1Seri E);

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 5 Tahun 2003 tentang PemeliharaanBahasa, Sastra, dan Aksara Daerah(Lembaran Daerah Provinsi Jawa BaratTahun 2014 Nomor 14 Seri E);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 6 Tahun 2003 tentang PemeliharaanKesenian Daerah (Lembaran Daerah ProvinsiJawa Barat Tahun 2014 Nomor 15 Seri E);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahanatas Peraturan Daerah Provinsi Jawa BaratNomor 7 Tahun 2003 tentang PengelolaanKepurbakalaan, Kesejarahan NilaiTradisional, dan Museum (Lembaran DaerahProvinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 16Seri E);

12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7Tahun 2006 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2006Nomor 2 Seri E);

4

13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3Tahun 2010 tentang Organisasi PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah KotaBogor Nomor 4 Tahun 2014tentang Perubahan atas Peraturan DaerahKota Bogor Nomor 3 Tahun 2010tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014Nomor 2 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8Tahun 2011 tentang Rencana Tata RuangWilayah Kota Bogor Tahun 2011–2031(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANGPENYELENGGARAAN KOTA BOGORSEBAGAI KOTA PUSAKA.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganotonomi daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.

5

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkatDPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor.

5. Pusaka meliputi pusaka alam, pusaka budaya dan sejarah,serta pusaka saujana.

6. Kepusakaan kota dalah perihal pusaka-pusaka kota dan hal-halyang terkait yaitu karakter fisik ruang, kehidupan sosialbudaya, serta kegiatan sosial ekonomi kota.

7. Pusaka alam (natural landscape) adalah bentukan alamyang memiliki karakter khas dan/atau unik yang harus dilihatsebagai sumber daya alam tak tergantikan, baik menurutrupa/fisik serta fungsi ekologi, nilai dan maknanyadalam kehidupan sosial budaya dan/atau peran dalam kegiatansosial ekonomi.

8. Pusaka budaya (cultural heritage) adalah hasil cipta, rasa,karsa, dan karya yang khas dan/atau unik dari lebih500 (lima ratus) suku bangsa di Indonesiasecara sendiri-sendiri sebagai kesatuan bangsa Indonesiadan dalam interaksinya dengan budaya lain sepanjang sejarahkeberadaannya yang meliputi pusaka ragawi (berwujud)serta pusaka tak ragawi (tidak berwujud).

9. Pusaka saujana (landscape heritage) adalah produk kreativitasmanusia dalam mengubah bentang alam dalam waktuyang lama, sehingga didapatkan keseimbangan kehidupanantara alam dan manusia atau perpaduan antara pusaka alamberupa bentang alam dengan pusaka budayayang menampilkan paduan serasi hubungan antara kegiatanmanusia dengan proses alam yang terkait satu sama lainnyadan berlangsung sejak dulu hingga saat ini,sehingga membentuk sebuah panorama alam yang memuatnilai budaya serta bukti sejarah di dalamnya.

10.Kota Pusaka adalah kota yang memiliki memiliki kualitasdan nilai budaya, kekentalan sejarah dan alam yang terkait eratdengan proses pembentukan kota atau bagian-bagian dari kota,berupa aset pusaka alam, budaya, saujana, serta rajutanberbagai pusaka tersebut secara utuh yang berpijakkepada kearifan lokal yang mendorong kreativitas, inovasi,produktivitas, dan kualitas kotanya untuk kesejahteraanmasyarakat.

6

11.Kelembagaan Kota Pusaka adalah terdiri dari lembagayang dibentuk oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat,maupun kumpulan orang pribadi (individu) yang terkaitdengan pelestarian pusaka serta tercatat pada pemerintahdaerah.

12.Tim Kota Pusaka adalah tim yang bertugas memberipertimbangan kepada pemerintah daerah dalam rangkapengelolaan daerah sebagai Kota Pusaka.

13.Pemangku kepentingan adalah seluruh pihak yang memilikikepentingan terhadap kepusakaan kota.

14.Orang adalah orang pribadi atau badan.

15.Cagar Budaya adalah pusaka (warisan) budaya bersifatkebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan CagarBudaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perludilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagisejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/ataukebudayaan melalui proses penetapan.

16.Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau bendabuatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerakberupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannyaatau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengankebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

17.Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuatdari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhikebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding,dan beratap.

18.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuatdari benda alam dan/atau benda buatan manusiauntuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatudengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampungkebutuhan manusia.

7

19.Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di daratdan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya,Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budayayaitu susunan binaan yang terbuat dari benda alamdan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhanruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana,dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusiasebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masalalu.

20.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografisyang memiliki 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yangletaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruangyang khas.

21.Pelestarian adalah upaya pengelolaan untuk mempertahankankeberadaan pusaka kota dengan cara melindungi,mengembangkan, dan memanfaatkannya melalui kebijakanpengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasanuntuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

22.Perlindungan adalah tindakan mencegah dan menanggulangisegala gejala atau akibat yang disebabkan oleh perbuatanmanusia atau proses alam yang dapat menimbulkan kerugianatau kemusnahan bagi nilai manfaat dan keutuhan pusakakota dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan,pemugaran, dan penertiban.

23.Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi,dan promosi pusaka kota, serta pemanfaatannya melaluitindakan pengembangan yang dilakukan untuk menumbuhkankembali nilai-nilai penting pusaka kota dengan penyesuaianfungsi ruang baru dan tidak bertentangan dengan prinsippelestarian dan nilai budaya masyarakat atau revitalisasi,dan tindakan pengembangan yang dilakukan untuk memenuhikebutuhan masa kini dengan cara perubahan yang terbatasdan tetap mempertahankan ciri asli, nilai penting, gayaarsitektur, dan keharmonisan estetika dengan lingkungansekitarnya atau adaptasi secara berkelanjutan, serta tidakbertentangan dengan tujuan pelestarian.

8

24.Pemanfaatan adalah pendayagunaan pusaka kota untukkepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengantetap mempertahankan kelestariannya.

25.Pemeliharaan adalah tindakan menghindarkan pusaka kotadari kerusakan yang diakibatkan oleh faktor manusia, alam,dan hayati dengan cara perawatan dan pengawetan.

26.Preservasi adalah tindakan perlindungan pusaka kotadengan cara mempertahankan keadaan aslinya tanpa adaperubahan termasuk upaya mencegah penghancuran.

27.Pemugaran adalah serangkaian kegiatan yang bertujuanmelestarikan pusaka kota dengan cara tindakan pelindunganuntuk mengembalikan kepada keadaan semula pusaka kotadengan cara menghilangkan tambahan-tambahandan memasang komponen semula tanpa menggunakan bahanbaru atau restorasi, tindakan pelindungan untuk memulihkankondisi pusaka kota agar dapat dimanfaatkan secara efisiendengan fungsi kekinian dengan cara perbaikan atau perubahantertentu dengan tetap menjaga nilai kesejarahan, arsitektur,dan nilai budaya atau rehabilitasi, dan tindakan pelindunganuntuk membangun kembali sebagian atau keseluruhan pusakakota dengan konstruksi baru, mengembalikan semirip mungkindengan keadaan semula, sesuai informasi kesejarahanyang diketahui atau rekonstruksi.

BAB IITUJUAN, SASARAN, PRINSIP PENYELENGGARAAN,

DAN RUANG LINGKUP

Bagian KesatuTujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah:

a. menetapkan pedoman dalam penyelenggaraan kota pusakaagar sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian pusakadan pembangunan berkelanjutan;

9

b. menetapkan pedoman dan acuan umum bagi seluruhpemangku kepentingan dalam rangka melindungi,mengembangkan, serta memanfaatkan kepusakaan kota,sehingga terhindar dari perusakan dan/atau penghilanganyang disebabkan tindakan manusia maupun proses alam;

c. mendayagunakan kepusakaan kota sebagai unsur aktifdalam dinamika pembentukan peradaban sekaligus sumberdaya pembangunan kota yang harus dikelola sebaik-baiknyademi kesejahteraan warga;

d. upaya berkelanjutan untuk mewujudkan daerahsebagai Kota Pusaka Indonesia dan Kota Pusaka Dunia.

Bagian KeduaSasaran

Pasal 3

Sasaran Peraturan Walikota ini adalah:

a. meningkatnya pengetahuan dan kesadaran seluruh pemangkukepentingan tentang penyelenggaraan daerah sebagai KotaPusaka;

b. meningkatnya kepedulian dan inisiatif bertindak seluruhpemangku kepentingan dalam upaya perlindungan,pengembangan, dan pemanfaatan kepusakaan kotasebagai sumber daya pembangunan yang berkelanjutan;

c. terselenggaranya daerah sebagai Kota Pusakayang demokratis, partisipatif, transparan, akuntabel, efisien,berkelanjutan, mendidik, berkeadilan, dan inklusif.

Bagian KetigaPrinsip Penyelenggaraan

Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Kota Pusaka adalah:

a. melindungi lansekap kota;

b. memberdayakan masyarakat;

10

c. mengembangkan produk-produk yang mendidik dan inovatif;

d. meningkatkan perekonomian;

e. mengendalikan dampak negatif;

f. pembangunan berkelanjutan.

Bagian KeempatRuang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

a. cakupan kepusakaan;

b. Tim Kota Pusaka;

c. pengelolaan kepusakaan kota;

d. pembinaan;

e. peran masyarakat;

f. hak dan kewajiban serta penghargaan.

BAB IIICAKUPAN KEPUSAKAAN

Bagian KesatuUmum

Pasal 6

Pusaka Kota mencakup:

a. pusaka alam;

b. pusaka budaya; dan

c. pusaka saujana.

11

Bagian KeduaPusaka Alam

Pasal 7

(1) Pusaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf ameliputi semua unsur sumber daya alam sebagai sebuahekosistem yang terbentuk melalui proses alamiah.

(2) Pusaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantumdalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Bagian KetigaPusaka Budaya

Paragraf 1Umum

Pasal 8

Pusaka budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf bmeliputi benda-benda baik yang ragawi dan tidak ragawiyang terbentuk melalui proses interaksi manusia/masyarakatdengan manusia/masyarakat dan interaksi manusia/masyarakatdengan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidupmanusia tersebut baik secara fisik maupun psikis.

Paragraf 2Pusaka Budaya Ragawi

Pasal 9

(1) Pusaka budaya ragawi daerah sebagaimana dimaksud dalamPasal 8 meliputi seluruh cagar budaya yang berbentuk benda,bangunan, struktur, situs, dan kawasan.

(2) Pusaka budaya ragawi dapat ditetapkan sebagai cagar budayaapabila memenuhi kriteria usia, sejarah, gaya, danarti khusus, dan/atau kandungan nilai sesuaidengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Pusaka budaya ragawi yang berbentuk benda, bangunan,struktur, dan situs sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkanpertimbangan Tim Kota Pusaka.

12

(3) Pusaka budaya ragawi yang berbentuk kawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IIPeraturan Walikota ini.

(4) Pengelolaan pusaka budaya ragawi memperhatikan ketentuanperaturan perundang-undangan penataan ruang, bangunangedung, dan cagar budaya.

Paragraf 3Pusaka Budaya Tak Ragawi

Pasal 10

(1) Pusaka budaya tak ragawi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 meliputi legenda, cerita rakyat/folklore,kesenian, musik, tarian, busana, bahasa, dan gaya hidup.

(2) Pusaka budaya tak ragawi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikotaberdasarkan pertimbangan Tim Kota Pusaka.

Bagian KeempatPusaka Saujana

Pasal 11

(1) Pusaka saujana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hurufc meliputi bentuk tatanan lansekap atau bentang alamfungsional dan harmonis yang memiliki karakter dan nilaibudaya dan/atau sejarah pada periode tertentu dan yangterbentuk melalui proses interaksi antara pola kehidupanmanusia/masyarakat dan sumber daya alam sertalingkungan pembentuknya.

(2) Jenis-jenis Pusaka Saujana tercantum dalam Lampiran IIIPeraturan Walikota ini.

(3) Penetapan Pusaka Saujana selain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikotaberdasarkan pertimbangan Tim Kota Pusaka.

13

BAB IVTIM KOTA PUSAKA

Pasal 12

(1) Dalam penyelenggaraan Kota Pusaka, Pemerintah Daerahmembentuk Tim Kota Pusaka yang ditetapkandengan Keputusan Walikota.

(2) Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)bertugas:

a. memberikan saran dan pertimbangan kepusakaan kota;

b. melaksanakan pengelolaan kota pusaka;

c. membina kelembagaan masyarakat;

d. menyusun perencanaan terkait kepusakaan;

e. menjalin kemitraan dalam rangka pengelolaan pusakakota;

f. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pengelolaandaerah sebagai Kota Pusaka kepada Walikota.

(3) Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diangkat dari unsur Apratur Sipil Negara yang mempunyaitugas pokok dan fungsi terkait Kota Pusaka dan Non AparaturSipil Negara yang mempunyai kompetensi terkait KotaPusaka.

(4) Susunan Tim Kota Pusaka sebagaimana dimaksudpada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:

a. Pengarah : Walikotab. Ketua : Sekretaris Daerahc. Sekretaris : Kepala Dinas Kebudayaan,

Pariwisata dan Ekonomi Kreatifd. Koordinator Pokja :

1. PengembanganKepusakaan

: Kepala Bidang Fisikdan Prasarana pada BadanPerencanaan PembangunanDaerah Kota Bogor

14

2. Tata Ruang,PembangunanFisik, danPelestraianBangunan

: Kepala Bidang Tata Ruangdan Tata Bangunan pada DinasPengawasan Bangunandan Permukiman

3. PemberdayaanPotensi Budaya,Ekonomi, danSosial

: Kepala Bidang Kebudayaanpada Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

e. Anggota : Organisasi Perangkat Daerahterkait, masyarakat,dan akademisi

BAB VPENGELOLAAN KEPUSAKAAN KOTA

Bagian KesatuUmum

Pasal 13

Pengelolaan kepusakaan kota meliputi:

a. perencanaan;

b. pelaksanaan;

c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian KeduaPerencanaan

Pasal 14

(1) Perencanaan pengelolaan kepusakaan kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi penyusunankonsep dan rencana pengelolaan Kota Pusakaberupa Rencana Aksi Kota Pusaka.

15

(2) Rencana Aksi Kota Pusaka sebagaimana dimaksudpada ayat (1) memuat program-program dan kegiatanpengelolaan Kota Pusaka untuk 5 (lima) tahun ke depan.

(3) Rencana aksi kota pusaka disusun oleh Tim Kota Pusaka.

Bagian KetigaPelaksanaan

Pasal 15

(1) Pelaksanaan pengelolaan kepusakaan kota sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi pembangunanfisik dan non fisik yang mengacu pada Rencana AksiPengelolaan Kota Pusaka dan dilakukan oleh orang pribadi,badan atau Pemerintah Daerah.

(2) Pembangunan fisik yang dimaksud ayat (1)meliputi kegiatan-kegiatan:a. pelestarian;b. pengembangan;c. pemanfaatan;d. pemulihan;e. penguatan karakter kepusakaan kota.

(3) Kegiatan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a meliputi:a. perlindungan;b. penyelamatan;c. pengamanan;d. pemeliharaan;e. pemugaran.

(4) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b meliputi:

a. penelitian;

b. revitalisasi; dan

c. adaptasi.

16

(5) Kegiatan pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf c dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial,pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan,ekonomi, dan pariwisata.

(6) Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf d dilakukan terhadap pusaka kota yang mengalamikerusakan dan pelestarian yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangankepusakaan kota.

(7) Kegiatan penguatan karakter kawasan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) huruf e melalui penataan ruangdan bangunan serta pembangunan sarana prasaranapendukungnya.

(8) Pembangunan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:a. pengembangan sumberdaya manusia;b. edukasi dan promosi;c. pengembangan budaya lokal;d. pengembangan dan penguatan karakter lokal;e. pengembangan ekonomi kreatif.

(9) Dalam pembangunan fisik dan non fisik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus berkonsultasi dengan Tim KotaPusaka dan harus mendapatkan izin dari Pemerintah aerahyang mengacu pada ketentuan peraturanperundang-undangan.

Bagian KeempatPemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

(1) Tim Kota Pusaka dan masyarakat bersama-sama melakukanpemantauan dan evaluasi pengelolaan daerahsebagai Kota Pusaka.

(2) Pemantauan dan evaluasi berupa peninjauan lapangandan pelaporan.

17

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi dilaporkan kepada Walikotaoleh Tim Kota Pusaka.

BAB VIPEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan penyelenggaranKota Pusaka untuk memenuhi persyaratan pelestarian Pusakakota dan pembangunan kota-kota yang berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukanmelalui kegiatan:

a. pengaturan;

b. pemberdayaan;

c. pengawasan.

(3) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerahdengan menyusun dan menyebarluaskan norma, standar,prosedur, dan kriteria pelestarian pusaka kota.

(4) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerahkepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnyadengan penyebarluasan, pelatihan, serta pemberiandukungan teknis dan/atau kepakaran untuk meningkatkankesadaran akan hak dan kewajiban dan peran pemangkukepentingan dalam penyelenggaraan Kota Pusaka.

(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada parapenyelenggara pelestarian pusaka kota dengan melakukanpemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraanKota Pusaka.

18

BAB VIIPERAN SERTA MASYARAKAT DAN KEMITRAAN

Bagian KesatuPeran Masyarakat

Pasal 18

(1) Masyarakat secara perorangan maupun berkelompokdapat berinisiatif mendukung dan/atau berperandalam berbagai bentuk, guna terwujudnya keberhasilanpenyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusaka.

(2) Peran masyarakat dapat dalam bentuk pengembangankelembagaan masyarakat dan kontribusi dalam prosesperencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

(3) Peran masyarakat dalam bentuk pengembangan kelembagaanmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dengan fasilitasi Pemerintah Daerah melalui Tim Kota Pusakadan/atau inisiatif masyarakat.

(4) Kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat bersifat kewilayahan, peminatanmaupun berdasarkan keahlian yang terkaitdengan pengelolaan kepusakaan kota.

(5) Fungsi kelembagaan masyarakat adalah:

a. sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraandaerah sebagai Kota Pusaka;

b. sebagai unsur pelaksana partisipasi maupun unsurpenggerak masyarakat lainnya dalam penyelenggaraandaerah sebagai Kota Pusaka;

c. sebagai salah satu unsur pemberi pertimbangankepusakaan kota.

19

(6) Bentuk kontribusi masyarakat dalam proses perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) meliputi:a. perencanaan:

1. penyediaan data dan informasi;

2. penyampaian aspirasi;

3. perumusan produk perencanaan;b. pelaksanaan:

1. konsultasi pembangunan fisik dan non fisik;2. pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;3. keswadayaan dan kemitraan dalam pembangunan

fisik dan non fisik;4. dukungan pendanaan dan sumber daya lainnya

dalam pembangunan fisik dan non fisik;5. pemeliharaan pusaka kota;

c. pengawasan :1. pemberian data dan informasi;2. penyampaian temuan;3. perumusan rekomendasi.

Bagian KeduaKemitraan

Pasal 19

Penyelenggaraan daerah sebagai Kota Pusakadapat dilaksanakan melalui kemitraan dengan berbagai pihaksesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

20

BAB VIIIHAK, KEWAJIBAN, DAN PENGHARGAAN

Bagian KesatuHak

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah mempunyai hak melakukan fasilitasipembangunan fisik dan non fisik kepusakaan kotasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang mempunyai hak:

a. menikmati keberadaan pusaka-pusaka kota yang dikelolasecara berkelanjutan;

b. atas informasi yang berkaitan dengan daerahsebagai Kota Pusaka dan pengelolaan kepusakaan kota;

c. berperan serta mewujudkan daerah sebagai Kota Pusakasesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian KeduaKewajiban

Pasal 21

Pemerintah Daerah dan setiap orang wajib mematuhiketentuan-ketentuan perundang-undangan terkait kepusakaankota serta aturan pelaksanaannya terkait dengan pengelolaandaerah sebagai Kota Pusaka.

Bagian KetigaPenghargaan

Pasal 22

Walikota dapat memberikan penghargaan kepada setiap pihakyang berjasa dalam penyelenggaraan daerahsebagai Kota Pusaka.

21

BAB VIIIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam BeritaDaerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BOGOR,Ttd.

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogorpada tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,Ttd.

ADE SARIP HIDAYATBERITA DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2015 NOMOR 11 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM

DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.Pembina

NIP. 19720918199911001

22

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 17 Tahun 2015TANGGAL : 22 Juli 2015TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA BOGOR

SEBAGAI KOTA PUSAKA

PUSAKA ALAM

Pusaka alam di daerah terdiri dari:

1. Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane, berikut sempadandan kawasan sekitarnya

Kerajaan Pajajaran dikenal salah satunya yaitu denganbenteng alamnya berupa dua sungai besar Ciliwung danCisadane. Kedua sungai ini merupakan pusat peradabanibukota kerajaan kala itu. Selain menjadi sumber kehidupanyang mensuplai air bagi kebutuhan sehari-hari, kedua sungaibesar ini juga menjadi jalur transportasiyang menghubungkan Bogor dengan kawasan lainnya masaitu.

Daerah memiliki potensi Ruang Terbuka Hijau yang luasdengan adanya sempadan sungai Ciliwung dan Cisadane,namun pada kenyataannya sebagian sempadan initelah beralih fungsi menjadi kawasan non hijau atau kawasanterbangun. Untuk mengembalikan fungsi sempadanyang seharusnya, maka ditetapkan kawasan sempadanSungai Ciliwung dan Sungai Cisadane ini menjadi kawasanstrategis. Penataan kawasan ini juga akan menjadisumbangan besar bagi upaya meningkatkan luasan ruangterbuka hijau kota.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasanstrategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindungdengan jenis kawasan perlindungan setempat;

b. kawasan ini berfungsi untuk perlindungan sumber dayaair dan pemulihan kualitas lingkungan;

23

c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkeseimbangan iklim mikro;

d. kawasan rawan bencana alam longsor pada beberapasegmen tertentu.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasanguna mengembalikan fungsi sempadan sungai dengan lebardan luasan sebagaimana telah ditetapkan dalam ketentuanperaturan perundang-undangan serta mengendalikankegiatan-kegiatan yang terdapat di dalam dan di sekitarkawasan sempadan sungai.

2. Situ Gede dan Hutan Center for Foresty Researcch(CIFOR/Hutan Penelitian Dramaga) berikut kawasansekitarnya

Kawasan Situ Gede dan Hutan CIFOR merupakan kawasanyang perlu dilindungi guna mempertahankan fungsi ekologiskawasannya. Penetapan kawasan ini sebagai kawasanstrategis adala upaya untuk mempertahankan fungsi ekologisdan keindahan kawasan dengan menyelaraskanpengembangan kawasan sekitarnya agar pembangunanyang berlangsung tidak merusak citra kawasan.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasanstrategis lingkungan dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

a. kawasan ini berfungsi sebagai kawasan lindungdengan jenis kawasan perlindungan setempat (sempadansitu) dan sebagai hutan kota (Hutan CIFOR);

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadapkeseimbangan iklim mikro

Delineasi Situ Gede dan Hutan CIFOR serta kawasansekitarnya yang secara administratif berada di sebagianKelurahan Situgede Kecamatan Bogor Barat Kota Bogor.

Arahan pengembangan kawasan ini adalah penataan kawasansekitar Situ Gede dan Hutan CIFOR agar selaras denganfungsi dan tujuan keberadaan kedua obyek tersebut.Penataan lebih diarahkan kepada kepentingan konservasilingkungan.

24

3. Pohon (Heritage Tree)

Pohon atau kelompok pohon tua yang memiliki nilai sejarahatau nilai penting yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan,budaya, dan kepercayaan bagi masyarakat di suatu wilayah.Bogor memiliki banyak pohon yang dapat ditetapkan menjadiheritage tree di antaranya pohon-pohon cikal bakalyang memiliki nilai ilmu pengetahuan yang banyak terdapatdi Kebun Raya Bogor, Pohon-pohon Kenari tepi jalan raya posyang diintroduksi dan ditanam pada masa kolonial, PohonLeci di Kebun Raya Bogor yang menjadi pohon pertamayang ditanam di sana. Pohon Sawit pertama di Kebun RayaBogor yang pertama kali didatangkan di Asia kemudiandisebarluaskan hingga saat ini menjadi komoditiyang penting, serta Pohon Aren, dan Pohon Tanjung yangmenjadi ikon Kota Bogor.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

25

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 17 Tahun 2015TANGGAL : 22 Juli 2015TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA

BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

PUSAKA BUDAYA RAGAWI

Pusaka Budaya Ragawi meliputi Benda Cagar Budaya, BangunanCagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, danKawasan Cagar Budaya.

Bangunan Cagar Budaya berdasarkan Surat KeputusanKementerian Pariwisata dan KebudayaanPM.26/PW.007/MKP/2007 tanggal 26 Maret 2007 dan PeraturanDaerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kota Bogor 2011 - 2031 meliputi:

a. Istana Bogor di Jalan Ir. H. Juanda;

b. Istana Batu Tulis di Jalan Batu Tulis;

c. Gedung Karesidenan Bogor/Badan Koordinasi Pemerintahandan Pembangunan Wilayah I di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 4;

d. Balai Kota Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10;

e. Markas Komando Distrik Militer (Kodim) 0606 Bogor di JalanJenderal Sudirman Nomor 33;

f. Markas Komando Resort Militer (Korem) 061/Surya Kencanadi Jalan Merdeka Nomor 6;

g. Gedung Blenong/Badan Pertanahan Nasional Bogor di JalanJalak Harupat;

h. Gedung Radio Republik Indonesia (RRI) Regional II Bogordi Jalan Pangrango Nomor 34;

i. Balai Penelitian Bio Teknologi Perkebunan Republik Indonesiadi Jalan Taman Kencana;

j. Kantor Pos Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 5;

k. Museum Zoologi Bogor di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 9;

26

l. Monumen dan Museum Peta di Jalan Jenderal SudirmanNomor 35;

m. Makam Raden Saleh di Jalan Pahlawan Gang Raden Saleh;

n. Gereja Kathedral di Jalan Kapten Muslihat Nomor 22;

o. Gereja Zebaoth di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 3;

p. Kapel Regina Pacis Kompleks Sekolah Regina Pacis di JalanIr.H. Juanda;

q. Gedung SMA YZA 2 Bogor di Jalan Semeru Nomor 41;

r. Gedung SMP Negeri 2 Bogor di Jalan Gedong Sawah IVNomor 9;

s. Gedung SMP-SMA Negeri 1 Bogor di Jalan Ir. H. JuandaNomor 16;

t. Stasiun Kereta Api Bogor di Jalan Nyi Raja Permas Nomor 1;

u. Rumah Sakit Salak di Jalan Jenderal SudirmanNomor 8;

v. Rumah Panti Asuhan Bina Harapan di Jalan JenderalSudirman Nomor 7;

w. Hotel Salak di Jalan Ir. H. Juanda;

x. Mesjid Empang di Jalan Empang;

y. Kelenteng Dhanagun/Hok Tek Bio di Jalan SuryakencanaNomor 1;

z. Vihara Mahabrahma di Jalan Siliwangi;

aa. Lembaga Pemasyarakatan Paledang di Jalan Paledang

Struktur Cagar Budaya meliputi:

a. Jembatan Merah;

b. Jembatan Sempur;

c. Jembatan M.A. Salmun;

d. Jembatan Otto Iskandardinata;

e. Prasasti Batu Tulis;

27

f. Benteng/Bunker Gumati;

g. Makam Raden Saleh S. Boestaman;

h. Taman Kencana (Baron van Imhoff Plein);

i. Taman Air Mancur (Witte Pall) ;

j. Alun-alun Empang.

Untuk Kawasan Cagar Budaya atau yang disebut Kawasan Pusakayakni Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor, KawasanPermukiman Eropa, Kawasan Karsten-Plan, KawasanSuryakancana, Kawasan Empang, dan Kawasan Peluasan Barat.

a. Kawasan Istana dan Kebun Raya Bogor

Kawasan kebun raya diketahui sebagai Samidaatau Hutan Lindung pada masa Kerajaan Pakuan Pajajaran.Kemudian Kebun Raya Bogor pada dasarnya merupakan pusatdari Kota Bogor sejak zaman ditemukan kembalipada tahun 1687 hingga saat ini. Sejak tahun 1600-an,kawasan kebun raya selalu terpilih menjadi lokasi pusatpemerintahan. Bangunan yang berdiri di lokasi istana saat inipun sudah megalami renovasi beberapa kali. Awalnya berdiriistana pada tahun 1745, kemudian sebuah benteng militerdi depan Istana. Bangunan tersebut kemudian mengalamikehancuran dan pembangunan kembali selama beberapa kali.Selain bangunan, kawasan hijau di sekelilingnya punmempunyai nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Diawalidengan dibuatnya taman dengan style English Gardendi sekeliling Istana oleh Letnan Jenderal Stamford Raffles.

Dengan adanya pusat pemerintahan di tengah area kebunraya, maka seiring dengan waktu banyak bangunanpemerintahan di masa kolonial dibangun mengelilingidi area Kebun Raya diantaranya adalah Istana Bogor, GerejaZebaoth, kantor dan instalasi teknis Kebun Raya, Kantor Pos(eks Gereja Simultan), Museum Zoologi, Balai Besar IndustriKimia, Kantor Kehutanan, Lady Raffles Memorial, JJ. SmithMemorial, Treub Laboratory dan sebagainya.

28

Kebun raya merupakan aset daerah yang juga merupakan asetdunia sehinggaperlu dipertahankan kelestarian lingkungannyadengan dukungan kawasan sekitarnya. Pengembangankawasan sekitar akan mempengaruhi citra dan kondisikebun raya secara tidak langsung, hal ini menjadipertimbangan mengapa kawasan ini dijadikan salah satukawasan stategis kota.

Kepentingan yang berada dalam penetapan kawasan inimenjadi kawasan strategis lingkungan yaitu sebagai:

1) tempat perlindungan keanekaragaman hayati;

2) kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindunganekosistem dan flora/fauna yang perlu dilestarikan;

3) perlindungan terhadap keseimbangan iklim mikro.

Delineasi kawasan strategis ini adalah sekitar Kebun Raya danIstana Bogor, Balai Kota, Hotel Salak, Gedung KaresidenanBogor, Sekolah Regina Pacis, SMA 1, SMP 1, GedungHerbarium Bogoriense, Gedung Arsip ANRI, Klenteng Hok TekBio (Vihara Dhanagun) dan Kampus Institut Pertanian Bogor(IPB).

Arahan pengelolaan kawasan ini adalah mempertahankan,melindungi, menata, dan mengendalikan kegiatan-kegiatanyang terda[at di dalam dan sekitar kawasan tersebut. Secaraadministratif, kawasan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor inimeliputi sebagian Kelurahan Paledang Kecamatan BogorTengah Kota Bogor.

b. Kawasan Permukiman Eropa

Sub Kawasan Permukiman Eropa terdiri dari Kawasan Militer,Stasiun Kereta Api, Kawasan Bangunan Publik (SingleDetached Building), dan Area Permukiman. KawasanMiliter/Kawasan Permukiman Eropa terletak di sepanjangJalan Bataviaweg atau Jalan Jenderal Sudirman.

29

Kawasan militer ini ditandai dengan dibangunnya kamp militerpada tahun 1745. Bangunan militer saat ini masih digunakansebagai kompleks Museum PETA. Kamp militer ini berperansebagai penjaga perbatasan, mengingat Jalan JenderalSudirman atau Batavia Weg merupakan pintu masuk menujukota. Di sepanjang Jalan Sudirman juga dibangun RumahSakit Militer yang sekarang menjadi R.S. Salak. Selain keduabangunan tersebut, di ujung Jalan Jenderal Sudirman,berhadapan dengan Pabaton, tepatnya di depan Istana Bogorpernah dibangun sebuah benteng pertahanan.

Secara administratif kawasan ini meliputi Kelurahan Pabaton,Kelurahan Cibogor, sebagian Kelurahan Paledang, sebagaianKelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, serta sebagianKelurahan Tanah Sareal di Kecamatan Tanah SarealKota Bogor.

c. Kawasan Karsten Plan

Perluasan Kota ke arah Timur pada tahun 1917-an dirancangoleh Ir. Thomas Karsten. Pembangunan perumahan dimulaisekitar tahun 1920-an. Kawasan permukiman tersebutdibangun untuk dijadikan rumah-rumah peneliti Belanda,pegawai pemerintah atau rumah bagi penguasa kolonial.

Bangunan-bangunan di Kedung Halang diletakkandalam suatu kompleks dengan pola jalan yang teratur,dengan taman di beberapa sudut permukiman. Salah saturuang terbuka yang dikenal dengan nama Vontland dikenaljuga dengan nama Plant Zone dan sekarang orangmenyebutnya Taman Kencana. Pada masa pendudukanJepang, perumahan Kedung Halang/Sempur ini menjadipenjara atau ruang tahanan tawanan Jepang, umumnyawanita dan anak-anak Indo Belanda, salah satunya sebuahrumah di Jalan Papandayan (Rumah Corrie). Saat itupemerintah memiliki kebijakan untuk menyewakanrumah-rumah di sini pada siapa yang mampu membayar.Dari sinilah proses hak milik dilakukan. Salah satunyakebijakan wajib membeli rumah bagi para penyewa. Tak herandari orang Belanda, Tionghoa, hingga orang lokal memilikisejarah tinggal di tempat ini.

30

Keberadaan kawasan ini menjadi daya tarik daerah,di mana pada kawasan ini mulai berkembang aktivitas lainselain hunian yaitu jasa kuliner dan akomodasi. Kawasan inimenjadi salah satu daya tarik wisata daerah. Untukmempertahankan dan mengendalikan perkembangan kawasan,maka ditetapkan kawasan ini sebagai kawasan strategis.

Kepentingan penetapan kawasan ini menjadi kawasan strategisbudaya dikarenakan hal-hal sebagai berikut:1) pada kawasan ini terdapat bangunan yang merupakan cagar

budaya yang perlu dilestarikan.

2) kawasan ini merupakan lingkungan perumahan khasyang perlu dilestarikan dan dapat menjadi contohpengembangan perumahan di wilayah kota lainnya.

Kawasan Karsten Plan ini secara adminstratif beradadi Kelurahan Babakan sebagian Kelurahan Sempur KecamatanBogor Tengah. Arahan pengembangan kawasan iniadalah penataan dan pengendalian perkembangan, sehinggakawasan heritage ini dapat dipertahankan keberadaannyameskipun terjadi beberapa perubahan fungsi/aktivitasdalam bangunan.

d. Kawasan Suryakancana

Kawasan pecinan, terletak tegak lurus dengan Kebun RayaBogor bersimpangan dengan Jalan Otto Iskandardinatadan Jalan Ir. H. Juanda di sepanjang jalan Grote Post Weg.Rumah-rumah pemukiman etnis Tionghoa berfungsi sebagaipusat perekonomian Buitenzorg/Bogor. Jalan ini dibuatoleh Gubernur Jendral Daendels pada tahun 1808 terkenaldengan Post Weg atau Jalan Pos. Jalan Pos dimulai dari Anyerjaraknya 1.000 (seribu) kilometer dan berakhir di Panarukan.Kemudian pada tahun 1905 Pemerintah Kota Bogor mengubahnama jalan ini menjadi Jalan Handelstraat, pada zamankemerdekaan diubah menjadi Jalan Perniagaan,kemudian Jalan Suryakancana diresmikan Pemerintah Bogorpada tahun 1970-an.

31

Ruas jalan dan wilayah Jalan Suryakancana/Handel Straatsekitarnya merupakan basis kegiatan etnis Tionghoa yang jugamenjadi pusat kegiatan ekonomi di Bogor sejak awaltahun 1800.

Rumah-rumah yang berderet di sepanjang Jalan Suryakancanamerupakan rumah-rumah toko yang memiliki muka rumahrelatif sempit, tapi memanjang ke bagian belakang. ArsitekturCina yang banyak terdapat di sepanjang Jalan Suryakancanamasih dapat terlihat jelas, meskipun sudah banyak pulayang rusak dan tidak terawat.

Dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan danjasa, tingginya arus pergerakan kendaraan, serta munculnyaaktivitas lain seperti PKL, tanpa disadari kawasan inimengalami penurunan kualitas lingkungan. Di sampingpermasalahan kemacetan dan ketidakteraturan,juga kemunduran dalam hal kualitas bangunan lamayang tidak dijaga. Untuk mengembalikan kualitas lingkungankawasan dan citra pusat kota lama, maka ditetapkan kawasanini sebagai kawasan strategis kota. Kepentingan penetapankawasan ini menjadi kawasan strategis budaya dikarenakanhal-hal sebagai berikut:

1) kawasan yang memiliki nilai sejarah dan kawasanyang terdapat budaya danadat istiadat yang perludilestarikan;

2) terdapat beberapa aset yang harus dilindungidan dilestarikan.

Kawasan ini secara administratif berada di Kelurahan BabakanPasar dan Kelurahan Gudang Kecamatan Bogor TengahKota Bogor. Adapun arahan pengembangan kawasan iniadalah penataan lingkungan dan bangunandengan mengembalikan kualitas lingkungan, citra kawasan,penataan fungsi bangunan, dan mempertahankan nilaiheritage kawasan, serta mempertahankan fungsikawasan sebagai pusat perekonomian dan kawasan wisata.

32

e. Kawasan Empang

Kawasan Empang/Soekahati pertama kali disebutkansebagai alun-alun luar kerajaan Pakuan-Pajajaran.Kemudian pada masa kolonial awal wilayah ini menjadi rumahdari Demang Kabupaten Kampung Baru. Warga keturunanarab mulai menempati empang sejak tahun 1800-an. MesjidAn-Nur atau Mesjid Keramat Empang dibangunpada tahun 1815, kemudian setelah adanya Wijkenstelselyaitu pembagian zona sesuai dengan rasnya, wilayah Empangbanyak ditempati oleh warga etnis Arab. Warga Arabyang datang ke Buitenzorg adalah keturunan Arabyang berasal dari Yamman Hadhramaut.

Habib Abdullah bin Mukhsin Alathas adalah tokoh Arab besaryang menjadi panutan dalam ilmu agama. Beliau tercatatsebagi keturunan Nabi yang ke-36. Setelah beliau meninggal ,beliau dimakamkan di Mesjid Empang beserta keempatputranya. Sampai saat ini pun masih banyak orangyang berziarah ke makam beliau.

Selain peninggalan yang berupa aset ragawi, warga KampungArab Empang juga memiliki aset pusaka non ragawi,misalnya dengan kehidupan sosial budaya warga etnis Arabdi Empang. Kebudayaan warga etnis Arab tersebutdapat terlihat pada saat diadakannya upacara-upacarakeagamaan seperti peringatan tanggal-tanggal tertentudi Bulan Ramadhan dengan mengadakan buka puasa bersama.Pada saat itu, hampir semua pintu rumah warga dibukadan siapa saja dipersilakan masuk untuk ikut berpuka puasabersama di rumah mereka. Mereka juga menyediakanmakanan-makanan khas Arab di rumah-rumah mereka.

Yang dimaksud kawasan Empang meliputi wilayahadministrasi Kelurahan Empang Kecamatan Bogor SelatanKota Bogor.

33

f. Kawasan Perluasan Barat

Perluasan Buitenzorg ke arah Barat dimulai sejaktahun 1800-an. Meskipun begitu, setelah jalur kereta apidibuka pada tahun 1873, perluasan area kota ke arah Baratmenjadi lebih terlihat. Fasilitas publik dibangun di sepanjangJalan utama seperti Jalan Kapten Muslihat, Paledang.Perkembangan ke arah Barat Daya adalah pembukaan lahanuntuk perkebunan.

Pada tahun 1845, pemukiman di jalan Tjikemeh Kota Parisdiketahui sudah berdiri, meskipun begitu perluasanpermukiman di sebelah barat hampir bersamaaandengan perluasan permukiman di sebelah timur (KedoengHalang/Sempur). Inisiasi kawasan ini kemudian diperluaspada tahun 1918 yang diperuntukan bagi kaum Eropa.

Perluasan area permukiman di sebelah barat bernamade Staate Van Paris atau Kota Paris, karena areaperancangannya mengambil lokasi dengan strukturpemandangan alam yang indah, berkiblat pada pembangunankota di Perancis. Awal pembangunanya hanya 48 (empat puluhdelapan) rumah untuk pegawai dan militer Eropa, kemudianberkembang untuk semua pegawai bangsa Eropa. Pada masapendudukan Jepang (1942) kawasan Kota Paris menjadi lokasitahanan (Rumah Tahanan) tawanan Jepang khususnya wanitadan anak-anak.

Kawasan Perluasan Barat ini berada di kawasan administratifmencakup Kelurahan Panaragan, Kelurahan Kebon KalapaKelurahan Ciwaringin di Kecamatan Bogor Tengah,serta Kelurahan Menteng di Kecamatan Bogor Barat KotaBogor.

Untuk jenis cagar budaya yang belum disebutkanakan ditetapkan oleh Keputusan Walikota Bogor.

Adapun delineasi kawasan pusaka ragawi tergambar pada petaberikut:

34

PETA DELINEASI KAWASAN PUSAKA BUDAYA RAGAWI

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

Formatted: Indent: Left: 7,62 cm,First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 10,75 cm,First line: 0 cm

Formatted: Indent: Left: 7,62 cm,First line: 0 cm

35

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 17 Tahun 2015TANGGAL : 22 Juli 2015TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA

BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

PUSAKA SAUJANA

Pusaka saujana di daerah terdiri dari saujana yang berbentukkoridor jalan (streetscape), saujana yang berbentuk koridor sungai(riverscape), saujana yang berbentuk koridor kereta api(trainscape), saujana yang terbentuk karena proses dan pengaruhbudaya dan/atau sejarah (cultural and historic landscape),dan saujana yang membentuk suatu tatanan kota (urbanscape).Pusaka saujana di daerah meliputi:

1. Kawasan sepanjang Jalan Raya Pos. Jalan Raya Pos (GrootePost Weg) merupakan jalan bersejarah yang menjadi saksibisu meninggalnya ribuan orang Jawa yang melakukan kerjapaksa dalam pembangunan jalan sepanjang sekitar1000 (seribu) km yang memakan waktu hanya 1 (satu) tahun.Pembangunannya dipimpin oleh Herman Willem Daendelsyang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Jenderal HindiaBelanda merangkap sebagai panglima tertinggi angkatandarat dan laut ditujukan untuk membuka akses militerterutama dalam melakukan perpindahan pasukanketika menjaga serangan Inggris. Lintasan Groote Post Wegdi Bogor melalui Jalan Raya Cibinong, menuju Jalan JenderalAhmad Yani, Jalan Sudirman (Pabaton), Jalan Ir H. Juanda(Groote Weg) kemudian menuju Jalan Suryakancana (HandelsStraat), diteruskan hingga Tajur dan Cipanas. DisepanjangJalan Groote Post Weg berdiri bangunan-bangunan pusakayang memiliki banyak cerita dan fungsi di masa laludan membentuk lanskap budaya yang dapat diceritakansecara runut.

36

2. Jalan Suryakancana-Siliwangi. Jalan yang dimasa lalu diberinama Handelstraat ini sesuai dengan namanya merupakanjalan awal keberadaan kawasan perniagaan di Kota Bogoryang dibangun pada masa pendudukan Hindia Belanda.Kawasan ini berada di sekitar Pasar Bogor, Jalan Roda,Jalan Suryakancana, dan sekitarnya. Sejak awalperkembangan kawasan ini diperuntukan sebagai kawasandagang bagi kaum pribumi dan etnis Tionghoa. Pada masanyakawasan ini menjadi identik sebagai permukiman etnisTionghoa, masa itu tepatnya tahun 1835 berlaku kebijakanpembagian wilayah untuk setiap etnis yang berada di Bogoroleh Pemerintah Hindia Belanda. Sampai sekarang kawasanini tidak berubah, fungsinya masih menjadi kawasanperdagangan.

3. Jalan Semeru.4. Koridor Sungai Ciliwung dan Sungai Cisadane.5. Kompleks Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor. Istana Bogor

dan Kebun Raya Bogor seperti dwi tunggal. Meskipun kinipengelolaannya dilakukan oleh institusi yang berbeda,namun kedua monumen bersejarah ini memiliki kisahpanjang yang tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkaitsatu dengan lainnya. Embrio Kebun Raya Bogor lahir ketikaThomas Stamford Raffles menginisiasi taman luasdi pekarangan Istana Bogor (Buitenzorg kala itu)yang didesain mirip dengan Kew Garden. Dari keduanya lahirberbagai institusi, karya seni dan ilmiah, serta kebudyaanyang hingga kini hidup dan dilestarikan. Keduanya bagai ilmupengetahuan dan seni yang diramu menjadi satudengan lanskap budaya yang saling mengisi.

6. Panorama Gunung Salak dan Gunung Gede–Pangrango.Daerah memiliki gambar Gunung Salak sebagai salah satupelengkap logo Kota. Hal ini sudah cukup menjelaskanbagaimana panorama Gunung Salak menjadi salah satukeunggulan. Panorama ini juga yang menjadikan Kota Bogorpernah dijuluki sebagai kota terindah di Jawa. Keindahanpanorama Gunung Salak dan Gunung Pangrango telah diakuimenjadi identitas daerah, di mana seluruh masyarakatyang tinggal dan yang berkunjung dapat menikmati panoramaini dari sudut manapun di pusat kota.

37

7. Jalur kereta api dengan stasiun utama dan stasiun kecil.

8. Permukiman Kolonial Sempur dan sekitarnya.

9. Permukiman Kota Paris dan sekitarnya.

10. Koridor Tanjakan Empang hingga Alun-alun Empang.

11. Kompleks Pemakaman Astana Gede.

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

38

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BOGORNOMOR : 17 Tahun 2015TANGGAL : 22 Juli 2015TENTANG : PENYELENGGARAAN KOTA

BOGOR SEBAGAI KOTA PUSAKA

STRUKTUR TIM KOTA PUSAKA

PENGARAH

Walikota Bogor

KETUA

Sekretaris Daerah Kota Bogor

SEKRETARIS

Kepala Dinas Kebudayaan,Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kota Bogor

SKPD PAKAR/TOKOH MASYARAKAT KOMUNITAS/ORGANISASIMASYARAKAT

POKJA PENGEMBANGANKEPUSAKAAN

POKJA PEMBANGUNAN FISIKDAN PELESTARIAN BANGUNAN

DAN KAWASAN

POKJA PEMBERDAYAANPOTENSI SOSIAL, KESENIAN

DAN EKONOMI

Badan PerencanaanPembangunan Daerah Kota

Bogor

Dinas Pengawasan Bangunandan Permukiman Kota Bogor

Dinas Kebudayaan, Pariwisatadan Ekonomi Kreatif Kota Bogor

ANGGOTA

WALIKOTA BOGOR,

Ttd.

BIMA ARYA

39

BAGIAN HUKUM DAN HAM SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGORKantor Walikota Bogor Lantai 3

Jalan Ir. H. Juanda Nomor 10 Kota Bogor 16121Telp. (0251) 8380254/8321075 ext. 242

Faks. (0251) 8326530Website: siskum.kotabogor.go.id