1 BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR : 63 TAHUN : 2015 PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KULON PROGO, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951;
49
Embed
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO PB-62-2015.pdf · 1 BERITA DAERAH KABUPATEN KULON ... prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran A ... 10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
1
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 63 TAHUN : 2015
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KULON PROGO,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20
ayat (3) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
3
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian Istilah
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan; 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
4
6. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
7. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam
modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
9. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif Penanaman Modal di Kabupaten Kulon Progo yang selanjutnya disebut Tim Verifikasi dan Penilaian adalah kelompok kerja yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melakukan verifikasi, penilaian, memberikan rekomendasi dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
5
atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
6
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.
(2) Tujuan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal yaitu untuk mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.
BAB II
JENIS PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Jenis Pemberian Insentif
Pasal 3
(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif
dalam bentuk : a. pengurangan, keringanan atau pembebasan
Pajak Daerah yaitu : 1. Pajak Hotel; 2. Pajak Restoran; 3. Pajak Hiburan; 4. Pajak Reklame; 5. Pajak Penerangan Jalan; 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan
Batuan; 7. Pajak Parkir; 8. Pajak Air Tanah;
7
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan/atau
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
b. pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi Daerah yaitu : 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 2. Izin Gangguan; dan 3. Izin Trayek.
c. pemberian dana stimulan; dan/atau d. pemberian bantuan modal.
(2) Pemberian dana stimulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, ditujukan kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi.
(3) Pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dilakukan dengan penyertaan modal dan aset.
(4) Untuk pemberian insentif dalam bentuk pemberian dana stimulan dan pemberian bantuan modal disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Bagian Kedua
Jenis Pemberian Kemudahan
Pasal 4
(1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam bentuk : a. penyediaan data dan informasi peluang
usaha penanaman modal; b. penyediaan lahan atau lokasi;
8
c. pemberian bantuan teknis; d. percepatan pemberian perizinan; dan/atau e. penyediaan sarana dan prasarana.
(2) Penyediaan data dan informasi peluang usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
a. peta potensi ekonomi daerah;
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan
c. rencana strategis dan skala prioritas Daerah.
(3) Penyediaan lahan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa informasi atau arahan tentang kawasan prioritas pengembangan ekonomi daerah sesuai peruntukannya.
(4) Pemberian bantuan teknis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditujukan kepada usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi berupa : a. bimbingan teknis; b. pelatihan; c. tenaga ahli;
d. kajian; dan/atau e. studi kelayakan.
(5) Percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempersingkat waktu, dengan biaya yang murah, prosedur secara tepat dan cepat, didukung sistem informasi online.
9
(6) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada (1) huruf e, antara lain : a. jaringan listrik; b. jalan; c. transportasi; d. jaringan telekomunikasi; dan e. jaringan air bersih.
(7) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) disesuaikan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB III
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN
Pasal 5
Dasar penilaian pemberian insentif dan kemudahan menggunakan variabel dan skala prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB IV
TATA CARA PERMOHONAN
Pasal 6
(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan
diajukan oleh pimpinan perusahaan kepada Bupati c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
10
(2) Pengajuan permohonan insentif dan/atau kemudahan dilakukan dengan tata cara : a. bagi penanam modal baru, pemohon
mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan melampirkan : 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)
atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
4. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
5. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan; dan
6. fotokopi Izin Prinsip Penanaman Modal.
b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dilampiri dengan: 1. fotokopi KTP atau bukti identitas diri
yang sah dari pemohon;
11
2. profil rencana perluasan perusahaan yang paling sedikit berisi : visi, misi, lingkup usaha, susunan Direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermeterai cukup jika permohonan diwakilkan;
8. fotokopi KTP atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan;
9. fotokopi Izin Usaha atau Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; dan
10. Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM) terakhir. c. khusus untuk usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah dan koperasi, usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.
12
BAB V
TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan dan Ketugasan Tim Verifikasi dan Penilaian
Pasal 7
(1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi dan
Penilaian.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
(3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Ketua : Sekretaris Daerah
Kabupaten Kulon Progo; b. Sekretaris : Kepala Badan Penanaman
Modal dan Perizinan Terpadu; dan
c. Anggota : 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait; dan
2. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Kulon Progo.
(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas : a. melakukan verifikasi usulan dan
pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
13
b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
c. menggunakan matriks penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran pemberian insentif dan/atau kemudahan;
d. menetapkan bentuk dan besaran insentif dan/atau kemudahan yang akan diberikan;
e. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan;
f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan; dan
g. menyosialisasikan ketentuan pemberian insentif dan/atau kemudahan yang berlaku di Daerah.
Bagian Kedua
Mekanisme dan Tata Kerja
Tim Verifikasi dan Penilaian
Pasal 8
(1) Permohonan insentif dan/atau kemudahan diajukan pemohon kepada Bupati c.q. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dan Penilaian dalam suatu rapat koordinasi.
(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan/atau kemudahan secara lengkap dan benar.
14
(3) Tim Verifikasi dan Penilaian dapat melakukan kunjungan ke lokasi pemohon insentif dan/atau kemudahan jika dipandang perlu.
(4) Hasil koordinasi dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar dan rekomendasi dalam menetapkan penanam modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan.
(5) Hasil Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan Tim Verifikasi dan Penilaian.
(6) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu setelah perusahaan memperoleh Izin Prinsip Penanaman Modal.
(7) Format Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format Lampiran C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
(8) Format Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan Lampiran D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15
BAB VI
TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 9
(1) Penanam modal yang telah mendapatkan insentif dan/atau kemudahan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun.
(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 10
(1) Evaluasi dilakukan atas dasar :
a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan/atau kemudahan; dan/atau
b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan/atau kemudahan.
(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.
16
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11
(1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dikoordinasikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.
(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
17
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.
Ditetapkan di Wates pada tanggal 16 Oktober 2015
BUPATI KULON PROGO,
Cap/ttd
HASTO WARDOYO
Diundangkan di Wates pada tanggal 16 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd
ASTUNGKORO
BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2015 NOMOR 63
18
LAMPIRAN A : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL
a. Variabel penilaian pemberian insentif dan kemudahan
No. VARIABEL INDIKATOR PARAMETER *) NILAI *)
1 2 3 4 5
1. Kontribusi
terhadap
Peningkatan
Pendapatan
Masyarakat
Penanam modal
dapat memberikan
dampak terhadap
peningkatan
pendapatan rata-
rata masyarakat
a. tingkat rata-rata pendapatan
karyawan per bulannya
dibawah Upah Minimum
Kabupaten (UMK);
b. tingkat rata-rata pendapatan
karyawan per bulannya sama
dengan UMK;
c. tingkat rata-rata pendapatan
karyawan per bulannya
diatas UMK.
1
2
3
2. Penyerapan
Tenaga
Kerja Lokal
Penggunaan tenaga
kerja lokal dalam
usahanya baik
sebagai tenaga
kerja produksi maupun
manajerial
a. penyerapan tenaga kerja
lokal kurang dari 30 % (tiga
puluh per seratus);
b. penyerapan tenaga kerja
lokal antara 30 % (tiga puluh satu per seratus) sampai
dengan 60 % (enam puluh
per seratus);
c. penyerapan tenaga kerja
lokal lebih dari 61 % (enam
puluh satu per seratus).
1
2
3
19
1 2 3 4 5
3. Penggunaan
Sumberdaya
Lokal
Penanam modal
menggunakan
bahan baku lokal
lebih besar
dibandingkan bahan baku yang
diambil dari luar
daerah yang
digunakan dalam
kegiatan usahanya
a. rasio total biaya bahan baku
dari sumber lokal yang
digunakan terhadap total
kebutuhan bahan baku
kurang dari 10 % (sepuluh per seratus);
b. rasio total biaya bahan baku
dari sumber lokal yang
digunakan terhadap total
kebutuhan bahan baku
antara 11 % - 30 % (sebelas
per seratus sampai dengan
tiga puluh perseratus);
c. rasio biaya bahan baku dari
sumber lokal yang digunakan
terhadap total kebutuhan
bahan baku lebih dari 30 %
(iga puluh perseratus).
1
2
3
4. Kontribusi
terhadap
Peningkatan
Pelayanan Publik
Penanam modal
melaksanakan
penyaluran dana
dari program Tanggjungjawab
Sosial/ Corporate Social Responsbility (CSR) secara rutin
di Kulon Progo.
a. belum ada kontribusi dana
CSR;
b. kontribusi dana CSR kurang
dari 5 %/Tahun (lima per seratus per tahun) dari
keuntungan bersihnya;
c. Kontribusi dana CSR 5 % /
Tahun (lima per seratus per
tahun) dari keuntungan
bersihnya;
1
2
3
5. Kontribusi
terhadap
Pajak
Daerah dan
Retribusi
Daerah
Peningkatan
realisasi investasi
a. pertumbuhan nilai total
produksi penanam modal
meningkat rata-rata kurang
5 %/tahunnya (lima per
seratus per tahun)
1
b. Nilai total produksi penanam
modal meningkat antara 5 % -
10 % /tahun (lima per seratus
sampai dengan sepuluh per seratus per tahun);
2
20
1 2 3 4 5
c. nilai total produksi penanam
modal meningkat lebih dari
10 % / tahun (sepuluh per
seratus per tahun).
3
6 Berwawasan Lingkungan
dan Berkelanjuta
n
Badan Usaha/ Penanam Modal
yang menerapkan
prinsip-prinsip
keseimbangan dan
keadilan, serta
pemanfaatan
sumber daya
(alam) dan taat
pada rencana tata
ruang yang telah
ditetapkan
a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen Analisis
Dampak Lingkungan
(AMDAL)/Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan
Hidup UKL-UPL/ Surat
Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan dan
Pemantauan Lingkungan
Hidup (SPPL);
1
b. Penanam Modal memiliki
dokumen AMDAL/UKL-
UPL/SPPL namun belum dilaksanakan;
2
c. Penanam Modal memiliki dokumen AMDAL/UKL-
UPL/SPPL dan sudah
dilaksanakan.
3
7. Skala
Prioritas
Tinggi
Badan
Usaha/Penanam
Modal yang usahanya berada
dan/atau sesuai
dengan rencana
pembangunan
ekonomi daerah.
a. usaha Penanam Modal tidak
sesuai dengan Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (PJPD)/Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah
(RPJMD)/Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD;
1
b. Usaha Penanam Modal sesuai
dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) namun tidak
masuk dalam dokumen
PJPD/RPJMD/Renstra SKPD;
2
21
1 2 3 4 5
c. Usaha Penanam Modal sesuai
dengan RTRW dan masuk
dalam dokumen PJPD/
RPJMD/Renstra SKPD.
3
8. Bidang Usaha
Pembanguna
n
Infrastruktur
Penanam Modal yang mendukung
pemerintah daerah
dalam penyediaan
sarana dan
prasarana yang
dibutuhkan oleh
masyarakat
a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan
pembangunan tidak
menyertakan pembangunan
fasilitas sosial (fasos) dan
fasilitas umum (fasum);
1
b. Penanam modal yang dalam
usahanya menyertakan
pembangunan fasos dan
fasum memperoleh dukungan dana dari APBD;
2
c. Penanam modal yang dalam
usahanya menyertakan
pembangunan fasos atau
fasum.
3
9. Melakukan
Alih
Teknologi
Penanam Modal
yang memberikan
kesempatan
kepada pemerintah
daerah dan
masyarakat dalam
meningkatkan pengetahuan dan
penerapan
teknologi yang
digunakan oleh
penanam modal
a. belum ada transfer teknologi
kepada pemerintah daerah
maupun kepada masyarakat;
1
b. transfer teknologi kepada pemerintah daerah dan
masyarakat dilakukan dengan
dukungan dana APBD;
2
c. transfer teknologi kepada
pemerintah daerah dan
masyarakat dilakukan dengan
pembiayaan penuh dari
penanam modal
3
22
1 2 3 4 5
10. Merupakan
Industri
Pioner
Penanam Modal
yang membuka
jenis usaha baru
yang memiliki
keterkaitan kegiatan usaha
yang luas, memberi
nilai tambah dan
memperhitungkan
eksternalitas yang
terjadi,
memperkenalkan
teknologi baru,
serta memiliki nilai
strategis dalam
mendukung
pengembangan
produk unggulan
daerah
a. Usaha penanam modal bukan
jenis usaha baru dan tidak
memiliki keterkaitan kegiatan
usaha yang luas (keterkaitan
ke depan dan ke belakang) dan tidak mendukung
pengembangan Produk
Unggulan Daerah (PUD)
b. Usaha penanam modal
adalah jenis usaha baru yang
memiliki keterkaitan kegiatan
usaha yang luas (keterkaitan
ke depan dan ke belakang)
tapi tidak mendukung
pengembangan PUD
c. Usaha penanam modal
adalah jenis usaha baru yang
memiliki keterkaitan kegiatan
usaha yang luas (keterkaitan ke depan dan ke belakang)
dan mendukung
pengembangan PUD
1
2
3
11. Berlokasi di
Daerah
Terpencil,
Tertinggal
atau
Perbatasan
Penanam Modal
yang bersedia dan
mampu
mengembangkan
kegiatan usahanya
di daerah yang
aksesibilitasnya
masih sangat
terbatas, daerah
marginal,
dan/atau
perbatasan
a. lokasi proses produksi dari
penanam modal berada di
pusat wilayah atau pinggiran
(sub urban);
1
b. lokasi proses produksi dari penanam modal berada di
Desa tertinggal atau
perbatasan;
2
c. lokasi proses produksi dari
penanam modal berada di
Desa terpencil.
3
23
1 2 3 4 5
12. Melaksanak
an
Penelitian,
Pengembang
an dan inovasi
Kegiatan usahanya
bergerak di bidang
penelitian dan
pengembangan,
inovasi teknologi dalam mengelola
potensi daerah
a. tidak ada kegiatan penelitian
dan pengembangan (litbang)
dan inovasi dalam
peningkatan nilai tambah
(PUD; b. ada kegiatan litbang dan
inovasi namun tidak terkait
dengan pengembangan PUD;
c. ada kegiatan litbang dan
inovasi namun yang terkait
erat dengan pengembangan
PUD.
1
2
3
13. Bermitra
dengan
Usaha Mikro
Kecil dan
Koperasi
Melakukan
kemitraan dengan
pengusaha mikro
kecil dan koperasi
a. Penanam Modal belum
melakukan kemitraan;
b. Penanam Modal melakukan
kemitraan dalam bidang
produksi atau pemasaran
dari Usaha Mikro Kecil dan
Koperasi saja;
c. Penanam modal melakukan
kemitraan dalam bidang produksi dan pemasaran
hasil dari Usaha Mikro Kecil
dan Koperasi.
1
2
3
14. Menggunaka
n Barang
Modal,
Mesin Atau
Peralatan
Dengan
Kandungan
Lokal
a. Penanam modal belum
menggunakan barang modal,
mesin atau peralatan
produksi dalam negeri;
1
b. Penanam modal
menggunakan barang modal,
mesin atau peralatan
produksi dalam negeri kurang
dari 50 % (lima puluh per seratus);
2
24
1 2 3 4 5
c. Penanam modal
menggunakan barang modal,
mesin atau peralatan
produksi dalam negeri lebih
dari 50 % (lima puluh per seratus).
SKOR NILAI
b. Skala prioritas pemberian insentif
Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif :
1. Skor nilai antara 14 sampai dengan 23 = Prioritas Rendah.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan paling banyak sebesar 5 % (lima per seratus) dari total
perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi
pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal.
2. Skor nilai antara 24 sampai dengan 33 = Prioritas Sedang.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal
antara 6 % (enam per seratus) sampai dengan 10 % (sepuluh per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak
dan retribusi dari penanam modal.
3. Skor nilai antara 34 sampai dengan 42 = Prioritas Tinggi.
Pengurangan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal
antara 11 % (sebelas per seratus) sampai dengan 15 % (lima belas per seratus) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran
retribusi dari penanam modal.
c. Syarat-syarat Pembebasan Pembayaran Retribusi.
Suatu usaha akan diberikan pembebasan pembayaran retribusi
sampai masa berlakunya izin berakhir, apabila : 1. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan
pengadilan;
2. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian
lebih dari 50 % (lima puluh per seratus dari total nilai modal
usahanya, tidak termasuk tanah; 3. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat
menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat
bencana alam terjadi; dan/atau
25
4. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum (fasos atau fasum),
dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis
usaha tidak mengalami perubahan.
d. Jangka Waktu dan Frekwensi Pemberian Insentif. 1. Penanam modal baru :
diberikan paling banyak 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5
tahun sejak memperoleh izin prinsip penanaman modal
2. Penanam Modal Lama
diberikan paling banyak 2 (dua) kali saat usaha penanam modal
mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan.
26
LAMPIRAN B :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
DAN KEMUDAHAN PENANAMAN
MODAL
FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
BAGI PENANAM MODAL BARU
Kepada :
Nomor : Yth. Bupati Kulon Progo Lamp : 1 (satu) bendel c.q. Kepala Badan Penanaman
Nama Pimpinan : ................................................................. Alamat Pimpinan : .................................................................