BERITA DAERAH KABDPATEN CIREBON

BERITA DAERAH KABDPATEN CIREBON

gr

NOMOR S3 TAHUN 2017, SERI 3.73

PERATURAN BUPATI CIREBONNOMOR : 88 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONALDI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengembangan karier danpeningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil,perlu ditetapkan Jabatan Fungsional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, maka PembentukanJabatan Fungsional di Lingkup PemerintahKabupaten Cirebon, perlu ditetapkan denganPeraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah beberapakalidiubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5887);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6037);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk HukumDaerah (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9Tahun 2016 tentang Penetapan UrusanPemerintahan Konkuren Yang MenjadiKewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016Nomor 9, Seri D.6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10Tahun 2016 tentang Tata Cara PembentukanPeraturan Daerah (Lembaran Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten CirebonNomor 46);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah Kabupaten Cirebon (LembaranDaerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,Seri D.7);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD dan Inspektorat DaerahKabupaten Cirebon, (Berita Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 60, Seri D.9);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas DaerahKabupaten Cirebon (Berita Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10);

11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan DaerahKabupaten Cirebon (Berita Daerah KabupatenCirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN JABATANFUNGSIONAL DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomidan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupatenCirebon;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebontentang Organisasi dan Tata Kerja Badan DaerahKabupaten Cirebon;

5. Bupati adalah Bupati Cirebon;6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Sekretariat

Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Daerah, serta UnitPelaksana Lembaga Teknis Daerah di lingkunganPemerintah Kabupaten Cirebon;

7. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri SipilDaerah Pemerintah Kabupaten Cirebon;

8. Bobot jabatan adalah nilai kumulatif faktor-faktor yangmempengaruhi tinggi rendahnya jenjang, antara lainpendidikan, pengalaman, upaya fisik dan mental yangdiperlukan untuk melakukan kegiatan dalam suatujabatan;

9. Kualifikasi profesional adalah kualifikasi yang bersifatkeahlian yang berdasarkan pada ilmu pengetahuan yangdidapatkan dari pendidikan yang berkelanjutan secarasistematis yang pelaksanaan tugasnya meliputipenelitian, pengembangan ilmu pengetahuan,pengembangan dan penerapan konsep, teori, ilmu, danseni untuk pemecahan masalah serta memberikanpengajarannya dan terikat pada etika profesi;

10. Kualifikasi teknisi atau penunjang profesional adalahkualifikasi yang didapatkan dari pendidikan kejuruandan pelatihan teknis yang pelaksanaan tugasnyameliputi kegiatan teknis operasional berdasarkanprosedur standar operasional serta melatihkannya danterikat pada etika profesi;

11. Rumpun Jabatan Fungsional adalah Himpunan JabatanFungsional ditinjau dari perpaduan pendekatan antarajabatan dan bidang ilmu pengetahuan yang digunakansebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsijabatan dalam rangka pelaksanaan tugas umumpemerintah;

12. Jabatan fungsional keahlian adalah jabatan fungsionalkualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas danfungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuandan teknologi dibidang keahliannya. Tugas utamajabatan fungsional keahlian meliputi pengembanganpengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seniuntuk pemecahan masalah, dan pemberian pengajarandengan cara yang sistematis;

13. Jabatan fungsional keterampilan adalah jabatanfungsional kualifikasi teknis atau penunjang Profesionalyang pelaksanaan tugas dan fungsinya menyaratkanpenguasaan pengetahuan teknis di satu bidang ilmupengetahuan atau lebih. Tugas utama jabatanfungsional keterampilan meliputi pelaksanaan kegiatanteknis yang berkaitan dengan penerapan konsep danmetode operasional di bidang ilmu pengetahuan tersebutserta pemberian pengajaran di tingkat pendidikantertentu;

14. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatandan / atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yangharus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangkapembinaan karier yang bersangkutan;

15. Instansi Pembina adalah Departemen / Lembaga NonDepartemen yang melaksanakan pembinaan teknisterhadap pemangku Jabatan Fungsional.

BAB IIPEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk JabatanFungsional pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, Badan Daerah,Dinas Daerah serta Unit Pelaksana Lembaga TeknisDaerah di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.

(2) Jenis Jabatan Fungsional terdiri atas :

NO JABATAN FUNGSIONALRUMPUNJABATAN

1 2 3

1 .Pengelola PengadaanBarang/Jasa

PengawasKualitas danKeamanan

2. Analis Kebijakan Manajemen3. Perancang Peraturan

Perundang- undanganHukum danPeradilan

4. Penerjemah Ilmu Sosial danyang berkaitan

5. Auditor Akuntan danAnggaran

6. Pengawas PenyelenggaraanUrusan Pemerintahan diDaerah (P2UPD)

Politik danHubunganLuar Negeri

7. Auditor Kepegawaian Manajemen8. Analis Kepegawaian Manajemen9. Asessor SDM Aparatur Manajemen10. Widyaiswara Pendidikan

Lainnya11. Perencana Manajemen

12. Peneliti Penelitian danPerekayasaan

13. Teknisi Penelitian danPerekayasaan

Penelitian danPerekayasaan

14. Analis Keuangan Pusat danDaerah

Akuntan danAnggaran

15. Penilai Pajak Bumi danBangunan

AsistenProfesional yangberhubungandengankeuangan danpenjualan

16. Penyuluh Pajak

Imigrasi, Pajakdan AsistenProfesional yangberkaitan

17. Pemeriksa Pajak

Imigrasi, Pajakdan AsistenProfesional yangberkaitan

18. Guru

PendidikanTingkat Kanak-kanak, Dasar,Lanjutan danSekolah Khusus

19. PenilikPendidikanLainnya

20. Pamong BelajarPendidikanLainnya

21. Pengawas SekolahPendidikanLainnya

22. | Dokter Kesehatan

23. Dokter Gigi Kesehatan24. Bidan Kesehatan25. Perawat Kesehatan26. Perawat Gigi Kesehatan27. Sanitarian Kesehatan28. Nutrisionis Kesehatan29. Penyuluh Kesehatan

Mayarakat (prokes) Kesehatan

30. Administrasi Kesehatan Kesehatan31. Asisten Apoteker Kesehatan32. Apoteker Kesehatan33. Pengawas Farmasi dan

Makanan Kesehatan

34. Epidemiolog Kesehatan Kesehatan35. Entomolog Kesehatan Kesehatan

36. Pranata LaboratoriumKesehatan Kesehatan

37. Perekam Medis Kesehatan38. Radiografer Kesehatan39. Teknik Elektromedis Kesehatan

40. Fisioterapis Kesehatan41. Terapis Wicara Kesehatan42. Okupasi Terapis Kesehatan

43. Ortosis Prostesis Kesehatan

44. Refraksionis Optisien Kesehatan

45. Teknisi Gigi Kesehatan

46. Teknisi Transfusi Darah Kesehatan

47. Fisikawan Medis Kesehatan48. Pembimbing Kesehatan Kerja Kesehatan49. Teknik Jalan dan Jembatan Arsitek, Insinyur

dan yangberkaitan

50. Teknik Pangairan Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan

51. Penata RuangArsitek, Insinyurdan yangberkaitan

52. Pembina Jasa KonstruksiArsitek, Insinyurdan yangberkaitan

53. Teknik Tata Bangunan danPerumahan

Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan

54. Teknik PenyehatanLingkungan

Arsitek, Insinyurdan yangberkaitan

55. Polisi Pamong Praja Penyidik danDetektif

56. Pekerja Sosial Ilmu Sosial danyang berkaitan

57. Penyuluh Sosial Ilmu Sosial danyang berkaitan

58. Instruktur PendidikanLainnya

59. Mediator Hubungan Industrial Hukum danPeradilan

60. Pengantar Kerja Ilmu Sosial danyang Berkaitan

61. Penggerak SwadayaMasyarakat

Ilmu Sosial danyang berkaitan

62. Analis Ketahanan Pangan Manajemen63. Pengendali Dampak

Lingkungan Ilmu Hayat

64. Pengawas Lingkungan Hidup Ilmu Hayat

65. Penguji Kendaraan BermotorPengawasKualitas danKeamanan

66. Pranata HubunganMasyarakat

Penerangan danSeni Budaya

67. Sandiman Penyidik danDetektif

68. StatistisiMatematik,Statistik, danyang berkaitan

69. Pranata Komputer Kekomputeran

70. Operator Transmisi SandiOperator Alat-alat Optik danElektronik

71. Adikara Siaran Operator Alat-alat optik danElektronik

72. Teknisi Siaran Teknisi Siaran

73. Andalan SiaranOperator Alat-alat optik danElektronik

74. Pengendali Frekuensi Radio Pengawaskualitas dankeamanan

75. Pamong Budaya Penerangan danSeni Budaya

76. Pelatih Olah Raga Pendidikanlainnya

77. Penyuluh Pertanian Ilmu Hayat78. Paramedik Veteriner Ilmu Hayat

79. Medik Veteriner Ilmu Hayat80. Pemeriksa Perlindungan

Varietas Tanaman Ilmu Hayat

81. Pengawas Benih Tanaman Ilmu Hayat

82. Pengawas Bibit Ternak Ilmu Hayat

83. Pegawas Mutu Hasil Pertanian Ilmu Hayat84. Pengawas Mutu Pakan Ilmu Hayat85. Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan Ilmu Hayat

86. Analis Pasar Hasil Pertanian

AsistenProfesional ygberhubungandenganKeuangan danPenjualan

87. Pengendali Hama danPenyakit Ikan Ilmu Hayat

88. Pengawas Perikanan(Penggabungan denganPengawas Benih Ikan)

Ilmu Hayat

89. Penyuluh Perikanan Ilmu Hayat

90. Analis Pasar Hasil Perikanan


91. Pengelola Ekosistem Laut danPesisir


92. Pengelola Kesehatan Ikan Ilmu Hayat93. Penyuluh Perindustrian dan

PerdaganganIlmu Sosial yangberkaitan

94. Asessor Manajemen MutuIndustri


95. Pengamat TeraPengawasKualitas danKeamanan

96. Pengawas KemetrologianPengawasKualitas danKeamanan

97. PeneraPengawasKualitas danKeamanan

98. Pranata LaboratoriumKemetrologian


99. ArsiparisArsiparis,Pustakawan danyang berkaitan

100. PustakawanArsiparis,Pustakawan danyang berkaitan

101. Rescuer PengawasKualitas danKeamanan

(3) Kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksudpada ayat (2) merupakan pedoman untuk menyusunformasi Jabatan Fungsional.

BAB IIIPENGANGKATAN PEJABAT FUNGSIONAL

Pasal 3

(1) Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan KerjaPerangkat Daerah dapat diangkat sebagai PejabatFungsional sesuai dengan Jenis dan KebutuhanJabatan Fungsional.

(2) Pegawai Negeri Sipil Daerah untuk dapat diangkatdalam Jabatan Fungsional harus memenuhi kualifikasisesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pengangkatan Jabatan Fungsional sebagaimanadimaksud pada ayat (1) didasarkan pada beban kerja,pembinaan karir pejabat fungsional dan kemampuankeuangan daerah.

(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dariJabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yangberlaku.

BAB IVANGKA KREDIT DAN TUNJANGAN JABATAN

Pasal 4

Penetapan dan perhitungan angka kredit bagi Pegawai NegeriSipil Daerah yang diangkat dalam jabatan fungsionaldilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemangku Jabatan Fungsional diberikan tunjangan jabatansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VKETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemangku Jabatan Fungsional yang telah diangkat sebelumditetapkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas,tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengandilakukan penataan Jabatan Fungsional berdasarkanPeraturan Bupati ini.

BAB VIKETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber DayaManusia paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkanPeraturan ini harus sudah melakukan Penataan JabatanFungsional sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan JabatanFungsional yang diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka KeputusanBupati Cirebon Nomor 061.1/ Kep. 69 -Org/2015 tentangJabatan Fungsional Tertentu di Lingkup PemerintahKabupaten Cirebon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannyadalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di SumberPada tanggal 24 Oktober 2017

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di SumberPada tanggal 7 November 2017SEKRETARIB DAERAH KABUPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 33, SERI 3.75

BERITA DAERAH KABDPATEN CIREBON

Documents