Berdayakan Aparat Desa/ Kelurahan untuk Sukseskan Mengubah ... fileKelas I-VI SD, kelas VII-IX SMP, dan kelas X-XII SMA/SMK. Pendekatan ini membuat implementasi Kurikulum 2013 terukur,

Mengubah Pola Pikir Guru

Mengubah pola pikir seseorang adalah bagian yang paling sulit dalam upaya meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Karena pola pikir adalah sebagian dari karakter seseorang yang memang kerap melekat sulit tergantikan.

Inilah yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan atau implementasi Kurikulum 2013. Mengubah pola pikir guru. Memang selain guru, ketersediaan buku teks, keberadaan kepala sekolah dan pengawas, menjadi salah satu penentu terhadap keberhasilan

implementasi kurikulum. Itulah sebabnya, kepala sekolah dan pengawas pun ikut dilakukan pelatihan, disamping buku yang juga disiapkan Pemerintah.

Tapi keraguan terhadap implementasi Kurikulum 2013 terjawab. Melalui hasil Sensus Kurikulum yang melibatkan sebanyak 76.735 responden di jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK, hasilnya positif. Jumlah itu terdiri atas, kepala sekolah (6.326), guru (42.507), siswa (6.326), orang tua (8.924), pengawas (6.326), dan komite sekolah (6.326). Bukan hanya itu, monitoring dari hasil pendampingan juga menunjukkan dampak positif.

Memang ada guru yang mengeluhkan mengenai penilaian hasil belajar. Tapi itu saya anggap sesuatu yang wajar terjadi, karena selama ini guru hanya memberi penilaian secara numerik yang berpatokan pada hasil-hasil ujian siswa. Sedangkan pada Kurikulum 2013, guru harus memberikan penilaian secara kualitatif atau deskriptif yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tentu sesuatu yang baru biasanya memang membingungkan untuk sementara waktu, dan itu manusiawi.

Oleh karena itulah, Kemdikbud memberi pelatihan kepada guru mengenai seluruh sistem yang berlaku pada Kurikulum 2013, termasuk di dalamnya mengenai sistem penilaian. Pelatihan, misalnya pada tahun ini, dimulai dengan pembekalan narasumber. Berikutnya narasumber melatih instruktur nasional dan kemudian instruktur nasional melatih guru sasaran.

Semua itu dilakukan dalam upaya mengubah pola pikir guru sekaligus memberi bekal pengetahuan guru dalam mengimplementasikan Kurikulum 2013. Kemdikbud merekrut sekitar 33.000 instruktur nasional, terdiri atas 14.707 untuk SD; SMP (10.107) SMA (5.352), dan SMK (2.940).

Melalui pelatihan, diharapkan pola pikir para guru bisa berubah sesuai dengan kurikulum baru, yakni menerapkan metode baru tematik integratif dalam mengajar, dan mengutamakan aktivitas siswa.Pelatihan guru ini tentu bertujuan untuk memperlancar implementasi Kurikulum 2013.

Implementasi Kurikulum 2013 dilakukan secara terbatas dan bertahap pada tahun pelajaran 2013/2014, yaitu kelas I dan kelas IV SD, kelas VII SMP, dan kelas X SMA/SMK. Pada tahun pelajaran 2014/2015, implementasinya diperluas kepada kelas II dan V SD, kelas VIII SMP, dan kelas XI SMA/SMK. Diharapkan pada tahun pelajaran 2015/2016, implementasi Kurikulum 2013 akan mencakup seluruh kelas. Kelas I-VI SD, kelas VII-IX SMP, dan kelas X-XII SMA/SMK.

Pendekatan ini membuat implementasi Kurikulum 2013 terukur, terkendali, dan rasional. Cara penerapan seperti itu membuka ruang bagi semua pihak untuk menyempurnakan implementasi Kurikulum 2013, baik dalam penyiapan buku, pelatihan guru, maupun sarana pendukung lainnya, sehingga menjamin implementasinya dilaksanakan secara tuntas dan berkelanjutan untuk seluruh kelas.

Khusus implementasi di tahun pelajaran 2014/2015 yang akan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, penekanan pelaksanaannya pada kerja sama pusat-daerah, pelatihan guru, pendampingan, pengadaan buku, dan monitoring dan evaluasi.

Saya ingin meingatkan kembali catatan yang diberikan oleh Wakil Presiden saat pembukaan kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 lalu. Waktu itu beliau sangat tegas menginstruksikan dan mengajak kepada seluruh kepala dinas untuk mempersiapkan dengan baik pelaksanaan Kurikulum 2013.

Kita haruslah menyadari, kurikulum merupakan salah satu faktor yang berkontribusi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, pengembangan Kurikulum 2013 harus didukung lebih lanjut oleh semua komponen dalam sistem pendidikan nasional.

Dua komponen penting yang mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya peningkatan mutu pendidikan adalah kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk ini, program pengembangan profesi secara berkelanjutan atau continuing professional development (CPD) harus terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Selain itu, kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan sering menjadi faktor yang mengganjal upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dengan pengembangan Kurikulum 2013 ini, mudah-mudahan dapat menjadi pintu masuk (entry point) yang akan memperlancar upaya peningkatan mutu pendidikan di tanahair. Pada akhirnya, peningkatan mutu pendidikan itu juga akan berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu bersaing di tingkat global. Semoga. (***)

2

Pelindung: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh; Wakil Menteri Bidang Pendidikan, Musliar Kasim; Wakil Menteri Bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti; Penasihat: Sekretaris Jenderal, Ainun Na’im; Pengarah: Sukemi; Penanggung Jawab: Ibnu

Hamad; Pemimpin Redaksi: Dian Srinursih; Dewan Redaksi: Hawignyo; Redaktur Pelaksana: Emi Salpiati; Staf Redaksi: Ratih Anbarini, Arifah, Seno Hartono, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Dina Ayu Mirta; Fotografer: Arif Budiman, Ridwan Maulana; Desain dan Artistik: Susilo Widji P., Yus Pajarudin; Sekretaris Redaksi: Tri Susilawati; Redaktur Eksekutif: Priyoko; Alamat Redaksi: Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat, Kemdikbud, Gedung C Lt.4, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, Telp 021-5711144 Pes. 2413, 021-5701088. Laman: www.kemdikbud.go.id

Desain Perwajahan & Tata letak: vien.adrian

Fotografer: Ratih PIH

Keterangan Foto:Suasana kegiatan belajar mengajar di kelas 1 SDN Rawamangun 12 Pagi, Jakarta. Sekolah ini telah menerapkan pola pembelajaran tematik terpadu Kurikulum 2013 sejak tahun pelajaran 2013/2014 yang lalu. Dalam satu kelas, guru mengajar 28 siswa.

Berdayakan Aparat Desa/Kelurahan untuk Sukseskan

SMA TerbukaWakijo, sebut saja begitu, tidak memiliki banyak pilihan

dalam menata masa depannya. Ia terpaksa memilih membantu orangtuanya mencari nafkah daripada melanjutkan sekolah. Ia menjadi buruh tani, sebagaimana ayah dan kakeknya.

Itulah sekelumit gambaran anak-anak di pedesaan. Memang tidak semua anak desa senasib Wakijo, tapi anak yang senasib dengannya jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Data yang dirilis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) cukup menjadi gambaran bahwa terdapat sekitar 1,2 juta lulusan SMP yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK atau sekolah sederajat.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Achmad Jazidie, dalam diskusi interaktif dengan media massa, di Jakarta, Senin (14/3), mengungkapkan bahwa rendahnya keikutsertaan lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah disebabkan sejumlah faktor, misalnya alasan ekonomi, geografis, waktu, sosial-budaya, dan drop out.

Rasanya faktor sama juga menjadi penyebab mengapa banyak siswa SD tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Kemdikbud, pemerintah daerah setempat, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. Mencari solusi atas permasalahan ini bukanlah pekerjaan mudah, karena kompleksitas persoalan dan telah terjadi begitu lama. Namun, hal itu bukan berarti kita lantas menyerah dengan keadaan. Segala ikhtiar harus dicoba untuk mengatasinya.

Untuk tingkat SMA misalnya, sekarang telah ditemukan solusinya melalui SMA Terbuka. Sebagaimana Universitas Terbuka yang telah lama eksis, SMA Terbuka ini juga berbasis internet. Ada tiga model layanan bantuan belajar bagi murid SMA Terbuka, yaitu dominan daring, dominan tatap muka, dan perpaduan seimbang antara daring dan tatap muka.

Melalui SMA Terbuka, diharapkan akan semakin banyak lulusan SMP yang meneruskan belajar ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Harapan lebih jauh adalah angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah pun meningkat, begitu pula APK pendidikan tinggi pada fase berikutnya. Hal ini berarti, penyediaan tenaga terampil pun akan meningkat pula.

Namun, untuk menyelesaikan permasalahan putus sekolah secara tuntas, kiranya tidaklah cukup hanya dengan menyediakan sarana dan prasarana SMA Terbuka. Kita harus menyadari, bahwa kompleksitas permasalahan putus sekolah (ekonomi, geografis, waktu, sosial-budaya, dan drop out) memerlukan penyelesaian yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, membutuhkan “banyak tangan” para pemangku kepentingan, karena pihak Kemdikbud akan kewalahan jika dibiarkan sendirian mengatasi persoalan ini.

Dibutuhkan pihak lain jika permasalahannya mengenai ekonomi dan sosial budaya misalnya. Ambilah contoh Wakijo, seperti kita gambarkan di atas, yang secara turun temurun hidup pas-pasan dari upah sebagai buruh tani. Siapa yang akan “merayu” atau membujuk dirinya dan orangtuanya, agar Wakijo bersedia dan diperbolehkan orangtuanya mengikuti pelajaran di SMA Terbuka?

Hal kecil seperti itulah yang mesti dipikirkan dari sekarang, sebelum SMA Terbuka benar-benar dilaksanakan. Kerja sama lintas kementerian sebaiknya dirintis dari sekarang, misalnya Kementerian Kesehatan-Kementerian Dalam Negeri. Kedua kementerian ini dapat bekerjasama mengenai pemberdayaan aparat desa/kelurahan untuk mendekati dan mendorong anak-anak putus sekolah mengikuti pembelajaran di SMA Terbuka. Bagaimana pun, aparat desa/kelurahan lebih mengenal anak-anak tersebut dibandingkan dengan kita. (*)

Mendikbud mengatakan, “Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas sumber daya manusia, sedangkan kualitas SDM sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan.”

Majulah terus pendidikan kita!

Pelatihan guru untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015 melibatkan sekitar 1,7 juta guru, termasuk pengawas dan kepala sekolah. Selamat berlatih, Bapak dan Ibu guru. Awal tahun pelajaran 2014/2015, Kemdikbud akan meluncurkan SMA Terbuka, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah.

Murid segera daftarkan diri ya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh meresmikan Gedung Serbaguna Grha Dewaruci, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS), Sabtu (22/3) di Surabaya, Jawa Timur. Gedung yang berdiri di atas lahan sekitar 7,5 hektar dan dibangun dalam kurun waktu empat tahun ini mengedapankan konsep ruang terbuka hijau sebagai aspek kenyamanan dan dapat menampung lebih dari 2.000 orang.

Mendikbud mengapresiasi upaya PPNS dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia di bidang kemaritiman, salah satunya melalui pembangunan gedung yang memiliki interior berbentuk ruang akomodasi kapal. Interior itu, menurut Direktur PPNS, Muhammad Mahfud, mencerminkan komitmen institusi terhadap pengembangan dunia maritim, khususnya teknologi perkapalan dan diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi seluruh generasi untuk dapat mengenal lebih dekat teknologi perkapalan di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikbud mengungkapkan, kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas

sumber daya manusia (SDM). Setidaknya ada tiga formula untuk mengembangkan kualitas SDM tersebut, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita sebuah negara. Ia menjelaskan, dari ketiga formula tersebut, pendidikan menjadi aspek yang mampu meningkatkan aspek kehidupan lainnya.

Ia menuturkan, hasil penelitian Bank Dunia dan UNESCO menunjukkan, pendidikan masuk

dalam berbagai aspek kehidupan, seperti hubungan antara pendidikan dan kesehatan, pendidikan dan pendapatan per kapita, serta pendidikan dan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan.

“Jadi, kalau pendidikannya baik, maka kesehatan akan meningkat, dan pendapatan per kapitanya pun akan meningkat. Dari situlah kita membuat program seperti Bidikmisi. Melalui pendidikan, kami ingin mengubah (tingkat)

kesehatan dan juga pendapatan per kapita (meningkat),” jelas Mendikbud.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, maka angka partisipasi kasar (APK) perlu ditingkatkan. APK pendidikan tinggi pada 2004 baru mencapai 17 persen. Itu artinya, penduduk

Indonesia kelompok usia 19-23 tahun yang mengikuti pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi hanya 17 persen. Sementara pada 2013, APK pendidikan tinggi naik menjadi 29,9 persen atau mendekati 30 persen. “Meski meningkat, namun masih ada sekitar 70 persen penduduk Indonesia usia 19-23 tahun yang belum kuliah,” tambah Mendikbud.

Maka, untuk mendorong peningkatan APK ini, Kemdikbud melakukan percepatan, sehingga semakin banyak lulusan sekolah menengah yang menikmati pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Upaya yang dilakukan, misalnya dengan meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, menambah infrastruktur pendidikan, menambah jumlah dosen, dan menambah fasilitas pendukung lainnya. “Jangan ada anak-anak yang memiliki kemampuan akademik memadai, tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi,” imbuhnya.

Kesan MendikbudDalam kesempatan yang sama,

Mendikbud menyebut bahwa para mahasiswa PPNS memiliki potensi dan energi yang luar biasa. “Tugas kita adalah melakukan konversi energi yang tersimpan dalam diri mahasiswa itu menjadi satu kekuatan. Kekuatan itulah yang bisa mengubah, mulai dari nasib dirinya sendiri, keluarga, dan bangsa. Saya yakin tidak lama lagi akan muncul tokoh-tokoh, termasuk di bidang rekayasa teknologi dari politeknik,” ujar Mendikbud.

Mantan Rektor Insitut Sepuluh Nopember Surabaya ini juga mengatakan, jika memperhatikan wajah-wajah mahasiswa PPNS, terlihat masa depan cerah. Apalagi PPNS telah menjalankan prinsip-prinsip keramahan sosial, karena tercatat ada sekitar 240 mahasiswa

Bidikmisi di politeknik ini. “Meskipun para mahasiswa Bidikmisi berasal dari keluarga yang terbatas dalam hal ekonomi, tetapi mereka punya masa depan yang baik,” ungkapnya.

Mendikbud menuturkan bahwa mahasiswa PPNS juga terlihat memiliki kompetensi sosial dan terbentuk keakraban di antara sesama mahasiswa untuk saling tolong menolong. “Itulah simbol dari mahasiswa yang memiliki

kompetensi sosial, kepekaan, dan kemampuan beradaptasi. Kalau hal ini bisa kita kelola dengan baik, maka PPNS dapat menjadi unggulan,” jelas Mendikbud.

Menurut Mendikbud, sekat-sekat diskriminatif dapat terhapus melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Setiap orang dapat menempuh pendidikan setinggi-tingginya, tanpa hambatan faktor ekonomi.

Ia berharap, PPNS yang saat ini sudah menyelenggarakan program Diploma IV dapat memaksimalkan SDM yang ada, sehingga mampu menyelenggarakan program Magister dan Doktor Terapan. Dengan demikian, semakin banyak SDM berkualitas tercipta dari politeknik itu. (Seno, Ratih)

3

Setidaknya ada tiga

formula untuk mengembangkan

kualitas SDM tersebut, yaitu

pendidikan, kesehatan, dan pendapatan per kapita sebuah

negara.

Kemajuan Bangsa Bergantung pada Kualitas SDM

Mendikbud Resmikan Gedung Serbaguna Grha Dewaruci

Kemajuan suatu bangsa bergantung pada kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kualitas SDM sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Tanpa pendidikan memadai, sebuah bangsa akan tetap berada di belakang.

Mahasiswa PPNS juga

terlihat memiliki kompetensi sosial

dan terbentuk keakraban di

antara sesama mahasiswa untuk

saling tolong menolong.

Foto: Ridwan PIH

Tantangan narasumber dalam menyampaikan pemahaman filosofi dan isi Kurikulum 2013 kepada instruktur nasional (IN) tidaklah mudah. Hal ini karena jumlah sekolah yang demikian banyak, ditambah cakupan wilayah yang luas, serta disparitas antar daerah yang satu dengan lainnya. Untuk SD saja misalnya, ada lebih dari 148.000 sekolah yang tersebar sangat luas hingga ke tingkat desa, bahkan dusun.

Walau demikian, janganlah menjadikan tantangan itu sebagai hambatan. “Tantangan ini justru harus menjadi kesempatan terbaik untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa,” ujar Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh, ketika menyampaikan arahan dalam kegiatan “Penyegaran Narasumber Kurikulum 2013 Jenjang SD” di Jakarta, Senin (10/3).

Penyegaran narasumber yang dimulai pada Senin itu menjadi agenda pertama rangkaian pelatihan guru. guna menyambut implementasi Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015.

Setelah seluruh narasumber mendapatkan penyegaran yang bertujuan untuk menyamakan pemahaman tentang konsep Kurikulum 2013 itu sendiri, mereka kemudian ditugaskan melatih instruktur nasional.

Kegiatan penyegaran ini diikuti oleh 171 orang yang khusus ditujukan bagi narasumber yang akan melatih instruktur nasional untuk kelas 1 dan 4 SD. Regional lainnya, yaitu Surabaya akan diikuti oleh 132 narasumber, dan di Makassar direncanakan diikuti oleh 54 narasumber.

Secara keseluruhan, jumlah narasumber yang akan mendapatkan penyegaran konsep Kurikulum 2013 berjumlah 2.230 orang dan berlangsung sepanjang Maret 2014. Usai menerima penyegaran, seluruh narasumber akan memberikan pelatihan Kurikulum 2013 kepada calon Instruktur Nasional (IN) yang akan diselenggarakan pada April 2014. Selanjutnya, IN akan melatih guru sasaran pada Mei 2014.

Pada kesempatan itu, Mendikbud mengungkapkan, sesuai dengan namanya, maka setidaknya ada dua hal yang perlu dimiliki seorang narasumber. Pertama, mampu memperluas dan memperdalam, mulai dari konsep sampai dengan operasional Kurikulum 2013, sehingga pemahaman konsep dari narasumber akan sama hingga ke deretan terakhir, yaitu guru sasaran (GS). Kedua, narasumber harus mampu memotivasi instruktur nasional (IN) dan guru sasaran agar dapat membuka dan memperluas wawasan, serta melakukan perubahan.

“Jangan sampai kemampuan narasumber lebih kecil dibandingkan instruktur nasionalnya, karena nanti akan terjadi defisit. Oleh karena itu, guru inti yang tahun lalu ada, tahun ini kita potong, karena disitu menjadi sumber defisit. Dari instruktur nasionalnya bagus, masuk ke guru inti tambah kempis, diberikan ke guru sasaran, tinggal anginnya saja, habis,” ujar Mendikbud yang disambut tawa peserta.

Lebih lanjut, ia mengutarakan perbedaan mendasar antara Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya. Dalam paparannya disebutkan, Kurikulum 2013 meneguhkan pendekatan keilmuan, untuk mendorong kreativitas. Mengapa? Karena, ke depan, zaman akan bertambah rumit mengingat jumlah penduduk semakin besar dan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih.

“Kerumitan itu bisa diselesaikan dengan kreativitas. Dari situlah, pertanyaannya, bagaimana kita mendidik anak-anak kita menjadi lebih kreatif.

Jawabannya, melalui scientific approach,” paparnya.Pendekatan keilmuan berarti membiasakan anak-anak untuk melakukan

observasi atau pengamatan, bertanya, eksperimen atau mencoba, presentasi, dan kolaborasi. Dalam membangkitkan kreativitas anak, guru jangan sampai terjebak pada fenomena superfisial (di permukaan), tetapi harus masuk hingga ke dalam.

Di akhir arahannya, Mendikbud kembali mengingatkan kepada narasumber untuk secara pasti meyakini Kurikulum 2013 sebagai kurikulum yang tepat diberikan kepada peserta didik. Jika keraguan terhadap kurikulum ini masih ada dalam diri narasumber, dapat dipastikan penyampaian materi kepada instruktur nasional juga tidak akan berjalan optimal. “Yakinlah apa yang kita lakukan ini benar, Insya Allah,” imbuhnya.

Komentar Masyarakat Ia menilai, berbagai komentar maupun pendapat masyarakat tentang

pelaksanaan Kurikulum 2013 berarti menunjukkan perhatian dan rasa memiliki terhadap kurikulum itu sendiri. Setidaknya ada sembilan pendapat negatif berkembang di masyarakat yang berhasil dihimpun Kemdikbud dari berbagai media massa maupun berkomunikasi langsung dengan kelompok-kelompok tertentu. Salah satu komentar tersebut adalah bahwa Kurikulum 2013 tidak didahului dengan riset yang mendalam dan terkesan tergesa-gesa.

Mendikbud mengatakan, riset dilakukan untuk mengetahui apa, mengapa, dan bagaimana tentang objek tertentu. Namun, jika objek tersebut sudah diketahui dan jelas persoalannya, apakah masih perlu dilakukan riset?

Ia mengibaratkan, jika seseorang telah diketahui haus, lalu diberi minum, kemudian hilang hausnya, apakah masih perlu dilakukan riset? “Tidak perlu, justru tahapan selanjutnya adalah design dan development atau perancangan dan pengembangannya,” ujarnya.

Riset memiliki makna besar jika tingkat clarity atau kejelasannya kecil. Semakin rendah faktor clarity itu, maka riset semakin dibutuhkan. Oleh karena itu, pernyataan yang menyebut Kurikulum 2013 tanpa riset yang mendalam, terlalu mengada-ada. “Hasil TIMSS dan PISA menunjukkan bahwa kemampuan anak-anak kita hanya mampu hingga level 1. Ini sudah jelas. Jadi untuk apa riset lagi?” tanyanya.

Pendapat masyarakat lainnya yang dibahas Mendikbud dalam kegiatan tersebut adalah ada anggapan bahwa Kurikulum 2013 tidak melibatkan guru dalam pengembangannya. Ia menjelaskan, perlunya membedakan antara ‘saya’ dan guru yang jumlahnya sangat banyak. Ketika ‘saya’ yang berprofesi sebagai guru tidak ikut serta dalam pembahasan pengembangan Kurikulum 2013, bukan berarti guru tidak dilibatkan. “Guru itu kan jumlahnya banyak,” ujarnya, mengingatkan.

Namun, seiring berjalannya waktu, kini masyarakat sudah tidak lagi meragukan kurikulumnya, tetapi mempertanyakan, bagaimana kurikulum ini bisa diterapkan dengan baik? Menjawab keraguan tersebut, ada dua pendekatan yang bisa dilakukan. Di samping ikut dalam wilayah diskursus atau pernyataannya, tetapi juga harus masuk dalam pembuktian riilnya.

Hal lain yang diragukan adalah kemampuan guru dalam penilaian peserta didik. Menurut Mendikbud, wajar jika guru kesulitan dalam menilai dengan pola yang berbeda, dari kuantitatif-numerik menjadi kualitatif-deskriptif. “Wajar jika bingung, tetapi lama kelamaan Insya Allah bisa,” katanya.

Mendikbud mengharapkan, narasumber memiliki pemahaman terhadap filosofi dan isi Kurikulum 2013, serta mampu mentransfer pemahaman tersebut kepada instruktur nasional yang nanti akan mereka latih. Maka, narasumber diminta juga untuk mengetahui sampai persoalan teknis sehingga apabila ditanya, mereka memiliki informasi mengenai hal yang ditanya itu. (Ratih)

Narasumber Harus Mampu Motivasi IN dan GS

Tidak ada yang mudah untuk melakukan suatu pekerjaan baru, apalagi hal itu dilakukan secara masif. Begitu pula dengan implementasi Kurikulum 2013, harus disertai kerja keras, komitmen tinggi, dan tekad pantang menyerah.

Pelatihan Guru Kurikulum 2013

Perubahan revolusioner yang ada pada Kurikulum 2013 menuntut guru untuk bekerja secara konsisten, sehingga peran kepala sekolah sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat, kepala sekolah menjadi orang pertama yang harus mengawal pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah yang dipimpinnya.

Menyadari posisinya sedemikian penting, narasumber harus mampu meyakinkan kepala sekolah hingga memahami segala aspek dalam Kurikulum 2013. Pemahaman mendalam ini diperlukan agar kepala sekolah dapat menciptakan iklim sekolah yang baik, sehingga

guru bersemangat dalam mengajarkan kurikulum baru tersebut. Maka, kepala sekolah perlu melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) untuk melihat seberapa baik kualitas sekolah tersebut dalam menjalankan Kurikulum 2013. Jika ada sekolah yang masih berada di bawah standar minimal, hal itu tidak boleh dibiarkan dan harus segera diperbaiki.

“Bagaimana supaya kita bisa mengawal

perjalanan kurikulum ini? Tentu langkah pertama, harus menguasai seluruh proses implementasi kurikulum ini. Itu pun tidak cukup bagi kepala sekolah, karena ia harus menjadi pemimpin perubahan itu,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Syawal Gultom, dalam kegiatan penyegaran narasumber bagi kepala sekolah, Selasa (11/3) di Surabaya, Jawa Timur.

Ia menginformasikan, pelatihan guru untuk pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2014/2015 ini melibatkan sekitar 1,7 juta guru, termasuk di dalamnya pengawas dan kepala sekolah. Sebanyak 1,4 juta dana pelatihan guru ini dianggarkan melalui DIPA Kemdikbud. Sementara pembiayaan bagi 300.000 guru lainnya diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Pelatihan itu mutlak diperlukan, karena terdapat perubahan yang cukup revolusioner dalam Kurikulum 2013. Perubahan dalam Kurikulum 2013 meliputi isi, proses, dan penilaian. Guru harus menilai tiga unsur dalam diri siswa, mulai dari penilaian sikap, keterampilan, hingga pengetahuan. Hal ini menuntut guru mengubah pola pembelajaran yang selama ini dilakukan.

Oleh karena itu, seorang narasumber yang kelak akan memberikan pelatihan bagi guru, pengawas, dan kepala sekolah, harus memahami dengan baik konstruksi kurikulum ini. “Cara

mengawal kurikulum ini amat tergantung pada penguasaan narasumber,” kata Syawal.

Konstruksi Kurikulum

Konstruksi kurikulum ada pada pasal 3 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dilakukan agar potensi peserta didik berkembang. Potensi yang berkembang ini diperlukan agar menghasilkan manusia Indonesia yang bertanggung jawab.

“Bagaimana caranya? Pertama, perlunya ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, berakhlak mulia. Ketiga, sehat pikiran dan hati, serta keempat, harus berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Pendidikan mencakup keempat hal itu. Kalau tidak, bukan sekolah namanya,” jelasnya.

Ia menyebut, pada tingkat dasar, sekolah tidak perlu terlalu terburu-buru mengajarkan pelajaran kepada peserta didik. Untuk itulah pada tingkat sekolah dasar, pola pembelajaran Kurikulum 2013 menerapkan konsep tematik terpadu. Artinya, pelajaran kepada siswa tidak lagi dibedakan berdasarkan mata pelajaran, seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, dan lainnya.

“Sebaliknya, anak SD yang belum bisa membaca pun diajak untuk mengamati, kemudian diminta untuk bertanya dan menyampaikan apa yang diamatinya itu. Nah, guru yang baik, menurut Einstain adalah guru yang mampu membangkitkan pertanyaan muridnya. Inilah yang disebut revolusioner itu,” jelas Syawal.

Di sekolah dasar, siswa diajak menikmati masa-masa sekolah. Lewat tema “Diriku”, siswa akan mengenalkan diri, mengenal teman-teman, dan lingkungannya dengan cara yang menyenangkan. Sebelumnya guru akan memberikan contoh cara mengenalkan diri di hadapan peserta didik dan mereka diminta untuk melakukan hal yang sama.

“Dalam buku guru dijelaskan bagaimana

seharusnya guru memberi pengajaran Kurikulum 2013 kepada siswanya. Misalnya, dalam buku guru disebutkan, ‘guru menunjukkan cara berkenalan seperti yang dilakukan Edo dan Siti di halaman 3’. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini yang perlu diawasi oleh kepala sekolah, apakah jalan atau tidak. Awalnya guru mungkin kesulitan karena belum terbiasa, tapi lama kelamaan, saya yakin, guru akan terbiasa menjalankan ini,” imbuh Syawal.

Pada masa-masa inilah, siswa dilatih kreativitasnya, ketajaman berpikirnya, berbicara santun, menghormati orang yang lebih tua, bersikap bersih dengan selalu merawat tubuh, memilih makanan yang sehat, serta mampu melakukan perhitungan-perhitungan. Pekerjaan rumah juga biasanya tidak dibuat untuk membebani anak, tetapi memotivasi anak.

Rindu SekolahIa menilai, konsep belajar

yang menyenangkan seperti pada Kurikulum 2013 sudah diterapkan pada sekolah-sekolah elite dengan biaya mahal. Hanya saja konsep pembelajaran itu tidak disebut Kurikulum 2013.

“Bukan hal baru (Kurikulum 2013). Sekarang semua sekolah boleh menggunakan Kurikulum 2013 dan akan berlaku di seluruh Indonesia. Jadi, ini

bukan barang mahal lagi,” tambahnya.Suasana sekolah yang menyenangkan,

membuat anak-anak akan merasa betah berlama-lama di sekolah. Bahkan, setiap menjelang akhir pekan, siswa akan merasa sedih karena harus berpisah dari guru dan suasana sekolah seperti itu. “Begitu hebatnya guru bisa membuat anak didiknya menjadi rindu sekolah. Guru yang baik itu adalah guru yang punya pengikut. Berarti dia berhasil masuk ke hati muridnya,” tandas Syawal. (Ratih)

Kepala sekolah memegang peran penting dalam menyukseskan implementasi Kurikulum 2013 yang pada tahun pelajaran baru mendatang diterapkan secara lebih luas dan merata. Fungsi pengawasan di lingkup sekolah harus diterapkan secara efektif, agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kepala Sekolah Harus Kawal Pelaksanaan Kurikulum 2013

Suasana sekolah yang menyenangkan, membuat anak-anak akan merasa betah berlama-lama di sekolah.

Perubahan dalam Kurikulum 2013 meliputi isi, proses, dan penilaian. Guru harus menilai tiga unsur dalam diri siswa, mulai dari penilaian sikap, keterampilan, hingga pengetahuan.

Foto: Arif PIH

Dukungan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi, hingga kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan pelatihan guru yang jumlahnya tidak sedikit. Apalagi, jumlah guru sasaran ternyata lebih banyak dibandingkan kuota diklat yang tersedia. Pemerintah daerah berkomitmen mendukung Kurikulum 2013, salah satunya lewat penyediaan anggaran dana sharing untuk pelatihan guru.

Demikian salah satu rekomendasi peserta Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 yang tergabung dalam Komisi III. Dalam RNPK yang diselenggarakan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada 5-7 Maret itu, Komisi III fokus mengupas tentang pelatihan guru terkait implementasi Kurikulum 2013.

RNPK 2014 dihadiri para pemangku kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan dari seluruh Indonesia. Dalam kegiatan itu, seluruh peserta ikut mendiskusikan sejumlah persoalan sekaligus menyusun rekomendasi dan solusi yang dapat dilakukan. Dua komisi, di antaranya komisi III, secara khusus membahas mengenai persiapan implementasi Kurikulum 2013.

Rekomendasi Komisi III tersebut dibacakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Syamsulrizal, di hadapan para peserta RNPK 2014, Jumat (7/3), di Jakarta. Hasil diskusi yang telah dibacakan, kemudian diserahkan kepada Wakil Menteri bidang Pendidikan, Musliar Kasim, dan Wakil Menteri bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.

Lebih lanjut Syamsul menuturkan, imbauan dari Kemdikbud kepada pemerintah daerah diperlukan agar kepala daerah tersebut membuat peraturan bupati/walikota untuk pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 secara

menyeluruh. “Ini dilakukan agar pelaksanaan Kurikulum 2013 berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Untuk itu, dalam rekomendasi yang dibacakannya, Syamsul menyebut perlunya Kemdikbud menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, wali kota, dan bupati. Surat edaran itu untuk menegaskan bahwa Kurikulum 2013 adalah program prioritas yang harus segera dituntaskan, sehingga pemerintah daerah dapat mengalihkan dana pada APBD untuk pelatihan guru. “Perlu komitmen pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran, agar semua guru bisa mengikuti diklat,” kata Syamsul.

Ia juga menyebut bahwa potensi masalah yang mungkin timbul dalam alur pelatihan adalah reduksi penerimaan materi pembelajaran Kurikulum 2013. “Dengan sistem training of trainer, biasanya terjadi reduksi dari narasumber hingga ke guru sasaran. Oleh karena itu perlu ditetapkan kompetensi akhir yang diharapkan bagi guru sasaran,” tuturnya.

Sedangkan mengenai lokasi penyelenggaraan pelatihan guru di sekolah dasar (SD) dinilai Syamsul tidak representative, karena fasilitas bangku dan meja di SD terlalu kecil untuk guru. “Lebih baik dilakukan di SMP atau SMA saat liburan sekolah berlangsung,” katanya, ketika membacakan solusi pemecahan masalah.

Pemberdayaan lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) pasca-pelatihan juga sangat diharapkan, mengingat selama ini lembaga tersebut dinilai belum berperan aktif. LPTK seharusnya dapat menjadi tempat konsultasi untuk implementasi Kurikulum 2013 ini, serta dapat dijadikan sebagai academic staff development (ASD).

Perkumpulan-perkumpulan guru, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), dan sejenisnya, dapat pula dijadikan sebagai wadah untuk penguatan implementasi Kurikulum 2013. “Kita harapkan pula setiap kabupaten/kota membuat sekolah rujukan dalam implementasi Kurikulum 2013,” tambahnya.

Di akhir penyampaian hasil diskusi, ia mengatakan bahwa semua institusi pendidikan semangat melaksanakan pelatihan Kurikulum 2013. Namun, hal tersebut perlu dukungan kebijakan dan komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan maupun penyiapan dana. Koordinasi yang baik juga harus ditingkatkan antara dinas pendidikan, LPMP, dan P4TK terkait dengan verifikasi, validasi peserta, dan pelaksanaan pelatihan. “Semua pihak harus mempunyai komitmen dalam menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013,” tandas Syamsul. (Ratih)

Kurikulum 2013, Program Nasional dengan Dukungan Pemerintah Daerah

Rekomendasi RNPK 2014

Tim Perumus Sepakat, Sekolah Wajib Beli Buku dari Penyedia Terpilih

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 2014 melahirkan banyak rekomendasi. Berbagai rekomendasi itu menjadi bahan pertimbangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menentukan kebijakan atau keputusan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan nasional.

Foto: Arif PIH

Tim perumus komisi II Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014 menyetujui untuk membentuk aturan yang mewajibkan sekolah membeli buku kepada penyedia terpilih. Implementasinya, pemerintah akan berperan untuk menyusun Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang cara pembelian buku melalui e-katalog. Kemudian, pihak pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota akan bersama-sama untuk menyosialisasikan.

Hal tersebut disampaikan dalam penyampaikan hasil sidang komisi dalam kegiatan RNPK 2014 yang berlangsung awal Maret 2014 lalu. Komisi yang membahas mengenai buku Kurikulum 2013 ini juga merekomendasikan pembuatan petunjuk teknis (juknis) dan bimbingan teknis (bimtek) pengadaan buku dengan metode e-katalog. Hal ini diperlukan untuk memandu pelaksanaannya di kabupaten/kota. Sejauh ini, kabupaten/kota dan sekolah belum berpengalaman dalam melakukan pembelian buku melalui e-katalog.

Menindaklanjuti rekomendasi itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) bersama dengan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, bekerja sama dalam penyusunan dan pendistribusian juknis dan bimtek tersebut.

Selain itu, kualitas buku yang dibeli sekolah harus dipastikan sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan. Untuk persoalan ini, pemerintah sendiri yang akan menyusun spesifikasi teknis buku pegangan siswa.

Nantinya, pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kabupaten/kota akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai hal ini. Tim merinci bahwa pemerintah provinsi akan bertugas untuk mengendalikan atau memonitoring kualitas buku yang ada. Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota akan membentuk tim pengontrol kualitas buku di daerah.

Sementara itu, bagi sekolah di daerah terpencil, sidang komisi II pun memaparkan adanya kesulitan bagi sekolah tersebut untuk mendapat buku tepat waktu.

Pada permasalahan ini, tim mengusulkan untuk memberikan tenggat waktu yang lebih longgar bagi daerah-daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan aturan khusus bagi daerah terpencil yang akan dibuat oleh pemerintah pusat. Pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota akan memfasilitasi proses pendistrusian buku. (Gloria)

Pemda Dukung Dana Pelatihan Kurikulum 2013Tidak lama lagi pelaksanaan Kurikulum 2013 tahun pelajaran 2014/2015 akan segera diterapkan pada seluruh sekolah di Indonesia. Pelatihan guru menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi Kurikulum 2013 ini. Lebih dari 1,7 juta guru (termasuk pengawas dan kepala sekolah) menerima pelatihan ini yang diharapkan saat pelaksanaannya di kelas kelak tidak menemui kendala berarti. Kini Kurikulum 2013 mendapat perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak. Pemerintah daerah ikut menganggarkan dana untuk pelatihan Kurikulum 2013.

Pemda Bertekad Sukseskan Pelatihan Guru

Pelatihan guru untuk Kurikulum 2013 telah dimulai. Proses ini diawali dengan penyegaran narasumber, kemudian berlanjut dengan pelatihan calon instruktur nasional (IN) dan terakhir pelatihan guru sasaran. Guru yang dilatih lebih dari 1,7 juta orang. Sebanyak 1,4 juta guru dilatih menggunakan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Sementara sisanya, sebanyak 300.000 guru, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah (pemda). Bagaimana pemda membagi kebutuhan anggaran ini? Tabloid Asah Asuh mewawancarai beberapa kepala dinas pendidikan kabupaten/kota melalui telepon, Jumat (28/3). Berikut cuplikannya.

Anas M. AdamKepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh

Secara umum, kami telah siap menyambut pelaksanaan Kurikulum 2013 tahun ini. Untuk pembiayaan pelatihan guru, sesuai dengan arahan dari menteri beberapa waktu lalu, pendanaan tidak semuanya ditanggung oleh APBN, tetapi berbagi dengan APBD. Sebenarnya dana APBD pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh sudah disahkan, sehingga tidak dapat menganggarkan untuk kebutuhan kurikulum ini. Beruntung APBD Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus dan dapat membagi kebutuhan anggaran pelatihan dengan pemerintah pusat.

Pembagian itu adalah dana pada APBN digunakan sepenuhnya oleh LPMP provinsi untuk melatih guru-guru SD, sementara dana APBD Provinsi Aceh dialokasikan untuk melatih guru tingkat SMP dan SMA/SMK. Jadi, untuk pendanaan pelatihan ini tidak ada masalah sama sekali.

Kami sangat optimis implementasi Kurikulum 2013 tahun ini akan lebih baik, karena tahun lalu sudah ada 41 SD, 47 SMP, dan lebih dari 20 SMA/SMK yang menjadi sekolah percontohan. Pada awal-awal pelaksanaan Kurikulum 2013 tahun lalu memang ditemui kendala, karena pola pengajarannya yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Guru perlu beradaptasi dengan perubahan ini, namun seiring berjalannya waktu, mereka dapat menyesuaikan diri.

Agar hal sama tidak terjadi lagi, pelatihan dan pendampingan perlu dilakukan lebih intensif lagi sehingga guru lebih mampu mengajar dengan pola Kurikulum 2013. Pendampingan juga harus terus berjalan sepanjang tahun, sampai guru benar-benar mandiri untuk bisa melakukan pengajaran Kurikulum 2013.

Kami akui, peran kepala sekolah penting dalam mengawal pelaksanaan Kurikulum 2013 agar berjalan dengan baik. Jika pelatihan bagi guru cukup dalam waktu lima hari, maka kepala sekolah harus lebih dari itu, dirancang 7 hari. Kami pikir perlu membekali kepala sekolah sebaik-baiknya.

IsmailKepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan

Tahun ini menjadi tahun pertama bagi kabupaten kami melaksanakan Kurikulum 2013. Ada 170 SD, 29 SMP, 19 SMA, dan 3 SMK yang akan menerapkan Kurikulum 2013 di tahun pelajaran 2014/2015. Persiapan yang telah kami lakukan di antaranya sosialisasi kepada seluruh guru, pengawas, dan kepala sekolah. Jadwal pelatihan bagi guru, pengawas, dan kepala sekolah, sudah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Sulawesi Selatan,

sehingga dipastikan semua guru, pengawas, dan kepala sekolah akan menerima pelatihan Kurikulum 2013 ini.

Belum lama ini LPMP provinsi menggelar pelatihan bagi pengawas sekolah. Ada sekitar 30 orang yang mengikuti pelatihan ini. Usai mengikuti pelatihan, mereka diminta untuk mengumpulkan semua kepala sekolah yang berada di bawah pengawasannya untuk diberikan pemahaman tentang Kurikulum 2013 dan pola pengajarannya.

Pelatihan guru ini memang didanai langsung oleh LPMP provinsi, namun kami juga tetap akan menganggarkan kegiatan pelatihan di luar yang didanai oleh pihak LPMP. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013.

Karena ini merupakan tahun pertama bagi kami, tukar pengalaman dengan daerah lain yang sudah menyelenggarakan sangat dibutuhkan. Beberapa waktu lalu, sekolah yang memiliki dana lebih mengundang narasumber dari Kota Makassar untuk menyampaikan pengalamannya dalam menerapkan Kurikulum 2013 di sekolah. Guru-guru sekitar juga diajak mengikuti kegiatan ini.

Kurikulum 2013 telah menjadi program nasional yang harus dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu mendukung kebijakan ini, sehingga dapat berjalan lancar. Alhamdulillah, guru-guru di sini dapat menerima dengan baik Kurikulum 2013 dan mereka antusias setelah mendengar langsung penjelasan tentang kurikulum baru ini. Mereka semakin paham bahwa perkembangan zaman yang berubah tentu menuntut perubahan kurikulum juga.

Kami berharap, pelaksanaan Kurikulum 2013 di daerah kami dapat berjalan sesuai dengan tuntutan kurikulum itu sendiri. Guru juga dapat bertanggung jawab dalam tugasnya masing-masing, mengajarkan peserta didik dengan pola Kurikulum 2013. Kami juga berharap Kurikulum 2013 dapat meningkatkan profesionalisme guru.

Hilaria YusnariKepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat

Pelatihan bagi instruktur nasional di kabupaten kami dilakukan pada 4-8 April 2014. Setelah itu,pelatihan dilanjutkan untuk guru sasaran, yang dilaksanakan setelah ujian nasional. Anggaran untuk pelatihan ini dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten. Pembagiannya, 70 persen oleh LPMP yang didanai dari APBN, dan 30 persen oleh kabupaten yang didanai dari APBD.

Kami memiliki 112 SD, 43 SMP, dan 17 SMA/SMK. Seluruhnya akan menerima pembelajaran dengan pola Kurikulum 2013. Meskipun tahun lalu kabupaten kami tidak termasuk dalam kabupaten piloting, namun kami sudah mengikutkan 48 orang dalam pelatihan yang diselenggarakan kabupaten lain yang ditunjuk melaksanakan Kurikulum 2013 tahun lalu. Setidaknya pelatihan tersebut menjadi informasi awal bagi ke-48 guru-guru kami itu.

Hal paling pokok dalam pelatihan Kurikulum 2013 adalah mengubah pola pikir guru tentang penggunaan pola pengajaran yang lama. Pada umumnya, mereka menyambut baik kurikulum ini, karena ada beberapa hal yang justru meringankan. Misalnya, mereka tidak perlu lagi menyusun silabus dan terbantu dalam menyusun Rencana Penyusunan Pembelajaran (RPP) dari buku pegangan guru dan siswa.

Tentu kami berharap pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat dilakukan dengan serius oleh semua unsur pendidikan, karena sifatnya wajib. Untuk menyukseskan kebijakan ini, kami sudah sangat siap, baik dari segi pendanaan, maupun SDM yang akan mengikuti pelatihan. Data berupa nama-nama guru (Ratih)

Foto-foto: Dok. Pribadi

Dalam satu kelas, pelatihan untuk calon instruktur nasional dipandu oleh dua narasumber nasional dan dua panitia dari LPMP. Sebelum pelatihan dimulai, seorang narasumber terlebih dahulu menampilkan hasil pelatihan yang diperolehnya di tingkat nasional.

“Hal ini dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang Kurikulum 2013, supaya instruktur nasional dapat menyampaikan hal yang sama kepada guru sasaran, sehingga gaung, alur, serta penyampaiannya sama,” ujar Kepala LPMP Provinsi Sumatera Utara, Bambang Winarji, kepada Asah Asuh.

Dalam pelatihan instruktur nasional ini, pihaknya juga telah mengatur model pelatihan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam rapat koordinasi yang digelar di tingkat provinsi, seluruh pihak berkomitmen menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013 ini.

Pelatihan bagi instruktur nasional di Provinsi Sumatera Utara sendiri melibatkan sekitar 858 orang untuk instruktur nasional tingkat sekolah dasar, dan 772 orang untuk tingkat SMP/SMA/SMK. Pelatihan dilaksanakan sepanjang April hingga awal Mei 2014.

Bambang menjelaskan, anggaran pelatihan bagi instruktur nasional dan guru sasaran di wilayahnya dibagi antara LPMP melalui APBN Kemdikbud dan pemerintah daerah melalui APBD provinsi. Sebesar 30

persen atau sekitar Rp 30 miliar anggaran pelatihan disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Sementara itu dukungan anggaran dari pemerintah kabupaten/kota disesuaikan dengan kemampuan masing-masing daerah. Dana tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan kegiatan lain yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013. “Contohnya, salah satu SD di Kabupaten Deli Serdang, kelas 1-nya punya empat rombongan belajar, sementara kuota yang disediakan oleh LPMP hanya untuk 1 orang. Maka guru yang belum mendapatkan pelatihan didanai dari anggaran kabupaten/kota ini,” jelas Bambang.

Pihaknya berharap, pelatihan tahun ini dapat berjalan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Ini mengingat manajemen pelaksanaan pelatihan dibuat lebih terencana serta narasumber nasional direkrut dan dilatih dengan baik. “Mereka juga memiliki persyaratan yang lebih baik. Penilaian dalam pelatihan juga dilakukan dengan lebih ketat. Bahkan narasumber nasional yang hanya mendapat nilai “cukup”, tidak boleh melatih instruktur nasional,” ujarnya.

Nilai Bagus Sementara itu, Kepala LPMP

Provinsi Jawa Barat, Totoh Santoso, menyebut, pihaknya melatih sekitar 1.350 calon instruktur nasional yang disiapkan untuk melatih guru sasaran

pada pertengahan Mei mendatang. Ia menargetkan ada sekitar 900-an calon instruktur nasional yang lolos untuk direkomendasikan sebagai pelatih guru sasaran. Untuk lolos, mereka harus memiliki nilai di atas 75 di akhir masa pelatihan.

“Dengan guru sasaran yang berjumlah 64.250-an orang, target minimal 900 instruktur nasional dinilai mencukupi, dengan catatan mereka akan melatih sebanyak empat kali pelatihan,” ujar Totoh.

Kegiatan pelatihan yang diselenggarakan LPMP Jawa Barat turut melibatkan pemerintah daerah, baik dalam hal dukungan sharing dana pelatihan, juga penyediaan tempat penyelenggaraan pelatihan. “Pemerintah daerah menunjuk lokasi pelatihan yang dianggap representatif,” tambahnya. Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan petugas yang menangani kebutuhan pembaruan data ke sistem komputer Kemdikbud tentang hasil pre-test, test, dan post-test peserta pelatihan.

Ia menambahkan, model pelatihan dilakukan dengan memperbanyak diskusi dan praktik. Instruktur nasional juga ditekankan untuk lebih banyak bertanya dan mendiskusikan model pembelajaran yang cocok diterapkan.

Dengan cara itu, diharapkan banyak pengetahuan dapat diperoleh, selain menemukan metode cara mengajar, dan memperagakannya di depan kelas. “Kalau ini tidak dipahami, khawatir mereka tidak bisa menyampaikan hal-hal penting dalam

pola pembelajaran Kurikulum 2013 kepada guru sasaran,” katanya.

Untuk mendukung berjalannya pelatihan dengan baik, pihaknya memasang kamera pengawas pada setiap kelas yang dapat dipantau langsung oleh unsur pimpinan di LPMP Jawa Barat. “Kami bisa melakukan evaluasi. Jika ditemukan pelatihan yang kurang bagus, kami bisa memanggil dan mengevaluasi,” tambah Totoh.

LPMP Jawa Barat menyelenggarakan tujuh angkatan pelatihan instruktur nasional. Angkatan pertama dimulai pada 1 hingga 7 April 2014 sebanyak empat kelas, masing-masing berjumlah 40 orang, sehingga total 160 orang.

Totoh yakin pelatihan tahun ini akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya, karena waktu yang tersisa sebelum tahun pelajaran 2014/2015 dimulai masih cukup lama. Usai menerima pelatihan, instruktur nasional diberikan kesempatan untuk mengendapkan materi pelatihan yang telah diperoleh, sehingga mereka memiliki waktu untuk menganalisis dan mempersiapkan diri melatih guru sasaran. “Kami harapkan instruktur nasional lebih matang dalam menyampaikan materi pelatihan kepada guru sasaran,” tambahnya.

Pihaknya juga berharap, pelatihan tahun ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada gangguan dalam implementasi Kurikulum 2013 di lapangan. Ia meyakini, Kurikulum 2013 menjadi salah satu cara dalam penyiapan generasi emas mendatang yang lebih baik. “Kita bekerja optimal menyukseskan pelaksanaan Kurikulum 2013. Kunci keberhasilan pelaksanaan kurikulum ada di LPMP, karena LPMP menyiapkan instruktur nasional yang sesuai dengan kebutuhan Kurikulum 2013,” tandas Totoh. (Ratih)

Daerah Ikut Sokong Dana Pelatihan

Usai melaksanakan acara penyegaran narasumber, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menggelar pelatihan bagi calon instruktur nasional dan dilanjutkan dengan pelatihan untuk guru sasaran, April-Mei 2014. Berbagai persiapan telah dilakukan, seperti mengundang narasumber nasional yang telah mengikuti penyegaran di tiga regional: Jakarta, Surabaya, dan Makassar, serta menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelatihan.

LPMP Latih Calon Instruktur Nasional dan Guru Sasaran

Foto: Istimewa

Suasana pembukaan pelatihan calon instruktur nasional (IN) di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sulawesi Tenggara, Rabu (2/4). Pelatihan calon IN bagi guru, pengawas, dan kepala sekolah ini diikuti 198 peserta dari 12 kabupaten/kota dan digelar hingga Sabtu (5/4).

Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 pada tahun ini, guru sasaran yang meraih nilai post test baik saat pelatihan akan menjadi tenaga pendamping selama proses pembelajaran di sekolah. Guru pendamping ini akan menjadi pembimbing guru kelas dan guru mata pelajaran saat mereka memberikan pembelajaran Kurikulum 2013 kepada peserta didik.

“Berbeda dengan tahun sebelumnya. Tahun ini semua guru kita latih, kemudian mereka yang mendapat nilai post test bagus, akan kita jadikan guru inti. Guru inti ini akan berperan sebagai tenaga pendamping,” ujar Wakil Menteri bidang Pendidikan, Musliar Kasim, saat memberikan paparan dalam Press Workshop yang berlangsung di Universitas Terbuka (UT), Tangerang Selatan, pertengahan Januari silam.

Sebelum memberi pendampingan, guru-guru peraih nilai post test baik akan diikutsertakan dalam pelatihan lagi, sehingga diharapkan pada saat memberi pendampingan, mereka mengerti apa yang harus dilakukan. “Target kita agar proses pembelajaran Kurikulum 2013 menjadi sempurna,” katanya.

Ia mengungkapkan, hasil monitoring dan evaluasi terhadap guru inti tahun lalu menunjukkan bahwa guru inti yang dipilih berdasarkan prestasi yang telah dimiliki

sebelumnya ternyata tidak dapat memberikan pelatihan kepada guru sasaran seperti yang diharapkan. Mereka ini akan dilatih kembali dan jika memiliki nilai post test yang baik, akan ditarik menjadi tenaga pendamping.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan pembelajaran dengan pola Kurikulum 2013 secara menyeluruh pada tahun pelajaran 2014/2015 tinggal beberapa bulan lagi. Periode Maret-Mei menjadi rangkaian pelatihan bagi guru, pengawas, dan kepala sekolah. Sedikitnya sebanyak 1,7 juta guru menerima pelatihan Kurikulum 2013 yang tahun ini akan diterapkan pada kelas 1, 2, 4, dan 5 SD, VII, VIII SMP, serta X, XI SMA/SMK.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan, Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK-PMP) telah memulai pelatihan guru, diawali dengan kegiatan penyegaran bagi narasumber nasional pada 10 Maret 2014. Kegiatan serupa akan terus dilaksanakan sepanjang Maret dan dilanjutkan dengan pelatihan bagi calon instruktur nasional pada April 2014. Implementasi Kurikulum 2013 secara menyeluruh pada tahun pelajaran 2014/2015 diharapkan berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. (Ratih)

Pelaksanaan Kurikulum 2013 secara bertahap dan menyeluruh akan segera diterapkan pada tahun pelajaran baru ini. Agar pelaksanaannya sukses, dibutuhkan banyak pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran. Memberdayakan guru terbaik merupakan langkah cerdas.

Guru Terbaik Jadi Pendamping

Kurikulum 2013 yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013/2014 sesungguhnya adalah proses yang harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengamati, menanya, menganalisis, menguji coba, dan mengomunikasikan. Kurikulum 2013 dilakukan melalui proses konstruktivisme, yang berbeda dengan kurikulum verbalistik yang sekadar mengandalkan komunikasi satu arah dan hafalan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Unit Implementasi Kurikulum, Tjipto Sumadi, dalam diskusi yang digelar di Perpustakaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Jumat (14/3/2014). Hadir pula Kepala SMA Negeri 3 Jakarta, Diah Khaerani sebagai narasumber, dan kepala sekolah yang telah menerapkan Kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2013/2014.

Tjipto mengatakan, Kurikulum 2013 sesungguhnya berbasis pada kurikulum konstruktivisme, yang artinya membangun jiwa anak. Konstruktivisme berarti siswa diajak untuk turut serta dalam pembelajaran itu sendiri. “Murid memegang alat, guru mengarahkan,” ujarnya di hadapan puluhan peserta diskusi.

Contoh pembelajaran berbasis Kurikulum 2013 yang cukup baik sudah dilakukan di sekolah di Kalimantan. Pada pembelajaran tentang benda-benda penghantar panas yang baik, siswa diminta untuk mengumpulkan berbagai macam benda, mulai dari ranting pohon, sedotan plastik, kertas, dan lain-lain. “Siswa mencoba sendiri apakah benda-benda itu menjadi penghantar panas yang baik ketika ujung benda didekatkan ke sumber panas. Siswa yang melakukan, bukan diberi tahu oleh gurunya,” ucap Tjipto.

Ia juga mencontohkan pembelajaran berbasis konstruktivisme yang dilakukan di salah satu sekolah tingkat dasar di Amerika Serikat. Di sana siswa diajarkan untuk menanam kentang, yang merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di negara tersebut. Guru mengarahkan siswa mulai menanam dan merawat tanaman tersebut.

Selain menanam, siswa juga diajarkan sikap mencintai lingkungan dengan tidak menggunakan pupuk non-organik untuk menyuburkan tanaman. “Maka, guru menernakkan cacing dan siswa diminta untuk mengambil cacing dengan tangannya dan meletakkan pada tanaman kentang yang ditanam tadi,” imbuh Tjipto.

Ia menambahkan, hal-hal tersebut yang diterapkan pada Kurikulum 2013. Tahun ini Kurikulum 2013 diterapkan untuk kelas 1, 2, 4, 5 SD/sederajat; VII, VIII SMP/sederajat; dan X, XI SMA/SMK/sederajat. (Ratih)

Dua siswa kelas 1 SD Negeri Rawamangun 12 Pagi, Jakarta, sedang mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, Senin (7/4). Model pembelajaran Kurikulum 2013 telah diterapkan di sekolah ini tahun lalu. Lewat Kurikulum 2013, semua siswa dituntut lebih aktif dalam pembelajaran di kelas.

Kurikulum 2013

Membangun Jiwa Anak

Foto: WJ PIH

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) berencana meluncurkan sekolah menengah terbuka jarak jauh, Mei 2014 mendatang. Pada tahap ini, Kemdikbud akan menyelenggarakan rintisan sekolah menengah terbuka pada jenjang sekolah menengah atas (SMA) di lima lokasi, yaitu SMA Negeri 1 Kepanjen, Malang, Jawa Timur; SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat; SMA Negeri 1 Gambut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan; SMA Negeri 12 Merangin, Jambi; dan SMA Negeri 1 Narmada, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Kami akan mengoperasikan sekolah menengah terbuka khusus SMA dengan memanfaatkan semaksimal mungkin teknologi informasi,” ungkap Direktur Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Achmad Jazidie, dalam diskusi interaktif dengan media massa, di Jakarta, Senin (14/3).

Ia mengungkapkan, penyelenggaraan sekolah menengah terbuka diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah yang ditargetkan sebesar 97 persen pada tahun 2020. Selama ini APK jenjang pendidikan menengah berada di posisi 76,44 persen, sementara APK jenjang SMP mencapai 98,2 persen.

“Artinya, ada selisih 20 persen antara APK SMP dengan APK pendidikan menengah, atau masih ada sebesar 1,2 juta siswa SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah,” katanya.

Rendahnya keikutsertaan lulusan SMP melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah disebabkan sejumlah faktor, misalnya alasan ekonomi, geografis, waktu, sosial-budaya, dan drop out. Karena alasan itulah, Kemdikbud meluncurkan kebijakan rintisan sekolah menengah terbuka sebagai bentuk intervensi terhadap peningkatan APK pendidikan

menengah. Hal ini dilakukan agar seluruh siswa yang memiliki ijazah SMP, terlebih siswa yang tidak tertampung di SMA negeri dapat mendaftarkan diri ke sekolah menengah terbuka.

Ia menuturkan, kelima sekolah yang akan menyelenggarakan rintisan sekolah menengah terbuka akan menerapkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dengan tiga model layanan bantuan belajar, yaitu dominan daring,

dominan tatap muka, dan perpaduan seimbang antara daring dan tatap muka. Pemilihan model layanan bantuan belajar ini akan bergantung pada karakteristik dan infrastruktur yang memungkinkan di masing-masing sekolah.

Model pembelajaran dominan daring berarti penyelenggaraan pendidikan dilakukan dengan persentase bimbingan daring 80 persen dan bimbingan secara tatap muka 20 persen. Dominan tatap muka, berarti persentase bimbingan daring 20 persen dan bimbingan tatap muka 80 persen. Sementara model pembelajaran terakhir, membagi 50 persen bimbingan daring dan

50 persen bimbingan dengan tatap muka.

Kaum DuafaDalam kesempatan yang sama,

Direktur Pembinaan PKLK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Antonius Budi Priadi, mengatakan, sekolah menengah terbuka diprioritaskan bagi siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan kesulitan geografis. Menurutnya, kaum duafa perlu mendapat perhatian khusus, mengingat kendala ekonomi kerap menjadi alasan utama bagi mereka tidak menempuh pendidikan formal.

“Mereka diprioritaskan karena kita lihat anak tidak mampu sekolah, karena biaya atau kendala faktor ekonomi. Pendaftaran sekolah menengah terbuka tidak dikenakan biaya,” tuturnya.

Pendaftaran sekolah menengah terbuka dilakukan secara daring dan dapat pula dilakukan langsung di sekolah induk. Setiap siswa SMA Terbuka dari berbagai titik bisa mengakses materi pelajaran yang diberikan dari mana saja. Hal ini serupa dengan yang biasa diterapkan dalam proses pembelajaran di Universitas Terbuka. “Pada saat ujian, siswa harus hadir, secara tatap muka di sekolah induk,” ujar Budi.

Proses pembelajaran yang berbeda dibandingkan dengan sekolah formal pada umumnya ini perlu diinformasikan kepada siswa SMA Terbuka. Oleh karena itu, sebelum proses belajar dimulai, siswa dikumpulkan terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi mengenai tata cara pembelajaran, termasuk cara

membuka kode untuk mendapatkan materi pelajaran dan mengirimkan tugas-tugas sekolah.

Kode ini hanya dapat dibuka oleh siswa bersangkutan, sehingga mencegah kecurangan dalam pengerjaan tugas sekolah. “Ini tidak dapat dibuka oleh semua orang karena terdapat kode tersendiri, dan kejujuran sangat penting,” kata Budi.

Direktur SEAMOLEC, Gatot Hari Priowirjanto, yang juga hadir dalam diskusi interaktif tersebut mengatakan, administrator pelaksana kegiatan SMA Terbuka akan dilatih cara mengembangkan server di sekolah tersebut. Konten pembelajaran disiapkan bersama dengan guru-guru sekolah induk, dan sudah masuk di dalam portal yang disiapkan bersama Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) Kemdikbud. “Ketika siswa (dalam posisi) online, di manapun dia, asalkan ada sambungan internet, mereka bisa mengirimkan tugas-tugas belajarnya dengan jadwal yang telah ditentukan,” kata Gatot.

Mulai 1 JuliSementara itu, Kepala

Subdirektorat Program dan Evaluasi, Direktorat Pembinaan PKLK, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Kemdikbud, Lilik Sulistyowati menjelaskan, setiap sekolah induk mendapat anggaran sekitar Rp 650 juta. Anggaran

tersebut digunakan untuk pembiayaan manajemen sekolah, beasiswa, dan fasilitas TIK.

Ia menjabarkan, sebesar Rp 200 juta akan digunakan untuk pemasangan jaringan internet di setiap sekolah rintisan per tahun. Rp 102 juta digunakan untuk pengelolaan manajemen sekolah, dan Rp 1.240.000 per siswa per tahun digunakan untuk beasiswa. Pada program rintisan ini, SMA Terbuka baru akan menerima 200

peserta didik. Penerimaan siswa baru dilakukan mulai 1 Juli 2014.

Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kemdikbud, Harris Iskandar, meminta bantuan kepada seluruh pihak agar mendukung program ini dengan tidak memberikan informasi yang salah. “Kita sudah menggelontorkan dana untuk ini, jangan sampai dipersulit dengan penjelasan adanya biaya pendaftaran,” ujarnya.

Sekolah menengah terbuka merupakan layanan khusus pada jalur formal yang diselenggarakan oleh sekolah regular sebagai sekolah induk dan menjadi bagian dari sekolah regular tersebut. Sekolah menengah terbuka jarak jauh mengutamakan prinsip belajar mandiri dengan bimbingan tatap muka dan daring (online) secara terbatas. (Ratih, Seno, Gloria)

Sekolah Menengah Terbuka untuk Tingkatkan APK Dikmen

Kami akan mengoperasikan

sekolah menengah

terbuka khusus SMA dengan

memanfaatkan semaksimal

mungkin teknologi informasi.

Akses masyarakat ke pendidikan menengah kian terbuka lebar. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan segera meluncurkan progam baru, yaitu sekolah menengah terbuka. Sebuah alternatif bagi anak-anak yang tidak memiliki kesempatan datang ke sekolah secara rutin.

Program Baru Kemdikbud:

Pendaftaran sekolah

menengah terbuka

dilakukan secara daring dan dapat

pula dilakukan langsung di

sekolah induk.

Foto: Arif PIH

SMA Negeri 1 Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), semakin intensif berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan dinas pendidikan provinsi, serta kabupaten/kota untuk mematangkan program rintisan sekolah menengah terbuka. “Sosialisasi sudah kami lakukan. Kami juga tengah berbenah gedung dan nanti akan disediakan ruang sekretariat khusus. Sarana teknologi informasi (TI) yang sudah ada dimaksimalkan dan nanti juga akan ada back up dari pemerintah pusat,” papar Musta’anullah, Kepala SMA Negeri 1 Narmada, saat dihubungi Asah Asuh melalui telepon, Rabu (26/3).

SMA Negeri 1 Narmada merupakan sekolah induk yang dipilih untuk mewakili provinsi NTB yang terdiri atas Kabupaten Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sebelum terpilih sebagai sekolah induk, pihak Kementerian melakukan survei ke sekolah terlebih dahulu.

Ia mengatakan, letak sekolahnya cukup strategis karena berada di tengah-tengah kabupaten/kota yang ada di NTB. “Mungkin itu menjadi

salah satu alasan mengapa sekolah ini terpilih menjadi sekolah induk untuk program sekolah menengah terbuka,” ujarnya.

SMA Terbuka menjadi alternatif bagi lulusan sekolah menengah

pertama (SMP) dalam menempuh pendidikan formal, tanpa hambatan usia dan tahun kelulusan. Sama halnya dengan SMP Terbuka, program SMA Terbuka ini dilaksanakan untuk ikut meningkatkan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah, di samping kebijakan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Konsep pengajarannya dilakukan melalui pengajaran jarak jauh, menggunakan kelas maya, dan tugas-tugas sekolah dikirim melalui surat elektronik atau blog.

Ia juga menjelaskan, penjaringan peserta didik dilakukan berdasarkan data dari dinas pendidikan kabupaten/kota yang dikumpulkan di dinas pendidikan provinsi. Ini karena merekalah yang akan memberikan informasi tersebut kepada

masyarakat di wilayahnya masing-masing. “Kita akan menjemputnya lewat data yang ada di dinas provinsi,” tandasnya.

Tenaga PengajarSementara itu, untuk kebutuhan

tenaga pengajar, ia menjelaskan,

pihaknya telah menyiapkan tenaga pengajar yang mengerti tentang teknologi informasi. “Hampir semua guru bidang studi yang dibutuhkan mengerti cara mengajar di kelas maya ataupun memberikan tugas-tugas sekolah melalui surat elektronik, dan sebagainya, sehingga apabila dibutuhkan, tenaga pengajar kami sudah siap,” kata Musta’anullah.

Persiapan yang sama juga dilakukan di SMA Negeri 2 Padalarang, Jawa Barat yang ditunjuk Kemdikbud menjadi sekolah induk untuk rintisan sekolah menengah terbuka untuk Kabupaten Bandung Barat. Kepala SMA Negeri 2 Padalarang, Ade Suratman melalui percakapan telepon, Kamis (27/3) mengatakan, pihaknya terus merapat dengan empat sekolah lain yang ditunjuk Kemdikbud dalam program ini, serta sejumlah pihak terkait, seperti dinas pendidikan provinsi, dan kabupaten/kota, serta Ditjen Dikmen Kemdikbud.

Wakil Kepala SMA Negeri 2 Padalarang bidang Hubungan Masyarakat, Yayan Suryana, menjelaskan, sebagai kabupaten baru, Bandung Barat masih membutuhkan dukungan dan prioritas di bidang pendidikan, baik dari segi infrastruktur maupun sarana dan prasarana. Belum lagi akses masyarakat untuk menjangkau sekolah menengah cukup sulit. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kurangnya motivasi lulusan SMP untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan menengah berkurang.

“Bisa dibayangkan, Saguling yang jaraknya jauh dari Padalangan merupakan lokasi terdekat dengan SMA Negeri 2 Padalarang. Akses jalan yang berlubang dan berlumpur, terutama saat musim hujan, menambah sulit perjalanan menuju ke lokasi, juga harus menyeberang

waduk Saguling terlebih dahulu,” ujarnya melalui telepon, Kamis (27/3).

Ia menambahkan, untuk menjaring siswa, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat dan melakukan survei ke sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di kawasan Timur,

Utara, Barat, dan Selatan kabupaten setempat. “Kami juga mendatangi beberapa SMP untuk menanyakan motivasi siswa kelas tiga melanjutkan ke tingkat SMA. Dan jawabannya, mereka antusias jika difasilitasi dengan bentuk SMA Terbuka,” tutur Yayan.

Kegiatan belajar mengajar akan dilakukan di beberapa titik melalui PKBM yang menginduk pada SMA Negeri 2 Padalarang. “Beberapa titik itu misalnya di sebelah timur Bandung Barat ada di Ngamprah, sebelah

Barat ada di Cipatat, Utara ada di Cisarua, dan Selatan ada di Saguling,” paparnya.

Pembelajaran Vokasional

Pembelajaran di SMA Terbuka diberikan dengan konsep sekolah jarak jauh, sehingga persoalan akses tidak menjadi masalah bagi peserta didik. Selain itu, model pembelajaran yang bersifat vokasional juga akan banyak diberikan, mengingat prioritas utama setelah menempuh pendidikan di SMA terbuka adalah lulusan-lulusan yang siap kerja.

Yayan menuturkan, mereka yang masuk kategori ekonomi lemah dan memiliki keinginan untuk sekolah namun tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, akan diprioritaskan menjadi peserta didik di SMA Terbuka. Di wilayahnya, pendidikan bukan menjadi prioritas utama. “Setelah lulus SMP, orangtua lebih banyak mengarahkan anak-anaknya untuk bekerja di ladang pertanian ketimbang melanjutkan ke SMA atau SMK,” ungkapnya.

Untuk itu, menjaga komitmen siswa SMA terbuka untuk tetap sekolah menjadi sangat penting. Maka, menanamkan kesadaran dan karakter tentang pentingnya pendidikan perlu terus diberikan. Selain itu, mengubah konsep pemikiran orangtua tentang pendidikan juga perlu dilakukan. “Sekolah tentu akan memberikan kondisi yang nyaman, serta memberikan pengajaran yang menyenangkan kepada mereka, sehingga siswa SMA Terbuka ini tetap betah melanjutkan pendidikan hingga lulus,” jelas Yayan.

Musta’anullah menambahkan, program SMA Terbuka menjadi salah satu terobosan yang dilakukan Kementerian untuk mengurangi angka putus sekolah di tingkat pendidikan menengah. Apalagi dengan kondisi geografis di Indonesia yang berbeda-beda, pengajaran melalui kelas maya dinilai dapat menjadi alternatif yang sangat baik. “Setiap anak bangsa di mana pun berada, urusan pendidikan tetap menjadi nomor satu,” ujarnya. (Ratih)

Sekolah Induk Siap Terima Siswa SMA Terbuka

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, tahun ini merintis program sekolah menengah terbuka untuk tingkat sekolah menengah atas (SMA). Sebanyak lima SMA negeri ditunjuk sebagai sekolah induk untuk menyelenggarakan program tersebut. Sekolah induk tersebut tengah mempersiapkan diri dalam menerima siswa SMA Terbuka.

Sosialisasi sudah kami

lakukan. Kami juga

tengah berbenah

gedung dan nanti akan disediakan

ruang sekretariat

khusus.

Mereka yang masuk

kategori ekonomi

lemah dan memiliki keinginan

untuk sekolah namun

tidak bisa meninggalkan pekerjaannya,

akan diprioritaskan

menjadi peserta

didik di SMA Terbuka.

Foto: Yus PIH

Persiapan Frankfurt Book Fair 2015, Kemdikbud Mulai Seleksi Buku

World Culture Forum 2015 Tampilkan Art Residency

Dalam menyelenggarakan World Culture Forum (WCF) 2015, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengadakan Art Residency. Hal ini yang menjadi salah satu pembeda WCF 2013 dengan WCF 2015. WCF disepakati diselenggarakan dua tahun sekali.

“Kami akan mengundang seniman-seniman dari beberapa negara untuk tinggal di Bali atau di Yogya. Kami akan cari tempatnya, lalu akan bersama-sama berkarya,” kata Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti usai penutupan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2014, di Jakarta, Jumat (7/3).

Karya hasil kolaborasi seniman Indonesia-asing dalam Art Residency itu akan ditampilkan saat penyelenggaraan WCF 2015. Hanya saja, belum dapat dipastikan berapa lama mereka akan tinggal bersama dalam program Art Residency tersebut. Diperkirakan mereka akan tinggal maksimal selama dua bulan. “Disesuaikan juga dengan anggaran, karena mereka akan tinggal secara homestay,” kata Wiendu.

Perbedaan kedua antara WCF 2013 dengan WCF 2015 adalah Forum Kebudayaan Pemuda (Culture Youth Forum). Dalam WCF 2013, forum ini belum ada, baru terdapat NGO Forum for Culture (Forum Kebudayaan LSM).

Selain itu, terdapat perbedaan ketiga, yaitu rencana diadakan penghargaan internasional di bidang kebudayaan. “Jadi ada penghargaan untuk negara-negara yang dipandang mempunyai terobosan-terobosan dalam mengembangkan kebudayaan atau dalam kebijakan kebudayaan,” ujar Wiendu.

Saat ini Kemdikbud telah melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan WCF 2013. Persiapan WCF 2015 juga dilakukan oleh tim khusus supaya tidak berbenturan dengan persiapan keikutsertaan Indonesia sebagai tamu kehormatan dalam Frankfurt Book Fair (FBF) 2015. (Desliana)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta Pusat Kurikulum dan Perbukuan, mulai menyeleksi buku berbahasa Indonesia maupun daerah untuk diterjemahkan dalam bahasa Jerman, Inggris, atau bahasa asing lainnya. Langkah ini sebagai persiapan Indonesia sebagai tamu kehormatan (Guest of Honour) di Frankfurt Book Fair (FBF) 2015.

Kemdikbud menganggarkan dana sebesar 1 juta dolar Amerika atau sekitar Rp 11 miliar untuk Translation Funding Program atau Program Dana Penerjemahan. Ditargetkan sebanyak 100-200 buah buku yang akan diterjemahkan untuk keperluan FBF 2015.

“Panitia nasional berharap para penulis, penerbit, penerjemah, serta institusi terkait penerjemahan dapat segera mengajukan proposal penerjemahan agar dana yang telah disiapkan dapat dimanfaatkan dengan baik,” kata Ketua Harian Sekretariat GoH-FBF Indonesia, Agus Maryono, di Jakarta, Kamis (27/3).

Melalui Komite Buku dan Penerjemahan, Kemdikbud akan memilih buku/karya yang masuk untuk diseleksi oleh tim independen yang sudah ditunjuk dengan ketentuan dan kriteria tertentu. Ketentuan umum dan kriteria pemilihan buku dan karya untuk Frankfurt Book Fair, serta mekanisme pengajuan proposal subsidi penerjemahan dan mekanisme persetujuan subsidi buku/karya literasi, dapat dilihat di laman Kemdikbud, yaitu www.kemdikbud.go.id atau laman www.indonesiafbf.com.

Saat ini Komite Buku dan Penerjemahan tengah bekerja keras untuk melakukan langkah-langkah akselerasi agar semua pihak yang relevan dapat mengajukan proposal sesegera mungkin. Ditargetkan pada Oktober 2014 mendatang, buku-buku yang akan dipamerkan dalam FBF 2015 telah rampung diterjemahkan.

Untuk mendukung penyelenggaraan FBF 2015, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jerman pun telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan persiapan FBF 2015. Salah satunya dengan mengadakan pertemuan persahabatan antara Indonesia-Jerman mengenai program penerjemahan. Pertemuan ini dihadiri para ilmuwan dan profesor yang terkait dengan pengembangan sastra atau literasi Indonesia.

Persiapan Indonesia sebagai tamu kehormatan di FBF 2015 juga melibatkan pihak lain, antara lain Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Lontar Foundation, dan seniman Indonesia. Salah satu seniman Indonesia yang juga menjadi Ketua Komite Pameran dan Pertunjukan, Goenawan Muhammad, mengatakan perlu ada persiapan yang matang dan kerja sama berbagai pihak untuk menyukseskan Indonesia di FBF 2015. “Bukan hanya pemerintah, tapi tenaga luar juga ikut berperan serta. Kami dibantu oleh birokrasi yang cukup kooperatif,” ujarnya. (Desliana)

Buku-buku yang dipamerkan dalam Frankfrut Book Fair (FBF) 2012. Menghadapi FBF 2015 mendatang, Indonesia mulai menyeleksi buku-buku yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

Foto: Emi PIH

Suasana malam pembuka World Culture Forum (WCF) 2013 di Nusa Dua, Bali. Tahun depan, Indonesia akan menampilkan Art Residency, hasil karya kolaborasi seniman Indonesia-asing.

Foto: Yus PIH

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang menjadi payung hukum dalam pembayaran tunjangan guru pegawai negeri sipil daerah (PNSD) tahun anggaran 2014 telah terbit. Penerbitan PMK tersebut dilakukan setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengeluarkan hasil audit tentang kekurangan pembayaran tunjangan guru 2010-2013. Dengan terbitnya PMK itu, kekurangan tunjangan guru pada tahun 2010-2013 pun segera dibayar.

PMK Nomor 61/PMK.07/2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014 diterbitkan pada 3 April 2014.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh mengatakan, audit BPKP mengenai kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 membutuhkan waktu sekitar empat bulan, sehingga BPKP baru merampungkannya pada akhir Februari lalu. Seiring dengan rampungnya audit tersebut, PMK pun akhirnya terbit pada awal April.

“Dengan adanya PMK diharapkan semakin ada kepastian pembayaran tunjangan. Uangnya ada, persoalan dukungan administrasi ada melalui SK, perintah membayarkan melalui PMK juga ada. Jadi tidak ada alasan bagi (pemerintah) kabupaten dan kota untuk tidak membayarkan (tunjangan guru),” ujar Mendikbud saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, Jumat (7/4).

Ia menjelaskan, dari hasil audit BPKP menyebut, jumlah kekurangan tunjangan guru tahun 2010-2013 mencapai Rp 4 triliun. Sedangkan dana yang masih tersimpan di kas daerah kabupaten/kota sekitar Rp 6 triliun. “Jadi setelah dibayar masih ada Rp 2 triliun di kas daerah,” jelasnya.

Pembayaran tunjangan guru PNSD untuk triwulan pertama dilakukan pada bulan April 2014, yaitu pada tanggal 9-14 April 2014 sambil melakukan kelengkapan administrasi seperti SK Penerima Tunjangan. Kekurangan pembayaran tunjangan guru tahun 2010-2013 pun akan dibayarkan pada triwulan I.

Mendikbud menambahkan, di dalam PMK diatur juga jadwal pembayaran tunjangan guru untuk tahun anggaran 2014. “Untuk triwulan kedua dibayar paling lambat akhir minggu ke-4 bulan Juni, triwulan ketiga paling lambat bulan September, dan triwulan keempat paling lambat bulan November,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Mendikbud juga mengungkapkan pihaknya bekerja sama dengan dua kementerian lain dalam mengawal

penyaluran tunjangan guru, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. “Instrumen inspektorat harus melekat dan berjalan. Baik di Kemdikbud, di Kementerian Dalam Negeri, maupun Kementerian Keuangan. Tiga inspektorat ini yang akan mengawal,” katanya.

Mendikbud menambahkan, jika ada pemerintah daerah yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, pihaknya akan melaporkannya ke aparat penegak hukum.

“Tentu kalau seandainya diduga tidak memiliki niat baik untuk menyalurkan, sedangkan kelengkapan administrasi sudah dipenuhi, penerima sudah jelas, uangnya sudah ada, tapi niat menyalurkan tidak ada, maka kami tidak segan-segan akan melaporkan ke aparat penegak hukum,” tegasnya. (Desliana)

Serah-terima Aset ISBI Aceh dan ITKKementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Institut Seni

dan Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) melakukan serah-terima aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, di Gedung D Kemdikbud, Jakarta, Jumat (21/3).

Dalam acara itu, Kemdikbud diwakili Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kemdikbud, Ainun Na’im, sedangkan pemerintah daerah diwakili Sekretaris

Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Dermawan, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Rusmadi.

Penyerahan aset tersebut disertai sertifikat tanah langsung atas nama Kemdikbud. Pemprov NAD menyerahkan aset berupa lahan seluas 30 hektar di Janto, Aceh Besar, sebagai lokasi pembangunan kampus ISBI Aceh. “Penyerahan sertifikat tanah atas nama Kemdikbud itu menjadi bukti

keseriusan Pemerintah Provinsi NAD dalam mendukung pendirian ISBI,” kata Dermawan.

Sedangkan Pemprov Kaltim menyerahkan aset berupa lahan seluas 60 hektar dari total 300 hektar yang akan diserahkan. “Yang sudah selesai sertifikatnya 60 hektar,” ujar Rusmadi. ITK direncanakan didirikan di Kota Balikpapan, Kaltim.

Dalam sambutannya, Ainun Na’im menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dukungan Pemprov NAD dan Kaltim dalam pendirian ISBI Aceh dan ITK. “Penyerahan aset dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat tersebut merupakan bagian dari implikasi bagaimana kita melaksanakan tata kelola terkait penyelenggaraan pendidikan tinggi,” katanya. Ia berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah bisa berjalan lancar. (Desliana)

Tunjangan Profesi Guru yang Tertunda Dibayarkan Mulai April 2014

Foto: Dina PIH

Foto: Ridwan PIH

Ujian SBMPTN Digelar 1 Hari, 17 Juni 2014

Tiga Daerah Serahkan Aset AKTiga kabupaten/kota menyerahkan aset pendirian akademi komunitas (AK)

kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), di gedung D Kemdikbud, Kamis (13/03). Ketiga kabupaten/kota itu: Kabupaten Rejang Lebong (AK Curup), Kabupaten Lampung Tengah (AK Lampung Tengah), dan

Kota Blitar (AK Putra Sang Fajar). Serah-terima aset tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemdikbud, Ainun Naim dengan bupati/walikota ketiga daerah tersebut dan ketua DPRD masing-masing kabupaten/kota.

Kemdikbud terus mendorong perkembangan AK di daerah, dengan harapan melahirkan tenaga terampil yang kelak mampu mendayagunakan potensi daerah setempat. Dengan AK, bonus demografi yang dimiliki Indonesia hingga 2035 diharapkan tidak akan menjadi bencana demografi, bahkan menjadi potensi Indonesia. “Dengan penduduk yang berkualitas dan berkompetensi, Indonesia akan maju,” katanya usai penandatanganan serah terima aset AK, Kamis (13/03).

Bupati Rejang Lebong, Suherman, dalam sambutannya yang mewakili ketiga daerah ini mengatakan, pendirian AK Curup di Kabupaten Rejang Lebong merupakan momen bersejarah. Dengan didirikannya AK ini, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerahnya. “Dengan AK, mudah-mudahan SDM di daerah kami akan lebih baik lagi, sehingga dapat bersaing dengan daerah lain,” katanya.

Suherman menambahkan, pemda Rejang Lebong mendukung penuh berdirinya AK Curup. Hal tersebut dibuktikan dengan upaya pembebasan lahan seluas tiga hektar oleh pemda senilai Rp 4 miliar.

AK Curup saat ini memiliki 442 mahasiswa dan tiga program studi, yaitu holtikultura, perikanan, dan peternakan. Pada masa mendatang jumlah prodi akan ditambah delapan prodi dengan kampus yang memiliki lahan seluas 15 hektar. “Setelah tiga prodi ini berjalan baik, kami berharap ada tambahan 8 prodi. Saat ini semua biaya sekolah disubsidi pemda, sampai AK tersebut bisa mandiri,” tuturnya. (Aline)

Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) tahun 2014 dilaksanakan pada 17 Juni 2014. Pelaksanaan SBMPTN tahun ini lebih singkat dibanding tahun sebelumnya yang berlangsung selama dua hari. SBMPTN 2014 diikuti oleh 64 perguruan tinggi negeri (PTN), termasuk dua PTN yang baru bergabung, yaitu, IAIN Fatahillah Palembang dan UIN Ar-Raniry Nanggroe Aceh Darussalam.

Meskipun hanya dilakukan selama satu hari, SBMPTN tetap mencakup dua mata uji untuk masing-masing bidang ilmu. Untuk bidang sains dan teknologi, mata ujinya adalah Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek). Untuk bidang sosial dan humaniora, mata ujinya adalah Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA) dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum).

“Sedangkan bagi pendaftar untuk bidang campuran, ada tiga mata uji. Tes Kemampuan Potensi Akademik (TKPA), Tes Kemampuan Dasar Sains dan Teknologi (TKD Saintek), dan Tes Kemampuan Dasar Sosial dan Humaniora (TKD Soshum),” kata Ketua Panitia SBMPTN, Ganjar Kurnia, pada acara peluncuran SBMPTN 2014, di Kemdikbud, Jumat (21/03).

Untuk tes keterampilan bagi program studi tertentu, lanjut Ganjar, akan dilaksanakan pada 18-19 Juni 2014. Setiap pendaftar dapat memilih dua PTN, dengan jumlah program studi untuk dua PTN tersebut adalah sebanyak tiga program studi.

Berbeda dengan SNMPTN 2014 yang hanya untuk siswa yang lulus ujian nasional tahun 2013 dan 2014, SBMPTN lebih fleksibel. Pendaftaran SBMPTN bisa dilakukan oleh lulusan SMA/

sederajat tahun 2012 hingga 2014. Dengan bantuan pemerintah, pendaftar cukup membayar Rp 100.000,- untuk semua jenis tes.

Untuk menjangkau pelosok tanah air, panitia SBMPTN melakukan kerja sama dengan PT Pos, PT Telkom, dan PT Bank Mandiri. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kerja sama di Kemdikbud, Jumat (21/03). “Pendaftar dari pelosok bisa memanfaatkan internet di PT Pos yang tersebar di tanah air, dan Bank Mandiri telah menyiapkan berbagai mekanisme untuk mempermudah pembayaran pendaftaran,” kata Ganjar. (Aline)

Foto: Aline PIH

Foto: Arif PIH

M. Raja Giannuca P

Orangtua tak akan salah memilihkan jalan untuk anaknya. Setidaknya ini yang terjadi pada M. Raja Giannuca P, siswa kelas VI SD Negeri Kleco I No. 7, Surakarta, Jawa Tengah. Juara pertama lomba vocal solo tingkat kota Surakarta tahun 2013 silam ini, diarahkan sang ayah menekuni musik karena melihat Nuca kecil gemar memukul-mukul panci.

“Ayah mendaftarkan saya ke sebuah tempat kursus musik. Di sana saya memelajari berbagai alat musik, mulai dari drum, piano, bass, juga seni vokal,” ujar Nuca yang ditemui Asah Asuh di sekolahnya, akhir Januari lalu.

Awalnya Nuca memang hanya menuruti orangtuanya, namun lama kelamaan, musik seakan telah menjadi bagian hidupnya. Pada saat kelas 2 SD, piala pertama dalam bidang seni vokal berhasil dikantonginya. Saat itu, ia berhasil menjadi juara ke-2 lomba vokal di sekolahnya. Sejak saat itu, ia semakin keranjingan mengasah kemampuannya, baik di bidang seni tarik suara maupun memainkan alat musik. Hingga akhirnya, pelatih di tempat kursusnya mengajaknya membentuk grup musik yang beranggotakan enam orang.

“Grup musik ini dinamakan ‘D Troy’ yang dibentuk sekitar 2008 dan mengusung genre musik slow rock,” ucap Nuca yang mengaku menyukai pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan Bahasa Inggris ini.

Anak ketiga dari lima bersaudara ini mengungkapkan, bersama grup musiknya, ia telah tampil di sejumlah tempat, bahkan hingga ke luar kota. Orangtua yang selalu mendukungnya, juga ikut mendampingi Nuca saat grup musiknya menghibur penonton. “Cita-cita saya menjadi musisi terkenal dan sukses. Orangtua juga mendukung langkah saya ini,” imbuh Nuca, yang lahir di Solo, 27 Juli 2002.

Dalam keluarganya, rupanya bukan hanya Nuca yang mengikuti kursus musik. Kedua kakaknya yang duduk di bangku sekolah menengah pertama juga menyukai alat musik. Bakat seni tampaknya mengalir dari ayahnya yang saat kuliah dulu juga pernah menekuni dunia tarik suara. Tidak heran, jika aktivitas Nuca di bidang seni ini didukung penuh oleh kedua orangtuanya.

Meski masih berumur 12 tahun, Nuca rupanya pandai membagi waktu antara belajar dan mengikuti kursus musik. Buktinya, di kelas ia masuk dalam rangking 10 besar. “Siang belajar, malam latihan,” katanya. (Ratih)

Memukul Panci

Foto: Aline PIH

Keputusan Nur Riwayati (20 tahun) menunda perkawinan terbukti tepat. Saat masih di bangku sekolah menengah, berulangkali ia menolak pinangan karena ingin kuliah.

“Sebenarnya sudah pernah dilamar tiga kali, tapi saya tolak karena saya ingin sekali melanjutkan sekolah. Saya ingin berpendidikan tinggi,” kata Riwa, demikian panggilan akrabnya, usai nembang Jangkrik Genggong dalam acara “Silaturahim Nasional Bidikmisi 2014” di Jakarta, Kamis (27/2).

Penolakan itu terbilang langka di tempat tinggalnya, di Dusun Trowangi, Desa Tegaron, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada umumnya gadis di sana menikah di usia muda. Bahkan tidak ada satupun gadis yang melanjutkan pendidikan ke tingkat universitas. Ia menjadi perempuan pertama dan satu-satunya yang mengutamakan kuliah dibandingkan menikah.

Awalnya, untuk menggapai bangku kuliah ternyata tidak gampang baginya. Ia sama sekali tidak memiliki biaya. Yang ia miliki hanya tekad bulat melanjutkan pendidikan setelah tamat SMK Diponegoro, Semarang. Orangtuanya hanyalah buruh tani yang berpenghasilan pas-pasan.

“Meski orang desa dan nggak punya, tapi saya yakin bisa. Makanya saya mengejar Bidikmisi, ” tutur Riwa.

Dalam upaya mendapatkan beasiswa Bidikmisi, ia mengirim surat kepada Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes). Ia ungkapkan keinginannya untuk kuliah secara gratis. Namun, surat pertamanya itu tidak mendapat balasan. Ia kembali menyurati Rektor Unnes dan akhirnya sehari sebelum pengumuman Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), seorang staf rektor menghubunginya dan menanyakan nomor peserta ujian.

“Alhamdulillah, pukul 1 dini hari keesokan harinya, saya lihat pengumuman, dan saya terdaftar sebagai mahasiswa penerima Bidikmisi. Sampai sekarang surat saya itu masih disimpan oleh Profesor Sudijono, Rektor Unes yang dulu,” papar aktivis Pramuka di kampusnya ini.

Saat ditanya alasan memilih pendidikan ekonomi, peraih IPK 3,56 ini menjelaskan bahwa yang dipilihnya itu sejalan dengan jurusan yang ia ambil saat duduk di sekolah menengah. “Waktu di SMK saya ambil jurusan tata niaga. Ada kesinambungan,” ungkapnya.

Ia ingin menjadi penerima Bidikmisi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap, kelak dapat membangun dusunnya lebih baik dan menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu. “Cita-cita saya sederhana. Ingin menjadi orang yang berguna dan sukses,” ucap Riwa, yang sering tampil sebagai sinden ini. (Ratih)

Nur Riwayati

Mengejar Bidikmisi

Foto: Arif PIH