Beberapa Hal Penting Dalam Pbj Pemerintah

8/17/2019 Beberapa Hal Penting Dalam Pbj Pemerintah

http://slidepdf.com/reader/full/beberapa-hal-penting-dalam-pbj-pemerintah 1/31

BEBERAPA HAL PENTING

DALAM PENGADAAN BARANG /JASA PEMERINTAH

IR . HARIS PURADIREDJA

PROCUREMENT SPECIALIST



KONDISI SAAT INI

1. KKN SEMAKIN MERAJALELA,

KERUGIAN NEGARA MENINGKAT

2. LEMAHNYA PENGAWASAN &

REINFORCEMENT

3. BELUM SINKRONNYA PERATURAN

PBJ YANG ADA

4. LEMAHNYA SDM/PEMAHAMAN PBJ

5. KUALITAS PEKER.BURUK,

MASYARAKAT DIRUGIKAN

. LEMAHNYA MORAL/KEPATUHAN

KETENTUAN/PER!UU!AN

TINDAKAN TURUN TANGAN

". MEMPERKETAT PENGAWASAN &

PENERAPAN SANKSI2. MENYIAPKAN UU!PBJ.

3. SOSIALISASI PERATURAN

PER!UU!AN/KEPPRES PBJ

4. PENINGKATAN PENGAWASAN/

PROFESIONALISME SH!PBJ

5. PENANGANAN SANGGAHAN/

PENGADUAN.

. PEMBENTUKAN INSTITUSI YANG

MENANGANI KEGIATAN ",2,3,4 DAN 5

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGADAAN BARANG/JASA

". PENINGKATAN PRODUKSI DALAM NEGERI DAN UKM.

2. MENYEDERHANAKAN PROSES & MEMPERCEPAT PROSES/

PENGAMBILAN KEPUTUSAN.

3. MENINGKATKAN PROFESIONALISME/SDM DAN DAYA SAING.

4. RESPONSIBILITAS DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA.

PARAMETER

". UU. "#/"$$$ JAKON % PP

2. UU.NO.5/"$$$ PERS.UTS

3. UU.NO.22/"$$$ OTODA % PP

4. UU.NO.25/"$$$ PERIMB.KEU

5. KEPPRES #/23

. FIDIC,KETENTUAN INTER.

LINGKUNGAN STRATEGIS

". PELAKSANAAN OTODA

2. GLOBALISASI

3. IPOLEKSOSBUD.HANKAM LEMAH

4. PENGGAJIAN/KESEJ.PNS LEMAH

BANYAKNYA BEBAN BIAYA

PROYEK

PRODUK

". LAPORAN MONE' ATAS PELAKSANAAN

PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI

PELANGGARAN.2. UU ( PBJ DAN KEPPRES PBJ.

3. MODUL!MODUL PBJ & LAPORAN

SOSIALISASI

4. LAPORAN MONE' KEPATUHAN ATAS

PELAKSANAAN PBJ

5. HASIL PEKER.YANG BERKUALITAS

. BANTUAN TEKNIS/PENYELESAIAN

MASALAH PBJ.

). LKPP TERBENTUK.

KONDISI YANG DIINGNKAN

1.MENGHAPUSKAN KKN,

MENGURANGI KERUGIAN

NEGARA.2. TIDAK ADANYA PERATURAN

YANG SALING BERTENTANGAN.

3.KEMAMPUAN SDM &

PROFESIONALISME SH

MENINGKAT

4.PENYIMPANGAN BERKURANG

5. HASIL PEKER.YG BERMANFAAT

SEBESAR!BESARNYA UNTUK

MASYARAKAT.

SKEMA KONDISI PBJ SAAT INI

VISI & MISI



LANGKAH-LANGKAH YANG DILAKUKAN

SETELAH DOKUMEN ANGGARAN DITERIMA

1. Pembentukan Panitia pengadaan oleh Pengguna

Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

2. Duduk bersama PPK dan Panitia pengadaan untuk

menetapkan SISTIM PENGAAAN

3. Panitia menyusun Dokumen lelang / HPS berdasarkan

kesepakatan Sistim pengadaan antara PPK dan Panitia.

4. PPK menetapkan / mengesahkan dokumen lelang /

HPS

PENGAAAN !A"ANG/#ASA $P!#% PEME"INTA&



PENETAPAN SISTIM PENGADAAN YANG

DILAKSANAKAN PENYEDIA BARANG / JASAa. Penetapan metoda pemilihan : Pelelangan 'mum(

Pelelangan Terbatas( Pemilihan )angsung(

Penun*ukan )angsung

b. Penetapan metoda pen+ampaian pena,aran

b. Penetapan metoda e-aluasi pena,aran

c. Penyusunan sistim pengadaan mempertimbangkan

*uga enis! si"at! nilai! lokasi pekeraan! umlah

penyedia asa dan kualiikasi dan klasiikasi badan

usaha.

PENGAAAN !A"ANG/#ASA $P!#% PEME"INTA&



KONDISI PENGADAAN BARANG / JASA

SAAT INI.

a. BANYAKNYA PENANGKAPAN MENTERI, GUBERNUR,BUPATI, WALIKOTA, PPK, PANITIA PENGADAAN OLEHAPARAT PENEGAK HUKUM, DALAM PROSES

PELELANGAN / PENUNJUKAN LANGSUNG,PELAKSANAAN KONTRAK , MAUPUN KKN YANGDILAKUKAN DI MASA LAMPAU.

b. PARA PEJABAT, PPK, PANTIA PBJ, TIDAK MENYADARI

BAHWA KONSEKWENSI PENGATURAN LELANG,PENUNJUKAN LANGSUNG YANG KELIRU, ADALAHHUKUM



MASALAHPENUNJUKAN LANGSUNG

1. KASUS-KASUS PENUNJUKAN LANGSUNG YANGMUNCUL KE PERMUKAAN ( CONTOH KASUS : KPU,AIS,

GUBERNUR, ACEH, SEKDA JAMBI, WAKIL WALIKOTA MEDAN !" MELANGGAR KEPPRES NO. #$ TAHUN %$$& "

.

%. PENGALAMAN MENGAJAR DI KPK a. K'a)a KPU *a+)a baba b'0 '+a 0)a 2 b. A)a 3 D*0'* 2

&. PERTANYAAN MAJELIS HAKIM DI PENGADILAN a. Sa)a 4a5 b'03a555 6a7ab 2 P+)08 a3a Pa3a 2

b. Ja )08*'* 0'a4a*a 2 9. A)aa PL 4a5 aa Y*0 3 *aa 2 . A)aa a05a *a3a4a +a0 ) 2



MASALAHPENUNJUKAN LANGSUNG

;. PRINSIP-PRINSIP PENUNJUKAN LANGSUNG DAN CARA PROSES PENUNJUKAN LANGSUNG YANG

BENAR( CONTOH : PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE !

a. P'0 ba3 J*3<a* b. Ha05a *a3a a0* a)a3 b3a *'9a0a )08<'*8a ba7a a05a4a 7a6a0 =. CARA MELAKUKAN PEMBUKTIAN BAHWA TIDAK

TERJADI MARK UP DAN CARA PENILAIAN

KEWAJARAN HARGA DALAM NEGOSIASI HARGA,HARUS TAHU : a. A)a 3 M'38a P'a*aaa b, A)a 03 M'38a K'06a



UMUM

1. BANYAK PPK TIDAK MENYADARI BAHWA RISIKO TANDATANGAN KONTRAK KONSEKWENSINYA ADALAH HUKUM,KONSEP KONTRAK TIDAK PERNAH DIBACA, LANGSUNGTANDA TANGAN SAJA.

%. BAHKAN KADANG% PPK TIDAK MENGERTI SAH ATAU

TIDAKNYA KONTRAK YANG DITANDATANGANINYA ITU.

&. DEMIKIAN JUGA, DOKUMEN LELANG JUGA TIDAKPERNAH DIBACA DULU, PADAHAL DOKUMEN LELANGADALAH LANDASAN HUKUM BAGI PENYEDIA JASA DAN

PENGGUNA JASA DALAM MELAKUKAN PELELANGAN( KUHPER PASAL 1&&# !



UMUM

;. BANYAK PPK YANG TIDAK PAHAM ARTI DAN PASAL% YANG DITUANGKAN DALAM DOKUMEN LELANG /DOKUMEN KONTRAK (APALAGI YANG BER-PHLN! ,AKIBATNYA BANYAK MENIMBULKAN KLAIM% YANGTIDAK DAPAT DIHINDARKAN YANG KEMUDIANTERPAKSA HARUS DIPENUHI DALAM PELAKSANAAN

KONTRAK NYA.

=. KEPPRES NO.#$ TAHUN %$$& MENETAPKAN " UNTUKKONTRAK BERNILAI > RP. =$ MILIAR SEBELUM TANDATANGAN KONTRAK HARUS TELAH MENDAPATPERSETUJUAN AHLI HUKUM KONTRAK "



UMUM6. UNTUK KONTRAK PEKERJAAN KONSTRUKSI, DIMANA

MENCARI AHLI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI 2 REPUBLIK INI BELUM ADA AHLI HUKUM KONTRAK

DI BIDANG KONSTRUKSI

?. BAGI PROPINSI% YANG MEMILKI DANA BESAR DAN

MEMPUNYAI PAKET% PEKERJAAN KONSTRUKSI YANGBERNILAI > RP. =$ MILIAR, MAKA SEBAGAI PENGGANTIAHLI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI ,DAPAT DIBENTUKTIM PENGGANTI AHLI HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI YANG ANGGOTANYA TERDIRI DARI :

a. P'6aba3 4a5 +'5a*a ba5 +

b. P'6aba3 4a5 +'5a*a ba5 )'5aaa 6a*a 8*30* )'+'03a



UMUM

#. KONDISI PENGADAAN BARANG/JASA DI RI SAAT INI : > PEMBERANTASA KKN YANG SEMAKIN MENINGKAT,

BEBAN% PROYEK YANG SEMAKIN MEMBENGKAK, INTER@ENSIATASAN YANG SEMAKIN MENEKAN, SEMAKIN BANYAK ORANG

YANG TIDAK MAU MENJADI PPK

> KEPPRES NO. #$ TH %$$& : MENGANUT PENETAPAN PEMENANG

KEPADA PENAWARAN TERENDAH TERE@ALUASI YANGRESPONSI, POTENSIAL TERJADI PENAWARAN YANG SANGATRENDAH / POTENSIAL PUTUS KONTRAK DAN POTENSIALTIMBUL PERSELISIHAN / GUGATAN KE PENGADILAN

. PPK HARUS DIBEKALI PEMAHAMAN TTG ASPEK% HUKUM KONTRAK KONSTRUKSI, SEKALI GUS MENINGKATKAN

KE HATI% AN DALAM MENGELOLA PROYEK



BEBERAPA HAL PENTING PBJ PEMERINTAH

1. L5) K'))0'* N8. #$ Ta %$$& a

b'03 3a+baa )a*a )a*a4a.

%. Taa +'a7a + aa+ )08*'* PBJ '5a 9a0a P'6a a5*5 a. B'b'0a)a 9838 a** P'6a a5*5 4a5

b'0+a*aab. A*a*-a*a* aa+ )'6a a5*5

9. J*3<a* PL a N'58*a* )'aa '7a6a0a a05a . P'6a a5*5 )''06aa a63a 3 )'+a )'4'a 6a*a )'a*aaa )''06aa )''06aa 8*30* '. P'6a a5*5 '5a a '*3a* <. P'6a a5*5 aa+ )084' ba3a Ca



BEBERAPA HAL PENTING PBJ PEMERINTAH

&. P'0b'aa )'4+)a5a a )'4''7'5a a. P'4+)a5a > K'))0'* N8. #$ 3 %$$& : ba4a 4a5 b'+ a30, +'5a5 3'0)0'3a* b'0b'a%, ba4a 4a5 3a

6'a*, )'+aa+a PPK Pa3a 4a5 '+a ( 3'0b3 a0a* '*a 6a *'0<3<a* / ba4a 4a5 3a * !

> PPK Pa3a a0* +''3a)a, a b*a *a6a *aaa3a b'a )'a)a3

> Ba +'aa PL 3'04a3a *aa, +aa )'4+)a5a a+*30a*, ba )'4''7'5a

b. P'4''7'5a > M'535a 0 *'0 a3a 80a5 a > M'05a '5a0a

> Ha*4a 3a a)a3 +a<aa3a *'b'*a0%4a 3')'35a +a*4a0aa3



PERBUATAN MELAWAN HUKUM

9. P'0ba3a +'a7a +.

( P'6'a*aK')aa '6a*aa 335 "A)a 3 M'a7a +F ! P3*a MA N8. ;% K/K0/1= 3a55a # Jaa0 1 a3a0a a +'+a3 :

Sa3 3aa )aa ++4a a)a3 a5 *<a34a *'ba5a+'a7a + ba a4a b'0a*a0a *a3a '3'3a

aa+ )'0a5-a5a, +'aa 65a b'0a*a0a a*a*-a*a* 'aa a3a a*a* + 4a5 3a 3'03* a b'0*<a3++ *')'03 +*a4a & <a380 :

1. N'5a0a 3a 05a %. K')'35a ++ a4a

&. T'0a7a 3a 35a



NOTA KESEPAHAMAN KEJAKSAANAGUNG, KAPOLRI, DAN BPKP

1. Ba aa )'5aa, 3a a)a3 a5*5 aa)'a5a)a,a0* 5'a0 a** a3a0a P80, Ja*a, a BPKP,a)aa aa '05a '5a0a a3a a0'a '*aaa )08*'0 *a6a.

%. Kaa aa '05a '5a0a +aa b*a 3a5a) 3) aa *'3'a aa )'+ba4a0a, aa a4a '*aaa )08*'0 +aa a4a )'4+)a5a a+*30a*

*a6a.&. Ya5 +'5a6a )'5aa *'+ba0a5a a 3'04a3a 3a b'a0,

a)a3 3a5a), )'9'+a0a a+a ba.;. P'0 *8*a*a* *a+)a 35a3 Ka)80'*=. P'0 3a a63 '5a Ea0a Gb'00 / B)a3



BEBERAPA HAL PENTING

PBJ PEMERINTAH

;. Aba3 0a54a )'+aa+a Pa3a 'a5 aa+A+*30a* )'5aaa +*a4a 3'3a5 :

> )'aa a<a*> '0<a* 4a3a

> +'38a 'aa* '5a **3+ a

=. Daa+ a K'))0'* 8.#$ 3a %$$& b'+ +'5a30 : > atur oleh PPK dan masuan dalam doumen lelan! > doumen lelan! adalah landasan huum " Undan!# $a!% &ara &%ha 'an! mem$uatn'a.

. P'5'03a D*0'* $er%ut 9838 - 9838 4a :



BEBERAPA HAL PENTING DALAM

PBJ PEMERINTAH

?. PPK 3a +'4aa0 8*'7'* 3aa 3a5a 830a KU(Per )**+, )*#-)**,)**+,

)**/,)#66, dan )60-)6) 1

#. P'5'03a KUHP'0 1&&#

dan Ka** )'5a30a 'a5 PBJ> &en!ert%an %t%ad $a% > Ind%as% uat menurut Ke&&res No. + tahun #*

. P'03a +'5a30 'a5 a0 A3a*a (*aa *a3 aa*a )'+b'a0a a3a* P'0ba3a M'a7a H+ ! > Pan%t%a teta& harus aunta$el > Pan%t%a %nde&enden, t%da $%sa d% %nter2ens% > Pan%t%a $ertan!!un! 3a4a$ atas &roses &elelan!an ts$ > Se!ala res%o ada d% Pan%t%a &elelan!an



BEBRAPA HAL PENTING DALAMPBJ PEMERINTAH

1$. APAKAH KEPPRES NO. #$ TAHUN %$$& SUDAH DAPAT MENGATUR SEMUA 2

YANG BELUM DIATUR BAGAIMANA 2

11. YANG BELUM DIATUR, MAKA SEORANG PEJABATPEMBUAT KOMITMEN

" DAPAT MENGATUR SENDIRI " , DENGAN TETAP MENGACU / BERDASARKAN

PRINSIP-PRINSIP DAN ESENSI PENGADAAN BARANG / JASA .



BEBRAPA HAL PENTING DALAMPBJ PEMERINTAH

1%. APAKAH PRINSIP PRINSIP PBJ 2 YAITU EISIEN,EEKTI, TERBUKA DAN BERSAING, TRANSPARAN, ADIL/TIDAK DISKRIMINATI, DAN AKUNTABEL.

APAKAH ITU TERBUKA 2 APAKAH ITU TRANSPARAN 2

1&. DOKUMEN LELANG ADALAH LANDASAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA DAN PENYEDIA JASA DALAMMELAKSANAKAN PELELANGAN ( KUH PERDATA 1&&# !, JANGAN MEMBUAT DOLUMEN LELANG YANGBERTENTANGAN DENGAN KEPPRES NO.#$ TAHUN %$$&,BILA KEPPRES BELUM MENGATUR, TETAPKAN OLEHPENGGUNA BARANG/JASA DENGAN TETAP MENGACUKEPADA PRINSIP-PRINSIP PENGADAAN BARANG / JASA



UMUM

1$. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. #$TAHUN %$$& SEPERTI :

a. ba4a )'55aaa 8+' 'a5 ( Pa3a LL A9' 3a5a) a0'a +'a0 ba4a 'a5! b. )a*9a a<a* 9. )'0*4a0a3a '*a )0aa<a* / 8+' a<a*. (KPK : 'a)a KPU baba b'0 *')'03 3 2! . 09a HPS 0aa*a ( K'a)a 09a HPS 0aa*a 2 ! '. 3a +'5550a )'a7a0a aa+ )'+baa )'a7a0a. ( 9838 : K'*aaa +''3a)a 'a5 a5 a Eaa*

a5 O' Pa3a 'a5 S0aba4a!<. a05a *a3a 3+)a5 (a05a *a3a 4a5 *'5a6a 355-355a!



UMUM

1$. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-

KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. #$TAHUN %$$& SEPERTI :

5. PENAWARAN TERENDAH TERE@ALUASI YANG RESPONSI

( B'0a)a) 0'a4a, 36 Ka** B%, a** ) 6aa Pa'+ba5, a** )'5aaa ))a ba6a (K80'a!. 3a +'5550a 3'* b'0a*a0a aa*a a05a

*a3a ( Ka** O D')8 ! . BA 'aa* 0aa*a *a+)a '5a 3aa 3a5a

830a 6. a* a3 KKN ( Ka** 'a5 0). 1%$$ 63a!



UMUM

1$. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. #$TAHUN %$$& SEPERTI :

. )'aa3a5aa )a3a 3'503a* ( 6'a*a : a)a +'aa3a5a )a3a 3'503a* ! . )'5aa +a*4a0aa3 ( 6'a*a *a55aa a )'5aa ! +. a0a5 +'5ba 8+' 'a5 *'b'+

3aa3a5a 830a *'9a0a *')a. ( UU 8. 1# 3 1 )a*a 1#.(&!

. 6a+a )'a*aaa = a0 Ba. ( 6'a*a : 'a)a 6a+a )'a*aaa a0 Ba !



UMUM

1$. MASUKKAN DALAM DOKUMEN LELANG KETENTUAN-KETENTUAN BARU YANG ADA DI KEPPRES NO. #$ TAHUN%$$& SEPERTI :

$. P'+3*a 830a *'9a0a *')a ba '3'0a+ba3a +''b 6+a a0 'a a 6a+a )'a*aaa

( 6'a*a : KUHP'0a3a Pa*a 1% ! ). 3'0a+ba3 +'+ba4a0, a0* +'+b'0a 8+)'*a* ( 6'a*a : b'*a04a 5a3 05 4a5 a0* ba4a0 PPK ! . Ua5 0'3'* 5a3 6a+a )'+'a0aa, a)a3 +'9a0a 6a+a )'+'a0aa.

( 6'a*a : +a*a )'+'a0aa a)a3 +''7a3 a0 3aa55a0a !



UMUM

11. PENGERTIAN% PENTING LAIN YANG PERLU DIPERHATIKAN :

8. Pa'3 830a M3 4'a0*

(K830a 3a 6a+a! ). P'5'03a +'a7a +

(P'6'a*a K')aa K'6a*aa Ta*+aa4a! . P'5'03a Aa*a Ha05a Sa3a a** Kab)a3' B6a! 0. T'3a5 S'+a P'a*aaa 830a



0ommenement

o ,ork

)etter o

Aeptane

0ontrat

signing

Appro-al

rom E2im

!ank 0hina

03NST"'0TI3N PE"I3

45 M3NT&S $1657 A8S%

#a$

2% Days

#a$

3& daysSubmis o"

Per"ormance

'ond

0039IE)

ENGINE"ING

Notie to

0ommeneP0M

Ma2

47 da+s

P&3

$ Taking 3-er

0ertiiate %

9&3

$ eet )iabilit+

0ertiiate %

MAINTENAN0E

PE"I3

1: M3NT&S

Emplo+er and

0ontrator

responsibilit+ or

!uilding 9ailure

MA; 17 T&

03NT"A0T PE"I3

Mobili<ation

=7 a+s

Submission o

Ad-ane Pa+ment

>ithin 47 a+s

SKEMA PE)AKSANAAN K3NT"AK

PE"93"MAN0E !3N

PE"I3

N3TES

P0M ? P"E 03NST

MEETING

P&3 ? P"39ESSI3NA)

&AN 3@E"

9&3 ? 9INA) &AN 3@E"

003 ? 03NT"A0T

0&ANGE 3"

(& Days

#a$

3& daysSite )ake

*+er



PENGATURAN LELANG / PERSAINGANUSAHA TIDAK SEHAT

1. DIMANA MANA TERJADI PENGATURAN LELANG,DAN DIMANA MANA PEJABAT MENJADITERSANGKA, BAHKAN BANYAK YANG TELAHDI@ONIS MELAKUKAN

TINDAK PIDANA KORUPSI KARENA PENGATURANLELANG ADALAH TINDAK PIDANA KEJAHATAN,MENYAMPAIKAN DOKUMEN PALSU,PENGGELEMBUNGAN BIAYA / MERUGIKAN NEGARA,MELAKUKAN PERBUATAN MELANGGAR ASASKEPATUTAN / ASAS KEADILAN, MELAKUKANTINDAKAN TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU ( KEPPRES NO.#$ TAHUN %$$& !.



KESIMPULAN

). 5% Indones%a KKN se&ert% d%$%aran $erem$an!sam&a% mem$uda'a san!at luas, d%lauan $ersama sama se7ara $esar $esaran.

#. Kerusaan a%$at KKN sudah sedem%%an $esar, KKNterus $er3alan sema%n mera3alela, eru!%an ne!ara

$esar seal%,

*. KKN men3ad% aar &en'e$a$ ham&%r semua masalah 'an! %ta hada&%, &em$erantasan KKN harus d%lauanse7e&atn'a melalu% a7t%on &lan 'an! on!r%t, +aa +aa I8'*a *a +'6a baa aa a

3'03a7aa.



INTERNATIONAL BEST PRACTICES

). PRAKTEK-PRAKTEK PEN8A5AAN 9AN8 5I A5OPTOE( EM;A8A-EM;A8A INTERNASIONA 5AN

5I9AKINI 5APAT MEN8(ASIKAN PRO5UK 9AN8

;ERKUAITAS 9AN8 SERIN8 5ISE;UT SE;A8AIINTERNATIONAL BEST PRACTICES.

#. APAKA( KITA SU5A( MEMIIKI NATIONA ;EST

PRA<TI<ES = ;EUM , KITA MELAKSANAKAN PBJ

BARU SEKEDAR MEMENUHI AKTOR LEGALITAS ? POKOKN9A ASAKAN @AKTU 5IPERIKSA AMAN 1



PRO5UK 9AN8 ;ERKUAITAS 5ANPEN8USA(A SETEMPAT

). SOSIAISASI KEPPRES ;UKAN (AN9A UNTUK PNS,TAPI JU8A UNTUK MAS9ARAKAT 5AN ;A5AN USA(A? STAKE (O5ER 1.

#. 9AN8 5I;UTU(KAN MAS9ARAKAT A5AA( PENGUSAHAPROESIONAL YANG DAPAT MENGHASILKAN PRODUK-PRODUK YANG BERKUALITAS, YANG HASILNYA DAPAT

DIMANAATKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUKKESEJAHTERAAN MASYARAKAT , ;UKAN PEN8USA(ASETEMPAT

* 9AN8 ;ENAR A5AA( MENJA5I PENGUSAHA SETEMPAT YANG PROESIONAL.



PENGGUNAAN PRODUKSI

DALAM NEGERI). KOMPONEN 5AAM NE8ERI UNTUK JASA A5AA( UNTUKJASA 9AN8 5IAKUKAN 5I5AAM NE8ERI 5EN8ANMEN88UNAKAN TENAGA AHLI DAN PERANGKAT LUNAK

DIDALAM NEGERI.

#. SETIAP PEN8A5AAN ;ARAN8 JASA, @AJI;MEMAKSIMAKAN PRO5UKSI 5AAM NE8ERI.

*. APA;IA 5I5AAM NE8ERI SU5A( TER5APAT PERUSA(AAN9AN8 MEMPUN9AI JUMA( TK5N 5AN

NIAI ;MP > 0B, MAKA PEAKSANAAN P;J N9A (ARUS5IANTARA PERUSA(AAN 5AAM NE8ERI 9AN8MEMPRO5UKSI ;ARAN8 TERSE;UT.



PENGGUNAAN PRODUKSIDALAM NEGERI

;. APABILA DIDALAM NEGERI BELUM ADAPERUSAHAAN YANG MENCAPAI JUMLAH TKDN DANBMP > ;$, MAKA PREERENSI HANYA DIBERIKANKEPADA BARANG / JASA YANG MEMPUNYAI TKDNLEBIH BESAR ATAU SAM DENGAN %=

C. NIAI ;MP MAKSIMA )CB 5AN 5I(ITUN8;ER5ASARKAN AMPIRAN MENTERI PERIN5USTRIAN.

6. TIN8KAT KOMPONEN 5AAM NE8ERI JASA A5AA( PER;AN5IN8AN ANTARA (AR8A JASA KESEURU(AN

5IKURAN8I (AR8A JASA UAR NE8ERI, TER(A5AP;IA9A KESEURU(AN.

Beberapa Hal Penting Dalam Pbj Pemerintah

Documents