BB. Penerapan PNPM Generasi pd Pola UU Desa.ppt

PENERAPAN PNPM GENERASI DALAM POLA UU DESA

Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa (existing)Tata Kelola Pembangunan di Tingkat Desa (existing)

KelompokKelompok

? PemerintahanDesa

Kelompok

Kelompok

Pembangunansektor ekonomi

Pembangunansektor lingkungan

PenguatanSistempemerintahanDesa

PembangunanSektor Pendidikan Perbaikan sektor gizi

PembangunanSektor-sektor lain

Desa sebagi OBYEK pembangunan :

Ditingkat makro •Pembangunan bersifat proyek -> tidak berkesinambungan•Lokasi tidak merata -> faktor politik sangat berperanDitingkat mikro•Fragmentasi/tumpang tindih kegiatan•Fragmentasi kelembagaan•Fragmentasi perencanaan•Fragmentasi keuangan•Tumpang tindih sasaran

MUATAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

MUATAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

• XV BAB• 112 Pasal Penjelasan UU No. 6 Tahun

2014 tentang Desa,

BAB I: KETENTUAN UMUM

BAB XI KERJA SAMA DESA

BAB XII: LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA

BAB XIII: KETENTUAN KHUSUS DESA ADAT

BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

DEFINISI DESADesa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal

6, pasal 95 sd 110

Mengenai desa adat lihat lebih lanjut di : pasal

6, pasal 95 sd 110

Eksistensi DesaPengakuan terhadap kemajemukan desa

DESA DESA ADAT

Desain Kelembagaan Desa

Hubungan antar pihak di desa

Musyawarah Desa

Pemerintahan Desa

BPDLembaga

Kemasyarakatan Desa

Kewenangan Desa (Pasal 18 UU Desa)

Visi tata kelola Desa Membangun

Tata Kelola Supra Desa

Tata Kelola (TataPemerintahan)

Desa

KegiatanPemberdayaan

MasyarakatKegiatanPelayanan

Publik

KegiatanPembangunan

7

Desa Sebagai SUBYEK Pembangunan:

• Konsolidasi Program/Kegiatan di desa

• Konsollidasi dan penguatan kelembagaan desa

• Kesatuan perencanaan dan keuangan desa (one village, one plan, one budget)

• Penguatan mekanisme representasi dan akuntabilitas ditingkat lokal

Pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan

Implikasi Visi Tata Kelola Pembangunan Lokal Skala Desa

Tujuan Pembangunan Desa (Pasal 78)

• Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:– penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar,

– pembangunan sarana dan prasarana Desa,

– pengembangan potensi ekonomi lokal,

– pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

• Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Prioritas Program (Pasal 80 ayat 4)

• Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:– peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;– pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan

berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;

– pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;– pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk

kemajuan ekonomi; dan– peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat

Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

SKENARIO KEWENANGAN DESA

Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kewenangan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kewenangan Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Kewenangan Pembinaan Kemasyarakatan Desa,

Perencanaan Pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP

Desa)

Rencana Pagu Indikatif DesaRencana Pagu Indikatif Desa

Rencana pemerintah daerah kabupaten/kotaRencana pemerintah daerah kabupaten/kota

Model Pendanaan

Pendelegasian

Model Pendanaan

Pendelegasian

Model Pendanaan

Pengintegrasian

Model Pendanaan

Pengintegrasian

Pelaksanaan pembangunan Desa Pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa.

Pelaksanaan pembangunan Desa Berskala Lokal Desa, dikelola melalui:

swakelola desa, kerjasama antar desa kerjasama desa dengan pihak ketiga. Pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari program

sektoral dan/atau program daerah pada desa, dikelola melalui mekanisme:

Pengintegrasian (dilaksanakan sendiri oleh SKPD atau K/L Pendelegasian (desan diberi kewengan desa untuk mengurus tetapi

tidak mengatur)

SKENARIO: PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA

BAB XIV: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, Pasal 1121) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.3) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

memberdayakan masyarakat Desa dengan:a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi

tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;

b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan

c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.

4) Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

SKENARIO: PENDAMPINGAN DALAM UU DESA

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CD) & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO & CBOs)

PRINSIP-PRINSIP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (CD) & PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (CO & CBOs)

Tim Pendamping

Desa

Tim Pendamping

Desa

Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa

BPD/ Pemantauan & Pengawasan Masy.

BPD/ Pemantauan & Pengawasan Masy.

Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes

Teknologi Tepat Guna/ Pengembangan PEP

Teknologi Tepat Guna/ Pengembangan PEP

Sistem Informasi DesaSistem Informasi DesaKelembagaan Desa/ LPMD/kelembagaan

sosial masy.

Kelembagaan Desa/ LPMD/kelembagaan

sosial masy.

Kord./ Tim Pendamping Antar Desa

Kord./ Tim Pendamping Antar Desa

Kord./ Tim Pendamping Kabupaten

Kord./ Tim Pendamping Kabupaten

Managemen Nasional/ Provinsi

Pembinaan Tingkat Kecamatan

Pembinaan Tingkat Kecamatan

Pembinaan Pemerintahan Kabupaten

Pembinaan Pemerintahan Kabupaten

Pembinaan Pemerintahan Nasional/ Provinsi

Pembinaan Pemerintahan Nasional/ Provinsi

KEPALA DESA

Pendampingan Pemerintahan Desa Pendampingan BPD/ Tim Pemantau Kegiatan

Pembangunan Desa Pendampingan Kelembagaan Desa/ LPMD, RT, RW

dan Dusun Pendampingan Badan Usaha Milik Desa/ BUMDes Pendampingan Kelembagaan Sosial/ Masyarakat Pendampingan Kader Desa