HUKUMPERDATAINTERNASIONAL KODEMATAKULIAH:WHI3219 BLOCKBOOK
PLANNINGGROUP: Prof.Dr.IMadePasekDiantha,S.H.,M.S.
IKetutTjukup,S.H.,M.H Dr.PutuTunyCakabawaLandra,S.H.,M.Hum.
Dr.IdaBagusWyasaPutra,SH.,M.Hum (Koordinator) IKetutWestra,SH.,MH
IGedePasekEkaWisanjaya,SH.,MH. MadeMahartaYasa,SH.,MH..
AnakAgungSriUtari,SH.,MH. IdaBagusErwinRanawijaya,SH.,MH
AnakAgungGedeDuwiraHadiSantosa,SH.,MHum.
MadeSuksmaPrijandhiniDeviSalain,SH.,MH.,L.LM
IMadeBudiArsika,SH.,L.LM. IGdePutraAriana,SH.,MKn.
IGustiNgurahParikesitWidiatedja,SH.,MHum
FAKULTASHUKUM UNIVERSITASUDAYANA DENPASAR 2010
1
1.IDENTITASMATAKULIAH NamaMataKuliah :Hukum Perdata
Internasional PlanningGroup : Prof.Dr.IMadePasekDiantha,S.H.,M.S.
IKetutTjukup,S.H.,M.H Dr.PutuTunyCakabawaLandra,S.H.,M.Hum.
Dr.IdaBagusWyasaPutra,SH.,M.Hum (Koordinator) IKetutWestra,SH.,MH
IGedePasekEkaWisanjaya,SH.,MH. MadeMahartaYasa,SH.,MH..
AnakAgungSriUtari,SH.,MH. IdaBagusErwinRanawijaya,SH.,MH
AnakAgungGedeDuwiraHadiSantosa,SH.,MHum.
MadeSuksmaPrijandhiniDeviSalain,SH.,MH.,L.LM
IMadeBudiArsika,SH.,L.LM. IGdePutraAriana,SH.,MKn.
IGustiNgurahParikesitWidiatedja,SH.,MHum. KodeMataKuliah :WHI3219
StatusMataKuliah :MataKuliahWajibFakultas(Kurikulum2009) SKS :2
2.MANFAATMATAKULIAH Peristiwa, kegiatan atau aktivitas yang
bersifat lintas batas negara semakin meningkat
padaeraglobalisasiini.Kegiatanatauaktivitastersebuttidakhanyamenjadibagiandari
Hukum Internasional Publik tetapi juga Hukum Internasional Privat
yang selanjutnya akan disebut dengan Hukum Perdata Internasional.
Adanya foreign element dalam
peristiwahukumperdatainternasionalmengakibatkanterjadinyapertautanlebihdarisatu
sistemhukumnasionalyangberbeda.Matakuliahinidikonstruksikanuntuk:
1. secara teoritis, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh
pengetahuan mengenai
sumbersumber,asasasas,konsepkonsepdanteoriteoritentangHukumPerdata
Internasionaldan 2. secara praktis, mahasiswa diharapkan mampu
menganalisis masalahmasalah
yangterjadipadaperistiwahukumperdatainternasional.
3.DESKRIPSIMATAKULIAH Mata kuliah ini mengkaji baik aspek teoritis
maupun praktis dari Hukum Perdata Internasional. Secara garis
besar, materimateri tersaji yang dibahas adalah: a)
Pengertian,RuangLingkup,Sejarah,danSumberHukumPerdataInternasionalb)Titik
Taut dan Status Personal dalam HPI c) Asasasas HPI d) Kualifikasi
dan Persoalan Pendahuluan dalam HPI e) Renvoi f) Pelaksanaan
Putusan Pengadilan dan Arbitrase AsingdiIndonesia
2
4.TUJUANMATAKULIAH Mahasiswa melalui partisipasinya pada mata
kuliah Hukum Perdata Internasional ini
diharapkanmampumemahamiasasasas,konsepkonsep,danteoriteoriHukumPerdata
Internasional, serta dapat menganalisis permasalahan yang terjadi
dalam Peristiwa Hukum PerdataInternasional. StandarKompetensi:C4 5.
PERSYARATAN MENGIKUTI MATA KULIAH HUKUM PERDATA INTERNASIONAL
Secara formal, mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah ini harus
telah lulus mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Perdata.
Secara Substantif, mata kuliah ini mensyaratkan adanya pemahaman
dan penguasaan mahasiswa terhadap materimateri dasar Hukum
Internasional, diantaranya Pengertian, Sumber Hukum Internasional,
Subyek Hukum Internasional dan Ruang Lingkup Hukum Internasional,
Sementara terkait Hukum Perdata, mata kuliah ini mensyaratkan
adanya pemahaman dan
penguasaanmahasiswaterhadapmaterimaterihukumbenda,orang,perikatan.
6.METODEDANSTRATEGIPROSESPEMBELAJARAN Metode Perkuliahan adalah
Problem Based Learning (PBL) dimana pusat
pembelajaranadapadamahasiswa.Metodeyangditerapkanadalahbelajar(learning)
bukanmengajar(teaching). Strategi pembelajaran : Kombinasi
perkuliahan (6 kali pertemuan), tutorial (6 kali pertemuan, satu
kali pertemuan untuk Ujian Tengah Semester (UTS), dan satu kali
pertemuanuntukUjianAkhirSemester(UAS).
PelaksanaanPerkuliahandanTutorial. Dalam Mata kuliah Hukum
Perjanjian Internasional ini, perkuliahan direncanakan
berlangsungselama6kali
yaitupertemuanke1,3,5,7,9,danke11.SedangkanTutorial
direncanakanberlangsung6kalipertemuanyaitu:pertemuanke2,4,6,8,10danke12.
Strategiperkuliahan:
Perkuliahanberkaitandenganpokokbahasanakandipaparkandenganalatbantumedia
berupapapantulis,
powerpointslide,sertapenyiapanbahanbacaantertentuyangdapat diakses
oleh mahasiswa. Sebelum mengikuti perkuliahan mahasiswa sudah
mempersiapkandiri(selfstudy)melakukanpenelusuranbahan,membacadanmemahami
pokok bahasan yang akan dikuliahkan sesuai dengan arahan (guidance)
dalam Block Book. Adapun teknik perkuliahan adalah pemaparan
materi, tanya jawab, dan diskusi (prosespembelajaranduaarah).
3
StrategiTutorial: Mahasiswa mengerjakan tugastugas(Discuccion
Task, Study Task dan Problem Task)sebagai
bagiandariselfstudydanmelakukanpresentasi(powerpoint)dan
berdiskusidikelastutorial.
Dalam6kalitutorialdikelas,mahasiswadiwajibkan: Secara individual
menjawab seluruh pertanyaan yang tersedia di Block Book
sebelumpertemuantutorialdilaksanakan. Secara sukarela (atau dalam
kondisi tertentu tutor akan menunjuk secara acak),
mahasiswamempresentasikanjawabanjawabantersebutdikelastutorial.
Berdiskusidikelasselamapelaksanaantutorialdenganmengemukakanargumen
argumen yang dikembangkan dalam jawaban individu mahasiswa terhadap
pertanyaanpertanyaandiBlokBook. Secara individual menyusun sebuah
paper dengan topiktopik yang akan disampaikan pada
perkuliahan/tutorial. Paper ini akan digunakan sebagai komponen
utama nilai tugas selain partisipasi dalam tanya jawab/diskusi
selama perkuliahan/tutorial. 7.UJIANDANPENILAIAN Ujian Ujian
dilaksanakan dua kali dalam bentuk tertulis yaitu Ujian Tengah
Semester (UTS) danUjianAkhirSemester(UAS).
TugasTugas(TT)LihatStrategiTutorial. Penilaian
PenilaianakhirdariprosespembelajaraniniberdasarkanrumusNilaiAkhir(NA)sesuai
bukupedoman,yaitu: (UTS+TT) _________ +2(UAS) 2 ___________________
3
NA:
Nilai A B+ B C+ C D+ D E
Range 80100 7079 6569 6064 5559 5054 4049 039
Diluarmodelpenilaiandiatas,matakuliahinijugamemberikanNilaiPartisipasiKelas
(Kolektif)sebagainilaitambahanuntukNilaiAkhir.4
8.MATERIPERKULIAHAN(ORGANISASIPERKULIAHAN) I. PENDAHULUAN
A. Definisidan IstilahHPI B. PeranandanManfaatHPI C.
RuangLingkupHPI D. SejarahPerkembanganHPI E.
SumberHukumPerdataInternasional II. TITIKTAUTDANSTATUSPERSONAL A.
PengertianTitikTaut B. TitikTautPrimer C. TitikTautSekunder D.
StatusPersonal 1. PrinsipKewarganegaraan 2. Prinsipdomisili III.
ASASASASHUKUMPERDATAINTERNASIONAL A. AsasasasHPIdalamHukumOrang B.
AsasasasHPIdalamHukumBenda C. AsasasasHPIdalamHukumPerjanjian D.
AsasasasHPIdalamPenentuanStatusBadanHukum IV.
KUALIFIKASIDANPERSOALANPENDAHULUANDALAMHPI A. Pengertian B.
ArtiPentingKualifikasi C. TeoriteoriKualifikasi 1.teorikualifikasi
2.teorikualifikasilexcausae 3.teorikualifikasiotonom
4.teorikualifikasibertahap D. PersoalanPendahuluan 1.Pengertian
2.Persyaratan 3.CaraPenyelesaian V. RENVOI A.Pengertian B.
Jenisjenis C.PraktekPenyelesaianRenvoi VI. PELAKSANAAN PUTUSAN
PENGADILAN DAN ARBITRASE ASINGDIINDONESIA A.
PraktekpelaksanaanputusanpengadilanasingdiIndonesia
1.PengertiandanJenisjenisputusan 2.Pengakuandanpelaksanaan
3.Perbandinganpraktekdinegaralain5
B.
PraktekpelaksanaanputusanarbitraseasingdiIndonesia 1.Pengertian
2.Pengakuandanpelaksanaan
9. Literatur InstrumenInternasional
1.InternationalChamberofCommerce(ICC)Incoterms,2000
2.UnitedNationsConventionforInternationalSalesofGoods, 1981.
3.RulesofArbitratonofInternationalChamberofCommerce,1998.
InstrumenNasional 1. KitabUndangundangHukumPerdata 2.
KitabUndangUndangHukumDagang 3.
ReglementopdeBurgerlijkeRechtvordeting(RV) 4.
UndangundangNomor1Tahun2009tentangPenerbangan 5. Undangundang Nomor
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian
SengketaInternasional 6.
UndangundangNomor21Tahun1992tentangPelayaran 7. UndangundangNomor1
Tahun1974tentangPerkawinan 8.
UndangundangNomor25Tahun2007tentangPenanamanModal 9. Undangundang
Nomor Tahun 5 Tahun 1968 tentang Ratifikasi Convention on the
Settlement of Investment Dispute Between States and Nationals of
OtherStates 10.
KeputusanPresidenNomor34Tahun1981tentangRatifikasiConventionon
theRecognitionandEnforcementofForeignArbitralAward. 11. Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan
PutusanArbitraseAsingMahkamahAgungRepublikIndonesia. CaseLaw 1.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUUV/2007
PerihalPengujianUndangUndangRepublikIndonesiaNomor22Tahun2001
tentangMinyakdanGasBumiTerhadapUndangUndangDasar1945. BukudanJurnal
1. Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata
Internasional. Bandung:CitraAdityaBakti. 2. Boer Mauna, Hukum
Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam
EraDinamikaGlobal,Edisike2,Cetakanke1,PT.Alumni,Bandung,2005. 3.
MochtarKusumaatmadjadanEttyRAgoes,PengantarHukumInternasional,
EdisiKedua,Cetakanke1,PT.Alumni,Bandung,2003. 4. Ridwan
Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.
Yogyakarta:FHUIIPress. 5. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum
Perdata Internasional Indonesia. Jakarta:BinaCipta. 6. 1980. Hukum
Perdata dan Dagang Internasional. Bandung:Alumni.6
LiteraturTambahan: 1. Record Talk Show, Pengabdian Masyarakat
Bagian Hukum Internasional FakultasHukumUniversitasUdayanaMengenai
Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum Internasional Privat Kepada
Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00FM,tanggal22Agustus2010.
10.PERSIAPANPROSESPERKULIAHAN
Sebelumperkuliahandimulaimahasiswadiwajibkansudahmemilikiblockbook
mata kuliah Hukum Perdata Internasional dan sudah mempersiapkan
materi, sehingga perkuliahan dan tutorial dapat terlaksana dengan
lancar. Mahasiswa juga diharapkan
sudahmemilikibukuRidwanKhairandi,PengantarHukumPerdataInternasional,FHUII
Press,Yogyakarta,2007.
7
PERTEMUANI
Perkuliahanke1:Pengantar HPI(C2) A. Definisi,IstilahHPI B.
PeranandanManfaatHPI C. RuangLingkupHPI D. SejarahPerkembanganHPI
E. SumberHPI
BahanBacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum
Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.1021. Ridwan
Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.
Yogyakarta:FHUII Press,h.214. Sudargo Gautama. 1977. Pengantar
Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
8
PERTEMUANII Tutorial ke1:PengantarHPI(C2)
StudyTaskDiscussionTask Hukum perdata internasional merupakan
perangkat di dalam sistem hukum nasional yang mengatur
hubunganhubungan atau peristiwaperistiwa hukum yang menunjukkan
kaitan dengan lebih dari satu sistem hukum nasional. Definisi hukum
perdata internasional akan menjadi lebih jelas jika kita kaitkan
dengan definisi hukum internasional. Hal tersebut selain
dikarenakan keduanya samasama memakai istilah
internasional,keduanyajugaacapkalidipertentangkan.Dariistilahyangdigunakan,para
ahli khususnya di Indonesia sepakat untuk menggunakan istilah hukum
perdata internasional dengan sederet pertimbangan yuridis maupun
nonyuridis. Untuk memahami suatu peristiwa hukum merupakan ruang
lingkup materi hukum perdata internasional, maka kita harus mampu
mengetahui, mengidentifikasi dan menganalisis apakah suatu
peristiwa hukum dapat dikategorikan sebagai peristiwa hukum perdata
internasional. Apabila proses ini dapat dilalui, maka peristiwa
hukum perdata
internasionalakandapatdiselesaikansecararuntutdansistematisdenganmengetahuialur
permasalahanpokokdalamhukumperdatainternasional. Petunjuk 1.
Diskusikan Persamaan dan Perbedaan Hukum Internasional dengan Hukum
PerdataInternasional! 2.
PelajaripertimbanganpertimbanganparaahlimemilihistilahHukumPerdata
Internasional dibandingkan Hukum Perselisihan atau Hukum Antar Tata
Hukum(HATAH)! 3. Jelaskan apa yang menjadi masalah pokok dalam
Hukum Perdata Internasional! BahanBacaan Bayu Seto
Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata Internasional. Bandung:
CitraAdityaBakti,h.1021. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum
Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.214 Sudargo
Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia.
Jakarta: BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
9
StandardAnswers 1.PersamaandanPerbedaanHIdanHPI
HukumInternasional Ruang Lingkup LintasNegara Permasalahan Subjek
DominanNegara Objek Sumber Publik Pasal 38 Internasional
Hukum Internasional LintasNegara
Perdata
DominanNegaradanBadan HukumPrivat Perdata Mahkamah
HukumNasional
2.HukumPerdataInternasionaldigunakankarena:
Telahmenjadikebiasaanumum
Internasionalmenyangkutruanglingkuppermasalahanyangbersifatlintasnegara
Hukum perselisihan tidak digunakan karena suatu peristiwa hukum
tidak selalu berkonflik
Hukumantartatahukumtidakdigunakankarenaruanglingkupberlakunyaterlaluluas
3.MasalahPokokHPI Hakimataupengadilan manakah yangberwenang
menyelesaikanpersoalanhukum yangmengandungunsurasing
Hukummanakahyangharusdiberlakukanuntukmengaturdan/ataumenyelesaikan
persoalanhukumyangmengandungunsurasing Bilamana/sejauh mana suatu
pengadilan harus memperhatikan dan mengakui putusanputusan
pengadilan asing dan/atau mengakui hakhak/kewajiban hukum
yangterbitberdasarkanhukum/putusanpengadilanasing.
10
PERTEMUANIII Perkuliahanke2:TitikTautdanStatusPersonal (C4) A.
PengertianTitikTaut B. TitikTautPrimer C. TitikTautSekunder D.
StatusPersonal 1. PrinsipKewarganegaraan 2. Prinsipdomisili
Literatur . Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum Perdata
Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.5866. Record Talk Show,
Pengabdian Masyarakat Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum
Universitas Udayana Mengenai Permasalahanpermasalahan Aktual Hukum
Internasional Privat Kepada Para Pendengar Phoenix Radio Bali 91.00
FM, tanggal 22 Agustus2010. Ridwan Khairandy.2007. Pengantar Hukum
Perdata Internasional. Yogyakarta:FHUII Press,h.2939danh.5872.
Sudargo Gautama. 1977. Pengantar Hukum Perdata Internasional
Indonesia. Jakarta: BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
11
PERTEMUANIV Tutorial ke2:TitikTautDanStatusPersonal (C4)
ProblemTask KasusImajiner(1) Wik Pratiwi adalah seorang gadis Solo
bekewarganegaraan Indonesia yang berusia 16
tahun.DiselaselawaktunyamengikutistudidibangkuSMA,WikPratiwijugabekerja
sebagaipenjual Batik merk
KadutandiPasarBenteng.Padasuatukesempatanketika ia
sedangberjualandatanglahseorangpengunjunglakilakibernamaDirkvanMandiyang
merupakan warga negara Belanda, namun saat ini memegang Kartu Ijin
Tinggal Sementara di Denpasar dengan sponsor PT. Jengkol. Pertemuan
tersebut ternyata berlanjut dalam hubungan asmara. Kedua pasangan
tersebut kemudian melangsungkan
perkawinanberdasarkantatacaraperkawinanagamaKristenProtestan di
JimbaranBali. Pertanyaan: 1. Apakahperkawinan
tersebutmerupakanpersitiwaHPI? C3 2.
Agarperkawinantersebutsah,hukummanayangharusberlaku? C4Standard
Answer
1. Ya. Karena adanya titik taut primer kewarganegaraan yang
menentukan status personal masingmasing pihak yang mengakibatkan
berlakunya syarat hukum materiilBelandauntukBirtvanmandi. 2.
HukumyangharusberlakuadalahhukumperkawinanIndonesiaberdasarkanasas
lexlocicelebration. ProblemTask KamusImajiner(2)
BeredKejepitadalahseorangpriaAmerikaSerikatbekerjasebagaimanajermarketingdi
PT.BilaBodongIndonesia yang memegang
KartuIjinTinggalSementaradiDenpasar.
UntukkepentingantinggaldiIndonesia,BeredKejepitmenyewasebuahvilladiCanggu,
Badung, yang dimiliki Wayan Pelem. Mereka kemudian menandatangani
perjanjian sewamenyewavillatersebutdihadapanseorangNotaris.
Pertanyaan: 1. ApakahperjanjiansewamenyewamerupakanpersitiwaHPI? 2.
Hukummanayangberlakudalamperjanjiansewamenyewatersebut?
12
StandardAnswer 1.
Tidak,apabilastatuspersonalBeredKejepitmengikutihukumIndonesia
Ya,apabilastatuspersonalBeredKejepittidakmengikutihukumIndonesia
2.HukumyangberlakuadalahHukumIndonesiaberdasarkanasas:
a.lexreisitae b.lexlocicontractus c.lexlocisolution
BahanBacaan: Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum
Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti,h.5866. Ridwan
Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.
Yogyakarta:FHUII Press,h.2939danh.5872. Sudargo Gautama. 1977.
Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta:
BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
13
PERTEMUANV Perkuliahanke3:AsasAsasHukumPerdataInternasional (C2)
A.AsasasasHPIdalamHukumOrang B.AsasasasHPIdalamHukumBenda
C.AsasasasHPIdalamHukumPerjanjian
D.AsasasasHPIdalamPenentuanStatusBadanHukum
BahanBacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum
Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti.h.263304. Ridwan
Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.
Yogyakarta:FHUII Press.h.174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar
Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
14
PERTEMUANVI Tutorial ke3:AsasasasHukumPerdataInternasional (C2)
1.ReviewMateri SebutkandanJelaskanAsasasasHPIdalamHukumBenda
SebutkandanJelaskanAsasasasHPIdalamHukumPerjanjian 2.Problem Task
Denilson, seorang warga negara Brazil mengadakan kontrak kerja
dengan Emanuel Kono, agen pemain sepakbola warga negara Kamerun
yang berdomisili di London. Dalam kontrak tersebut, Denilson
menyetujui isi kontrak untuk bermain di klub sepakbola Arema Malang
pada Liga Indonesia. Pada saat itu ia masih terikat kontrak dengan
FC Victoria Hongkong. Denilson memilih untuk memenuhi
isikontraktersebut
danbermainpadaklubAremaMalang.TindakanDenilsoninimenimbulkangugatandari
FCVictoriakarenamenganggapDenilsonWanprestasi Petunjuk
Tentukanhukum(lexcausae)danpengadilan(lexfori) yang berwenang
memeriksadan memutusgugatantersebut! StandardAnswer Berdasarkan
asas lex loci actus, maka hukum dan pengadilan yang berwenang
adalah hongkong
3.ProblemTask
RobertoManciniseorangwarganegaraItaliadalamperjalanandiataskapalberbendera
Norwegia, bertemu dengan Nwanko Kanu seorang warga negara Nigeria.
Di atas kapal
tersebut,RobertoMancinisepakatmenjualduaunitapartemenmiliknyakepadaNwanko
KanuyangterletakdiAustralia.Merekajugasepakatuntukmengadakankontrakpinjam
meminjam uang yang rencananya akan digunakan untuk membangun lima
puluh unit apartemendiIndonesia. Petunjuk
Tentukanhukum(lexcausae)yangberwenangdalamkeduaperistiwahukumtersebut!
15
StandardAnswer Berdasarkan asas lex rei sitae , maka hukum yang
berwenang dalam kontrak jual beli tersebutadalahhukumAustralia
Berdasarkan asas lex loci solutionis, maka hukum yang berwenang
dalam kontrak pinjammeminjamuangadalahhukumindonesia
BahanBacaan Bayu Seto Hardjowahono.2006. Dasardasar Hukum
Perdata Internasional. Bandung: CitraAdityaBakti.h.263304. Ridwan
Khairandy.2007. Pengantar Hukum Perdata Internasional.
Yogyakarta:FHUII Press.h.174191 Sudargo Gautama. 1977. Pengantar
Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: BinaCipta.
1980.HukumPerdatadanDagangInternasional.Bandung:Alumni.
16
PERTEMUANVII
Perkuliahanke4:KualifikasiDanPersoalanPendahuluanDalamHPI(C4) A.
Pengertian B. ArtiPentingKualifikasi C. TeoriteoriKualifikasi
1.teorikualifikasi 2.teorikualifikasilexcausae
3.teorikualifikasiotonom 4.teorikualifikasibertahap D.
PersoalanPendahuluan 1.Pengertian 2.Persyaratan 3.CaraPenyelesaian
BahanBacaan
17
PERTEMUANVIII Tutorial ke4:Kualifikasi (C4) ProblemTask
KasusImajiner(1) A,Berusia19Tahun,berdomisilidiPrancis A menikah
dengan B yang berkewarganegaraan Inggris. Pernikahan
dilangsungkandiInggris.
AmenikahtanpaIzinorangtua,menuurutCodeCivilPrancisanaklakilakiyang
belumberusia25tahuntidakdapatmenikahtanpapersetujuanorangtua Di
Prancis A mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dengan dasar
perkawinannnyadenganBtanpaIzinorangtua.Permohonannyadikabulkanoleh
Pengadilan Beberapawaktukemudian,Bmelangsungkanperkawinan
denganCwarganegara Inggris.PerkawinandilangsungkandiInggris.
Setelah menyadari kenyataan bahwa B masih terikat perkawinan dengan
A (karena menurut hukum Inggris perkawinan A dan B belum bubar),
maka C
mengajukangugatanpermohonanpembatalanperkawinandenganBatasdasarB
telahmelakukanPoliandri.GugatandiajukandipengadilanInggris. Hakim
Inggris memutuskan perkawinan antara A dan B tetap sah, sebab izin
orangtua berdasarkan hukum inggris dianggap sebagai persayaratan
formal saja
secarahukumperkawinanAdanBtetapsahkarenatelahmemenuhiketententuan
persyaratan esensial hukum inggris sebagai lex loci celebrationis.
Sehingga
perkawinanBdanCharusdinyatakantidaksah,BdiangapPoligami.Perkawinan
Cdikabulkan KasusImajiner(2) Sepasang WN Prancis, Menikah di
Prancis tanpa perjanjian tentang harta perkawinan
SuamiistripindahkeInggris.SuamimeninggaldiInggrisdenganmeninggalkan
wasiatyangmengabaikansemuahakisteriatashartaperkawinan
IstrimengajukangugatandiPengadilanInggrisuntukmenuntuthaknyaatasharta
bersama
Prosespenyelesaian.DalamkeadaandemikianHakimharusmenetapkanterlebih
dahulu apakah gugatan janda merupakan masalah pewarisan atau
kontraktual?
perkara.MenurutHukumPrancishartayangadadalamperkawinanmenjadiharta
bersama bila diantara para pihak tidak dibuat perjanjian secara
tegas. Hukum
Inggrismengkualifikasimasalahsemacaminisebagaimasalahperjanjian,karena
kanyataan tidak ada kontrak mengenai harta bersama. Oleh karena itu
HPI Inggris menunjuk pada Lex Loci celebration (Hukum Prancis).
Putusan Hakim
Inggrisberdasarkanpertimbanganbahwahartaperkawinanadalahhartabersama
sesuai konsep hukum Prancis. Walaupun tidak ada kontrak yang tegas
tetapi karena hartaperkawinan merupakan hartabersama,maka hal
itudapatdianggap sebagai kontrak diamdiam, maka permohonan janda
dikabulkan, wasiat suami18
yang mengabaikanhak istribatal.Suamidan istri
masingmasingberhakatas hartakekayaan. KasusImajiner(3)
SeseorangWargaNegaraSwiss,berdomisiliterakhirdiInggrismeninggaldunia
dengan meninggalkan sejumlah harta peninggalan baik benda tetap
maupun bergerak di berbagai negara.Perkara pembagian warisan
diajukan di Pengadilan Swiss. Berdasarkan hukum manakah proses
pewarisan itu harus diatur. Dengan
menggunakanteorikualifikasibertahapmakaprosesnyasebagaiberikut
Tahap Pertama Berdasarkan hukum Swiss hakim terlebih dahulu
menentukan kategori hukum dari sekumpulan fakta yang dihadapinya.
Seandainya Hukum Swiss menganggap peristiwa tersebut sebagai
pewarisan, maka langgak selanjutnya adalah menetapkan Kaedah HPI
apa dari Hukum Swis yang harus digunakan untuk menetapkan lex
Causae. Kaedah HPI swis menetapkan bahwa pewarisan harus diatur
oleh hukum dari tempat tinggal terakhir pewaris tanpa membedakan
benda bergerak dan tidak bergerak. Dengan demikian berarti HPI
SwismenunjukhukumInggris. Tahap Kedua Berdasarkan hukum Inggris
hakim kemudian menetapkan bagian
bagiandarihartapeninggalanyangdikatagorikansebagaisebagaibendabergerak
atau tidak bergerak. Setelah itu berdasarkan kaedah hukum ingris
hakim menetapkan hukum apa yang harus digunakan untuk mengatur
pewarisan tersebut. Pada tahap ini hakim akan dapat menjumpai untuk
benda bergerak pewarisan akan dilakukan berdasarkan hukum dari
tempat pewaris berdomisili pada saat meninggal ( hukum Inggris
).Untuk bendabenda tetap kaedah HPI inggris menetapkan yang berlaku
adalah hukum dari tempat dimana benda itu berada. Seandainya
Sipewaris meninggalkan sebidang tanah di Prancis maka tidak
mustahil akan dipergunakan hukum Prancis untuk mengatur pewarisan
tersebut. Pertanyaan 1.
Teorikualifikasiapakahyangdigunakanpadamasingmasingkasusdiatas? 2.
Apakahyangmenjadikelebihandankelemahanpenggunaanmasingmasingteori
tersebut? StandarAnswer 1.
KasuspertamamenggunakanteorikualifikasiLexFori,KasusKeduaKualifikasi
LexCausae,dankasusketigaTeoriKualifikasibertahap.19
2. UntukLexFori Kelebihan LexFori
Perkaralebihcepatselesai,karena hanya menggunakan hukum
nasionalHakim Hukum nasional tidak ada kontaminasi dari hukum asing
(kedaulatannegarautuh) Lebih memenuhi rasa keadilan bagi
parapihak
Kekurangan Rasakeadilanyangtidakterpenuhioleh para pihak, karena
mengabaikan hukum asing yang semestinya dapat diterapkan
dalamkasuskasustertentu
LexCausae
Kualifikasi Bertahap
Perkara lebih memakan waktu lama, karena hakim membutuhkan waktu
untukmempelajarihukumasing Dapat mengganggu sendisendi
hukumnasional Palingmemenuhirasakeadilanbagi Perkara lebih memakan
waktu lama, para pihak, karena mengakomodir karena hakim
membutuhkan waktu baikhukumnasionalhakimmaupun untuk memadukan
hukum nasionalnya hukumasingyangterkait. dan berbagai hukum asing
yang terkait dalammemutussengketaHPI
20
PERTEMUANIX Perkuliahanke5:Renvoi(C2) A. Pengertian Renvoi B.
JenisjenisRenvoi C. PraktekPenyelesaianRenvoi BahanBacaan
21
PERTEMUANX Tutorial ke5:Renvoi(C2) Dalam halrenvoi,
jikapenunjukankepadahukumasing itudianggaptermasukpula kaidahkaidah
HPI nya, maka mungkin terjadi apa yang dinamakan dengan penunjukan
kembali, misalnya hakim di negara X berdasarkan kaidah HPI negara X
harus memeberlakukan hukum negara Y dalam arti seluruh sistem hukum
negara Y, maka
mungkinketentuanHPInegaraYmenunjukkembalikepadahukumnegaraX.Mungkin
pula HPI negara Y tersebut menunjuk lebih jauh kepada hukum negara
ketiga, yaitu Z (penunjukanlebihjauh).
Dengandemikianpenunjukankembalidapatdibagimenjadidua,yaitu: 1.
PenunjukanKembali(simplerenvoiatauremssion)dan 2.
PenunjukanLebihLanjutatauLebhJauh Contohkasus
yangdapatdijadikanstandarpenerapandoktrinrenvoi inidapatdilihat
dalamkasusFargo.Posisikasusnyaadalahsebagaiberikut:
Forgoadalahseoranganakluarkawin,memilikikewarganegaraanBavaria(Jerman)
1. Iasejakkecilsudahberdomisili(bertempattinggal)diPerancis 2.
IameninggalduniadiPerancistanpameninggalkantestamen 3.
Forgomeninggalkanbendabendabergerak,berupasejumlahuangyangdidepositokan
diBankPernacis 4. Perkara pembagian warisan diajukan oleh
saudarasaudara alamiah Forgo pada pengadilanPerancis. Persoalan
hukum yang timbul adalah : berdasar hukum mana pengaturan pembagian
warisantersebutharusdilakukan?BerdasarkanhukumBavariaatauhukumPerancis?
KaidahHPIlex fori(Perancis)
menyatakan,bahwapersoalanpewarisanbendabenda bergerak harus diatur
berdasarkan kaidahkaidah hukum dari tempat dimana pewaris menjadi
warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan, bahwa
pewarisan bendabenda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari
tempat dimana pewaris bertempattinggalseharihari.
Prosespenyelesaianperkara:
22
1. Pada tahap pertama, hakim Perancis melakukan penunjukan
kearah hukum Bavaria sesuaiperintahkaidahHPIPerancis 2. Tampaknya,
hakim Perancis menganggap penunjukan itu sebagai gesamtverweisung
(penunjukanhukumasing),sehinggameliputipulakaidahkaidahHPIBavaria
3.
Telahdiketahui,bahwakaidahHPIBavariayangmenyangkutpewarisanbendabenda
bergerakmenetapkanbahwahukumyangharusdigunakanadalahhukumdaritempat
tinggal tetap si pewaris. Jadi kaidah HPI Bavaria menunjuk kembali
ke arah hukum
Perancis(hukumdaritempatkediamantetapsipewaris).Padatahapsepertiinilahbaru
terjadi renvoi 4. Hakim Perancis ternyata kemudian menganggap bahwa
penunjukan kembali oleh
kaidahHPIBavariasebagaisuatusachtnormverweisung(penunjukanhukumintern)
5. Berdasarkan anggapan itu, hakim Perancis (dalam hal ini Cour de
Cassation))
kemudianmemberlakukankaidahhukumwarisPerancis(CodeCivil)untukmemutus
perkarayangbersangkutan. PerbedaanantarapemberlakuanhukumPerancis
atauhukumBavariauntukmemutus perkaratersebut,bukanlahsekadar
masalahteoritiksaja,tetapi jugadapatmenghasilkan
keputusanyangyangmungkinberbeda. Dalam kasus Forgo diatas, menurut
hukum Bavaria, saudarasaudara kandung dari seorang anak luar kawin
tetap berhak menerima harta warisan dari anak luar tersebut.
SedangkanmenurutCodeCivilPerancis,hartapeninggalandariseoranganakluarkawin
akanjatuhketangannegara. Oleh karena Cour de Cassation telah
menerima renvoi, yasng berarti hakim menerapkan Code Civil
Perancis, maka sebagai akibatnya harta warisan Forgo jatuh ke
tanganfiscusataupemerintahPerancis. BahanBacaan
23
PERTEMUANXI Perkuliahan ke6: Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan
Arbitrase Asing di Indonesia(C4) A.
PraktekpelaksanaanputusanpengadilanasingdiIndonesia
1.PengertiandanJenisjenisputusan 2.Pengakuandanpelaksanaan
3.Perbandinganpraktekdinegaralain B.
PraktekpelaksanaanputusanarbitraseasingdiIndonesia 1.Pengertian
2.Pengakuandanpelaksanaan BahanBacaan
24
PERTEMUANXII Tutorial ke6:PelaksanaanPutusanPengadilanAsing(C4)
PT ASIA KOREA JAYA adalah sebuah perusahaan yang didirikan sekitar
awal tahun 2001 dan dalam rangka penanaman modal asing berkedudukan
di
KabupatenBadungProvinsiBali.Perusahaaninimemilikicorebisnisakomodasi
jasa pariwisata hotel resort. Komposisi Kepemilikan saham dari PT
ASIA KOREANJAYAadalahKIMJONKBOKWargaNegaraKorea35%,Joe Joe Lunk 35%
Warga Negara Korea dan Wayan Gede Jubalium Perak Warga
NegaraIndonesia30%. Pada Bulan Agustus 2009 KIM JONK BOK meninggal
dunia. Kim Jonk Bok tidak mempunyai istri dan anak namun mempunyai
beberapa saudara sebagai . Para ahli waris ini selanjutnya
mengajukan perkara pewarisan atas harta kekayaan Kim Jonk Bok JAYA
di Pengadilan Korea . Selanjutnya Pengadilan
KoreamemutuskanbahwaparasaudaraKIMJONKBOKberhaksecarabersama sama
atas harta kekayaan peninggalannya termasuk atas kepemilikannya
atas sahampasaPTASIAKOREA Apakan Putusan Pengadilan Korea tentang
Penunjukan Pihak Pewaris untuk
kepemilikansahampadaPTASIAKOREANJAYAdapatdilaksanakan?
KalaudapatdilaksanakanBagaimanakahtatacarapelaksaannya Dapat karena
putusan pengadilan Korea tidak bersifat menghukum (Condemnatoir)
Langsungdapatdilaksanakantanpadiperlukanadanyafiateksekusi
BahanBacaan KUHD RV Ridwan Khairandy. 2007.
Yogyakarta:FHUIIPress
Pengantar
Hukum
Perdata
Internasional.
25