LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 1 BAWASLU P R O V I N S I S U M A T E R A B A R A T Jl. Pramuka Nomor 11, Padang Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302 Website : sumbar.bawaslu.go.id PADANG, JANUARI 2018 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2017 BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI SUMATERA BARAT
37
Embed
BAWASLU · Pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan untuk terwujudnya Pemilu yang demokratis.Dengan dasar Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, pada tanggal2 September
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengawas Pemilihan mempunyai kewenangan
menyelesaikan sengketa Pemilihan. Dengan adanya kewenangan baru tersebut, penyelesaian
sengketa tidak terpusat di Bawaslu Provinsi, namun demikian dengan kewenangan baru
tersebut, Panwas Pemilihan dituntut untuk menguasai tata cara penyelesaian sengketa
tersebut.
Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyadari bahwa dengan adanya kewenangan
baru bagi Pengawas tingkat Kabupaten/Kota memungkinkan terjadinya kesalahan prosedur
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 28
dalam menyelesaikan sengketa, dengan begitu upaya yang dilakukan Bawaslu Provinsi
Sumatera Barat adalah dengan meningkatkan kualitas jajaran Pengawas dengan instensnya
melakukan Rapat Koordinasi dan juga melakukan Supervisi dan Monitoring serta melakukan
pendampingan terhadap Panwas yang menyelesaikan sengketa.
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 dan 2017 jumlah penyelesaian
sengketa tidaklah sebanyak pada saat Pemilihan Legislatif tahun 2014, hanya beberapa
daerah yang ada melakukan penyelesaian sengketa, bahkan untuk pemilihan tahun 2017 tidak
ada penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwas Pemilihan di Kota Payakumbun dan
Kabupaten Kep. Mentawai.
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tahun 2015:
NO Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian
sengketa
1 Bawaslu Provinsi Sumbar 1
2 Panwaslih Kabupaten Tanah Datar 1
3 Panwaslih Kabupaten Pasaman Barat 1
4 Panwaslih Kabupaten Pesisir Selatan 1
Rekapitulasi Penyelesaian Sengketa Tahun 2017:
NO Provinsi/Kabupaten/Kota Jumlah Penyelesaian
sengketa
1 Panwaslih Kabupaten Kep. Mentawai -
2 Panwaslih Kota Payakumbuh -
Persentase Tindaklanjut
Penyelesaian Sengketa
∑Permohonan Sengketa yang ditindaklanjuti x 100%
∑Permohonan Sengketa yang diterima
₌ 0 Permohonan yang ditindaklanjuti x 100%
0 Permohonan yang diterima
₌ 100 %
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 29
Indikator 2 : Persentase Penyelesaian Sengketa yang dilayani dengan Baik
Indikator ini mengukur secara langsung bagaimana layanan penyelesaian sengketa dengan
baik, dengan menghitung capaian indikator namun memang pada pelaksanaan Pilkada Tahun
2017 tidak adany permohonan Penyelesaian Sengketa baik itu sengketa antar peserta maupun
sengeketa perserta dengan penyelenggara akibat dari Putusan KPU. Maka indikator capaian
ini bisa dikategorikan mencapai target 100%
3.3 Realisasi Keuangan
Realisasi keuangan tidak lepas dari pelaksanaan kegiatan yang telah direcanakan,
adapun pelaksanaan kegiatan Tahun 2017 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang telah
dilaksanakan sebagai berikut :
PELAKSANAAN KEGIATAN DI TAHUN ANGGARAN 2017
NO KEGIATAN TANGGAL LOKASI KET
1
Rapat Koordinasi Gugus Tugas Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye di Media Masa pada Pemilihan Bupati Kab. Kep. Mentawai dan Pemilihan Walikota Kota Payakumbuh (RDK)
25-Jan-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
2
Rapat Koordinasi Pencegahan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye di Media Masa dalam Pemilihan Bupati Kab. Kep. Mentawai dan Walikota Kota Payakumbuh (RDK)
26-Jan-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
3
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan DPT dalam Rangka Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Fullday)
27-Jan-17 Hotel Inna Muara Padang
4 Penyusunan Kontrak Kerja pada Badan Pengawas Pemilu Sumatera Barat (RDK)
27-Jan-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 30
5
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pengadaan Distribusi Logistik dalam rangka Persiapan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara (Fullday)
28-Jan-17 Hotel Inna Muara Padang
6
Rapat Penyusunan SOP Tata Cara Pengaduan Pembayaran untuk Pelaksanaan Kegiatan dan Perjalanan Dinas Bawaslu Prov. Sumatera Barat (RDK)
31-Jan-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
7
Rakernis Sentra Gakkumdu Tahap II pada Pemilihan Bupati Kab. Kep. Mentawai dan Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 (Fullday)
06-Feb-17 Hotel Inna Muara Padang
8
Sosialisasi tatap muka hasil pemetaan TPS Rawan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 Bawaslu Prov. Sumatera Barat (Fullday)
Reviu Panwaslih Kab. Kep.Mentawai dan Panwaslih Kota Payakumbuh atas Penggunaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2017 (Fullboard)
13 s.d 14 April 2017
Lawang Park, Kab. Agam
12
Peningkatan Kapasitas Organisasi dan SDM Bawaslu Prov. Sumatera Barat (Fullboard)
14 s.d 16 April 2017
Lawang Park, Kab. Agam
13
Rapat Koordinasi Evaluasi Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Kep. Mentawai dan Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Tahun 2017 (Fullboard)
23 s.d 25 April 2017
Ibis Hotel Padang
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 31
14
Rapat Koordinasi Finalisasi Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 (Fullday)
26-Apr-17 Ibis Hotel Padang
15
Coffe Morning Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017 (Halfday)
29-Apr-17 Hotel Kolivera Payakumbuh
16
Coffe Morning Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Kep. Mentawai Tahun 2017 (Halfday)
03-Mei-17 Hotel Viona Mentawai
17
FGD Sosialisasi Hasil Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dengan Media Masa (Fullday)
08-Mei-17 Hotel Grand Inna Muara
18
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
22-Mei-17 Hotel Grandzuri Padang
19
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
23-Mei-17 Hotel Grandzuri Padang
20
Rapat Implementasi SPIP pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sumatera Barat (Fullday)
23-Mei-17 Hotel Grandzuri Padang
21
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
29-Mei-17 Hotel Grandzuri Padang
22
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 (Fullday)
30-Mei-17 Wisma Pangeran Padang
Panjang
23
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 (Fullday)
31-Mei-17 Hotel Nantongga Pariaman
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 32
24
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 (Fullday)
05-Jun-17 Hotel Nantongga Pariaman
25
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2018 (Fullday)
06-Jun-17 Gedung Pusat Kebudayaan
Sawahlunto
26
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
09-Jun-17 Grand Zuri Hotel Padang
27
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
10-Jun-17 Grand Zuri Hotel Padang
28
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018 (Fullday)
13-Jun-17 Wisma Pangeran Padang
Panjang
29
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Sawahlunto Tahun 2018 (Fullday)
14-Jun-17 Gedung Pusat Kebudayaan
Sawahlunto
30
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pariaman Tahun 2018 (Fullday)
20-Jun-17 Hotel Nantongga Pariaman
31
Sosialiasi Pengawasan Partisiparif Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Tahun 2018 (Halfday)
21-Jun-17 Grand Zuri Hotel Padang
32
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
05-Sep-17 Fave Hotel Padang
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 33
33
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
06-Sep-17 Hotel Amaris,
34
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2019
07-Sep-17 Hotel Flaminggo,
35
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020
08-Sep-17 Hotel Flaminggo,
36
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021
12-Sep-17 Hotel Nan Tongga,
37
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2022
13-Sep-17 Hotel Nan Tongga,
38
Rapat Koordinasi Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2023
13-Sep-17 Gedung Pusat Kebudayaan,
39 Pelantikan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat (Fullboard)
24 s.d 26 Agustus 2017
Rocky Hotel Padang
40 RDK Monev dan Evaluasi Pelaksaan Program/Kegiatan dan Anggaran
30-Agt-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
41 RDK Pengelolaan dan Penatausahaan Kearsipan
19-Sep-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
42 RDK Pengembangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID)
20-Sep-17 Kantor Bawaslu Prov.
Sumbar
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 34
43
Kegiatan Pelantikan dan Bimtek Pengelolaan Keuangan bagi Kepala Panwas Kab/Kota se-Prov. Sumatera Barat (89)
25 s.d 27 Sept 2017
Grand Inna Muara
44
Bimtek Pengawasan dan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Panwas Kab/Kota se-Sumatera Barat (90)
27 s.d 29 Sept 2017
Grand Ina Muara
45
Rakor Administrasi Keuangan dalam rangka Reviu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban APBN/Dana Hibah Panwas se-Sumbar (95)
9 s.d 11 November
2017 Nuansa Maninjau,
47
Sosialisasi Pengawasan Partisipatif serta pemilihan Uda Uni Duta Pengawasan Bawaslu Prov. Sumatera Barat (97)
15-Nov-17 Basko Hotel, Padang
48
RDK Sosialisasi Hasil Pengawasan Penelitian Administrasi Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Media Masa (98)
16-Nov-17 Kantor Bawaslu Sumbar
49
Sosialisasi Hasil Pengawasan Verifikasi Admiistrasi dan Faktual Calon Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (101)
16-Nov-17 Kantor Bawaslu Sumbar
50 Pelatihan Aplikasi SAS bagi Sekertariat Panwas Kab/Kota se-Prov. Sumatera Barat (105)
23 s.d 24 Nov 2017
Rocky Hotel Padang
51
Rakernis Tata Kelola Arsip bagi Panwaskab Kab/Kota se Prov. Sumatera Barat dan Sosialisasi Perbawaslu No. 17 Tahun 2017 (105)
29-Nov-17 Rocky Hotel Padang
52
RDK dengan Mitra Kerja UNAND perihal Mekanisme Pengawasan Partisipatif Masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal (106)
24-Nov-17 Kantor Bawaslu
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 35
53
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan dan Anggaran Bawaslu Sumbar (109)
01-Des-17 Rocky Hotel
54 Rapat Koordinasi Fasilitasi Tahapan Pengawasan Pemilu Tahun 2019 (109)
19-Des-17 Rocky Hotel
55
RDK dalam rangka pertanggungjawaban keuangan APBN dan Dana Hibah Panwas Kab/Kota se-Sumatera Barat serta Langkah-Langkah Persiapan Akhit Tahun 2017 (111)
14-Des-17 Kantor Bawaslu
56
RDK Peningkatan Pemahaman Penyusunan RKBMN di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Sumbar (111)
20-Des-17 Kantor Bawaslu
57
RDK Peningkatan Pemahaman Pegisian SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) (116)
28-Des-17 Kantor Bawaslu
Realisasi keuangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat ditargetkan mencapai 100%,
berdasarkan realisasi sampai dengan akhir tahun 2017yang juga termasuk didalamnya
anggaran Panwaslu Kabupaten/Kota realisasi keuangan mencapai 65, 57 %
Keterangan Target Realisasi % Capaian
Persentase Penyerapan DIPA
TA 2017 100% 65, 57 % 65, 57 %
Realisasi anggaran yang tidak termasuk anggaran Kabupaten/Kota mencapai 92,12 %
Keterangan Target Realisasi % Capaian
Persentase Penyerapan DIPA
TA 2017 100% 92,12 % 92,12 %
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 36
Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2017 per sasaran (sudah masuk anggaran
Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:
No Sasaran Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1 Meningkatnya kualitas
pengawasan pemilu dan
integritas penyelenggaraan
pemilu untuk mewujudkan
pemilu yang demokratis
sebagai bagian dari konsolidasi
demokrasi
Rp. 44.174.312.000 Rp. 28.963.117.834 65, 57 %
TOTAL Rp. 44.174.312.000 Rp. 28.963.117.834 65, 57 %
Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2017 per sasaran (tidak termasuk anggaran
Kabupaten/Kota) adalah sebagai berikut:
No Sasaran Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp)
Capaian
(%)
1 Meningkatnya kualitas
pengawasan pemilu dan
integritas penyelenggaraan
pemilu untuk mewujudkan
pemilu yang demokratis
sebagai bagian dari konsolidasi
demokrasi
Rp. 11.086.562.000 Rp. 10.212.680.332 92,12 %
TOTAL Rp. 11.086.562.000 Rp. 10.212.680.332 92,12 %
Capaian realisasi keuangan Bawaslu Tahun 2017 per Sasaran adalah sebagai berikut :
NO SASARAN STRATEGIS Anggaran Realisasi Capaian
1
Meningkatnya kualitas
pencegahan dan pelanggaran
Pilkada
Rp 3.992.593.000 Rp3.751820313
94 %
2
Meningkatnya Kualitas
Penanganan Pelanggaran
Pilkada
Rp2.340.842.000
Rp2.187.808.161
93%
3 Meningkatknya penyelesaian
sengketa
Rp120.290.000
0 0 %
TOTAL
Rp6.453.725.000
Rp5.939.628.474
92%
LKIP 2017 BAWASLU SUMBAR 37
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait
dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2017, sebagai
berikut:
1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-
Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian
rata-rata indikator sasaran sebesar 100% dan Realisasi Anggaran yang telah mencapai
rata-rata indikator sebesar 65, 57 %
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2017 telah efektif dan efisien.
3. Bawaslu telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam
meningkatkan pengawasan Pilkada sebagaimana yang telah dipersyaratkan pada UU RI
No. 8 Tahun 2015 dan 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti UU
Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi
Undang-Undang.
4. masih adanya beberapa permasalahan, seperti Panwaslu Kabupaten/Kota, bersifat tidak
tetap (ad hoc).
Rencana Kedepan sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2018
Beberapa item yang direncanakan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas SDM Pengawas Pemilu yang beritegritas;
2. Meningkatkan kualitas pencegahan Pengawasan Pemilu;
3. Meningkatkan Partisipasi keterlibatan masyarakat dalam hal pelaporan pelanggaran
Pemilu;
4. Menurunkan jumlah Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.