-
Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan
tidak
memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan
kami
basi
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI LAMPUNG
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO
JALAN SEMINUNG NOMOR 5 KOTA METRO KODE POS 34111 TELEPON (0725)
41049, 49440 ; FAKSIMILE (0725) 49450
EMAIL [email protected] , [email protected] ; SITUS
http://kppnmetro.org
Nomor : S - 378/WPB.08/KP.0203/2019 10 Juni 2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Petunjuk Teknis Lanjutan Terkait Tata Cara Pembayaran dan
Penggunaan
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun Anggaran 2019 dan Update
Aplikasi Terkait
Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Mitra Kerja KPPN Metro
Di tempat
Sehubungan dengan telah ditetapkannya PMK Nomor 196/PMK.05/2018
tanggal 31 Desember
2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan KKP dan Nota
Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor ND-607/PB/2019 tanggal 31 Mei 2019 hal
Petunjuk Teknis Lanjutan Terkait
Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah
(KKP) Tahun Anggaran 2019 dan
Update Aplikasi Terkait, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai
berikut :
1. Pengembangan aplikasi Satker yang terdampak atas implementasi
KKP telah selesai dibangun dan
siap diluncurkan. Adapun Aplikasi Satker yang terdampak meliputi
aplikasi SAS, aplikasi Konversi,
aplikasi SAKTI, dan aplikasi OM SPAN.
2. Dapat kami informasikan bahwa aplikasi Satker terdapat
penyesuaian yang mempengaruhi proses
bisnis pada aplikasi satker K/L antara lain:
Aplikasi Penyesuaian
Aplikasi SAS a. Modul PPSPM Penambahan menu KKP
Pembuatan surat Dispensasi Proporsi
KKP ke Kanwil, Permohonan
Persetujuan ke KPPN, Permohonan
Penerbitan ke Bank, Permohonan TUP
KKP ke KPPN, Permohonan TUP Non
KKP ke KPPN dilakukan secara aplikatif
Penggunaan jenis SPP/SPM dibedakan
antara SPP/SPM GUP Tunai dengan
SPP/ SPM GUP KKP
Jenis dokumen SPP/SPM dengan kode
26 = SPP/ SPM GUP KKP
Jenis dokumen SPP/SPM dengan kode
27 = SPP/SPM PTUP KKP
b. Modul PPK Perekaman data referensi Pemegang
KKP
Penatausahaan Daftar pengeluaran Riil
Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil oleh
PPK
mailto:[email protected]:[email protected]://kppnmetro./
-
Terima kasih anda telah mendukung pelayanan kami dengan
tidak
memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan
kami
c. Modul SILABI Perekaman kuitansi KKP
Perekaman transaksi KKP
Perekaman daftar pembayaran tagihan
Aplikasi SAKTI Pembuatan usulan UP KKP
Perekaman penerimaan
barang/jasa KKP
Pencetakan perintah bayar dan
kuitansi KKP
Perekaman SPM GUP KKP
Pencatatan SP2D GUP/TUP
KKP
Perekaman transaksi pajak KKP
Pencetakan DPT KKP
Jenis dokumen SPP/SPM dengan kode
317 = SPP/SPM GUP KKP
Jenis dokumen SPP/SPM dengan kode
323 = SPP/SPM PTUP KKP
Aplikasi OMSPAN Penambahan kartu pengawasan UP/TUP KKP tingkat
satker
3. Sehubungan dengan hal tersebut Satker diinformasikan
untuk:
mengunduh/mendownload dan install Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6
bagi satker K/L yang
menggunakan aplikasi SAS;
menggunakan Aplikasi SAKTI 2019 yang terbaru/terupdate khusus
Satker K/L Piloting SAKTI;
dan
menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OMSPAN) yang
terbaru/terupdate bagi seluruh
Satker K/L.
4. Adapun proses pengajuan perubahan proporsi UP KKP kepada
Kanwil DJPb, pengajuan
permohonan persetujuan besaran UP KKP ke KPPN, dan pengajuan
permohonan persetujuan TUP
KKP dapat dilakukan dan mulai berlaku sejak tanggal Nota Dinas
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor ND-607/PB/2019 tanggal 31 Mei 2019 ditetapkan dengan tetap
memperhatikan ketentuan
dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
5. Menindaklanjuti hal tersebut, disampaikan Petunjuk Teknis
Lanjutan Terkait Tata Cara Pembayaran
dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) kepada Satker untuk
dijadikan pedoman.
Demikian disampaikan untuk dipedomani. Atas kerjasamanya
diucapkan terima kasih.
Kepala Kantor,
Tri Tenggo Sukmono
Tembusan : Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Lampung di Bandar Lampung
-
PETUNJUK TEKNIS LANJUTAN TERKAIT TATA CARA PEMBAYARAN DAN
PENGGUNAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2019
Menindaklanjuti Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor: ND-59/PB/2018 tanggal 17 Januari 2019 dan telah
ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor
196/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 Tentang Tata Cara
Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2019, dengan ini diminta kepada Satker
K/L untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Perubahan
Proporsi UP KKP ke Kanwil DJPb dan Penyesuaian Proporsi UP
Satker:
a. mengunduh/mendownload dan install Aplikasi SAS 2019 Versi
19.0.6 bagi Satker K/L yang menggunakan aplikasi SAS.
b. menggunakan Aplikasi SAKTI 2019 yang terbaru/terupdate khusus
Satker K/L Piloting SAKTI.
c. menggunakan Aplikasi Online Monitoring SPAN (OM SPAN) yang
terbaru/terupdate bagi seluruh Satker K/L.
d. Ruang lingkup yang diatur dalam PMK nomor 196/PMK.05/2018 ini
adalah terkait tata cara pembayaran dan penggunaan KKP dalam rangka
penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme UP yang sumber
dananya berasal dari Rupiah Murni selain Satker Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri dan Satker Atase Teknis.
e. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK 196/PMK.05/2018, Satker K/L
dapat mengajukan perubahan proporsi UP KKP kepada Kanwil DJPb
berupa kenaikan atau penurunan dari proporsi UP KKP yang telah
ditetapkan. Yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP
sebagaimana diatur dalam PMK mengenai tata cara pembayaran dalam
rangka pelaksanaan APBN untuk proporsi UP Tunai dan sebesar 40%
(empat puluh persen) dari besaran UP sebagaimana diatur dalam PMK
mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN untuk
proporsi UP KKP.
f. Apabila Satker ingin mengajukan perubahan proporsi UP KKP ke
Kanwil DJPB maka Tata Cara pengajuan perubahan proporsi UP KKP
adalah sebagai berikut: 1) Pada Satker K/L (Aplikasi SAS):
a) Satker menggunakan modul PPSPM pada Aplikasi SAS Versi 19.0.6
untuk membuat Surat Permohonan Pengajuan Perubahan Proporsi UP KKP
dan Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
b) Surat Pernyataan dari KPA tersebut berisi pernyataan dan
alasan Satker K/L dalam mengajukan Perubahan Proporsi UP KKP ke
Kanwil DJPb.
c) Format Surat Permohonan Pengajuan Perubahan Proporsi UP KKP
dan Surat Pernyataan KPA dibuat seragam untuk seluruh Satker K/L
yang telah diakomodir dalam modul PPSPM Aplikasi SAS Versi 19.0.6
pada menu “Lainnya”, submenu “Kartu Kredit Pemerintah”, dan sub-sub
menu “Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil”.
d) Surat Permohonan Pengajuan perubahan proporsi UP KKP dan
Surat Pernyataan tersebut selanjutnya dicetak dan ditandatangani
oleh KPA untuk disampaikan kepada Kanwil DJPb.
e) Petunjuk Teknis/Manual Book/Tutorial yang lebih
lengkap/komprehensif terkait tata cara pengajuan perubahan proporsi
UP KKP dapat dilihat pada Petunjuk Penggunaan KKP Aplikasi SAS 2019
Versi 19.0.6 sebagaimana tercantum pada Lampiran surat ini.
2) Pada Satker K/L (Aplikasi SAKTI): a) Satker membuat Surat
Permohonan Pengajuan Perubahan Proporsi UP KKP
dan Surat Pernyataan dari KPA secara manual (tidak melalui
Aplikasi) dengan memperhatikan ketentuan dalam 196/PMK.05/2018.
b) Surat Pernyataan dari KPA tersebut berisi pernyataan dan
alasan Satker K/L dalam mengajukan Perubahan Proporsi UP KKP ke
Kanwil DJPb.
-
c) Surat Permohonan Pengajuan perubahan proporsi UP KKP dan
Surat Pernyataan tersebut selanjutnya ditandatangani oleh KPA untuk
disampaikan kepada Kanwil DJPb.
g. Apabila Satker K/L tidak mengajukan perubahan proporsi UP KKP
ke Kanwil DJPB maka tahapan selanjutnya yang dilakukan Satker
adalah melakukan penyesuaian proporsi UP Satker K/L sesuai dengan
PMK Nomor 196/PMK.05/2018, yaitu sebesar 60% UP Tunai dan 40% UP
KKP.
h. Bagi Satker K/L Yang Memenuhi Kriteria Wajib Menggunakan KKP
dan Tidak Mengajukan/Memperoleh Persetujuan ataupun
Mengajukan/Memperoleh Persetujuan atas Perubahan Proporsi UP KKP
dari Kanwil DJPb: Untuk penyesuaian proporsi UP Satker K/L di bulan
Juli 2019, maka Satker K/L diinformasikan terkait hal-hal sebagai
berikut: 1) Pemberian/penggunaan UP Satker K/L di bulan Juni 2019
masih 100% dalam
bentuk tunai. Artinya, belum diberlakukan proporsi UP yang
sesuai ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 (60% UP Tunai dan
40% UP KKP atau sesuai persetujuan perubahan proporsi UP KKP oleh
Kanwil DJPb).
2) Di bulan Juli 2019, Satker K/L diminta untuk segera melakukan
penihilan sebagian dari total UP Satker K/L yang telah disetujui
selama ini oleh KPPN/Kanwil DJPb. Yaitu, sebesar 40% dari total UP
Satker K/L yang telah diperoleh/diterima selama ini atau sesuai
persetujuan perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb.
3) Penihilan sebagian UP tersebut sebagaimana dimaksud pada
angka 2), dapat dilakukan dengan cara:
a) Mempertanggungjawabkan UP yang telah menjadi kwitansi sebesar
40% atau sesuai persetujuan perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil
DJPb dari total UP Satker K/L;
b) Menyetorkan sisa dana UP yang terdapat di Kas Bendahara dan
Rekening Bank/Pos ke Kas Negara sebesar 40% atau sesuai persetujuan
perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total UP Satker K/L
; atau
c) Kombinasi, melalui pertanggung jawaban kwitansi dan
penyetoran sisa dana UP dengan total sebesar 40% atau sesuai
persetujuan perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total
UP Satker K/L.
4) Adapun mekanisme/tata cara penihilan dari masing-masing
pilihan diatas adalah sebagai berikut: Pertanggungjawaban kwitansi
sebesar 40% atau sesuai persetujuan perubahan proporsi UP KKP oleh
Kanwil DJPb dari total UP Satker K/L:
a) Pengajuan SPM-GUP Nihil sebagian atas pertanggungjawaban UP
tahun anggaran 2019 ke KPPN sebesar 40% atau sesuai persetujuan
perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total besaran UP
Satker K/L dilakukan paling lambat tanggal 19 Juli 2019.
b) Pada uraian SPM ditambahan frasa "Pengesahan sebagian atas
pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2019".
c) SP2D atas SPM-GUP Nihil tersebut diterbitkan paling lambat
tanggal 23 Juli 2019.
d) Bagi Satker K/L yang wajib menggunakan KKP namun tidak/belum
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka
Revolving UP Tunai (SPM GUP Tunai) di bulan Agustus 2019 tidak
dapat diberikan, sampai dengan pengajuan SPM-GUP Nihil sebagian
sebagaimana dimaksud dilakukan/disampaikan ke KPPN.
Menyetorkan sisa dana UP yang terdapat di Kas Bendahara dan
Rekening Bank/Pos ke Kas Negara sebesar 40% atau sesuai persetujuan
perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total UP Satker
K/L:
a) Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa dana UP Tahun Anggaran
2019 ke Kas Negara, yang berada pada kas bendahara dalam bentuk
tunai
-
maupun rekening bank/pos sebesar 40% atau sesuai persetujuan
perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total UP Satker
K/L, paling lambat tanggal 19 Juli 2019, dengan menggunakan akun
pengembalian UP.
b) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan
KPPN sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran
sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 19 Juli 2019
pada jam kerja.
c) Atas penyetoran sisa dana UP tersebut, Bendahara Pengeluaran
menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
d) Bagi Satker K/L yang wajib menggunakan KKP namun tidak/belum
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), maka
Revolving UP Tunai (SPM GUP Tunai) di bulan Agustus 2019 tidak
dapat diberikan, sampai dengan sisa UP sebagaimana dimaksud
disetorkan ke Kas Negara.
Kombinasi, melalui pertanggungjawaban kwitansi dan penyetoran
sisa dana UP dengan total sebesar 40% atau sesuai persetujuan
perubahan proporsi UP KKP oleh Kanwil DJPb dari total UP Satker
K/L:
a) Bendahara Pengeluaran menyetorkan sisa dana UP Tahun Anggaran
2019 ke Kas Negara, yang berada pada kas bendahara dalam bentuk
tunai maupun rekening bank/pos. Misalnya, hanya terdapat sisa dana
UP dimaksud sebesar 15% dari total UP Satker, maka akan disetorkan
ke Kas Negara paling lambat tanggal 19 Juli 2019, dengan
menggunakan akun pengembalian UP.
b) Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pencocokan data dengan
KPPN sebelum melaksanakan penyetoran, untuk mengetahui kebenaran
sisa dana UP yang harus disetor paling lambat tanggal 19 Juli 2019
pada jam kerja.
c) Atas penyetoran sisa dana UP tersebut, Bendahara Pengeluaran
menyampaikan fotokopi BPN yang disahkan oleh KPA ke KPPN.
d) Selanjutnya, dikombinasikan dengan Pengajuan SPM-GUP Nihil
sebagian atas pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2019 ke KPPN,
yaitu sisanya sebesar 25% dari besaran UP Satker dan pengajuannya
dilakukan paling lambat tanggal 19 Juli 2019.
e) Pada uraian SPM ditambahan frasa "Pengesahan sebagian atas
pertanggungjawaban UP tahun anggaran 2019".
f) Sehingga total pertanggungjawaban kwitansi dan penyetoran
sisa dana UP yang dilakukan oleh Satker K/L menjadi 40% dari total
UP Satker K/L.
g) Bagi Satker K/L yang wajib menggunakan KKP namun tidak/belum
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, maka Revolving UP
Tunai (SPM GUP Tunai) di bulan Agustus 2019 tidak dapat diberikan,
sampai dengan kombinasi penyetoran sisa dana UP dan pengajuan SPM
GUP Nihil sebagian sebagaimana dimaksud disetorkan ke Kas Negara
/dilakukan/disampaikan ke KPPN.
2. Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP ke KPPN: a. Setelah
dilakukan penyesuaian Proporsi UP Satker K/L sebagaimana dijelaskan
pada
angka 1, Satker menyampaikan Surat Permohonan Persetujuan
Besaran UP KKP dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan
Surat Persetujuan Proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb (apabila
ada).
b. Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP ke
KPPN bagi Satker K/L yang Memenuhi Kriteria Wajib Menggunakan KKP
adalah sebagai berikut: 1) Pada Satker K/L (Aplikasi SAS):
a) Satker menggunakan modul PPSPM Aplikasi SAS Versi 19.0.6 pada
menu “Lainnya”, submenu “Kartu Kredit Pemerintah”, dan sub-sub
menu
-
“Permohonan Persetujuan ke KPPN” untuk membuat Surat Permohonan
Persetujuan Besaran UP KKP dan Surat Pernyataan UP dari KPA serta
untuk menginput/memasukkan nomor dan tanggal Surat Persetujuan
Proporsi UP KKP dari Kanwil DJPb (apabila ada).
b) Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut berisi uraian dan
penjelasan UP Satker K/L yang telah disesuaikan dengan format yang
telah ditetapkan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
c) Selanjutnya Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP dan
Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut dicetak dan ditandatangani
oleh KPA dilampiri Surat Persetujuan Proporsi UP KKP dari Kanwil
DJPb (apabila ada) beserta ADK yang dihasilkan dari Aplikasi SAS
untuk disampaikan kepada KPPN.
d) Petunjuk Penggunaan/Manual Book/Tutorial yang lebih
lengkap/komprehensif terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan
Persetujuan Besaran UP KKP ke KPPN dapat dilihat pada Petunjuk
Penggunaan KKP Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6 sebagaimana
terlampir
2) Pada Satker K/L (Aplikasi SAKTI): a) Satker membuat Surat
Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP dan Surat
Pernyataan UP dari KPA secara manual (tidak melalui Aplikasi)
dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
b) Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut dibuat sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
c) Selanjutnya, Surat permohonan Perubahan Persetujuan Besaran
UP KKP dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan surat
persetujuan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dari Kanwil DJPb
(apabila ada) disampaikan ke KPPN untuk mendapatkan
persetujuan/penetapan.
c. Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP ke
KPPN bagi Satker K/L yang dikecualikan dalam Pembayaran dan
Penggunaan KKP adalah sebagai berikut: 1) Sesuai dengan ketentuan
dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018, Satker K/L
tersebut memenuhi kriteria: a) Tidak terdapat penyedia
barang/jasa yang dapat menerima pembayaran
dengan Kartu Kredit Pemerintah melalui mesin Electronic Data
Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari KPA;
dan
b) Memiliki pagu jenis belanja Satker yang dapat dibayarkan
melalui UP sampai dengan Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus
juta rupiah). Pada Satker K/L (Aplikasi SAS):
(1) Satker menggunakan modul PPSPM Aplikasi SAS Versi 19.0.6
pada menu “Lainnya”, submenu “Kartu Kredit Pemerintah”, dan sub-sub
menu “Permohonan Persetujuan ke KPPN” untuk membuat Surat
Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP dan Surat Pernyataan dari
KPA.
(2) Surat Pernyataan dari KPA tersebut berisi pernyataan dan
alasan Satker K/L untuk tidak menggunakan/dikecualikan dalam
Pembayaran dan Penggunaan KKP. Misalnya:
Tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima
pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC; atau
Meskipun terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima
pembayaran dengan KKP melalui mesin EDC, namun dengan
mempertimbangkan faktor efisiensi, efektifitas, dan besaran UP
Satker K/L yang nilainya yang tidak signifikan maka Satker K/L
mengajukan pengecualian.
(3) Selanjutnya Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP dan
Surat Pernyataan dari KPA tersebut dicetak dan ditandatangani oleh
KPA beserta ADK yang dihasilkan dari Aplikasi SAS untuk disampaikan
kepada KPPN.
-
(4) Petunjuk Teknis/Manual Book/Tutorial yang lebih
lengkap/komprehensif terkait Tata Cara Pengajuan Permohonan
Persetujuan Besaran UP KKP ke KPPN dapat dilihat pada Petunjuk
Penggunaan KKP Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6 sebagaimana terlampir
Pada Satker K/L (Aplikasi SAKTI):
(1) Satker membuat Surat Permohonan Persetujuan Besaran UP KKP
dan Surat Pernyataan UP dari KPA secara manual (tidak melalui
Aplikasi) dengan memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor
196/PMK.05/2018.
(2) Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut dibuat sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
(3) Selanjutnya, Surat permohonan Perubahan Persetujuan Besaran
UP KKP dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA dan surat
persetujuan proporsi UP Kartu Kredit Pemerintah dari Kanwil DJPb
(apabila ada) disampaikan ke KPPN untuk mendapatkan persetujuan/
penetapan.
3. Permohonan Persetujuan TUP KKP ke KPPN: a. KPA dapat
mengajukan TUP KKP untuk membiayai kegiatan yang sifatnya
mendesak,
tidak dapat ditunda, dan/atau tidak dapat dilakukan Pembayaran
LS. b. Pengajuan TUP KKP dilakukan dengan menyampaikan permohonan
persetujuan TUP
KKP kepada Kepala KPPN disertai: 1) Rencana nilai batasan
belanja (limit) TUP Kartu Kredit Pemerintah; 2) Rincian rencana
pengeluaran yang akan dibiayai dengan TUP Kartu Kredit
Pemerintah yang ditandatangani oleh KPA dan BP/BPP; dan 3)
Rencana periode penggunaan
c. Tata Cara Pengajuan Permohonan Persetujuan TUP KKP ke KPPN
bagi Satker K/L yang Memenuhi Kriteria Wajib Menggunakan KKP adalah
sebagai berikut: Pada Satker K/L (Aplikasi SAS): 1) Satker
menggunakan modul PPSPM Aplikasi SAS Versi 19.0.6 pada menu
“Lainnya”, submenu “Kartu Kredit Pemerintah”, dan sub-sub menu
“Permohonan TUP ke KPPN” untuk membuat Surat Permohonan Persetujuan
TUP KKP dan Surat Pernyataan dari KPA.
2) Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut berisi pernyataan dan
penjelasan TUP Satker K/L yang telah disesuaikan dengan format yang
telah ditetapkan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
3) Selanjutnya, Surat Permohonan Persetujuan TUP KKP, Surat
Pernyataan dari KPA, beserta lampiran surat tersebut dicetak dan
ditandatangani oleh KPA beserta ADK yang dihasilkan dari Aplikasi
SAS untuk disampaikan kepada KPPN.
Pada Satker K/L (Aplikasi SAKTI): 1) Satker membuat Surat
Permohonan Persetujuan TUP KKP dan Surat Pernyataan
dari KPA secara manual (tidak melalui Aplikasi) dengan
memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
2) Surat Pernyataan UP dari KPA tersebut dibuat sesuai dengan
format tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari PMK Nomor 196/PMK.05/2018.
3) Selanjutnya, Surat permohonan Perubahan Persetujuan Besaran
UP KKP dilampiri dengan Surat Pernyataan UP dari KPA disampaikan ke
KPPN untuk mendapatkan persetujuan/penetapan.
4. Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP: a. Sesuai dengan ketentuan
dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018 telah diatur bahwa:
1) Berdasarkan permintaan penggantian UP KKP yang disampaikan
oleh BP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan SPP-GUP KKP kepada
PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dokumen dan
bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
-
2) Berdasarkan permintaan pembayaran pertanggungjawaban TUP KKP
yang disampaikan oleh BP/BPP, PPK menerbitkan dan menyampaikan
SPP-PTUP KKP kepada PPSPM paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah
bukti-bukti pendukung diterima secara lengkap dan benar.
b. Tata Cara Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP adalah sebagai
berikut: Pada Satker K/L (Aplikasi SAS): 1) Jenis dokumen SPP/SPM
yang digunakan:
Kode 26 = untuk SPP/SPM GUP KKP; dan
Kode 27 = untuk SPP/SPM PTUP KKP. 2) Setelah proses perekaman
SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya proses catat,
cetak, dan kirim SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS. 3)
Petunjuk Penggunaan/Manual Book/Tutorial yang lebih
lengkap/komprehensif
terkait Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP dapat dilihat pada
Petunjuk Penggunaan KKP Aplikasi SAS 2019 Versi 19.0.6 sebagaimana
terlampir.
Pada Satker K/L (Aplikasi SAKTI): 1) Jenis dokumen SPP/SPM yang
digunakan:
Kode 317 = untuk SPP/SPM GUP KKP; dan
Kode 323 = untuk SPP/SPM PTUP KKP. 2) Petunjuk Teknis/Manual
Book/Tutorial yang lebih lengkap/komprehensif terkait
Penerbitan/Perekaman SPP/SPM KKP dapat dilihat pada Petunjuk
Teknis Aplikasi SAKTI yang terbaru/terupdate sebagaimana
terlampir.
5. Penyusunan Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev)
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP: a. Dalam pelaksanaan pembayaran
dan penggunaan KKP, Kementerian
Negara/Lembaga dan Kementerian Keuangan c.q. DJPb melakukan
Monev atas pelaksanaan pembayaran dengan KKP secara berjenjang dan
berkala.
b. Monev dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembayaran
dengan KKP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
c. Monev dilaksanakan dengan menyampaikan Laporan Hasil Monev
Pelaksanaan Pembayaran dengan KKP dan dilaksanakan oleh KPA.
d. Saat ini, penyusunan Laporan Hasil Monev Pelaksanaan
Pembayaran dengan KKP oleh KPA dilakukan secara manual (tidak
melalui aplikasi) dengan periode pelaporan secara triwulanan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1
Petunjuk Teknis
Kartu Kredit Pemerintah
Aplikasi SAS 2019
Versi 19.0.6
SISTEM APLIKASI SATKER
MEI 2019
DIT. PA DAN DIT. SITP
LAMPIRAN II
Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Nomor : ND-607/PB/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 2
Petunjuk Penggunaan Menu KKP
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan
menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk
melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada
APBN, dimana kewajiban pembayaran
pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu
Kredit Pemerintah, dan Satker berkewajiban
melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang
disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan KKP pada Satuan
Kerja, KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan RI No.
196/PMK.05/2018, Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan menyediakan fasilitas pembuatan surat permohonan
dispensasi ke Kanwil DJPb, persetujuan
KKP ke KPPN, dan penerbitan KKP ke bank melalui aplikasi SAS
2019 pada modul PPSPM.
Secara umum, alur permohonan penerbitan KKP adalah sebagai
berikut:
Penjelasan:
a. Satker melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank
Penerbit KKP sebagai mitra kerjanya dalam
penggunaan KKP
b. Penetapan proporsi UP ditetapkan UP Tunai sebesar 60% dan UP
KKP sebesar 40%. Apabila proporsi UP
KKP berubah, maka Satker menyampaikan surat dispensasi perubahan
proporsi UP KKP ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan yang dilampiri Surat Pernyataan dan mengirim
ADK.
c. Satker menginput data permohonan persetujuan proporsi UP KKP
ke KPPN (jika berubah proporsi UP KKP,
maka harus lampirkan Surat Persetujuan dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan) dilampiri Surat Pernyataan Uang
Persediaan dan mengirim ADK.
d. Satker melakukan input data permohonan penerbitan (nama-nama
penerima dan administrator) KKP ke Bank
dilampiri surat Persetujuan UP KKP dari KPPN mitra kerjanya.
e. Input data surat permohonan perubahan proporsi UP KKP,
persetujuan dan penerbitan KKP dilakukan pada
modul PPSPM.
f. Satker Input data Nomor KKP pada masing-masing Pemegang KKP
sebagai bahan pelaporan oleh BP/BPP
pada modul SILABI
Pada modul PPSPM, untuk pembuatan surat-surat sebagaiman alur
dan penjelasan diatas, terdapat pada menu
Lainnya, sub menu Kartu Kredit Pemerintah dengan sub-sub menu
sebagai berikut:
Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil
Permohonan Persetujuan ke KPPN
Permohonan Penerbitan ke Bank
Permohoan TUP KKP ke KPPN
Permohonan TUP Non KKP ke KPPN
Ke
rja
sa
ma
SATKER
BANK
Kanwil
KPPN
SAS2019
Input
- Surat Perubahan
Porsi KKP (Kanwil
DJPb)
- Surat Persetujuan
KKP (KPPN)
- Surat Penerbitan
KKP (Bank)
- ADK Kirim KKP ke
Kanwil dan KPPN
Output
Perubahan Proporsi
Persetujuan KKP Penerbitan KKP
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 3
Pada modul PPK, menu yang digunakan adalah:
1. Menu Referensi, pilih sub menu Kartu Kredit Pemerintah
Perekaman data referensi pemegang Kartu Kredit Pemerintah
2. Menu Lainnya Sub Menu Kartu Kredit Pemerintah
Penatausahaan Daftar Pengeluaran Riil
Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil oleh PPK
3. Menu SPP RUH SPP, Cetak SPP, /Transfer ADK SPP
Pada modul SILABI Pengeluaran, menu yang digunakan adalah:
1. Menu Bendahara Pengeluaran sub menu RUH Kuitansi
Perekaman kuitansi KKP
2. Menu Bendahara Pengeluaran sub menu RUH Transaksi
Perekaman transaksi KKP
3. Menu Bendahara Pengeluaran sub menu RUH DPT
Perekaman Daftar Pembayaran Tagihan
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 4
Penjelasan Menu-menu Kartu Kredit Pemerintah
I. MODUL PPSPM
Sebelum melakukan input data-data surat permohoan perubahan
proporsi, persetujuan dan penerbitan KKP,
Satker harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Pastikan pagu DIPA telah ditansfer ke dalam aplikasi SAS
(khusus awal tahun anggaran)
2. Merekam Supplier Bendahara (01 Satker) pada menu supplier
Referensi I level admin
3. Melakukan input data pejabat perbendaharaan khususnya KPA
4. Update Aplikasi SAS yang telah mendukung KKP
Jika 4 poin diatas telah terpenuhi, maka untuk pembuatan
surat-surat KKP siap dilakukan.
A. Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data surat permohonan
perubahan proporsi UP KKP dari
UP Tunai 60% dan UP KKP 40% ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan
sesuai dengan kebutuhan Satker yang
bersangkutan.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level PPSPM;
2) Selanjutnya masuk pada menu Lainnya, pilih sub menu Kartu
Kredit Pemerintah, dan pilih sub sub
menu Dispensasi Proporsi KKP ke Kanwil;
Penjelasan jendela aplikasi:
Combo Box pilih
Tahun-Satker
: Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker
jika dalam
aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman, jika data telah
input surat persetujuan
kanwil, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu, kemudian
hapus data
perekaman
Tombol “Kanwil” : Untuk merekam surat persetujuan perubahan
proporsi dari Kanwil DJPb
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak surat perubahan proporsi UP KKP
ke dalam word document
yang siap ditandatangani
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 5
REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohoanan perubahan
proporsi UP KKP adalah sebagai berikut:
No/Tgl. Permohonan : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker
(nomor dan tanggal yang
sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
No/Tgl. Pernyataan : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker
(nomor dan tanggal yang
sudah valid) ), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
Pejabat KPA : Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada
referensi pejabat
Kanwil DJPb : Diisi dengan Nama Kanwil (misal “Kanwil DItjen
Perbendaharaan Prov.
DKI Jakarta”), alamat dan kota sebagai tujuan surat
Tombol Hitung UP : Digunakan untuk melakukan cek adat pagu, pagu
UP, maksimal UP yang
bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika ada)
dan
melakukan hitung proporsi UP KKP normal 60% dan 40%
UP Diminta : Diisi dengan nilai UP yang diminta/diperlukan, jika
sudah ada (masa
transisi), UP diminta harus sama dengan nilai SPM UP awal
UP Tunai (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP tunai sesuai
dengan
kebutuhan/diperlukan, misal 70
Kartu Kredit (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu
Kredit sesuai dengan
kebutuhan/diperlukan, misal 30
Alasan Dispensasi : Diisi dengan alasan utama mengapa permohonan
perubahan proporsi
UP KKP diajukan ke Kanwil DJPb. Contoh alasan sebagai
berikut:
- Penyedia Barang/Jasa yang menerima pembayaran dengan KKP
masih terbatas
- Masih banyak terdapat kegiatan yang hanya bisa dibayarkan
dengan
UP Tunai
- Kebutuhan UP Tunai Biro/Pusat/Unit Kerja masih tinggi
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang,
karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan surat
permohonan persetujuan ke KPPN
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan
tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 6
HAPUS DATA
1. Data persetujuan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat
dihapus dengan menu hapus data.
2. Data persetujuan yang telah diisi nomor dan tanggal surat
persetujuan dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan hanya dapat dihapus apabila nomor surat
persetujuan dari Kanwil Ditjen
Perbendaharaan telah dihapus terlebih dahulu.
3. Menu hapus data ini akan menghapus data secara permanen.
ISI SURAT KANWIL
Surat permohonan dispensasi proporsi UP KPP yang telah disetujui
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
akan diterbitkan surat persetujuan dispensasi. Surat dispensasi
tersebut harus diinput oleh Satker ke dalam
aplikasi. Data yang harus diisikan adalah nomor dan tanggal
surat persetujuan serta nilai dan prosentase
proporsi UP KKP tersebut.
No/Tgl. Surat : Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari Kanwil
DJPb (nomor dan tanggal yang
sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
UP Tunai (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP tunai sesuai
dengan persetujuan Kanwil
DJPb, misal 70
Kartu Kredit (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu
Kredit sesuai dengan persetujuan
Kanwil DJPb, misal 30
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang, karena
akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan surat permohonan
persetujuan
ke KPPN
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Proses”.
CETAK SURAT
Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat permohonan
dispensasi perubahan proporsi UP
KKP ke kanwil DJPb, hasilnya seperti dibawah ini:
Surat Permohonan Dispensasi:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 7
Surat Pernyataan KPA:
B. Permohonan Persetujuan ke KPPN
Sub menu ini digunakan untuk melakukan perekaman data permohoan
persetujuan UP KKP dari KPPN
mitra kerja Satker yang bersangkutan.
Pada jendela aplikasi ini memiliki 3 kondisi perekaman,
yaitu:
1. Kondisi normal/tidak ada perubahan proporsi UP sesuai
PMK-196/PMK.05/2018 yaitu UP Tunai 60%
dan UP KPP 40%
2. Apabila satker mengajukan perubahan proporsi UP KKP, maka
pastikan bahwa surat persetujuan dari
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sudah direkam pada proses
sebelumnya karena pada saat perekaman
permohonan persetujuan ke KPPN akan membaca surat dispensasi
perubahan proporsi UP dari Kanwil
Ditjen Perbendaharaan
3. Pengecualian penggunaan UP KPP untuk satker yang memiliki
nilai pagu UP yang dibawah 2,4 milyar
atau UP maksimal 100 juta dan tidak terdapat penyedia
barang/jasa yang menerima pembayaran
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 8
dengan mesin EDC. Pengajuan UP Tunai 100% dapat dilakukan tanpa
mengajukan permohonan
dispensasi perubahan proporsi ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
tetapi harus membuat surat
pernyataan yang memuat alasan perubahan proporsi tersebut.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
Penjelasan jendela aplikasi:
Combo box pilih
Tahun-Satker
: Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker
jika dalam aplikasi
SAS memiliki lebih dari satu DIPA
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman, jika data telah
input surat persetujuan
kanwil, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu, kemudian
hapus data
perekaman
Tombol “KPPN” : Untuk merekam surat persetujuan dari KPPN
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak surat perubahan proporsi UP KKP
ke dalam word document
yang siap ditandatangani
REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat persetujuan dari KPPN
UP KKP adalah sebagai berikut:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 9
No/Tgl.
Permohonan
: Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker (nomor dan tanggal
yang sudah
valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
No/Tgl. Pernyataan
UP
: Diisi dengan nomor dan tanggal surat pernyataan Satker (nomor
dan tanggal
yang sudah valid) ), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
Pejabat KPA : Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada
referensi pejabat
Nama KPPN : Diisi dengan Nama KPPN (misal “KPPN Jakarta IV”),
alamat dan kota
sebagai tujuan surat
Tombol Hitung UP : Digunakan untuk melakukan cek adat pagu, pagu
UP, maksimal UP yang
bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika ada) dan
melakukan
hitung proporsi UP KKP normal 60% dan 40%
UP Diminta : Diisi dengan nilai UP yang diminta/diperlukan, jika
sudah ada (masa transisi),
UP diminta harus sama dengan nilai SPM UP awal (jika ada surat
perubahan
proporsi dari Kanwil DJPb, isian akan disable)
UP Tunai (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP tunai sesuai
dengan
kebutuhan/diperlukan, misal 70 (jika ada surat perubahan
proporsi dari
Kanwil DJPb, isian akan disable)
Kartu Kredit (%) : Diisi dengan prosentase proporsi UP Kartu
Kredit sesuai dengan
kebutuhan/diperlukan, misal 30 (jika ada surat perubahan
proporsi dari
Kanwil DJPb, isian akan disable)
Alasan Dispensasi : Khusus pengecualian, diisi dengan 3 alasan
utama mengapa permohonan
perubahan proporsi UP KKP diajukan ke KPPN. Contoh alasan
sebagai
berikut
- Tidak ada mesin EDC pada penyedia barang/jasa
- Kegiatan yang cukup banyak yang masih memerlukan UP Tunai
- Pagu DIPA yang dapat dibelanjakan dengan UP di bawah Rp2,4
miliar.
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang, karena
akan dibaca sebagai data saat pengajuan SPP/SPM dan pembukuan
oleh
BP/BPP pada aplikasi SILABI
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan tombol “Simpan” akan
berubah menjadi tombol “Edit”.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 0
HAPUS DATA Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan
dari KPPN, maka untuk menghapus Surat
Persetujuan dari KPPN dilakukan sebagai berikut: 1. Data
persetujuan dari KPPN dapat dihapus dengan menu hapus data. 2. Data
persetujuan yang telah diisi nomor dan tanggal surat persetujuan
dari KPPN hanya dapat
dihapus apabila nomor surat persetujuan dari KPPN telah dihapus
terlebih dahulu. 3. Menu hapus data ini akan menghapus data secara
permanen.
ISI SURAT KPPN Setelah surat permohonan UP KPP disetujui oleh
KPPN, Satker merekam data surat persetujuan dari
KPPN ke dalam aplikasi berupa nomor dan tanggal surat
persetujuan serta nilai dan prosentase proporsi UP KKP
tersebut.
No/Tgl. Surat : Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari Kanwil
DJPb (nomor dan
tanggal yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam
ADK
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang,
karena akan dibaca sebagai data awal saat pembuatan surat
permohonan persetujuan ke KPPN
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Proses”.
CETAK SURAT Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat
permohonan, surat pernyataan, dan surat
persetujuan UP KKP, hasilnya seperti dibawah ini: Surat
Permohonan:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 1
Surat Pernyataan UP:
Surat Pernyataan (Khusus pengecualian):
C. Permohonan Penerbitan ke Bank Jika surat persetujuan dari
KPPN telah terbit, maka langkah selanjutnya adalah satuan kerja
mengajukan surat permohonan penerbitan Kartu Kredit Pemerintah
(Corporate Card) ke Bank mitra kerja.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 2
Combo pilih
Satker
: Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih dari satu satker
jika dalam aplikasi
SAS memiliki lebih dari satu DIPA
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman, jika data telah
input surat persetujuan
Bank, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu, kemudian hapus
data
perekaman
Tombol “BANK” : Untuk merekam surat persetujuan dari Bank
Tombol “KKP” : Digunakan untuk melakaukan perekaman Nomor dan
Nama KKP yang sudah
diterbitkan oleh pihak Bank
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak surat permohonan penerbitan KKP
dalam word document
yang siap ditandatangani
REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohonan penerbitan
KKP adalah sebagai berikut:
No/Tgl. Permohonan : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker
(nomor dan tanggal yang sudah valid), akan divalidasi dan dibawa
dalam ADK
No/Tgl. Perjanjian KKP : Diisi dengan nomor dan tanggal surat
perjanjian KKP antara pihak Satker dan Bank sebelum mengajukan
permohonan persetujuan/dispensasi perubahan proporsi KKP
Pejabat KPA : Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada
referensi pejabat
Uraian Perjanjian : Diisi dengan uraian perjajian KKP antara
pihak satker dan bank mitra kerja satker (bank dengan rekening
BP/BPP dibuka)
Nama bank : Diisi dengan nama bank mitra satker dimana rekening
BP/BPP dibuka
Kota Bank : Diisi dengan kota bank (kota tujuan surat)
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 3
Tombol Cek UP KKP : Digunakan untuk melakukan cek data pagu,
pagu UP, maksimal UP yang bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan
SPM UP (jika ada) dan melakukan hitung proporsi UP KKP yang telah
di setujui KPPN
Tombol Rekam : Untuk mengaktifkan isian data merekam penerima
KKP dan administrator KKP
Tombol Ubah : Untuk mengaktifkan isian data merubah penerima KKP
dan administrator KKP
Tombol Simpan/Edit : Untuk simpan/ubah isian data penerima KKP
dan administrator KKP ke tabel database
Tombol Hapus : Untuk hapus data penerima KKP dan administrator
KKP yang ada pada table sementara/memory
Nama : Diisi dengan nama pemegang KKP atau administrator KKP
Tgl Lahir : Diisi dengan tanggal lahir pemegang KKP atau
administrator KKP
Jabatan : Diisi dengan jabatan pemegang KKP atau administrator
KKP
Jenis KKP : Diisi dengan jenis KKP :
1. KKP Belanja Operasional 2. KKP Perjalan Dinas 3.
Administrator KKP
Limit KKP : Diisi dengan batasan/limit KKP pengguna yang
diajukan ke Bank
Kode GOL : Diisi dengan kode golongan pegawai
NIK : Diisi dengan NIK pemegang KKP atau administrator KKP
bersifat UNIQ dan divalidasi tidak boleh digunakan untuk jenis
kartu yang sama
NIP : Diisi dengan NIP pemegang KKP atau administrator KKP, jika
bukan pegawai diisi dengan NIK
NIP2 : Opsional diisi dengan NIP/NR dengan tambahan
pangkat/jabatan pemegang KKP atau administrator KKP
Telp/Fax : Diisi dengan nomor telepon/HP pemegang KKP atau
administrator KKP
Email : Diisi dengan email aktif pemegang KKP atau administrator
KKP
Aktif : Diisi dengan status penerima/pemegang KKP :
1. Aktif 2. Non Aktif
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang, karena akan dibaca sebagai data awal saat
pembuatan surat permohonan persetujuan ke KPPN
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan
tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
HAPUS DATA Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan
dari Bank, maka untuk menghapus Surat
Persetujuan dari Bank dilakukan sebagai berikut: 1. Data
persetujuan dari Bank dapat dihapus dengan menu hapus data. 2. Data
persetujuan yang telah diisi nomor dan tanggal surat persetujuan
dari Bank hanya dapat dihapus
apabila nomor surat persetujuan dari Bank telah dihapus terlebih
dahulu. 3. Menu hapus data ini akan menghapus data secara
permanen.
ISI SURAT BANK Jika surat persetujuan dari bank sudah terbit,
maka satker harus melakukan input nomor dan tanggal surat
persetujuan dari Bank tersebut.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 14
Nomor/Tanggal Bank : Diisi dengan nomor dan tanggal surat dari
bank penerbit KKP, isian nomor dan tanggal harus valid karena data
tersebut akan dijadikan dasar oleh SILABI untuk pembukuan di
BP/BPP
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang, karena akan dibaca sebagai data pembukuan oleh
BP/BPP pada aplikasi SILABI
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Proses”.
CETAK SURAT Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat
persetujuan UP KKP ke KPPN, hasilnya seperti
dibawah ini: Surat Permohonan Penerbitan KKP:
Surat Referensi:
Jika penerima KKP lebih dari 4 orang, maka daftar penerima dan
administrator KKP pada surat referensi
akan dibuat terpisah/terlampir.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 15
Berita Acara Serah Terima KKP:
D. Permohonan TUP KKP/Non KKP ke KPPN Sub menu ini digunakan
untuk input data-data rincian permohonan TUP KKP untuk membiayai
kegiatan Satker yang sifatnya mendesak dan tidak dapat dibayarakan
secara LS. TUP KKP ini sifatnya akan menambah/meningkatkan
batas/limit belanja Kartu Kredit yang dimiliknya.
Jika Kartu Kredit yang dimiliki oleh satker tersebut lebih dari
satu, maka pembebanan kenaikan batas/limit perkartu dapat
disesuaikan kebutuhan masing-masing satker, untuk kenaikan
batas/limit tersebut satker dapat berkoordinasi secara langsung
dengan bank mitra kerjanya. Pagu jenis belanja yang dapat
dimintakan oleh satker untuk kegiatan yang dibiayai menggunkan TUP
KKP adalah untuk belanja barang dan belanja modal serta yang
bersumber dana dari rupiah murni saja, sedangkan untuk TUP Non
KKP/Tunai (sumber dana RM atau PNBP) tidak terbatas jenis belanja
kecuali jenis belanja pegawai. Berikut penjelasan proses perekaman
data seperti dibawah ini:
Combo pilih Satker : Pemilihan kode satker, dimungkinkan lebih
dari satu satker jika dalam
aplikasi SAS memiliki lebih dari satu DIPA
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 6
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman, jika data telah
input surat persetujuan
KPPN, yang dihapus adalah persetujuannya dahulu, kemudian hapus
data
perekaman
Tombol “RINCIAN” : Untuk merekam rincian dan pembebanan pagu
kegiatan menurut kegiatan,
output, sub output, komponen, sub kompnen, akun dan detil
rincian
Tombol “KPPN” : Untuk merekam persetujuan TUP KKP yang
diterbitkan oleh KPPN
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak surat permohonan TUP KKP dalam
word document yang
siap ditandatangani
REKAM/UBAH DATA Penjelasan perekaman data baru untuk surat
permohonan penerbitan KKP adalah sebagai berikut:
No/Tgl. Permohonan : Diisi dengan nomor dan tanggal surat Satker
(nomor dan tanggal yang
sudah valid), akan divalidasi dan dibawa dalam ADK
No/Tgl. Pernyataan : Diisi dengan nomor dan tanggal surat
pernyataan yang ditandatangi oleh
KPA
Pejabat KPA : Diisi dengan pejabat KPA yang sudah direkam pada
referensi pejabat
Nama KPPN : Diisi dengan nama KPPN, misal “KPPN Jakarta IV”,
alamat dan kota
KPPN
Tombol Cek UP KKP : Digunakan untuk melakukan cek data pagu,
pagu UP, maksimal UP yang
bias diajukan,nilai UP/perubahan UP dan SPM UP (jika ada)
dan
melakukan hitung proporsi UP KKP yang telah di setujui KPPN
DIMINTA : Diisi dengan total nilai TUP KKP yang diminta/akan
diajukan ke KPPN
Tanggal Keg. : Diisi dengan tanggal periode kegiatan yang akan
dilaksanakan dan
dibiaya dengan TUP KKP
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 17
Uraian Keg. : Diisi dengan uraian kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh satuan kerja
pada sesuai isian periode tanggal
Default : Jika perekaman data terakhir/ pembaharuan wajib
diceklist/ centang,
karena akan dibaca sebagai data saat pembuatan SPP/SPM
PTUP-KKP
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan
tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
HAPUS DATA Jika data sudah dilakukan perekaman surat persetujuan
TUP KKP dari KPPN maka untuk mengahapus
surat persetujuan dari KPPN sebagai berikut: 1. Data persetujuan
TUP KKP dari KPPN dapat dihapus dengan menu hapus data. 2. Data
persetujuan yang telah diisi nomor dan tanggal surat persetujuan
TUP KKP dari KPPN hanya
dapat dihapus apabila nomor surat persetujuan TUP KKP dari KPPN
telah dihapus terlebih dahulu. 3. Menu hapus data ini akan
menghapus data secara permanen.
INPUT RINCIAN Surat permohonan TUP KKP dapat dicetak apabila
satker telah melakukan input data rincian detail TUP
KKP, dan nilai total rincian sudah sama dengan total TUP KKP
yang diinput diawal perekaman surat. Untuk perekaman data rincian,
klik tombol “RINCIAN”, sehingga muncul jendela aplikasi seperti
dibawah ini:
Alur perekaman yaitu lik tombol “Pilih Akun”, sehingga muncul
pilihan pagu sebagai berikut:
Klik pada grid yang akan dipilih, lalu tekan tombol “Pilih”,
selanjutnya Klik tombol “Rekam Data”, sehingga textbox input detail
rincian aktif.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 8
Tombol Pilih Akun : Untuk memilih pagu akun detail rincian yang
terdiri atas program,
kegiatan, output, sub output, komponen, sub komponen, akun
Tombol Rekam Data : Untuk merakam data rincian setelah pilih
pagu dan mengaktifkan inputan
textbox detil rincian
Uraian Rincian : Diisi dengan uaraian rincian kegiatan, misalnya
“Belanja bahan/KIT
seminar untuk peserta”
Jumlah Item : Diisi dengan jumlah item barang atau paket
kegiatan sesuai kebutuhan
Satuan : Diisi dengan nama satuan, misal orang, buah, paket, OJ,
OH dan lainnya
Nilai Rinci : Diisi dengan nilai rupiah/uang rincian kegaiatan
yang nantinya dikalikan
dengan jumlah item
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan
tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”. CETAK SURAT
Tombol cetak digunakan untuk melakukan cetak surat persetujuan UP
KKP ke KPPN, hasilnya seperti
dibawah ini: Surat Permohonan:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 1 9
Surat Pernyataan:
Rincian TUP :
E. Permohonan TUP Non KKP ke KPPN Sub menu ini digunakan untuk
input data-data rincian permohonan TUP Non KKP (RM dan PNBP Tunai)
untuk membiayai kegiatan Satker yang sifatnya mendesak dan tidak
dapat dibayarakan secara LS. TUP Non KKP ini sifatnya akan
menambah/meningkatkan batas/limit UP Tunai. Tata cara perekaman dan
output surat sama seperti TUP KKP penjelasan diatas, yang
membedakan adalah penayangan pagu jenis belanja tidak dibatasi pada
akun belanja barang dan belanja modal saja, tetapi semua jenis
belanja ditampilkan.
II. MODUL PPK
A. Referensi Pemegang Kartu Kredit Pemerintah (KKP)
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data informasi
pemegang KKP sesuai dengan surat
persetujuan Penerbitan KKP oleh Bank.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK;
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 20
2) Selanjutnya masuk pada menu Referensi, pilih sub menu Kartu
Kredit Pemerintah.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol/Kolom ”Cari” : Untuk mencari data pemegang KKP sesuai
isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu perekaman referensi
pemegang KKP.
REKAM/UBAH DATA
Penjelasan perekaman data baru untuk surat permohonan penerbitan
KKP adalah sebagai berikut:
Nama : Diisi dengan nama lengkap pemegang KKP sesuai identitas
yang
berlaku
NIP : Diisi dengan Nomor Induk Pegawai pemegang KKP atau
kosongkan
jika pemegang kartu adalah Non PNS
NIP 1 : Terisi otomatis sesuai data pada kolom NIP atau
kosongkan jika
pemegang kartu adalah Non PNS
Pangkat : Diisi dengan pangkat pemegang KKP atau kosongkan jika
pemegang
kartu adalah Non PNS
Golongan : Diisi dengan golongan pemegang KKP atau kosongkan
jika
pemegang kartu adalah Non PNS
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 21
Jabatan : Diisi dengan Jabatan pemegang KKP
Unit Kerja : Diisi dengan Unit Kerja pemegang KKP
Nomor KKP : Diisi dengan Nomor KKP yang telah diterbitkan oleh
Bank
Nama KKP : Diisi dengan Nama pada KKP yang telah diterbitkan
oleh Bank
Jenis : Pilih sesuai jenis KKP yang telah diterbitkan oleh
Bank
Limit : Diisi dengan nilai limit KKP dalam rupiah
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan”, jika melakukan ubah data, makan
tombol “Simpan” akan berubah menjadi tombol “Edit”.
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus per data referensi pemegang KKP, dapat
dilakukan dengan klik pada baris
referensi pemegang KKP yang akan dihapus sehingga berwarna biru,
kemudian klik tombol hapus.
B. Daftar Pengeluaran Riil (DPR)
Sub sub menu ini digunakan untuk merekam daftar transaksi KKP
yang telah dilakukan oleh masing-
masing pemegang KKP.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK;
2) Selanjutnya masuk pada menu Lainnya, pilih sub menu Kartu
Kredit Pemerintah, pilih sub sub menu
Daftar Pengeluaran Riil.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data perekaman. Proses hapus
tidak dapat
dilanjutkan sistem jika data transaksi telah terbit
kuitansinya
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak Daftar Pengeluaran Riil atau
Surat Pemberitahuan
Penolakan Bukti-Bukti Pengeluaran KKP
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 22
Tombol “Filter” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai
parameter isian
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub sub menu Daftar
Pengeluaran Riil
REKAM/UBAH HEADER DPR
Penjelasan perekaman data baru untuk transaksi KKP adalah
sebagai berikut:
No_DPR : Diisi dengan nomor Daftar Pengeluaran Riil
No_SPD : Diisi dengan Nomor SPD untuk transaksi Perjalanan
Dinas. Kolom
akan disable jika jenis KKP adalah KKP Modal/Operasional
Tgl_DPR : Diisi dengan tanggal Daftar Pengeluaran Riil
Tgl_SPD : Diisi dengan tanggal SPD. Kolom akan disable jika
jenis KKP adalah
KKP Modal/Operasional
Kota : Diisi dengan lokasi kota satker
No_KKP : Pilih KKP yang melakukan transaksi dengan memilih
tombol
Jenis : Terisi otomatis sesuai data referensi KKP
Limit : Terisi otomatis sesuai data referensi KKP
Pejabat : Pilih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan memilih
tombol
Tombol : Untuk mengubah detail Daftar Pengeluaran Riil
Tombol : Untuk merekam detail Daftar Pengeluaran Riil
Tombol : Untuk menghapus detail Daftar Pengeluaran Riil
Setelah melengkapi data-data diatas, selanjutnya klik tombol
“Simpan.
REKAM/UBAH DETAIL DPR
Perekaman detail DPR melalui Tombol akan menghasilkan tampilan
sebagai berikut:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 23
Kolom Tabel “Kode –
Uraian – Pagu –
Realisasi – Sisa”
: Menampilkan ketersediaan pagu sampai dengan detail item
untuk
pagu dengan Sumber Dana Rupiah Murni yang bisa di UP-kan
Kolom Tabel “Jumlah” : Diisi nilai rupiah transaksi sesuai baris
pos anggaran
Rincian : Diisi dengan rincian transaksi KKP. Misal: Pembelian
kertas, tiket
perjalanan dinas Jakarta-Palu, dsb.
Bukti : Dipilih sesuai ketersediaan bukti transaksi
Pagu : Terisi otomatis sesuai ketersediaan pagu
Jumlah : Terisi otomatis sesuai isian pada “Kolom Tabel
Jumlah”
Simpan : Untuk menyimpan detail transaksi DPR
Batal : Untuk membatalkan perekaman detail transaksi DPR
HAPUS DATA DPR
Untuk melakukan hapus data DPR, dapat dilakukan dengan klik pada
baris DPR yang akan dihapus,
kemudian klik tombol hapus.
C. Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil (DPR) oleh PPK
Sub sub menu ini digunakan untuk verifikasi PPK atas Daftar
Pengeluaran Riil yang telah direkam
sebelumnya.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK;
2) Selanjutnya masuk pada menu Lainnya, pilih sub menu Kartu
Kredit Pemerintah, pilih sub sub menu
Persetujuan Daftar Pengeluaran Riil.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 24
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Daftar
Pengeluaran Riil”
: Untuk menampilkan daftar DPR yang perlu verifikasi oleh
PPK
Tombol “Rincian” : Untuk menampilkan rincian DPR yang perlu
verifikasi oleh PPK
Tombol “Proses” : Untuk menampilkan daftar DPR yang belum
diverifikasi PPK
Tombol “Setuju” : Untuk menampilkan daftar DPR yang telah
disetujui PPK
Tombol “Tolak” : Untuk menampilkan daftar DPR yang telah ditolak
PPK
Proses verifikasi oleh PPK dilakukan dengan menampilkan daftar
DPR yang perlu diverifikasi melalui klik
Tombol “Daftar Pengeluaran Riil” kemudian checklist baris DPR,
kemudian klik Tombol “Rincian”
sehingga akan tampil tayangan sebagai berikut:
Penjelasan jendela aplikasi:
Status : Dipilih sesuai hasil verifikasi transaksi oleh PPK
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 25
Alasan : Diisi sesuai hasil verifikasi transaksi oleh PPK
Nilai : Diisi nilai rupiah sesuai hasil verifikasi transaksi
oleh PPK
Tombol “Proses” : Untuk memproses form isian sebelum proses
simpan data
Tombol “Simpan” : Untuk menyimpan data verifikasi transaksi DPR
dan tayang/cetak
SPBy
Tombol “Batal” : Untuk membatalkan perekaman verifikasi
transaksi DPR
D. RUH Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input SPP berdasarkan data
DPT yang telah diinput dan dikirim
pada modul SILABI Pengeluaran.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level PPK;
2) Selanjutnya masuk pada menu SPP, pilih sub menu RUH SPP.
Penjelasan jendela aplikasi:
Jenis SPP/SPM : 26 = untuk SPP/SPM GUP KKP
27 = untuk SPP/SPM PTUP KKP
Tombol “DPT” : Untuk mengambil ADK DPT yang telah dikirimkan
sebelumnya melalui
modul SILABI Pengeluaran. Kolom pengisian berikutnya akan
terisi
secara otomatis sesuai data DPT.
Setelah proses perekaman SPP GUP/PTUP KKP selesai, selanjutnya
proses catat, cetak, dan kirim
SPP/SPM mengikuti prosedur umum Aplikasi SAS.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 26
III. MODUL SILABI PENGELUARAN
A. RUH Kuitansi
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Kuitansi
termasuk Kuitansi KKP berdasarkan data DPR
yang telah disetujui oleh PPK.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara
Pengeluaran;
2) Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub
menu RUH Kuitansi.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Edit” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol ”Pejabat” : Untuk memilih BP/BPP Penandatangan
Kuitansi.
Tombol ”Cetak” : Untuk mencetak kuitansi/bukti pembayaran.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH Kuitansi.
Tombol “XLS” : Untuk mengunduh daftar kuitansi ke dalam format
excel (.xls).
Tombol “Penyesuaian
Data”
: Untuk perbaikan database kuitansi/re-index.
REKAM/UBAH DATA
Perekaman Kuitansi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan
menampilkan pop-up pilihan cara transaksi, yakni KKP atau Non KKP
(Tunai).
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 27
Setelah cara transaksi dipilih, selanjutnya tekan tombol proses
untuk menampilkan form berikutnya.
Penjelasan perekaman kuitansi KKP adalah sebagai berikut:
Kode PPK : Pilih PPK
Tabel : Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK sebagai
dasar
perekaman kuitansi.
Nomor Kuitansi : Terisi otomatis melanjutkan nomor kuitansi
terakhir, dapat diubah jika
diperlukan
Tgl kuitansi : Diisi dengan tanggal kuitansi
Uraian : Diisi dengan uraian kuitansi
Baris kolom pajak
(PPN, PPh 21, dst)
: Terisi otomatis sesuai input data saat perekaman Daftar
Pengeluaran
Riil pada modul PPK.
Validasi : Untuk memproses form isian sebelum proses simpan data
dan
merubah status Proses pada baris transaksi DPR menjadi
Approved.
Simpan : Untuk menyimpan kuitansi dan menayangkan/mencetak
Daftar
Pungutan/Potongan Pajak atas KKP dalam SPBy
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 28
Batal : Untuk membatalkan perekaman kuitansi atau keluar dari
menu
perekaman kuitansi
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus kuitansi, dapat dilakukan dengan klik pada
baris kuitansi yang akan dihapus
sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.
B. RUH Transaksi
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Transaksi
termasuk Transaksi KKP berdasarkan
kuitansi yang telah direkam sebelumnya..
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara
Pengeluaran;
2) Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub
menu RUH Transaksi.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Edit” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol “XLS” : Untuk mengunduh daftar transaksi ke dalam format
excel (.xls).
Tombol ”Filter” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai
parameter isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH Transaksi.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 29
REKAM/UBAH DATA
Perekaman transaksi dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan
menampilkan pilihan kode/jenis transaksi.
Ceklist kode/jenis transaksi, selanjutnya tekan tombol pilih
untuk menampilkan form berikutnya.
Ceklist baris kuitansi, selanjutnya tekan tombol pilih untuk
menampilkan form berikutnya.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 30
Penjelasan perekaman transaksi KKP adalah sebagai berikut:
No Pembukuan : Terisi otomatis melanjutkan nomor transaksi
terakhir, dapat diubah
jika diperlukan
Tanggal buku : Menampilkan daftar DPR yang telah disetujui PPK
sebagai dasar
perekaman kuitansi.
No Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai nomor kuitansi yang telah
dipilih
Tgl Dok Sumber : Terisi otomatis sesuai tanggal kuitansi yang
telah dipilih
Uraian : Terisi secara default berdasarkan kuitansi, dapat
diubah jika
diperlukan
Jumlah : Terisi otomatis sesuai nilai kuitansi yang telah
dipilih
Akun : Diisi kode akun pembebanan.
Rekening : Dipilih nomor rekening BP/BPP.
Simpan : Untuk menyimpan transaksi.
Batal : Untuk membatalkan perekaman transaksi atau keluar dari
menu
perekaman transaksi
HAPUS DATA
Untuk melakukan hapus transaksi, dapat dilakukan dengan klik
pada baris transaksi yang akan dihapus
sehingga berwarna biru, kemudian klik tombol hapus.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 31
C. RUH Daftar Pembayaran Tagihan (DPT)
Sub menu ini digunakan untuk merekam/input data Daftar
Pembayaran Tagihan KKP berdasarkan
transaksi yang telah direkam sebelumnya.
Berikut penjelasan proses perekaman data seperti dibawah
ini:
1) Buka Aplikasi SAS dengan user level Bendahara
Pengeluaran;
2) Selanjutnya masuk pada menu Bendahara Pengeluaran, pilih sub
menu RUH DPT.
Penjelasan jendela aplikasi:
Tombol “Rekam” : Untuk memulai perekaman baru
Tombol “Ubah” : Untuk melakukan perubahan data yang sudah
ada
Tombol “Hapus” : Untuk menghapus data yang sudah ada
Tombol “Cetak” : Untuk mencetak DPT
Tombol ”Kirim” : Untuk mencari data transaksi KKP sesuai
parameter isian.
Tombol “Keluar” : Untuk keluar dari sub menu RUH DPT.
REKAM/UBAH DATA
Perekaman DPT dimulai dengan klik tombol Rekam yang akan
menampilkan tayangan sebagai berikut:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 32
Penjelasan jendela aplikasi:
No_DPT : Terisi otomatis melanjutkan nomor DPT terakhir, dapat
diubah jika
diperlukan
Tgl_DPT : Diisi tanggal DPT
Hapus : Untuk menghapus data yang sudah ada
Jenis : Diisi dengan Jenis KKP:
1. Perjalanan Dinas 2. Modal/Operasional
Pejabat : Diisi Nama dan NIP Pejabat melalui pilihan pada
tombol
PPK : Diisi Nama dan NIP PPK melalui pilihan pada tombol
Kota : Diisi nama kota sesuai lokasi satker.
REKAM DETAIL DPT
Perekaman detail DPR melalui Tombol akan menghasilkan tampilan
sebagai berikut:
-
Petunjuk Tek ni s KKP – SA S | 33
Tombol “Semua” : Untuk ceklist semua transaksi yang muncul pada
daftar
Tombol “Proses” : Untuk menyimpan detail transaksi DPT
HAPUS DETAIL DPT
Untuk melakukan hapus data detail DPT, dilakukan dengan ceklist
baris pada daftar detail DPT yang akan
dihapus kemudian klik tombol
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 1
Petunjuk Teknis
Kartu Kredit Pemerintah
Online Monitoring SPAN
MEI 2019
DIT. PA DAN DIT. SITP
LAMPIRAN IV
Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Nomor : ND-607/PB/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 2
Petunjuk Operasional
Karwas UP/TUP Kartu Kredit Pemerintah (KKP) pada Aplikasi
OMSPAN
A. CAKUPAN DAN TUJUAN PROGRAM
Aplikasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan aplikasi yang
digunakan oleh Satuan
Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga. Implementasi KKP
membutuhkan alat
pengawasan dalam pelaksanaanya, sehingga dibentuk Kartu
Pengawasan UP/TUP Kartu
Kredit Pemerintah pada aplikasi OMSPAN. Adapun user dari Kartu
Pengawasan UP/TUP
Kartu Kredit Pemerintah terdiri dari:
1. Satker
2. KPPN
3. Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4. Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Data ADK Surat Pernyataan UP, ADK Surat Persetujuan Besaran UP
KKP, dan ADK Surat
Persetujuan Tambahan UP KKP dari aplikasi Konversi KPPN
selanjutnya digunakan
dalam Aplikasi OM SPAN. Sehingga Aplikasi OM SPAN dapat
memantau:
1. Ketersediaan pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan melalui
UP dan pagu jenis
belanja yang bisa dibayarkan melalui UP Kartu Kredit Pemerintah
Satker;
2. Besaran/perubahan besaran UP Kartu Kredit Pemerintah yang
telah disetujui KPPN;
3. Besaran batasan belanja (limit) Kartu Kredit Pemerintah yang
diberikan oleh Bank
Penerbit Kartu Kredit Pemerintah;
4. Besaran TUP Kartu Kredit Pemerintah; dan
5. Transaksi belanja atas pengunaan UP Kartu Kredit Pemerintah
dalam bentuk Kartu
Pengawasan UP/TUP KKP.
B. PRASYARAT SISTEM
1. Perangkat terhubung dengan jaringan internet;
2. Perangkat telah terinstall browser internet (disarankan
menggunakan browser internet
versi terbaru).
C. OPERASIONAL PROGRAM
User dapat menampilkan data kartu pengawasan UP/TUP KKP sesuai
dengan level
user-nya.
User Level Data UP/TUP KKP
Satker Lingkup Satker yang
bersangkutan
Satker yang bersangkutan
KPPN Satker mitra kerja pada KPPN
yang bersangkutan
Per Satker
Kanwil Satker mitra kerja pada Kanwil
yang bersangkutan
Per KPPN, Per Satker
Dit. PA
Satker mitra kerja pada lingkup
nasional
Per Kanwil, Per KPPN, Per
Satker
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 3
User Level Data UP/TUP KKP
Level Satuan Kerja
Login
Untuk dapat mengakses OMSPAN, User Satuan Kerja melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Buka browser internet; 2. Ketik alamat
https://spanint.kemenkeu.go.id; 3. Masukkan user dan password
sesuai kewenangan pada halaman login; 4. Klik tombol masuk;
5. Setelah halaman utama terbuka, klik tombol sidebar untuk
menampilkan menu;
6. Setelah pilihan menu terbuka, pilih menu Pengawasan Kartu
Kredit Pemerintah
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 4
7. Menu Pengawasan Kartu Kredit terdiri dari 3 submenu,
yaitu:
a) Monitoring Persetujuan UP/TUP KKP Submenu ini menampilkan
daftar surat persetujuan UP/TUP KKP pada satker bersangkutan.
b) Daftar Transaksi GUP/PTUP KKP Submenu ini menampilkan
transaksi GUP/PTUP KKP pada satker bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 5
c) Rekapitulasi UP/TUP KKP Submenu ini menampilkan rekapitulasi
UP/TUP KKP dan transaksi GUP/TUP pada satker bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 6
Level Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Login
Untuk dapat mengakses OMSPAN, User KPPN melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Buka browser internet; 2. Ketik alamat
https://spanint.kemenkeu.go.id; 3. Masukkan user dan password
sesuai kewenangan pada halaman login; 4. Klik tombol masuk;
5. Setelah halaman utama terbuka, klik tombol side bar untuk
menampilkan menu;
6. Setelah pilihan menu terbuka, pilih menu Pengawasan Kartu
Kredit Pemerintah
7. Menu Pengawasan Kartu Kredit terdiri dari 3 submenu,
yaitu:
a) Monitoring Persetujuan UP/TUP KKP
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 7
Submenu ini menampilkan daftar surat persetujuan UP/TUP KKP per
Satker lingkup wilayah kerja KPPN bersangkutan.
b) Daftar Transaksi GUP/PTUP KKP Submenu ini menampilkan
transaksi GUP/PTUP KKP per Satker lingkup wilayah kerja KPPN
bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 8
c) Rekapitulasi UP/TUP KKP Submenu ini menampilkan rekapitulasi
UP/TUP KKP dan transaksi GUP/TUP per Satker lingkup wilayah kerja
KPPN bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 9
Level Kantor Wilayah DJPb
Login
Untuk dapat mengakses OMSPAN, User Kanwil melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Buka browser internet; 2. Ketik alamat
https://spanint.kemenkeu.go.id; 3. Masukkan user dan password
sesuai kewenangan pada halaman login; 4. Klik tombol masuk;
5. Setelah halaman utama terbuka, klik tombol side bar untuk
menampilkan menu;
6. Setelah pilihan menu terbuka, pilih menu Pengawasan Kartu
Kredit Pemerintah
7. Menu Pengawasan Kartu Kredit terdiri dari 3 submenu,
yaitu:
a) Monitoring Persetujuan UP/TUP KKP
Submenu ini menampilkan daftar surat persetujuan UP/TUP KKP per
Satker dan
per KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 1 0
b) Daftar Transaksi GUP/PTUP KKP
Submenu ini menampilkan transaksi GUP/PTUP KKP per Satker dan
per KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil bersangkutan.
c) Rekapitulasi UP/TUP KKP
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 1 1
Submenu ini menampilkan rekapitulasi UP/TUP KKP dan transaksi
GUP/TUP per
Satker dan per KPPN lingkup wilayah kerja Kanwil
bersangkutan.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 1 2
Level Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Login
Untuk dapat mengakses OMSPAN, User Dit. PA melakukan
langkah-langkah sebagai berikut:
1. Buka browser internet; 2. Ketik alamat
https://spanint.kemenkeu.go.id; 3. Masukkan user dan password
sesuai kewenangan pada halaman login; 4. Klik tombol masuk;
5. Setelah halaman utama terbuka, klik tombol side bar untuk
menampilkan menu;
6. Setelah pilihan menu terbuka, pilih menu Pengawasan Kartu
Kredit Pemerintah;
7. Menu Pengawasan Kartu Kredit terdiri dari 3 submenu,
yaitu:
a) Monitoring Persetujuan UP/TUP KKP
Submenu ini menampilkan daftar surat persetujuan UP/TUP KKP per
Satker per
KPPN dan per Kanwil.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 1 3
b) Daftar Transaksi GUP/PTUP KKP
Submenu ini menampilkan transaksi GUP/PTUP KKP per Satker per
KPPN dan per
Kanwil.
-
Petunjuk Tek ni s KKP – OMSPAN | 14
c) Rekapitulasi UP/TUP KKP
Submenu ini menampilkan rekapitulasi UP/TUP KKP dan transaksi
GUP/TUP per
Satker per KPPN dan per Kanwil.
-
1
. KARTU KREDIT PEMERINTAH .
LAMPIRAN V
Nota Dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan
Nomor : ND-607/PB/2019
Tanggal : 31 Mei 2019
-
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
...................................................................................................................................
1
DAFTAR ISI
...............................................................................................................................................
2
DESKRIPSI SINGKAT
.............................................................................................................................
3
I. Membuat Usulan UP
KKP..............................................................................................................
3
II. Merekam Penerimaan Barng/Jasa
KKP…………………………………………………………………………………….6
III. Mencetak Perintah Bayar & Kuitansi
KKP…………………………………………………………………………………8
IV. Merekam SPM GUP
KKP………………………………………………………………….……………………………………….9
V. Merekam Usulan TUP
KKP……………………………………………………………………………………………………..11
VI. Merekam SPP/SPM PTUP
KKP……………………………………………………………………………………………….13
VII. Mencatat SP2D GUP/PTUP
KKP.……………………………………………………………………….………..………… 15
VIII. Merekam transaksi pajak
KKP………………………………………………………………………………………………..17
IX. Mencetak DPT KKP………………………………………………………………………………………………….…………….
17
-
3
DESKRIPSI SINGKAT Modul Bendahara Penerimaan
Modul ini digunakan untuk mengelola Uang Persediaan (UP) yang
menggunakan mekanisme Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
I. Membuat Usulan UP KKP
Untuk memulai tahapan login aplikasi SAKTI, silahkan lakukan
langkah-langkah sebagai berikut :
1. Jalankan aplikasi SAKTI dengan mengakses directory C SAKTI
pada PC Anda. Klik dua kali pada file runsakti.bat, atau 2. Klik
dua kali pada file sakti.exe dan tunggu hingga aplikasi SAKTI
terbuka. Catatan: runsakti.bat dapat digunakan pada PC yang
spesifikasi RAM-nya tidak terlalu tinggi karena aplikasi SAKTI yang
dibuka menggunakan runsakti.bat akan lebih ringan dibandingkan
dengan aplikasi SAKTI yang dibuka menggunakan sakti.exe. Namun,
apabila terdapat update aplikasi SAKTI pasca-maintenance, user
harus menjalankan aplikasi SAKTI pertama kali setelah update dengan
menggunakan sakti.exe karena aplikasi SAKTI akan melakukan update
secara otomatis.
1. Isikan kolom nama pengguna dan kata sandi sesuai dengan user
masing-masing bendahara
pengeluaran, kemudian pilih tahun anggaran 2019.
2. Klik tombol Masuk.
-
4
1. Pada modul bendahara, pilih menu Membuat usulan Menghitung
usul UP.
2. Klik tombol Tambah.
1. Pilih nomor DIPA sesuai dengan nomor DIPA tahun berjalan.
2. Pilih sumber dana, contoh sumber dana RM maka yang dipilh
adalah NON PNBP.
3. Pada kolom kebutuhan UP, isikan sesuai dengan nominal UP pada
satker masing-masing. Pada
contoh gambar, diasumsikan jumlah kebutuhan UP satker adalah
24.000.000. Isikan juga
persentase UP KKP pada kolom dibawahnya. Sesuai dengan PMK Nomor
196/PMK.05/2018
tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit
Pemerintah, jumlah persentase
UP KKP adalah 40% dari total UP satker (silahkan merujuk ke PMK
No.196/PMK.05/2018 untuk
satker yang mengajukan dispensasi atas besaran UP KKP).
-
5
4. Pada kolom nomor surat persetujuan KKP dan tanggal
persetujuan KKP, silahkan diisikan
sesuai dengan yang tertera pada informasi dokumen KKP
masing-masing satker.
5. Setelah melengkapi kolom 3 dan 4, pada kolom 5 secara
otomatis akan terbentuk besaran
nominal UP tunai dan UP KKP sesuai dengan perhitungan persentase
KKP. Pada contoh
gambar diatas, UP Tunai satker berjumlah 14.000.000 dan UP KKP
berjumlah 10.000.000 (40%
dari total UP tunai).
6. Jika semua kolom sudah terisi, klik Simpan.
7. Data perhitungan usulan UP KKP yang sudah tersimpan akan
muncul pada posisi kolom 7.
1. Selanjutnya, cetak Karwas UP KKP untuk memastikan bahwa
nominal usulan UP KKP telah
benar-benar tersedia. Pilih menu Cetak laporan LPJ Bendahara
Pengeluaran.
2. Pilih jenis laporan Karwas UP KKP dan setting tanggal periode
sesuai dengan tanggal bulan
berjalan.
3. Klik tombol Cetak.
1. Pada cetakan karwas, pastikan plafond UP KKP pada kolom pojok
kanan terisi sesuai
dengan usulan UP KKP yang direkam pada langkah sebelumnya.
-
6
II. Merekam Penerimaan barang/Jasa KKP
Setelah melakukan pencetakan karwas UP dan plafond atas UP KKP
sudah tersedia, selanjutnya user
dapat melanjutkan untuk merekam penerimaan barang/jasa atas
belanja yang dilakukan dengan
menggunakan KKP. Output dari perekaman ini adalah Hasil Cetakan
SPBy dan Kuitansi KKP.
Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Masuk ke modul komitmen, kemudian pilih menu RUH Pencatatan
Penerimaan
Barang/Jasa KKP.
2. Klik tombol Tambah.
1. Kolom nomor dokumen akan terisi secara otomatis oleh
sistem.
2. Tanggal dokumen : diisi tanggal ketika transaksi pembelanjaan
dilakukan
Uraian dokumen : Uraian transaksi belanja
Mata uang : IDR
-
7
Nama penerima : Nama penerima barang/jasa pada satker.
3. Isikan Program, Kegiatan, Output, beserta akun Belanja.
Isikan juga sumber dana (RM), cara
penarikan (RM), dan register (Default Register).
4. Pada kolom kategori, apabila belanja yang dilakukan adalah
belanja jasa maka klik pada opsi
kolom Jasa. Apabila belanja yang dilakukan merupakan belanja
aset/persediaan, maka klik
pada opsi kolom Aset/Jasa Dikapitalisasi Aset (kemudian silahkan
ikuti petunjuk nomor 5).
Untuk kolom jenis kas pilih UP untuk sumber dana UP KKP.
Sedangkan untuk TUP KKP, pilih
jenis kas TUP.
Pastikan pagu yang muncul di kolom Pagu KKP masih mencukupi
sebelum mengklik tombol
Simpan.
5. Apabila user melakukan belanja aset/persediaan, klik pada
tombol Rincian barang untuk
terlebih dahulu merekam pendetilan aset/persediannya.
1. Akan muncul pop up box Rincian barang seperti pada gambar
diatas. Klik tombol Rekam.
2. Klik tombol kaca pembesar pada kategori Kode Barang, kemudian
isikan sesuai dengan
kode/nama barang yang akan dilakukan pembelanjaan
3. Isikan jumlah dan nominal barang
4. Klik tombol Simpan.
-
8
1. Apabila belanja dilakukan pada supplier pihak ketiga yang
memiliki NPWP sendiri, maka
Klik pada tombol Cari Wajib Pajak/Wajib Bayar yang berada pada
kolom informasi supplier.
2. Klik pada data NPWP supplier pihak ketiga
3. Klik tombol Pilih
4. Klik tombol Simpan dan form penerimaan barang/jasa KKP akan
tersimpan.
III. Mencetak Perintah Bayar & Kuitansi KKP
Pencetakan perintah bayar dan kuitansi atas belanja yang
menggunakan KKP dapat dilakukan setelah
proses perekaman penerimaan barang/jasa telah dilakukan.
Langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pada modul komitmen, pilih menu RUH Pencatatan Penerimaan
Barang/Jasa KKP
2. Klik pada salah satu dokumen pencatatan penerimaan
barang/jasa yang sudah disimpan
sebelumnya
3. Klik tombol Cetak.
-
9
1. Aplikasi akan menampilkan dua pop-up box yang masing-masing
berisi hasil cetakan perintah
bayar dan kuitansi seperti pada contoh tampilan gambar
diatas.
IV. Merekam SPM GUP KKP
Untuk melakukan revolving GUP KKP, silahkan lakukan
langkah-langkah dibawah ini:
1. Masuk ke modul pembayaran RUH Pembayaran Catat/Ubah SPP
2. Pilih jenis SPP 317 – GUP KKP
3. Apabila ketika mengklik tombol dropdown tidak muncul jenis
SPM 317, klik tombol refresh
hijau di sebelah kanan seperti pada gambar diatas
4. Klik tombol Tambah.
-
10
1. Akan muncul pop up box seperti pada gambar diatas. Pop up box
akan menampilkan data-
data dokumen penerimaan barang/jasa menggunakan KKP yang sudah
disimpan sebelumnya
seperti pada poin II dan III petunjuk teknis. Klik centang pada
box pilih
2. Klik tombol Pilih.
1. Klik tombol Tambah pada kolom dasar pembayaran
2. Pilih dasar pembayaran sama dengan dasar pembayaran yang
digunakan dalam pembuatan
SPM GUP tunai (non KKP)
3. Isikan uraian SPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. Kolom informasi SPP (cara bayar, sifat pembayaran, jenis
pembayaran) akan terisi otomatis
oleh sistem ketika user memilih jenis SPP 317 – GUP KKP, yaitu
cara bayar SP2D, sifat
pembayaran Penggantian Uang Persediaan (GU), dan jenis
pembayaran Pengeluaran
Anggaran.
-
11
1. Untuk data pada kolom informasi supplier dan distribusi COA
silahkan diabaikan saja dan
tidak perlu dilakukan ubah. Namun, pastikan total pembayaran
yang tercantum dalam SPP
sudah sesuai dengan nominal total pembayaran pada dokumen
penerimaan barang/jasa KKP
2. Klik tombol Simpan.
Setelah simpan, lanjutkan proses validasi SPP sampai dengan
menjadi SPM dan SP2D dengan langkah-
langkah yang sama seperti pembuatan SPP tipe lainnya.
V. Merekam usulan TUP KKP
TUP Kartu Kredit Pemerintah adalah uang muka kerja yang
diberikan dalam bentuk batasan belanja
(limit) kredit kepada BP/BPP untuk kebutuhan yang sangat
mendesak, tidak dapat ditunda, dan/ atau
tidak dapat dilakukan dengan Pembayaran LS dalam 1 (satu) bulan
melebihi pagu UP Kartu Kredit
Pemerintah yang telah ditetapkan.
Perekaman usulan TUP KKP pada SAKTI bertujuan untuk menaikkan
plafond / pagu KKP. Setelah usulan
dibuat, satker menyampaikan usulan TUP ke KPPN untuk disetujui.
Setelah mendapatkan persetujuan
TUP KKP, Satker dapat merekam transaksi penerimaan barang/jasa
yang dananya bersumber dari TUP
KKP. Untuk merekam usulan TUP, lakukan langkah-langkah sebagai
berikut:
1. Masuk ke modul bendahara kemudian pilih menu Membuat usulan
Membuat rincian
pembiayaan TUP
-
12
2. Klik tombol Tambah.
1. Pilih nomor DIPA tahun berjalan
2. Isikan tanggal TUP dan tanggal jatuh tempo jika satker
menginginkan TUP di cari dalam jeda
hari tertentu. Jika tidak, silahkan diabaikan saja akrena sistem
akan mengisi secara otomatis.
3. Pilih sumber dana KKP
4. Pada kolom surat persetujuan KKP dan tanggal persetujuan,
isikan sesuai dengan data pada
masing-masing satker.
1. Pilih akun belanja sesuai dengan peruntukan TUP
2. Isikan nominal permintaan TUP untuk akun tersebut
3. Klik tombol Simpan.
-
13
1. Pastikan kolom jumlah TUP sudah terisi
2. Klik tombol Simpan.
VI. Merekam SPP/SPM PTUP KKP
Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan Kartu Kredit
Pemerintah yang selanjutnya disebut
PTUP Kartu Kredit Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas TUP
Kartu Kredit Pemerintah. Untuk
merekam SPP/SPM PTUP, silahkan lakukan langkah-langkah
berikut:
1. Untuk membuat SPP, akses modul pembayaran menu RUH Pembayaran
Catat/ubah SPP
-
14
2. Pilih jenis SPP 323 – Ganti TUP KKP
3. Klik tombol Tambah
1. Ketika mengklik tombol tambah, akan muncul pop up box seperti
pada gambar diatas. Pop
up box akan menampilkan daftar transaksi TUP yang sudah direkam
sebelumnya. Klik
centang pada kolom Pilih untuk memilih transaksi TUP mana saja
yang akan dimasukkan
kedalam pengajuan SPM PTUP.
2. Klik tombol Pilih
1. Akan muncul form SPP seperti pada gambar diatas. Pada kolom
dasar pembayaran, pilih
dasar pembayaran untuk membuat SPP (dasar pembayaran yang
digunakan sama seperti
dasar pembayaran untuk UP/GUP/TUP tunai)
2. Isikan keterangan SPP sesuai dengan ketentuan yang
berlaku
3. Pada kolom informasi SPP, isikan cara bayar (SP2D), sifat
permbayaran (Tambahan Uang
Persediaan/TU), dan jenis pengeluaran (Pengeluaran
Anggaran).
4. Data informasi supplier akan secara otomatis terisi supplier
tipe 1, maka tidak perlu lagi
melakukan perekaman supplier
-
15
1. Pada bagian bawah form SPP, terdapat distribusi COA untuk
akun pengeluaran dan akun
potongan. Pastikan jumlah pengeluaran total sudah sesuai dengan
jumlah seharusnya.
2. Klik tombol Simpan.
Setelah simpan, lanjutkan proses validasi SPP sampai dengan
menjadi SPM dan SP2D dengan langkah-
langkah yang sama seperti pembuatan SPP tipe lainnya.
VII. Mencatat SP2D GUP/PTUP KKP
1. Apabila SPM GUP KKP telah menjadi SP2D, lakukan pencatatan
SP2D pada modul
pembayaran menu Catat/Upload Mencatat/Upload SP2D
2. Klik tombol catat SP2D otomatis dan sistem akan secara
otomatis mencatat SP2D atas SPM
GUP KKP.
-
16
1. Setelah melakukan pencatatan SP2D pada modul pembayaran,
selanjutnya lakukan catat
SP2D pada pemindahan kas modul bendahara. Masuk ke modul
bendahara kemudian menu
approval transaksi pemindahan kas kas bank bendahara
pengeluaran
2. Klik tombol Tambah
3. Isikan tanggal sesuai dengan tanggal SP2D kemudian pilih
jenis aktifitas Terima SP2D
4. Pilih kategori kas GUP/PTUP KKP
1. Klik tombol cari pada nomor SP2D, kemudian pilih SP2D atas
SPM GUP/PTUP KKP
2. Setelah memilih SP2D, seharusnya data informasi SP2D seperti
jenis SP2D, jumlah, nomor
uang muka, dan sumber dana akan terisi secara otomatis.
Sementara untuk kolom rekening
kas silahkan dipilih rekening Bendahara Pengeluaran (BPG).
3. Isikan keterangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Klik tombol Simpan.
-
17
VIII. Merekam Tra