BAPPENAS · Negara: Colombia, Brazil, Chile dan Mexico 16 Tabel III.1. : Daftar Variabel Sektor Kesehatan 42 Tabel ... Gambar I.1. : Siklus Manajemen Perencanaan Pemerintah 3

BAPPENAS

PEDOMAN EVALUASI DAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN

KEDEPUTIAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2009

Pedoman Evaluasi dan Indikator Kinerja Pembangunan

ii

KATA PENGANTAR Sesuai mekanisme yang disepakati, hasil Kegiatan Unit Kerja Eselon II

(UKE II) di Bappenas dilaporkan perkembangannya sejak awal,

pertengahan, hingga tahap akhir. Buku ini merupakan perbaikan

dan pemutakhiran laporan kegiatan di atas, dan melengkapi publikasi

lain yang berkaitan dengan evaluasi sebagai hasil kegiatan

Kedeputian Evaluasi Kinerja Pembangunan (EKP) khususnya

Direktorat Evaluasi Kinerja Sektoral (EKPS).

Buku ini disusun dengan tujuan utama agar isinya dapat menjadi

referensi bagi Dit.EKPS, dan secara umum, Bappenas. Isi buku dapat

pula digunakan oleh masyarakat luas, khususnya mereka yang terkait

dalam kegiatan penyusunan rencana pembangunan dan mereka yang

akan melakukan monitoring & evaluasi (Monev), dan diharapkan

dapat menjadi tambahan masukan dan bahan pertimbangan dalam

berbagai kegiatan tersebut. Dalam konteks itu, telah dilakukan usaha

untuk memperoleh dan mengerti struktur penulisan RPJMN 2004-

2009 dan RKP 2005-2009 khususnya dalam hal kesinambungan

kebijakan, tujuan program, sasaran, dan indikatornya. Usaha itu

dilakukan melalui pemetaan 15 (Lima belas) Bab dalam RPJMN 2004-

2009 dan RKP Tahunan mulai 2005 hingga 2008. Kesemua Bab

tersebut dipilih karena kebetulan juga merupakan spesialisasi staf di

lingkungan Direktorat EKPS. Hasil pemetaan itu telah disajikan dalam

Suplemen Buku Mapping Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam

RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005–2009; yang disusun dan

dipublikasikan terpisah pada tahun 2008.


iii

Meskipun sederhana, buku ini (Beserta Suplemennya) diharapkan

dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai salah satu tambahan

referensi dalam proses penyusunan berbagai dokumen perencanaan.

Disadari pula bahwa isi buku ini masih memerlukan banyak perbaikan

dan koreksi di sana-sini. Untuk itu kami berharap kiranya semua

pihak berkenan menyampaikan masukan dan disampaikan kepada

Direktorat Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Bappenas

(Melalui e-mail atau Fax yang tertera pada sampul belakang buku

ini).

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak

yang ikut serta dalam menyusun, memproses pemetaan dan

menguraikan indikator kinerja, serta memberi masukan dalam

berbagai bentuk koreksi dan komentar, sehingga publikasi ini dapat

terwujud.

Jakarta, Desember 2009

Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan

DR. Ir. Dedi M Masykur Riyadi


iv

DAFTAR ISI Kata Pengantar ii Daftar Isi iv Daftar Tabel vi Daftar Gambar vii Ringkasan Eksekutif viii Bab 1 Pengantar 1 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Tujuan 4 1.3. Sistematika Penulisan 5 Bab 2 Telaah Litaratur: Evaluasi & Indikator Kinerja Pembangunan 8 2.1. Pengantar 8 2.2. Sistem Evaluasi 9 2.2.1. Konsep dan Definisi Monev 9 2.2.2. Pembagian Peran dan Tanggung Jawab 18 2.2.3. Data dan Kemampuan Evaluasi 19 2.3. Cara-cara Evaluasi Kinerja 20 2.4. Generic Logic Model 23 2.5. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja 29 2.5.1. Pengukuran Kinerja 30 2.5.2. Persyaratan Indikator 32 Bab 3 Review RPJMN dan RKP 34 3.1. Struktur Penulisan dan Indikator kinerja dalam RPJMN dan

RKP 34 3.2. Evaluasi atas Sasaran Bab 37 3.2.1. Tinjauan Umum 37 3.2.2. Telaah atas Sasaran Kesehatan 40 3.2.3. Telaah atas Sasaran Keluarga Berencana 44 3.3. Evaluasi atas Kegiatan Pokok Program 48 Bab 4 Indikator Kinerja Pembangunan 56 4.1. Pengantar 56 4.2. Penyusunan Indikator Kinerja 58 4.3. Tahapan Penyusunan Indikator 60 4.3.1. Persiapan Penyusunan Indikator 60 4.3.2.Penyusunan Daftar Indikator 61


v

4.3.3.Pendefinisian Indikator 62 4.3.4.Penentuan Indikator 62 4.3.5.Validasi Indikator 63 4.4. Metode Penyusunan Indikator Outcome 63 4.4.1.Penentuan Indikator Outcome Diawali dengan Penentuan Statement Indikator 64 4.4.2.Penentuan Indikator Outcome dengan Pendekatan OIIWA 67 4.5. Aplikasi Logic Model dalam Exercise Penyusunan Beberapa Program RPJMN 71 Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 90 5.1. Pengantar 90 5.2. Kesimpulan 90 5.3. Rekomendasi 91 5.4. Tindak Lanjut yang Diperlukan 93 Daftar Pustaka 96


vi

DAFTAR TABEL Tabel II.1. : Perbedaan Monitoring dan Evaluasi 14

Tabel II.2. : Gambaran Monitoring dan Evaluasi, di Beberapa

Negara: Colombia, Brazil, Chile dan Mexico 16

Tabel III.1. : Daftar Variabel Sektor Kesehatan 42

Tabel III.2. : Daftar Variabel Sektor Keluarga Berencana 46

Tabel III.3. : Daftar Variabel Kegiatan Pokok Sektor Keluarga

Berencana 49

Tabel IV.1. : Penerjemahan Permasalahan menjadi Pernyataan

Outcome 64

Tabel IV.2. : Contoh Penyusunan Outcome Bidang Pendidikan 66

Tabel IV.3. : Aplikasi Logic Model 1: Program Perbaikan Gizi

Masyarakat 74

Tabel IV.4. : Aplikasi Logic Model 2: Program Keluarga

Berencana 77

Tabel IV.5. : Aplikasi Logic Model 3: Program Pengembangan

Pemasaran Pariwisata 81

Tabel IV.6. : Aplikasi Logic Model 4: Program Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun 87


vii

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1. : Siklus Manajemen Perencanaan Pemerintah 3

Gambar II.1. : Tipe Variabel dan Indikator terkait sebagai dasar

kinerja Monitoring & Evaluasi 18

Gambar II.2. : Bentuk Sederhana Logic Model 24

Gambar II.3. : Program Action Logic Model 25

Gambar II.4. : Ketidaklinearan Program 27

Gambar II.5. : Simple Logic Model 28

Gambar II.6. : Berbagai Refleksi Logic Model 29

Gambar III.1. : Struktur Penulisan RPJMN 2004-2009 34


viii

RINGKASAN EKSEKUTIF

Hasil Kegiatan Koordinasi Direktorat Evaluasi Kinerja Sektoral Tahun

Anggaran 2008 diwujudkan dalam 2 (dua) buku: 1) Buku Evaluasi

dan Indikator Kinerja Pembangunan, dan 2) Suplemen Buku: Mapping

Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan

RKP 2005- 2009. Kedua buku tersebut disusun sebagai persiapan

awal penyusunan RPJMN 2010-2014 berdasarkan gambaran umum

evaluasi atas dokumen RPJMN 2004-2009 dan dokumen RKP 2005-

2008.

Secara umum, buku ini membahas konsep, cara, dan manfaat

evaluasi. Di samping itu, secara khusus juga mengemukakan cara

mengukur capaian kebijakan, program dan kegiatan pokok, melalui

pembentukkan indikator kinerja. Secara singkat juga disajikan

bahasan diskusi dan ulasan atas berbagai pilihan evaluasi yang

mungkin dilakukan. Dalam konteks itu, contoh bahasan dilakukan

dengan memperhatikan struktur penulisan dan isi RKP 2009. Pada

dasarnya, dokumen yang akan dijadikan rujukan adalah RPJMN dan

RKP, yang sandingan sasaran dan indikator serta telaah singkatnya

disajikan dalam Supplemen Buku: Mapping Sasaran dan Indikator

Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005- 2009.

Lima belas Bab dalam RPJMN 2004-2009 yang dipetakan dalam

Supplemen Buku menunjukkan kesinambungan antar tujuan,

sasaran, dan indikatornya; serta benang merah antar program dan

kegiatan pokoknya dari tahun ke tahun. Dari hasil pemetaan dan

gambaran umum atas RPJMN 2004-2009 yang disajikan dalam

bentuk Matriks Sandingan (Lihat Supplemen Buku) dikenali beberapa

keadaan yaitu: 1) Kesinambungan program dan kegiatan pokok serta


ix

sasaran tidak terlihat dengan jelas; 2) Sasaran untuk berbagai level

(Agenda, prioritas, program, dan kegiatan) tidak selalu saling terkait,

atau belum terumuskan dengan pasti; dan 3) Sasaran banyak yang

bersifat kualitatif dan belum jelas ukurannya.

Dalam menyusun perencanaan penyusunan kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan perlu dilakukan dalam suatu proses yang

berkesinambungan. Proses diawali dengan kesepakatan menentukan

indikator kinerja pada masing-masing tahap/tingkat penyusunan,

dimulai dari penentuan indikator impact, outcome, output, hingga

input. Sebelum kesepakatan diperoleh, formulasi rumusan

permasalahan seyogyanya sudah terstrukur dan dibahas. Kemudian

disusun strategi, prioritas, dan fokus pembangunan, sebagai upaya dan

solusi untuk memecahkan permasalahan. Jadi, penentuan

permasalahan merupakan proses awal sebelum menentukan indikator

impact/dampak. Kemudian secara berurutan ditentukan indikator

lainnya, hingga akhirnya tersusun kegiatan pokok, dan secara teoritis,

dapat diperkirakan besar alokasi anggaran/input yang diperlukan.

CATATAN: Agar tidak menimbulkan pertanyaan, perlu dicatat bahwa: Sebagian besar isi buku ini diselesaikan ketika Buku Pedoman Penyusunan RPJMN 2010-2014 BELUM disusun atau diterbitkan dan dokumen RPJMN 2010-2014 BELUM dirampungkan. Buku inipun BUKAN merupakan buku pedoman evaluasi dan penyusunan indikator RPJMN 2010-2014, tetapi lebih merupakan tambahan referensi/pengetahuan dalam berbagai kegiatan perencanaan.


1

1 Pengantar

1.1. Latar Belakang Sesuai dengan amanat PP No. 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan, maka pada awal tahun suatu

periode lima tahunan, Bappenas sudah harus menyiapkan Konsep

Rancangan Awal RPJMN. Hal ini yang terjadi ketika Bappenas

menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) 2010-2014, sejalan dengan selesainya masa bakti

Pemerintahan SBY-JK dan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia

Bersatu. Kemudian, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah

pelantikan Presiden terpilih, Bappenas harus menyelesaikan dokumen

tersebut yang sudah terkait dan merupakan turunan Visi dan Misi

Presiden terpilih hasil Pemilu Oktober 2009. Sesuai dengan peraturan

perundangan yang ada, isi RPJMN 2010-2014 mengacu kepada RPJPN

2005-2025, sekaligus merupakan kelanjutan pelaksanaan kegiatan

RPJMN 2004-2009 yang belum dapat dirampungkan.

Dalam kaitan itu, telaah atas Sasaran Bab dalam dokumen RPJMN

2004-2009 menunjukkan bahwa banyak sasaran yang tidak terukur

atau dapat terukur tetapi sulit diperoleh data/informasinya. Oleh

karena itu seyogyanya ketika menyusun rencana pembangunan

(Kebijakan, sasaran, program, dan kegiatan) dilakukan melalui proses

yang bertahap, terstruktur dan terencana baik. Dengan demikian,

rencana pembangunan tersebut akan mudah dimonitor dan dievaluasi


2

karena indikator atau ukurannya tersedia, sehingga capaian

kebijakan dan program serta kegiatan dapat diikuti perkembangan

dan pencapaiannya.

Review atas apa yang dikerjakan beberapa negara, menunjukkan

bahwa monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh suatu badan

atau organisasi pemerintah manapun tidak menyeluruh dan mendetil,

karena sangat besar cakupan kerja dan biayanya. Pada umumnya

monitoring dan evaluasi dilakukan untuk kebijakan atau program

atau bahkan hanya isu penting dari beberapa sektor tertentu.

Kalaupun seluruh program pemerintah dievaluasi, kedalamannya

bervariasi, atau secara umum, sehingga analisa lebih mencakup

evaluasi atas suatu program (Berjalan baik atau tidak). Analisis lebih

mendalam biasanya dilakukan khusus untuk isu atau program besar.

Hal ini diuraikan dalam Bab II mengenai Studi Literatur.

Selanjutnya, telah diketahui secara luas bahwa siklus manajemen

perencanaan Pemerintah mencakup 4 (empat) hal yaitu; Planning,

Budgeting, Implementing, dan Monitoring & Evaluation. Siklus tersebut

disajikan pada Gambar I.1 (Castro, 2007). Empat elemen tersebut

merupakan juga siklus kerja Bappenas. Budgeting dan Implementing

lebih merupakan pekerjaan yang bersifat koordinasi baik dengan

Departemen Keuangan maupun dengan Kementerian/Lembaga (K/L).

Isi dari UU No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 25 Tahun 2004 memastikan

bahwa Bappenas lebih merupakan Perencana dan Evaluator. Dalam

hal Anggaran, tugas Bappenas lebih kepada mengkoordinasikan

alokasi atau rencana penggunaan Anggaran, serta Koordinasi rencana


3

kegiatan pembangunan yang akan dilakukan K/L dengan alokasi

budget sesuai resource envelope yang ada.

Upaya monitoring penggunaan alokasi anggaran telah dilakukan di

Bappenas dengan dasar UU No. 39 Tahun 2004. Namun sesuai dengan

formulasi UU tersebut, data dan informasi yang dikumpulkan lebih

merupakan laporan penggunaan anggaran/uang daripada substansi

capaian pembangunan yang melibatkan indikator kinerja program

dan pelaksana program (K/L). Di masa yang akan datang, mungkin

dapat dibangun satu mekanisme atau sistem yang akan

memudahkan untuk melakukan evaluasi, paling tidak, atas capaian

kegiatan pembangunan dan akan lebih baik lagi bila mencakup

kebijakan dan program, yang pelaksanaannya dilakukan bersama

oleh Bappenas, K/L dan dunia usaha.

Gambar I.1. Siklus Manajeman Perencanaan Pemerintah

2

Management Cycle of Government(Draft report; M.F.Castro, 2007)

4

3

2

Planning

Budgeting

Implementation1

M&E4

3

2

Planning

Budgeting

Implementation1

M&E

Sumber : Draft Report, M.F. Castro, 2007


4

Gambar I.1 menunjukkan bahwa hasil monitoring dan evaluasi akan

menjadi dasar penyusunan rencana pembangunan siklus berikutnya.

Oleh karena itu, seyogyanya, disamping evaluasi yang dilakukan pada

waktu tengah dan akhir tahun jangka menengah, dilakukan juga

monitoring dan evaluasi secara tahunan.

1.2. Tujuan Buku ini membahas cara dan mekanisme dalam mengevaluasi

kebijakan, program dan kegiatan serta sasaran termasuk menyusun

indikator kinerja dalam suatu dokumen perencanaan. Dengan

demikian diharapkan dapat dimengerti cara apa yang mungkin

dapat dilakukan ketika suatu evaluasi dampak, outcome, atau output

perlu dilakukan. Telah diketahui bahwa selama ini Bappenas hanya

melakukan upaya evaluasi kinerja pembangunan yang tidak

terstruktur dan tidak kontinyu. Selama ini yang dilakukan hanya

sebatas tingkatan melaporkan hasil pembangunan seperti yang

tertuang dalam Lampiran Pidato Presiden.

Metode evaluasi yang dibahas dalam buku ini menyertakan contoh

aplikasi sederhana berdasarkan isi dokumen RPJMN 2004-2009.

Sementara itu, dalam Suplemen Buku Mapping Sasaran dan Indikator

Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005-2008, dapat

dilihat bahwa mengenali dan memahami kaitan, benang merah, dan

alur kebijakan, program dan kegiatan serta sasaran RPJMN 2004-

2009 dan RKP 2005-2008; sungguh tidak mudah. Apalagi mencermati

dan menyimpulkan perkembangan dan apa yang telah terjadi dalam


5

kemajuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional

selama beberapa tahun terakhir, jelas tidak mudah dikenali secara

runtut.

Pada bagian tertentu buku ini, RKP 2009 juga akan disinggung tetapi

lebih kepada strukturnya dan tidak secara luas atau menyeluruh.

Seperti diketahui, RKP 2009 disusun dengan cara yang relatif serupa

dengan penyusunan RPJMN 2010-2014, sehingga perencanaan

kebijakan dan program serta indikator kinerja dalam kedua dokumen

tersebut akan lebih terstruktur, terencana, dan mudah dimonitor

perkembangan dan dapat dievaluasi capaiannya. Karenanya, buku ini

diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun

kegiatan, program dan prioritas pembangunan, sekaligus menentukan

indikator pembangunan (Input, output, dan outcome) dalam

menyusun RPJMN dan RKP.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab 1 merupakan pengantar dan penjelasan umum yang mencakup

uraian tentang Pengantar, Latar Belakang dan Tujuan penyusunan

Buku ini. Diuraikan pula tentang Struktur Penulisan RPJMN 2005-

2009 yang sudah baik, namun masih perlu disempurnakan sehingga

mampu mengukur kinerja pembangunan secara pasti. Dengan

demikian, capaian maupun gap (Perbedaan antara sasaran dan

capaian) akan mudah dikenali dan mudah dianalisis dengan tajam.

Bab 2 merupakan suatu telaah literatur yang menguraikan secara

singkat teknik dan metoda evaluasi berdasarkan pengalaman dan


6

pengertian yang pernah dilakukan dan ditulis dalam berbagai

literatur atau referensi, tentang evaluasi kinerja program pemerintah,

baik yang pernah dilakukan perseorangan, perguruan tinggi maupun

negara lain. Fokus utama adalah uraian mengenai bermacam

indikator kinerja yang dikaitkan dengan berbagai cara evaluasi yang

pernah dilakukan secara menyeluruh, ringkas dan sederhana, maupun

yang dilakukan hanya terhadap isu penting dan menonjol.

Review atas RPJMN 2004-2009 dipaparkan secara umum pada Bab

3, termasuk tentang Struktur Penulisan, dan Evaluasi atas Sasaran dan

Program Pembangunan. Dalam bab ini juga dicermati dokumen RKP

2005, 2006, 2007 dan 2008, menurut Sasaran dan Kegiatan Pokok

beberapa program yang dianggap penting, besar, atau rumit.

Selanjutnya dalam Bab 4 diuraikan tentang pengertian Indikator dan

tingkatan Indikator kinerja dalam kaitannya dengan pengertian

umum dan aplikasi pembentukkannya pada dokumen RPJMN 2004-

2009 dan RKP 2009. Seperti telah diketahui, struktur penulisan

dokumen RKP 2009 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di

mulai dari RKP 2009, format penulisan dokumen perencanaan mulai

berubah. Oleh karena itu uraian dalam Buku ini mengacu kepada

struktur prioritas dan program RKP 2009. Secara garis besar,

penulisan RKP 2010 dan dokumen RPJMN 2010-2014 struktur dan

formatnya sudah sinkron dengan struktur RKP 2009. Dapat dipastikan

bahwa dalam dua RKP terakhir itu, perbedaan antara isi dokumen

anggaran dengan dokumen perencanaan sudah tidak terlihat.


7

Pada bagian akhir, yaitu di Bab 5, disajikan Kesimpulan dan

Rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam konteks

perencanaan. Hal itu terkait dengan wujud iklim kerja yang tepat

untuk membangun kinerja pembangunan yang terukur, formulasi

perencanaan yang berarti bagi pembangunan Indonesia, dan

meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana publik.


8

2

Telaah Literatur: Evaluasi & Indikator Kinerja

Pembangunan 2.1. Pengantar Management Cycle of Government seperti digambarkan oleh

MF.Castro (2007) merupakan bagian dari suatu proses yang

berkesinambungan dari 4 (empat) hal yaitu, Planning, Budgeting,

Implementing, dan Monitoring & Evaluation (Lihat Gambar I.1.). Dari

berbagai referensi dapat disimpulkan bahwa konsep dan definisi

Monitoring dan Evaluasi (Selanjutnya disebut: Monev) dapat

didefinisikan sendiri oleh pihak yang menggunakannya (Pemerintah,

misalnya) sesuai dengan fungsinya sebagai alat bantu dalam

memperoleh informasi tentang kualitas kinerjanya. Hal ini juga

digunakan untuk memutakhirkan proses perencanaan dan

pembiayaan termasuk integritasnya. Dengan demikian, monev yang

berkualitas adalah yang menggunakan satu bahasa dan satu

pengertian untuk penggunaan dan pengaplikasian alat yang

digunakan dalam monev termasuk konsep dan definisinya. Jadi

diperlukan suatu sistem evaluasi yang mantap dan terstruktur. Bila

tidak, maka monev akan menimbulkan masalah baru dan

kebingungan, karena ketidakseragaman pengertian dan akibatnya

tidak mungkin digunakan secara berkelanjutan.


9

2.2. Sistem Evaluasi Menurut berbagai sumber, hal penting yang harus diperhatikan

dalam suatu sistem evaluasi seyogyanya menyangkut kejelasan

akan:

Konsep dan Definisi Monev

Pembagian peran dan Tanggung jawab

Kapasitas dan Komitmen

Ketiga topik bahasan tersebut diuraikan secara singkat di bawah

ini.

2.2.1. Konsep dan Definisi Monev Oleh karena fokus kegiatan lebih banyak ke arah melakukan evaluasi

maka dalam penulisan ini, titik berat pembicaraan lebih diarahkan

kepada evaluasi daripada monitoring. Namun pengertian dan uraian

tentang Monitoring dan Evaluasi dilihat dari berbagai pendekatan dan

dari berbagai sumber, tetap akan disinggung, dijabarkan dan

diuraikan di bawah ini.

Evaluasi, dari sudut konsep program, banyak macamnya (Carter

McNamara,1997-2008), dan ditujukan untuk berbagai keperluan. Hal

yang baik dilakukan adalah menyusun suatu evaluasi yang realistik

dan praktis, sehingga tidak bertele-tele, membingungkan, dan sulit

dimengerti. Selain menunjukkan capaian, evaluasi juga dapat

berfungsi sebagai alat verifikasi apakah suatu kebijakan, program,

atau kegiatan, dapat berjalan sesuai dengan rencana. Ketika

menyusun atau merencanakan suatu evaluasi beberapa hal perlu


10

diperhatikan sehingga kesiapan dan keberlangsungan kegiatan

evaluasi dapat terpelihara, sebagai berikut:

1. Perlu dipastikan apa tujuan melakukan evaluasi. Bila

pertanyaan dibalik, hasil evaluasi akan digunakan untuk

apa? Untuk memutuskan atau menentukan sesuatu?

2. Perlu diketahui hasil evaluasi untuk keperluan atau

konsumsi siapa?

3. Macam informasi dan data apa yang diperlukan? Karena

hasil evaluasi akan berguna bagi pengambilan keputusan

selanjutnya atau untuk gambaran capaian dari pelaksanaan

rencana yang selama kurun waktu tertentu sudah dilakukan.

Dalam hal ini, misalnya, informasi dan data yang berkaitan

dengan input, aktivitas, dan output. Juga tujuan, kekuatan,

dan kelemahan dari kebijakan, program atau kegiatan yang

dievaluasi. Demikian pula manfaat, kegagalan, capaian, dan

penjelasan yang terkait.

4. Perlu diperhatikan juga sumber dan bentuk informasi dan

data yang diperlukan. Apakah dari Badan Statistik, atau

cukup dari pencatatan data di Kementerian/embaga; dan

dalam bentuk hard atau soft copy, contact person, dsb.

5. Apakah pengumpulan data harus dilakukan dengan cara

khusus, misalnya case study, survei skala kecil, daftar

pertanyaan yang diperlukan, atau hanya observasi

sederhana. Apakah harus menyelenggarakan diskusi dalam

Focus Group, atau sekedar tanya jawab dengan staf atau

pegawai yang terkait.


11

6. Tidak kalah pentingnya adalah jadwal waktu, kapan

informasi dan data tersebut harus sudah terkumpul?

Mengapa harus informasi dan data tertentu yang

dikumpulkan dan bukan yang lainnya?.

Monitoring dilakukan secara terus menerus atau permanen dan juga

secara komprehensif. Cakupannya juga luas, dan bisa termasuk semua

kegiatan pemerintah atau pembangunan. Pada umumnya, kegiatan

monitoring sangat memanfaatkan data kuantitatif sehingga mampu

melakukan perbandingan capaian indikator yang ditelaah dalam

konteks manajemen dalam suatu unit kerja, organisasi, rencana kerja,

program, atau kegiatan. Hasil monitoring yang dilakukan secara

berkala dan tepat waktu dapat segera mengenali kegagalan,

keterhambatan dalam konteks perkembangan atau kemajuan

pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Dengan demikian suatu

corrective action, dapat segera dilakukan antar unit kerja pelaksana

atau antar para penanggungjawab terkait. Jadi monitoring juga

merupakan wujud dari suatu sistem kerja yang saling terhubung yang

dapat mengamankan fungsi manajemen dan hasil kerja.

Sayangnya, informasi kinerja dalam proses monitoring sering tidak

mampu menentukan hubungan kausal (Timbal balik) yang mungkin

justru diperlukan untuk menjelaskan capaian, kegagalan, atau

ketidaktercapaian. Dapat dipastikan bahwa monitoring bukan alat

atau cara yang tepat untuk mengenali faktor apa yang

mempengaruhi atau bagaimana suatu kebijakan/program/kegiatan

dapat terhambat guna mencapai hasil/target/sasaran yang diinginkan.

Misalnya, apa yang mempengaruhi pencapaian kualitas hidup,


12

pendapatan, tingkat kematian penduduk, derajat kesehatan bayi dan

balita, peningkatan jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di suatu

daerah, atau lain sebagainya; karena yang dapat melakukan hal

tersebut adalah suatu kegiatan evaluasi.

Jadi, berbeda dari monitoring, evaluasi, hanya dilakukan secara selektif

dan tidak terus menerus. Jelasnya, evaluasi merupakan suatu alat

assessment atas perencanaan/rencana yang sedang berlangsung atau

sudah selesai/rampung guna memastikan relevansi, efektifitas, efisiensi,

dampak, dan bahkan keberlangsungannya. Maksud lain dari

pelaksanaan evaluasi adalah penggunaan lessons learned, dalam

suatu proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, secara teknis

evaluasi dapat dirancang dengan baik sehingga mampu

menunjukkan hubungan kausal misalnya antara intervensi publik

dengan dampaknya, apakah positif, negatif, antisipasi, atau sama

sekali di luar dugaan.

Perbedaan lain antara monitoring dan evaluasi dapat dilihat dari

karakteristik pelaksanaannya, karena evaluasi lebih fokus pada

analisa dan bersifat lebih kompleks daripada monitoring. Karenanya,

evaluasi biasanya memerlukan lebih banyak biaya dan waktu yang

lebih panjang, serta kemampuan analisa teknis yang lebih tinggi dari

pada monitoring. Dengan demikian, tidak seperti monitoring, evaluasi

harus ditentukan dan dilakukan secara stratejik, dan tidak harus

komprehensif. Evaluasi pada masa kini, umumnya terfokus pada tiga

aspek yaitu:

Output (Kuantitas dan kualitas hasil kebijakan/program

/kegiatan)


13

Outcome (Akibat langsung/Intermediate effect kepada

penerima manfaat)

Impact (Jangka panjang/long-term, cakupan dan kemajuannya

luas/widespread improvement di kalangan masyarakat/

society).

Meskipun monitoring dan evaluasi keduanya sama-sama

digunakan untuk menunjukkan akuntabilitas, namun cara dan

cakupannya berbeda. Selain itu, monitoring lebih merupakan laporan

jangka pendek/report dengan cara pengambilan kesimpulan yang

lebih sederhana daripada evaluasi. Ketika melakukan evaluasi

seringkali diperlukan cara atau metodologi yang cukup canggih,

seperti Rapid Asessment misalnya, ataupun analisa statistik yang cukup

sulit. Pada dasarnya evaluasi harus bisa menunjukkan capaian dan

GAP (Selisih antara target/sasaran dengan capaian Evaluasi). Berikut

ini disarikan dan disajikan perbedaan antara monitoring dan evaluasi

yang diambil dari Castro (2007).


14

Tabel II.1. Perbedaan Monitoring dan Evaluasi

Sumber : Castro (2007) Berbagai negara telah melakukan berbagai cara monitoring dan

evaluasi seperti diperlihatkan dalam Tabel II.2. Tidak ada yang persis

sama, namun beberapa prinsip umum bisa dikenali dan diuraikan

pada kolom pertama. Dari Tabel II.2. , nampak bahwa tidak ada

suatu negarapun yang melakukan evaluasi atas rencana

pembangunannya secara menyeluruh dan mendetil. Sebagai contoh,

Australia hanya mengevaluasi isu dan program penting saja yang

memang harus ditangani pada suatu saat (Australian Government

Report, 2003 ).

Ketika evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan

dilakukan, pada dasarnya kita melakukan suatu review dan

menganalisis kinerja hal yang dievaluasi tersebut sesuai dengan

pencapaian sasaran atau target yang telah ditentukan pada

SelectiveComprehensiveScope

-Incorporate lessons learned

-Highlight strategic alternatives

-Accountability

-Scientific knowledge

-Report progress to managers

-Clarify programs objectives

-Early alerts of problems

-Control

-Accountability

Use

- Not permanent-ContinuousTemporality

- Assesses specific causal contributions of

activities to results (attribution)

- Translates objectives into

performance indicators and targets

-Measures performance by linking

activities, resources, targets,

responsible and results.

Methodology

-Was the result obtained?

-Why

-How relevant, sustainable and effective is?

- What is the level of advance vs.

reference value?

Questions

- Analyzing why intended results were or were

not achieved

- Establishing progress against

expected goals

Objective

EvaluationMonitoring

SelectiveComprehensiveScope

-Incorporate lessons learned

-Highlight strategic alternatives

-Accountability

-Scientific knowledge

-Report progress to managers

-Clarify programs objectives

-Early alerts of problems

-Control

-Accountability

Use

- Not permanent-ContinuousTemporality

- Assesses specific causal contributions of

activities to results (attribution)

- Translates objectives into

performance indicators and targets

-Measures performance by linking

activities, resources, targets,

responsible and results.

Methodology

-Was the result obtained?

-Why

-How relevant, sustainable and effective is?

- What is the level of advance vs.

reference value?

Questions

- Analyzing why intended results were or were

not achieved

- Establishing progress against

expected goals

Objective

EvaluationMonitoring


15

awal penyusunan rencana program. Ukuran capaian

sasaran/target merupakan pilihan atas variabel-variabel yang dapat

diturunkan dari tujuan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan itu.

Bila itu merupakan bagian dari suatu strategi atau kebijakan utama,

maka capaiannya harus merupakan bagian dari variabel yang

menunjukkan hasil pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan

tersebut.

Seperti diketahui secara luas, hirarki susunan atau tahapan suatu

perencanaan pembangunan bisa dimulai dari strategi atau kebijakan,

yang diterjemahkan menjadi berbagai program, dan dilaksanakan

dalam berbagai kegiatan. Jadi masing-masing tahapan atau tingkatan

itu mempunyai sasaran yang ditunjukkan atau diwakili oleh satu atau

berbagai variabel. Pada langkah selanjutnya, salah satu variabel

ditentukan menjadi indikator yang mampu mengukur keberhasilan

kebijakan/program/kegiatan tersebut. Dengan demikian, capaian

masing-masing tahap atau tingkatan (level) dapat diikuti

perkembangannya/dimonitor dan pasti dapat dievaluasi.


16

Tabel II.2. Gambaran Monitoring dan Evaluasi, di Beberapa Negara:

Colombia, Brazil, Chile dan Mexico

Sumber: Castro (2007)

Colombia Brazil Chile Mexico

Main Responsible Agency

National Planning Department

Ministry of Planning and Budgeting

Ministry of Finance

National Evaluation Commission

Normative support

Constitution, law and national policy

Laws and regulations

No Law

Links with budget

In progress In progress Yes No

Monitoring Comprehensive National Development Plan

Pluri-Annual Presidential goals, selected programs

Annual Budget programs Presidential goals

Social programs, Presidential goals

Evaluation Rapid assessments and impact evaluations

Impact evaluations mainly of social programs, desk reviews of selected programs

Desk reviews and impact evaluations

Impact evaluations

Accountability

To Congress and citizens

To Congress To Congress To Congress

Where is M& E heading to

Consolidating M&E System Performance-based budgeting, MTEF

Performance-based budgeting

Integrating human resources to performance-based budget

M & E System


17

Dengan memperhatikan Tabel II.1 dan Tabel II.2, jelas terlihat peran

indikator dalam evaluasi. Selanjutnya Gamber II.1 di bawah ini

menunjukkan bahwa peranan indikator demikian strategisnya sebagai

ukuran kinerja, sehingga penetapan indikator menjadi prasyarat

penting dalam melakukan evaluasi, karena keberhasilan dan

kegagalan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja.

Adapun macam indikator yang relevan tentu disesuaikan dengan

tingkatannya, yaitu impact, outcome, output atau input.

Gambar II.1 di bawah ini, merupakan contoh jenis variabel dan

indikator terkait Performance-Based Monitoring and Evaluation yang

mungkin digunakan dalam evaluasi di sektor kesehatan. Walaupun

tidak saling terkait atau menggambarkan suatu isu, namun untuk

masing-masing jenis indikator, diberikan contoh sesuai dengan level

atau tingkatannya.


18

Gambar II.1. Tipe Variabel dan Indikator Terkait sebagai Dasar Kinerja Monitoring & Evaluasi

Sumber: Castro ( 2007) 2.2.2. Pembangian Peran dan Tanggung Jawab Agar para pelaksana pekerjaan monitoring dan evaluasi mampu

bersinergi ketika melaksanakannya, diperlukan suatu sistem dan

mekanisme kerja yang jelas, rapi, dan saling melengkapi. Dengan

demikian suatu pembagian peran dan tanggung jawab mutlak

diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan kegiatan monitoring

dan evaluasi. Dalam konteks monitoring dan evaluasi kinerja rencana

pembangunan, pembagian peran dan tanggung jawab dapat

ditentukan antar unit kerja di Bappenas, dan antar Kementerian

Lembaga sektoral. Sama pentingnya dengan pembagian peran dan

tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- # of Kms of constructed network

- # of implemented Water and Sanitation Plans

(WSP)

Outputs

- # of designed water and sanitation plans (WSP)

- # of approved MSP credits to districts Activities

- Increased in potable water service coverage (#

of new households with access). Outcomes

- Reduction in the infant mortality rate in

benefited districts

- Reduction on childhood diarrhea disease rates

Impacts

- Amount of disbursed resources.

- Technical personnel trained on the formulation

of WS plans for service provision

Inputs


19

2.2.3. Data dan Kemampuan Evaluasi

Untuk memperoleh hasil maksimal dari suatu kegiatan monitoring dan

evaluasi, perlu diperhatikan ketersediaan data dan kemampuan

evaluasi para pihak yang terkait. Demikian pula, kapasitas, perhatian,

dan komitmen yang setara antar pemangku kepentingan terkait

dengan data manajemen dan komunikasi data. Esensinya, perbaikan

dan penataan (Reform) akan budaya koordinasi kerja dan

keterkaitan jaringan data dan informasi antar unit kerja dalam

institusi Bappenas maupun antara Bappenas dengan K/L akan sangat

diperlukan.

Dengan demikian, suatu sistem evaluasi seyogyanya merupakan suatu

sistem yang solid dan berkaitan erat dengan Sistem Informasi dan

Pengolahan Data yang dapat diandalkan, misalnya dengan Pusdatin

Bappenas atau K/L terkait. Alur komunikasi data yang demikian perlu

segera dibangun sehingga data dan informasi yang diperlukan oleh

unit kerja yang bertanggung jawab tentang urusan Monitoring dan

Evaluation ataupun Direktorat Sektoral yang terkait, akan dengan

mudah diakses atau diambil. Idealnya sistem ini juga dapat mengakses

Data Base K/L lain khususnya yang tersedia di Badan Pusat Stratistik

(BPS).

Telah disinggung di atas bahwa monitoring dan evaluasi mampu

berperan dalam perencanaan, alokasi pendanaan/budgeting, dan

pelaksanaan pembangunan; dengan syarat reform atau penataan

kembali mekanisme kerja harus terjadi. Reform ini mencakup

pergeseran dari model tradisional, yaitu lembaga negara sebagai

tujuan; menjadi suatu konsep baru dimana mereka justru menjadi alat


20

untuk mencapai tujuan bernegara. Hal ini juga memerlukan

modifikasi kelembagaan budget. Dengan demikian, tiga hal dalam

expenditure management harus dibedakan, yaitu disiplin fiskal, alokasi

sesuai dengan prioritas, dan operasi yang efisien dalam mencapai

output. (Bonnefoy, 2003; Eggerston, 1990; Campos and Pradhan, 1996;

dan World Bank, 1996 ).

2.3. Cara-cara Evaluasi Kinerja Menurut Mayston (2003), cara evaluasi kinerja yang umum dilakukan

biasanya menggunakan metoda Multivariate Regression Analysis atau

Data Development Analysis. Dua cara ini biasa digunakan untuk

educational evaluation karena banyak kompleksitas dalam variabel-

variabel pendidikan, namun baik untuk kinerja audit yang kontinyu.

Selain itu, cara Iterative Generalised Least Square (IGLS) juga banyak

dilakukan meskipun tidak terlalu umum.

Untuk para pengambil keputusan, yang biasa dilakukan adalah

menyelenggarakan evaluation research. Namun cara ini memerlukan

daftar pertanyaan yang cukup serius, dan karenanya tidak flexibel,

perlu waktu luas, namun seringkali hasilnya kurang relevan.

Qualitative evaluation strategies sebenarnya lebih diperlukan karena

dapat menjelaskan secara flexibel. Prasyarat untuk hal ini adalah

metodologinya harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Selanjutnya riset lanjutan dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari

hasil evaluasi terdahulu. Informal evaluation, juga sering dilakukan

secara casual, impressionistic, intuitive, dan subjective appraisal. Pada

akhirnya dilakukan suatu formal evaluation, yaitu suatu evaluasi yang


21

terstruktur dengan memperhatikan ukuran-ukuran inputs, outputs,

outcomes, dan impacts atau dampak dari hal yang diteliti.

Untuk melakukan monitoring, lebih tepat menggunakan quantitative

indicators guna mengetahui capaian atau hasil yang diinginkan. Hal ini

harus dilakukan pada waktu tertentu, secara regular, sehingga

corrective action dapat dilakukan dan sekaligus dapat dipastikan pula

kaitan antara penanggungjawab, fungsi manajemen pelaksanaan,

dan hasil yang dicapai.

Untuk kejelasan aplikasi perkembangan pelaksanaan evaluasi dalam

lingkup pemerintahan, berikut ini disajikan contoh Laporan Evaluasi

Pemerintah Australia Tahun 2008 (The Report on Government

Services):

Contoh Evaluasi Pemerintah

Hasil evaluasi Pemerintah Australia dituangkan dalam publikasi yang

berjudul The Report on Government Services 2008, dan diterbitkan

dalam 2 (dua) buku. Buku I antara lain mereview isu tentang Early

Childhood, Education and Training, Justice dan Emergency

Management. Buku 2 mencakup review tentang Health, Community

Services, dan Housing. Masing-masing isu dibahas dalam kerangka

bahasan berikut:

Profile

Framework of performance indicators

Key performance indicator results

Future directions in performance reporting


22

Jurisdictions‟ comments

Definitions of key terms and indicators

Evaluasi serupa itu telah dilakukan sejak tahun 1993. Pada awalnya,

disadari bahwa laporan itu berguna untuk meningkatkan efektifitas

dan efisiensi pengeluaran anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan

layanan masyarakat. Namun kemudian banyak pendapat yang

menyatakan bahwa laporan itu juga berfungsi sebagai sumber

informasi kinerja dan juga berguna untuk bahan penyusunan

kebijakan selanjutnya. Dalam rentang waktu 13 tahun, perbaikan dan

perluasan cakupan evaluasi dalam laporan terus menerus dilakukan.

Baru pada beberapa tahun terakhir, review tentang cross-cutting issues

juga dibahas dalam laporan, seperti pada bagian tentang Layanan

Masyarakat (Community Services). Dalam buku tersebut juga

dievaluasi keterkaitan antara children‟s services dan education.

Contoh Indikator

Salah satu contoh indicator impact yang digunakan Pemerintah

Australia dalam The Report on Government Services (2008) adalah

proportion of children enrolled in preschool sebagai indikator yang

memastikan bahwa semua keluarga di Australia mempunyai akses

yang sama/equitable untuk memperoleh layanan prasekolah/preschool

services. Definisi indikator ini adalah proporsi anak dalam kelompok

usia yang menjadi target preschool, yang memanfaatkan layanan

preschool. Dua ukuran digunakan, yaitu:

• Persentase anak yang bersekolah di preschool pada tahun sebelum

dimulainya sekolah mainstream/ fulltime schooling

• Persentase anak balita yang bersekolah di preschool.


23

Tingginya proporsi anak yang menggunakan layanan preschool

merupakan indikasi tingginya ketersediaan layanan preschool.

Indikator ini tidak memberikan informasi tentang preferensi para

orangtua dalam menggunakan layanan preschool, atau faktor lain,

seperti usia mulai masuk sekolah yang dapat mempengaruhi

partisipasi sekolah di tingkat preschool.

2.4. Generic Logic Model Pengertian Logic Model atau model logika, adalah suatu

diagram/bagan bagaimana suatu kebijakan/program/kegiatan

diharapkan dapat bekerja baik. Dengan kata lain, juga merupakan

gambaran hubungan antara aktivitas dan hasil. Menurut sebagian

orang, model logika hanya dipakai dalam proses evaluasi, namun

sebenarnya tidak sesempit itu, karena penggunaan model logika

penting dan menolong ketika diaplikasikan kedalam proses

perencanaan, formulasi dan penyusunan kebijakan/program/kegiatan,

manajemen pelaksanaan program dan bahkan dalam komunikasi

dan koordinasi.

Jadi model logika adalah: Suatu gambaran sederhana dari kebijakan/program/kegiatan,

inisiatif, atau intervensi yang merupakan respon dari suatu

keadaan tertentu.

Inti dari rangkaian perencanaan, evaluasi, manajemen,

komunikasi dan koordinasi.


24

Sesuatu yang menunjukkan hubungan yang masuk akal antar

berbagai hal yang meliputi sumber yang diinvestasikan,

kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang

dihasilkan.

Logic Model atau Model Logika, juga sering disebut sebagai program

theory (Weiss, 1998), program's theory of action (Patton, 1997), atau

model yang masuk akal tentang bagaimana seharusnya suatu

program bekerja (Bickman, 1987, p. 5). Selain itu, adapula yang

mengartikannya sebagai refleksi underlying rationale dari suatu

program atau inisiatif (Chen, Cato & Rainford, 1998-9; Renger &

Titcomb, 2002). Secara singkat dan sederhana, sebenarnya model

logika adalah suatu MAP atau PETA dari cara berpikir, atau Road

Map cara pikir dalam menyusun atau memformulasikan

kebijakan/program/inisiatif/kegiatan.

Bentuk umum/standar suatu model logika disajikan pada Gambar II.2,

yang secara sederhana menggambarkan urutan kejadian yang

diperkirakan akan terjadi sebagai manfaat atau perubahan atau

dampak.

Gambar II. 2. Bentuk Sederhana Model logika

Sumber : http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html


25

Kotak-kotak input, output, dan outcome menunjukkan hubungan logis antar:

Sumberdaya atau investasi untuk melaksanakan program

Kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan program

Perubahan atau manfaat yang merupakan hasil pelaksanaan program

Secara lebih detil, Gambar II.3. menyajikan tahapan perkembangan

mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi dari suatu

program dan operasi hubungan yang terjadi antar Input, Output, dan

Outcome, dan Impact.

Gambar II.3. Program Action Logic Model

8University of Wisconsin-Extension, Program Development and Evaluation



26

Berikut adalah berbagai pengertian tentang model logika dan

manfaatnya untuk berbagai keperluan atau tahapan:

Perencanaan

Model Logika merupakan sebuah kerangka kerja dan proses

perencanaan untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi saat ini

dan kondisi yang diinginkan. Model logika memberikan struktur

pemahaman terhadap situasi yang mengarahkan pada kebutuhan

inisiasi, hasil akhir yang diharapkan dan bagaimana investasi

dikaitkan dengan aktivitas orang-orang yang ditargetkan dengan

maksud untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Manajemen Program

Model logika menggambarkan hubungan antara sumber daya,

aktivitas dan outcomes. Model logik berperan sebagai dasar untuk

membangun rencana manajemen yang lebih detail. Dalam kurun

waktu implementasi, model logika digunakan untuk menjelaskan,

merunut dan memonitor operasi, proses dan fungsi.

Evaluasi

Model logika adalah langkah pertama dalam melakukan evaluasi.

Model logika membantu dalam menentukan kapan dan hal apa yang

dievaluasi sehingga sumber daya evaluasi digunakan secara efektif

dan efisien. Melalui evaluasi, kita mengetes dan memverfikasi

kenyataan dari sebuah teori program. Modul logika membantu kita

untuk fokus pada proses dan pengukuran outcome yang tepat.

Beberapa orang berpikir bahwa model logika adalah sebuah model

evaluasi, karena begitu banyak evaluator yang menggunakannya.


27

Namun, model logika bukanlah model evaluasi tetapi cara ini sangat

membantu dalam melakukan evaluasi.

Komunikasi

Komunikasi adalah kunci kesuksesan dan keberlanjutan. Secara

sederhana, penggunaan grafik yang jelas akan membantu dalam

mengkomunikasikan program ataupun usulan, baik itu kepada staf,

pihak yang mendanai program ataupun stakeholder lainnya. Bila

ditelaah lebih jauh, program tidak mungkin hanya memiliki hubungan

linear saja, justru, hubungan antar program biasanya tidak linear,

seperti gambaran berikut (Gambar II.4.).

Gambar II.4. Ketidaklinearan Program


INPUTS OUTPUTS OUTCOMES

Program

investments

Activities Participation Short Medium

What we

investWhat we

do

Who we

reachWhat results

Long-

term

Programs are not linear!

Sumber: http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html.

Berikut ini diberikan beberapa contoh aplikasi model logika.


28

Contoh 1:

SITUATION: Di suatu Pemerintah Daerah (Level country) perlu

dilakukan suatu Needs Assessment. Ini disebabkan oleh sebagian besar

orangtua murid yang melaporkan bahwa mereka mengalami

kesulitan dalam melakukan kewajibannya sebagai orang tua sehingga

akibatnya, mereka merasa sangat tertekan/stressed. Gambar II.5

menjelaskan peta (Model logika sederhana) hubungan antar tataran

inputs, ouputs, dan outcomes, guna mengenali siapa saja yang terlibat,

apa yang harus dilakukan, siapa sasarannya, dan berbagai tahap

capaian yang diharapkan, yang pada akhirnya mencapai hasil akhir

berupa terbentuknya ketahanan keluarga.

Gambar II.5. Simple Logic Model


Staff

Money

Partners

Develop

parent ed

curriculum

Deliver

series of

interactive

sessions

Parents

increase

knowledge of

child dev

Parents better

understanding

their own

parenting style Parents use

effective

parenting

practices

Improved

child-

parent

relations

Research

INPUTS OUTPUTS OUTCOMES

Facilitate

support

groups

Parents gain

skills in

effective

parenting

practices

Simple logic model

Parents

identify

appropriate

actions to

take

Strong

families

Targeted

parents

attend

SITUATION: During a county needs assessment, majority of parents reported that they were

having difficulty parenting and felt stressed as a result

Sumber : ttp://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html

Selain contoh di atas, gambaran model logika bisa beragam

tergantung kompleksitas permasalahannya. Gambaran itu bisa saja


29

secara sederhana linear, namun mungkin juga menjadi rumit apabila

kasusnya cukup ekstrim. Beberapa bentuk refleksi kompleksitas

permasalahan itu disajikan pada Gambar II.6., berikut ini.

Gambar II.6. Berbagai Refleksi Model logika


What does a logic model look like?

• Graphic display of boxes and arrows; vertical or horizontal– Relationships, linkages

• Any shape possible– Circular, dynamic

– Cultural adaptations; storyboards

• Level of detail– Simple

– Complex

• Multiple models


2.5. Konsep dan Definisi Indikator Kinerja Tatanan input, output, outcome dan impact yang telah diuraikan di

atas, sebenarnya merupakan cermin tingkatan/level/pembagian

tahapan formulasi suatu rencana mulai dari identifikasi permasalahan,

cara mengatasinya, mana yang perlu diintervensi segera, kebijakannya

apa, kegiatannya apa, hingga berapa biaya yang diperlukan. Masing–

masing tahapan yang direncanakan itu, dapat diukur capaiannya.

Ukuran untuk masing-masing tahapan adalah indikator sesuai sasaran

atau target yang disepakati bersama oleh para pemangku

kepentingan, sehingga capaian atau kinerja masing-masing level


30

dapat dievaluasi. Uraian tentang pengukuran kinerja, dan kriteria

penentuan indikator dibahas dalam beberapa bagian berikut ini.

2.5.1. Pengukuran Kinerja Kata kinerja seringkali meliputi istilah-istilah seperti penyelesaian,

pencapaian, realisasi ataupun pemenuhan. Sebagian besar dari istilah

tersebut menunjukkan hal yang bersifat obyektif yaitu tercapainya

suatu tujuan karena suatu tindakan publik, tetapi ada juga yang

bersifat lebih subyektif yang menunjukkan tingkat kepuasan atas

suatu tindakan. Umumnya, literatur-literatur ekonomi dan

manajemen publik menekankan pada hal yang bersifat obyektif,

karena selain mempunyai implikasi langsung terhadap masyarakat

juga kepuasan yang bersifat subyektif lebih sulit untuk diukur

(Schiavo-Campo dan Sundaram, 2000).

Pengukuran kinerja merupakan upaya membandingkan tujuan yang

ingin dicapai pada waktu yang telah ditentukan dengan

perkembangan pencapaian yang sedang diamati pada suatu waktu

atas suatu materi perencanaan yang ditunjukkan oleh suatu indikator.

Menurut berbagai sumber, indikator adalah:

Suatu alat ukur untuk menggambarkan

tingkatan capaian suatu sasaran atau

target yang telah ditetapkan ketika

melakukan perencanaan awal, dan dapat

merupakan variabel kuantitatif atau

kualitatif.


31

Mackay (2008) menjelaskan indikator kinerja (Performance indicators)

sebagai ukuran mengenai masukan, kegiatan, keluaran, hasil dan

dampak dari kegiatan-kegiatan pemerintah. Level indikator dapat

saja sangat tinggi, yakni dalam arti mengukur kinerja pemerintah

terkait dengan SPM (Sasaran Pembangunan Milenium) misalnya atau

rencana pembangunan nasional, atau dalam arti mengukur kegiatan

dan keluaran kementerian/lembaga pemerintah. Indikator berguna

untuk menetapkan target kinerja, untuk menilai kemajuan

pencapaian target tersebut, serta untuk membandingkan kinerja dari

unit kerja/organisasi/kementerian/lembaga yang berbeda.

Berdasarkan materi perencanaan yang disusun, ukuran kinerja

merupakan suatu hirarki yang menurut kerangka logika, bisa

dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Bila dimulai dari level

terbawah yaitu (Bappenas, 2004), urutannya adalah:

1. Indikator Masukan (Input). Indikator ini mengukur jumlah sumber

daya yang dipergunakan seperti anggaran (dana), SDM,

peralatan, material, dan masukan lain, yang dipergunakan untuk

melaksanakan kegiatan.

2. Indikator Keluaran (Output). Indikator ini digunakan untuk

mengukur keluaran yang langsung dihasilkan dari suatu

pelaksanaan kegiatan, baik berupa fisik maupun non fisik.

3. Indikator Hasil (Outcome). Indikator ini digunakan untuk

mengukur capaian dari berbagai kegiatan dalam suatu program

yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang

mencerminkan berfungsinya keluaran berbagai kegiatan pada

jangka menengah.


32

4. Indikator Dampak (Impacts). Indikator ini menunjukkan

pengaruh, baik positif maupun negatif, yang ditimbulkan dari

pelaksanaan kebijakan/program/ kegiatan dan asumsi yang telah

digunakan.

2.5.2. Persyaratan Indikator

Persyaratan indikator bisa bermacam-macam menurut berbagai

sumber dan keperluannya. Di bawah ini disajikan dua konsep

persyaratan indikator yang umum dipakai, diketahui dan harus

diperhatikan.

Menurut persyaratan SMART, penentuan suatu indikator harus

memperhatikan hal berikut:

1. Simple - Sederhana: Indikator yang ditetapkan sedapat mungkin

sederhana dalam pengumpulan data maupun dalam

penghitungan untuk mendapatkannya.

2. Measurable - Dapat diukur: Indikator yang ditetapkan harus

merepresentasikan informasi dan jelas ukurannya.

3. Attributable - Bermanfaat: Indikator yang ditetapkan harus

bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan.

4. Reliable - Dapat dipercaya: Indikator yang ditentukan harus

dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik, benar dan

teliti.

5. Timely - Tepat Waktu: Indikator yang ditentukan harus dapat

didukung oleh pengumpulan data dan pengolahan data serta


33

pengemasan informasi yang waktunya sesuai dengan saat

pengambilan keputusan yang dilakukan.

Selain menggunakan kriteria SMART, alternatif lain adalah

menggunakan SPICED. dalam The State of Queensland, Department

of Natural Resources and Water, 2007; Roche (1999) menjelaskan

pilihan kriteria SPICED sebagai penyaring untuk memastikan agar

indikator terpilih dapat memberikan hasil yang maksimal. Penyaring

SPICED adalah sebagai berikut:

1. Subjective, yaitu berdasarkan pendapat para ahli ataupun

pengalaman yang dapat menguatkan pemilihan atas indikator.

2. Participatory, yaitu penyusunan indikator dilakukan bersama-

sama dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten

dalam mengukur indikator tersebut.

3. Interpreted and Communicable, yaitu perlu adanya

penjelasan lebih lanjut untuk indikator yang bersifat lokal dan

tidak berlaku umum.

4. Cross-checked and compared, yaitu melakukan cross-checked

dengan cara membandingkan dengan indikator lain yang

menggunakan nara sumber, metode ataupun peneliti yang

berbeda.

5. Empowering, yaitu memberdayakan kelompok masyarakat

dalam penyusunan dan penilaian indikator.

6. Diverse and disaggregate, yaitu perlu kecermatan dalam

menentukan indikator yang bersifat pengelompokan seperti

pengelompokan berdasarkan jenis kelamin (pria dan wanita).


34

3 Review RPJMN dan RKP

3.1. Struktur Penulisan dan Indikator Kinerja dalam RPJMN dan RKP Secara umum struktur penulisan atau nomenklatur RPJMN 2004-2009 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar III.1. Struktur Penulisan RPJMN 2004-2009


35

Dalam Bab ini, diuraikan dan didiskusikan, aplikasi penentuan

indikator pada Bab sebelumnya dengan menggunakan RPJMN 2004-

2009. Seperti diketahui, berdasarkan nomenklatur penulisan RPJMN

2004-2009, visi dan misi presiden terpilih pada Oktober 2004

dijabarkan ke dalam agenda pembangunan nasional. Masing-masing

agenda pembangunan nasional dijabarkan lagi ke dalam prioritas-

prioritas pembangunan untuk menjawab sasaran setiap agenda

pembangunan. Prioritas-prioritas pembangunan ini kemudian menjadi

Bab dalam RPJMN 2004-2009. Penelusuran dan evaluasi terhadap

berbagai Bab dalam RPJMN 2004-2009 menunjukkan bahwa sasaran

telah ditetapkan, dan diwujudnyatakan melalui program-program

pembangunan. Setiap program memiliki sasaran program yang

hendak dicapai dan kegiatan pokok yang akan dilakukan.

Hasil pencermatan menunjukkan bahwa secara umum, penulisan

RPJMN 2004-2009 sudah terstruktur dengan baik sehingga

memudahkan pembacanya untuk mengikuti pola penulisan dan

dengan mudah menemukan serta mengenali sasaran dan tujuan

masing-masing kebijakan sektoral maupun program. Bahkan daftar

kegiatan pokok pada masing-masing Bab juga tersedia. Namun pada

kenyataannya, tidak semua Bab mengadopsi struktur itu, sehingga isi

masing-masing bagian Bab tidak konsisten atau sejalan dengan

bagian Bab lainnya, padahal mereka saling terkait. Karenanya

benang merah yang menghubungkan struktur tersebut antar Bab,

tidak secara mudah dapat dikenali dan dimengerti, apalagi dilihat. Ini

bukan masalah benar atau salah, tetapi lebih merupakan suatu proses

pembelajaran yang dilalui ketika kolaborasi dan koordinasi diperlukan

dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.


36

Untuk mengevaluasi capaian RPJMN 2004-2009, maka sasaran

masing-masing Bab ditelaah. Kemudian diusahakan untuk mengenali

variabel-variabel yang mungkin dapat dijadikan indikator kinerjanya.

Dari exercise yang dilakukan, disadari bahwa banyak Bab sektoral

yang sulit dipastikan indikator kinerjanya. Kalaupun ada indikatornya,

banyak Bab yang sasarannya sulit diukur karena bersifat kualitatif

ataupun sulit dicari datanya. Sehingga, mengukur keberhasilan target

atau sasaran juga sulit dilakukan, apalagi mengevaluasi kemajuan

atau pencapaiannya. Namun ada beberapa Bab, khususnya yang

termasuk dalam lingkungan Sumber Daya Manusia (Contohnya, Bab

mengenai Kesehatan dan Kependudukan/KB), dapat dengan mudah

dikenali indikator kinerjanya. Artinya, bukanlah tidak mungkin untuk

menentukan indikator kinerja yang solid, kuantitatif sifatnya, dan

datanya dapat dengan mudah diperoleh dari tahun ke tahun.

Disamping itu, data dan informasi yang diperlukan itu tidak hanya

terbatas dapat diperoleh dari Sensus dan Survey yang dilakukan oleh

Badan Pusat Statistik (BPS) tetapi juga dari Sistem Pencatatan dan

Pelaporan (Recording and Reporting System) pada masing-masing

organisasi K/L, baik yang berasal dari pusat maupun daerah (Provinsi

misalnya).

Diketahui bahwa dokumen perencanaan yang kita miliki dalam

melaksanakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan

pendek/tahunan; adalah RPJPN, RPJMN, dan RKP. Review singkat

atas dokumen RPJMN dan RKP akan diuraikan berikut ini. Disamping

itu, telaah atas strukturnya dan bagaimana cara mengevaluasinya

juga akan dicakup dalam uraian Bab ini, namun karena keterbatasan


37

lebar halaman, maka matriks-matriks yang digunakan untuk

mereview, dapat dilihat pada Suplemen Buku ini yaitu: Mapping

Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam RPJMN 2004-2009 dan

RKP 2005-2009.

3.2. Evaluasi atas Sasaran Bab Dalam bagian ini, diuraikan hasil review atas beberapa Bab sektoral

ditinjau secara umum. Bahasan secara khusus atas Bab Kesehatan dan

Bab KB dimaksudkan sebagai contoh uraian yang sektoral yang masih

dapat diukur kinerjanya dengan cukup mudah. Diskusi dalam Bab ini,

pada dasarnya dilakukan berdasarkan Matriks-matriks yang disajikan

pada Suplemen Buku: Mapping Sasaran dan Indikator Pembangunan

Dalam RPJMN 2004-2009 dan RKP 2005- 2009.

3.2.1. Tinjauan Umum Secara umum, dapat dikatakan bahwa keterkaitan antara Sasaran

RPJMN 2004-2009 dengan sasaran program dalam dokumen yang

sama seringkali tidak jelas terlihat, atau tidak dapat diuraikan per

program. Hal ini selanjutnya semakin kabur keterkaitan satu dan

lainnya ketika sasaran program dalam RKP disandingkan dengan

RPJMN. Meskipun sudah dikemukakan di Bab sebelumnya, struktur

penulisan sudah jelas dan terstruktur baik, namun dari segi isi tulisan,

keterkaitan dan kesinambungan tersebut tidak jelas terlihat atau

bahkan kabur sama sekali.

Katika pencermatan dilakukan pada level kegiatan pokok untuk

masing-masing program, juga jelas terlihat bahwa keterkaitan antar


38

kegiatan setiap tahun atau bahkan dengan sasaran programnyapun

seringkali kabur atau meragukan. Ekspektasi demikian pada

beberapa bab mungkin memang sulit terpenuhi, seperti pada bab

yang menguraikan tentang perencanaan Kebudayaan, Hukum, dan

Diskriminasi. Bahkan dalam Bab Sarana dan Prasarana yang selalu

dibicarakan secara luas sebagai Sektor yang mudah diukur

keberhasilan dan pencapaiannya, ekpektasi akan keterkaitan dan

solidnya ukuran kinerja ternyata tidak dapat dikenali dan terpenuhi

(Lihat bab terkait Sarana dan Prasarana dalam Suplemen Buku:

Mapping Sasaran dan Indikator Pembangunan Dalam RPJMN 2004-

2009 dan RKP 2005- 2009).

Berkaitan dengan evaluasi atas sasaran dan program, maka selain

memperhatikan pemetaan atas sasaran dan program dalam RPJMN

2004-2009, juga perlu diperhatikan sasaran bab dan sasaran program

dalam RKP. Dari pemetaan tersebut didapatkan beberapa hal antara

lain:

1. Ketidaksinambungan dalam perumusan sasaran lima

tahunan (RPJMN) dengan sasaran tahunan (RKP).

Sesuai dengan hierarkhi dari RPJMN 2004-2009 tersebut,

seharusnya tiap-tiap sasaran, mulai dari sasaran agenda,

sasaran bab, sasaran program dan kegiatan pokok memiliki

level kinerjanya masing-masing. Semakin ke bawah, tentunya

level kinerjanya semakin bersifat operasional. Namun, masih

dijumpai dalam dokumen perencanaan tersebut

ketidaksinambungan dalam perumusan sasaran. Sasaran bab

RPJMN seharusnya dapat diturunkan/breakdowned menjadi

sasaran program RPJMN, tetapi yang terjadi pada beberapa


39

bab dalam RPJMN 2004-2009 adalah sasaran program RPJMN

justru tidak dapat ditentukan.

2. Tingkat variasi kedalaman dari bab-bab dalam RPJMN

2004-2009 sangat tinggi. Variasi kedalaman atau

kedetilan yang paling nyata dapat dilihat pada sasaran yang

ingin dicapai di setiap bab. Pada bab-bab tertentu ada yang

menjelaskan di level outcome, tetapi di bab-bab lain ada yang

cukup sampai di level output saja. Hal ini menjadikan,

dokumen RPJMN 2004-2009 menjadi tidak selaras, setara dan

sesuai antar bab. Kesimpulannya, dokumen RPJMN 2004-2009

tidak siap untuk dievaluasi.

3. Program dan kegiatan memiliki level yang sama.

Dalam mendefinisikan program atau kegiatan sering dirasakan

terlalu luas atau sebaliknya. Apabila program didefinisikan

terlalu luas akan menyulitkan dalam menentukan level

kinerjanya, begitu juga dengan kegiatan. Sedangkan bila

didefinisikan terlalu sempit, maka akan menyebabkan rancu

dengan level kinerja di bawahnya (nama program sama

dengan level kegiatan)

4. Program tidak terkait secara langsung dengan

kegiatan-kegiatannya. Masih ditemui adanya beberapa

keluaran dari kegiatan-kegiatan yang tidak berkaitan dengan

pencapaian sasaran program. Pada hakikatnya, kegiatan

merupakan wujud dari pelaksanaan suatu program, sehingga

keluaran dari kegiatan tersebut seharusnya berkontribusi

langsung terhadap pencapaian sasaran program.


40

3.2.2. Telaah atas Sasaran Kesehatan Untuk Sektor Kesehatan dengan mudah dapat dikenali 4 (empat)

sasaran yaitu:

1. Meningkatnya umur harapan hidup dari 66,2 tahun menjadi

70,6 tahun;

2. Menurunnya angka kematian bayi dari 35 menjadi 26 per

1.000 kelahiran hidup;

3. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307

menjadi 226 per 100.000 kelahiran hidup

4. Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari

25,8 % menjadi 20,0 %

Berdasarkan hasil pemetaan dokumen RPJMN dan RKP didapatkan

beberapa hal sebagai berikut:

Sasaran bab Peningkatan Akses Masyarakat terhadap

Kesehatan yang Berkualitas ditetapkan di level outcome.

Terdapat 12 program pembangunan kesehatan, namun sasaran

bab tersebut tidak dapat dipilah-pilah ke sasaran program

RPJMN.

Sandingan Sasaran RPJMN dengan RKP menunjukkan bahwa

ke empat sasaran juga merupakan sasaran semua program di

sektor kesehatan dengan kata lain sasaran tersebut tidak bisa

dipilah-pilah menjadi sasaran RPJMN untuk masing-masing

program pembangunan sektor kesehatan.

Pada sasaran program dalam RKP mulai tahun 2005-2009,

didapati beberapa sasaran untuk program tertentu hanya

muncul di satu atau dua tahun saja, tidak secara konsisten


41

muncul di setiap tahun, padahal apabila memperhatikan

indikator dari sasaran tersebut, merupakan indikator yang

penting dan seharusnya muncul setiap tahun. Sebagai contoh

adalah pada Program Perbaikan Gizi Masyarakat, sasaran

”Menurunnya kegemukan (Obesitas) menjadi 3% pada balita

dan 10% pada orang dewasa” hanya muncul di RKP 2007 saja.

Pada penulisan sasaran program dijumpai ketidakkonsistenan

dalam pencantuman target pencapaian. Misalnya, sasaran

”Meningkatnya persentase desa yang mencapai Universal Child

Immunization (UCI)”, pencantuman target sasaran hanya

disebutkan pada RKP 2007, 2008, 2009, sementara pada RKP

2005 dan 2006 tidak disebutkan.

Selanjutnya sasaran RKP dari masing-masing program, tahun 2005

hingga 2009, disandingkan, dengan sasaran program dalam RPJMN.

Kemudian dari semua sasaran tersebut dibuat daftar variabel-

variabel yang mungkin dapat dijadikan indikator kinerja bagi setiap

program. Daftar variabel tersebut adalah sebagai berikut:


42

Tabel III.1. Daftar Variabel Sektor Kesehatan

Program RPJMN

Variabel

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Jumlah keluarga berperilaku sehat

2. Program Lingkungan Sehat

1. Jumah keluarga yang menghuni rumah sehat 2. Jumlah keluarga yang menggunakan air bersih 3. Jumlah keluarga yang menggunakan jamban

sehat 4. Jumlah tempat-tempat umum yang memenuhi

syarat kesehatan

3. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan

2. Cakupan pelayanan antenatal 3. Cakupan pelayanan neonatal 4. Cakupan rawat jalan 5. Cakupan kunjungan bayi ke tempat layanan

kesehatan 6. Jumlah keluarga miskin yang terlayani di

puskesmas

4. Program Upaya Kesehatan Perorangan

1. Jumlah penduduk miskin yang mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit

2. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan gawat darurat yang memenuhi standar mutu

3. Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan Obstetrik & Neonatus esensial Komprehensif (PONEK)

4. Jumlah rumah sakit yang terakreditasi

5. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

1. Jumlah desa yang mencapai Universal Child Immunization (UCI)

2. Jumlah Case Detection Rate TB 3. Angka penemuan Accute Flaccid Paralysis pada

anak usia kurang 15 tahun 4. Case fatality rate DBD 5. Case fatality rate diare 6. Persentase ODHA (Orang Dengan HIV AIDS)

ditemukan dan mendapat pengobatan


43

Program RPJMN

Variabel

7. Persentase penderita malaria yang diobati dari yang ditemukan

6. Program

Perbaikan Gizi Masyarakat

1. Angka prevalensi kurang gizi pada balita 2. Persentase ibu hamil yang mendapat tablet Fe 3. Persentase bayi yang mendapat ASI Eksklusif 4. Persentase balita yang mendapatkan Vitamin A

7. Program Sumber Daya Kesehatan

1. Jumlah tenaga kesehatan terlatih di desa siaga 2. Jumlah tenaga medis dan para medis di daerah

terpencil/tertinggal 3. Proporsi rumah sakit kabupaten/kota yang

memiliki tenaga dokter spesialis dasar 4. Persentase guru, dosen dan instruktur bidang

kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya

8. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

1. Ketersediaan dan pemerataan obat esensial nasional

2. Ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan

3. Ketersediaan obat untuk buffer stock di kabupaten/kota, propinsi dan pusat untuk penduduk sasaran Askeskin/Jamkesmas

4. Ketersediaan obat untuk pelayanan kesehatan pada saat bencana / KLB

9. Program

Pengawasan Obat dan Makanan

1. Persentase jumlah sampel yang memenuhi syarat 2. Jumlah pemeriksaan sarana produksi dalam

rangka cara pembuatan obat yang baik (CPOB) 3. Persentase peredaran produk pangan yang

memenuhi syarat 4. Tercegahnya penyalahgunaan dan penggunaan

yang salah dari obat keras, NAPZA dan bahan berbahaya lainnya

10. Program

Pengembangan Obat Asli Indonesia

1. Jumlah produk obat bahan alam Indonesia bermutu tinggi

2. Standarisasi tanaman obat bahan alam Indonesia

11. Program Kebijakan dan Manajemen

1. Jumlah peraturan dan perundang-undangan di bidang pembangunan kesehatan;

2. Jumlah penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan yang tertangani dengan cepat.


44

Program RPJMN

Variabel

Pembangunan Kesehatan

3. Jumlah klaim pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang terverifikasi

12. Program

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1. Jumlah penelitian yang dapat digunakan untuk pengembangan pembangunan kesehatan

2. Jumlah kebijakan yang dikembangkan dari hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

3.2.3. Telaah atas Sasaran Keluarga Berencana

Contoh lain adalah Sasaran Sektor Keluarga Berencana (KB),

terkendalinya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya keluarga

kecil berkualitas ditandai oleh 7 (tujuh) capaian, yaitu:

1. Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk

menjadi sekitar 1,14 persen per tahun; tingkat fertilitas total

menjadi sekitar 2,2 persen per perempuan; persentase pasangan

usia subur yang tidak terlayani (unmet need) menjadi 6

persen

2. Meningkatnya peserta KB laki-laki menjadi 4,5 persen

3. Meningkatnya penggunaan metode kontrasepsi yang

efektif serta efisien

4. Meningkatnya usia perkawinan pertama perempuan

menjadi 21 tahun

5. Meningkatnya partisipasi keluarga dalam pembinaan

tumbuh-kembang anak


45

6. Meningkatnya jumlah Keluarga Pra-Sejahtera dan

Keluarga Sejahtera-I yang aktif dalam usaha ekonomi

produktif

7. Meningkatnya jumlah institusi masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan keluarga berencana dan

kesehatan reproduksi.

Berbeda dengan Sektor Kesehatan di atas, ke tujuh Sasaran tersebut

merupakan tujuan semua program namun sasaran tersebut juga

dapat dipilah dan dipadankan untuk masing-masing program

sektor KB dalam dokumen RPJMN 2004-2009; dan kemudian menjadi

sandingan bagi sasaran masing-masing program dalam masing-masing

dokumen RKP tahun 2005 hingga tahun 2009. Langkah selanjutnya,

adalah mencermati masing-masing sasaran program dalam RPJMN

dan RKP, dan dicoba untuk mengenali berbagai variabel yang

mungkin dapat dijadikan indikator kinerja bagi masing-masing

program, sepanjang kurun waktu 2005 hingga 2008. Daftar variabel

tersebut adalah sebagai berikut:


46

Tabel III.2. Daftar Variabel Sektor Keluarga Berencana

Program RPJMN

Variabel

1. Program Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Total Fertility Rate 3. Unmetneed 4. Peserta KB baru (PB) laki-laki 5. Peserta KB aktif (PA) laki-laki 6. Jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi

jangka panjang 7. Peserta KB baru (PB) 8. Peserta KB aktif (PA) 9. Peserta KB baru (PB) miskin 10. Peserta KB aktif (PA) miskin 11. Jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah 12. Jumlah tempat pelayanan KB yang memberikan

promosi dan konseling 13. Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia bagi rakyat

miskin 14. Persentase besarnya pembiayaan program KB

dalam APBN yang ditujukan bagi rakyat miskin 15. Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau pelayanan

KB 16. Jumlah desa/kelurahan di daerah tertinggal,

terpencil dan perbatasan yang terjangkau pelayanan KB

2. Program

Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Usia kawin pertama perempuan 2. Kebijakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja 3. Angka perkawinan penduduk usia remaja 4. Persentase remaja yang memperoleh informasi

tentang kesehatan reproduksi 5. Angka kehamilan usia remaja 6. Jumlah kasus PMS dan HIV/AIDS pada remaja 7. Jumlah PIK-KRR 8. Jumlah Pendidik Sebaya (orang) 9. Jumlah Konselor Sebaya (orang) 10. Jumlah sosialisasi dan KIE KRR 11. Jumlah PIK-KRR percontohan 12. Jumlah provinsi yang mengembangkan Center of

excellent 13. Jumlah SDM PIK-KRR yang berkualitas 14. Tingkat utilisasi PIK-KRR 15. Tingkat sustainabilitas PIK-KRR


47

Program RPJMN

Variabel

3. Program

Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1. Jumlah keluarga balita yang aktif dalam kegiatan BKB

2. Jumlah keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan BKR

3. Jumlah keluarga lansia yang aktif dalam kegiatan BKL

4. Jumlah keluarga Pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I yang aktif dalam usaha ekonomi produktif

5. Jumlah keluarga Pra-S dan KS-I 6. Jumlah keluarga yang dapat mengakses informasi 7. Jumlah kelompok BKB, BKR dan BKL percontohan di

kecamatan 8. Jumlah Toga/Toma yang berpartisipasi dalam

kegiatan advokasi, promosi dan KIE program KB 9. Jumlah KIE program KB dan KS melalui media massa

dan media luar ruang di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

10. Status pembentukan jejaring kerja yang aktif di setiap tingkatan wilayah

11. Jumlah tenaga pengelola dan kader yang terlatih dalam bidang KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga

4. Program

Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

1. Jumlah Institusi Masyarakat dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi

2. Persentase pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB secara mandiri

3. Kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi 4. Jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah 5. Persentase peserta KB mandiri dari peserta KB aktif 6. Kualitas data dan informasi dalam sistem

kependudukan dan keluarga 7. Jumlah petugas lapangan tingkat kecamatan dan

desa (PLKB/PKB) 8. Jumlah advokasi dan KIE tentang Program KB

nasional 9. Jumlah Pembantu Petugas Keluarga Berencana\Desa

(PPKBD) 10. Jejaring kerja yang aktif dengan mitra kerja di setiap

tingkatan wilayah 11. Status pengelolaan sistem informasi program KB

nasional yang berbasis data mikro individu keluarga 12. Jumlah desa/kelurahan yang menggunakan hasil


48

Program RPJMN

Variabel

pendataan keluarga sebagai dasar pembinaan pengelolaan operasional program KB lini lapangan

13. Status penyelenggaraan sistem informasi dan monitoring manajemen Program KBN di Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

14. Jumlah penggerak KB desa yang dibina

3.3. Evaluasi atas Kegiatan Pokok Program

Dokumen RKP juga memuat rincian kegiatan pokok yang merupakan

penjabaran pelaksanaan masing-masing Program Pembangunan.

Dokumen RKP juga memuat kegiatan dan aktivitas

Kementerian/Lembaga yang kegiatan rincinya dituangkan dalam

dokumen RKAKL. Mulai tahun 2005, kesinambungan dan keterkaitan

antara dokumen perencanaan yaitu RKP dan dokumen anggaran

(RKAKL) terus menerus diperbaiki dan ditingkatkan. Keterkaitan

tersebut, refleksi terbaiknya, tentu dapat dilihat dalam dokumen RKP

tahun 2008 dan 2009. Bahkan dalam tahun 2009 diharapkan, bukan

hanya terkait namun sudah merupakan rincian yang serupa dan

sama.


49

Berdasarkan sandingan kegiatan pokok dari dokumen RKP tahun

2005-2009 didapatkan inventarisasi variabel-variabel yang mungkin

untuk dijadikan indikator. Berikut ini adalah contoh variabel-variabel

yang mungkin untuk dijadikan indikator dari sektor Keluarga

Berencana.

Tabel III.3. Daftar Variabel Kegiatan Pokok Sektor Keluarga Berencana

Variabel Kegiatan Pokok

2005 2006 2007 2008 2009 1. Program Keluarga Berencana

1. Kebijakan dalam akses pemerataan pelayanan KB yang dikembangkan

2. Kebijakan KIE dalam pelayanan KB yang dikembangkan

3. Kebijakan dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pelayanan KB yang dikembangkan

4. Jumlah keluarga miskin yang tersasar kegiatan penyediaan pelayanan KB

1. Jumlah desa/kelurahan yang terjangkau pelayanan KB

2. Jumlah TKBK 3. Jumlah

pelayanan informasi, konseling, KB/KR terhadap akseptor KB pria

4. Jumlah KIE, advokasi, KIP/Konseling dalam pelayanan KB

5. Status pengembangan materi, media dan perluasan cakupan dalam pelayanan KB

6. Jumlah pelayanan kontrasepsi

1. Jumlah keluarga miskin yang tersasar kegiatan jaminan penyediaan pelayanan KB

2. Jumlah penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin

3. Jumlah program KB berkualitas yang dilaksanakan melalui jalur swasta/institusi non pemerintah

4. Jumlah pelayanan KIE

5. Status peningkatan perlindungan hak



3. Jumlah pelayanan konseling KIE KB

4. Status peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu

5. Jumlah tempat pelayanan KB pemerintah

6. Jumlah tempat




4. Jumlah tempat pelayanan KB non pemerintah

5. Jumlah pelayanan KIE program KB

6. Kualitas pelayanan KB


50

Variabel Kegiatan Pokok 2005 2006 2007 2008 2009

5. Jumlah kontrasepsi yang tersedia bagi keluarga miskin

6. Tingkat pelayanan klinik KB Pemerintah

7. Jumlah klinik KB pemerintah

8. Tingkat pelayanan tim KB keliling (TKBK)

9. Jumlah TKBK

10. Tingkat pelayanan KB Swasta dan Jumlah tempat pelayanan KB swasta

11. Sarana operasional lapangan

12. Jumlah pencabutan implant

13. Perlindungan penerima layanan KB

14. Jumlah promosi kesehatan reproduksi yang terselenggara

15. Jumlah advokasi, KIE, dan konseling

hormonal 7. Jumlah

pelayanan kontrasepsi non-hormonal

8. Jumlah pembinaan terhadap masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

9. Status pembinaan kualitas sarana dan pelayanan oleh tim jaga mutu dan tim spesialis

10. Jumlah promosi kesehatan ibu, bayi dan anak yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga

11. Jumlah promosi kesehatan ibu, bayi dan anak yang dilaksanakan di Posyandu

12. Jumlah promosi kesehatan ibu, bayi dan anak yang dilaksanakan di Kelompok KB

13. Jumlah alat kontrasepsi yang tersedia

14. Jumlah

reproduksi individu

pelayanan KB non-pemerintah/

swasta


51


bidang KB 16. Jumlah

advokasi, KIE, dan konseling bidang kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak

16. Jumlah advokasi, KIE, dan konseling bidang penanggulangan masalah kesehatan reproduksi

17. Dukungan administrasi dan operasional program

pelayanan KB Medis Operasi

15. Jumlah pelayanan pencabutan implan

16. Status pelayanan perlindungan bagi akseptor KB

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Kebijakan

dalam pemerataan akses pelayanan kesehatan reproduksi remaja bagi remaja dan kelompok sebaya di luar sekolah yang dikembangkan

2. Jumlah promosi kesehatan reproduksi remaja

3. Jumlah advokasi, KIE dan

1. Status pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR

2. Jumlah pembekalan program KRR bagi pelaksana dan pengelola

3. Jumlah pembekalan program PHR bagi pelaksana dan pengelola

4. Status Pengembangan materi,

1. Jumlah advokasi, KIE dan pelayanan KRR

2. Status penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat

1. Status penguatan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam program KRR

2. Jumlah PIK-KRR

3. Status peningkatan perlindungan hak-hak reproduksi individu


5. Jumlah tempat pelayanan

1. Jumlah PIK-KRR

2. Jumlah advokasi dan KIE Kesehatan reproduksi remaja

3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam KRR

4. Kualitas pelayanan KB


52


konseling bagi masyarakat, keluarga dan remaja.

4. Partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaran program kesehatan reproduksi remaja

5. Status dukungan administrasi dan operasional program

metoda, dan media advokasi, KIE dan konseling KRR

5. Jumlah kasus triad narkoba pada remaja

6. Jumlah kasus PMS termasuk HIV/AIDS pada remaja

7. Status penanggulangan triad narkoba dan PMS melalui kegiatan KRR

8. Jumlah kelompok remaja yang terbina oleh pelayanan KRR

9. Jumlah kelompok sebaya yang terbina oleh pelayanan KRR

KB non pemerintah/swasta

3. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

1. Kebijakan ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang dikembangkan

2. Jumlah advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga

1. Status pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuhkembang anak

2. Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga di kecamatan

1. Status peningkatan akses informasi dan pelayanan ketahanan keluarga

2. Jumlah advokasi dan KIE Program KB Nasional

3. Jumlah tenaga pengelola program ketahanan



3. Jumlah tenaga pengelola program ketahanan dan pemberdayaan



3. Status peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga


53


tentang pola asuh dan tumbuh kembang anak

3. Jumlah advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang kebutuhan dasar keluarga

4. Jumlah advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang akses terhadap sumber daya ekonomi

5. Jumlah advokasi, KIE dan konseling bagi keluarga tentang peningkatan kualitas lingkungan keluarga

6. Jumlah pelatihan teknis dan manajemen usaha

7. Jumlah anggota UPPKS

8. Jumlah anggota UPPKS

3. Status pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU di seluruh kabupaten/kota

4. Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan model operasional BKB-Posyandu-PADU

5. Status pengembangan keterpaduan kegiatan Bina Keluarga dengan usaha ekonomi produktif dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

6. Jumlah kabupaten/kota yang mengembangkan keterpaduan kegiatan Bina Keluarga dengan usaha ekonomi produktif dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga

7. Jumlah promosi dan sosialisasi kebijakan ketahanan

dan pemberdayaan keluarga yang berkualitas


keluarga yang berkualitas

4. Jumlah tenaga pengelola program ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang berkualitas

5. Status peningkatan akses informasi pembinaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga


54


yang aktif berusaha

9. Jumlah kader/anggota UPPKS yang menjalani pendampingan/

magang 10. Jumlah

kelompok BKB

11. Jumlah kelompok BKR

12. Jumlah kelompok BKL

13. Jumlah keluarga balita yang aktif dalam kegiatan BKB

14. Jumlah keluarga remaja yang aktif dalam kegiatan BKR

15. Jumlah keluarga lansia yang aktif dalam kegiatan BKL

16. Status dukungan administrasi dan operasional program

keluarga 8. Jumlah

kelompok UPPKS yang didukung oleh program permodalan mikro dan pendampingan usaha

9. Jumlah penggunaan ATTG pada kelompok UPPKS

10. Jumlah Pusat (galeri) ATTG

4. Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas


55


1. Status pengembangan sistem pengelolaan dan informasi

2. Jumlah tenaga lapangan yang berkualitas

3. Jumlah kelembagaan KB yang berbasis masyarakat yang telah mandiri

4. Status pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro

1. Status Amandemen Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

2. Status peningkatan kemampuan tenaga dan pengelola program di lapangan

3. Jumlah institusi/lembaga penyelenggara pelayanan KB yang berbasis masyarakat yang telah mandiri

4. Status peningkatan kualitas dan pengelolaan data dan informasi keluarga berbasis data mikro

5. Status pendataan keluarga dan individu dalam keluarga serta pengolahannya dengan memanfaatkan teknologi informasi.

1. Status penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas serta mekanisme operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat

2. Status pengembangan jaringan program KB Nasional

3. Status peningkatan KIE-advokasi program KB Nasional;

4. Jumlah bimbingan dan advokasi program

5. Status pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data informasi program KB Nasional.

1. Status penguatan jejaring operasional lini lapangan yang berbasis masyarakat

2. Status pengembangan jaringan komunikasi dan penyediaan data informasi program KB Nasional

3. Jumlah bimbingan dan fasilitasi program

4. Status pendataan keluarga dan individu dalam keluarga


2. Status peningkatan akses informasi dan pelayanan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga

3. Status peningkatan pemberdayaan dan ketahanan keluarga

4. Jumlah tenaga dan kader pengelola program ketahanan dan pemberdayaan keluarga yang berkualitas

5. Status peningkatan akses informasi pembinaan program ketahanan dan pemberdayaan keluarga


56

4 Indikator Kinerja

4.1. Pengantar Konsep Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang diformulasikan dengan

baik dan dapat dengan mudah dimengerti oleh penggunanya akan

mampu memperkuat kualitas kinerja serta memperbaiki proses dan

atau tahapan perencanaan dan penyusunan anggaran, dan

khususnya integritas keduanya. Namun hal itu tidak akan tercapai

apabila tidak ada kesepahaman tentang bahasa yang digunakan,

pengertian akan pemanfaatannya, dan penggunaan konsep dan

sarana yang ada. Khususnya konsep, telah ditunjukkan dalam

berbagai kasus, merupakan hambatan yang cukup mengganggu

dalam membangun kegiatan Monev yang berkualitas dan permanen.

Telah disinggung pada Bab 2, bahwa pada umumnya evaluasi

membutuhkan biaya yang lebih besar dan waktu yang lebih lama bila

dibandingkan dengan monitoring. Dengan demikian, evaluasi lebih

bersifat selektif daripada menyeluruh seperti monitoring. Perlu

diperhatikan bahwa kedua kegiatan tersebut membutuhkan definisi

yang jelas untuk setiap variabel ataupun indikator yang digunakan --

berikut baseline data yang digunakan untuk setiap indikatornya --

dengan maksud agar kinerja dapat dievaluasi dengan baik.


57

Pada masa kini, akuntabilitas – salah satu unsur Good Governance --

merupakan suatu aspek penting dalam perencanaan, artinya apapun

rencananya baik kebijakan, program ataupun kegiatan; harus

terukur. Mengukur progress dan capaian, memerlukan suatu alat

ukur atau ukuran, yang direfleksikan dalam pengertian “Apakah

tujuan dapat tercapai?”, atau “Apakah sasaran sudah ditentukan?”,

sehingga sukses atau kegagalan dapat diketahui dari tercapai

tidaknya sasaran tersebut. Adapun sasaran itu berbeda-beda

tingkatannya, namun hirarki yang umum adalah, input sama dengan

investasi untuk kebijakan/program/kegiatan yang disusun, output

sama dengan hasil yang dicapai dalam konteks pelaksanaan, dan

outcome atau hasil dalam konteks dampak pelaksanaan kegiatan

(Berakibat lebih luas dari hanya sekedar konsekuensi dari pelaksanaan

kegiatan).

Menurut berbagai sumber, (Osborne and Gaebler: 1992; Mayston, 2003;

Castro, 2007) apapun yang dapat diukur atau terukur, biasanya

dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga apabila capaian atau hasil

tidak dapat diukur, kita sama sekali tidak akan mampu memastikan

apakah yang kita laksanakan (Kebijakan/program/kegiatan/strategi

dll.) berhasil/sukses, ataukah gagal, artinya tujuan tidak tercapai.

Lebih dari itu, bila kita tidak mampu memastikan dan mengenali

kesusksesan, bagaimana kita memastikan bahwa yang kita lakukan

benar membawa dampak yang baik dan perlu diberi reward. Bila

demikian kenyataannya, maka kemungkinan yang diberi reward itu

justru sebenarnya suatu kegagalan. Artinya, suatu ketidakberhasilan

tidak akan mampu memberikan pengajaran apapun. Kalaupun

kegagalan itu tidak juga dapat dikenali, lalu bagaimana kita akan


58

mengkoreksinya? Akhirnya, bila hasil juga tidak dapat ditunjukkan,

maka kita tidak akan pernah berhasil memperoleh dukungan dalam

bentuk apapun.

Oleh karena itu, guna memastikan ukuran kinerja yang digunakan

benar-benar solid dan dapat dipertanggungjawabkan, maka suatu

alat bantu untuk memetakan pola pikir awal hingga ekspektasi

capaian beserta ukuran-ukurannnya (untuk berbagai tingkatan)

ketika kita memformulasikan apapun, termasuk kebijakan, strategi,

program, intervensi, kegiatan dan sebagainya; atau suatu cara berfikir

yang runtut, sungguh diperlukan. Cara ini, seperti telah disinggung

pada Bab 2, dan secara umum disebut sebagai Model Logika.

4.2. Penyusunan Indikator Kinerja Dengan modal Model Logika, indikator kinerja dari suatu

rencana/plan dapat dengan mudah disusun dan ditentukan. Sesuai

tingkatannya, indikator kinerja jelas posisinya sebagai alat ukur yang

sahih di level kebijakan, program, ataukah kegiatan, mungkin juga

input atau anggarannya. Definisi dan konsep tataran itu dapat dilihat

dan diekstraksikan dari uraian Bab dalam dokumen RPJMN 2004-

2009 atau dokumen RKP tahunan. Dalam kaitan itu, perlu dipastikan

kesamaan pandang atau persepsi masing-masing sasaran. Dengan

kesamaan tersebut dapat disepakati macam indikator yang

digunakan.

Selain itu, harus disepakati pula arti dan maksud pemilihan kata-kata

yang digunakan dan istilah dalam masing-masing tatanan. Misalnya,


59

definisi anak usia sekolah, konsep tumbuh kembang anak, definisi

pekerja keluarga yang tidak dibayar, pengertian ibu rumah tangga

yang pernah mengikuti pelatihan KUB.

Untuk menentukan indikator kinerja perlu disepakati berbagai konsep

dan definisi tentang indikator yang akan disepakati bersama, misalnya

apa yang dimaksud dengan:

• Tujuan/Goal. Apakah ini berada pada level impact?

• Apakah impact juga merupakan dampak yang dicapai oleh

outcome dalam waktu panjang/lama?

• Apakah tujuan/objectives difokuskan pada pemanfaat hasil

kegiatan pembangunan atau bagaimana? Apakah itu sama

dengan outcomes?

• Apakah kegiatan/activities pasti merupakan indikator

output. Apakah output juga merupakan hasil pengukuran

beberapa kegiatan?

Apabila Indikator Kinerja sudah ditentukan, konsekuensi dari

kesepakatan atas indikator akan menunjukkan hal berikut:

• Indikator yang disepakati merupakan bahasa yang

dimengerti semua orang.

• Penentuan outcome, menunjukkan kemampuan untuk

membedakan „apa yang dikerjakan” dengan “hasil/capaian”.

• Indikator yang disepakati akan meningkatkan pengertian

para pemangku kepentingan akan

kebijakan/program/kegiatan yang dievaluasi.

• Indikator yang disepakati menjadi acuan dan petunjuk dalam

monitoring dan evaluasi serta membantu evaluator agar

tetap fokus pada apa yang dievaluasinya.


60

• Membantu menuju perbaikan dalam perencanaan dan

manajemen.

• Memantapkan maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

• Menjaga keterkaitan dan kesesuaian antar berbagai

kebijakan/program/kegiatan di berbagai kondisi dan situasi

serta level yang berbeda..

• Koordinasi kerja terjaga karena alur pikir berada dalam

tataran yang sama.

• Mampu memantapkan penentuan urutan prioritas dan

alokasi pendanaan.

• Memudahkan dan membangun iklim kerja yang baik bagi

para evaluator.

4.3. Tahapan Penyusunan Indikator

Memperhatikan persyaratan indikator, terdapat beberapa hal yang

perlu diperhatikan ketika menyusun indikator, yaitu indikator yang

akan dipergunakan harus jelas dan dapat dipahami oleh setiap orang,

serta ketersediaan data yang mudah diperoleh dan akurat. Oleh

sebab itu, dalam penyusunan indikator perlu dilaksanakan melalui

beberapa tahapan penyusunan, yang diuraikan di bawah ini.

4.3.1. Persiapan penyusunan indikator

Persiapan penyusunan indikator dilakukan dengan tujuan menyusun

berbagai pilihan data yang tersedia untuk dipastikan kesesuaiannya

sebagai indikator dari suatu materi perencanaan. Oleh karena itu,


61

dalam rangka persiapan penyusunan indikator, diperlukan

pemahaman tentang materi perencanaan yang sedang dilakukan. Hal

yang perlu mendapat perhatian dan dipersiapkan dalam tahap ini

adalah cara penyusunan sasaran dan cara perkiraan pencapaian

kemajuannya, pengidentifikasian permasalahan yang menghambat

pencapaian sasaran dan hal-hal yang dibutuhkan dalam evaluasi

secara mendalam dan berkesinambungan.

4.3.2. Penyusunan daftar indikator

Penyusunan daftar indikator dilakukan dengan tujuan menentukan

suatu indikator berada dalam tingkatan (level) yang mana. Banyak

indikator yang potensial untuk dipakai sebagai indikator output atau

indikator outcome saja. Namun ada juga beberapa indikator yang

dapat dipakai sebagai indikator output adan indikator outcome

sekaligus. Namun demikian, hanya beberapa indikator saja yang tepat

dan bermanfaat. Oleh karena itu dalam penentuan indikator perlu

pendekatan yang ekstra hati-hati, sehingga tidak salah dalam

penentuannya.

Pada saat penyusunan daftar indikator beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian, antara lain:

a. Langsung. Indikator yang disusun harus sedekat mungkin

dengan sasaran yang ingin dicapai

b. Jelas maksud dan tujuan. Hal ini karena menyatakan hal

apa yang akan diukur.

c. Cukup. Indikator harus dapat menjawab pertanyaan yang

muncul dalam pengukuran hasil yang diharapkan


62

d. Kuantitatif. Dalam penentuan indikator dapat dinyatakan

dalam bentuk numerik

e. Praktis. Indikator yang ditentukan datanya dapat diperoleh

dengan mudah

f. Dapat diandalkan. Pertimbangan terakhir dalam penentuan

indikator adalah data yang tersedia merupakan data akurat

dan dapat diandalkan untuk penentuan kebijakan

4.3.3. Pendefinisian indikator

Pendefinisian indikator dilakukan dengan tujuan memberikan batasan

pada suatu indikator yang akan dipakai sebagai ukuran dari suatu

materi perencanaan. Pendefinisian indikator perlu diperhatikan: (1)

menghindari pernyataan umum, (2) dapat menggambarkan

perubahan yang diinginkan, (3) secara jelas menggambarkan cakupan

yang berubah, (4) identifikasi target perubahan secara jelas, dan (5)

identifikasi pengaruh perubahan yang terjadi.

4.3.4. Penentuan Indikator

Dalam penentuan indikator, maka indikator-indikator yang

mempunyai bobot yang rendah harus dihilangkan dan penentuan

indikator dilakukan secara selektif, serta penentuan indikator

dilakukan hanya pada indikator yang dapat mewakili secara langsung

dengan sasaran yang akan dicapai. Pada saat penentuan indikator

perlu diperhatikan dimensi yang melekat pada data yang dipakai

sebagai indikator.


63

4.3.5. Validasi indikator

Berdasarkan daftar indikator yang telah disusun tersebut, selanjutnya

dilakukan penilaian terhadap indikator-indikator yang telah ada.

Penilaian terhadap suatu indikator dapat dilakukan melalui beberapa

cara, antara lain sensus atau survei.

4.4. Metode Penyusunan Indikator Outcome

Menurut berbagai referensi, antara lain dari Kusek and Rits (2004),

Funnel (2008); proses penyusunan indikator dalam suatu proses

perencanaan, selalu dimulai atau diawali dengan penentuan

outcome indicator. Langkah ini merupakan kunci sukses

perencanaan yang dapat dievaluasi. Penentuan indikator outcome

diawali dengan menyepakati statement outcome atau

pernyataan/kalimat outcome berdasarkan permasalahan (Kalimat

negatif) atau isu. Dari permasalahan/isu bisa diturunkan beberapa

pernyataan tentang outcome atau hasil akhir yang diharapkan

(Kalimat positif). Dengan kata lain, isu dan permasalahan yang ada

perlu diubah menjadi solusi. Sebagai contoh adalah permasalahan di

bidang pendidikan, yaitu “gedung sekolah yang tidak terpelihara dan

dibangun dengan menggunakan kualitas material yang rendah”.

Kalimat negatif tersebut, kemudian disusun menjadi kalimat outcome

yang positif, yaitu “meningkatkan kondisi struktur gedung sekolah

sehingga sesuai standar yang berlaku” .

Memperhatikan posisi dan peran Bappenas, perlu diperhatikan bahwa

dengan menggunakan kalimat positif akan menimbulkan reaksi dan


64

respon yang lebih positif dari seluruh pemangku yang

berkepentingan/stakeholders, karena penentuan indikator outcome

merupakan juga suatu proses politis yang membutuhkan konsensus

atau kesepakatan bersama dari semua pihak.

4.4.1. Penentuan Indikator Outcome diawali dengan

penentuan statement indicator

Proses penentuan outcomes menurut Kusek and Rist (2004: 59-66):

1) Menerjemahkan permasalahan yang ada menjadi

beberapa kemungkinan pernyataan outcome yang bernada

positif sebagai solusi dari permasalahan tersebut.

Berikut adalah tabel yang menerjemahkan permasalahan ke

dalam pernyataan outcome.

Tabel IV.1. Penerjemahan Permasalahan menjadi Pernyataan Outcome

Permasalahan

Pernyataan Outcome Bangunan sekolah tidak dipelihara dan dibangun dari material yang buruk.

→ Meningkatkan kondisi struktur gedung sekolah sehingga memenuhi standar yang berlaku.

Banyak anak dari keluarga di perdesaan yang tidak mampu menempuh jauhnya jarak untuk bersekolah.

→ Anak-anak di pedesaan mempunyai akses yang sama terhadap layanan pendidikan

Sekolah tidak mendidik pemuda dengan materi pelajaran yang dibutuhkan di pasar kerja.

→ Meningkatkan kurikulum sekolah sehingga memenuhi standar pasar kerja.

Masyarakat miskin semakin terpinggirkan dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak.

→

Anak-anak menerima bantuan yang layak yang berhubungan dengan pendidikan


65

Sumber: Kusek and Rist (2004: 59-66)

2) Merinci atau menajamkan outcome ke dalam

komponen-komponen yang lebih spesifik sehingga menjadi

lebih detil dan terukur. Setiap pernyataan outcome

diharapkan hanya untuk memotret satu area peningkatan

saja. Misalnya, peningkatan lapangan kerja, perlu diperjelas

berdasarkan target group, sektor, persentase perubahan dan

kerangka waktu. Setelah diperinci, pernyataan outcome

semula, yaitu “peningkatan lapangan kerja” menjadi

“meningkatkan lapangan kerja bagi pemuda di sektor

pedesaan sebesar 20% pada empat tahun ke depan”. Dengan

adanya ukuran-ukuran yang lebih spesifik, maka

keberhasilan pencapaian dari suatu outcome menjadi lebih

mudah diketahui.

3) Menyusun rencana untuk menilai kemungkinan

keberhasilan dalam mencapai outcome yang telah

ditetapkan. Keberhasilan pencapaian suatu outcome bukan

dinilai berdasarkan keberhasilan dalam menyelesaikan suatu

kegiatan sampai menghasilkan suatu capaian dalam rentang

waktu yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan

belum tentu menjamin pencapaian outcome yang

ditetapkan. Dalam proses ini dibutuhkan tindakan untuk

mengelola dan mengimplementasi program, menggunakan

sumberdaya dan memastikan pemberian pelayanan

pemerintah.


66

Tabel IV.2. Contoh Penyusunan Outcome Bidang

Pendidikan

Outcome Indikator Baseline Target Anak usia prasekolah memiliki akses yang lebih baik pada program prasekolah

1. Persentase anak di perkotaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan prasekolah

2. Persentase

anak di pedesaan yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan prasekolah

1. Pada tahun 1999, 75 % dari anak berusia 3-5 tahun

2. Pada tahun

2000, 40 % dari anak berusia 3-5 tahun

1. Pada tahun 2006, 85 % dari anak berusia 3-5 tahun

2. Pada tahun

2006, 60 % dari anak berusia 3-5 tahun

Outcome pembelajaran SD dapat ditingkatkan

Persentase siswa kelas 6 yang memperoleh skor 70 % keatas untuk Matematika dan IPA

Pada tahun 2002, 75 % siswa memperoleh skor 70 % ke atas untuk Matematika dan 61 % siswa memperoleh skor 70 % ke atas untuk IPA

Pada tahun 2006, 80 % siswa memperoleh skor 70 % ke atas untuk Matematika dan 67 % siswa memperoleh skor 70 % ke atas untuk IPA

Sumber: Kusek and Rist (2004:64)

4) Menyusun pernyataan outcome

Setelah outcome ditentukan maka penentuan indikator,

baseline dan target akan merupakan kelanjutan dari proses


67

ini. Tabel di atas merupakan contoh penyusunan outcome di

bidang pendidikan

4.4.2. Penentuan Indikator Outcome dengan Pendekatan OIIWA Salah satu cara pendekatan ketika menentukan indikator outcome

adalah dengan menggunakan Outcome Is It Working Analysis (OIIWA).

Pendekatan ini merupakan suatu cara melakukan analisis outcomes

secara sistematis yang disusun berdasarkan teori yang diidentifikasikan

dengan menyusun lima building block yang dibutuhkan dalam seluruh

sistem outcomes. OIIWA dapat digunakan untuk menyediakan

overview secara komprehensif mengenai outcomes, strategi, hasil,

monitoring, evaluasi dan akuntabilitas. Secara khusus, OIIWA

memungkinkan kita untuk mengintegrasikan indikator monitoring

yang rutin dan sedang berjalan dengan satu level indikator yang lebih

tinggi yaitu outcome dalam suatu proses evaluasi.

Secara berurutan akan dijelaskan tiap langkah dalam melakukan

pendekatan OIIWA, sebagai berikut:

1. O – Outcomes hierarchy

Bulding block pertama adalah outcomes hierarchies, yaitu

dengan menggambarkan hirarki dari outcome untuk nantinya

diintervensi. Caranya, mulai dari outcome pada level tertinggi,

kemudian turun ke bawah, ke level outcome berikutnya.

Hirarki outcome menata outcome-outcome pada level yang


68

lebih rendah yang ingin dicapai untuk meningkatkan

pencapaian dari outcome di level yang lebih tinggi. Pada tiap

level perlu diajukan pertanyaan mengenai apakah hal ini yang

akan menyebabkan suatu outcome tercapai. Beberapa hal

penting dalam membuat hirarki adalah:

Gunakan outcome bukan kegiatan. Sebagai contoh,

kalimat “meningkatkan kebijakan dan praktik

institusi” (yang menunjukkan kegiatan) perlu diganti

menjadi “peningkatan kebijakan dan praktik institusi”

(yang menunjukkan outcome).

Gambarkan outcome sebagai sekumpulan penyebab di

dunia nyata, jangan kuatir apakah outcome itu dapat

diukur, attributable ataukah anda cukup akuntabel

untuk itu.

Outcome pada level yang lebih rendah dapat

berkontribusi pada beberapa outcome di level yang lebih

tinggi.

Jangan mengelompokkan outcome, pastikan bahwa di

tiap kotak hanya terdiri dari satu pernyataan outcome.

Berlaku prosedur hirarki pada outcome, penempatan

sebuah outcome pada tempat yang lebih tinggi

dibandingkan outcome lainnya, didasarkan pada

eksperimen dengan sedikit berimajinasi. Apabila outcome

tersebut sudah tercapai, kemudian ajukan pertanyaan

untuk outcome di level bawahnya, apakah outcome

terdapat kesulitan untuk mencapainya. Apabila

jawabannya tidak, maka hirarki tersebut sudah benar.


69

Outcome yang lengkap. Suatu kumpulan outcome

dikatakan lengkap apabila secara absolut dibutuhkan

untuk mencapai outcome di level atasnya.

Jangan memasukkan pengukuran dalam pembuatan

hirarki. Pengukuran baru akan dimasukkan pada tahap

berikutnya.

Gunakan lebih dari satu hirarki outcome bila diperlukan.

2. I – Not-necessarily attributable indicator

Building block kedua adalah kumpulan indikator kemajuan

yang telah berhasil diraih dalam rangka meningkatkan

outcome (Pada hierarki outcome). Kumpulan indikator dalam

bangunan kedua ini adalah ukuran-ukuran rutin yang

dikumpulkan baik oleh Anda sendiri atau orang lain. Tidak

terlalu penting apakah berbagai perubahan pada indikator-

indikator ini dapat secara tepat diatribusikan hanya pada

pengaruh atas intervensi, organisasi, program, atau kebijakan

yang Anda lakukan sendiri. Tujuan dari indikator jenis ini

hanya menunjukkan apakah secara umum outcome

meningkat. Indikator semacam ini dikenal dengan not-

necessarily attributable indicators.

3. I – Attributable indicators

Building Block ketiga adalah sekumpulan indikator dari

outcome dalam hierarki outcome yang dapat dengan mudah

diatribusikan. Indikator-indikator ini adalah ukuran-ukuran

rutin yang dikumpulkan perencana atau orang lain yang dapat


70

diatribusikan kepada apa yang benar-benar dilakukan.

Indikator-indikator semacam ini disebut sebagai attributable

indicators. Termasuk di dalamnya adalah apa yang dikenal

sebagai output (tergantung pada seberapa luas definisi output

yang digunakan). Indikator-indikator semacam ini dikenal

sebagai alat dan mereka tidak dimaksudkan untuk berada

pada hierarki outcome yang sama tinggi dengan indikator-

indikator yang termasuk dalam not-necessarily attributable

indicators atau sebagaimana dijelaskan di atas. Di mana

indikator-indikator ini muncul, mereka dapat pula berfungsi

sebagai indikator.

4. W – Whole-intervention high level outcome attribution

design

Building block keempat adalah menjalankan langkah

pembuktian bahwa suatu hal dapat menyebabkan perbaikan

outcome. Jelas dalam kasus ini ketika indikator attributable

berada pada puncak hirarki outcome maka tidak perlu lagi

mencari cara lain untuk membuktikan bahwa intervensi akan

memperbaiki outcome oleh karena hal ini sudah dilakukan

sebagai aliran informasi indikator yang rutin. Pembuktian ini

dilakukan dengan menggunakan high-level outcome

attribution evaluation design, yang menyatakan hal apa saja

yang dapat memperbaiki outcome dan mana saja yang tidak.


71

5. A – Additional lower level formative, process and

descriptive

Building block kelima adalah menjawab kumpulan riset dan

pertanyaan evaluasi untuk membuat hirarki outcome yang

disusun, menjadi lebih baik. Dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan ini, akan membantu dalam menjelaskan intervensi

yang dilakukan dan menjadikannya lebih baik di masa depan.

Jawaban dari pertanyaan ini, secara progresif akan

meningkatkan keakuratan dari hirarki outcome sebagai peta

dari kondisi nyata. Proses ini dilakukan dengan mengambil

setiap outcome dari hirarkinya dan memeriksanya untuk

melihat pertanyaan-pertanyaan evaluasi apa yang dapat

diajukan untuk outcome tersebut. Pertanyaan yang dapat

diajukan adalah:

Dari hasil evaluasi sebelumnya atau dari evaluasi yang

direncanakan oleh pihak lain, manakah yang dapat

memberi pencerahan pada pertanyaan evaluasi ini?

Seberapa layakkah ini untuk menjawab pertanyaan

evaluasi?

Berapa besar biaya yang akan dibutuhkan untuk

menjawab pertanyaan evaluasi.

4.5. Aplikasi Model logika dalam Aplikasi Penyusunan Beberapa Program Pembangunan (RPJMN 2004-2009)

Dalam aplikasi model logika untuk menyusun suatu program, hal yang

perlu diperhatikan adalah melaksanakan suatu aktivitas


72

berbeda dengan mencapai hasil dari penyelesaian suatu

aktivitas. Sebagai contoh, data jumlah rapat yang terlaksana atau

jumlah pasien yang terlayani dapat memonitor pelaksanaan dan

kinerja program, tetapi data tersebut adalah output (Data aktivitas)

bukan outcome yang merujuk pada hasil yang diharapkan untuk

dicapai di masa depan. Penetapan milestone program ketika

mendesain suatu program akan membangun jalan/cara untuk

memperoleh data dan membuat penyusun program secara periodik

dapat menilai kemajuan program terhadap tujuan yang telah

ditetapkan (W.K Kellog Foundation, 2004).

Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam menyusun model logika

perlu menentukan outcome terlebih dahulu, sehingga proses

penyusunan program beranjak dari permasalahan yang terjadi

kemudian tentukan outcome yang diharapkan, dan terus ke level di

bawahnya (Mulai dari outcome sampai dengan input). Pertanyaan

yang kemudian dapat timbul adalah mengapa dicontohkan pada

level program. Banyak ahli dalam bidang evaluasi setuju bahwa

penggunaan dari model logika adalah cara yang efektif untuk

memastikan keberhasilan program. Penggunaan model logika pada

suatu program akan membantu dalam mengorganisasi dan

mensistemasikan perencanaan program, manajemen dan fungsi

evaluasi sebagaimana uraian berikut ini:

1. Dalam desain dan perencanaan program, model logika

menyediakan alat perencanaan untuk menyusun strategi

program dan meningkatkan kemampuan untuk secara jelas

menjelaskan dan mengilustrasikan konsep dan pendekatan


73

program kepada para stakeholders. Model logika dapat

membantu dalam penyusunan struktur dan organisasi dari

suatu desain program dan juga membangun inself-evaluation.

2. Dalam implementasi program, model logika membentuk inti

atau fokus dari rencana manajemen yang akan membantu

dalam mengidentifikasi dan mengumpulkan data yang

dibutuhkan untuk memonitor dan meningkatkan

programming. Penggunaan model logika akan membuat lebih

fokus pada pencapaian dan pendokumentasian hasil serta

membantu dalam mempertimbangkan dan memprioritaskan

aspek-aspek program secara kritis untuk tracking dan

pelaporan.

3. Dalam evaluasi program dan pelaporan strategis, model logika

menunjukkan informasi atas program dan kemajuannya

terhadap tujuan. (W.K Kellog Foundation, 2004)

Memperhatikan uraian di atas, aplikasi/exercise aplikasi model logika

dalam penyusunan rencana pembangunan dapat dicontohkan pada

empat program berikut ini, yaitu Program Perbaikan Gizi Masyarakat,

Program Keluarga Berencana, Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata, Program Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Nama

program diambil dari RPJMN 2004-2009)


74

Tabel IV.3. Aplikasi Model logika 1: Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Level Uraian Sukses kriteria Indikator kinerja

1. Impacts/ ultimate outcomes (sasaran program dlm RPJMN 04-09)

Menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 25,8 persen menjadi 20,0 persen

Prevalensi gizi kurang pada anak balita menjadi 20,0 persen.

Prevalensi gizi kurang pada anak balita

2.Intermediate outcomes

Meningkatnya masyarakat yang peduli dan melaksanakan perbaikan gizi

Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi mencapai ….%

Cakupan masyarakat yang berhasil melaksanakan perbaikan gizi

3. Immediate Outcomes (sasaran program RKP 2009)

• Meningkatnya persentase ASI eksklusif

• Meningkatnya persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium yang cukup

• Meningkatkan persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A

• Meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe

• Meningkatnya kelompok gizi

Persentase ASI ekslusif mencapai 80 %.

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium mencapai 80 %.

Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A mencapai 80 %.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe mencapai 90%

1.800 desa mempunyai kelompok gizi

Persentase ASI ekslusif

Persentase rumah tangga yang mengkonsumsi garam beryodium

Persentase balita yang mendapatkan kapsul vitamin A

Persentase ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe

Jumlah kelompok gizi masyarakat yang aktif


75


masyarakat yang aktif

masyarakat yang aktif.

4. Outputs (Keluaran dr Kegiatan RKP 09)

• Terlaksananya pendidikan gizi masyarakat

• Terlaksananya penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita

• Terlaksananya berbagai kegiatan/penyuluhan oleh kelompok gizi masyarakat

Meningkatnya pengetahuan gizi masyarakat

Seluruh masalah gizi kurang dan gizi buruk berhasil ditangani dengan baik

Penyuluhan kelompok gizi masyarakat dilaksanakan sebanyak ……kali/bulan

Banyaknya masyarakat yang mengikuti pendidikan gizi masyarakat

Banyaknya masalah gizi kurang dan buruk yang berhasil ditangani

Banyaknya penyuluhan yang dilakukan oleh kelompok gizi masyarakat

5. Activities (Kegiatan dlm RKP 09)

• Peningkatan pendidikan gizi masyarakat;

• Penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

• Perbaikan gizi melalui pemberdayaan masyarakat.

Terselenggaranya pendidikan gizi masyarakat sebanyak …. kali

Tertanganinya seluruh masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

Seluruh desa memiliki kelompok gizi masyarakat

Frekuensi pelaksanaan pendidikan gizi masyarakat

Jumlah penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak balita.

Banyaknya kelompok gizi masyarakat yang terbentuk

6. Inputs (pagu indikatif dlm

Rp582.000.000, (pagu

100 persen anggaran terserap pada

Persentase penyerapan anggaran


76


RKP 09) indikatif RKP 2009) dialokasikan untuk mendanai Program Perbaikan Gizi Masyarakat:

akhir tahun 2009

Needs (permasalahan RKP 09)

• Persentase balita kekurangan gizi masih cukup tinggi

Some causes: • Kurang energi

protein pada ibu hamil, bayi, dan balita

• Anemia gizi besi

• Gangguan akibat kurang yodium

• Kekurangan vitamin A

• Kurang zat gizi mikro lainnya

Persentase balita kurang gizi adalah 34,4% tahun 1999, dan 28,02% pada tahun 2005.

Terjadi penurunan tetapi masih cukup tinggi ditargetkan tahun 2009 menjadi 20%.


77

Tabel IV.4. Aplikasi Model logika 2: Program Keluarga Berencana

Level Uraian Sukses kriteria Indikator

kinerja 1. Impacts/ ultimate outcomes (sasaran dlm RPJMN 04-09)

Menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk per tahun;

Menurunnya tingkat fertilitas total per perempuan

Laju pertumbuhan penduduk menjadi sekitar 1,14 persen per tahun

Tingkat fertilitas total sekitar 2,2 per perempuan

Laju pertumbuhan penduduk

Tingkat fertilitas total (TFR)

2. Inter-mediate outcomes

Meningkatnya jumlah PA dan PB yang dapat menjalankan KB dengan baik

Seluruh PA dan PB dapat menjalankan KB dengan baik

Jumlah PA dan PB yang menjalankan KB dengan baik


Meningkatnya jumlah peserta KB aktif (PA) dan peserta KB baru (PB) yang terlayani.

Meningkatnya jumlah PA dan PB miskin yang terbina.

Meningkatnya tempat pelayanan KB memberikan promosi dan konseling, serta terciptanya sistem jaminan ketersediaan alat kontrasepsi (JKK) dan pembiayaan

Jumlah PA menjadi 30,1 juta dan PB menjadi 6 juta

Jumlah PA yang terbina mencapai 12,9 juta dan PB miskin 2,9 juta.

Jumlah tempat pelayanan KB yang memberikan promosi dan konseling mencapai 70.000

Terpenuhinya kebutuhan alkon bagi seluruh peserta KB.

Jumlah peserta PA dan jumlah PB yang terlayani

Jumlah PA dan PB miskin yang mendapat pembinaan

Banyaknya tempat pelayanan KB yang memberikan promosi dan konseling

Ketersediaan alkon dan pembiayaan program KB

Cakupan jumlah desa/kelurahan


78


program KB terutama bagi rakyat miskin

Meratanya jangkauan pelayanan KB ke seluruh desa/kelurahan, terutama bagi daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan

Seluruh desa/kelurahan terjangkau pelayanan KB

dalam pelayanan KB.

4. Outputs (Keluaran dr Kegiatan RKP 2009)

Terlaksananya penjaminan pelayanan KB berkualitas kepada rakyat miskin

Bentuk jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah

Terlaksananya pelayanan KIE KB

Pelayanan KB yang berkualitas

Seluruh masyarakat miskin memperoleh pelayanan KB berkualitas

Jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah berjalan dengan baik

Masyarakat yang memahami dan melaksanakan program KB mencapai …..%

Peserta KB yang dapat menjalankan program KB dengan baik mencapai …..%

Persentase masyarkat miskin penerima pelayanan KB berkualitas yang menjalankana program KB dengan baik

Banyaknya jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah yang berjalan dengan baik

Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan KIE program KB

Persentase peserta KB yang dapat menjalankan program KB dengan baik


79



• Jaminan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat miskin.

• Peningkatan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta/non pemerintah.

• Pelayanan KIE Program KB

• Peningkatan kualitas pelayanan KB

Masyarakat miskin yang menerima pelayanan KB berkualitas mencapai …...%

Mitra swasta/non pemerintah yang ikut dalam pelayanan KB sebanyak …….

Sarana dan prasarana pelayanan KB yang berkualitas mencapai …….% dan SDM yang berkualitas dalam pelayanan KB mencapai …..%

Jumlah masyarakat miskin yang menerima jaminan pelayanan KB berkualitas.

Banyaknya mitra swasta/non-pemerintah yang ikut dalam pelayanan KB

Jumlah PUS dan peserta KB yang mendapatkan pelayanan KIE program KB

Persentase sarana dan prasarana, serta SDM yang berkualitas untuk pelayanan KB

6. Inputs (pagu indikatif dlm RKP 09)

Rp 525.000.000.000,- (pagu indikatif RKP 2009) dialokasikan untuk mendanai Program Keluarga Berencana (sebesar Rp. 500.000 juta,- digunakan untuk

100 persen anggaran terserap pada akhir tahun 2009



80


pelayanan KB bagi msyarakat miskin).


• Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk

• Masih tingginya tingkat kelahiran penduduk

Some causes: • Rendahnya

partisipasi pria dalam ber-KB

• Variasi TFR antar daerah yang terlalu lebar

• Kecenderunan peningkatan TFR di beberapa daerah

Laju pertumbuhan penduduk 1,49 persen (periode 1990-2000)

TFR 2,6 per wanita (SDKI 2002-2003)

TFR terendah sebesar 1,66 di DI Yogyakarta sedang TFR tertinggi sebesar 3,47 di NTT

TFR kelompok termiskin sebesar 3,0 sedangkan TFR kelompok terkaya sebesar 2,3.

Kecenderungan kenaikan TFR juga terjadi pada daerah yang TFR nya sudah mencapai pada tingkat replacement level.


81

Tabel IV.5. Aplikasi Model logika 3: Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Level Uraian Sukses kriteria Indikator

kinerja 1. Impacts/ ultimate outcomes (sasaran dlm RPJMN 04-09)

Pertumbuhan sektor pariwisata tinggi

Kontribusi pariwisata dalam perolehan devisa meningkat

Sektor pariwisata menjadi salah satu penghasil devisa besar.

Sektor pariwisata tumbuh 19% pada tahun 2009

Perolehan devisa dari sektor pariwisata menjadi USD 10 miliar pada tahun 2009

Pariwisata menjadi “the big three” dalam perolehan devisa negara di tahun 2009

Pertumbuhan sektor pariwisata

Jumlah perolehan devisa dari sektor pariwisata

Peringkat sektor pariwisata dlm penghasilan devisa negara

2.Intermediate outcomes (tidak ada dalam RPJMN 04-09 dan RKP 09)

Masyarakat, baik lokal maupun internasional, semakin aware mengenai daya tarik pariwisata Indonesia

Citra pariwisata Indonesia di kalangan wisatawan domestik maupun mancanegara positif

Lembaga dan para pelaku

Di thn 2009, Indonesia berada pada peringkat .... dunia, & ... di Asia

Kunjungan wisman thn 2009 .... Jt org

Jumlah perjalanan wisnus thn 2009 .... Jt perjalanan

Thn 2009, investasi bidang pariwisata meningkat .... % dibandingkan

Peringkat Indonesia dlm daftar negara tujuan wisata dunia & Asia

Jumlah wisman yang berkunjung ke Indonesia

Jumlah perjalanan wisnus

% peningkatan investasi swasta di sektor pariwisata


82


pariwisata mampu bersinergi satu sama lain

Investasi di bidang pariwisata meningkat dengan dukungan regulasi yang favorabel di tingkat pusat dan daerah

thn 2008


Meningkatnya pemanfaatan media elektronik dan teknologi informasi untuk promosi pariwisata;

meningkatnya promosi pariwisata MICE,

tersedianya dukungan untuk 2 Indonesian Promotion Office (IPO),

Terciptanya kerjasama antar lembaga dan antar pelaku pariwisata di dalam dan di luar negeri

Dimanfaatkannya media elektronik & TI dgn lbh intensif dlm promosi pariwisata

Kegiatan promosi pariwisata MICE meningkat pd akhbir ‟09

Pd akhir 2009, tersedia pendukungan utk 2 IPO

Sepanjang 2009 terlaksana event kerjasama antar lembaga dan pelaku wisata di dlm dan luar negeri

Frekuensi pemanfaatan media elektronik dan TI untuk promosi pariwisata

% peningkatan kegiatan promosi pariwisata MICE

Progres Status pendukungan utk 2 IPO

Frekuensi event kerjasama antar lembaga dan pelaku pariwisata

4. Outputs (Keluaran dr Kegiatan RKP

Pendukungan terhadap 1 IPO terlaksana

Terselenggaranya pendukungan

Progress status penyelenggaraan dukungan


83


09) 1 IPO baru berdiri

15 kegiatan fasilitasi MICE

100 kegiatan promosi melalaui media cetak dan elektronik

48 kegiatan dukungan promosi pariwisata di 33 provinsi

Promosi pariwisata di media-media luar negeri terlaksana

Promosi pariwisata melalui media-media lokal/nasional terlaksana

Publikasi berisi informasi pasar pariwisata

Pendukungan pengembangan kebijakan pemsaran dan promosi pariwisata daerah terlaksana

Koordionasi pelaksanaan pemasaran pariwisata

1 IPO yang ada dan pendirian 1 IPO yang baru

Terselenggaranya 15 kegiatan fasilitasi penyelenggaraan MICE di dalam negeri dan di luar negeri

Terselenggaranya 100 kegiatan promosi melalui media cetak dan elektronik yang digunakan dalam pemasaran pariwisata Indonesia

Terselenggaranya 48 kegiatan dukungan promosi pariwisata dalam rangka partisipasi event di 33 provinsi

thd IPO yang ada

Progress status pendirian 1 IPO baru

Jumlah kegiatan fasilitasi MICE

Jumlah kegiatan promosi

Jumlah kegiatan dukungan promosi pariwisata yan telah dilakukan

Jumlah event koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata yang telah terlaksana

5. Activities (Kegiatan

Penyelenggaraan dan

Frekuensi penyelanggara


84


dlm RKP 09) Pengembangan IPO Bid. Pariwisata, Perdagangan & Investasi

Peningkatan kegiatan MICE

Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata;

Pendukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah

Peningkatan promosi pariwisata ke luar negeri;

Peningkatan promosi pariwisata dalam negeri;

Pengembangan informasi pasar wisata;

Pendukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah;

Optimalisasi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata.

an IPO Frekuensi

kegiatan MICE Jumlah/.jenis

sarana & prasana promosi pariwisata yang dikembangkan

Frekuensi koordinasi pelaksanaan pemasaran pariwisata

6. Inputs Rp 241.494,8 100 persen Persentase


85


(pagu indikatif dlm RKP 09)

(pagu indikatif RKP 2009) dialokasikan untuk mendanai Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata: Rp 4 milar utk

penyelenggaraan & pengembangan IPO Bid. Pariwisata, Perdagangan dan Investasi

Rp 22 miliar utk peningkatan kegiatan MICE

Rp 105 miliar utk pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata

Rp 22 miliar utk pendukungan pengembangan kebijakan pemasaran dan promosi pariwisata daerah

anggaran terserap pada akhir tahun 2009

penyerapan anggaran


Pertumbuhan sektor pariwisata rendah

Kontribusi sektor

Jumlah kunjungan wisman thn 2004: 5,32jt, 2005: 5,00jt, & 2006: 4,87jt (mengalami pertumbuhan negatif)

Perolehan devisa dari kunjungan wisman (dlm juta USD): 2004=


86


pariwisata dalam perolehan devisa rendah

Beberapa sebab utama: Buruknya citra

pariwisata Indonesia

Situasi keamanan dalam negeri yang tidak kondusif, terutama akibat terjadinya aksi terorisme

4.797, 2005=4.521, 2005= 4.447 (mengalami) pertumbuhan negatif

Tahun 2006: kontribusi sektor pariwisata dlm perolehan devisa adl 6,12% PDB


87

Tabel IV.6. Aplikasi Model logika 4: Program Pendidikan Dasar

Sembilan Tahun


1. Impacts/ ultimate outcomes (sasaran dlm RPJMN 04-09)

Tingkat Pendidikan Usia 7-15 Tahun meningkat

Rendahnya kesenjangan pen-didikan antar kelompok masyarakat

Meningkatnya kemampuan tenaga pendidik

Meratanya fasilitas pelayanan pendidikan

Angka putus sekolah SD 2,06% SMP 1,95%.

Menurunnya kesenjangan antar kelompok masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan

Rasio murid/kelas dan rasio murid/guru

2.Intermediate outcomes

Meningkatnya partisipasi jenjang pendidikan menengah

Meningkatnya kualitas tanaga pendidik

Menurunnya kesenjangan antara kelompok masyarakat kota dan perdesaan

Seluruh anak lulusan penidikan dasar melanjutkan ke pendidikan menengah

APK, APS dan APM Pendidikan Menengah


Meningkatnya pasrtisipasi jenjang pendidikan dasar

Meningkatnya

Mudahnya dalam mengakses sarana dan prasarana pendidikan

APK, APS, SD 115,6 %, 99,7%, 95% dan SMP 98% dan 96,64%

% pendidik


88


proporsi pendidik yang memenuhi kualifikasi dan standar pendidikan

Meningkatnya kesetaraan dan keadilan pendidikan antar kelompok masyarakat

80% tenaga pendidik telah memenuhi standar kualifikasi

20% kesenjangan antara kota dan desa

yang mempunyai ijasah D4 dan S1

Kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan menurun

4. Outputs (Keluaran dari Kegiatan RKP 09)

Sekolah yang menerima dana BOS

Buku Pelajaran Sarana dan

prasarana sekolah

Beasiswa Gedung baru Peralatan

sekolah Laboratorium Terselenggaran

ya paket A, B, C

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik

Tunjangan profesi guru

% sekolah yang mendapatkan dana bos

Jumlah buku yang tersedia

% sarana dan prasarana

Jumlah murid penerima beasiswa

Jumlah Gedung yang dibangun

Jumlah peralatan yang tersedia

Jumlah Laboratorium yang dibangun

Frekuensi penyelenggaraan paket

Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi

% kenaikan tunjangan


Penyediaan BOS

Penyediaan

Ketersediaan dana dan Pencairan dana

% pencairan dana bos

% buku yang


89


buku Pelajaran Rehabilitasi

sarana dan prasarana

Pemberian beasiswa

Pembangunan gedung baru

Penyediaan peralatan

Pembangunan laboratorium

Penyelenggaraan paket A, B, C

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik

Tunjangan profesi guru

tepat waktu 2. Pelaksanaan

sesui dengan standar yang ditentukan

tersedia % sarana dan

prasarana terbangun

% pencairan Dana

% Gedung yang dibangun

% peralatan yang tersedia

% penyelesaian Laboratorium

Frekuensi penyelenggaraan paket

Jumlah pendidik yang mengikuti sertifikasi

% pencairan tunjangan

6. Inputs (pagu indikatif dlm RKP 09)

Pagu dana untuk tahun 2009 Program Wajib Belajar 9 Tahun sebesar Rp. 31.8 triliyun

100 persen anggaran terserap pada akhir tahun 2009



Rendahnya partisipasi anak usia 7-15 tahun

Besarnya jumlah anak putus sekolah

Kompetensi pendidik yang rendah

APS SD 96,4%, APS SMP 81,0 % Usia 7-15 Tahun putus sekolah 5,6%


90

5

Kesimpulan dan Rekomendasi 5.1. Pengantar Dengan berakhirnya pelaksanaan RPJMN 2004-2009, banyak hal

yang dapat dipelajari dan digunakan dari struktur dokumen

perencanaan dan formulasi rencana pembangunan yang terekam

dalam dokumen RPJMN 2004-2009, sebagai bahan masukan dalam

penyusunan RPJMN selanjutnya. Pada dasarnya isi Buku ini khususnya

yang diuraikan dalam Bab 2 hingga Bab 4, dapat dijadikan sebagai

kumpulan tambahan referensi dan pengertian khususnya mengenai

Model Logika dan penyusunan indikator kinerja, dengan

menggunakan contoh kebijakan, program, kegiatan, dan sasaran

pembangunan dalam RPJMN 2004-2009.

5.2. Kesimpulan

Pencermatan dan mapping atas dokumen RPJMN 2004-2009 serta

RKP 2005 hingga 2009 menunjukkan bahwa 3 (tiga) aspek penting

yaitu kesesuaian, kesinambungan, dan keterkaitan, merupakan hal

penting ketika menyusun suatu dokumen perencanaan, baik jangka

menengah maupun jangka pendek (Sebagai pelaksanaan tahunan).

Kesesuaian adalah harmonisasi dan keselarasan antar tahapan

dalam suatu proses perencanaan, baik per-tahun maupun antar

tahun, dalam suatu perencanaan jangka tertentu. Kesinambungan


91

adalah proses yang terus menerus dari suatu tahap awal di tahun

pertama rencana jangka tertentu hingga tahun atau tahap

berikutnya, sehingga pada tahun terakhir, semua tahap sudah

terpenuhi, serta tujuan dan sasaran yang ditentukan pada waktu awal

penyusunan rencana bisa tercapai. Hal terakhir adalah, Keterkaitan

yaitu masing-masing tahapan pembangunan (tahun pertama dan

seterusnya) dan strategi, prioritas, fokus, program, dan kegiatan yang

dilaksankan harus saling terkait dan berada pada jalur masing-masing

namun pada suatu tingkat tertentu saling terkait.

Selain itu penentuan suatu indikator dengan pendekatan apapun

(SMART ataupun SPICED) merupakan pertimbangan dan langkah

baku yang tidak dapat diabaikan ketika mengenali permasalahan,

menentukan sasaran, memformulasikan program, dan merancang

kegiatan. Dengan demikian ketika merancang suatu dokumen

perencanaan hendaknya sekaligus ditentukan mapping indikator

terkait sejalan dengan perancangan struktur dokumen tersebut,

sehingga di kemudian hari, rencana yang termuat dalam dokumen

tersebut dipastikan akan dapat dimonitor dan dievaluasi.

5.3. Rekomendasi Berkaitan dengan kesimpulan di atas, maka dalam penyusunan

dokumen perencanaan pembangunan perlu memperhatikan

beberapa hal sebagai berikut:

1. Evaluasi untuk kepentingan pemerintah harus mengacu

kepada dokumen perencanaan yang telah disusun. Untuk itu,


92

dalam dokumen perencanaan pembangunan (RPJMN) harus

memuat indikator terukur baik yang bersifat kuantitatif

maupun yang bersifat kualitatif

2. Pada setiap tataran sasaran (kebijakan/program/kegiatan)

harus mempunyai indikator sesuai dengan tatarannya,

dimulai dari indikator input sampai dengan indikator

dampak.

3. Perlu keseragaman pemahaman terhadap indikator pada

setiap tataran sehingga program-program pembangunan

dalam masing-masing prioritas pembangunan mempunyai

tataran yang sama.

4. Beberapa pengertian perlu disepakati, misalnya:

a. Input, dalam hal evaluasi terhadap RPJMN, yang

dimaksud input adalah pembiayaan yang dialokasikan

dalam pelaksanaan program/kegiatan;

b. Output, adalah komponen kegiatan yang terkait

langsung dengan pembiayaan termasuk atau dengan

kata lain output adalah hasil langsung dari input;

c. Outcome, adalah hasil dari pelaksanaan program yang

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan yang menjadi

indikator tercapainya program tersebut;

d. Impact, adalah hasil palaksanaan berbagai program

yang menjadi indikator keberhasilan terhadap prioritas

pembangunan.

e. Agar tingkat keberhasilan dapat diketahui perlu adanya

baseline data yang dijadikan dasar terhadap sasaran yang

ingin dicapai.


93

f. Untuk mengukur tingkat keberhasilan, maka setiap indikator

khususnya yang bersifat kualitatif harus merupakan indikator

kualitatif yang terukur atau dijadikan kuantitatif.

5.4. Tindak Lanjut yang Diperlukan o Memutakhirkan Sistem Database di lingkungan

Bappenas. Kesiapan Information Technology di Pusdatin.

Demikian juga sistem database di masing-masing Direktorat.

Demikian juga link dengan pusat data di

Kementerian/Lembaga terkait, di pusat dan di daerah. Data

yang tersedia di masing-masing Direktorat lebih spesifik

daripada yang tersedia di Pusdatin serta memiliki akses yang

terbuka bagi unit kerja yang memerlukannya.

o Penentuan Indikator Kinerja dan Format data

reporting. Indikator dalam dokumen perencanaan

pembangunan perlu disepakati bersama antara Kedeputian

EKP dengan Direktorat sektoral di Bappenas maupun dengan

Kementerian/Lembaga. Suatu Format data reporting yang

memuat variabel-variabel yang diperlukan guna melakukan

penghitungan indikator pembangunan yang disepakati perlu

dikembangkan. Dengan demikian secara berkala format

tersebut dapat diisi dan dimutakhirkan oleh Direktorat

terkait, Pusdatin ataupun Kedeputian EKP sesuai dengan

perkembangan terakhir. Selanjutnya akses terhadap informasi

ini dapat diatur dan ditentukan kemudian.


94

o Analisa and Disseminasi. Sesuai dengan UU No. 25 Tahun

2006, UU No. 17 Tahun 2003, dan khususnya PP No. 39 Tahun

2007, maka secara berkala perlu dilakukan analisa

sederhana/cepat hingga yang mutakhir secara sektoral.

Disamping itu juga dilakukan disseminasi hasil evaluasi

tersebut di lingkungan Bappenas dan Sektor terkait. Hal

serupa juga perlu dilakukan pada level Provinsi dan

Kabupaten dalam konteks memberdayakan kinerja

Pemerintah Daerah. Dalam kaitan itu, berbagai hal penting

seperti misalnya kinerja pelayanan sosial dasar atau kinerja

pelayanan publik, dapat di ketahui perkembangannya guna

memantapkan pembagian peran pusat dan daerah,

termasuk juga peran dunia usaha dan masyarakat sekitar.

Dengan adanya Standar Pelayanan Minimum, kegiatan

evaluasi akan lebih mudah difasilitasi.

o Peningkatan Strategi dan Kapasitas untuk

melakukan Monitoring dan Evaluasi. Dalam hal ini,

kegiatan perlu diutamakan untuk: (a) penyusunan

mekanisme dan petunjuk lanjutan guna menstandarkan

ukuran/indikator yang dipakai sebagai acuan evaluasi

beserta konsep dan definisinya; (b) Jaringan kerja dengan

BPS dan lembaga lain yang terkait seperti LIPI guna

menyampaikan pertanyaan yang dapat menjadi variabel

yang digunakan dalam perhitungan indikator dan atau

memperoleh data/hasilnya.

o Peningkatan dan Pemantapan Koordinasi Kerja.

Koordinasi antar Direktorat perlu ditingkatkan dan

dimantapkan. Sehingga masalah dan isu pembangunan yang


95

terjadi dan berkembang dapat segera dikomunikasikan baik

substansi, pendanaan, dan informasi/data yang terkait.

Demikian pula komunikasi data antar Direktorat dapat

terjaga sehingga data yang tersedia selalu up to date, reliable,

dan timely.


96

DAFTAR PUSTAKA

Adi Suryabrata, Wismana. 2008. Restrukturisasi Program dan Kegiatan. Paparan dalam Rapat Pimpinan Bappenas 14 November 2008.

Bappenas. 2004. Pedoman Penyusunan Indikator, Pemantauan dan

Evaluasi Anggaran Berbasis Kinerja. Carter, McNamara. 1997-2008. Adapted from the Field Guide to

Nonprofit Program Design. Marketing and Evaluation. (http://www.managementhelp.org/evaluation/fnl_eval.htm)

Castro, Manuel f. 2007. Indonesia: Towards the Institutionalization of

Evaluation Activities and Tools in Planning and Budgeting Processes. A draft report.

Funnel, Sue. 2008. Program Logic Model Training. Modul Training for

Deputy of Performance Evaluation. Jakarta. Joice, Laraine. Developments in Evaluation Research. Journal of

Occupational Behaviour. Vol1, No.3, (Jul 1980), pp.181-190. Knowlton dan Phillips. 2008. The Logic Model Guidebook. Sage:

Singapore. Kusek, Jody Zall and Ray C. Rist. 2004. Ten Steps to a Results-Based

Monitoring and Evaluation System : a Handbook for Development Practitioners. The International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

Mackay, Keith. 2008. Membangun System Pemantauan dan Evaluasi,

Untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik. Independent Evaluation Group. The World Bank.

Mayston, D.J. Measuring and Managing Educational Performance. The

Journal of the Operational Research Society, Vol.54, No.7 (Jul 2003), pp. 679-691.

http://www.authenticityconsulting.com/pubs/PG_gdes/PG_pubs.htm



http://www.managementhelp.org/evaluation/fnl_eval.htm


97

Premchand, A. 1993. Public Expenditure Management. IMF: Washington

DC. Roche (1999). The State of Queensland, Department of Natural

Resources and Water. 2007. How Do You Choose Indicators to Measure Social and Economic Changes?

Schiavo-Campo, Salvatore and Pachampet Sundaram. 2000. To Serve

and to Preserve: Improving Public Administration in a Competitive World. Asian Development Bank.

Widianto, Bambang. 2009. Paparan dalam berbagai Rapat/Seminar

sepanjang Tahun 2008-2009. W.K. Kellog Foundation. 2004. Using Logic Models to Bring Together

Planning, Evaluation, and Action: Logic Model Development Guide. Battle Creek, Michigan, [pdf], Http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/Evaluation/Pub3669.pdf.

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html http://www.edtech.vt.edu/edtech/id/eval.html http://www.uwex.edu/ces/lmcourse http://www.uwex.edu/ces/pdande http://www.cdc.gov/eval/index.htm http://ctb.ku.edu/ http://www.innonet.org/ http://www.eval.org/

http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/Evaluation/Pub3669.pdf

http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/evallogicmodel.html

http://www.edtech.vt.edu/edtech/id/eval.html

http://www.eval.org/

BAPPENAS · Negara: Colombia, Brazil, Chile dan Mexico 16 Tabel III.1. : Daftar Variabel Sektor Kesehatan 42 Tabel ... Gambar I.1. : Siklus Manajemen Perencanaan Pemerintah 3

Documents