-
i
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK)
TAHUN 2010
KATA PENGANTAR
Kebijakan pokok Direktorat Pembinaan SMK mengacu pada tujuan
strategis Kementerian Pendidikan Nasional yaitu tersedianya dan
terjangkaunya layanan pendidikan menengah kejuruan yang bermutu,
relevan, dan berkesetaraan di semua provinsi, kabupaten, dan kota.
Tujuan strategis tersebut akan dicapai melalui program dan kegiatan
secara bertahap sesuai Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator
Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis Direktorat Pembinaan
SMK 2010-2014. Pada tahun anggaran 2010, pendanaan Program
Pembinaan SMK dialokasikan melalui dana pusat (Direktorat Pembinaan
SMK) dan dana dekonsentrasi (Dinas Pendidikan Provinsi). Program
yang dialokasikan melalui dana pusat akan disampaikan melalui
bantuan langsung ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Institusi
terkait dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan program yang
dialokasikan melalui dana dekonsentrasi akan dimanfaatkan untuk
kegiatan pembinaan SMK secara swakelola oleh Dinas Pendidikan
Provinsi dan untuk bantuan langsung ke SMK. Panduan Pelaksanaan
(Panlak) ini memuat penjelasan tentang tujuan program, tugas dan
tanggung jawab pihak-pihak terkait, persyaratan, mekanisme
pelaksanaan, pemanfaatan dana, ketentuan pertanggungjawaban fisik,
administrasi, dan keuangan, dan pelaporan hasil pelaksanaan. Panlak
ini diharapkan dapat membantu Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas
Pendidikan Kab/Kota, SMK, atau Institusi terkait untuk memahami dan
menjalankan program dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Kami
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dan menyampaikan pemikirannya dalam pembuatan
Panduan Pelaksanaan ini. Apabila dalam Panduan Pelaksanaan ini
masih terdapat kekurangan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki
sesuai ketentuan yang berlaku.
Jakarta, Februari 2010 Direktur Pembinaan SMK
-
ii
ttd Dr. Joko Sutrisno NIP. 19590608 198403 1 004
DESKRIPSI PROGRAM
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK)
TAHUN 2010
1. KODE PROGRAM : 19-DK-2010 2. NAMA PROGRAM : BANTUAN BEASISWA
SISWA UNTUK
MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)
3. TUJUAN : 1. Memberi peluang bagi lulusan SMP/M.Ts atau yang
sederajat dari keluarga kurang mampu/Pra Sejahtera I untuk
mengikuti pendidikan di SMK;
2. Mengurangi jumlah siswa SMK putus sekolah akibat permasalahan
biaya pendidikan;
3. Meringankan biaya pendidikan siswa SMK kurang mampu atau pra
sejahtera I
4. SASARAN : Sasaran bantuan beasiswa secara nasional adalah
251.489 siswa SMK, dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi
menyesuaikan alokasi dalam DIPA, dengan ketentuan distribusi
sebagai berikut :
1. Siswa kelas X (SMK program 3 tahun maupun program 4 tahun)
tahun pelajaran 2010/2011 diberikan selama 6 bulan.
2. Siswa kelas X dan XI, (SMK program 3 tahun), dan siswa kelas
X, XI, XII (SMK program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010,
diberikan selama 12 bulan;
3. Siswa kelas XII (SMK program 3 tahun) dan siswa kelas XIII
(program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010 diberikan selama 6
bulan.
-
iii
5. NILAI BANTUAN : Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah)
per siswa per bulan
6. PEMANFAATAN DANA
: Membantu siswa dalam mengikuti pendidikan di sekolah untuk
pembiayaan iuran bulanan sekolah dan/atau pembelian perlengkapan
belajar siswa, dan/atau transportasi siswa ke sekolah.
7. PRINSIP DASAR PEMBERIAN BANTUAN
1. Daftar nama siswa calon penerima beasiswa diusulkan oleh SMK
kepada Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi setelah disetujui oleh
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Kewenangan penetapan penerima beasiswa sepenuhnya oleh Dinas
Pendidikan Provinsi.
8. PERSYARATAN PENERIMA
: SMK Penerima: 1. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon
penerima beasiswa ke Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat
persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi
atau yayasan);
3. Menyampaikan fotocopy Surat pengangkatan Kepala SMK.
Siswa Penerima: 1. Siswa SMK yang berasal dari keluarga
kurang mampu/Pra Sejahtera I (dibuktikan dengan surat keterangan
dari RT/RW).
2. Siswa SMK yang tidak sedang menerima beasiswa program
keahlian khusus.
3. Diusulkan oleh SMK bersangkutan sebagai siswa calon penerima
beasiswa.
4. Ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh Dinas Pendidikan
Provinsi.
9. JADWAL KEGIATAN :
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN 2010
-
iv
*) Tahap II: jadwal untuk siswa kelas X tahun pelajaran
2010/2011
1. Penerimaan daftar usulan nama siswa
Tahap I : Februari, Tahap II: Juli*)
2. Seleksi siswa calon penerima
Tahap I : Maret, Tahap II: Agustus
3. Penetapan siswa penerima
Tahap I : Maret, Tahap II: Agustus
4. Penyaluran dana Tahap I : April, Tahap II: Sept
5. Laporan pelaksanaan
Mg I November
10. LAYANAN INFORMASI
: Subdit Kegiatan Kesiswaan Direktorat Pembinaan SMK Ditjen
Mandikdasmen Komplek Kemendiknas Gedung E Lt. 12 Jln. Jend.
Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Telepon/Fax: 021- 5725469, 5725477
Website : www.ditpsmk.net
-
v
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
.................................................................................i
DESKRIPSI............................................................................................ii
DAFTAR
ISI..........................................................................................vi
BAB I
PENDAHULUAN...........................................................................1
A. Latar
Belakang..................................................................................
1 B. Tujuan
.............................................................................................
1 C. Dasar Hukum dan Kebijakan
.............................................................. 1 D.
Sasaran
...........................................................................................
3 E. Hasil yang diharapkan
.......................................................................
4 F. Nilai Bantuan
....................................................................................
4 G. Karakteristik Program
Bantuan.......................................................... 4
H. Jadwal Kegiatan
...............................................................................
4
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
.........................6 A. Organisasi
........................................................................................
6 B. Tugas dan
Tanggungjawab................................................................
6
1. Direktorat Pembinaan SMK
............................................................ 6 2.
Dinas Pendidikan Provinsi
.............................................................. 6 3.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
.................................................. 7 4.
SMK.............................................................................................
7 5. Komite
Sekolah.............................................................................
8 6. Siswa Penerima Beasiswa .................
........................................... 8
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN RANCANGAN
PROGRAM/PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA............................9
A. Persyaratan Penerima
Bantuan.......................................................... 9
B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Penerima
Bantuan..................... 9 C. Penyaluran Dana
.............................................................................11
BAB IV KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA
............................................................................................12
A. Ketentuan Penggunaan
Dana............................................................12
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
............................................12
BAB V
PELAPORAN..............................................................................13
A. Pelaporan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi
......................................13 B. Pelaporan dari Dinas
Pendidikan
Provinsi............................................13
BAB VI PENUTUP
................................................................................14
LAMPIRAN
..........................................................................................15
-
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan
(Direktorat PSMK) yang mengacu pada kebijakan pokok Kementerian
Pendidikan Nasional dititik beratkan pada (1) pemerataan dan
perluasan akses pendidikan, (2) peningkatan mutu, relevansi, dan
daya saing (3) penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan
publik. Pencapaian kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan
melalui berbagai program dan kegiatan. Salah satu program untuk
merealisasikan pemerataan dan perluasan akses yang telah tertuang
didalam draft Renstra Direktorat Pembinaan SMK adalah tercapainya
pertumbuhan jumlah siswa SMK yang signifikan untuk ikut berperan
menyumbangkan tenaga kerja produktif sebagai aset negara yang
berperan ikut menyumbangkan pertumbuhan ekonomi yang kreatif.
Mengingat kondisi sampai akhir tahun pelajaran 2008/2009
perbandingan jumlah siswa SMK dengan siswa SMA masih 43% : 57%,
maka Direktorat Pembinaan SMK menyelenggarakan program bantuan
beasiswa yang bertujuan memperbesar peluang lulusan SMP/Mts untuk
masuk ke SMK serta mengurangi angka putus sekolah siswa SMK.
Program beasiswa tersebut diberikan kepada siswa SMK dari keluarga
yang kurang mampu/Pra Sejahtera I.
B. Tujuan 1. Membuka peluang bagi lulusan SMP dan M.Ts yang
berasal dari
keluarga kurang mampu/Prasejahtera I untuk mengikuti pendidikan
di SMK;
2. Mengurangi jumlah siswa SMK putus sekolah akibat permasalahan
biaya pendidikan;
3. Meringankan biaya pendidikan siswa SMK kurang mampu atau Pra
Sejahtera I.
C. Dasar Hukum dan Kebijakan
Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK) dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
-
2
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan
Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kab/Kota;
6. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum
Pendidikan;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010; 9. Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Kab/Kota
Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Peraturan
Pemerintah Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
14. Peraturan Presiden RI Nomor 21 tahun 2009 tentang Rencana
Kerja Pemerintah tahun 2010;
15. Peraturan Presiden RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Rincian
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang
Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
17. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 86/PMK.02/2009 tentang
Alokasi Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran dan
Pendapatan Negara;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007
tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan
Nasional;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2008
tentang Pembinaan Kesiswaan;
-
3
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan
Informal;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010
tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010 -
2014;
22. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 66/PB/2005
tentang mekanisme pembayaran atas beban APBN;
23. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja
Direktorat Pembinaan SMK Tahun Anggaran 2010 Nomor
0111.0/023/03.0/-/2010 tanggal 31 Desember 2009;
24. Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13
Februari 2006 tentang Rekening Sekolah;
D. Sasaran Sasaran bantuan beasiswa secara nasional adalah
251.489 siswa SMK, dan masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi
menyesuaikan alokasi dalam DIPA, dengan ketentuan distribusi
sebagai berikut :
1. Siswa kelas X (SMK program 3 tahun maupun program 4 tahun)
tahun pelajaran 2010/2011 diberikan selama 6 bulan.
2. Siswa kelas X dan XI, (SMK program 3 tahun), dan siswa kelas
X, XI, XII (SMK program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010,
diberikan selama 12 bulan;
3. Siswa kelas XII (SMK program 3 tahun) dan siswa kelas XIII
(program 4 tahun) tahun pelajaran 2009/2010 diberikan selama 6
bulan.
Matrix berikut mensimulasikan cara pendistribusian dana bantuan
beasiswa kepada siswa penerima dari SMK Prgoam 3 dan 4 tahun,
sebagai berikut:
PROGRAM 3 (TH 2010) PROGRAM 4 (TH 2010)
JAN-JUN (tapel 09/10)
JULDES (tapel 10/11)
JUMLAH
PENERIMAAN
JAN-JUN (tapel 09/10)
JULDES (tapel 10/11)
JUMLAH
PENERIMAAN
kelas X kelas XI 12 bl kelas X kelas XI 12 bl
kelas XI kelas XI 12 bl kelas XI kelas XII 12 bl
kelas XII kelas XII 6 bl Kelas XII kelas XIII 12 bl
- Kelas X 6 bl Kelas XIII - 6 bl
kelas X 6 bl
-
4
E. Hasil yang diharapkan 1. Meningkatnya jumlah Penerimaan Siswa
Baru (PSB) ke SMK tahun
pelajaran 2010/2011; 2. Menurunnya persentase siswa SMK putus
sekolah.
F. Nilai Bantuan Nilai Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah adalah Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu
rupiah) per siswa per bulan.
G. Karakteristik Program Bantuan
a. Dana Beasiswa untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah
merupakan bantuan yang diberikan langsung kepada siswa SMK yang
berasal dari keluarga kurang mampu/Pra sejahtera I;
b. Dana beasiswa dialokasikan di Dinas Pendidikan Provinsi
sebagai dana dekonsentrasi dan akan disalurkan ke siswa SMK melalui
Rekening Sekolah (bukan rekening pribadi atau yayasan);
c. Dana beasiswa harus diberikan secara utuh tidak diperkenankan
melakukan pemotongan dengan alasan apapun dan oleh pihak
manapun.
H. Jadwal Kegiatan
No KEGIATAN WAKTU
PELAKSANAAN 2009
1. Penerimaan daftar usulan nama siswa calon penerima Tahap I :
Februari, Tahap II : Juli*)
2. Seleksi siswa calon penerima Tahap I : Maret, Tahap II :
Agustus
3. Penetapan siswa penerima Tahap I : Maret, Tahap II :
Agustus
-
5
4. Penyaluran dana Tahap I : April, Tahap II : Sept
5. Laporan pelaksanaan Mg I November
*) Tahap II: jadwal untuk siswa kelas X tahun pelajaran
2010/2011
-
6
BAB II ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
Organisasi, tugas dan tanggung jawab didalam pelaksanaan
kegiatan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK) dapat diuraikan sebagai berikut: A. Organisasi
Organisasi pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin
Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) akan melibatkan unsur-unsur
sebagai berikut: 1. Direktorat Pembinaan SMK; 2. Dinas Pendidikan
Provinsi; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. SMK; 5. Komite
Sekolah; 6. Siswa Penerima Beasiswa.
B. Tugas Dan Tanggung Jawab
1. Direktorat Pembinaan SMK a. Menetapkan kebijakan dan
merumuskan pedoman pelaksanaan
pemberian bantuan beasiswa; b. Mengalokasikan dana Bantuan
Beasiswa Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) melalui dana dekonsentrasi di Dinas
Pendidikan Provinsi;
c. Mensosialisasikan program kepada Dinas Pendidikan Provinsi
dan Dinas Pendidikan Kab/Kota;
d. Melakukan monitoring dan evaluasi terpadu terhadap
pelaksanaan beasiswa;
e. Menerima laporan pelaksanaan program beasiswa dari Dinas
Pendidikan Provinsi
2. Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyebarluaskan informasi
tentang program Bantuan Beasiswa
Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) ke Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota dan SMK diwilayahnya;
b. Menetapkan kuota siswa penerima beasiswa per kabupaten/kota
berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan;
-
7
c. Menerima dan meneliti usulan calon penerima beasiswa
sementara yang telah disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten/
Kota;
d. Menerbitkan surat keputusan penetapan siswa penerima
beasiswa;
e. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan beasiswa
antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi dengan
Kepala SMK asal siswa penerima;
f. Memproses penyaluran dana beasiswa ke rekening sekolah (bukan
rekening pribadi atau yayasan);
g. Melakukan pengawasan penggunaan dana beasiswa; h. Menerima
laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa dari
SMK; i. Menyampaikan resume laporan hasil pelaksanaan
program
bantuan beasiswa ke Direktorat PSMK; j. Memberikan masukan dan
saran yang berkaitan dengan
pelaksanaan program beasiswa.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Melaksanakan koordinasi
dan sosialisasi program Bantuan
Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) ke
SMK di wilayahnya;
b. Menerima, meneliti, dan memberikan persetujuan daftar nama
siswa calon penerima beasiswa usulan dari SMK;
c. Melakukan pengawasan pelaksanaan program bantuan beasiswa di
SMK;
d. Melakukan pembinaan pelaksanaan program bantuan beasiswa di
SMK;
e. Menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan bersama
Dinas Pendidikan Provinsi;
f. Menyetujui laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa yang
disusun oleh SMK.
4. SMK
a. Melaksanakan sosialisasi program Bantuan Beasiswa Untuk
Siswa
Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) kepada guru, komite
sekolah, siswa dan orang tua siswa;
-
8
b. Membuat surat pengantar untuk siswa calon penerima yang akan
mengurus kelengkapan syarat-syarat ke RT/RW;
c. Menyeleksi siswa calon penerima beasiswa sesuai persyaratan
bersama dengan komite sekolah;
d. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon penerima beasiswa
beserta kelengkapannya ke Dinas Pendidikan Pendidikan Provinsi
setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendikan
Kabupaten/Kota;
e. Menandatangani surat perjanjian antara Pejabat Pembuat
Komitmen Dinas Pendidikan Provinsi setempat dengan Kepala
Sekolah;
f. Menerima penyaluran dana bantuan beasiswa dari Dinas
Pendidikan Provinsi melalui rekening sekolah (bukan atas nama
pribadi atau yayasan);
g. Memdistribusikan dan menyalurkan dana beasiswa kepada siswa
penerima beasiswa;
h. Membuat laporan pelaksanaan program bantuan beasiswa ke Dinas
Pendidikan Provinsi setelah disetujui Dinas Pendidikan
Kab/Kota;
i. Sekolah bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
pemberian beasiswa.
5. Komite Sekolah
a. Membantu sekolah menyeleksi siswa calon penerima bantuan
beasiswa sesuai persyaratan penerima bantuan;
b. Membantu sekolah mensosialisasikan program bantuan beasiswa
kepada siswa, orang tua siswa dan guru SMK;
c. Membantu sekolah memberikan penjelasan pemanfaatan dana
beasiswa kepada siswa dan orang tua siswa;
d. Membantu melakukan pengawasan, pendistribusian dana
bantuan.
6. Siswa Penerima Bantuan Beasiswa
a. Mengurus surat keterangan kurang mampu/pra sejahtera I dari
RT/RW dengan menunjukkan surat pengantar dari sekolah.
b. Memanfaatkan dana Beasiswa sesuai ketentuan; c. Menjaga dan
memelihara kelangsungan mengikuti pendidikan di
SMK; d. Menjalankan tugas-tugas pembelajaran untuk
memperoleh
prestasi yang lebih baik
-
9
BAB III PERSYARATAN, MEKANISME PENGAJUAN
PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA
A. Persyaratan Penerima Bantuan Beasiswa
SMK Penerima: 1. Mengajukan daftar usulan nama siswa calon
penerima beasiswa ke
Dinas Pendidikan Provinsi setelah mendapat persetujuan dari
Dinas Pendidikan Kab/Kota;
2. Memiliki rekening sekolah (bukan rekening atas nama pribadi
atau yayasan);
3. Menyampaikan fotocopy surat pengangkatan Kepala SMK. Siswa
Penerima: 1. Siswa SMK yang berasal dari keluarga kurang mampu/Pra
Sejahtera
I (dibuktikan dengan surat keterangan dari RT/RW); 2. Siswa SMK
yang tidak sedang menerima beasiswa program keahlian
khusus; 3. Diusulkan oleh sekolah bersangkutan dengan
melampirkan data
siswa SMK; 4. Ditetapkan sebagai penerima beasiswa oleh Dinas
Pendidikan
Provinsi. B. Mekanisme Pengajuan dan Penetapan Siswa Penerima
Bantuan
Mekanisme pengajuan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) sebagai berikut : 1. Sekolah
a. Sekolah menyusun daftar usulan nama siswa calon penerima
beasiswa beserta kelengkapannya dan meminta persetujuan Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota.
b. Mengirimkan daftar usulan ke Dinas Pendidikan Provinsi
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota menyetujui usulan daftar nama siswa calon penerima
beasiswa yang akan diusulkan oleh SMK.
-
3. Dinas Pendidikan Provinsi a. Dinas Pendidikan Provinsi
menerima daftar usulan siswa calon
penerima beasiswa; b. Menyeleksi usulan nama siswa calon
penerima beasiswa; c. Menetapkan nama siswa penerima beasiswa; d.
Menyalurkan dana bantuan beasiswa ke SMK asal siswa
penerima. Alur Pengajuan Usulan Daftar Nama Siswa Calon Penerima
Beasiswa
10
S M K (Usulan nama siswa calon
penerima )
Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Penetapan
Siswa Penerima Beasiswa
Usul persetujuan
Penyaluran Dana
Penandatanganan Surat Perjanjian MOU
-
11
C. Penyaluran Dana
1. Penyaluran dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin
Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) akan dilaksanakan apabila Kepala
Sekolah telah menandatangani surat perjanjian dengan Dinas
Pendidikan Provinsi.
2. Dana bantuan disalurkan sekaligus dengan cara pemindahbukuan
dari Rekening Kas Umum Negara (Pemerintah Daerah Provinsi c.q
Kementerian Keuangan) ke Rekening Sekolah (bukan atas nama pribadi
atau yayasan) melalui prosedur penyaluran sebagai berikut: a.
Segera setelah semua persyaratan pembayaran dipenuhi oleh
penerima bantuan (sekolah) akan diterbitkan Surat Perintah
Pembayaran (SPP) yang selanjutnya diteruskan ke Biro Keuangan;
b. Biro Keuangan berdasarkan SPP menerbitkan Surat Perintah
Membayar (SPM) yang selanjutnya diteruskan ke KPPN;
c. Kepala KPPN berdasarkan SPM dari Biro Keuangan akan
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan
kepada Bank Penyalur Bantuan;
d. Setelah menerima SP2D dari KPPN, Bank Penyalur Bantuan
mentransfer dana bantuan ke rekening bank penerima (sekolah).
3. Penyaluran dana disampaikan secara penuh/utuh tanpa
potongan
pajak ke rekening bank atas nama sekolah (bukan atas nama
pribadi atau yayasan);
4. Dana bantuan beasiswa didistribusikan ke siswa
selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dana diterima
di rekening sekolah, dan disesuaikan ketentuan distribusi Bab I
D.
-
12
BAB IV
KETENTUAN PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA
A. Ketentuan Penggunaan Dana
Dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan
Menengah (SMK) digunakan antara lain membantu siswa untuk: biaya
iuran bulanan sekolah; biaya pembelian perlengkapan belajar siswa;
biaya transportasi siswa ke sekolah.
B. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana
Hal-hal yang harus diperhatikan oleh pengelola dana antara
lain:
1. Penyaluran dana dari sekolah ke siswa penerima Bantuan
Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) harus
dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dengan bukti penyaluran
dana;
2. Bukti penyaluran dana berupa daftar nama siswa penerima
Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah
(SMK) yang memuat nama siswa, jenis kelamin, besar dana yang
diterima, jumlah bulan dan tanda tangan siswa penerima, dan bukti
tersebut harus ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara
(lampiran 2);
3. Melaporkan hasil kegiatan program Bantuan Beasiswa Prestasi
secara administrasi dan keuangan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi;
4. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana Bantuan
Beasiswa Prestasi, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab SMK
penerima.
-
13
BAB V PELAPORAN
A. Pelaporan SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi
Laporan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) harus dapat harus dapat memberikan data
dan informasi lengkap tentang realisasi pelaksanaan program bantuan
kepada siswa. Laporan memuat antara lain; penerimaan dana dari
Provinsi, penyaluran dana dari sekolah ke siswa, informasi
pemanfaatan dana oleh siswa, saran masukan dan rekomendasi untuk
perbaikan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Laporan harus
mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, 1 (satu)
asli sebagai pertinggal di SMK, 1 (satu) copy tembusan untuk Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota, dan 1 (satu) copy dikirimkan ke Dinas
Pendidikan Provinsi.
B. Pelaporan dari Dinas Pendidikan Provinsi
Dinas Pendidikan Provinsi menyusun resume laporan seluruh SMK
pelaksanaan program Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) yang memuat data kumulatif jumlah siswa
penerima berdasarkan jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dan
mengirimkan kepada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan,
dengan alamat:
Direktur Pembinaan SMK u.p. Kepala Subdit Kegiatan Kesiswaan
Kompleks Kemendiknas Gedung E Lantai 13 Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan,
Jakarta 10270
-
14
BAB VI PENUTUP
Panduan pelaksanaan Bantuan Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang
Pendidikan Menengah (SMK) ini merupakan acuan bagi pihak-pihak
terkait dalam implementasi program di SMK. Ketentuan-ketentuan yang
diatur didalamnya sifatnya mengikat akan tetapi strategi untuk
menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi SMKnya.
Dengan demikian diharapkan program Bantuan Beasiswa Untuk Siswa
Miskin Jenjang Pendidikan Menengah (SMK) yang sasarannya tersebar
di seluruh provinsi akan menghasilkan standar hasil pelaksanaan
yang relatif sama. Peran serta jajaran SMK, Dinas Pendidikan
Provinsi maupun Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam menyukseskan
program peningkatan akses dan pemerataan mengikuti pendidikan di
SMK melalui program Bantuan Beasiswa Prestasi ini sangatlah
diharapkan. Seiring terlaksananya program ini, semua permasalahan
yang timbul hendaknya dapat dieliminir dengan adanya panduan
pelaksanaan ini, dan program dapat dilaksanakan lebih efektif dan
efisien.
-
15
LAMPIRAN
-
16
Lampiran 1
SISTEMATIKA DOKUMEN USULAN DAFTAR NAMA SISWA CALON PENERIMA
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) TAHUN 2010
A. SURAT PERMOHONAN BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) KEPADA KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI
B. HALAMAN PENGESAHAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA.
C. DAFTAR USULAN NAMA SISWA YANG DIAJUKAN UNTUK
MEMPEROLEH BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG
PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) DALAM BENTUK HARDCOPY/PRINT OUT DAN
SOFTCOPY/FILE DALAM CD DENGAN FORMAT EXCEL.
D. SURAT KETERANGAN KELUARGA KURANG MAMPU/PRA SEJAHTERA
I DARI RT/RW, UNTUK SETIAP NAMA SISWA YANG DIUSULKAN;
-
17
Lampiran 2
CONTOH DAFTAR SISWA CALON PENERIMA
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK)
TAHUN 2010
Nama Sekolah : Alamat Sekolah :
NO NAMA
SISWA JENIS
KELAMINKOMPETENSI
KEAHLIAN KELAS KELURAHAN
/DESA ASAL L P
1 2 3 4
dst Jumlah .
, . . . Kepala Sekolah...................... Tanda tangan di cap
stempel sekolah (nama terang) NIP. (bila ada)
-
18
Lampiran 3
CONTOH DAFTAR PENERIMAAN DANA
BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
(SMK)
TAHUN 2010
Nama Sekolah : Alamat Sekolah :
NO NAMA
SISWA JENIS
KELAMIN PROGRAM KEAHLIAN
KELAS JUMLAH DITERIMA
TANDA TANGAN
L P 1 Rp. ..... 1....... 2 Rp. ..... 2..... 3 Rp. ..... 3.
...... 4 Rp. ..... 4 ....
dst Jumlah . .
, . . .
Kepala Sekolah...................... Bendahara Tanda tangan di
cap stempel sekolah (nama terang) (nama terang) NIP. (bila ada)
NIP. (bila ada)
-
19
Lampiran 4
CONTOH
SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK
SISWA
MISKIN JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK) TAHUN 2010
DAFTAR ISI
A. PENDAHULUAN
B. PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN BEASISWA UNTUK SISWA MISKIN
JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH (SMK)
C. KENDALA DAN SOLUSINYA
D. SARAN DAN REKOMENDASI
Lampiran : (Daftar Penerimaan Dana Bantuan Beasiswa Untuk Siswa
Miskin Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2010)