BANJAR NEGARA

PEMBINAAN PNS PP NO 53 TAHUN 2010

(dan Perka BKN Nomor 21 Tahun 2010)

Badan Pertimbangan KepegawaianKepala Bidang Pengolahan A

Muhammad Erwin, SHKab. BANJARNEGARA, 2014

Biodata

Nama : Muhammad Erwin, SH

NIP : 195911281981031001

Jabatan : Kepala Bidang Pengolahan A

Pangkat : Pembina TK I (IV/b)

Unit kerja : Sekretariat BAPEK

1. Undang - Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur

Sipil Negara : .

Dasar Hukum

a.Pasal 86 : ayat 1 :

untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran

pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS.

ayat 2 : Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin

2.Pasal-pasal Undang-undang no.5 Tahun 2014 terkait dengan Peraturan Pemerintah no.53 Tahun 2010a. Pasal 136

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

b. Pasal 139

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

c. Pasal 134

d. Pasal 87 ayat 3

PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat

1. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Definisi

2. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/ atau

melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

3. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

A. PELANGGARAN DISIPLIN PNSA. PELANGGARAN DISIPLIN PNS Di Luar Kantor

Di Dalam Kantor Di Luar Jam Kerja

Di Dalam Jam Kerja

Bukan delik aduan/jika Bukan delik aduan/jika ada dugaan pelanggaran ada dugaan pelanggaran

disiplidisiplinn

PanggilPanggil

PeriksaPeriksa

TerbuktiTerbukti

Rujuk ke Psl 3 dan 4 PP.53/2010Rujuk ke Psl 3 dan 4 PP.53/2010

Hukum jika kewenangannya atau Hukum jika kewenangannya atau lapor atasan jika bukan lapor atasan jika bukan

kewenangannyakewenangannya

B. Prinsip Dasar Penjatuhan Hukuman Disiplin.

1. Pembinaan dan

penegakan disiplin PNS, menjadi tugas dan tanggung jawab atasan langsung masing-masing.

2. Apabila terjadi pelanggaran disiplin, maka yang wajib memanggil dan memeriksa pertama kali adalah atasan langsung.

3. Apabila dugaan pelanggaran disiplin benar, maka sepanjang hukuman yg setimpal dgn pelanggaran tsb masih kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tsb wajib menghukum.

4. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung jenis hukuman yg setimpal utk PNS tsb adalah kewenangan atasan yg lebih tinggi, maka atasan langsung tsb wajib melaporkan disertai BAP yg telah dibuatnya.

5. Atasan langsung yg tdk memanggil, memeriksa, menghukum atau melaporkan bawahan yg diduga melanggar disiplin, dijatuhi hukuman disiplin yg jenisnya sama dgn jenis hukuman yg seharusnya dia jatuhkan kepada bawahannya tsb.

6. Apabila dalam pemeriksaan ternyata PNS tsb melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dijatuhi hukuman disiplin yg terberat.

7. Apabila PNS sebelumnya pernah dijatuhi hukuman disiplin, kemudian mengulangi lagi melakukan pelanggaran disiplin yg sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin yg lebih berat dari sebelumnya.

8. Satu pelanggaran disiplin hanya boleh dijatuhi hukuman disiplin 1 kali.

9. PNS yg mengajukan banding administratif, masih dapat bekerja dan gaji dibayarkan sepanjang mendapat izin dari PPK.

10. Pelanggaran disiplin bukan delik aduan, krn itu setiap atasan langsung yg mengetahui adanya dugaan pelanggaran bawahan, wajib memanggil, memeriksa dan menghukum atau melaporkan.

Pasal 3

1. Mengucapkan sumpah / janji PNS;

2. Mengucapkan sumpah / janji jabatan;

3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila,UUD 45, NKRI dan Pemerintah;

4. Menaati segala ketentuan Peraturan Per-UU;

5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;

6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah dan martabat PNS;

Kewajiban PNS (17) Poin

7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan atau golongan;

8. Memegang rahasia jabatan;

9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat utk kepentingan negara;

10. Melaporkan kpd atasan apabila mengetahui ada hal yg dapat membahayakan/merugikan negara, atau Pemerintah terutama dibidang keamanan, keuangan dan materiil;

11. Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja;

12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan;

13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;

14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;

15. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas;

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier;

17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

1. Menyalahgunakan wewenang;

2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau org lain dgn menggunakan kewenangan org lain;

3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional;

Larangan PNS (15) Poin

4. Bekerja pada perusahaan atau LSM asing;

5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;

6. Melakukan kegiatan bersama dgn atasan, teman sejawat, bawahan / org lain di dlm maupun di luar lingkungan kerjanya utk keuntungan pribadi, golongan / pihak lain yg merugikan negara;

7. Memberi/menyanggupi akan memberi sesuatu kpd siapapun baik secara langsung/tdk langsung utk diangkat dlm jabatan;

8. Menerima hadiah/suatu pemberian apa saja dari siapapun yg berhubungan dgn jabatan dan / pekerjaannya;

9. Bertindak sewenang-wenang thdp bawahannya;

10. Melakukan suatu tindakan / tdk melakukan suatu tindakan yg dpt menghalangi / mempersulit salah satu pihak yg dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yg dilayani;

11. Menghalangi jalannya tugas kedinasan;

12. Memberikan dukungan kpd capres/cawapres dengan cara :

- ikut serta sbg pelaksana

kampanye- menjadi peserta

kampanye dgn menggunakan atribut partai / atribut PNS

- sbg peserta kampanye dgn mengerahkan PNS lain dan /

- sbg peserta kampanye dgn menggunakan fasilitas negara

13. Memberikan dukungan kpd capres /cawapres dgn cara:

a. Membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye dan

b. Mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum,selama, & sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan himbauan, seruan/pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, & masyarakat;

14. Memberikan dukungan kpd calon anggota DPD/calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dgn cara memberikan surat dukungan disertai fotocopy KTP/Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perUU dan/

15. Memberikan dukungan kpd cakada/ cawakada dgn cara:

a. Terlibat dlm kegiatan kampanye utk mendukung cakada /cawakada;

b. menggunakan fasilitas yg terkait dgn jabatan dlm kegiatan kampanye;

c. Membuat keputusan dan/tindakan yg menguntungkan/merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye

d. mengadakan kegiatan yg mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yg menjadi peserta pemilu sebelum, selama, & sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kpd PNS dlm lingkungan unit kerjanya, angota keluarga & masyarakat.

Pasal 14

Pelanggaran terhadap kewajiban masuk jam kerja dan menaati ketentuan jam kerja dihitung

secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan

PP 10 Tahun 1983jo

PP 45 Tahun 1990Tentang

Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS

Mengatur Tentang :

1. Pelaporan perkawinan. dan Pelaporan perceraian.2. Izin perkawinan dengan istri ke 2 dst.3. Izin perceraian.4. Hidup bersama.5. Menjadi istri ke-2 dst.

add. 1 Pelaporan Perkawinan harus

dilaporkan dlm tempo 1 tahun.

Perceraian harus dilaporkan dalam tempo 1 bulan.

Bila tidak dilaporkan dalam tempo tsb dijatuhi disiplin tingkat berat.

add. 2 Perkawinan Poligami Setiap melakukan

perkawinan dengan istri ke- II, harus terlebih dahulu minta izin kepada PJBW.

Bila tidak ada izin sebelumnya. Harus dijatuhi hukuman disiplin berat.

Syarat Alternatif Poligami;

• Istri tidak dapat menjalankan tugas sebagai istri karena menderita penyakit jasmani/ rohani yang sulit disembuhkan.

a. Istri cacat badan atau penyakit yang

tidak dapat disembuhkan.

• Tidak melahirkan minimal 10 tahun.

Syarat Kumulatif Poligami;

• Persetujuan tertulis istri pertama.

• Penghasilan cukup.• Dapat berlaku adil.

Permintaan izin Poligami yang dapat dikabulkan :

• Tidak bertentangan dengan agamanya.

• Memenuhi syarat alternatif dan komulatif.

• Tidak bertentangan dengan peraturan.

• Alasan syarat alternatif dan komulatip masuk akal sehat.

• Tidak mengganggu tugas.

Permintaan izin Poligami yang harus ditolak :

a. tidak memenuhi syarat alternatif dan atau syarat komulatif.b. bertentangan dengan agamanya.c. alasannya tidak masuk akal.d. bertentangan dengan peraturan.e. mengganggu tugas.

add. 3 Perceraian :a. Setiap akan melakukan perceraian harus terlebih dahulu minta izin PJBW.b. Bila tidak ada izin sebelumnya, harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

Alasan Alternatif Perceraian;

• Salah satu zinah.• Salah satu pemabuk,

pemadat, penjudi.• Salah satu

meninggalkan yang lain minimal tahun tanpa keterangan.

• Dihukum penjara minimal 5 tahun.

• Penganiayaan.• Pertengkaran yang

terus menerus.

Permintaan izin cerai dapat dikabulkan apabila :a. tidak bertentangan dengan agamanya.b. memenuhi salah satu syarat alternatif cerai.c. tidak bertentangan dengan peraturan.d. alasan cerai masuk akal.

Permintaan izin cerai harus ditolak apabila :a. bertentangan dengan agamanya.b. tidak ada alasan cerai dan bukti.c. bertentangan dengan peraturan.d. alasan tidak masuk akal.

PERCERAIAN YANG SAH

menurutPasal 39 UU No. 1/

1974• Pasal 39 :Perceraian hanya dapat dilakukan di

depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan keduanya.

add. 4 Hidup Bersama : Melakukan hidup bersama tanpa ikatan perkawinan harus dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.

add. 5 Menjadi Istri ke-II : PNS wanita yang

menjadi istri ke-II harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

Wanita yang menjadi istri ke-II tidak dapat diterima sebagai CPNS/ PNS.

C. Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin.

1. Ringan :

a. Lisan.

b. Tertulis

c. Pernyataan tdk puas secara tertulis

2. Sedang :

a. Tunda KGB

b. Tunda KP

c. TP 1 tahun

3. Berat :

a. TP 3 tahun

b. Turun Jab

c. Bebas Jab

d. PDHTAPS

e. PTDH

D. PROSEDUR PEMANGGILAN

1. Setiap atasan langsung wajib memanggil secara tertulis bawahan yang diduga melakukan pelanggaran disiplin untuk diperiksa (Psl.23.ayat1) .

2. Surat panggilan harus dibuat paling lambat 7 hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan. (Psl.23 ayat 2)

3. Apabila panggilan pertama tak diindahkan maka dilakukan panggilan kedua.

4. Surat panggilan kedua tersebut paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal seharusnya ybs menghadap pada surat panggilan pertama. (Psl.23 ayat.3)

5. Apabila panggilan kedua, juga tidak diindahkan, maka pejabat yg berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yg ada tanpa di BAP. (Psl.23.ayat.4)

E. PROSEDUR BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP)

I. PEMERIKSAAN1. Apabila ybs hadir pada saat

panggilan pertama atau panggilan kedua, maka dilakukan Pemeriksaan.

2. Wujud pemeriksaan dalam bentuk BAP dan formatnya tanya jawab

3. Sebelum membuat BAP, Pemeriksa sebaiknya cari informasi tambahan pelanggaran disiplin ybs. dari pihak lain/ saksi-saksi pelanggaran ybs.

4. Utarakan bahwa pengakuan dlm BAP hanya salah satu alat bukti.

YG PERLU DIPERHATIKAN DLM MEMBUAT BAP

BAP, harus dibuat tertulis dan BAP, harus dibuat tertulis dan antara lain memuat :antara lain memuat :1.Hari, tanggal, bulan dan tahun pemeriksaan.2.Nama dan identitas pejabat pemeriksa (pangkat,gol.ruang tidak boleh lebih rendah dari yg diperiksa).3.Nama dan identitas terperiksa.4.Dasar pemeriksaan (surat perintah untuk melakukan pemeriksaan apabila yg melakukan pemeriksaan adalah tim)5.BAP harus ditandatangani pemeriksa

II. MATERI BAP

1.Tanyakan kesehatan ybs (hanya jawaban orang ..sehat yang dapat dipertanggung ..jawabkan).

2. Kebenaran dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukannya ( jangan beritahukan tentang bukti-bukti atau informasi tambahan yang telah sdr peroleh atau orang yang mengetahui perbuatan ybs, kecuali ybs tdk mengaku atau untuk menggali yang sebenarnya).

3. Pertanyaan berikutnya sebaiknya bersumber dari jawaban ybs atas pertanyaan sebelumnya.

4. Dalam hal ybs tdk mengaku, tunjukkan/utarakanlah satu demi satu bukti yang ada.

5. Jika belum mengaku juga, utarakan/perlihatkan bukti berikutnya, demikian seterusnya sampai ybs mengaku.

6. Jika telah mengaku, tanyakan faktor-faktor/alasan ybs melakukan pelanggaran disiplin.

7. Tanyakan pula apakah sebelumnya ybs sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin atau belum, kalau pernah terhadap kasus apa harus dijelaskan.

8. Tanyakan apakah dalam memberikan keterangan, ybs merasa mendapat tekanan, paksaan baik dari pemeriksa maupun dari pihak lain ( utk menghindari pencabutan keterangan kemudian)

9. Tanyakan juga kesediaan ybs untuk diperiksa ulang

10. Setiap halaman BAP setelah dibaca dan disetujui isinya oleh PNS yang diperiksa, maka tiap-tiap halaman diparaf dan pada halaman terakhir ditandatangani oleh PNS yang diperiksa dan pemeriksa. (Psl.28.ayat 1)

11. Apabila ybs tdk bersedia menandatangani BAP, maka tuliskan pada BAP tsb di kolom tanda tangan ybs bahwa ybs tidak bersedia menandatangani, maka BAP tsb sah dan dapat dipakai menghukum ybs. (psl.28.ayt.2)

12. Serahkan satu set BAP tersebut kepada ybs, dan apabila tidak bersedia menerima, tuliskan di hal terakhir BAP bahwa ybs tidak bersedia menerima (Psl.28.ayat 3)

13.Sewaktu mem-BAP tersebut atasan langsung dapat dibantu teman sejawat atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan yang diperiksa, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap atasan langsung.

Rumusan pertanyaan BAP menggambarkan : 5 W + 1 H

Who (Siapa yang melakukan pelanggaran disiplin)

What (Apa pelanggaran disiplin yang dilakukan)

When (Kapan dilakukannya pelanggaran disiplin)

Where (Dimana terjadinya pelanggaran disiplin)

Why (Mengapa melakukan pelanggaran disiplin)

How (Bagaimana cara melakukan pelanggaran disiplin)

F. MEMBUAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) :

( bila kewenangan

menjatuhkan jenis hukuman disiplin ada pd atasan yg lebih tinggi atau pejabat lain.)

1. LHP dibuat setelah pemeriksaan atau setelah ybs tdk hadir untuk diperiksa.

2. LHP memuat intisari dari hasil pemeriksaan.

3. LHP memuat ringkasan hasil pemeriksaan berupa fakta, analisa, dan pertimbangan - pertimbangan yg meringankan dan yg memberatkan sesuai data dan fakta dalam BAP serta saran sanksi hukuman disiplin.

LHP

• Hari dan Tgl pemeriksaan

• Identitas PNS yang melanggar

• Jenis pelanggaran yang dilakukan

• Pasal yang dilanggar

Saran Hukuman Disiplin

Tuduhan Pelanggaran Disiplin Misalkan :

Melakukan hubungan intim layaknya suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah.

Melakukan perkawinan kedua tanpa izin dari isteri pertama dan dari PYBM.

Dan sebagainya.

TIDAK MASUK KERJA

LHP MEMUAT ANTARA LAIN :

PENDAHULUAN Dasar pemeriksaan Waktu pemeriksaan Sumber informasi Dan sebagainya.

FAKTA Pelanggaran disiplin ybs Latar belakang

pelanggaran Dampak / akibat

pelanggaran Pernah mendapat HD

sebelumnya

EVALUASI

a.Perbuatan ybs tersebut melanggar Pasal …angka … PP. 53 Tahun 2010.b.Dst.

Yang Meringankan :

Belum pernah dijatuhi HD.Mempunyai masa kerja …Usia … Thn, … Bln.Tanggungan.Keadaan Rumah Tangganya sekarang bagaimana.

Yang Memberatkan

Tidak mematuhi Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Tidak dapat sebagai contoh bagi PNS dan masyarakat

Pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Tidak bertanggung jawab terhadap isteri dan anaknya.

Dan sebagainya.

SARAN HUKUMAN DISIPLIN

didasarkan atas fakta pelanggaran disiplin serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.HAL - HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM, ANTARA LAIN :Apakah terhadap PNS tersebut sebelum di BAP sudah dilakukan pembinaan oleh atasannya ?Apakah pelanggaran yang dilakukan murni inisiatif PNS tersebut atau rekayasa / desakan pihak lain.Dll

G.Pertimbangan dalam menentukan jenis hukuman

yang akan dijatuhkan

1. Latar belakang perbuatannya :•Terpaksa dilakukan atau tidak.•Disengaja atau tidak.•Direncanakan atau tidak.

2. Berat / ringannya pelanggaran :•Pernah dilakukan PNS atau tidak.•Bertentangan atau tidak dengan program pemerintah.•Melanggar prinsip-prinsip kenegaraan atau tidak.

3. Akibat pelanggaran :•Ada dampak negatif terhadap unit kerja / Instansi / Pemerintah.•Menurunkan citra negatif PNS pada unit kerja / Instansi/ Pemerintah.•Menghalangi pelaksanaan tugas unit kerja / Instansi / Pemerintah.4.Dampak jenis hukuman

terhadap ybs.• Apakah jenis tersebut akan

memberikan efek jera atau tidak terhadap ybs.

• Cepat atau tidak dampaknya kepada ybs.

• Akibat hukum tersebut mempengaruhi psikologis ybs atau tidak.

H. Keriteria dampak negatif pada Unit Kerja / Instansi / Pemerintah

1. Dampak pada Unit Kerja :Apabila perbuatan hanya menghalangi / memperlambat tugas unit kerja yang tidak mempengaruhi tugas instansi dan tugas pemerintah. Misalnya : menyembunyikan absen unit , sehingga PNS lain tidak dapat absen.

2. Dampak pada Instansi :Apabila perbuatan itu dilakukan maka mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan tugas unit dan mengakibatkan pelaksanaan tugas Instansi menjadi terpengaruh, sehingga merusak citra pelayanan Instansi misalnya: sengaja memperlambat pekerjaan dengan tujuan tertentu.

3. Dampak pada Pemerintah :Apabila akibat perbuatannya merusak citra Pemerintah / PNS umumnya atau menghalangi program pemerintah misalnya : Korupsi dan Narkoba.

I. PJBT YG BERWENANG MENGHUKUM (Psl. 21, 24)

1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang setimpal untuk bawahannya tersebut masih kewenangannya untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK hukuman disiplin tsb kepada bawahannya

(Psl. 24 ayat 3 hurup a).

1. Apabila menurut pertimbangan atasan langsung bahwa hukuman yang setimpal untuk bawahannya tersebut masih kewenangannya untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat, menandatangani dan menyerahkan SK hukuman disiplin tsb kepada bawahannya

(Psl. 24 ayat 3 hurup a).

2.Apabila menurut pertimbangan atasan langsung hukuman yang setimpal dengan pelanggaran bawahannya telah menjadi kewenangan atasan yang lebih tinggi untuk menjatuhkan, maka atasan langsung tersebut membuat laporan dan dilampiri BAP, LHP serta disampaikan secara hierarki

(Psl. 24 ayat 3 hurup b).

3. Laporan atasan langsung tersebut memuat dasar-dasar pertimbangan dan saran.

4. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa saran atasan langsung dapat disetujui, maka pejabat tersebut menjatuhkan hukuman disiplin, tetapi apabila menurut pertimbanganya BAP,LHP yang ada belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa (Psl. 25).

5. Apabila menurut pejabat yang menerima laporan bahwa hukuman yang setimpal untuk pelanggaran tersebut adalah hukuman yang lebih berat lagi, dan kewenangan menjatuhkannya berada pada pejabat yang lebih tinggi lagi, maka pejabat tersebut membuat laporan lagi.

4. Apabila menurut pertimbangan pejabat yang menerima laporan bahwa saran atasan langsung dapat disetujui, maka pejabat tersebut menjatuhkan hukuman disiplin, tetapi apabila menurut pertimbanganya BAP,LHP yang ada belum memadai, dapat dibentuk Tim pemeriksa (Psl. 25).

5. Apabila menurut pejabat yang menerima laporan bahwa hukuman yang setimpal untuk pelanggaran tersebut adalah hukuman yang lebih berat lagi, dan kewenangan menjatuhkannya berada pada pejabat yang lebih tinggi lagi, maka pejabat tersebut membuat laporan lagi.

J. Konsekuensi bagi atasan langsung atau pejabat yng berwenang menghukum yang tidak melakukan kewajiban (Psl. 21)

1. Setiap atasan langsung yang telah mengetahui pelanggaran disiplin bawahan tetapi tidak menindak lanjuti, harus dijatuhi hukuman disiplin.

2. Atasan langsung yang telah memeriksa bawahannya dan terbukti, tetapi tidak menghukum atau tidak melaporkannya kepada atasannya, harus dijatuhi hukuman disiplin.

3. Hukuman terhadap atasan langsung yang tidak menindak lanjuti / menghukum / melaporkan kepada atasannya adalah sama dengan hukuman yang seharusnya dia jatuhkan kepada bawahannya.

4. Atasan dari atasan langsung yang telah menerima laporan atasan langsung, tapi tidak menindak lanjuti, juga dijatuhi hukuman disiplin oleh atasan yang lebih tinggi.

5. Penjatuhan hukum disiplin kepada atasan langsung atau pejabat yang seharusnya menghukum tidak perlu BAP, tapi cukup dengan permintaan keterangan.

K. Pembentukan Tim Pemeriksa (Psl. 25)

1. Apabila atasan langsung telah melaporkan kepada atasannya karena menurut pertimbangannya kewenangan menjatuhkan jenis hukuman disiplin yang disarankan menjadi kewenangan atasannya maka atasan dari atasan langsung tersebut dapat membentuk / melaporkan untuk bentuk Tim Pemeriksa.

2. Tim Pemeriksa dibentuk apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap tidak lengkap.

3. Apabila BAP yang dibuat atasan langsung dianggap lengkap, maka BAP tersebut dapat langsung dipakai menjatuhkan hukuman disiplin tanpa BAP Tim Pemeriksa.

4. BAP utama adalah BAP yang dibuat atasan langsung sedangkan BAP yang dibuat Tim Pemeriksa merupakan BAP tambahan / pelengkap.

5. Pejabat yang ditunjuk Tim Pemeriksa adalah

ad hoc.Tim Pemeriksa terdiri dari :• Inspektorat• BKD / Biro Kepegawaian• Atasan Langsung

L. Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatan (Psl. 27)

1. PNS yang diduga akan dijatuhi hukuman disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatan oleh atasan langsung.

2. Pembebasan sementara dari tugas jabatan berlaku sampai ada SK Hukuman Disiplin.

3. Selama pembebasan sementara dari jabatan ybs tetap masuk kerja dan dpt hak- hak kepegawaian.

4. Agar tidak terjadi kekosongan dapat diangkat PLH dari bawahan yang senior.

Maksud Pembebasan Sementara :a)Apabila ybs tetap melaksanakan tugas jabatan dapat menghambat pemeriksaan.b)Ada kemungkinan mengulang / melanjutkan perbuatannya.c)Ada kemungkinan menghilangkan bukti.d)Ada kemungkinan meresahkan PNS lain.

M. Prinsip Penjatuhan Hukuman Disiplin (Psl. 30)

1. Apabila dalam pemeriksaan ternyata ybs melakukan beberapa pelanggaran, maka hanya dijatuhkan satu hukuman disiplin terberat dengan mempertimbangkan semua pelanggarannya.

2. Apabila pelanggaran tersebut bersifat pengulangan maka hukumannya harus lebih berat.

3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

N. MEMBUAT SK HUKDIS

1. Didalam faktor Membaca :

BAP, LHP, surat panggilan.

2. Didalam faktor Menimbang :

a. Menyebutkan sumber informasi dan mencantumkan perbuatannya secara konkrit, dimana, kapan, dengan siapa dst.

b. dikaitkan dengan Pasal….... PP.53/2010 dan atau PP. 10/1983 jo. PP. 45/1990

3. Didalam Faktor Mengingat :a. hanya mencantumkan

PP.53 / 2010 atau dengan PP. 10/1983 jo. PP. 45/1990. ( tdk boleh mencantumkan PP dasar hukum pemberhentian yang bersifat finalti)

b. peraturan terkait.

4. Didalam faktor Memutuskan:a. disebut sebagai hukuman

disiplin.b. tidak ada TMT

pemberhentian.c. ada klosul untuk banding

administratifd. apabila tdk ada keberatan /

banding, sk berlaku pada hari ke 15 sejak sk diterima.

O. PENYERAHAN SK HUKDIS (Psl. 31).

1. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum (Psl. 31 ayat 2).

2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan (Psl. 31 ayat 3).

O. PENYERAHAN SK HUKDIS (Psl. 31).

1. Pada prinsipnya, SK hukuman disiplin diserahkan langsung kepada yang dihukum (Psl. 31 ayat 2).

2. SK hukuman disiplin diserahkan kepada ybs dalam tempo 14 hari setelah ditetapkan (Psl. 31 ayat 3).

3. Dalam hal PNS yang dihukum tidak berada di kantor atau tidak bersedia hadir untuk menerima SK hukuman disiplin, maka dibuat surat panggilan secara tertulis (Psl. 31 ayat 4).

4. Apabila ybs tidak hadir pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan, maka SK dikirim ke alamat domisili ybs terakhir dilaporkan di kantor, dgn demikian dianggap telah diterima.(Psl. 31 ayat 4).

5. PNS yg dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian, sejak menerima SK atau dianggap telah diterima, tidak dapat bekerja dan tidak dapat dibayarkan gajinya lagi, kecuali bagi yang mengajukan banding administratif dan mengajukan permohonan izin untuk dapat tetap bekerja selama banding serta mendapat izin dari PPK.

Kriteria yang dapat di izinkan/ tidak dapat di izinkan tetap bekerja s/d ada kep. Bapek.

Dapat di izinkan apabila;

1.Keahliannya sangat dibutuhkan atau;

2.Sedang mengerjakan pekerjaan yang tidak mungkin dilanjutkan PNS lain.

Tidak dapat di izinkan apabila;

1.Tidak memenuhi syarat yang dapat di izinkan, atau

2.Memenuhi syarat yang dapat di izinkan, tetapi;

P.Berlakunya Hukuman Disiplin (Psl. 45)

1. SK Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke- 15 sejak tgl SK diterima.

2. Jika tidak puas dengan hukuman disiplin dapat mengajukan Keberatan / Banding Administratif adalah sampai dengan hari ke- 14 sejak tgl SK diterima.

Q.Peralihan (Psl. 48)

Pelanggaran disiplin yang dilakukan sebelum PP 53 Tahun 2010, baik yang telah dilakukan pemeriksaan maupun yang belum dilakukan pemeriksaan, tetapi belum dijatuhi hukuman disiplin, maka dijatuhi hukuman disiplin sesuai PP 53 tahun 2010.

R. Upaya Administratif (Psl.32)

a) Keberatan ke atasan Pejabat yang menghukum.•Tenggang waktu mengajukan Keberatan atau Banding Administratif = 14 hari sejak SK hukuman disiplin diterima.

• Apabila PNS tersebut tidak hadir menerima SK pada tanggal yang ditentukan, maka tenggang waktu mengajukan keberatan/ banding administratif = 14 hari sejak tanggal seharusnya diterima ybs.

• Tenggang waktu bagi pejabat yang menghukum untuk membuat tanggapan atas keberatan adalah 6 hari kerja.

• Pejabat atasan dari pejabat yang menghukum harus mengambil keputusan dalam tempo 21 hari kerja sejak surat keberatan diterima.

• Apabila tidak ada keputusan atas keberatan tersebut dalam tempo 21 hari, maka SK hukuman disiplin batal demi hukum.

• PNS yang mengajukan Banding Administratif ke BAPEK hanya dapat tetap bekerja sampai ada keputusan BAPEK apabila ybs mengajukan izin dan mendapat izin PPK.

b) Banding Administratif ke BAPEK

1. Surat Banding Administratif Harus Ditujukan dan Disampaikan kepada BAPEK dan Tembusan Ke PYBM (Pejabat yang Berwenang Menghukum).

2. Penyampaian Banding Administratif Bisa Diserahkan Langsung ke BAPEK atau Melalui Jasa Pengiriman.

3. Tenggang Waktu 14 Hari Sejak SK Diterima.

4. Perhitungan 14 hari, sejak SK Diterima s.d Tanggal Diterima BAPEK Bagi yang Disampaikan Langsung atau Sejak SK Diterima s/d Cap Pos Bila Disampaikan Melalui Pos.

5. Surat Banding Administratif Harus Memuat Alasan Banding yang Berkaitan Tuduhan Pelanggaran Disiplin Disertai Bukti-Bukti yang sah.

6. PPK atau Gubernur Selaku Wakil Pemerintah yang Menerima Tembusan Banding Administratif Wajib Memberikan Tanggapan/ dan Bukti Pelanggaran Disiplin Ybs. Paling Lama 21 Hari Kerja Sejak Tanggal Diterima Tembusan Banding Administratif.

7. Tanggapan PPK atau Gubernur Selaku

Wakil Pemerintah Harus Menanggapi Satu Persatu Alasan Sanggahan Pelanggaran Disiplin yang Disampaikan dalam surat Banding Administratif.

8. Tanggapan dan/ Atau Bukti Pelanggaran Disiplin Disampaikan Kepada BAPEK.

9.Di Izinkan Kerja Atau Tidak Pada Masa

Banding Administratif ke BAPEK Menjadi Kewenangan PPK dengan Memperhatikan Dampaknya Terhadap

Lingkungan Kerja (Ps. 39 PP 53 THN 2010).

10. PNS Meninggal Pada Saat Mengajukan Keberatan atau Banding Administratif Diberhentikan Dengan Hormat Sebagai PNS (Ps 40 ayat (1) PP 53 THN 2010).

11. PNS yang Mencapai BUP Pada Saat:* Mengajukkan Keberatan

Maka Dianggap Telah Selesai

Hukumannya.* Sudah Mengajukan

Banding Administratif, Maka Harus Menunggu Keputusan BAPEK. Sesuai ps. 40 ayat (2) PP. 53/2010.

12. PNS yang sedang Menunggu Keputusan BAPEK, Tetapi Kemudian Meninggal Dunia Maka Ybs Diberhentikan Dengan Hormat (Ps. 40 ayat (3) PP 53 THN 2010).

13. PNS yang Sedang Mengajukan Keberatan Atau Banding Administratif Tidak Boleh Diberikan KP & KGB (Ps. 41 PP 53 THN 2010).

14. PNS yang Sedang Dalam Proses Pemeriksaan Atau Sedang Menunggu Keputusan Atas Keberatannya Atau Banding Administratif Tidak Boleh Pindah Instansi Ps. 42 PP. 53/2010.

15. Sifat Keputusan BAPEK Final dan Mengikat Ps. 11 PP.24/2011.

16. Jenis Keputusan BAPEK :

- Memperkuat- Memperberat- Memperingan- Membatalkan

Kesimpulan1. Karena penegakan/

pengendalian disiplin bawahan menjadi tanggung jawab atasan langsung masing-masing, maka setiap pejabatstruktural atau pejabat yang disetarakan hrs mampu memeriksa(BAP) dan menentukan jenis hukuman yg setara dgn pelanggaran disiplin yg dilakukan bawahan.

2. Atasan langsung atau atasan yg lebih tinggi yang tidak melakukan kewajibannya dalam bidang penegakan disiplin, ada kemungkinan akan ikut menerima hukuman disiplin.

3. Bahwa Peraturan Pemerintah no.53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala BKN no.21 Tahun 2010 sebagai petunjuk teknisnya adalah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh Undang-Undang no.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.