Baku MutuLingkungan
Baku mutu lingkungan merupakan batas atau akadar makhluk hidup,
zat, energi, atau kompinen yang ada atau harus ada dan atau unsur
pencemar lingkungan yang ditenggang adanya dalam suatu sumber daya
tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.terdapat 5 jenis baku mutu
lingkungan, yaitu:1. Baku mutu air2. Baku mutu udara ambien3. Baku
mutu emisi gas dan partikel buang4. Baku mutu air laut5. Baku mutu
limbah cairBaku mutu dan nilai ambang batas sebenrany berbeda
perbedaan itu antara lain:1. Baku mutu untuk lengkungan ambien,
sedangkan nilai ambang batas untuk lingkungan kerja.2. Waktu
pemaparan pada baku mutu adalh 24jam, sedangkan pada nilai ambang
batas adalah 8jam per hari.3. pada baku buku yang menjadi target
terpapar adalah semua kelompok umur, sedangkan pada nilai ambang
batas adalah pekerja.4. Baku mutu memiliki kadar yang lebih kecil
sedangkan nilai ambang batas memiliki kadar yang lebih besar.
Baku Mutu AirBaku mutu air terbagi atas 2, yaitu baku mutu
aliran dan baku mutu effluen.Baku mutu aliran merupakan persyaratan
mutu air bagi sumber air seperti sungai, danau, air tanah yang
disusun dengan mempertimbangkan pemanfaat air tersebut, kemampuan
mengencerkan dan membersihkan diri terhadap beban pencemaran dan
faktor ekonomis.Ciri-ciri baku mutu aliran:1. Untuk mengatur
kualitas badan air2. Untuk daerah yang sedikit industri3.
Pengawasan lebih sulit4. Syarat untuk industri sejenis bedaBaku
mutu effluen merupakan persyaratan mutu air limbah yang dialirkan
ke sumber air, sawah, tanah, dan tempat-tempat lain dengan
mempertimbangkan pemanfaatan sumber air yang bersangkutan dan
faktor ekonomi pengelolaan air buangan.Ciri-ciri baku mutu
effluen;1. Mengatur buangan ke badan air2. Untuk daerah yang banyak
industri3. Pengawasan yang dilakukan lebih mudah4. Syarat untuk
industri sejenis sama.Penggolongan badan air menurut PP No 2o Tahun
1990:1. Golongan A, untuk air minum tanpa pengolahan2. Golongan B,
untuk bahan bak air minum3. Golongan C, untuk keperluan perikanan
dan pertanian4. Golongan D, untuk pertanian, usaha perkotaan,
industri5. Golongan E, untuk selain di atas, seperti
transportasi.1.1 Latar BelakangPembangunan sumber daya alam dan
lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai
sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian
fungsi sumber daya alam serta lingkungan hidup, sehingga
keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.Dengan memperhatikan
permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup
dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya mengelola sumber daya
alam, baik yang dapat diperbaharui maupaun yang tidak dapat
diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, serta
menerapkan secara efektif penggunaan indikator-indikator hidup.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan sumber
daya alam yang berkelanjutan seiring meningkatnya kesejahteraan
masyarakat serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup sesuai
dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan.Dewasa ini, ada banyak
pendapat yang sering terjadi di masyarakat, misalnya seseorang
mengatakan bahwa sungai telah tercemar, tetapi ada juga yang
mengatakan bahwa sungai tersebut masih baik. Untuk mengatasi
perbedaan pendapat yang sering terjadi, dan supaya seseorang tidak
memandang sesuatu dari sudut kepentingannya sendiri, maka perlu
adanya tolok ukur yang dapat digunakan bersama. Di antaranya yaitu
untuk mengatakan atau menilai bahwa lingkungan telah rusak atau
tercemar, dipakai baku mutu lingkungan. Penetapan baku mutu
lingkungan diperlukan untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap
lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas
manusia.
1.2 TujuanSetelah membaca makalah yang berjudul Baku Mutu
Lingkungan pembaca diharapkan:1. Dapat memahami pengertian baku
mutu lingkungan2. Dapat mengetahui jenis-jenis baku mutu
lingkungan3. Dapat mengetahui contoh penerapan baku mutu
lingkungan
BAB IIPEMBAHASAN2.1 Pengertian Baku Mutu LingkunganBaku mutu
lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau
bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan
gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda
lainnya.Menurut pengertian secara pokok, baku mutu adalah peraturan
pemerintah yang harus dilaksanakan yang berisi spesifikasi dari
jumlah bahan pencemar yang boleh dibuang atau jumlah kandungan yang
boleh berada dalam media ambien. Secara objektif, baku mutu
merupakan sasaran ke arah mana suatu pengelolaan lingkungan
ditujukan. Kriteria baku mutu adalah kompilasi atau hasil dari
suatu pengolahan data ilmiah yang akan digunakan untuk menentukan
apakah suatu kualitas air atau udara yang ada dapat digunakan
sesuai objektif penggunaan tertentu.Contoh kriteria:Kriteria bahan
pencemar dalam media air untuk kehidupan ikan:Konsentrasi Pencemar
(mg/l)Pengaruh terhadap Ikan
0,01Tidak ada pengaruh
0,05Ikan menderita dalam taraf rendah
0,1Kematian telah terjadi masih dalam tingkat rendah
0,5Tidak ada yang dapat hidup
Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh
berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan
pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku
mutu lingkungan.Pada saat ini, pencemaran terhadap lingkungan
berlangsung di mana-mana dengan laju yang sangat cepat. Sekarang
ini beban pencemaran dalam lingkungan sudah semakin berat dengan
masuknya limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam
berat.Pencemaran lingkungan dapat dikategorikan menjadi:1.
Pencemaran air2. Pencemaran udara3. Pencemaran tanahBaku mutu untuk
mencegah berlimpahnya limbah sehingga mengakibatkan baku mutu
lingkungan tidak memenuhi syarat penghidupan bagi manusia.Kemampuan
lingkungan sering diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya
toleransi dan daya tenggang, atau istilah asingnya disebut carrying
capacity. Sehubungan dengan batu mutu lingkungan, ada istilah nilai
ambang batas yang merupakan batas-batas daya dukung, daya tenggang
dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas
tertinggi atau terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup atau
komponen-komponen lain dalam setiap interaksi yang berkenaan dengan
lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan. Jadi jika
terjadi kondisi lingkungan yang telah melebihi nilai ambang batas
(batas maksimum dan minimum) yang telah ditetapkan berdasarkan baku
mutu lingkungan maka dapat dikatakan bahwa lingkungan tersebut
telah tercemar.Adanya peraturan perundangan (nasional maupun
daerah) yang mengatur baku mutu serta peruntukan lingkungan
memungkinkan pengendalian pencemaran lebih efektif karena toleransi
dan atau keberadaan unsur pencemar dalam media (maupun limbah)
dapat ditentukan apakah masih dalam batas toleransi di bawah nilai
ambang batas (NAB) atau telah melampaui.Dasar hukum baku mutu
lingkungan terdapat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 15
yang berbunyi sebagai berikut: Perlindungan lingkungan hidup
dilakukan berdasarkan baku mutu lingkungan yang diatur dengan
peraturan perundang-undangan.Adapun penjelasannya sebagai
berikut:Agar dapat ditentukan telah terjadi kerusakan lingkungan
hidup perlu ditetapkan baku mutu lingkungan, baik penetapan
kriteria kualitas lingkungan hidup maupun kualitas buangan atau
limbah. Kriteria dan pembakuan ini dapat berbeda untuk setiap
lingkungan, wilayah atau waktu mengingat akan perbedaan tata
gunanya. Perubahan keadaan lingkungan setempat serta perkembangan
teknologi akan mempengaruhi kriteria dan pembakuan yang telah
ditetapkan.Apabila pada suatu saat ada industri yang membuang
limbahnya ke lingkungan dan telah memenuhi baku mutu lingkungan,
tetapi kualitas lingkungan tersebut mengganggu kehidupan manusia,
maka yang dipersalahkan bukan industrinya. Apabila hal tersebut
terjadi, maka baku mutu lingkungannya yang perlu dilihat kembali,
hal ini mengingat penjelasan dari Undang-undang No. 4 Tahun 1984
Pasal 15, seperti tersebut di atas.Adapun langkah-langkah
penyusunan baku mutu lingkungan:1. Identifikasi dari penggunaan
sumber daya atau media ambien yang harus dilindungi (objektif
sumber daya tersebut tercapai).2. Merumuskan formulasi dari
kriteria dengan menggunakan kumpulan dan pengolahan dari berbagai
informasi ilmiah.3. Merumuskan baku mutu ambien dari hasil
penyusunan kriteria.4. Merumuskan baku mutu limbah yang boleh
dilepas ke dalam lingkungan yang akan menghasilkan keadaan kualitas
baku mutu ambien yang telah ditetapkan.5. Membentuk program
pemantauan dan penyempurnaan untuk menilai apakah objektif yang
telah ditetapkan tercapai.2.2 Jenis-Jenis Baku Mutu
LingkunganSehubungan dengan fungsi baku mutu lingkungan maka dalam
hal menentukan apakah telah terjadi pencemaran dari kegiatan
industri atau pabrik dipergunakan dua buah sistem baku mutu
lingkungan yaitu:1. 1. Effluent StandardEffluent Standard merupakan
kadar maksimum limbah yang diperbolehkan untuk dibuang ke
lingkungan.1. 2. Stream StandardStream Standard merupakan batas
kadar untuk sumberdaya tertentu, seperti sungai, waduk, dan danau.
Kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumberdaya
beserta sifat peruntukannya. Misalnya batas kadar badan air untuk
air minum akan berlainan dengan batas kadar bagi badan air untuk
pertanian.Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dalam
keputusannya No. KEP-03/MENKLH/II/1991 telah menetapkan baku mutu
air pada sumber air, baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien,
baku mutu udara emisi dan baku mutu air laut.Dalam keputusan
tersebut yang dimaksud dengan:1. Baku mutu air pada sumber air,
disingkat baku mutu air, adalah batas kadar yang diperolehkan bagi
zat atau bahan pencemar terdapat dalam air, namun air tetap
berfungsi sesuai dengan peruntukannya;2. Baku mutu limbah cair
adalah batas kadar yang diperolehkan bagi zat atau bahan pencemar
untuk dibuang dari sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air,
sehingga tidak menyebabkan dilampauinya baku mutu air;3. Baku mutu
udara ambien adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan
terhadap makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan benda;4. Baku mutu
udara emisi adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau
bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara,
sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien;5.
Baku mutu air laut adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat,
energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada, dan zat atau
bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut.1. Baku Mutu
Air dan Limbah CairKriteria mutu air diterapkan untuk menentukan
kebijaksanaan perlindungan sumberdaya air dalam jangka panjang,
sedangkan baku mutu air limbah (effluent standard) dipergunakan
untuk perencanaan, perizinan, dan pengawasan mutu air limbah dan
pelbagai sektor seperti pertambangan dan lain-lain.Kriteria
kualitas sumber air di Indonesia ditetapkan berdasarkan pemanfaatan
sumber-sumber air tersebut dan mutu yang ditetapkan berdasarkan
karakteristik suatu sumber air penampungan tersebut dan
pemanfaatannya.Badan air dapat digolongkan menjadi 5, yaitu:1.
Golongan A, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air minum secara
langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.2. Golongan B, yaitu air
baku yang baik untuk air minum dan rumah tangga dan dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lainnya tetapi tidak sesuai untuk
golongan A.3. Golongan C, yaitu air yang baik untuk keperluan
perikanan dan peternakan, dan dapat dipergunakan untuk keperluan
lainnya tetapi tidak sesuai untuk keperluan tersebut pada golongan
A dan B.4. Golongan D, yaitu air yang baik untuk keperluan
pertanian dan dapat dipergunakan untuk perkantoran, industri,
listrik tenaga air, dan untuk keperluan lainnya, tetapi tidak
sesuai untuk keperluan A, B, dan C.5. Golongan E, yaitu air yang
tidak sesuai untuk keperluan tersebut dalam golongan A, B, C, dan
D.Untuk melindungi sumber air sesuai dengan kegunaannya, maka perlu
ditetapkan baku mutu limbah cair dengan berpedoman kepada
alternatif baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan dalam
Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.
KEP-03/MENKLH/II/1991. Baku mutu limbah cair tersebut ditetapkan
oleh gubernur dengan memperhitungkan beban maksimum yang dapat
diterima air pada sumber air.Baku mutu air dan baku mutu limbah
cair yang telah ditetapkan oleh gubernur dimaksudkan untuk
melindungi peruntukan air di daerahnya. Dengan demikian harus
diperhatikan dalam setiap kegiatan yang menghasilkan limbah cair
dan yang membuang limbah cair tersebut ke dalam air pada sumber
air. Limbah cair harus memenuhi persyaratan:1. Mutu limbah cair
yang dibuang ke dalam air pada sumber air tidak boleh melampaui
baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan.2. Tidak mengakibatkan
turunnya kualitas air pada sumber air penerima limbah.Hal tersebut
mengharuskan agar setiap pembuangan limbah cair ke dalam air pada
sumber air, mencantumkan kuantitas dan kualitas limbah.1. Baku Mutu
UdaraBaku mutu udara ambien dan emisi ditetapkan dengan maksud
untuk melindungi kualitas udara di suatu daerah.Baku mutu udara
ambien dan emisi limbah gas yang dibuang ke udara harus
mencantumkan secara jelas dalam izin pembuangan gas. Semua kegiatan
yang membuang limbah gas ke udara ditetapkan mutu emisinya dalam
pengertian:1. Mutu emisi dari limbah gas yang dibuang ke udara
tidak melampaui baku mutu udara emisi yang telah ditetapkan.2.
Tidak menyebabkan turunnya kualitas udara.Baku mutu udara ambien
terdiri dari 9 jenis:1. Sulfur dioksida;2. Karbon monoksida;3.
Oksida nitrogen;4. Oksida;5. Hidrogen sulfida;6. Hidrokarbon;7.
Amoniak;8. Timah hitam/timbal;9. Debu.Baku mutu udara
ambienParameterBaku mutuWaktu
SO2, ug/M3 (ppm)260 (0.1)24 jam
CO ug/M3 (ppm)2.260 (20)8 jam
NOx ug/M3 (ppm)92.5 (0.05)24 jam
O3 ug/M3 (ppm)200 (1.0)1 jam
Debu ug/M3 (ppm)26024 jam
Pb ug/M3 (ppm)6024 jam
H2S ug/M3 (ppm)42 (0.03)30 menit
NH3 ug/M3 (ppm)1.360 (2)24 jam
HC ug/M3 (ppm)160 (0.24)3 jam
(KepMen KLH. No. 02/MENKLH/1988): 92.3 Penerapan Baku Mutu
LingkunganBaku mutu lingkungan dapat diterapkan di dalam kehidupan
sehari-hari. Contohnya dalam penerapan baku mutu limbah cair pada
pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum.
Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut:1. Beban Pencemaran
Maksimum (BPM)BPM = (Cm)j x Dm x A x f..(II. 1. 1)Keterangan:BPM =
Beban Pencemaran Maksimum yang diperbolehkan, dinyatakan dalam kg
parameter per hari(Cm)j = kadar maksimum parameter j dinyatakan
dalam mg/I.Dm = Debit limbah cair maksimum dinyatakan dalam L
limbah cair per detik per hektar.A = luas lahan kawasan yang
terpakai dinyatakan dalam hektarF = faktor konversi =1 kg 24 x 3600
detikx- = 0.086.(II. 1.2)1000000 mg hari1. Beban pencemaran
sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikutBPA = (CA)j x (DA) x
f (II.2. 1)Keterangan:BPA = beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan
dalam kg parameter per hari(CA)j = kadar sebenarnya parameter j,
dinyatakan dalam mg/lDA = debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan
dalam liter/detikf = faktor konversi = 0.0861. EvaluasiPenilaian
beban pencemaran adalah:BPA tidak boleh melewati BPM1. Contoh
PenerapanData yang diambil dari lapangan untuk penerapan Baku Mutu
Limbah Cair Kawasan Industri adalah:1. Luas areal kawasan industri
yang terbangun (A) [hektar, ha]2. Kadar sebenarnya (CA) untuk
setiap parameter [mg/liter]3. Debit limbah hasil pengukuran (DA)
[liter/detik]Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan
IndustriParameterKadar Maksimum(mg/liter)Beban Pencemaran
Maksimum(kg/hari/ha)
BOD5504.3
COD1008.6
TSS20017.2
pH6.0 9.0
Debit limbah cair maksimum: 1 L per detik per HA lahan kawasan
yang terpakai.Contoh perhitungan:Suatu kawasan industri mempunyai
luas lahan kawasan terpakai 1500 hektar. Parameter dari tabel di
atas yang akan dijadikan contoh perhitungan adalah parameter (j)
BOD.Dari tabel tersebut diketahui:1. Debit maksimum yang
diperbolehkan (Dm) = 1 liter/detik/ha2. Untuk parameter BOD
diketahui:Kadar maksimum (Cm) = 50 mg/liter1. Beban maksimum yang
diperbolehkan = 4.3 kg/hari/haData lapangan1. Kadar BOD hasil
pengukuran (CA) = 60 mg/liter2. Debit hasil pengukuran (DA) = 1000
liter/detik3. Luas lahan kawasan terpakai (A) = 1500 haBeban
pencemaran maksimum parameter BOD yang diperbolehkan untuk kawasan
industri tersebut (persamaan II. 1.1) adalah:BPM = Cm x Dm x f x A=
50 x 1 x 0.086 x 1500= (4.3 kg/hari/ha) x 1500 ha= 6450
kg/hariBeban pencemaran sebenarnya untuk parameter BOD kawasan
industri tersebut (persamaan II. 2.1) adalah:BPA = CA x DA x f= 60
x 1000 x 0.086= 5160 kg/hariDari contoh di atas, BPA (5160 kg/hari)
lebih kecil daripada BPM (6450 kg/hari), jadi untuk parameter BOD
kawasan tersebut memenuhi Baku Mutu Limbah Cair.BAB IIIKESIMPULAN1.
Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat
atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan
gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.2.
Jenis-jenis baku mutu lingkungan, baku mutu air, baku mutu limbah
cair, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, dan baku mutu
air laut.3. Baku mutu untuk mencegah berlimpahnya limbah sehingga
mengakibatkan baku mutu lingkungan tidak memenuhi syarat
penghidupan bagi manusia.
BAKU MUTU LINGKUNGAN DAN STANDARDISASI LINGKUNGAN
Oleh:Prof DR Ir Soemarno,MSAgustus 2007
I. PENDAHULUAN
Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya
menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar
tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap
terjamin.Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat
memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada
beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian
pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran
serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat
untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.Peranan
pemerintah dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam
harus dapat dioptimalkan, karena sumberdaya alam sangat penting
peranannya terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan negara
melalui mekanisme pajak, retribusi dan bagi hasil yang jelas dan
adil, serta perlindungan dari bencana ekologis. Sejalan dengan
otonomi daerah, pendelegasian secara bertahap wewenang pemerintah
pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam
dimaksudkan untuk meningkatkan peranan masyarakat lokal dan tetap
terjaganya fungsi lingkungan.Peraturan perundang-undangan yang
mengatur pengelolaan sumberdaya alam harus dapat mengurangi tumpang
tindih peraturan penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan
keselarasan peran antara pusat dan daerah serta antar sektor.
Selain itu peran serta aktif masyarakat dalam akses dan kontrol
sumberdaya alam harus lebih optimal karena dapat melindungi hak-hak
publik dan hak-hak adat.Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk
dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan
lingkungan di banyak daerah antara lain pencemaran industri,
pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan
kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan,
kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang
mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.Dengan
memperhatikan permasalahan dan kondisi sumberdaya alam dan
lingkungan hidup dewasa ini, maka kebijakan di bidang pengelolaan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup ditujukan pada upaya :
(1)mengelola sumberdaya alam, baik yang dapat diperbaharui maupun
yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah
lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampungnya;
(2)menegakkan hukum secara adil dan konsisten untuk menghindari
perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan;
(3)mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah
daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
secara bertahap; (4)memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi
dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal; (5)menerapkan secara
efektif penggunaan indikator-indikator untuk mengetahui
keberhasilan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (6)
memelihara kawasan konservasi yang sudah ada dan menetapkan kawasan
konservasi baru di wilayah tertentu; dan (7)mengikutsertakan
masyarakat dalam rangka menanggulangi permasalahan lingkungan
global.Sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pengelolaan
sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berwawasan keadilan seiring
meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta meningkatnya kualitas
lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan yang
ditetapkan, serta terwujudnya keadilan antar generasi, antar dunia
usaha dan masyarakat, dan antar negara maju dengan negara
berkembang dalam pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
yang optimal.
II. ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas,
GBHN 1999 mengamanatkan bahwa : 1) Mengelola sumberdaya alam dan
memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan
kesejahteraan rakyat dari generasi ke generasi; 2)Meningkatkan
pemanfaatan potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup dengan
melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan,
dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan; 3)Menerapkan
indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan
keterbaharuan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang dapat
diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik;
4)Mendelegasikan secara bertahap wewenang peperintah pusat kepada
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam
secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup dengan kualitas
ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan Undang-Undang;
5)Mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan
lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan kepentingan
ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang
pengusahaannya diatur UU.
III. internalisasi Perdagangan dan Lingkungan Menuju Pembangunan
Berkelanjutan
Sejak tahun 1965, GATT telah memiliki "Komisi Perdagangan dan
Pembangunan" yang memperdulikan persoalan perdagangan di belahan
bumi selatan. Pada tahun 1972, komisi itu membentuk sebuah kelompok
yang dinamakan "Tindakan terhadap Lingkungan dan Perdagangan
lnternasional". Kelompok ini dibentuk setelah munculnya kecemasan
bahwa kepentingan lingkungan akan menghambat perdagangan.Perangkat
utama yang tersedia bagi GATT untuk menangani masalah lingkungan
adalah Pasal XX (yang tidak menggunakan kata lingkungan) dan
Persetujuan mengenai Hambatan Teknik terhadap Perdagangan (yang
menggunakan kata lingkungan). Setiap negara memiliki hak untuk
menggunakan tindakan perdagangan seperlunya untuk melindungi
kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan
pengawetan sumberdaya alam yang dapat habis. Tindakan semacam ini
juga dapat diterapkan untuk membatasi produksi dan/atau konsumsi
dalam negeri, namun tidak boleh menghasilkan diskriminasi yang
sewenang-wenang atau tidak boleh berlaku di semua negara dan
tindakan itu tidak boleh merupakan pembatasan terselubung atas
perdagangan internasional.Persetujuan mengenai Hambatan Teknis
Terhadap Perdagangan memberikan kerangka untuk menangani masalah
yang berkaitan dengan perdagangan di tingkat multilateral yang
timbul akibat peraturan dan baku-mutu teknis. Pasal XX GATT tidak
boleh dibiarkan menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh para
proteksionis. Melanggar asas perdagangan bebas harus dilihat
sebagai kekecualian, dan sifat kekecualian ini harus pula
dipertahankan bila ada bahaya terhadap lingkungan. Beberapa asas
dasar berikut ini harus dimasukkan ke dalam peraturan GATT untuk
menangani masalah lingkungan:
Keterbukaan:Persyaratan "pemberitahuan" perlu dimasukkan
sehingga semua peraturan mengenai lingkungan yang dapat berdampak
terhadap perdagangan tidak bermakna ganda secara internasional.
Keabsahan:Tindakan perlindungan lingkungan yang membatasi
perdagangan harus sah; jadi didukung oleh bukti ilmiah yang kuat.
Badan atau panel pakar ilmiah internasional harus dibentuk untuk
menguji keabsahan tindakan semacam itu. Kalau ancaman terhadap
lingkungan sangat serius atau tidak dapat diubah, GATT WTO harus
menerapkan asas pencegahan.
Kesebandingan:Tindakan yang membatasi perdagangan tidak boleh
melampaui batas yang memang diperlukan untuk melindungi
lingkungan.
Subsidioritas:Jika kepentingan lingkungan sudah terpenuhi tanpa
tindakan yang mempengaruhi perdagangan, maka tindakan yang
mengganggu perdagangan harus ditiadakan.
IV. Standardisasi, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG
Lingkungan
4.1. Perkembangan Global
Keterkaitan antara dunia usaha dan lingkungan hidup telah
disadari sejak dilaksanakannya "Conference on Human and
Environment" oleh PBB pada tahun 1972 di Stockholm, yang
dilanjutkan di Nairobi pada tahun 1982. Konperensi tersebut
melahirkan pemikiran bahwa pembangunan industri yang tidak
terkendali akan mempengaruhi kelangsungan dunia usaha itu
sendiri.Pemikiran tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan
United Nations Environment Program (UNEP) dan World Commission on
Environment and Development (WCED). lstilah "Sustainable
Development" yang diperkenalkan dalam laporan WCED pada tahun 1987
juga mencakup pengertian bahwa kalangan industri sudah harus mulai
mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan yang dilaksanakan
secara efektif. Selanjutnya diselenggarakan "United Nations
Conference on Environment and Development (UNCED)" di Rio de
Janeiro pada tahun 1992. Menindaklanjuti gagasan tersebut, lnggris
mengeluarkan baku-mutu pengelolaan lingkungan yang pertama kali di
dunia pada tahun 1992, yaitu British Standard (BS) 7750. Komisi Uni
Eropa mulai memberlakukan Eco-Management and Audit Scheme (EMAS)
pada 1993. Dengan diberlakukannya EMAS, BS 7750 direvisi dan
kembali ditetapkan pada tahun 1994. Beberapa negara Eropa yang lain
juga mulai mengembangkan standardisasi pengelolaan lingkungan.Di
tingkat internasional, dengan dorongan kalangan dunia usaha
"International Standardization Organization" (ISO) dan
International Electrotechnical Commission (IEC) membentuk
"Strategic Advisory Group on the Environment" (SAGE) pada bulan
Agustus 1991. SAGE merekomendasikan kepada ISO akan perlunya suatu
Technical Committee (TC) yang khusus bertugas untuk mengembangkan
suatu seri standar pengelolaan lingkungan yang berlaku secara
internasional.Pada tahun 1993, ISO membentuk TC 207 yang khusus
bertugas mengembangkan baku-mutu (standar) lingkungan yang dikenal
sebagai ISO seri 14000. Standar yang dikembangkan mencakup
rangkaian enam aspek, yaitu:
1. Environmental Management System (EMS).2.Environmental
Auditing (EA).3. Environmental Labelling (EL).4.Environmental
Performance Evaluation (EPE).5.Life Cycle Analysis (LCA).6. Term
and Definitions (TD).
Beberapa pokok pemikiran yang mendasari ISO seri 14000 adalah
sebagai berikut:
1.Menyediakan elemen-elemen dari suatu sistem pengelolaan
lingkungan yang efektif dan dapat dipadukan dengan persyaratan
pengelolaan lainnya.2.Membantu tercapainya tujuan ekonomi dan
lingkungan dengan meningkatkan kinerja lingkungan dan menghilangkan
serta mencegah terjadinya hambatan dalam perdagangan.3.Tidak
dimaksudkan sebagai hambatan perdagangan non-tarif atau untuk
mengubah ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditaati.4.Dapat
diterapkan pada semua tipe dan skala organisasi.5.Agar tujuan dan
sasaran lingkungan dapat tercapai maka harus didorong dengan
penggunaan Best Practicable Pollution Control Technology (Teknologi
Pengendalian Pencemaran Terbaik yang Praktis) dan Best Available
Pollution Control Technology EconomicaIly Achieveable (Teknologi
Pengendalian Pencemaran Terbaik yang layak ekonomi).
Sistem Pengelolaan Lingkungan yang dikembangkan oleh ISO
mengambil model "continual improvement" yang didefinisikan
sebagai:
"Process of enhancing the environmental management system, the
purpose of achieving improvements in overall environmentaI
performance, not necessarily in the areas of activity
simultaneously, resulting from continuous efforts to improve in
line with the organization's environmental policy".
Arti dari ISO seri 14000 adalah Sistem Pengelolaan Lingkungan,
yang dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa alat bantu
(support tools) tentang:
1. Kajian pelaksanaan program lingkungan dan Sistem Pengelolaan
Lingkungan: "Environmental Audits",2.Evaluasi kinerja lingkungan
yang dicapai organisasi: "EnvironmentaI Performance
Evaluation",3.Pemberian label lingkungan terhadap produk:
"Environmental Labelling", dan4.Kajian tentang daur hidup produk
dari bahan mentah, proses (limbah) hingga pada produk yang tak
dapat dimanfaatkan kembali (sampah), ini disebut dengan Life Cycle
Assessment.
Beberapa keuntungan yang dapat dari pelaksanaan Sistem
Pengelolaan Lingkungan adalah: 1. Optimisasi penghematan biaya dan
efisiensi.2.Mengurangi risiko lingkungan.3.Meningkatkan citra
(image) organisasi.4.Meningkatkan kepekaan terhadap perhatian
publik.5. Memperbaiki proses pengambilan keputusan.
4.2. STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI BIDANG
LINGKUNGAN di Indonesia(KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMTAK
LINGKUNGANNomor: Ke- 29/BAPEDAL/05/1997).
4.2.1. KETENTUAN UMUM
1.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan
Perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya2.Standar bidang
lingkungan adalah spesifikisi teknis atau sesuatu yang dibakukan
dalam bidang lingkungan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak
yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat kelestarian fungsi
lingkungan, kesehatan, keselamatan, perkembangan iImu pengetahuan
dan teknologi, serta berdasarkan pengalaman , perkembangan masa
kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang
sebesar-besarnya3. Standardisasi adalah proses merumuskan,
merevisi, menetapkan dan menerapkan standar yang dilaksanakan
secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak4.Sistem
Standardisasi Nasional, yang selanjutnya disingkat SSN, adalah
Sebagai tatanan jaringan sarana dan kegiatan standardisasi yang
serasi, selaras dan terpadu yang meliputi perumusan standar,
penerapan standar, pembinaan dan pengawasan standardisasi kerjasama
dan informasi standardisasi, kerjasama dan informasi standardisasi
metrologi dan akreditasi5. Standar Nasional Indonesia, yang
selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan dan
diberlakukan kepala badan Pengendalian dampak lingkungan setelah
mendapat persetujuan dari dewan standardisasi nasional serta
berlaku secara nasional di Indonesia6.Perumusan standar adalah
proses penyusunan SNI yang menjamin konsensus nasional antara
pihak-pihak yang berkepentingan termasuk instansi pemerintah,
swasta, organisasi profesi/ usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen,
konsumen dan pihak terkait lainnya;7.Konsensus adalah kesepakatan
pihak-pihak berkepentingan terhadap suatu konsep standar baik,
langsung maupun tidak langsung yang menyatakan tidak berkeberatan
menjadi rancangan SNI;8.Revisi standar adalah kegiatan
menyempurnakan standar sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan
sesuai dengan perumusan standar;9.Penerapan standar adalah kegiatan
menggunakan SNI sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan;10. Akreditati adalah pengakuan
formal dari Komite Akreditasi Nasional, atas nama Dewan
Standardisasi Nasional berdasarkan usul Komite Akreditasi Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan, kepada unit / lembaga / institusi/
organisasi/ laboratorium penguji atas kemampuannya untuk
melaksanakan kegiatan tertentu dalam standardisasi bidang
lingkungan , sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan
Dewan Standardisasi Nasional;11.Sertifikasi adalah proses yang
berkaitan dengan sertifikat oleh suatu unit / lembaga / institusi
/organisasi / laboratorium Penguji yang telah
diakreditasi;12.Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan
kesesuaian hasil proses sertifikasi terhadap persyaratan yang
ditentukan.13. Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan adalah
proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat Sistem Manajemen
Lingkungan kepada unit/ lembaga /institusi /organisasi yang telah
mampu menerapkan standar Sistem manajemen Lingkugan;14.Sertifikasi
Label Lingkungan adalah proses yang berkaitan dengan pemberian
sertifikat label Iingkungan kepada unit / lembaga/ institusi/
organisasi untuk produk atau jasa tertentu yang telah memenuhi
ketentuan atau kriteria label lingkungan15.Sertifikasi Hasil Uji
adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat yang
menyatakan hasil pengujian atas contoh uji sesuai dengan
spesifikasi/metode uji/standar tertentu;16. Sertifikasi Auditor
Lingkungan adalah Proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat
yang menyatakan bahwa seseorang telah memiliki kualifikasi Auditor
Lingkungan;17.Lembaga Sertifikasi adalah lembaga yang netral, baik
pemerintah maupun swasta, yang telah diakreditasi untuk
Melaksanakan sertifikasi tertentu:18.Laboratorium Penguji adalah
suatu laboratorium, yang akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional
(KAN) untuk melakukan sertifikasi Hasil Uji berdasarkan ruang
lingkup akreditasi yang ditetapkan;19.Sistem Manajemen Lingkungan
adalah bagian dari keseluruhan sistem manajemen yang meliputi
struktur organisasi , perencanaan kegiatan tanggung jawab, praktek/
pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya untuk mengembangkan,
menerapkan, mencapai, mengkaji dan memelihara kebijaksanaan
lingkungan;20. Audit Lingkungan adalah suatu alat manajemen yang
meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan
objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi , sistem
manajemen dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol
manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan
dan pengkajian Penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap
peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan;21.
Auditor lingkungan adalah individu Yang telah disertifikasi menurut
kualifikasi tertentu yang ditetapkan dan/ atau ditugaskan untuk
melaksanakan sebagian atau seluruh fungsi yang berkaitan dengan
penilaian suatu unit / institusi /produk / jasa dalam rangka
kegiatan standardisasi bidang lingkungan;22.Label lingkungan adalah
pernyataan atau tanda lingkungan dari produk atau jasa yang
menyatakan bahwa produk / jasa tersebut sesuai dengan ketentuan
kriteria yang ditetapkan,23. Dewan Standardisasi Nasional, yang
selanjutnya disebut DSN, adalah dewan yang dibentuk berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1984 jo Keputusan Presiden Nomor
7 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional;24.Komite Akreditasi
Nasignal, yang selanjutnya disingkat KAN, adalah suatu wadah non
struktural yang bertugas untuk mengkoordinasikan,
mensinkronisasikan, membina dan mengawasi kegiatan akreditasi dan
sertifikasi di Indonesia yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung-jawab kepada DSN.
25. Komite Akreditasi Badan Pengendalian Dampak Lingkunngan,
yang selanjutnya disebut Komite Akreditasi BAPEDAL adalah suatu
wadah non struk-tural di lingktungan Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan yang dibentuk sesuai dengan tugas, persyaratan dan
kriteria yang ditetapkan DSN26. Logo Akreditasi adalah logo KAN
sebagaimana ditetapkan dalam pedoman DSN;27. Kepala adalah Kepala
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan28.Badan Pengendalian DAMPAK
Lingkungan, yang selanjutnya disebut BAPEDAL, adalah suatu Lembaga
Pemerintah Non Departernen yang bertugas untuk mengendalikan dampak
lingkungan yang meliputi pencegahan dan penanggulangan pencemaran
dan kerusakan lingkungan, serta pemulihan kualitas lingkungan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4.2.2. Kegiatan standardisasi
a. Perumusan dan pelaksanaan program standardisasi berdasarkan
Kebijaksanaan Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh
DSN.b.Penyusunan dan penetapan tatalaksana dan sistem kelembagaan
standardisasi.c.Perumusan konsep standar bidang lingkungan untuk
dikonsensuskan menjadi rancangan SNI yang kemudian diajukan kepada
DSN untuk memperoleh persetujuan menjadi SNI.d.Perumusan dan
penetapan peraturan serta pedoman penerapan SNI.e.Penyelenggaraan
kerjasama teknis, pembinaan, pengawasan dan peningkatan kemampuan
teknis dalam rangka penerapan SNI.f.Penyelenggaraan hubungan
internasional dengan koordinasi DSN, publikasi, publisitas,
popularisasi, pendidikan dan pelatihan standardisasi.g.Pelaksanaan
penilaian terhadap pemohon akreditasi atas dasar penugasan yang
diberikan oleh KAN.h.Penyusunan panduan teknis operasional Komite
Akreditasi BAPEDAL dan persyaratan lembaga sertifikasi serta
laboratorium penguji berdasarkan persyaratan dan pedoman yang
ditetapkan DSN.
4.2.3. STANDARDISASI BIDANG LINGKUNGAN
Penyusunan Program Kebijaksanaan Standardisasi
(1). BAPEDAL menyampaikan informasi rencana pelaksanaan kegiatan
dan mengajukan usulan program standardisasi kepada DSN sebagai
baban untuk menyusun program dan/atau kebijaksanaan standardisasi
nasional.(2).BAPEDAL memberikan tanggapan, masukan dan saran kepada
DSN terhadap konsep kebijaksanaan dan Standardisasi nasional
khususnya bidang lingkungan, (3). BAPEDAL menyusun kebijaksanaan
dan/atau program staridardisasi sesuai dengan kebijaksanaan dan
program standardisasi nasional yang ditetapkan DSN.(4).BAPEDAL
mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan standar bidang
lingkungan.(5). Rancangan standar bidang lingkungan disusun dengan
memperhatikan:a.Upaya menjaga dan melestarikan fungsi
lingkungan.b.Standar internasional atau standar lain di bidang
lingkungan.c. Efisiensi dan efektifitas penggunaan standar dalam
rangka mencapai tujuan pelestarian fungsi lingkungan,d.Antisipasi
diberlakukannya ketentuan-ketentuan lingkungan dalam
perdagangan.
Prosedur Perumusan Standar
(1)Prosedur perumusan standar bidang lingkungan dilaksanakan
sesuai dengan SSN yang ditetapkan oleh DSN.(2) Dalam melaksanakan
perumusan standar sesuai dengan prosedur, BAPEDAL, Kantor Menteri
Negara Lingkungan Hidup, instansi pemerintah, suasta, organisasi
profesi / usaha, kalangan ahli/ pakar, produsen, konsumen, dan
pihak terkait lainnya.(3)Konsep standar yang telah dirumuskan olehh
Panitia Teknis Perumusan Standar disebar-luaskan oleh BAPEDAL
kepada instansi terkait lainnya yang bukan anggota panitia teknis
untuk memperoleh tanggapan dan masukan.(4)Waktu penyebarluasan
sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) hari sebelum Forum
Konsensus diselenggarakan.(5)Tanggapan dan masukan harus sudah
diterima oleh Panitia Teknis Perumusan Standar paling lambat 14
hari sebelum Forum Konsensus diselenggarakan.
4.2.4. Forum Konsensus
(1)Forum konsensus adalah forum untuk membahas konsep standar
untuk mencapai kesepakatan menjadi rancangan SNI.(2)Forum konsensus
yang dibentuk oleh BAPEDAL terdiri atas PanitiaTeknis Perumusan
Standar dan pihak- lainnya yang berkepentingan.(3)Ketentuan lebih
rinci mengenai Fonun Konsensus ditetapkan lebih lanjut oleh
Kepala.
4.2.5. Penetapan dan penerapan SNI
(1)BAPEDAL menyampaikan rancangan SNI sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 kepada DSN untuk mendapat persetujuan menjadi
SNI.(2)Berdasarkan persetujuan DSN, kepala menetapkan, mensahkan
dan memberlakukan SNI.(3)SNI dapat diberlakukan sebagai SNI wajib
atau sukarela.(4) Penerapan SNI wajib ditentukan oleh Kepala. (5)
Penerapan SNI sukarela dapat ditetapkan penerapannya seara wajib
atas pertimbangan lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan
lainnya.
4.2.6. Peninjauan Kembali SNI
(1) SNI ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atau
setiap saat apabila diperlukan.(2) Peninjauan kembali dapat berupa
perubahan atau tanpa perubahan atau pencabutan.(3)Peninjauan
kembali dapat diajukan oleh masyarakat maupun Panitia Teknis
Perumusan Standar kepada Kepala dan dilaksanakan atas pertimbangan
lingkungan, teknis, ekonomis atau pertimbangan
lainnya.(4)Peninjauan kembali dilaksahakan sesuai dengan pedoman
yang ditetapkan DSN.(5)Berdasarkan persetujuan DSN, Kepala
menetapkan, mensahkan dan memberlakukan perubahan SNI.
4.2.7. AKREDITASI BIDANG LINGKUNGAN
Komite Akreditasi BAPEDAL
(1) Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan,
Lembaga Sertifikasi Label Lingkungan, Lembaga Sertifikasi Auditor
Lingkungan dan Laboratorium Penguji dilaksanakan oleh KAN atas nama
DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL.(2) Komite
Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
beranggotakan wakil dan unit-unit terkait di BAPEDAL dan Kantor
Menteri Negara Lingkungan Hidup serta dan kalangan pakar, asosiasi
profesi dan pihak terkait lainnya.(3). Struktur organisasi Komite
Akreditasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan
ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan DSN.
Prosedur Umum Pemberian Akreditasi
(1)Lembaga Sertifikasi / Laboratorium mengajukan permohonan
kepada KAN untuk mendapatkan akreditasi dengan tembusan kepada
Komite Akreditasi BAPEDAL.(2)Atas Penugasan KAN, Komite Akreditasi
BAPEDAL melakukan penilaian sesuai dengan permohonan yang diajukan
berdasarkan pedoman yang ditetapkan DSN.(3)Berdasarkan hasil
penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Komite Akreditasi
BAPEDAL menyampaikan rekomendasi dan berkas permohonan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) kepada KAN.(4)Berdasarkan hasil penilaian
Komite Akreditasi BAPEDAL, KAN atas nama DSN memberikan penjelasan
tertulis kepada Lembaga Sertifikasi / Laboratorium Penguji
pemohonan yang belum mampu memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.(5)KAN atas nama DSN memberikan akreditasi kepada
Lembaga Sertifikasi / Laboratorium Penguji pemohonan yang telah
memenuhi persyaratan yang ditetapkan.(6)Lembaga Sertifikasi /
Laboratorium penguji yang telah diakreditasikan oleh KAN berhak
untuk menggunakan logo akreditasi.(7)Ketentuan lebih lanjut
mengenai akreditasi akan ditetapkan oleh Kepala sesuai dengan
pedoman yang ditetapkan DSN.
4.2.8. SERTIFIKASI LINGKUNGAN
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Sertifikasi Label
Lingkungan, Sertifikasi Hasil Uji serta Sertifikasi auditor
Lingkungan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga Sertifikasi.
a.Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga
Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan b.Sertifikasi Label
Lingkungan dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Label
Lingkunganc.Sertifikasi Auditor Lingkungan dilaksanakan oleh
Lembaga Sertifikasi Personil Lingkungan.d.Sertifikasi Hasil Uji
dilaksanakan oleh Laboratorium Penguji.
Lembaga Sertifikasi laboratorium penguji adalah lembaga yang
diakreditasikan oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komte
Akreditasi BAPEDAL untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi
tertentu.Lembaga Sertifikasi dan laboratorium penguji harus
menyampaikan laporan mengenai semua kegiatan yang berhubungan
dengan Sertifikasi kepada Komite Akreditasi BAPEDAL untuk
diteruskan kepada KAN.
Prosedur Umum Pemberian Sertifikasi
(1)Unit / Lembaga / institusi / organisasi / personil mengajukan
permohonan kepada lembaga Sertifikasi untuk mendapatkan Sertifikasi
tertentu.(2)Lembaga Sertifikasi melakukan penilaian sesuai dengan
pemohonan yang diajukan oleh unit / lembaga / institusi /
organisasi/personil berdasarkan persyaratan Sertifikasi yang telah
ditetapkan.(3)Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan oleh tim auditor lingkungan seseai kriteria yang telah
ditetapkan.(4)Atas dasar penilaian seperti tersebut dalam ayat (3)
lembaga Sertifikasi memberikan keputusan hasil penilaian terhadap
permohonan Sertifikasi.(5)Lembaga Sertifikasi memberikan
Serfifikasi kepada unit/lembaga/institusi/organisasi/personil
pemohonan sertifikat yang mampu memenuhi persyaratan Sertifikasi
yang telah ditetapkan.(6). Lembaga sertifikasi memberikan
penjelagan tertulis tentang ketidaksesuaian yang ditemukan dalam
penilaian kepada organisasi / perusahaan /unit /personil / pemohon
sertifikat yang belum mampu memenuhi persyaratan sertifikasi yang
telah ditetapkan.(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikasi
oleh KAN atas nama DSN berdasarkan usul Komite Akreditasi BAPEDAL
sesuai dengan Pedoman yang ditetapkan-DSN.
Prosedur Umum Pemberian Sertifikat Hasil Uji
Laboratoriurn(1)Unit / Lembaga / institusi/organisasi/personil
mengajukan permohonan kepada Laboratorium Penguji untuk mendapatkan
sertifikat.(2). Laboratorium Penguji melakukan pengujian sesuai
dengan permohonan yang diajukan oleh unit / lembaga / instusi /
organisasi/ personil berdasarkan standar yang telah ditetapkan.(3).
Pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan oleh tim
penguji/analis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.(4).
Laboratorium Penguji memberikan sertifikat hasil uji kepada unit/
lembaga / instansi / institusi / organisasi /personil yang
mengajukan permohonan pengujian sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan.(5). Atas dasar pengujian seperti ayat (3) laboratorium
penguji memberikan hasil pengujian kepada pemohonan tidak memenuhi
standar atau kriteria yang telah ditetapkan.
Lembaga sertifikasi menjamin bahwa suatu unit / lembaga
/institusi / organisasi / personil yang telah memperoleh Sertifikat
selalu dapat memelihara kesesuaian standar yang diacu selama
sertifikat tersebut masih berlaku, dengan melakukan pemeriksaan
secara berkala dan sewaktu- waktu sesuai dengan pedoman yang telah
ditetapkan DSN.
4.2.9. Label Lingkungan
Unit / lembaga /Institusi/organisasi yang telah mempunyai
sertifikat dari Lembaga Sertifikasi berhak untuk mendapatkan surat
tanda pendaftaran dan membubuhkan label lingkungan ataupun nomor
SNI yang sesuai pada produk atau penjelasan profil organisasi /
jasa untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkanLabel
lingkungan serta Nomor SNI diberlakukan oleh Kepala atas
persetujuan DSN.
V. Sistem Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan
pengelolaan lingkungan selama ini, dipandang perlu untuk menyusun
suatu sistem pengelolaan lingkungan yang memberikan sarana lebih
terstruktur dalam mencapai target pengelolaan lingkungan.Sistem
Pengelolaan Lingkungan dapat diartikan sebagai integrasi dari
struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, mekanisme dan
prosedur/proses, praktek operasional, dan sumberdaya untuk
implementasi pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan
meliputi segenap aspek fungsional pengelolaan untuk mengembangkan,
mencapai, dan menjaga kebijakan dan tujuan organisasi dalam isu-isu
lingkungan hidup.Sistem Pengelolaan Lingkungan memberikan mekanisme
untuk mencapai dan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik,
melalui upaya pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan, produk
dan jasa. Agar dapat diimplementasikan secara efektif, Sistem
Pengelolaan Lingkungan harus mencakup beberapa elemen utama sebagai
berikut:1.Kebijakan lingkungan: pernyataan tentang maksud kegiatan
pengelolaan lingkungan dan prinsip-prinsip yang digunakan untuk
mencapainya.2.Perencanaan; mencakup identifikasi aspek lingkungan
dan persyaratan peraturan lingkungan hidup yang bersesuaian,
penentuan tujuan pencapaian dan program pengelolaan.3.lmplementasi;
mencakup struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab,
pelatihan, komunikasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap
darurat.4.Pemeriksaan reguler dan tindakan perbaikan: mencakup
pemantauan, pengukuran, dan audit.5.Kajian pengelolaan; kajian
tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan
perubahan yang terjadi di luar organisasi.
Setiap organisasi, tanpa batasan bidang kegiatan, jenis
kegiatan, skala kegiatan dan status organisasi, dapat
mengimplementasikan Sistem Pengelolaan Lingkungan tersebut untuk
mencapai kinerja lingkungan yang lebih baik secara sistematis.
lmplementasi sistem tersebut bersifat sukarela dan berperan sebagai
alat pengelolaan untuk memanajemen organisasi masing-masing.
5.1. AMDAL dalam Pengelolaan Lingkungan
Setiap kegiatan pembangunan secara potensial mempunyai dampak
terhadap lingkungan. Dampak-dampak ini harus dipelajari untuk
merencanakan upaya mitigasinya. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun
1993 (PP 51/1993) tentang Analisis Mengenal Dampak Lingkungan
(AMDAL) menyatakan bahwa studi tersebut harus merupakan bagian dari
studi kelayakan dan menghasilkan dokumen-dokumen sebagai
berikut:1.Kerangka Acuan (KA) ANDAL, yang memuat lingkup studi
ANDAL yang dihasilkan dari proses pelingkupan.2.Analisis Dampak
Lingkungan (ANDAL), yang merupakan inti studi AMDAL. ANDAL memuat
pembahasan yang rinci dan mendalam tentang studi terhadap dampak
penting kegiatan yang diusulkan.3.Rencana Pengelolaan Lingkungan
(RKL), yang memuat usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mitigasi
setiap dampak lingkungan dari kegiatan yang diusulkan.4.Rencana
Pemantauan Lingkungan (RPL), yang memuat rencana pemantauan dampak
lingkungan yang akan timbul.
RKL dan RPL merupakan persyaratan mandatory menurut PP 51/1993,
sebagai bagian kelengkapan dokumen AMDAL bagi kegiatan wajib AMDAL.
Untuk kegiatan yang tidak wajib AMDAL, penanggulangan dampak
lingkungan yang timbul memerlukan:1.Upaya Pengelolaan Lingkungan
(UKL)2.Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)3.Pertanggung-jawaban
pelaksanaan audit, antara auditor dan manajemen
organisasi.4.Komunikasi temuan-temuan audit.5.Kompetensi
audit.6.Bagaimana audit akan dilaksanakan.
Sebagai dasar pelaksanaan Audit Lingkungan di Indonesia, telah
dikeluarkan Kepmen LH No. 42/MENLH/11/1994 tentang Prinsip-Prinsip
dan Pedoman Umum Audit Lingkungan. Dalam Lampiran Kepmen LH No.
41/94 tersebut didefinisikan bahwa:
"Audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi
evaluasi secara sistematik terdokumentasi, periodik dan obyektif
tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem pengelolaan dan
pemantauan dengan tujuan memfasilitasi kontrol pengelolaan terhadap
pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian
kelayakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan
tentang pengelolaan lingkungan".
"Audit Lingkungan suatu usaha atau kegiatan merupakan perangkat
pengelolaan yang dilakukan secara internal oleh suatu usaha atau
kegiatan sebagai tanggungjawab pengelolaan dan pemantauan
lingkungannya. Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi
yang diharuskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan
suatu usaha proaktif yang diIaksanakan secara sadar untuk
mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul sehingga
dapat dilakukan upaya-upaya pencegahannya".
Peraturan tersebut menggaris-bawahi pentingnya implementasi
suatu sistem pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kinerja
lingkungan. Hal ini selaras dengan substansi dari ISO seri
14000.
5.2. Produksi Bersih dalam Pengelolaan Lingkungan
Berdasarkan pengalaman pelaksanaan upaya pengendalian dampak
lingkungan selama ini, dapat dikaji beberapa pokok penting sebagai
berikut:1.Produksi limbah terus meningkat.2.Karakteristik limbah
semakin kompleks sehingga limbah semakin sulit diolah.3.Biaya
pengolahan dan pembuangan limbah semakin mahal.4. Mengolah limbah
ternyata lebih mahal daripada mencegah terbentuknya limbah.
5.Pengolahan limbah hanya memindahkan limbah dari satu media ke
media lainnya.6.Pencemaran lingkungan terus berlanjut.7.Peraturan
yang ada masih terfokus pada pengolahan dan pembuangan limbah dan
belum mencakup usaha-usaha pencegahannya.8.Adanya dampak
globalisasi terhadap daya saing produk di pasar lnternasional.
Berdasarkan hal~hal tersebut di atas, maka pengendalian dampak
lingkungan harus berpola proaktif dengan urutan prioritas:1.Prinsip
pencegahan pencemaran (pollution prevention)2.Pengendalian
pencemaran (pollution control), 3. Remediasi (remediation).
Upaya pencegahan pencemaran secara sistematik dapat dilaksanakan
melalui pelaksanaan program Produksi Bersih (Cleaner Production).
lstilah Cleaner Production mulai diperkenalkan oleh UNEP pada bulan
Mei 1989 dan diajukan secara resmi pada bulan September 1990 pada
"Seminar on the Promotion of Cleaner Production" di Cantebury,
lnggris.UNEP mendefinisikan Produksi Bersih sebagai:
"Pelaksanaan yang terus menerus untuk mengurangi sumber
pencemaran secara terpadu guna mencegah pencemaran udara, air dan
tanah pada proses industri dan produknya, serta meminimalkan risiko
bagi populasi manusia dan lingkungan.
Untuk proses, produksi bersih mencakup upaya penghematan bahan
baku dan energi, tidak menggunakan bahan baku B3 (Bahan Berbahaya
dan Beracun), mengurangi jumlah toksik semua limbah dan emisi yang
dikeluarkan sebelum produk meninggalkan proses.Untuk produk,
produksi bersih memfokuskan pada upaya pengurangan dampak yang
timbul di keseluruhan daur hidup produk, mulai dari ekstraksi bahan
baku sampai pembuangan akhir setelah produk tidak dapat digunakan
lagi.Strategi produksi bersih mencakup upaya pencegahan pencemaran
melalui pilihan jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi
limbah, analisis daur hidup, dan teknologi bersih.Keuntungan yang
didapat melalui penerapan produksi bersih adalah: 1.Sebagai pedoman
bagi perbaikan produk dan proses.2.Penghematan bahan baku dan
energi yang sekaligus pengurangan ongkos produksi per satuan
produk.3.Peningkatan daya saing mefalui penggunaan teknologi baru
dan/atau perbaikan teknologi.4.Pengurangan kebutuhan bagi penaatan
baku mutu dan peraturan yang lebih banyak.5.Perbaikan citra
perusahaan di mata masyarakat.6.Pengurangan biaya secara nyata
sebagai alternatif solusi pengolahan ujung pipa yang mahal.
vi. BAKU MUTU LINGKUNGAN
6.1. Konsep dan Pengertian
Baku mutu air pada sumber air, disingkat baku mutu air, adalah
batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
terdapat dalam air, naun air tetap berfungsi sesuai dengan
peruntukannya.Baku mutu limbah cair adalah batas kadar yang
diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari
sumber pencemaran ke dalam air pada sumber air , sehingga tidak
mengakibatkan dilampauinya baku mutu air.Baku mutu udara ambien
adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap
makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan dan atau bendaBaku mutu udara emisi
adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar
untuk dikeluarkan dari sumber pencemaran ke udara, sehingga tidak
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambienBaku mutu air laut
adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen
lain yang ada atau harus ada , dan zat atau bahan pencemar yang
ditenggang adanya dalam air laut.
6.2. Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri(KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN RIDUP, NOMOR: KEP-03/MENLH/l/1998)
Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap
bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan
pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan.
Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai
potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu
perlu dilakukan pengendalian.Untuk melaksanakan pengendalian
pencemaran air sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 15
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendatian
Pencemaran Air, perlu ditetapkan lebih lanjut Baku Mutu Limbah
Cair.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan hidustri yang
telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.Perusahaan Kawasan
Industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan/atau
pengelolaan Kawasan Industri.Baku Mutu Limbah Cair Kawasan Industri
adalah batas maksimum limbah cair yang diperbolehkan dibuang ke
lingk-ungan hidup dari suatu Kawasan Industri.Limbah Cair Kawasan
Industri adalah limbah dalam bentuk cair yang dihasilkan oleh
kegiatan Kawasan Industri yang dibuang ke lingkungan hidup dan
diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup.Mutu Limbah Cair
adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan
beban pencemar.Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih
diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.Kadar maksimum adalah
kadar tertinggi yang masih diperbolebkan dibuang ke lingkungan
hidup.Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi
yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan hidup.Baku Mutu
Limbah Cair Bagi Kawasan Industri yang telah mempunyai Unit
Pengolah Limbah Terpusat adalah sebagaimana tersebut dalam
Keputusan ini. Bagi Kawasan Industri yang belum mempunyai Unit
Pengolah Limbah Terpusat berlaku Baku Mutu Limbah Cair bagi
jenis-jenis industri sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Kadar maksimum dari masing-masing parameter atau
debit limbah maksimum sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini
dapat dilampaui sepanjang beban pencemaran maksimum tidak dilampaui
(Pasal 2).Gubemur dapat menetapkan parameter tambahan di luar
parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan ini dengan persetujuan Menteri (Pasal 3).Gubernur dapat
menetapkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini. Apabila Gubemur tidak
menetapkan Baku Mutu Limbah Cair yang lebih ketat maka berlaku Baku
Mutu Limbah Cair sebagaimana diatur dalam Keputusan ini. (Pasal
4).Apabila analisis mengenai dampak lingkungan untuk kawasan
industri mensyaratkan Baku Mutu Limbah Cair lebih ketat dari Baku
Mutu Limbah Cair Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, maka untuk
kawasan industri tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh analisis mengenai dampak
lingkungan (Pasal 5 ).
Setiap penanggung jawab Perusahaan Kawasan lndustri wajib untuk
(Pasal 6):a.Melakukan pengelolaan limbah cair sehingga mutu limbah
cair yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melampaui Baku Mutu
Limbah Cair yang telah ditetapkan;b.Membuat saluran pembuangan
limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah
cair ke lingkungan;c. Memasang alat ukur debit atau laju alir
limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair
tersebut;d.Memeriksakan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair
secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;e.
Memisahkan saluran pembuangan limbah air dengan limpasan air
hujan;f. Menyampaikan laporan tentang luas lahan yang terpakai,
catatan debit harian dan kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair
sekurang-kurangnya 6 bulan sekali kepada Kepala Bapedal, Bapedalda
Tingkat I, Bapedalda Tingkat II, Instansi Teknis yang membidangi
kawasan industri, dan instansi lain yang dianggap perlu sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Setiap penanggungjawab Perusahaan Kawasan industri dilarang
melakukan pengenceran limbah cair (Pasal 7).Apabila Baku Mutu
Limbah Cair kegiatan kawasan industri telah ditetapkan sebelum
Keputusan ini maka (Pasal 8):(a)Baku Mutu Limbah Cairnya lebih
ketat atau sama dengan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana dimaksud
dalam Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku;(b) Baku Mutu Limbah
Cairnya lebih longgar daripada Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana
dimaksud dalam Keputusan ini wajib disesuaikan dengan Baku Mutu
Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini
selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Keputusan
ini.
BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KAWASAN INDUSTRI
PARAMETERKADAR MAKSIMUMBEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM
(mg/liter)(kg/hari.Hari)
BOD5504.3
COD1008.6
TSS20017.2
pH6.0 - 9.0
DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM: 1 L per detik per HA lahan kawasan
yang terpakai.PERHITUNGAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK
MENENTUKAN MUTU LIMBAH CAIR
Penerapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair
melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I didasarkan pada juralah unsur pencemar yang
terkadung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perbitungan
sebagai berikut :
1. Beban Pencemaran Maksimum (BPM)
BPM = (Cm)j x Dm x A x f........................ (II. 1. 1)
Keterangan :
BPM = Beban Pencemaran Maksimum yang diperbolehkan, dinyatakan
dalam kg parameter per hari(Cm)j = Kadar maksimum parameter j
seperti tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini, dinyatakan dalam
mg/I.Dm = Debit limbah cair maksimum seperti tercantuin dalam
Lampiran 1, dinyatakan dalam L limbah cair per detik per hektare.A
= Luas lahan kawasan yang terpakai, dinyatakan dalam hektare
(HA)
f= faktor konversi =
1 kg 24 x 3600 detik --------------------x
-------------------------- = 0.086 . (II.1.2) 1.000.000 mg hari
2.Beban pencemaran sebenarnya dihitung dengan cara sebagai
berikut
BPA = (CA)j x (DA) x f ................. (II.2. 1)
Keterangan
BPA = Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter
per hari(CA)j= Kadar sebenarnya parameter j, dinyatakan dalam
mg/lDA= Debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam
liter/detikf= faktor konversi = 0,086
3.EvaluasiPenilaian beban pencemaran adalah :
BPA tidak boleh melewati BPM
4. Contoh Penerapan
Data yang diambil dari lapanan untuk penerapan Baku Mutu Limbah
Cair Kawasan Industri adalah:-Luas areal kawasan industri yang
terbangun (A) [hektare,ha]-Kadar sebenarnya (CA) untuk setiap
parameter [mg/liter]-Debit limbah hasil pengukuran (DA)
[liter/detik]
Contoh perhitungan:
Suatu kawasan industri mempunvai luas lahan kawasan terpakai
1.500 hektar. Parameter dari Lampiran 1 yang akan dijadikan contoh
perhitungan adalah parameter (j) BOD.
Dari Lampiran 1 diketahui :
Debit maksimum yang diperbolehkan (Dm) = 1 liter/detik/ha
Untuk parameter BOD diketahui:
Kadar maksimum (Cm) = 50 mg/liter
- Beban maksimum yang diperbolehkan = 4.3 kg/hari/ha
DataLapangan:
- Kadar BOD hasil pengukuran (CA) = 60 mg/liter- Debit hasil
pengukuran (DA) = 1000 liter/detik- Luas lahan Kawasan terpakai (A)
= 1500 ha.
Beban pencemaran maksimum parameter BOD yang diperbolehkan untuk
kawasan industri tersebut (persamaan II.1.1) adalah:
BPM= Cm x Dm x f x A= 50 x 1 x 0.086 x 1.500= ( 4.3 kg/hari/ha )
x 1.500 ha = 6.450 kg/hari
Beban pencemaran sebenarnya untuk parameter BOD kawasan industri
tersebut (persamaan ll.2.1) adalah:
BPA= CA x DA x f = 60 x 1.000 x 0.086 = -;.160 ka',iarl
Dari contoh di atas BPA (5.160 kg/hari) lebih kecil dari pada
BPM (6.450 kg/hari), jadi untuk parameter BOD kawasan tersebut
menenuhi Baku Mutu Limbah .
PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNGPERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNGNOMOR 12 TAHUN 2010TENTANGPENGELOLAAN USAHA PERIKANAN
DAN KELAUTANDI KABUPATEN TULUNGAGUNGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA
ESABUPATI TULUNGAGUNG,Menimbang : a. bahwa sebagai kekayaan alam
hayati daerah maka usahaperikanan dan kelautan perlu ditata dan
dikendalikansehingga terwujud ketertiban dan pemerataan
kesempatanberusaha di bidang perikanan dan kelautan yang
akanberdampak pada peningkatan kehidupan nelayan danpembudidaya
ikan sekaligus memberikan manfaat sebesarbesarnyabagi perkembangan
perekonomian daerah;b. bahwa upaya penataan, pengendalian dan
pemanfaatansumberdaya ikan sebagaimana dimaksud dalam huruf
adiwujudkan melalui pembentukan regulasi di bidang perijinanusaha
perikanan, perlindungan serta pengawasannya;c. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan huruf b, maka
perlu menetapkanPeraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha
Perikanan danKelautan di Kabupaten Tulungagung.Mengingat : 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam LingkunganProvinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor 9) ;2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 3207);3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang
ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3260);4.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan Peraturan
Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubahterakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);6.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5073);7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat danPemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);8.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang PengelolaanWilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 84, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4739);9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
PajakDaerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan LembaranNegara
Republik Indonesia Nomor 5049 );10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang PengelolaanLingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran NegaraRepublik
Indonesia Nomor 5059);11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002
tentang UsahaPerikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4230);12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentangPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,Pemerintahan
Daerah Provinsi dan PemerintahanKabupaten/Kota;13. Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/ 2007 tentang
Perijinan Usaha Pembudidaya Ikan;14. Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor : PER.05/MEN/ 2008 tentang Usaha Perikanan
Tangkap;15. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor
45Tahun 2000 tentang Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;16. Keputusan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.10/MEN/ 2003 tentang
Perijinan Usaha Penangkapan Ikan;317. Keputusan Menteri Kelautan
dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/ 2003 tentang Produktivitas Kapal
Penangkap Ikan;18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
:KEP.30/MEN/2004 tentang Pemasangan dan PemanfaatanRumpon;19.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun2008 tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DinasDaerah Kabupaten
Tulungagung.
Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAHKABUPATEN TULUNGAGUNGdanBUPATI TULUNGAGUNGMEMUTUSKAN
:Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNGTENTANG
PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DANKELAUTAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNGBAB
IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan :1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.2. Pemerintah adalah
Pemerintah Pusat.3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Tulungagung.4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.5. Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalahDewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.6. Peraturan Daerah adalah
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung.7. Perikanan adalah semua
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumber
daya ikan dan Lingkungan mulai dari praproduksi,produksi,
pengelolaan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalamsuatu
system bisnis perikanan.8. Usaha perikanan adalah semua usaha
perorangan atau badan hukum untukmenangkap atau membudidayakan ikan
termasuk kegiatan menyimpan,mendinginkan atau mengawetkan untuk
tujuan komersial.9. Perusahaan perikanan adalah perusahaan yang
melakukan usaha perikanandan dilakukan oleh warga negara Republik
Indonesia atau badan hukumIndonesia.410. Usaha penangkapan ikan
adalah, kegiatan untuk memperoleh ikan di perairanyang tidak dalam
keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapuntermasuk kegiatan
yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,menyimpan,
mendinginkan, mengolah atau mengawetkan untuk tujuankomersil.11.
Usaha pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,
membesarkanatau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat
atau cara apapun,termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan, atau
mengawetkannya untuktujuan komersil.12. Pengelolaan perikanan
adalah semua upaya, termasuk proses yangterintegrasi dalam
pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi,pembuatan
keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi
sertapenegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang
perikananyang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang
diarahkan untukmencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya
hayati perairan dan tujuanyang telah disepakati.13. Pengendalian
adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang tetap
menjaminkelestarian sumberdaya secara kesinambungan, berkeadilan14.
Pengawasan adalah suatu kegiatan dan atau perlakuan yang dapat
menjagasegala usaha pengelolaan sumber daya berjalan sesuai
ketentuan untukkesejahteraan masyarakat.15. Usaha pengumpulan atau
penampungan hasil perikanan adalah, kegiatanuntuk mengumpulkan dana
menampung hasil perikanan selama jangka waktutidak lebih dari 90
hari termasuk kegiatan memelihara, mengangkut,mendinginkan atau
mengolah hasil perikanan dengan cara dan alat apapununtuk tujuan
komersil.16. Sumber Daya pesisir dan Pulau Pulau kecil adalah
sumber daya hayati,sumber daya nonhayati sumber daya buatan dan
jasa jasa Lingkungan;sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu
karang, padang lamun, mangrovedan biota laut lain; sumber daya
nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasarlaut; sumber daya
buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengankelautan dan
perikanan dan jasa jasa lingkungan berupa keindahan alam,permukaan
dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan
kelautandan perikanan serta energi gelombang laut yang tedapat di
wilayah pesisir.17. Usaha Eksplorasi Kelautan adalah semua kegiatan
penyelidikan danpenjajakan kekayaan laut ataupun kandungan laut.18.
Usaha Eksploitasi Kelautan adalah semua usaha yang berhubungan
dengankegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut non
ikan.19. Hasil perikanan adalah, semua jenis ikan dan biota air
lainnya yang dapatdipakai sebagai bahan makanan manusia, kesenangan
atau pelihara untukdibesarkan.20. Surat Izin Usaha Perikanan, yang
selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulisyang harus dimiliki
perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanandengan
menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.21.
Pembudidaya ikan adalah, orang yang mata pencahariannya bersumber
dariusaha pembudidayaan ikan.22. Nelayan adalah, orang yang mata
pencahariannya bersumber dari usahapenangkapan ikan.23. Korporasi
adalah kumpulan orang dan / atau kekayaan yang terorganisasi
baikmerupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.524. Rumpon
adalah, alat bantu pengumpul ikan yang berupa benda atau
strukturyang dirancang atau yang dibuat dari bahan alami atau
buatan yangditempatkan secara tetap atau sementara pada perairan
laut.25. Izin pemasangan rumpon adalah izin tertulis yang harus
dimiliki oleh setiaporang atau perusahaan perikanan untuk memasang
rumpon sebagai upayauntuk meningkatkan pendapatan dan/atau produksi
perikanan.26. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri dari
daratan dan perairan disekitarnya dengan batas batas tertentu
sabagai tempat kegiatanpemerintahan dan kegiatan sistem bisnis
perikanan yang di pergunakansebagai tempat kapal perikanan
bersandar, berlabuh dan/ atau bongkar muatikan yang dilengkapi
dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatanpenunjang
perikanan.27. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat
apung lain yangdipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan,
mendukung operasipenangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkatan
ikan, pengolahan ikan,pelatihan perikanan, penelitian / eksplorasi
dan ekspolitasi perikanan.28. Perahu adalah alat apung yang
dipergunakan untuk melakukan penangkapanikan, mendukung operasi
penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutikan, pelatihan
perikanan dan penelitian/ eksplorasi perikanan dengan
tidakmenggunakan motor penggerak.29. Kapal perikanan bermotor luar
(out board) dan/ atau kapal motor tempel adalahkapal atau perahu
atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk
melakukanpenangkapan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan
ataumengawetkan dengan menggunakan mesin penggerak di luar kasko
kapal.30. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus
dipergunakan untukmenangkap ikan termasuk menampung, menyimpan,
mendinginkan ataumengawetkan.31. Kapal pengangkut ikan adalah kapal
yang secara khusus dipergunakan untukmengangkut ikan termasuk
memuat, menampung, menyimpan, mendinginkanatau mengawetkan.32.
Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah
izin tertulisyang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk
melakukan penangkapan ikanyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari SIUP.33. Pengujian Kapal Perikanan adalah segala kegiatan
pemeriksaan ataupengukuran terhadap besaran, jenis, tipe, dan mesin
kapal termasuk peralatanbantu dan alat penangkap ikan yang ada di
kapal.34. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya
disingkat SIKPI adalah izintertulis yang harus dimiliki setiap
kapal perikanan untuk melakukanpengangkutan ikan.35. Surat Izin
Pemanfaatan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat SIPJKadalah
surat yang harus dimiliki oleh orang atau korporasi yang
melakukankegiatan Eksplorasi, Eksploitasi yang meliputi usaha
pemasangan rumpon,penanaman, atau pemasangan kabel atau pipa serta
pemancangan tiangdengan sarana dan prasarana lainnya.36. Surat
Keterangan Pengujian Kapal Perikanan, yang selanjutnya
disingkatSKPKP adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap pemilik
kapal sebagai salahsatu persyaratan dikeluarkannya perizinan kapal
perikanan dari PemerintahDaerah.37. Laboratorium adalah
Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu HasilPerikanan yang
merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/ instansi yangmembidangi
Kelautan dan Perikanan.638. Standard Mutu adalah nilai suatu produk
yang memenuhi persyaratan identitas,hygienis, kimiawi, keseragaman
mengenai ukuran berat atau isi, jumlah, rupa,label dan
sebagainya.39. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang
dikeluarkan oleh dinas/instansiyang membidangi kelautan dan
perikanan Provinsi Jawa Timur Cq.Laboratorium Pembinaan dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan yangmenerangkan bahwa suatu produk
akhir yang akan diekspor atau antar pulautelah memenuhi standard
mutu.40. Ekspor Hasil Perikanan adalah perdagangan hasil-hasil
perikanan ke luarnegeri baik langsung maupun tidak langsung dari
wilayah daerah.41. Surat Keterangan Asal (SKA) adalah surat yang
menerangkan asal-usul danmutu hasil perikanan yang akan dikirim
keluar daerah.BAB IIRUANG LINGKUPPasal 2Ruang Lingkup usaha
perikanan dan kelautan meliputi :a. Usaha perikanan terdiri dari
usaha penangkapan ikan dan / atau usaha kapalpengangkut ikan dan
/atau usaha pembudidayaan ikan di wilayah kewenanganpengelolaan
perikanan dan kelautan daerah;b. Usaha Kelautan terdiri dari usaha
pengangkutan hasil eksploitasi kelautandan/atau usaha pemasangan
rumpon, penanaman, pemancangan sarana lautdi wilayah kewenangan
pengelolaan perikanan dan kelautan daerah.BAB IIIWILAYAH
PENGELOLAAN USAHA PERIKANANPasal 3Wilayah pengelolaan usaha
perikanan dan kelautan daerah untuk penangkapanikan dan/atau
pembudidayaan ikan meliputi sungai, waduk , danau, rawa dangenangan
air lainnya yang dapat di usahakan untuk usaha perikanan dan
perairanlaut kurang dari 4 mil diukur dari garis pantai dalam
wilayah perairan daerah sertalahan pembudidayaan ikan di daerah.BAB
IVPENGELOLAAN PERIKANANPasal 4(1) Pengelolaan usaha perikanan dalam
wilayah pengelolaan perikanandilakukan agar diperoleh manfaat yang
optimal dan berkelanjutan sertaterjaminnya kelestarian sumberdaya
ikan.(2) Pengelolaan usaha perikanan dilakukan untuk memberikan
perlindungan dankesejahteraan bagi nelayan dan pembudidaya
ikan.7(3) Pemerintah Daerah mengatur dan mengembangkan penggunaan
sarana danprasarana pembudidayaan ikan dalam rangka pengembangan
pembudidayaanikan.Pasal 5(1) Untuk meningkatkan produksi perikanan
dan pendapatan masyarakat,perorangan atau perusahaan perikanan
dapat memasang dan/ ataumemanfaatkan rumpon;(2) Rumpon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang di wilayahperairan laut mulai
dari 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garispantai
pada titik surut terendah.BAB VKETENTUAN PERIZINANBagian
PertamaKewajiban Memiliki SIUPPasal 6(1) Setiap orang atau badan
hukum yang melakukan kegiatan-kegiatan usahaperikanan di wilayah
Kabupaten Tulungagung wajib memiliki Surat Izin UsahaPerikanan
(SIUP).(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang
usahapenangkapan, pembudidayaan, pembenihan, penampungan,
perdagangan danekspor hasil perikanan.Pasal 7Kewajiban memiliki
SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :a.
Kegiatan penangkapan dan pengangkutan oleh nelayan dengan
menggunakankapal perikanan dengan ukuran 5-10 GT atau kegiatan
pengangkutan ikansegar dengan fasilitas apapun yang memiliki
kapasitas daya angkut sampaidengan 10 (sepuluh) ton.b. Kegiatan
pembudidayaan ikan di air tawar dengan luas areal lebih dari
0,05(nol koma nol lima) hektar untuk budidaya di kolam dan lebih
dari 0,01 (nolkoma nol satu) hektar untuk budidaya di keramba atau
jaring apung danpembudidayaan ikan dan udang atau sejenisnya di air
payau dengan luas areallebih dari 0,1 (nol koma satu) hektar serta
pembudidayaan ikan atau sejenisnyadi air laut lebih dari 0,05 (nol
koma nol lima) hektar.c. Kegiatan pengolahan hasil perikanan dengan
kapasitas 5 (lima) ton perbulan.d. Kegiatan pembenihan dengan
kapasitas produksi lebih dari 10.000 (sepuluhribu) ekor perbulan
untuk ikan hias dan 500.000 ekor untuk ikan konsumsi.e. Kegiatan
penampungan dan perdagangan hasil perikanan dengan kapasitaslebih
dari 5 (lima) ton perbulan untuk ikan segar dan ikan hidup, dan
5.000(lima ribu) ekor ikan hias perbulan.8Pasal 8(1) SIUP untuk
penggunaan kapal air wajib dilengkapi dengan Surat IzinPenangkapan
Ikan (SIPI);(2) Dalam SIPI dicantumkan penetapan mengenai daerah
penangkapan ikan danjenis/ ukuran alat penangkap ikan yang
dipergunakan;(3) SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku
selama 1 (satu) tahun dandapat diperpanjang sepanjang sarana atau
prasarana usahanya masihdigunakan perusahaan yang bersangkutan
sesuai dengan ketentuanperundang-undangan yang berlaku.Pasal 9(1)
Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut
ikanberbendera Indonesia maupun berbendera asing yang digunakan
untukmelakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan
daerah wajibmemiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI ).(2)
Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di
wilayahpengelolaan perikanan daerah wajib membawa SIKPI asli.(3)
Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan/ataumembawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
tidak berlaku baginelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan
kecil.Bagian KeduaTatacara Pemberian dan Pencabutan IzinPasal 10(1)
Setiap orang atau Badan Hukum yang memerlukan SIUP,SIPI danSIKPI
harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabatyang
ditunjuk;(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a.
Usaha penangkapan ikan;b. Usaha budidaya ikan air tawar, air payau
dan air laut;c. Usaha budidaya di keramba/ jaring apung;d. Usaha
budidaya rumput laut dan mutiara;e. Usaha penampungan/ pengumpulan
hasil-hasil perikanan;f. Usaha pengangkutan ikan;g. Usaha
perdagangan dan eksportir hasil-hasil perikanan;h. Usaha pembekuan
ikan/ cold storagei. Pembenihan Ikan dan Udang;j. Pemasangan
rumponk. Pengolahan hasil-hasil perikanan;l. Toko ikan/
aquarium;(3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama
pemegang izinmelakukan usaha perikanan dengan kewajiban mendaftar
ulang (heregristasiSIUP) setiap tahunnya;9(4) Penetapan mengenai
daerah penangkapan ikan dan/atau jumlah serta jenisalat penangkapan
yang digunakan dan/atau jumlah serta jenis hasil perikananyang
ditampung/ diperperdagangkan oleh setiap pemegang SIUP akan
ditinjaukembali setiap tahunnya;(5) Perusahaan perikanan yang telah
memiliki SIUP dapat melakukan perluasanusaha perikanannya setelah
mendapatkan persetujuan dari Bupati.Pasal 11(1) Permohonan SIUP
ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan yangditetapkan;(2)
Penolakan atas permohonan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diberikan secara tertulis dengan disertai alasan-alasannya;Pasal
12(1) Bupati menetapkan jenis dan ukuran kapal perikanan atau alat
tangkap yangboleh dipergunakan dalam penangkapan ikan;(2) Bupati
menetapkan jumlah, jenis dan ukuran hasil perikanan yangboleh
diperdagangkan;Pasal 13(1) SIUP tidak boleh dipindahtangankan
kepada pihak lain tanpa izin tertulis dariBupati;(2) SIUP
perseorangan yang pemegangnya meninggal dunia masih dapat
berlakusepanjang usahanya diteruskan oleh ahli warisnya;(3)
Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh SIUP,SIPI dan SIKPI
diaturdengan Peraturan Bupati.Pasal 14SIUP dapat dicabut apabila
pemegang SIUP :a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan dalam SIUP;b. melakukan perluasan usaha tanpa
persetujuan dari Bupati;c. tidak menyampaikan laporan kegiatan
usaha dua tahun berturut-turut ataudengan sengaja menyampaikan
laporan yang tidak benar;d. memindahtangankan SIUP yang dimiliki
tanpa persetujuan tertulis dari Bupati;e. selama 1 (satu) tahun
berturut-turut sejak SIUP diberikan tidak melaksanakankegiatan
usahanya;f. melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam
peraturan daerah ini danketentuan-ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;g. menyatakan tidak melanjutkan usahanya kembali.10Pasal
15SIPI dapat dicabut dalam hal perusahaan perikanan yang
bersangkutan:a. tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang
tercantum didalam SIPI;b. tidak lagi menggunakan kapal perikanan
yang ditetapkan dalam SIPI tersebut;c. SIUP yang telah dimilikinya
dicabut.Pasal 16Ketentuan mengenai tata cara pencabutan SIUP dan
SIPI diatur dengan PeraturanBupati.Bagian KetigaUsaha Perikanan
Yang Tidak Memerlukan SIUPPasal 17(1) Nelayan dan pembudidaya ikan
atau perseorangan lainnya yang sifat usahanyahanya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sehari-hari atau untuk tujuan olahraga tidak
dikenakan kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalamPasal
6.(2) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga
bagi kegiatanperikanan untuk tujuan penelitian dan ilmu pengetahuan
atau untukkepentingan Dinas/ Instansi Pemerintah dan/atau
Pemerintah Daerah.Pasal 18(1) Usaha perikanan yang dilakukan oleh
nelayan atau pembudidaya ikan diluarkegiatan sebagaimana ditetapkan
dalam Pasal 10 ayat (2) tidak diwajibkanmemiliki SIUP atau SIPI.(2)
Usaha perikanan yang tidak diwajibkan memiliki SIUP dan/atau
SIPIsebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendaftarkan usahanya
kepadadinas yang membidangi kelautan dan perikanan.(3) Usaha
perikanan yang telah mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)diberikan Surat Tanda Daftar Perikanan yang kedudukannya
disamakandengan SIUP dan setiap tahunnya harus didaftarkan ulang
.Bagian KeempatHak dan Kewajiban Pemegang SIUPPasal 19(1) Pemegang
SIUP berhak Untuk :a. mendapatkan bimbingan dan Pembinaan dari
dinas yang membidangikelautan dan perikanan.b. mendapatkan
legalitas atas pengelolaan usaha kelautan dan perikanan.(2)
Pemegang SIUP diwajibkan :a. melaksanakan ketentuan yang tercantum
dalam SIUP;b. memohon persetujuan tertulis dari Bupati apabila
bermaksudmemindahtangankan SIUP-nya;c. menyampaikan laporan
kegiatan usahanya setiap tahun kepada Bupati;11(3) Pada saat
melakukan usaha perikanan, pemegang SIUP harus dapatmenunjukkan
SIUP atau SIPI bila sewaktu-waktu diadakan pemeriksaan olehinstansi
yang berwenang;(4) Dalam melaksanakan usahanya, pemegang SIUP wajib
memperhatikan danmenjaga kelestarian sumber daya perikanan yang ada
agar dapatdimanfaatkan secara maksimal dan terus-menerus;BAB
VIKETENTUAN LARANGANPasal 20(1) Pemegang SIUP dilarang:a. melakukan
kegiatan perikanan dengan menggunakan bahan atau alat yangdapat
merusak dan/atau mencemari sumber daya perikanan dan lingkungan;b.
melakukan kegiatan perikanan di tempat berpijah pada waktu
musimmemijah;c. memasukkan dan atau mengeluarkan ikan hidup dari
dan atau keluar daerahtanpa izin Bupati.(2) Setiap orang dan/atau
korporasi di larang melakukan penangkapan ikandengan menggunakan
listrik atau strum, bahan kimia, bahan biologis, bahanpeledak, alat
dan/atau cara dan/atau bangunan yang dapat merugikan
dan/ataumembahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau
lingkungan di wilayahpengelolaan ikan daerah.(3) Setiap orang
dan/atau korporasi dilarang melakukan perbuatan yangmengakibatkan
pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan dan/ataulingkungannya
di wilayah pengelolaan perikanan daerah.(4) Setiap orang dan/atau
korporasi dilarang membudidayakan ikan yang dapatmembahayakan
sumberdaya ikan, lingkungan sumberdaya ikan, dan/ataukesehatan
manusia diwilayah pengelolaan perikanan daerah.(5) Setiap orang
dan/atau korporasi dilarang menggunakan obat obatan
dalampembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumberdaya ikan,
lingkungansumberdaya ikan dan/atau kesehatan manusia diwilayah
pengeloaan perairandaerah.(6) Setiap orang dan/atau korporasi
dilarang memasukkan, mengeluarkan,mengadakan, mengedarkan dan/atau
memelihara ikan yang merugikanmasyarakat, pembudidayaaan ikan,
sumberdaya ikan dan/atau lingkungansumberdaya ikan ke dalam
dan/atau keluar wilayah pengelolaan perikanandaerah.(7) Setiap
orang dan/atau korporasi dilarang mengolah hasil perikanan
danmemproduksi hasil perikanan yang tidak memenuhi persyaratan
kelayakanpengolahan ikan, sistem jaminan mutu dan keamanan hasil
perikanan yangdapat membahayakan kesehatan manusia.12Pasal
21Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) tidak
berlaku untukkepentingan penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya
yang diatur dengan peraturanBupati.BAB VIIPEMBINAAN MUTU HASIL
PERIKANANPasal 22(1) Setiap hasil perikanan yang diperdagangkan
keluar wilayah wajib memenuhiketentuan pemeriksaan mutu dan
kualitas pengolahan sesuai denganstandard mutu serta dilengkapi
Surat Keterangan Asal (SKA) ikan yangditerbitkan oleh dinas yang
membidangi kelautan dan perikanan daerah.(2) Pemeriksaan mutu dan
kualitas pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan
melalui pengujian oleh Dinas Perikanan dan Kelautan ProvinsiJawa
Timur.(3) Hasil pengujian mutu dan kualitas pengolahan sebagaimana
dimaksud padaayat (2) dituangkan kedalam dokumen Sertifikat
Mutu.Pasal 23(1) Hasil perikanan yang wajib diperiksa mutu dan
kualitas pengolahannyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
adalah :a. Lobster, udang segar/ beku;b. Ikan segar/ beku ;c. Paha
kodok segar/ beku;d. Kerupuk ikan/ udang;e. Ikan kaleng;f.
Ubur-ubur;g. Kepiting, kerang hidup/ segar/ beku;h. Rumput laut/
troca/ lola;i. Ikan asin/ kering;j. Tepung ikan.k. Pemindangan;l.
Pemanggangan.(2) Pemeriksaan terhadap hasil perikanan selain yang
tercantum pada ayat (1) danbiaya pengujian mutu akan diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati.BAB VIIIPELABUHAN PERIKANANPasal
24(1) Pelabuhan perikanan yang di miliki oleh Pemerintah Daerah
dikelola oleh UnitPelaksana Teknis Daerah (UPTD).(2) Pelabuhan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanPangkalan
Pendaratan Ikan ( PPI ) yang berada di pantai Popoh.13Pasal 25(1)
Pengelolaan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh Pemerintah
Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan.(2) Kepala Pelabuhan
perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatberasal dari PNS
.(3) Kepala Pelabuhan Perikanan bertindak sebagai koordinator
tunggal dalampeyelenggaraan pelabuhan perikanan.(4) Kepala
Pelabuhan Perikanan bertanggungjawab atas pemeliharaan fasilitas
yangberada di pelabuhan perikanan.(5) Dalam menata dan menertibkan
pengelolaan pelabuhan perikanan, KepalaPelabuhan Perikanan dapat
melakukan pengaturan yang berkaitan dengankepelabuhan.
BAB IXPEMANFAATAN PELABUHAN PERIKANANPasal 26(1) Pelabuhan
Perikanan yang dimiliki Pemerintah Daerah dapat di manfaatkan.(2)
Pemanfaatan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapatberupa sewa terhadap fasilitas dan/atau pelayanan jasa.(3)
Penyewaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :a.
Sewa Lahan;b. Sewa Bangunan;c. Sewa Peralatan.(4) Pelayanan jasa
sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi :a. Pelayanan
kapal;b. Pelayanan barang dan alat;c. Pelayanan pemenuhan
perbekalan kapal perikanan;d. Pelayanan Cold storage;e. Pelayanan
perbaikan kapal;f. Pelayanan pelelangan ikan;g. Pelayanan pas masuk
dan parkir;h. Jasa lainnya sesuai peraturan perundang undangan yang
berlaku.(5) Pemanfaatan pelabuhan perikanan yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam bentuk KerjaSama Operasi (KSO) sesuai dengan peraturan
perundangan undangan yangberlaku.(6) Hasil