Bahasa Ch6

8/2/2019 Bahasa Ch6

1/54

Abdullahi Ahmed An-Na`im

Bab 6

Diskusi mengenai pengalaman Turki berikut ini terbatas padabeberapa aspek yang dianggap relevan dengan teori mengenaiIslam, negara dan masyarakat yang saya usulkan. Diskusi ini

tidak dimaksudkan untuk mengkaji pengalaman Turki secarakomprehensif. Dalam bab ini, saya justru ingin melakukanklarifikasi dan menggambarkan kontradiksi-kontradiksi yang adadalam pemaksaan sekularisme oleh negara sekuler otoritariantanpa berusaha mempromosikan legitimasi sekularismesemacam itu dalam masyarakat Turki. Seperti yang sudahdikemukakan di awal, sekularisme otoritarian terjadi karenarezim otoriter berusaha mempromosikan sekularisme sebagaiupaya pemisahan agama dan negara, namun tidak mauberupaya memperhatikan keterhubungan antara agama dan

politik. Dengan membahas Turki secara khusus dalam bab ini,saya tidak bermaksud menyebut bahwa pengalaman Turki hanyaberlaku untuk negara tersebut. Saya mendiskusikan Turki dalambab ini justru untuk menggambarkan masalah yang sudah adadan mungkin akan mudah muncul dalam kondisi lainnya.Sekularisme otoritarian telah menjadi fenomena umum dibeberapa negara Timur Tengah dari Partai Ba'ath di Syiria danNasionalisme Arab pada masa Naser di Mesir hingga ModelPerancis yang berlaku di Tunisia pada masa Bourgheba danAlgeria Marxist di bawah FLN.

Menggunakan kasus Turki untuk menggambarkan masalah initidak berarti bahwa tidak ada usaha untuk mempromosikansekularisme dalam budaya popular masyarakat Turki, atauhubungan antara Islam dan politik telah terhenti begitu saja olehsekularisme negara. Malah, pengalaman Turki di bawah DinastiUstmani bisa diihat sebagai ilustrasi sekularisme yang memediasipemisahan Islam dan negara sekaligus menjaga keterhubunganantara Islam dan politik. Sistem dinasti Utsmani merupakansistem negara sekular yang otoriter dan kuat yang mengatur

masyarakat plural yang terdiri dari beragam komunitas agamadan etnik yang memiliki otonomi yang berbeda. Namun padasaat yang sama, otoritas moral dan politis para ulama danpemimpin kelompok minoritas juga berfungsi sebagai pengawaskekuasaan otoriter Sultan-khalifah dan para pejabatnya. Sifatotoriter negara ini memang memperkuat revolusi yang membuatRepublik Turki berdiri, namun atas nama sekularisme dan

8/2/2019 Bahasa Ch6

2/54


nasionalisme Turki pulalah, peran pemimpin agama danpemimpin masyarakat minoritas dibatasi. Negosiasi sekularismeini tetap berlangsung pada masa republik namun dalam kondisiyang jauh berbeda dan mulai menghasilkan desain yang lebihkonstruktif pada tahun 1990 dan 2000.

Identitas keislaman Turki berakar pada budaya, tradisi dan afiliasikeagamaan mayoritas penduduknya. Sedangkan sifat sekulernegaranya terdapat dalam konstitusinya yang berisi kurang lebih10 kata sekuler dan sekularisme. Sebagaimana akan saya

jelaskan nanti, apapun yang dianggap ancaman oleh rezimRepublik Kemal Attaturk akan berhadapan sengit dengan negaratermasuk dengan kekuatan militernya. Namun jelas pula bahwaada ketegangan yang cukup kuat menyangkut masalah peranIslam dalam kehidupan publik. pertanyaan utama bab ini adalah

apakah otoritanisme yang diterapkan oleh rezim Turki ini suksesmembentuk pemerintahan sekuler yang konstitusional, sepertiyang diharapkannya? Dan apa yang harus dikorbankan untukmendapatkan model pemerintahan seperti ini? saya percayabahwa mengakui dan mengatur peran Islam dalam domain publikmerupakan elemen yang penting untuk menghilangkankontradiksi sekularisme otoriter. Dengan kata lain, tujuanpemisahan Islam dan negara yang ingin dicapai akan tidakberarti bilamana negara gagal untuk mengakomodasi peranIslam yang sah dalam kehidupan publik.

1. Peran Agama dalam Kekuasaan Dinasti UtsmaniDinasti Ustmani muncul pertama kali sebagai kerajaan kecil ditenggara Anatolia. Ia mulai meluas cepat setelah merdeka darikekuasaan Dinasti Saljuk pada abad ke-11. pada tahun 1453,Dinasti Utsmani berhasil mengambil alih Konstantinopel darikerajaan Byzantium. Menjadikannya sebagai ibu kota negara danmenamainya dengan Istanbul. Dinasti ini kemudian menaklukkanSyria, Mesir dan Arabia Barat pada tahun 1516-1517. kekuatanmiliter dinasti ini mencapai puncaknya pada abad ke-16. Namun

akhirnya, kekuasaan politik dan militer yang hampir takterkalahkan ini mulai mendapat tantangan pada masa SultanMurad IV (memimpin antara 1623 sampai 1640) denganmunculnya kekuatan Barat. Kekalahan militernya oleh PasukanEropa di Eropa dan Lautan India seakan-akan sebuahkonsekuensi yang harus diterima dinasti ini akibat

8/2/2019 Bahasa Ch6

3/54


penyelewengannya dari tata aturan lama (nizam-iz alem).1

Kaum intelektual dinasti ini mencari penyebab kemundurandinastinya. Mereka beranggapan bahwa degradasi kultural danreligius, penyelewengan tradisi dan korupsi morallah yangmenyebabkannya.2 Para komentator yang hidup pada masa itu

berargumen bahwa solusi untuk kelemahan tentara dan rezimDinasti Ustmani bisa ditemukan jika mereka kembai kepadaaturan lama, adat istiadat dan tradisi Budaya Islam dan Turki.3

Reformasi negara dan pendidikan yang diajukan pada saat itupun beranjak dari perspektif ini.4 Namun pada abad ke-18, seruanuntuk kembali ke masa lalu itu berganti dengan seruan untukmenyongsong tatanan baru (nizam-i cedid). Dinasti Utsmani,untuk pertama kalinya, mulai mencoba budaya dan peradabanbarat dengan hati-hati dengan mengirimkan beberapa duta besarke beberapa ibu kota negeri-negeri Eropa untuk melaporkan

kemajuan yang terjadi di sana.5

Dengan demikian, debat di kalangan muslim mengenai peran dansekup agama yang tepat dalam ruang publik saat ini nampaknyasama dengan yang terjadi dalam sejarah Dinasti Utsmani.Menurut buku Katib Chelebi The Balance of Truth (Mizanu 'l-Hakk fi Ihtiyari 'l-Ehakk), pada tahun 1656, debat yang cukupramai berkisar pada masalah-masalah teologi, moral, mistis danhukum. Pada saat itu, debat seperti itu bisa dilihat sebagairefleksi debat antara interpretasi liberal terhadap Syariah dengan

1 Sebagai contoh, Koi Bey (d. 1640), orang kepercayaan Sultan Murad I, mendiskusikan

penyebab dan solusi kemunduran dinasti Utmani dalam sebuah buklet. Edisi terbaru

dengan teks Utsmani dan Latin, lihat Koi Bey, Koi Bey Risalesi: Eski ve Yeni Harflerle

(ed. Y lmaz Kurt) Ankara: Ecdad Yay nlar , 1994 2 Menghubungkan kemunduran kekuasaan dengan kemunduran dalam agama merupakan

tema yang familiar dalam sejarah Islam, seperti yang terlihat dalam karya Nizam al-Mulk

(c.101892). Albert Hourani, AHistory of the Arab Peoples, Cambridge, Mass.: Belknap

Press of Harvard University Press, 1991. p. 209.

3 Mehmet p irli, Ottoman State Organization, in History of Ottoman State, Society andCivilization (ed. Ekmeleddin hsano lu), stanbul: IRCICA 2001, vol. 1, p. 220. 4 Seperti risalah-risalah yang ditulis oleh Koi Bey diatas, dan Hasan Kafi (lihat Usull-

Hikem fi Nizamil-Alem, (siap untuk dipublikasikan oleh by M. p irli) stanbul

niversitesi Edebiyat Fakltesi Tarih Ensits Dergisi (TED), 9 ( stanbul, 1989).5 Lihat misalnya, Faik Re it Unat, Osmanl Sefirleri ve Sefaretnameleri [Ottoman

Ambassadors and Ambassador-Reports](Ankara 1968).

8/2/2019 Bahasa Ch6

4/54


interpretasi yang ketat. Beberapa ulama, dipimpin olehSheikhulislam Ebussud Efendi beranggapan bahwa menyanyi,menari, tembakau, kopi, berjabat tangan, membungkukkanbadan sebagai tanda penghormatan, cash-foundation, menerimauang untuk kepentingan pengajaran dan pelayanan agama

diperbolehkan menurut syariah dengan beberapa persyaratan.Sedangkan ulama lain yang dikomandoi oleh Birgili MehmetEfendi dan Qadizade, menganggap bahwa kegiatan-kegiatan tadimerupakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam Islam.Perbedaan-perbedaan seperti ini kadang-kadang menimbulkankonflik di kalangan masyarakat hingga harus dikontrol olehkekuatan pengamanan sultan.6

Secara tradisional, masyarakat dinasti Utsmani terbagi menjadikelompok elit penguasa (Askeriyye) dan rakyat (Raiyye).7 Elit

penguasa yang bebas dari kewajiban pajak karena merekamelayani negara terdiri dari 4 kelompok: (1) kalangan istana(rumah tangga sultan), (2) elit militer (seyfiyye), (3) kalanganterpelajar yang dipekerjakan pemerintah ('ilmiyyeyangsebagiannya adalah para ulama), dan (4) birokrat (kalemiyye).Dalam kelompok rakyat terdapat berbagai kelompok lagidiantaranya tarikat, para ulama yang tidak terlibat dalampemerintahan termasuk mereka yang mengelola sejumlah badanwakaf, para seniman, dan juga non-muslim (millets). Kelompok-kelompok sosial yang berada di luar negara itu memiliki tingkat

otonomi yang berbeda. Penting pula untuk dicatat, kelompok-kelompok itu juga saling berinteraksi dan kadang-kadang terlibatdalam konflik. Dalam sejarah dinasti Utsmani, negara terusberusaha menyatukan kelompok-kelompok tersebut di bawahstruktur otoritasnya dan menjaga hubungan mereka melalui carayang disebut sekarang ini "checks and balances".

Sementara itu, para ulama menganggap dirinya sebagaikelompok ilmuwan yang memiliki otoritas moral atas rakyat(kalangan awam) dan juga penguasa. Para ulama, termasuk

mereka yang dipekerjakan oleh negara- tidak hanya terusberusaha menjaga otonomi mereka dari negara, tetapi juga

6 Katib Chelebi, The Balance of Truth, (diterjemahkan dengan pengantar dan catatan oleh

C. L. Lewis) London: George Allen and Unwin Ltd., 1957.7 Bahaeddin Yediy ld z, Ottoman Society in History of the Ottoman State, Society and

Civilization, (ed. E. hsano lu) 2001, vol. 1, pp. 491-558.

8/2/2019 Bahasa Ch6

5/54


menegakkan otoritas mereka atas negara, karena merekamemandang dirinya sebagai pihak yang merepresentasikankalam tuhan dan hukum Islam. Tetapi, klaim kewenangan ulamaini terus mendapatkan perlawanan dari penguasa yang jugaberusaha menegakkan kekuasaan dan superioritas mereka atas

ulama. pertentangan kekuasaan dan kewenangan ini terlihat dariseimbangnya pengaruh sultan dan syeikhulislam (pemimpin paraulama dan biasanya dianggap setara dengan jabatan tertinggipegawai negeri, Grand Vizier). Sheikhuislam ditunjuk oleh pihakkerajaan sedangkan pelantikan penguasa dinasti juga tergantungpada fatwa dari Sheikhulislam. Ketegangan antara dua pemilikotoritas ini terlihat dari kekuasaan sultan untuk mengangkat danmemecat Sheikhulislam, namun Sheikhulislam juga kadang-kadang bisa mengeluarkan fatwa untuk menurunkan Sultan.8

Perlu ditekankan disini bahwa Islam bukanlah satu-satunyaagama di Dinasti Utsmani, bahkan ummat Islam hanyamerupakan minoritas kecil di beberapa daerah. Pada tahun 1884misalnya, penduduk dinasti Utsmani terdiri dari 58,13% muslim,41,39% Kristen (38,84% diantaranya adalah Kristen Ortodoks),dan 0,48%nya adalah Yahudi. Namun prosentasi ini berubahkarena berkurangnya wilayah kekuasaan dan gelombang migrasi,hingga akhirnya populasi muslim di wilayah dinasti ini menjadi74% pada tahun 1897.9 Meskipun mendiskusikan presentasidemografis dinasti ini tidak mungkin kita lakukan disini, namun

data ini penting untuk menjelaskan cara Dinasti Utsmanimenghadapi keragaman agama penduduknya melalui sistemotonomi komunal yang dikenal dengan "millets".10

Status dan hak seseorang ditentukan oleh milletnya. Status danhak tertinggi diberikan kepada Muslim sunni, sedangkan muslimnon-sunni mendapatkan status yang agak lebih rendah. Secaraformal, status dan hak warga negara Kristen dan Yahudi sebagai

8 smail H. Uzunar l , Osmanl Devletinin lmiye Te kilt [Lembaga Ulama dalam

Negara Ottoman], Ankara 1984, p. 192; and Davut Dursun, Osmanl Devletinde Siyaset ve Din [Agama dan Politik Negara Ottoman], stanbul 1989, p. 329.9 Bahaeddin Yediy ld z, Ottoman Society in History of Ottoman State, Society and

Civilization (ed. E. hsano lu), stanbul: IRCICA 2001, pp. 518-520. 10 lber Ortayli, Osmanl Imparatorlugunda Millet [Millet pada masa Dinasti Utsmani],

in Tanzimattan Cumhuriyete Trkiye Ansiklopedisi [The Encyclopedia of Turkey from

Tanzimat to the Republic] (Istanbul: Iletisim, 1986), p. 997.

8/2/2019 Bahasa Ch6

6/54


ahlul kitab seharusnya diatur berdasarkan sistem dzimmi. Merekadiperbolehkan untuk tetap menganut dan melaksanakan ajaranagamanya dengan sejumlah batasan tertentu. Tetapi merekatidak bisa bergabung dalam ketentaraan, menunggang kuda ataumembawa senjata, menduduki jabatan tinggi atau aktif dalam

politik. Anggota komunitas dzimmi harus berpakaian dengan caraberbeda, membayar jizyah, dan hidup dalam lingkungan terpisah,terutama di dalam kota. Namun dalam praktinya, aturan-aturanini tidak dilaksanakan secara ketat. Banyak orang Kristen dan

Yahudi menduduki jabatan tinggi dan posisi yang cukup sensitifseperti duta besar dan gubernur, serta terbebas dari kewajiban

jizyah dan memakai pakaian tertentu.11

Secara formal, komunitas Kristen dan Yahudi harus tunduk padabeberapa batasan lain seperti larangan untuk menyelenggarakan

ritual keagamaan secara publik dan membangun rumah diwilayah muslim. Pembatasan ini dilakukan untuk menandakanlebih rendahnya status komunitas dan anggota dzimma. Namun,beberapa aturan administratif yang diberlakukan DinastiUtsmani, seperti relokasi beberapa komunitas Kristen dan Yahudidari beberapa provinsi ke Istanbul, dan pembatasan tempattinggal mereka di wilayah-wilayah tertentu, lebih dimotivasi olehkepentingan ekonomi negara dan akibat kondisi sosial tertentu.Relokasi paksa diberlakukan sebagai hukuman individual ataukomunal.12 Begitupun keharusan memakai jenis pakaian tertentu

dan membawa tanda identitas khusus. Aturan ini merupakankebijakan umum Dinasti Utsmani yang diberlakukan untukmengklasifikasikan warga negara berdasarkan kelas sosial,profesi, dan identitas etnis keagamaan, yang tidak hanyaberlaku bagi penduduk yang berstatus dzimmi saja.13

11 Bilal Ery lmaz, Osmanl Devletinde Gayri Mslim Tebaan n Ynetimi [Pemerintah

Warga Negara Non-Muslim di Negara Ottoman] ( stanbul: Risale Yay., 1990); Ufuk

Glsoy, Osmanl Gayrimslimlerinin Askerlik Serveni [Peran Militer Non Muslim]

( stanbul: Simurg Yay., 1999); and Mesrob K. Krikorian, Armenians in the Service of the

Ottoman Empire 1860-1908, (London: Routledge and Kegan Paul, 1978).12 M. Macit Kenano lu, Osmanl Millet Sistemi: Mit ve Gerek [Sistem Millet Dinasti

Utsmani: Mitos atau Realitas] (Istanbul: Klasik, 2004), pp. 283, 325; Coskun Ucok, Law

in the Ottoman State Before Tanzimat, in Tanzimattan Cumhuriyete Trkiye

Ansiklopedisi [The Encyclopedia of Turkey from Tanzimat to Republic] (Istanbul:

Iletisim, 1986) pp. 574-79.13 erif Mardin, Turkiyede Toplum ve Siyaset [Masyarakat dan Politik di Turki]

8/2/2019 Bahasa Ch6

7/54


Hubungan internal dan eksternal komunitas dzimmi diatur olehpemimpinnya, namun harus tetap tunduk pada aturan dinastiUtsmani. Komunitas-komunitas terpisahkan oleh perbedaanagama dan sekte. Orang Armenia penganut Gregorian, Orang

kristen Protestan dan Katolik dianggap sebagai komunitas agamayang berbeda dan tinggal di lingkungan yang terpisah dengangereja dan sekolahnya masing-masing, serta berdasarkan padayurisdiksi hukum agama masing-masing.14 Gereja Ortodoks

Yunani mendapatkan otonomi dan prestise tertinggi dalamstruktur millet. Mereka memiliki keuskupan pusat di Istanbul yangmenjadi pusat keagamaan, hukum dan keuangan bagi seluruhkomunitas Yunani di seluruh wilayah dinasti. Lembaga keuskupanyang terdiri dari uskup agung dan pendeta-pendeta utamamemiliki kontrol atas urusan-urusan agama dan umum termasuk

melakukan sensor terhadap buku-buku berbahasa Yunani.Keuskupan Kristen Armenia juga mendapatkan otonomi yangcukup signifikan, meski tak sama dengan Keuskupan Yunani,dalam urusan-urusan keagamaan, administratif dan hukumkomunitasnya.

Umat Yahudi merupakan bagian yang penting dalam sistemmillet dinasti Utsmani, apalagi setelah populasi merekabertambah banyak karena gelombang imigrasi dari Hungaria(1376), Perancis (1394), serta Spanyol dan Italia pada abad ke

15.15 Mereka tidak punya struktur keuskupan seperti umatKristiani, dan posisi Rabi Agung di Istanbul pun tidak pernah terisihingga tahun 1835. Walaupun semua komunitas Yahudi dianggapsebagai satu millet, namun umat Yahudi sendiri mengorganisasidiri dalam komunitas (kahals) berbeda; tergantung pada asal danafiliasi kultural mereka. masing-masing kahals ini memilikihubungan tersendiri dengan dinasti Utsmani dan bertanggung

jawab untuk menumpulkan pajak, menyerahkan bagian tertentukepada kas negara, menggunakan uang untuk kegiatankomunitas, mengatur pelayanan makanan (kosher), dan

menghukum pembangkang. Setiap komunitas Yahudi memiliki

(Istanbul: Iletisim, 1995), pp. 100-01.14 Ortayl , Osmanl mparatorlu unda Millet [Millet pada masa Dinasti Utsmani], p.

997.15 Ortayl , Osmanl mparatorlu unda Millet [Millet pada masa Dinasti Utsmani], p.

1001.

8/2/2019 Bahasa Ch6

8/54


sinagog, rabbi, guru, sekolah, rumah sakit dan pemakamanmasing-masing. Banyak di antara lembaga-lembaga sosial inimemiliki dewan juri yang disebut Bet Din yaitu seorang rabi yangdipilih oleh komunitasnya.16

Sistem Hukum Dinasti UtsmaniSistem hukum dinasti Utsmani merupakan sistem yang takterpusat, majemuk, dan dinamis untuk menghadapi perbedaanagama, etnism dan kultural warga negaranya. Berdasarkantradisi hukum yang berlaku pada dinasti Islam sebelumnya,dinasti Utsmani mengembangkan sistem hukum (kanun-uOsmani) yang berisi tiga bagian: (1) Syari'ah; (2) Undang-Undang(termasuk Hukum Adat-orf); dan (3) aturan hukum minoritasyang belaku bagi non-Muslim. prinsip-prinsip syari'ah yang dianut

oleh dinasti utsmani adalah prinsip mazhab Hanafi. Meskipunpenghulu lokal (qadi) boleh mengkuti mazhab lain, pengadopsianmazhab Hanafi secara resmi oleh negara berarti bahwa mazhabini berpengaruh besar di sana, bahkan di daerah-daerah yangsudah mengikuti mzhab lain secara tradisional. Dalam jurisiksimazhab Hanafi, ada semacam kebolehan bagi hakim unutukmengadopsi pandangan mazhab lain atau untuk memberikankasus kepada hakim di luar mazhab yang dianutnya.17

Pengadilan adalah institusi resmi yang beroperasi dibawah

otoritas pemerintahan pusat di Istanbul. Pemerintah pusatlahyang menunjuk dan membayar semua hakim dan memastikanpelaksanaan putusan mereka. Hubungan antara pemerintahpusat dan hakim inilah yang membolehkan pejabat negara untukmemutuskan wilayah geografis dan kekuasaan para hakim yangmereka autorisasi untuk melaksanakan prinsip-prinsip syari'ah.Karena itulah, putusan hakim diterima secara resmi dandidukung oleh kekuasaan kursif negara. pengadilan juga bisamenetapkan aturan yang dibuat oleh seorang perantaraberdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa, jika

16 Stanford J. Shaw, Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic (New York:

New York University Press, 1991), pp. 48-61.17 M. Akif Ayd n, The Ottoman Legal System in History of Ottoman State, Society and

Civilization, ed. Ekmeleddin hsano lu ( stanbul: IRCICA, 2001), vol. 2, pp. 459-464;

Colin Imber, The Ottoman Empire 1300-1650 : The Structure of Power (New York:

Palgrave Macmillan, 2002), pp. 218-220.

8/2/2019 Bahasa Ch6

9/54


aturan itu tercatat secara resmi dalam catatan pengadilan dandilaksanakan oleh pejabat negara. Aturan yang dibuat olehseorang hakim untuk menerapkan prinsip-prinsip syariahbiasanya bersifat final dan mengikat. Namun pihak yang tidakbisa menerima aturan yang dibuat hakim bisa mengajukan

tuntutan banding kepada Sultan (divan) sebagai pengadilantertinggi.

Sistem hukum kedua adalah Kanun yang merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Sultan dalan posisinya sebagaikhalifah. Kanun biasanya diambil dari adat istiadat, hingga ia bisaberbeda dari satu daerah ke daerah lainnya. Otoritas sultanuntuk membuat undang-undang nampaknya diatur oleh Syari'ahitu sendiri sebagai cara untuk mengatur urusan-urusan yangtidak tercakup oleh prinsip-prinsipnya seperti struktur institusi

negara, pemberlakuan pajak (selain yang ditentukan olehSyari'ah), dan hukuman-hukuman tertentu. Undang-undangKanun biasanya berlaku dalam jangka waktu yang terbatas.Biasanya ia habis masa berlakunya ketika Sultan yangmengundangkannya meninggal atau turun tahta, kecuali bilaseandainya Kanun itu ditetapkan lagi oleh penguasa berikutnya.18

Naskah Kanun berkembang cukup lambat, karena Sultanberusaha mempertahankan peninggalan masa pemerintahansebelumnya. Kanun mulai disistematisasi pertama kalinya padamasa pemerintahan Sultan Mehmed II dan kemudian oleh Sultan

Suleyman II yang dikenal sebagai "Kanuni" karena usahanyauntuk melakukan penyusunan hukum ini.19

18 Dilaporkan bahwa Kanun Pertama yang dibuat oleh Osman Ghazi, Pendiri Dinasti

Utmani, ditujukan untuk memaksakan pajak pasar yang disebut baj dalam Bursa yang

kemudian dilanjutkan oleh keturunannya. M. Akif Ayd n, The Ottoman Legal System,

p. 440.19 Robert Anhegger, Halil nalc k (eds.), Kanunname-i Sultani ber muceb-i rf-i Osmani :

II. Mehmed ve II. Bayezid devirlerine ait yasakname ve kanunnameler (Ankara: Trk

Tarih Kurumu, 1956); Ya ar Ycel, Selami Pulaha (eds.) I.Selim Kanunnamesi: 1512-1520 ve XVI.yzy l n ikinci yar s (Ankara : Trk Tarih Kurumu, 1988); Aziz Efendi,

Kanunname-i Sultani li-Aziz Efendi, trans. Rhoads Murphey, ed. inasi Tekin (Harvard:

Harvard University, 1985); Ahmet Akgndz, Osmanl kanunnameleri ve hukuki

tahlilleri ( stanbul: Fey Vakf , 1990); Mezzinzade Manisal Ayn Ali Efendi, Osmanl

devleti arazi kanunlar : kanunname-i Al-i Osman, ed. Hadiye Tuncer (Ankara: Tar m

Bakanl , 1962). [Select the best 2-3 sources of these sources and translate their

8/2/2019 Bahasa Ch6

10/54


Bagian ketiga dari sistem hukum dinasti Utsmani adalah hukumdan administrasi peradilan komunitas non-Muslim (millet).Dengan demikian, anggota komunitas tersebut dilahirkan,menikah, bercerai, dan disemayamkan berdasarkan hukum adat

atau agama mereka masing-masing. Hukum adat dan agamamereka juga berlaku dalam urusan-urusan yang lebih luas sepertidalam hubungan ekonomi dan sosial. Komunitas gereja bisamengadili dan menjatuhkan hukuman penjara pada pelanggarhukum dan menyerahkan proses eksekusi hukuman merekakepada otoritas dinasti Utsmani. Namun Syari'ah dan Kanundinasti Utsmani lebih mengutamakan hukum kriminal dan hukumlainnya daripada masalah-masalah yang berkaitan denganyurisdikasi komunitas dzimmah. Selain menyerahkan kasus kepengadilan yang mengurusi masalah-masalah sengketa antara

Muslim, anggota komunitas dzimmah kadang-kadang lebih sukamenyerahkan kasus ke pengadilan yang bisa memberikanputusan yang mereka inginkan daripada kepada pemilik otoritasdi lingkungannya. Misalnya, perempuan Kristen dan Yahudi lebihmudah untuk mendapatkan putusan cerai di pengadilan Syari'ahdan kemudian menyerahkan pelaksanaan putusannya kepadapemilik otoritas di komunitasnya daripada di pengadilankomunitasnya sendiri.20

Meskipun otonomi hukum masyarakat non-Muslim di bawah

dinasti Utsmani lebih kuat dan besar daripada di bawahpemerintahan negeri lain pada saat itu, terdapat juga beberapapembatasan yang cukup penting. Pada level komunitasmisalnya, kekuasaan Sultan untuk menunjuk atau memecatpemimpin sebuah komunitas millet mengharuskan terpilihnyaorang yang setia kepada penguasa Utsmani (atau paling tidaktidak mangkir) untuk menempati posisi itu. Adanyakemungkinan bagi individu non-Muslim untuk bisamengakses pengadilan Islam, meskipun mungkin tidakdilakukan, menjadi semacam pembatasan terhadap

kekuasaan pengadilan the minority ecclesiastical yahudi.

titles into English]

20 Kemal iek, Cemaat Mahkemesinden Kad Mahkemesine Z mmilerin Yarg

Tercihi [Pilihan Pengadilan Komunitas Dzimmi: Antara Pengadilan Komunitas dengan

Pengadilan Qadi], in Pax Ottomania: Studies in Memoriam of Prof. Nejat Gyn eds.

Kemal iek, Sota& Yeni Trkiye Yay (Ankara: Haarlem 2001), pp. 31-48.

8/2/2019 Bahasa Ch6

11/54


Kemungkinan untuk melaksanakan pilihan itu bisa memberikankemungkinan kepada individu dalam komunitas masyarakat non-Muslim untuk mendapatkan kompensasi jika mereka merasadirugikan oleh pemimpin komunitas agamanya. Namun pentinguntuk dicatat bahwa hal itu bisa terjadi jika ada keinginan dari

penguasa Islam dan pejabatnya.

Pengadopsian Kanun dan Syari'ah yang sistematis oleh DinastiUtsmani merefleksikan otoritas yang sudah lama dimiliki negarasebagai pembuat undang-undang. Tradisi negara sebagaipembuat undang-undang bisa ditelusuri hingga budaya Turki PraIslam yang disebut-sebut oleh sejarawan sebagai pondasi bagisekularisme Turki modern. Penting dicatat, praktik inimemperlihatkan bahwa Syari'ah tidak memperhatikan wilayahtertentu yang penting bagi administrasi negara. Wilayah itu tetap

terbuka bagi adanya pertimbangan-pertimbangan publik sesuaidengan perubahan sosial yang terjadi. Pertimbangan-pertimbangan kebijakan itu akan ditentukan oleh pejabat negaratanpa harus terikat pada metodologi ushul fiqih. Lagipula, apakahproses penentuan yang dilakukan oleh pejabat negara itumenggunakan syariah atau tidak menjadi tidak penting karenaseluruh proses penentuan itu bersifat politis dan sekular, tidakreligius.

Para sejarawan berbeda pendapat apakah Syari'ah dan Kanun

merupakan dua jenis hukum yang berbeda dan terpisah dimanayang satu bersifat religius dan yang lain sekuler. Mereka yangberanggapan bahwa Kanun merupakan hukum yang terpisah dansekuler melihatnya sebagai penemuan Turki yang menjelaskanperalihan negeri ini pada sekularisme pada abad ke-20.21

kelompok lain malah berargumen bahwa Kanun merupakanbagian dari tradisi hukum Islam dan telah diotorisasi dandirencanakan oleh para Fuqaha sejak dari awal. Mereka jugamenekankan bahwa Dinasti Utsmani pun melihat tidak adanyapertentangan antara Syariah dan Kanun. Walaupun diundangkan

oleh Sultan, teks Kanun sendiri disusun oleh sekretaris pribadiSultan (nishanci) yang mungkin berasal dari kalangan ulama danmahir dalam masalah Syari'at dengan melakukan konsultasikepada Sultan dan otoritas lainnya, terutama Sheikhulislam.22

21 Halil nalc k, Osmanl da Devlet, Hukuk, Adlet [Negara, Hukum dan Keadilan masa

Dinasti Utsmani] ( stanbul: Eren, 2000), pp. 27-48.22 M. Akif Ayd n, The Ottoman Legal System, p. 441.

8/2/2019 Bahasa Ch6

12/54


Teks Kanun juga diterima oleh para Ulama yang melihatnyasebagai dasar yang penting bagi otoritas politik dan merupakanpersyaratan awal bagi penerapan syari'ah.23

Dengan memperhatikan perubahan signifikan yang terjadi pada

sifat negara post kolonial yang bersifat teritorial, saya akanmenarik kesimpulan yang berbeda dari debat mengenaihubungan antara Syari'ah dan Kanun ini dalam konteks modern.Menurut saya, semua hukum dan undang-undang yangdiberlakukan melalui institusi negara bersifat sekuler, bahkan jikahukum atau undang-undang itu berdasarkan prinsip-prinsipsyariah. Karena memberlakukan semua interpretasi syari'ah yangberbeda dari berbagai mazhab tidak mungkin dilakukan,pemberlakukan syariah oleh negara mau tidak mau harusmemilih satu di antara interpretasi itu. Lagipula, prinsip syariah

apapun yang diberlakukan, pemberlakuannya terjadi karenakehendak politik negara dan bukan karena sifatnya sebagaiprinsip syari'ah. Fakta bahwa dinasti Utsmani menunjuk hakimyang harus menerapkan mazhab hanafi ( meski dengan tetapmembolehkan pengadopsian mazhab lain), membayar gaji parahakim, menentukan wilayah yurisdiksi mereka dan melaksanakanputusan mereka membuktikan bahwa prinsip-prinsip syariahyang relevan diberlakukan karena adanya kehendak politiknegara. Prinsip ini tetap berlaku baik jika Kanun terlepas atautidak dari Syari'ah.

III. Penurunan dan TransformasiSistem hukum klasik dinasti Utsmani yang saya ungkapkan diatas mulai mendapatkan tantangan serius ketika pondasiekonomi dan budaya dinasti itu mulai bergeser. Sebagai contoh,pada akhir abad ke-16 dan 17, sistem ekonomi dan pajak uangmulai menggantikan sistem pajak barang yang berlakusebelumnya.24 Perubahan signifikan lain yang terjadi dalambidang ekonomi adalah meningkatnya jumlah petani yangmeninggalkan kehidupan taninya dan beralih ke daerah-daerah

23 nalc k, Osmanl da Devlet, Hukuk, Adlet [Negara, Hukum dan Keadilan masa Dinasti

Utsmani], p. 44.24 Mustafa Akdag, Celali Isyanlari (Ankara, 1963) [terjemahan]; William J. Griswold,

Political Unrest and Rebellion in Anatolia 100-1020/1591-1611 (Berlin, 1983); Suraiya

Farooqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert, and Sevket Pamuk, An Economic and

Social History of the Ottoman Empire, vol II, (Cambridge, 1994), pp. 413-471.

8/2/2019 Bahasa Ch6

13/54


urban.25 Akibatnya, struktur dan institusi dinasti Utsmani jugamulai berkembang dan mengalami reformasi yang signifikanselama abad ke-17 dan 18. Kantor perdana menteri misalnyadipindahkan dari lingkungan Istana kesultanan dan mulaimenangani masalah harian negara tanpa adanya kontrol

langsung dari sultan. Perubahan ini menandai berakhirnyaabsolutisme dinasti tradisional dan terbentuknya administrasinegara yang lebih independen dan birokrasi institusi negara yangbaru.26

Pada periode ini, perubahan yang cukup signifikan juga terjadipada konfigurasi dan institusi sosial ulama. Meningkatnya jumlahpenduduk perkotaan berakibat pada meningkatnya jumlah ulamayang berasal dari kelas pedagang. Banyak keluarga yangmengirimkan anaknya ke sekolah-sekolah Islam (madrasa), tidak

hanya untuk belajar, tapi juga untuk mendapatkan sertifikat yangbisa digunakan untuk bekerja sebagai ulama yang dibayar olehnegara (ilmiyye). Pada pertengahan abad ke-17, kelompok elityang terus berkembang ini mulai menampilkan karakteraristokratnya seperti mewarisi posisi tertentu atau mewarisimonopoli atas wakaf.27 Namun, peran dan pentingnya posisiulama dalam pemerintahan lambat laun mulai menurun seiringmeningkatnya modernisasi dinasti Utsmani. Posisi dan peranideologis, politis dan administratif ulama mulai diambil alih olehbirokrat sekuler.28

Sistem milletpun mulai punah pada abad ke-19 melalui tekanankekuasaan Barat yang menguasai teknologi, militer dan ekonomidinasti Utsmani yang mulai melemah. Sejumlah perjanjian

25 Suraiya Farooqhi, Politics and Socio-economic Change in the Ottoman Empire of the

Later Sixteenth Century in Suleyman the Magnificent and His Age: The Ottoman

Empire in the Early Modern World, ed. Metin Kunt and Christine Woodhead (London,

1995) pp. 91-113; Suraiya Farooqhi, Bruce McGowan, Donald Quataert, and Sevket

Pamuk, An Economic and Social History of the Ottoman Empire, vol II, (Cambridge,

1994), pp. 435-38.26 Carter Vaughn Findley, Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire: The Sublime

Porte, 1789-1922 (Princeton: Princeton University Press, 1980), pp. 49-58.27 Rifat Abou El-Haj, The Ottoman Nashiatname as a Discourse over Morality, in

Melanges, Professeur Robert Mantran, ed. Abdeljelil Temimi (Tunis:Zaghouan, 1988)

pp. 17-30.28 Carter V. Findley,Bureaucratic Reform in the Ottoman Empire, pp. 61-66.

8/2/2019 Bahasa Ch6

14/54


bernama "Kapitulasi" yang memberikan keistimewaan ekonomidan diplomatik tertentu kepada negara-negara Eropa dalammelakukan aktivitas dagang mereka dalam wilayah kerajaan jugamemberikan hak yang lebih besar kepada negara-negaratersebut untuk mengontrol dan mempengaruhi komunitas dzimmi

dengan dalih memberikan perlindungan. Di bawah kapitulasi ini,beberapa komunitas dzimmi memiliki hak-hak istimewa tertentuhingga menyebabkan beberapa orang memutuskan untuk pindahke agama tertentu. Penganut kristen Ortodoks dan KristenArmenia misalnya berpindah ke agama Katolik agarmendapatkan hak istimewa yang didapatkan oleh penganutKatolik dari perjanjian Kapitulasi yang dibuat dinasti Utsmanidengan Perancis. Kecendrungan ini menyebabkan terjadinyakompetisi yang tidak sehat di kalangan kelompok non-Muslimhingga akhirnya dinasti Utsmani melarang non-Muslim untuk

beralih kepercayaan. Namun, kalangan non-dzimmi menjadisemakin kuat secara ekonomis karena mereka beraliansi danmelakukan bisnis dengan negara-negara Barat. Kekuatan inimulai menampakkan diri dalam bentuk gerakan nasionalis yangkemudian menyebar tidak hanya di kalangan dzimmi, tetapi jugakelompok etnis Muslim seperti Arab dan Albania.

Seiring dengan menurunnya kekuatan ekonomi dan militerdinasti Utsmani karena perubahan sosio-ekonomi, politik dandemografis, konsensus untuk melaksanakan reformasi pun

muncul. Setiap masalah dalam sistem militer, pemerintahan,hukum dan ekonomi dinasti Utsmani dipandang sebagai faktoryang menyebabkan terjadinya kekalahan militer yang dideritadinasti ini, hingga akhirnya semakin menyulut gerakan reformasi.Walaupun, atau mungkin karena, kekuasaan Eropa dianggapsebagai ancaman bagi Islam dan kerajaan, dinasti Utsmani yakinbahwa mereka harus mengadopsi kemajuan ilmu pengetahuandan teknologi yang menjadi sumber kekuataan negeri-negeriBarat agar dapat mengalahkan ancaman itu. Kurangnyastandardisasi hukum di seluruh wilayah dinasti yang dipandang

sebagai sebuah sebuah fleksibitas yang memberikankenyamanan, kini mulai dilihat sebagai gangguan bagiperkembangan ekonomi dan perdagangan. Sedangkan Kapitulasimulai dilihat sebagai penyebab mudahnya kekuasaan Eropauntuk menodai kedaulatan dinasti Utsmani. Debat internal punbermunculan. Ada kelompok yang mendukung pengadopsiangaya sistem hukum barat sebagai sebuah keniscayaan jika

8/2/2019 Bahasa Ch6

15/54


dinasti Utsmani ingin tetap bertahan. Ada pula yang memandangpengadopsian sebagai sebuah pengkhianatan terhadap tradisiIslam dan Turki. Mereka yang setuju dengan pentingnyareformasi hukum berargumen bahwa reformasi bisa dilakukanmelalui proses evolutif berdasarkan hukum syari'ah dan budaya

Utsmani.

Sebagai respon terhadap tekanan eksternal dan internal, DinastiUtsmani menjalani proses reformasi hukum besar-besaran sejakpertengahan abad ke-19 hingga proses pembentukan republikpada tahun 1920an. Langkah pertama proses ini yang kemudiandikenal sebagai proses pengorganisasian ulang (tanzimat) adalahdiumumkannya maklumat tahun 1839 yang disebut Hatti-I sharifof Gulhane yang memberikan status hukum yang sama bagiwarga muslim dan non-muslim di hadapan Sultan. Walaupun

maklumat ini tetap mencantumkan pernyataan bahwa Syari'ahadalah hukum kerajaan.29 Permintaan Eropa untuk melaksanakanreformasi secara lebih spesifik membuat dinasti Utsmanimelakukan perubahan dengan mengeluarkan maklumat tahun1856 yang menghapuskan kewajiban membayar jizyah bagi ahldzimmah, melarang perlakuan atau penyebutan buruk terhadapmereka, memberikan kesempatan bekerja di Militer danmengakui kesetaraan mereka. Menariknya, maklumat ini samasekali tidak merujuk pada prinsip-prinsip Islam. Perubahan ini,bukannya menyatukan warga negara, tetapi malah semakin

membatasi otoritas elit agama komunitas non-Muslim danmeningkatkan perpecahan di antara sejumlah kelompok etnisdan agama.30

Langkah reformasi lain adalah diundangkannya Mejelle, kodifikasisyariah pertama, yang mengkombinasikan prinsip-prinsip hukumIslam dengan sistem pengaturan ala Barat. Butir-butir dalamkodifikasi itu yang dipersiapkan oleh sebuah komisi yangberanggotakan para sarjana, hakim dan pemimpin politik ituditetapkan menjadi undang-undang antara 1869 dan 1876. Butir-

butir dalam kodifikasi itu dimulai dengan kodifikasi prinsip-prinsipumum syari'ah (kulliyat) dan diikuti dengan prinsip-prinsip hukum

29 Cevdet Kucuk, Ottoman Millet System and Tanzimat, in Encyclopedia of Turkey

from Tanzimat to Republic, vol. 4 (Istanbul: Iletisim, 1986), pp. 1007-24.30 Cevdet Kucuk, Ottoman Millet System and Tanzimat, in Encyclopedia of Turkey

from Tanzimat to Republic, vol. 4, (Istanbul: Iletisim, 1986), p. 1018.

8/2/2019 Bahasa Ch6

16/54


transaksi (muamalat) yang termasuk aturan penjualan dankontrak. Mejelle lebih memberikan prioritas pada persoalan-persoalan hukum dagang karena masalah ini membutuhkanstandardisasi dan kodifikasi hukum yang lebih jelas seiringdengan tumbuhnya kapitalisme dan meningkatnya hubungan

ekonomi dinasti Utsmani dengan negara-negara Eropa. Selain itu,dinasti Utsmani juga mengadopsi sejumlah statuta yang samapersis dengan hukum Eropa, termasuk hukum dagang tahun1850, hukum pidana tahun 1851 dan hukum prosedural tahin1880. Di samping itu, undang-undang dasar dinasti Utsmani yangsudah ditetapkan pada tahun 1876 memberikan landasan bagipenerapan prinsip-prinsip kesetaraan di depan hukum dantiadanya diskriminasi berdasarkan agama. prinsip-prinsip itukemudian menguat seiring dengan terjadinya perkembanganmengenai undang-undang selama peiode akhir dinasti utsmani

dan kemudian semakin mapan di bawah kekuasaan republiksetelah 1926.

Sistem pendidikan pun direformasi bersamaan denganperubahan yang tersebut di atas. Dalam masyarakat Utsmanitradisional, sekolah-sekolah Islam (madrasa) memiliki monopolivirtual dalam bidang pendidikan. Lulusannya menjadi pejabattinggi negara tidak hanya pada departemen ilmiyye, tetapi jugapada departemen Seyfiyye dan Kalemiyye. Meningkatnya jumlahsekolah umum dan lulusannya mulai menjadi ancaman bagi

dominasi sistem pendidikan lama dan ulama yangmengontrolnya. Kompleksitas dan spesialisasi dalam sistemhukum dinasti Utsmani yang baru juga menuntut pendiriansejumlah institusi pendidikan hukum di luar sistem tradisional.31

Di sisi lain, Dinasti Utsmani juga berusaha untuk mereformasisistem tradisional itu sendiri, dan membuka madrasah modern(Dar'l-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri) pada tahun 1914.

Reformasi hukum merambah pada dibukanya pengadilan-pengadilan khusus seperti pengadilan dagang pada tahun 1864.

Mengikuti model Eropa, pengadilan-pengadilan yang memilikipanel sejumlah hakim pun mulai diperkenalkan dan an Appellate

Court (Pengadilan yudisial pun didirikan pada saat itu.

Kementrian Kehakiman didirikan tahun 1868 sebagai satu-satunya institusi yang memiliki otoritas dalam bidang

31 Ayd n, The Ottoman Legal System, p. 458.

8/2/2019 Bahasa Ch6

17/54


administrasi kehakiman. Meskipun tujuan pendirian kementrianini adalah untuk menstandardisasi dan mensentralisasikanadministrasi hukum di bawah satu institusi, namun dalamrealitasnya berbagai jenis pengadilan malah semakin tumbuh danberkembang. Akibatnya, selain Pengadilan Syari'ah, adapula

pengadilan untuk non-Muslim (cemaat mahkemereli), pengadilankhusus, pengadilan panel (nizamiye mahkemereli) danpengadilan konsular yang dijalankan oleh kekuatan asing dibawah perjanjian Kapitulasi. Memang ada beberapa usaha yangdilakukan untuk menyatukan pengadilan-pengadilan itu misalnyadengan menutup pengadilan konsular yang nampak melemahkankedaulatan dinasti Utsmani, meniadakan pengadilan yangberbeda bagi non-kalangan Muslim dan melimpahkan masalah-masalah perdata personal kepada yurisdikasi pengadilansyaria'h. Namun, usaha-usaha itu menghadapi tantangan yang

cukup besar baik dari luar maupun dari dalam.32

Debat mengenai peran sekularisme mulai muncul pada masaDinasti Utsmani pada saat ditetapkannya Undang-Undang DasarPertama pada tahun 1876. Ideolog Gerakan Turki Muda yangterkemuka, Ziya Gkalp, mencoba mengembangkan modeldinasti Utsmani sekuler yang berdasarkan perspektif penyatuanaspek-aspek terbaik tradisi Islam dan Turki dengan modernitasBarat. Sebagai seorang sosiolog, ia berusaha mengkombinasikansosiologi Barat dengan Fiqih Islam dalam disiplin ilmu baru yang

dia sebut dengan "Science of The Roots of the Law" (itimausul- fikh) dimana ulama dan sosiolog akan bekerjasama untukmemodernisasi hukum Islam.33 Perdana Menteri Said Halim Pashayang juga dikenal sebagai seorang pemikir sosial dan ahli ilmupolitik menentang eklektisime yang ditawarkan Ziya Gkalp danmenyerukan modernisasi fiqih melalui mekanisme internalseperti yang pernah dilakukan Cevdet Pasha. Ismail Hakki,seorang sarjana modernis lainnya, juga menyerukan pentingnyamodernisasi Ushul Fiqih melalui kebangkitan internal.34

32 Ayd n, The Ottoman Legal System, pp. 485-486.33 Ziya Gkalp, The Social Sources of Islamic Jurisprudence, in Turkish Nationalism

and Western Civilization: Slected Essays of Ziya Gkalp, diterjemahkan dan diedit oleh

Niyazi Berkes (New York: Columbia University Press: 1959), pp. 196-199; Uriel Heyd,

Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teachings of Ziya Gkalp (London:

Luzac, 1950), pp. 87-88.34 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University

8/2/2019 Bahasa Ch6

18/54


Perkembangan-perkembangan dalam dekade terakhir dinastiUtsmani ini telah diinterpretasikan dengan cara yang berbeda.Satu perspektif menyatakan bahwa perkembangan inimerupakan konsekuensi dari sistem hukum dan peradilan yang

terpisah-pisah yang gagal memenui kebutuhan masyarakatdinasti Utsmani. Sebagian lain mengkritik pengadopsian seluruhstruktur hukum dan undang-undang Eropa sebagai sesuatu yangtidak menghasilkan apa-apa karena pengadopsian itu gagalmempertimbangkan struktur kultural masyarakat dinastiUtsmani. Selain itu, kelompok ini juga berpendapat bahwapengintegrasian norma-norma hukum Barat pada sistem hukumdinasti Utsmani menghancurkan kesatuan sistem hukum dinastiUtsmani yang lama dan meningkatkan ketergantungan sistem inipada sistem hukum Barat, dan "semakin melebarkan jalan bagi

pengadopsian sistem hukum Barat secara penuh di masa yangakan datang".35 Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwawalaupun usaha reformasi dinasti Utsmani tidak pernahmenghasilkan sistem hukum yang koheren dan sama, namunusaha ini bisa juga dilihat sebagai pendekatan evolutif terhadapreformasi hukum dan usaha untuk merevitalisasi Syari'ah dansistem hukum dinasti Utsmani melalui sintesa antara tradisi danbudaya hukum Islam dan Barat. Gerakan warga Utsmaniterhadap konstitusionalisme dan pluralisme selanjutnyadipengaruhi oleh permintaan dan contoh dari Eropa, namun tetap

berpijak pada prinsip-prinsip Islam. Beberapa sejarawan dansosiolog modern Turki berargumen bahwa usaha-usaha inimuncul dalam sistem hukum modern yang mereka anggapsebagai sistem yang benar-benar Islami. Namun menurutpandangan terakhir ini, proses tadi terganggu denganperubahan revolusiner gerakan turki Muda yangbertujuan mewesternisasi hukum dan budaya Turki. 36

Press, 1964) pp. 349-360, 490-495.35 Ayd n, The Ottoman Legal System, p. 484.

36 Ahmet Hamdi Tanp nar, Trk Edebiyat Tarihi: 19. As r [Sejarah Literatur Turki: Abadke-19] ( stanbul: a layan Kitabevi, 1985); Hilmi Ziya lken, Trkiye'de a da

D nce Tarihi [Sejarah Pemikiran Modern di Turki] ( stanbul : lken Yay nlar , 1979);

Serif Mardin, The Genesis of Young Ottoman Thought: a Study in the Modernization of

Turkish Political Ideas (Princeton: Princeton University, 1962); Religion and Social

Change in Modern Turkey: the Case of Bedizzaman Said Nursi, (Albany: State

University of New York, 1989).

8/2/2019 Bahasa Ch6

19/54


Menurut saya, kedua posisi ini valid namun yang terpentingadalah debat seperti ini terjadi dalam jalu analisis dan penilaianyang sama dengan yang saya ajukan dalam buku ini.

IV. Sekularisme Republikan ala Kemal

Kemenangan tentara Mustafa Kamal tahun Agustus 1922menandai berakhirnya Perang Turki dan berdirinya Republik. Dibawah kepemimpinan Kemal, republik baru mulai mengadakanserangkain reformasi radikal yang bertujuan untuk merubah

Turki menjadi negara sekuler modern. Dengan mengikuti modellaicite Perancis (laiklik dalam bahasa Turki), para pendukunggerakan Kemal berusaha untuk membatasi peran agama hanyasebagai sistem kepercayaan privat, yang terpisah dari ruangpublik. Ideologi baru ini dimplementasikan melaluidikeluarkannya serangkaian kebijakan dan hukum antara tahun

1922 dan 1935. Diantara perubahan radikal itu adalahpenghapusan sistem kekhalifahan, penutupan sekolah-sekolahIslam tradisional (madrasa), dan pembubaran pengadilan agamapada tahun 1924. pada tahun-tahun berikutnya, rezim baru mulaimembubarkan sejumlah tarikat, melarang pemakaian tutupkepala khas dinasti Utsmani (fez) bagi laki-laki, menghalangiperempuan untuk memakai kerudung dan mengadopsi kalendarGregorian sebagai satu-satunya kalender resmi. Pada tahun1926, Hukum Pidana baru yang berdasarkan model Swiss mulaidiadopsi. pengadopsian ini menandai berakhirnya hubungan

hukum negara dengan syariah sekaligus dimulainya pengenalanundang-undang pernihakan dan perceraian sipil. Pada tahun1928, negara mulai mendeklarasikan diri sebagai negara sekuler,Islam tidak lagi dianggap sebagai agama resmi negara danalfabet Turki yang sudah dilatinkan pun mulai diadopsi. Hariminggu ditetapkan sebagai libur mingguan resmi pada tahun1935.37

Namun demikian, bentuk sekularisme Kemalian ini didesign agarnegara bisa mengontrol agama, daripada sekedar

menyingkirkannya dari ruang publik. Satu langkah penting yangdiambil dalam proses ini adalah mengontrol ulama dan tarikatsufi melalui berbagai cara termasuk menetapkan undang-undangmengenai penyatuan sistem pendidikan yang menjadi landasanhukum bagi penutupan seluruh madrasah dan pelimpahan

37 Tim Jacoby, Social Power and the Turkish State (London: Frank Cass Publishers), p.

80.

8/2/2019 Bahasa Ch6

20/54


seluruh urusan pendidikan pada kekuasaan kementrianpendidikan. Pemakaian baju tradisional (termasuk fez danturban) oleh ulama juga dilarang, dan mereka tidak lagidiperbolehkan untuk memakai gelar yang melambangkanotoritas keagamaan seperti "alim" atau "syeikh". Pada tahun

1928 pengadopsian alfabet Roma dan pelarangan pengajaranBahasa Arab dan Persia dilakukan untuk menghancurkanhubungan kultural dan intelektual antara dinasti utsmani lamadengan dunia Islam modern.38

Usaha-usaha ini juga menandakan bahwa Ulama tidak lagimemainkan peran signifikan dalam masyarakat. Pengetahuanyang mereka kuasai dan wakili dipandang tidak lebih sebagaipeninggalan masa lalu dan hambatan bagi usaha negara untukmenghadirkan modernitas dalam masyarakat Turki. Kesempatan

mereka untuk bekerja dengan pengetahuan dan pengalamanpendidikan yang mereka miliki kini terbatas pada masjid daninstitusi-institusi keagamaan. karena institusi-institusi itu pundikontrol dan dibiayai oleh negara, independensi ulama pundilumpuhkan secara efektif. kelas intelektual lama tergantikanoleh kelas intelektual baru yang berusaha untuk memutuskanikatan masa lalu dan membangun negara dengan budaya sekulerbaru. Sebagai contoh, Institut Sejarah Turki mulai menulis sejarah

Turki dan Institut Bahasa Turki membentuk ulang bahasa Turki.39

Reformasi yang dilakukan oleh kelompok Kemal Attaturkdipaksakan oleh negara dan hanya mendapatkan justifikasi yangkecil dari publik.40 Penting untuk dicatat bahwa gerakan ini tidakdimotivasi oleh ateisme maupun oleh pandangan anti-islam.Mustafa Kemal malah selalu menekankan kesetiaannya kepadaIslam. pada tahun 1923, ia misalnya menyatakan: "Agama kitaadalah agama yang paling masuk akal dan alami. Karena itulah,agama kita menjadi agama terakhir. Agama yang alami harussesuai dengan akal, ilmu pengetahuan, teknologi dan logika. Danagama kita memang memenuhi persyaratan itu."41 Jadi, usaha

38 Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, p. 477.39 Geoffrey Lewis, The Turkish Language Reform: A Catastrophic Success (Oxford:

Oxford University Press, 2002).40 lber Ortayl , mparatorlu un En Uzun Y l [The Longest Century of the Empire]

(Istanbul: Hil Yayin, 1995), pp. 204-234.41 As quoted in Borak S. (ed.),Atatrk ve Din [Ataturk dan Agama] ( stanbul: An l 1962),

8/2/2019 Bahasa Ch6

21/54


Mustafa Kemal untuk mensekularkan Turki lebih dimotivasi olehpragmatisme dan keinginan untuk menghilangkan model negaradinasti Utsmani termasuk menghapuskan penerapan syari'atyang telah digunakan oleh Eropa sebagai alasan untukmelakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri Turki. Ia

melihat bahwa penghapusan simbol-simbol lama itu merupakanlangkah yang penting bagi Turki agar bisa menjadi negeri yangbenar-benar independen dari hegemoni dan campur tanganBarat. Ia bahkan menganggap reformasi yang dilakukannyasebagai upaya untuk melindungi Islam, untuk memisahkanagama yang suci dari politik yang kotor. Kemal danpendukungnya beranggapan bahwa pengadopsian norma daninstitusi modern memang mengharuskan dikorbankannyabeberapa pemahaman agama tradisional. Dan hanya itulah carabagi ummat Islam untuk bisa bertahan secara terhormat dalam

dunia modern ini.

Dengan keyakinan bahwa memodernisasi dan mewesternisasiTurki merupakan jalan yang terbaik bagi negeri itu, pendukunggerakan Kemal bertujuan untuk mendidik, membimbing, bahkan

jika perlu memaksa, masyarakat Turki menjadi masyarakat yangsekuler dan modern. Kharisma dan posisi Mustafa Kemal sebagai"penyelamat" dan "bapak" bangsa setelah kemenangannyadalam perang kemerdekaan digunakan untuk mempromosikandirinya sebagai sosok yang bebas dari kesalahan, pemurah dan

sangat berkuasa. Pertanyaan, kritik dan perdebatan apapun yangditujukan pada gerakan reformasi Kemal dianggap sebagaigangguan bagi perkembangan negara. Aturan atau kebijakanapapun yang dianggap oleh negara sebagai karakter peradabanmodern harus sesegara mungkin diadopsi di Turki, hingga

justifikasi publik nampaknya tidak lagi diperlukan. Institusi-institusi negara biasanya mengimplementasikan kebijakanterlebih dahulu, barulah kemudian kalangan intelektual dan

jurnalis mencari pembenaran atas kebijakan tersebut. Karenakhawatir akan gangguan kekuatan oposisi dan pemikiran kritis

terhadap jalannya reformasi, negara membungkam danmengasingkan siapapun yang tidak setuju ataumempertanyakan upaya reformasi atas dasar ideologi atauperspektif apapun.

Isu reformasi yang paling kontroversial yang harus dihadapi oleh

p. 34.

8/2/2019 Bahasa Ch6

22/54


republik baru adalah penghapusan sistem khalifah. WalaupunMajlis Agung Nasional Turki (GNA) telah menghapuskankesultanan pada tahun 1922, kantor kekhalifahan danpenunjukkan anggota keluarga dinasti Utsmani sebagai khalifahmasih dipertahankan. Banyak orang, termasuk tokoh gerakan

nasionalis Turki seperti Ziya Gkalp, mendukung pemisahanantara Kesultanan dan Kekhalifahan, dan berusaha agar khalifahtidak memiliki peran dalam politik nasional. Khalifah hanyadianggap sebagai pemimpin spiritual komunitas Muslim globalyang mungkin posisinya setara dengan Paus. Pendekatan ini,menurut pendukungnya, justru akan memperkuat institusikekhalifahan karena pengaruhnya akan meluas secarainternasional sebagai dasar kesatuan bagi Ummat Islam di zamanbaru. Sementara itu, bangsa Turki sendiri akan menjadipenjaga kekhalifahan.42

Sementara tokoh lain, seperti Mustafa Kemal, memandangbahwa keberadaan khalifah yang menjadi peninggalan sejarahseperti itu akan mengancam kedaulatan nasional republik yangbaru berdiri.43 Kelompok ini menentang usulan untuk menjadikankhalifah sebagai pemimpin agama internasional sebagai usulanyang tidak mungkin. Karena menurut kelompok ini, institusikekhalifahan pun bukanlah institusi yang benar-benar Islami,melainkan penyesuaian dari pemerintahan kesultanan. Kelompokini tidak menerima kemungkinan pendefinisian ulang institusi

kekhalifahan dalam konteks Islam dan juga tidak percayapercaya bahwa pendefinisian ulang itu adalah sesuatu yangdiinginkan. Mereka bahkan melihatnya sebagai mimpi yang tidakberguna, yang tidak mungkin bisa dicapai oleh republik baru.44

Menarik untuk dicatat bahwa mereka yang berusahamenghapuskan institusi kekhalifahan berusaha menjustifikasipandangan mereka dengan argumen-argumen keagamaanmaupun alasan-alasan politik. Seyyid Bey, Menteri Kehakiman,misalnya menyebarkan pamflet dan berbicara di hadapan

42 Ziya Glkap, The Real Meaning of the Caliphate in Kk Mecmua [Minor

Magazine] (No. 24, Nov. 27, 1922), pp. 1-6; Ziya Glkap, Functions of the Caliphate

in Kk Mecmua [Minor Magazine] (No. 26, Dec. 11, 1922, pp. 1-5.43 Faruk Alpkaya, Trkiye Cumhuriyetinin Kurulu u: 1923-1924 [Dasar Republik

Turki1923-1924] (Istanbul: Ileti im, 1998), p. 199, dikutip dari Attaturk.44 Yunus Nadi, Two Servants of Britain, inAnadoluda Yeni Gun Daily (Jan. 18, 1924).

8/2/2019 Bahasa Ch6

23/54


anggota Majlis Nasional (GNA). Ia berargumen bahwa baik Qur'anatau Sunnah tidak mempunyai penjelasan apapun mengenaikekhalifahan, dan ini berarti bahwa institusi ini bukan institusikeagamaan, melainkan institusi yang bersifat duniawi dan politis.Al-Qur'an, menurut Seyyid Bey, hanya menyebut dua prinsip

yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang tepat: yaituide mengenai musyawarah (mesheverret) dan ketaatan kepadapemilik otoritas (ull emr). Islam dengan demikian tidakmenuntut adanya bentuk pemerintahan tertentu, dan bentukpemerintahan apapun yang mengikuti prinsip-prinsip tadi bisadianggap sah. Dengan demikian pula, tidak ada hambatan dalamsyariah untuk mengakui pemerintahan parlementer, dan dizaman modern ini hanya pemerintahan parlementer lah yangsecara sah bisa merealisasikan prinsip-prinsip islam tentangmusyawarah dan tertib hukum. Menurutnya, otoritas khalifah

tradisional secara umum (wilaya al 'Amma) yang berupatanggung jawabnya terhadap urusan-urusan publik justru

berdasarkan akad wikalah (aqd- Waklet), dimana Khalifah adalahagen bangsa dan kekuasaannya berasal dari kehendak danpilihannya. Menurut Seyyid Bey, institusi kekhalifahan yangberdiri bukan melalui pilihan komunitas Muslim berarti tidak sahmenurut syari'ah. Dia kemudian menyimpulkan bahwa tidak adainstitusi kekhalifahan yang sah sepeninggal Ali, Khalifah IV,karena setelahnya kekhalifahan diambil alih melalui kekuatandan bukan melalui kehendak ummat.45

Debat mengenai penghapusan institusi kekhalifahan munculbersamaan dengan debat mengenai penghapusan syari'ah danwakaf dan pentingnya mereformasi sistem pendidikan denganmengintegrasikan pengelolaan madrasah di bawah kementrianpendidikan. Meskipun semua usulan tersebut diajukan oleh GNA,banyak anggota majelis ini yang mengungkapkankekhawatirannya terhadap usaha mempersempit peran agamahanya sebagai urusan akhirat dengan berargumen bahwa agama,bagaimanapun, akan selalu mempengaruhi politik. Anggota

majelis lainnya malah beranjak lebih jauh. Mereka beranggapanbahwa Islam berbeda dengan Kristen dan tidak bisa dipisahkandari urusan-urusan duniawi laiknya posisi agama di negara-negara Eropa.46

45 Seyyid Bey, Hilafet ve Hakimiyet-i Milliye [Khalifah dan Kedaulatan Nasional]

(Ankara, 1923), p. 27-28.

8/2/2019 Bahasa Ch6

24/54


Debat parlementer yang terjadi di masa republik awal ini takpelak lagi memberikan legitimasi bagi gerakan reformasi MustafaKemal. Namun setelah dijalankan, program reformasi inidiperlakukan negara sebagai sesuatu yang tidak bisadipertanyakan, hingga mengkritik Attaturk dan prinsipnya

menjadi sebuah tindak kejahatan. Sejak saat itu, enam prinsipKemalisme (Republikanisme, Nasionalisme, Popularisme,Stateism, Sekulerisme dan Revolusionisme) diangggap sebagaifondasi abadi rezim modern yang tak bisa disentuh. Semuaintelektual diharuskan mendukung ideologi resmi negara sepertiyang terrangkum dalam enam prinsip tadi secara terbuka. Enamprinsip ini juga harus menjadi bagian kurikulum di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi, tak peduli apapun jurusannya. Parapelajar dan mahasiswa diharuskan mengambil mata kuliahmengenai prinsip-prinsip itu berulang-ulang agar bisa

menginternalisasi prinsip-prinsip Attaturk dan menegakkanpeninggalaan revolusionernya. Debat apapun mengenaisekulerisme harus menegaskan ulang komitmen terhadapprinsip-prinsip Attaturk terlebih dahulu karena prinsip-prinsip inisejak awal telah menjadi model yang terbaik bagi Turki dan tidakpernah bisa dipertanyakan atau dirubah.

Karena hambatan, keterbatasan dan pembatasan hukum sepertiini, maka debat publik yang bebas mengenai sekulerisme danmasalahnya menjadi hal yang sangat sulit di Turki. Akibatnya,

ekspresi ketidak puasan terhadap praktik sekularisme pada saatitu tidak terdokumentasikan. Yang jelas, mayoritas masyarakat

Turki memang mendukung sistem pemerintahan yang sekuler.Jadi, keluhan masyarakat sebetulnya cenderung diarahkan padapraktik otoritarian negara seperti pelanggaran terhadap hak asasimanusia yang sebetulnya tidak sejalan dengan prinsip negarademokrasi modern daripada terhadap sistem sekuler itu sendiri.Banyak sejarawan Turki yang terkesan terhadap betapa dalamdan beragamnya debat mengenai agama dan politik yang terjadipada akhir masa pemerintahan dinasti Utsmani (akhir abad 19

dan permulaan abad 20) dan mereka mengekspresikanketidakpuasannya terhadap kepalsuan wacana yang berkembangdi abad ke-20 hingga sekarang.47

46 Alpkaya, Trkiye Cumhuriyetinin Kurulu u [Dasar Republik Turki], p.231.47 Etyen Mahupyan, Laiklik ve Haz ms zl [Sekularisme dan Intoleransi/Lemahnya

Internalisasi], Zaman newspaper (June 20, 2005).

8/2/2019 Bahasa Ch6

25/54


Untuk mengakhiri bagian ini dan memperkenalkan bagianselanjutnya, ada baiknya bila saya menyinggung perkembanganpolitik sejak berdirinya Republik hingga saat ini. akhir PerangDunia I menandai runtuhnya Dinasti Utsmani dan berkurangnyawilayah kekuasaannya. Mustafa Kemal tak lama kemudian

memimpin revolusi perlawanan terhadap rezim Utsmani lamadengan sukses dan pada tahun 1922 republik baru pun didirikan.Republik baru ini melakukan proses reformasi yang sangat cepatyang ditujukan untuk merubah kehidupan politik dan sosialbangsa Turki dengan melakukan sekularisasi dan westernisasiserta membatasi dan mengontrol peran agama dan jugainstitusinya. Partai Mustafa Kemal, Parta Republik Rakyat (CHP)memerintah Turki sampai munculnya era sistem multi partaipada pertengahan abad 20. serangkaian kup militer (yang terjadipada tahun 1960, 1971, 1980, dan 1997) yang terjadi di Turki

sebagai reaksi militer atas ancaman yang bisa menghancurkankarakter sekuler negara Turki menyebabkan demokrasi negeri inilebih bercorak otoritarian. Protes-protes terutama yang munculdari kelompok agama atau etnis yang berbeda dengan rezimditekan sedemikian rupa. Namun, perkembangan mutakhir di

Turki seperti terpilihnya partai sekular namun pro Islam (AKP)dalam pemerintahan dan keputusan Turki untuk mendapatkankeanggotaan penuh dari Uni Eropa nampaknya akanmeningkatkan kualitas demokrasi dan perlindungan terhadaphak asasi manusia di negeri itu. Namun kita masih harus melihat

apakah trend positif ini masih akan berlanjut atau tidak.

V. Dilema Negosiasi SekularismeBuku ini tidak akan mendiskusikan seluruh pengalaman Turkisejak masa transisi ke Republik di tahun 1920. sebaliknya, dalambuku ini saya akan mempertimbangkan pertanyaan mengenaiapakah otoritarianisme republikan ala Kemal sukses dalam tujuanpolitik yang dideklarasikannya atau tidak, dan seberapa mahalharga yang harus dibayar Kemal untuk mencapai tujuannya itu?Beberapa masalah yang dibahas dalam bagian ini akan

membantu untuk melihat dilema yang terdapat dalam upayamenyeimbangkan pemisahan Islam dan negara dengan tetapmengakui dan mengatur peran Islam dalam politik. Yangterpenting dari review yang kita lakukan ini adalah NegaraRepublik Turki telah berusaha untuk menekan atau mengontrolperan Islam, daripada membatasi perannya dengan menyediakanruang agar peran itu tetap bisa dinegosiasikan dalam kerangka

8/2/2019 Bahasa Ch6

26/54


demokratis yang konstitusional seperti yang saya ajukan dalamBab 3. Usaha negara Turki untuk menekan dan mengontrol Islammemperlihatkan bahwa negara mengakui kuatnya pengaruhagama, walaupun pengakuan ini tidak dalam konteks positifseperti yang saya sebutkan tadi. Seperti yang akan saya

tekankan nanti, partai-partai sekular Turki dan negara masihharus berhadapan dengan realitas peran politik Islam.

Walaupun posisi Islam sebagai agama resmi negara telah dicabutpada tahun 1928 dan pandangan sekularisme Republikditeguhkan kembali dalam Undang-Undang dasar tahun 1937,partai tunggal penguasa (CHP) harus berhadapan dengan realitaspolitik Islam ketika kebijakan multi partai mulai kembalidiberlakukan pada tahun 1946. CHP harus merevisi pandanganburuknya tentang Islam ketika para pemimpin partai ini

menyadari bahwa rival kuat mereka yang baru muncul, PartaiDemokrat, berhasil menarik simpati kalangan konservatif.Beberapa anggota parlemen dari CHP juga beranggapan bahwareformasi sekularisme telah berjalan terlalu jauh denganmenyebabkan terjadinya kevakuman moral dan etik dalamsosialisasi anak muda.48

CHP memperkenalkan kembali pelajaran agama yang bebasdipilih oleh siswa di sekolah, membuka sekolah-sekolah untukmelatih para Imam dan da'i dan mendirikan Fakultas Teologi di

Universitas Ankara. Namun pada saat yang sama, CHP jugamenambahkan artikel 163 ke dalam Hukum Kriminal untukmemberikan sanksi kepada "propaganda keagamaan yangmelawan negara sekuler."49 Partai Demokrat, pada masapemerintahannya, pun tetap menyatakan komitmennya padasekularisme sebagai prinsip dasar negara, namun partai iniberusaha untuk mencari dukungan politik dari kelompok-kelompok Islam semacam Nur Cemmati yang dipimpin olehBedizzaman Said Nursi. Namun kup militer tahun 1960mengakhiri aliansi ini, nampaknya, karena jenderal-jenderal

militer beranggapan bahwa Said Nursi sedang berusaha

48 erif Mardin, Trkiyede Din ve Siyaset Makaleler 3, [Agama dan Politik di Turki, 3

Artikel 3] (Istanbul: Ileti im, 2001), pp.120-122.49 Erik Jan Zrcher, Modernle en Trkiyenin Tarihi [Sejarah Modernisasi Turki]

(Istanbul: Ileti im, 1998), p. 339.

8/2/2019 Bahasa Ch6

27/54


mendirikan negara teokratis di Turki.50 Penting untukmembincangkan peran politik militer dalam mempromosikan danmempertahankan pandangan sekularisme di Turki karena Militerpulalah yang hampir meniadakan kemungkinan bagi politik Islamuntuk muncul di negeri itu.

Peran MiliterAngkatan Bersenjata Turki (TSK) mungkin merupakan pendukungsekularisme Mustafa Kemal yang paling kuat, sekaliguspelaksana yang paling efektif. Gerakan Kemal tidak hanya bisamendapatkan kekuasaan melalui militer, namun Partai CHP yangmendominasi kehidupan politik Turki hingga berakhirnya periodepartai tunggal di tahun 50-an juga menggunakan militer untukmemajukan ideologi modernisasi, westernisasi dansekularismenya. CHP juga menggunakan wajib militer untuk

mendoktrinasi anak-anak muda Turki, yang diantaranya barupertama kali meninggalkan kampungnya, dengan doktrinKemalian.51 Tenaga sukarelawan militer ini menerima pelatihanideologis tentang sejarah, pemerintahan, agama, geografi,matematika dan pertanian. Mereka juga terlibat dalam proyek"prajurit masuk desa" yang mempergunakan tenaga prajurituntuk membangun sekolah, bendungan, masjid, dan memenuhikebutuhan pertanian masyarakat desa. Setelah pekerjaanselesai, komandan tentara akan datang ke desa itu denganmembawa bendera dan patung Attaturk. Dengan cara itu,

terbangunlah hubungan antara masyarakat desa dengan rezimmodernis.52

Penggunaan militer untuk tujuan-tujuan politik dan ideologipemerintahan Kemal membentuk cara pandang militer terhadapinstitusi mereka. Tentara memandang dirinya lebih sebagaipelindung negara dari ancaman internal baik itu islam politik,sektarianisme, nasionalisme Kurdi daripada sebagai kekuatan

50 erif Mardin, Trkiyede Din ve Siyaset [Agama dan Politik di Turki], pp.122-123.51 Serdar Sen, Trkiyeyi Anlamak ya da Gecmisten Gelecege Silahli Kuvvetler

[Memahami Turki atau Angkatan Bersenjata Dulu hingga Kini], Birikim Monthly (No.

96, Apr. 1997,) pp. 19-27.52 Serdar Sen, Trkiyeyi Anlamak ya da Gecmisten Gelecege Silahli Kuvvetler

[Memahami Turki atau Angkatan Bersenjata Dulu hingga Kini], Birikim Monthly (No.

96, Apr. 1997), pp. 19-27.

8/2/2019 Bahasa Ch6

28/54


pelindung dari ancaman luar.53 Politisasi angkatan bersenjata initerlihat dalam serangkaian kup militer yang menghambatperkembangan demokrasi dan konstitusi di negara tersebut. Kuppertama yang terjadi pada tahun 1960 muncul hanya 10 tahunsetelah Turki merubah sistem kepartaiannya dari sistem partai

tunggal ke sistem multipartai. Undang-undang tahun 1961 yangditetapkan oleh rezim militer saat itu membentuk MajelisKeamanan Nasional (MGK). Peran majelis ini dibatasi hanya untukmemberikan rekomendasi kepada pemerintah, mendukung danmelakukan koordinasi dengan mereka dalam masalah-masalahkeamanan nasional. Realitasnya, MGK meletakkan platform bagimiliter untuk berbagi otoritas negara dengan politisi sipil. Denganterjadinya dua kali kup militer setelahnya (1971-1980), MGKmenjadi entitas politik yang semakin kuat, otonom dan benar-benar dikontrol oleh militer. Dengan memperkuat peran MGK,

Undang-Undang Dasar tahun 1982 semakin membatasi debatpublik mengenai isu-isu politik dan sosial tertentu dengan alasanuntuk melindungi keamanan nasional.54

Peran militer sebagai penjaga sekularisme Kemalianterilustrasikan secara dramatis oleh peristiwa pada 28 Februari1997 lalu ketika militer, yang bertindak melalui MGK, memaksapemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri NecmettinErbakkan dan partainya Partai Kesejahteraan Islam (RP) untukmengundurkan diri. Intervensi militer ini didasarkan pada aturan

yang ditetapkan satu bulan sebelumnya yang memungkinkanMGK untuk mengambil alih kontrol dari pemerintahan jika negaradalam kondisi krisis tidak hanya karena terjadinyabencana alam, termasuk juga karena adanya gerakansosial internal.55 Selain memaksa pemerintah yang berkuasa

53 Umit Cizre; Article: Trk Ordusunun Siyasi zerkli i [The Anatomy of the Turkish

Armys Political Autonomy] in Muktedirlerin Siyaseti: Merkez Sa -Ordu-Islamcilik

[Politik Kaum Terpinggirkan: Central Right-Army-Islamism] (Istanbul: Iletisim

Yay nlari, 1999), pp. 57-79.

54 Ali Bayramoglu Asker ve Siyaset [Militer dan Politik], inBir Zmre, Bir Parti:Trkiyede Ordu [Kelas, Partai: Militer di Turki], ed.: Ahmet Insel, Ali Bayramoglu,

Birikim Yayinlar , (Istanbul: 2004), pp. 59-118; Ahmet Insel, MGK Hukumetleri ve

Kesintisiz Darbe Rejimi [Pemerintahan MGK dan Rezim yang Penuh dengan Kup

Militer],Birikim Monthly (No. 96, Apr. 1997), pp. 15-18.55 Ahmet Insel, MGK Hukumetleri ve Kesintisiz Darbe Rejimi [Pemerintahan MGK

dan Rezim yang Penuh dengan Kup Militer],Birikim Monthly (No. 96, Apr. 1997), p. 16.

8/2/2019 Bahasa Ch6

29/54


saat itu untuk mengundurkan diri pada februari 1997, MGK jugamenuntut diberlakukannya tindakan yang lebih keras kepadagerakan-gerakan Islam dan juga kontrol yang lebih ketatterhadap yayasan-yayasan sosial dan sekolah-sekolah. Intervensiyang dilakukan militer pada 28 februari 1997 itu mendapatkan

dukungan yang cukup besar dari media dan masyarakat Turkiyang umumnya menyalahkan Partai Refah sebagai pemicutimbulnya kup. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kelasmenengah urban Turki menganggap militer sebagai penjagasekularisme dari ancaman fundamentalisme Islam.

Ironis memang! Desakan untuk membatasi intervensi militerterhadap kehidupan politik negeri itu tidak muncul, seperti yangdiharapkan, dari eliter sekuler Turki yang telah terbaratkan.Pembatasan ini malah muncul sebagai reformasi konstitusional

yang harus diambil Turki untuk memuluskan permintaankeanggotaannya dalam Uni Eropa seperti yang akan kita bahasdalam akhir bab ini. Tentu membuat prediksi yang akuratmengenai reaksi pemimpin militer terhadap pembatasan inimasih saat dini saat ini, apalagi jika pembatasan ini dianggapmiliter sebagai ancaman bagi kalangan status quo yang sekuler.Namun jelas bahwa sekularisme yang sudah sedemikian mapandi Turki untuk terus tergantung pada perlindungan dari militer.Menurut saya, kontradiksi sekularisme otoritarian yang terjadi di

Turki terjadi karena peran politik militer memang malah

memperlemah sekularisme di negeri ini, dan bukan melindungiatau mempromosikannya. Persepsi umum bahwa militer adalahpenjaga sekularisme tidak hanya melemahkan legitimasi prinsipini tetapi juga melanggar dsar prinsip ini yang berakar dalampemeritahan yang demokratis dan konstitusional.

Kontrol Negara terhadap Agama dan Pendidikan AgamaDalam rangka mengembangkan kebijakan kontrol ketat terhadapagama, rezim republik baru melanjutkan praktik-praktik yangpernah dijalankan dinasti Utsmani untuk mengakui, mendukung

dan mengontrol institusi dan praktik keagamaan baik muslimmaupun non-muslim. Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkannegara mengharuskan setiap orang untuk mengidentifikasiidentitas keagamaannya pada 4 komunitas agama yang diakuisecara resmi oleh negara sesuai dengan Perjanjian Lausannetahun 1923 yaitu: Muslim, Kristen Ortodoks Armenia, Kristen

8/2/2019 Bahasa Ch6

30/54


Ortodoks Yunani dan Yahudi.56 Mayoritas muslim turki adalahsunni, walaupun ada sejumlah kecil penganut Syi'ah danminoritas kaum Alawi yang berjumlah kurang lebih antara 5sampai 12 juta orang. Perbedaan ini sengaja saya cantumkandisini untuk menekankan sensitivitas dan kontradiksi politis yang

ada dalam sikap masyarakat dan pejabat Turki terhadap agama.pemerintah memang tidak memperlakukan kaum Alawi sebagaikelompok agama yang berbeda walaupun mereka sebetulnyamemang berbeda dari mayoritas Sunni. Meskipun komunitasagama lain seperti beberapa sekte Kristen, Baha'I dan yezidis

juga ada di Turki, namun mereka tidaklah diakui secara resmidan anggotanya biasanya disebut Muslim dalam KTP.

Pasal 136 Undang-Undang Dasar tahun 1982 menetapkanDepartemen Agama (Diyanet) bertanggung jawab untuk

melaksanakan tugas yang telah dimandatkan kepadanya dalamundang-undang tertentu sesuai dengan prinsip-prinsipsekularisme, harus dibedakan dari ide-ide dan pandangan politikserta bertujuan untuk menjaga integritas dan solidarita nasional."Departemen ini bertanggung jawab untuk mengatur danmengoperasikan kurang lebih 75.000 masjid yang terdaftar danimamnya yang dianggap sebagai pegawai negeri. Kebijakan danaktivitas yang dijalankan oleh departemen ini biasanyamerefleksikan doktrin sunni. Departemen ini juga tidakmemberikan alokasi dana bagi masjid atau imam komunitas

syi'ah dan Alawi, tetapi mereka biasanya bebas untukmengumpulkan dananya sendiri. badan pemerintahan lain yangmengurusi agama adalah Direktorat Jenderal Yayasan (VakiflarGenel Mudurlugu) yang bertugas mengatur yayasan-yayasansosial Muslim dan juga aktivitas, gereja, sinagog, atau bangunanagama kelompok non-Muslim.57

56 Indikasi bahwa permohonan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa bisa memaksakan

perubahan dalam kebijakan negeri itu bisa dilihat dalam kasus dimana Pengadilan

mengizinkan kata "Islam"dihapuskan dari identitas dua orang anak atas permintaan orang

tuanya. Komisi Anti Rasisme dan Intoleransi Eropa, Third Report on Turkey, 28(dibuat pada bulan 25 Juni 2004; dirilis pada 15 Februari 2005) (merekomendasikan

kepada pemerintah Turki untuk menghapus identitas agama dari kartu identitas penduduk

dan menjamin hak-hak kaum minoritas dibawah perjanjian Lausanne).57 Ihsan Yilmaz, State, Law, Civil Society and Islam in Contemporary Turkey,Muslim

World (July 1, 2005); Talip Kucukcan, State, Islam, and Religious Liberity in Modern

Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere, Brigham Young University

8/2/2019 Bahasa Ch6

31/54


Undang-undang Turki juga melarang pendirian Tarikat danPerkumpulan Sufi lain. Namun, pelarangan ini tidak diterapkansecara ketat dan banyak di antara tarikat dan perkumpulan yangmasih aktif dan berkembang. selain itu, hanya negaralah yang

berhak menentukan tempat peribadatan, dan kegiatan-kegiatankeagamaan hanya boleh dilaksanakan di tempat-tempat yangtelah ditentukan. Kebijakan ini merupakan bentuk diskriminasiterhadap kelompok agama yang tidak diakui secara resmi olehnegara karena mereka sering menghadapi kesulitan untukmendapatkan tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakanperibadatan mereka dan mereka bisa dijatuhi hukuman bilamenyelenggarakan pertemuan keagamaan yang tak diizinkan.58

Ketegangan yang muncul dalam sekularisme ala Kemal juga

muncul dalam bidang pendidikan agama. sejak awal, rezimKemal mengambil alih seluruh institusi pendidikan agama di Turkidan menempatkannya di bawah Kementrian pendidikan.59 Negaramengambil alih sistem pendidikan agama dari tangan para ulamauntuk menerapkan sistem pendidikan nasional modern yangtersentralisir. Sistem pendidikan baru ini diharapkan menjadi

jalan bagi terbentuknya bangsa baru yang memiliki identitas dansistem etik yang sekuler.60 Selama masa bekuasanya partaitunggal, CHP, negara hanya menyediakan kesempatanpendidikan agama yang terbatas. namun dengan lahirnya

kebijakan multi partai pada tahun 1950, rezim baru mulaimendirikan Sekolah Imam dan Da'I yang diberi nama Imam danPreacher High Schools (IPHS) pada tahun 70an dan membolehkanlulusannya untuk meneruskan ke universitas seperti halnyalulusan sekolah umum. Jumlah sekolah-sekolah ini kemudianberkembang cukup pesat dan pendaftaran terus meningkatselama tahun 70an pada saat pemerintahan koalisi yang

Law Review (2003) p. 501-504.58Need source other than US State Department International Religious Freedom

Report 2004 Turkey [can a Turkish lawyer help us find an appropriate reference,especially provide citation to laws that ban sufi orders and control cites for worship

and/or other basis for difficulties for groups not officially recognized?]

59 Tevhid-i Tedrisat, March 3, 1924.60 Bahattin Ak it, Islamic Education in Turkey: Medrese Reform in Late Ottoman Times

and Imam Hatip Schools in the Republic, in Islam in Modern Turkey(ed. R. L.

Tapper) London: IB Tauris (1991), p. 161.

8/2/2019 Bahasa Ch6

32/54


memasukkan partai Islam MSP terbentuk. Namun perkembangansekolah-sekolah ini mulai melambat setelah terjadinya kup militerdi tahun 80an, namun minat kalangan Islamis Turki terhadapsekolah-sekolah itu menimbulkan kecurigaan di kalangansekularis.

Interfensi militer pada tahun 1997 mengakibatkan terjadinyareformasi sistem pendidikan yang membuat sistem IPHS menjaditidak begitu menarik lagi bagi para siswa. Di bawah undang-undang yang ditetapkan tahun 1997, setiap siswa harusmenjalani wajib belajar selama 8 tahun termasuk keharusanmengambil mata pelajaran "pendidikan moral dan agama" ditingkat dasar dan menengah yang berada ibawah arahan dankontrol negara. undang-undang ini juga mengizinkanpenyampaian pengajaran bidang agama yang lain sesuai dengan

pilihan siswa atau sesuai dengan permintaan perwakilanhukumnya. Isi pengajaran agama benar-benar dikontrol olehnegara dan berdasarkan doktrin sunni. Pengajaran agamasemacam ini mengundang banyak kritik baik dari pihak sunnimaupun non-sunni. Kalangan sunni menganggap pengajaranagama itu tidak cukup memadai, sedangkan kalangan non-sunnimenolaknya karena pengajaran model itu meniadakankepercayaan agama mereka. Anggota kelompok agama minoritasyang diakui pemerintah dibebaskan dari kewajiban pelajaranagama ini sesuai dengan permintaan seperti yang tertera dalam

perjanjian Lausanne 1923. sedangkan anggota kelompok agamayang tak diakui tidak dibebaskan dari kewajiban itu secara legal,namun dalam praktiknya mereka dibebaskan.

Setelah menyelesaikan 8 tahun jenajng pendidikan dasar danmenengah, siswa mungkin melanjutka ke sekolah-sekolah umummaupun IPHS. IPHS dianggap sebagai sekolah kejuruan, danmeskipun lulusan sekolah ini diizinkan untuk melanjutkanpendidikannya di luar negeri, perundang-undangan tahun 1997menentukan nilai ujian mereka akan berkurang secara otomatis

jika mereka mengambil program yang tidak berhubungan denganagama. walaupun banyak orang tua yang masih mengirim anak-anaknya ke sekolah-sekolah IPHS agar mendapatkan pendidikanagama yang lebih luas, daripada hanya untuk sekedar menjadiimam atau pegawai negeri agama, kesulitan yang mereka dapatketika akan masuk universitas membuat pendaftaran ke sekolah-sekolah ini menurun. Selain itu, beasiswa dan fasilitas asrama

8/2/2019 Bahasa Ch6

33/54


gratis yang ditawarkan oleh sekolah-sekolah IPHS membuatsekolah itu lebih menarik bagi kalangan miskin atau bagiperempuan yang berasal dari keluarga konservatif yang tidakakan mengirim mereka ke sekolah umum.

Masa depan sistem IPHS dan masalah mengenai tempat yangtepat bagi pendidikan agama menjadi bahan perdebatan yangcukup hangat di Turki. Kelompok pertama berargumen bahwaperan utama IPHS adalah untuk mengajarkan agama, daripadamelatih ahli agama dan mereka menyerukan untuk menghapuspengurangan nilai secara otomatis yang menurunkan nilai lulusanIPHS dalam seleksi penerimaan itu. Namun usaha yang dilakukanpemerintahan AKP pada tahun 2004 untuk memenuhi janjikampanyenya dan merevisi hukum tersebut mendapatkan kritikyang cukup keras dari media dan kalangan akademis, dan

bahkan akhirnya diveto oleh presiden. Kelompok sekuleris, di sisilain, umumnya mengusahakan agar fungsi IPHS terus dibatasihanya untuk melatih tenaga ahli agama. Dengan cara ini, negarabisa terus mempertahankan kontrolnya terhadap pendidikanagama dan karir yang berkaitan dengannya karena negaralahyang melatih tenaga ahli agama seperti imam dan guru agama disekolah umum, mempekerjakan mereka di masjid-masjid atausekolah yang menggaji mereka sebagai pegawai negeri.61

Pendapat ketiga mengajukan agar pembedaan antara IPHS dan

sekolah umum dikurangi dengan menawarkan kelas pilihanpelajaran agama di sekolah-sekolah umum. Namun usulan inimelahirkan masalah lain berkaitan tidak hanya dengan materiyang harus diajarkan di kelas pilihan itu namun juga adanyaresiko pemaksaan terhadap siswa untuk mengikuti kelas pilihanitu. Selain itu, kalangan konservatif khawatir pelaksanaan kelaspilihan di sekolah-sekolah umum akan menurunkan tingkatpenerimaan di IPHS sedangkan kalangan sekuler khawatir kelas-kelas pilihan itu akan merubah sekolah umum menjadi IPHS-IPHSbaru.62 Akhrinya, pendapat kelompok keeempat menyebutkan

bahwa negara sekuler tidak berkewajiban untukmenyelenggarakan pendidikan agama di manapun dan bahwasemua pendidikan agama harus diprivatisasi. Namun beberapa

61 The IHLs: Legends and Facts (Istanbul: TESEV, 2004) [Please provide

publication facts for this source, page numbers if possible].62 The IHLs: Legends and Facts (Istanbul: TESEV, 2004).

8/2/2019 Bahasa Ch6

34/54


orang melihat privatisasi agama secara total ini dengan penuhkecurigaan karena mereka takut sikap ini akan memberikankesempatan yang lebih besar kepada fundamentalis muslim yangbisa saja menggunakan kesempatan seperti itu untukmempromosikan padangan tersebut dan merekrut siswa.63

Tak tepat dan tak mungkin kita berusaha menilai ataumengevaluasi debat mengenai pendidikan agama itu dalamkesempatan ini. saya hanya ingin menekankan adanyaperbedaan pandangan dan sikap mengenai isu tersebut, danbagaimana argumen yang digunakan dalam perdebatan itumengindikasikan adanya ketegangan dalam masyarakat dan jugadalam hubungan antara negara dan agama. masalah terpentingyang dibahas dalam buku ini adalah bagaimana mengamankankerangka konstitusionalisme dan hak asasi manusia serta

mempromosikan dan memfasilitasi terjadinya penalaran publikdalam menegosiasikan dan memediasi ketidak sefahan yang takmungkin terhindarkan menyangkut persoalan kebijakan publik.

Larangan Menggunakan KerudungDi antara kontradiksi sekularime otoritarian di Turki, isumengenai kerudung merupakan isu yang paling kontroversial dansimbolis pada tahun 90an dan awal 2000. kita tidak akanmendiskusikan seluruh aspek isu ini dan mengaitkan tingkatperkembangan di Turki dengan perkembangan di Eropa karena

itu tidak perlu dan tidak penting. Sebaliknya, saya akanmenekankan beberapa aspek dan perkembangan itu dalamkerangka perbincangan kita mengenai kesulitasn yang dihadapioleh negara sekuler Turki, yaitu bagaimana mereka menanganitumbuhnya kekuatan politik dan suara Islamis di negeri itu tanpamenggunakan taktik otoriter untuk menghilangkannya.

Mayoritas perempuan yang menutup kepalanya di hadapanpublik memakai model tutup kepala yang biasa digunakan olehperempuan kalangan bawah atau menengah di perkotaan

maupun di pedesaan sejak berdirinya republik, dan pemakaiantutup kepala ini tidak pernah ditentang oleh pemerintah maupunmengundang kontroversi. Namun model tutup kepala baru yangmulai digunakan di seluruh dunia Muslim sejak tahun 1980annampaknya diasosiakan dengan kemunculan gerakan Islam di

Turki dan di negara manapun. Berbeda dengan tutup kepala

63 The IHLs: Legends and Facts (Istanbul: TESEV, 2004).

8/2/2019 Bahasa Ch6

35/54


tradisional Turki, bentuk kerudung baru atau model kerudungIslami ini betul-betul menutupi leher dan bahu perempuan.Dengan demikian, ada berbagai alasan dibalik keputusanperempuan Turki memakai tutup kepala. Alasan itu bisa sajaadat, kesopanan, ketaatan terhadap agama ataupun tanda

afiliasi politik tertentu. Masalah yang akan kita bahas disiniadalah bagaimana negara menegosiasikan dilema mengenaikewajibannya untuk menghormati pilihan pribadi dan kebebasanberagama dengan keharusannya mengatur peran politik agama.

Sejak awal tahun 1980an, para siswa diharuskan untukmengenakan seragam seperti pegawai negeri.64 Meskipun aturanini bisa mencegah siswa perempuan untuk memakai jeans ataurokmini ke sekolah, namun aturannya muncul untuk melarangpemakaian kerudung. Aturan ini kemudian diperjelas lagi dalam

amandemen undang-undang tahun 1985 yang menyatakanbahwa siswa yang menggunakan pakaian tradisional akandiberikan peringatan keras".65 Pada tahun 1987, Partai Tanah Air(ANAP) yang berkuasa saat itu mengamandemen aturan itu untukmemberikan kesempatan kepada perempuan yang memakaikerudung karena alasan keagamaan untuk bisa masuk keuniversitas.66 Perubahan ini ditentang oleh Presiden KenanEvren, pemimpin kup militer tahun 1980, dan kasus itu akhirnyadibawa ke Pengadilan Konstitusi yang menyatakan bahwaundang-undang yang diajukan itu inkonstitusional.67 Pengadilan

kemudian menyatakan bahwa undang-undang kedua yang lebihumum dan dibuat untuk memberikan kebebasan pemakaisn bajudi universitas ternyata konstitusional. Namun pengadilan secarakhusus tetap menyatakan bahwa tutup kepala yang digunakansebagai simbol keagamaan dilarang untuk dipakai di ruang publiktermasuk di universitas.68 Interpretasi terhadap undang-undang

64 Peraturan yang berkaitan dengan Pakaian Siswa dan Staf Sekolah yang berada di

bawah Departemen Pendidikan dan Departemen lain, No. 8/3349, Art. 6 (July 22, 1981,

diamademen, Nov. 26, 1982).

65 Dipublikasikan dalam Lembaran Negara 8 Januari 1987 (19335) (dihapus olehamandemen 18 Desember 1989 (20386)).66 Kasus No. 1989/1, Putusan No. 1989/12. Laporan Resmi Mahkamah Konstitusi Turki,

Keputusan 1989/652.67 Undang-Undang 3670 (25 Oktober 1990), didukung oleh Putusan Mahkamah

Konstitusi No. 1991/8 (July 31, 1991).68 Hsn Tuna,Lawyers Association, Report 3, The Scope and the Consequences of the

8/2/2019 Bahasa Ch6

36/54


yang seperti ini dikritik banyak pihak dan tidak dihiraukan dalanpraktiknya.69

Dalam praktiknya, pembatasan penggunaan tutup kepala inimulai mengendur dan isunya tetap tidak menjadi debat publik

hingga intervensi militer tahun 1997. saat itu, isu ini digunakanoleh militer sebagai argumen untuk menyerang PartaiKesejahteraan Sosial (RP) yang dipaksa untuk turun daripemerintahan. Dalam keputusan pengadilan tahun 1998 tentanglarangan keberadaan RP sebagai partai politik, pengadilanmenyebutkan isu yang sebetulnya tidak relevan yaitu isumengenai tutup kepala. Dalam keputusan itu, pengadilanmengatakan agar kerudung dilarang dari universitas. Walaupunkeputusan pengadilan tentang kerudung itu tidak mempunyaikekuatan hukum karena isunya tidak berkaitan dengan kasus

yang diajukan ke pengadilanm otoritas militermempergunakannya untuk melarang siswa yang mengenakankerudung untuk mendaftar dan mengikuti pelajaran di universitasatau pun hanya untuk sekedar memasuki bangunannya.70

Bahkan ibu-ibu dan orang tua mahasiswa yang lulus yang inginmenghadiri acara wisuda anak-anaknya dilarang untuk memasukikampus jika mereka memakai kerudung.71

Pelarangan memakai kerudung menjadi isu yang . MajelisPendidikan Tinggi melarang kerudung di perumahan universitas

dan perempuan yang memakai kerudung tidak diperbolehkanuntuk masuk ke bangunan universitas walaupun hanya sebagaipengunjung. Kerudung juga dilarang di sekolah-sekolahmenengah termasuk di sekolah-sekolah agama (IPHS) yangdikelola oleh pemerintah. Larangan ini juga berlaku bagi pegawainegara yang sebetulnya banyak diantara mereka yang sudah

Ban on Head Scarf in Turkey, Brussels, OSCE Conference on Tolerance and the Fight

against Racism, Xenophobia and Discrimination, 13-14 September 2004.69 Lawyers Association, Report 3, The Scope and the Consequences of the Ban on Head

Scarf in Turkey70 Seorang nenek berusia 85 tahun dilarang untuk menghadiri wisuda cucunya di

Universitas Marmara karena ia memakai jilbab. Mengenai kejadian ini dan juga beberaoa

kejadian yang sama di universitas lain lihat Milliyet (www. Milliyet.com) Zaman

(www.zaman.com.tr), andHurriyet(www.hurriyetim.com), of June 13 and 15, 2005.71 Lawyers Association, Report 3, The Scope and the Consequences of the Ban on Head

Scarf in Turkey
http://www.hurriyetim.com/http://www.hurriyetim.com/

8/2/2019 Bahasa Ch6

37/54


memakai kerudung dan tidak pernah mendapatkan kesulitanapapun karenanya. Bahkan perempuan yang mencoba memakaiwig sebagai ganti kerudung atau untuk menutupi kepalanya yangbotak (akibat pengobatan atau kanker) dipecat dari pekerjaannyasebagai guru.72 Pada tahun 1999, Merve Kavakci terpilih menjadi

anggota parlemen dari partai Partai ..Islam (VP) dan iamenghadiri upacara pelantikan dirinya sebagai anggota parlemendengan memakai kerudung. Tapi, protes yang dipimpinolehPartai Demokrat Kiri sekuler memaksanya untuk meninggalkanacara pelantikan tanpa sempat dilantik. Kavakci kemudianditurunkan dari kursinya di parlemen berdasarkan alasan yangtidak jelas. namun ia gagal merahasiakan bahwa ia adalah

juga warga negara Amerika Serikat. VP kemudiandibubarkan karena dianggap menjadi tempat aktivitas antisekuler.73

Walaupun protes publik terhadap pelarangan kerudung inimeluas, usaha untuk menentang penerapannya ataupunmenanyakan legalitas kebijakannya baik dilakukan oleh paraguru, administratur negara ataupun hakim berakhir dengantekanan dan tindakan balas dendam dari otoritas negara.Karyawan universitas yang menolak unruk mengimplementasikankebijakan pelarangan ini dipecat dari pekerjaannya denganalasan yang tidak relevan. Hakim yang mempertanyakankeabsahan kebijakan pelarangan atau pemecatan karyawan

ditarik dari kasus-kasus semacam itu dan, kadang-kadangdipindahkan ke pengadilan yang lain, sedangkan hakim yangaktif mendukung pelarangan ditugaskan di pengadilan yangmenangani kasus-kasus tersebut.74 Hakim-hakim yangmenyatakan bahwa pelarangan itu tidak mempunyai landasanhukum atau alasan pemecatan karyawan-karyawan itu tidak jelas

72 Niyazi ktem, Religion in Turkey, inBrigham Young Law Review (2002) p.397-398;

BBC News, Turkey Bans Islamic Party(June 22, 2001); BBC News, Headscarf Row

In Turkey Parliament (May 3, 1999).

73 Lawyers Association, Report 3, The Scope and the Consequences of the Ban on HeadScarf in Turkey; see also Human Rights Watch, Access to Higher Education for

Women Who Wear the Headscarf , June 2004.74 Organisasi Hak Asasi Manusia Mazlumder www.mazlumder.org) (seperti dilaporkan

dalam United States Department of State, International Religious Freedom Report 2004

Turkey) [IS THIS CITE OKAY? Situs Mazlumder (hanya dalam Bahasa Turki):

Bahasa Ch6

Documents