KASUBDIT ORGANISASI KEMASYARAKATAN DIREKTORAT KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA DAN KEMASYARAKATAN DIREKTUR JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KEMENTERIAN DALAM NEGERI MENYIKAPI PERKEMBANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN Disampaikan Oleh: DR. BAHTIAR, M.SI
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
KEMERDEKAAN BERSERIKAT & BER -KUMPUL, MENGELUARKAN PIKIRAN DGN LISAN & TULISAN & SEBAGAINYA DITETAPKAN DGN UU.
SETIAP ORG BERHAK ATAS KEBEBASAN BERSERIKAT,BERKUMPUL,& MENGELUARKAN PENDAPAT.
UUD NRI 1945
Ps 28
Ps 28 E (3)
SETIAP ORG BERHAK UTK MEMAJUKAN DIRINYA DLM MEMPERJUANGKAN HAKNYA SECARA KOLEKTIF UTK MEMBANGUN MASYA, BANGSA, & NEGARANYA. Ps 28 C (2)
3
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Dalam negara berdasarkan hukum (recthstaat), setiap orang baik sendiri-sendiri maupun secara kolektif, yang melakukan aktivitas memasuki wilayah publik, menimbulkan hak (kewenangan) Negara (Pemerintah) untuk mengaturnya.
Amanat Pembukaan UUD 1945: bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
UU 40/2008 PEMUDA
UU 11/2009 KESOS
Terdapat 27 Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur Organisasi Kemasyarakatan
ARAH KEBIJAKAN Memperkuat jaminan hak berserikat dan berkumpul bagi
warga negara. Penguatan sistim sosial. Pelembagaan partisipasi masyarakat. Pemberdayaan dan Penguatan kapasitasOrmas. Transparansi dan akuntabilitas Ormas. Membangun relasi intra/antar/ Ormas yang sehat. Kemandirian dan profesionalisme. Penataan sistem pelayanan dan administrasi. Menciptakan tertib hukum dalam bidang Ormas.
KONSIDERANS & DASAR HUKUMKONSIDERANS & DASAR HUKUM
bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
menghormati hak asasi dan kebebasan orang lain; bahwa sebagai wadahnya, organisasi kemasyarakatan berpartisipasi dalam
pembangunan mewujudkan tujuan nasional dalam wadah NKRI berdasarkan Pancasila;
bahwa UU 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan;
KONSIDERANS
bahwa Pasal 20, 21, 28, 28C ayat (2), 28E ayat (3), dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945; DASAR HUKUM
Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
► meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;► memberikan pelayanan kepada masyarakat; ► menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; ► melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat; ► melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; ► mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; ► menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
dan ► mewujudkan tujuan negara.
► meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat;► memberikan pelayanan kepada masyarakat; ► menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; ► melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang
hidup dalam masyarakat; ► melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup; ► mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi
dalam kehidupan bermasyarakat; ► menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa;
SYARAT PENDAFTARAN ORMAS BADAN HUKUMSYARAT PENDAFTARAN ORMAS BADAN HUKUM
► akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
► program kerja;► sumber pendanaan► surat keterangan domisili; ► nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan► surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan
atau dalam perkara di pengadilan.
PERKUMPULAN
Sesuai dengan UU tentang Yayasan dan PP Pelaksanaan UU tentang YayasanYAYASAN
► akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
► program kerja;► susunan pengurus;► surat keterangan domisili; ► nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas;► surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak
dalam perkara di pengadilan; dan► surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
SKT NASIONAL, PROVINSI, KAB/KOTA
► nama dan alamat organisasi;► nama pendiri;► tujuan dan kegiatan; dan► susunan pengurus.
► nama dan lambang;► tempat kedudukan;► asas, tujuan, dan fungsi;► kepengurusan;► hak dan kewajiban anggota;► pengelolaan keuangan;► mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan► pembubaran organisasi.
► nama dan lambang;► tempat kedudukan;► asas, tujuan, dan fungsi;► kepengurusan;► hak dan kewajiban anggota;► pengelolaan keuangan;► mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan► pembubaran organisasi.
Sumber:► iuran anggota; ► bantuan/sumbangan masyarakat;► hasil usaha Ormas; ► bantuan/sumbangan dr org/lembaga asing;► kegiatan lain yang sah menurut hukum; ► APBN dan/atau APBD
Pengelolaan secaratransparan dan akuntabel
Menggunakan rekeningpada bank nasional
laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai AD dan/atau ART
laporan keuangan kepada publik secara berkala
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
► Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UU ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU ini;
► Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan konsisten mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini;
► SKT yang sudah diterbitkan sebelum UU ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
► ormas yang didirikan oleh WNA, WNA bersama WNI, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
► Ormas yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya UU ini tetap diakui keberadaannya sesuai dengan ketentuan UU ini;
► Ormas yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI dan konsisten mempertahankan NKRI, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan UU ini;
► SKT yang sudah diterbitkan sebelum UU ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan
► ormas yang didirikan oleh WNA, WNA bersama WNI, atau badan hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan ketentuan UU ini dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak UU ini diundangkan.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, semua Peraturan Per-UU-an yang terkait dg Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
► Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, semua Peraturan Per-UU-an yang terkait dg Ormas, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini.
► Pada saat UU ini mulai berlaku, UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3298) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
► Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.