BAB I
PAGE 2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Untuk menjadi pemenang dalam kompetisi yang
tercipta di pasar, pihak manajemen dituntut agar mampu mengelola
sumber daya yang dimiliki perusahaannya secara efektif dan efisien
guna memperoleh laba yang optimal. Laba yang optimal baru berhasil
diperoleh jika didukung dengan perencanaan dan pengawasan yang
tepat.
Perencanaan dan pengawasan merupakan dua hal yang saling
berkaitan. Perencanaan yang baik akan efektif bila selalu diawasi
dengan baik pula. Sementara pengawasan tidak akan berarti jika
proses perencanaan yang dilakukan tidak tepat. Jika proses
perencanaan dan pengawasan telah dilakukan dengan baik, kemungkinan
tujuan perusahaan akan dapat terpenuhi.
Bagi perusahaan, salah satu yang mempengaruhi tujuan perusahaan
adalah pendapatan. Peningkatan pendapatan pada perusahaan sangat
penting dan memerlukan perhatian yang khusus untuk mencapainya,
efesiensi dan efektifitas tersebut dapat dicapai apabila penerapan
pengawasan intern pendapatan dilaksanakan dengan baik. Dengan
demikian masalah pendapatan ini merupakan masalah yang penting.
Dalam hal ini manajemen akan dapat menilai berhasil atau tidaknya
kegiatan yang telah dilaksanakan, dan selanjutnya manajemen dapat
membuat rencana operasi untuk tahun mendatang. Di samping itu para
pemilik perusahaan juga ingin mengetahui berapa sebenarnya dari
pendapatan yang diterimanya dalam satu periode akuntansi.
Pendapatan umumnya merupakan salah satu komponen penghasilan
perusahaan yang didapat dari aktivitas perusahaan yang biasa dan
dikenal dengan sebutan yang berbeda oleh setiap perusahaan
tergantung kepada aktivitas utama dari perusahaan tersebut.
Komponen ini sangat mempengaruhi dalam penentuan laba, laba
tersebut akan digunakan perusahaan untuk menjaga kelangsungan
hidupnya.
Dengan sistem pengawasan seperti ini manajer keuangan dapat
menganalisa penyimpangan aktual dengan anggaran pendapatan yang
disusun. Jika terdapat penyimpangan yang cukup berarti, maka bisa
saja pihak manajemen yang kurang tepat dalam menentukan
anggaran.
CV. Express Limo Medan adalah objek penelitian penulis,
perusahaan ini aktivitas operasinya bergerak di bidang jasa
angkutan transportasi merasa perlu untuk melaksanakan perencanaan
dan pengawasan pendapatan dalam pencapaian tujuannya. Masalah yang
ada di perusahaan adalah penyusunan anggaran pendapatan tidak
mempertimbangkan kerusakan armada angkutan, sehingga jumlah
realisasi pendapatan selalu di bawah anggaran. Hal ini disebabkan
karena dalam penyusunan anggaran, penetapan sasaran tidak didukung
dengan pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan kondisi ini
menyebabkan anggaran menjadi tidak realistis karena selisih yang
tidak menguntungkan dari tahun ke tahun semakin besar. Selisih
tidak menguntungkan ini dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel. I.1
Target dan Realisasi Pendapatan
Tahun Target Realisasi Selisih %
20044.330.800.0004.313.485.00017.315.0000,40 %
20054.330.800.0004.308.970.00021.830.0000,50 %
20064.330.800.0004.257.730.00073.070.0001,69 %
20074.330.800.0004.191.260.000139.540.0003,22 %
Sumber : PT. Express Limo NusantaraMenurut Mulyadi (2001, hal.
508) bahwa : Proses pengendalian anggaran dilaksanakan melalui tiga
tahap utama berikut ini : (1) penetapan sasaran, (2) implementasi,
(3) pengendalian dan evaluasi kinerja.
Melihat begitu pentingnya perencanaan dan pengawasan pendapatan
bagi perusahaan membuat penulis merasa tertarik untuk membahas
permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul Analisis
Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Pada PT. Express Limo
Medan.
B. Identifikasi Masalah
Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Apakah anggaran pendapatan perusahaan sudah dijadikan sebagai
alat pengawasan ?
2. Apakah anggaran pendapatan yang disusun oleh perusahaan sudah
efektif dan berfungsi sebagai alat pengendalian ?
C. Batasan dan Rumusan Masalah
Batasan Masalah
Untuk memberi gambaran yang jelas mengenai lingkup penelitian
yang dilaksanakan, maka penulis membatasi masalah pada perencanaan
dan pengawasan pendapatan, khususnya pendapatan operasi pada
periode tahun 2004, 2005 dan 2006.
Rumusan Masalah
Rumusan masalah yang penulis paparkan dalam penelitian ini
adalah Apakah perencanaan dan pengawasan pendapatan yang diterapkan
perusahaan sudah baik ?.
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah untuk
mengetahui sejauhmana penerapan perencanaan dan pengawasan
pendapatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai
tujuan.
Manfaat Penelitian
a. Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal
mendalami perencanaan dan pengawasan pendapatan yang ada dalam
perusahaan.b. Sebagai masukan bagi perusahaan, sehingga dengan
penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan
yang sedang dihadapi.
c. Sebagai masukan bagi peneliti lain yang sejenis .BAB II
LANDASAN TEORITIS
A. Uraian Teoritis
1. Pengertian Perencanaan dan Pengawasan
a. Pengertian Perencanaan
Perencanaan merupakan suatu proses yang kontiniu untuk
menetapkan kejadian dan kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian
tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan
alternatif-alternatif yang tersedia. Perencanaan sebagai penetapan
apa yang akan dilakukan, kapan akan dilakukan, bagaimana
melakukannya dan siapa yang melaksanakannya.
Menurut Siagian (1990, hal. 41) salah satu definisi klasik
tentang perencanaan bahwa : Perencanaan pada dasarnya merupakan
pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dikerjakan
di masa depan.
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa perencanaan adalah
keputusan yang terlebih dahulu ditentukan dan pada nantinya akan
dikerjakan pada masa yang akan datang.
Menurut Swastha dan Sukotjo (1993, hal. 93) kegunaan perencanaan
:
Mengurangi ketidak pastian serta perubahan pada waktu
mendatang.
Mengarahkan perhatian pada tujuan
Memperingan biaya.
Merupakan saran untuk mengadakan pengawasan.
Dari pernyataan di atas diketahui bahwa betapa pentingnya suatu
perencanaan pada perusahaan. Dengan adanya suatu perencanaan akan
lebih mengarahkan suatu tujuan yang akan diharapkan serta dapat
memperkecil biaya.
b. Pengertian Pengawasan
Kasus yang sering terjadi dalam perusahaan antara lain tidak
tertagihnya piutang, tidak ditepatinya waktu penyelesaian, suatu
anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang
dari rencana. Untuk mengantisipasi masalah tersebut maka perusahaan
merasa perlu untuk melakukan pengawasan.
Perusahaan yang masih dalam ukuran kecil pengawasan bisa
dilakukan langsung oleh pemilik atau pimpinan perusahaan, mengingat
aktivitas perusahaan masih sederhana dan tidak begitu rumit. Namun
karena pertumbuhan yang terus menerus menimbulkan kesulitan bagi
pimpinan untuk mengawasi perusahaannya, karena kegiatan usahanya
sudah meluas, transaksi yang lebih sering dan menggunakan karyawan
yang banyak.
Swastha dan Sukotjo (1993, hal. 122) mengemukakan : Pengawasan
adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh organisasi dan
membandingkan segala sesuatu yang telah dijalankan dengan
rencananya dan melakukan perbaikan-perbaikan jika terjadi
penyimpangan.
Dari pernyataaan di atas diketahui bahwa pengawasan merupakan
suatu kegiatan dengan melakukan pengamatan dari seluruh rencana
yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan cara membandingkan
anggaran dengan realisasi sebagai pelaksanaan ukurannya.
2. Pengertian Pendapatan
Pendapatan sering diartikan berbeda-beda menurut para ahli
karena satu pandang yang berbeda. Istilah penghasilan digunakan
untuk menyatakan pendapatan (revenue) dalam kerangka dasar dalam
penyajian dan penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi
keuangan bahwa penghasilan (income) meliputi pendapatan (revenue)
maupun keuntungan (gain).
Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas
perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda
seperti penjualan, penghasilan jasa (fee), bunga, deviden, royalty
dan sewa. Definisi pendapatan yang lebih tradisional adalah bahwa
pendapatan merupakan arus masuk aktiva bersih ke dalam perusahaan
sebagai hasil penjualan barang atau jasa. Untuk mengetahui lebih
jelas tentang pendapatan, penulis mengemukakan beberapa definisi
oleh para ahli antara lain :
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2002, PSAK. 23 par. 2) bahwa :
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul
dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus
masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal.
Selanjutnya Zaki Baridwan, (1999, hal. 30) mengemukakan :
Pendapatan (revenue) adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva
suatu badan usaha atau pelunasan utang (kombinasi keduanya) selama
suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang,
penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan
utama badan usaha.
Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk brutto dari manfaat
ekonomi yang diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah
yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan
nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan
dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus
dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan,
arus brutto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama
prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan dan
karena itu bukan merupakan pendapatan. Pendapatan hanyalah komisi
yang diterima dari prinsipal. Revenue secara luas menitikberatkan
kepada keseluruhan aktivitas perusahaan yang menghasilkan kenaikan
aktiva dan berkurangnya kewajiban dan dapat merobah modal pemilik.
Keseluruhan aktivitas perusahaan itu berupa aktivitas utama dan
aktivitas lain di luar aktivitas utama. Pemusatan aktivitas
perusahaan terutama aktivitas utama yang berakibat kepada kenaikan
aktiva atau pengurangan liabilities dan yang dapat merubah modal,
disebut revenue dalam arti sempit.
3. Karakteristik Pendapatan
Pada dasarnya pendapatan itu timbul dari penjualan barang atau
penyerahan jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi.
Pendapatan dapat juga timbul dari penjualan, proses produksi,
pemberian jasa termasuk pengangkutan dan proses penyimpanan. Dalam
perusahaan dagang pendapatan timbul terutama dari penjualan barang
dagangan, dan pada perusahaan manufaktur diperoleh dari penjualan
produksi selesai, sedangkan untuk perusahaan jasa pendapatan usaha
diperoleh dari penyerahan jasa kepada pihak lain.
Menurut Smith dan Skousen (1997, hal. 40) bahwa : Pendapatan
pada umumnya diklasifikasikan atas pendapatan yang berasal dari
kegiatan normal perusahaan dan pendapatan yang berasal bukan dari
kegiatan perusahaan.
Pendapatan dari kegiatan normal perusahaan timbul dari hasil
kegiatan operasional perusahaan baik dari hasil penjualan barang
dagangan maupun jasa dan berhubungan langsung dengan usaha operasi
(pokok) perusahaan yang bersangkutan. Pendapatan ini sifatnya
normal dan terjadi secara berulang-ulang selama perusahaan
melangsungkan kegiatannya.
Pendapatan yang diperoleh dari sumber lain di luar kegiatan
operasi utama perusahaan digolongkan sebagai pendapatan non
operasional yang sering disebut dengan pendapatan lain-lain.
Pendapatan lain-lain yang dimaksud misalnya laba dari penjualan
surat berharga, pendapatan bunga, keuntungan penjualan aktiva
tetap.
Dari uraian tersebut di atas, juga dapat dikatakan bahwa
pendapatan memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik ini dapat
dilihat berdasarkan sumber pendapatan, produk dan kegiatan utama
perusahaan dan jumlah rupiah pendapatan serta proses
membandingkan.
a. Sumber Pendapatan
Jumlah aktiva perusahaan menjadi bertambah melalui berbagai cara
tetapi tidak semua cara mencerminkan pendapatan, bertambahnya
jumlah nilai aktiva dalam perusahaan dapat berasal dari transaksi
modal, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang
dagangan, seperti aktiva tetap, surat berharga ataupun penjualan
anak cabang perusahaan, hadiah, sumbangan atau penemuan, revaluasi
aktiva tetap dan penjualan produk perusahaan. Dari semua transaksi
di atas hanya transaksi atas penjualan produk perusahaan saja yang
dapat dianggap sebagai sumber utama pendapatan walaupun laba atau
rugi mungkin timbul dalam hubungannya dengan penjualan aktiva
lainnya selain produk utama perusahaan.
b. Produk dan Kegiatan Utama Perusahaan
Produk perusahaan mungkin berupa barang ataupun dalam bentuk
jasa. Perusahaan tertentu mungkin sekali menghasilkan bermacam
produk (baik berupa barang atau jasa atau keduanya) yang sangat
berlainan jenis. Produk yang dihasilkan secara insidential bila
dihubungkan dengan kegiatan utama perusahaan atau yang timbul
secara tidak tetap sering dipandang sebagai elemen pendapatan non
operasi. Pemberian batasan tentang pendapatan sangat perlu, maka
produk perusahaan dapat diartikan meliputi seluruh jenis barang dan
jasa yang disediakan/diserahkan kepada konsumen tanpa memandang
jumlah rupiah tiap jenis produk tersebut ataupun sering tidaknya
produk tersebut dihasilkan.
c. Jumlah Rupiah Pendapatan dan Proses Membandingkan
Pendapatan merupakan jumlah rupiah dari harga jual persatuan
dikali dengan kuantitas terjual. Perusahaan umumnya akan
mengharapkan terjadinya laba yaitu jumlah rupiah pendapatan lebih
besar dari jumlah biaya yang dibebankan. Laba atau rugi yang
terjadi baru akan diketahui setelah pendapatan dan beban
dibandingkan. Setelah biaya yang dibebankan secara layak
dibandingkan dengan pendapatan maka tampaklah jumlah rupiah laba
atau pendapatan netto.
Pendapatan memiliki berbagai kegunaan menurut berbagai konteks,
pendapatan umumnya dianggap sebagai sebagai dasar perpajakan, suatu
faktor penentuan kebijaksanaan pembayaran deviden, suatu pedoman
dalam pengambilan keputusan, serta faktor yang harus
dipertimbangkan dalam produksi.
Adapun kegunaan pendapatan menurut Sofyan Syafri (1993, hal. 39)
sebagai berikut :
1.Pendapatan telah mempertimbangkan sebagai suatu dasar
perpajakan dan pendistribusian kembali kekayaan diantara
individual, karena tugas ini suatu versi pendapatan yang dikenal
dengan pendapatan kena pajak yang dihitung sesuai aturan yang
ditentukan oleh Undang-undang perpajakan.
2. Pendapatan telah dianggap sebagai petunjuk kebijaksanaan
deviden suatu perusahaan. Pendapatan yang diakui merupakan
indikator jumlah maksimum yang akan dibagikan sebagi deviden dan
ditahan untuk perluasan atau untuk diinvestasikan kembali.
3.Pendapatan dianggap petunjuk investasi dan pengambilan
keputusan secara umum. Umumnya dihipotesakan bahwa investor mencoba
memaksimumkan keuntungan atas modal yang diinvestasikan yang
sepadan dengan tingkat resiko yang dapat dianggap sebagai
pengawasan biaya.
4.Pendapatan dianggap alat prediktif, yaitu membantu dalam
memprediksikan pendapatan di masa yang akan datang dan kejadian
ekonomi di masa yang akan datang.
Informasi pendapatan dalam laporan kinerja tersebut dapat
berguna bagi pemakai maka harus disajikan dengan memperhatikan
karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, menyajikan
informasi yang relevan. Pos pendapatan jasa harus juga menyajikan
informasi yang bebas dari pengertian yang menyesatkan agar dapat
dihandalkan untuk dipakai.
Dalam penyajian pendapatan dalam laporan keuangan perusahaan
harus mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan kebijakan
akuntansi pendapatan perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia
(2002, PSAK 23 par. 9) :
a. Kebijakan akuntansi yang dianut untuk pengakuan pendapatan
termasuk metode yang dianut untuk menentukan tingkat penyelesaian
transaksi penjualan jasa,
b.Jumlah setiap katagori signifikan dari pendapatan yang diakui
selama periode tersebut termasuk pendapatan dari :
(i) Penjualan barang
(ii) Penjualan jasa
(iii) Bunga
(iv) Royalty
(v) deviden.
c. Jumlah pendapatan yang berasal dari pertukaran barang atau
jasa dimasukkan dalam setiap katagori yang signifikan dari
pendapatan,
d.Pendapatan yang ditunda pengakuannya.
Pendapatan dapat disajikan dalam laporan kinerja dengan cara
yang berbeda demi suatu penyediaan informasi yang relevan untuk
mengambil keputusan ekonomi. Misalnya, pembedaan antara pos
penghasilan yang berasal dan tidak berasal dari pelaksanaan
aktivitas yang biasa (ordinary) merupakan problem yang lazim.
Pembedaan ini dilakukan berdasarkan argumentasi bahwa sumber atau
pos adalah relevan dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan kas (dan setara kas) di masa depan, misalnya aktivitas
insidentil seperti pengalihan investasi jangka panjang tampaknya
tidak akan terjadi secara reguler.
4. Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan
a. Perencanaan Pendapatan
Apabila perencanaan telah ditetapkan, maka dituangkan dalam
bentuk anggaran. Anggaran ini mencakup rencana yang terperinci,
yang mencakup semua jenis dan banyaknya barang/jasa yang akan
dijual, harga jual yang diharapkan dan laba bruto yang
diantisipasikan. Semua tahapan operasi perusahaan harus mencakup di
dalam anggaran tersebut sehingga suatu anggaran merupakan
perencanaan induk periode yang akan datang.
Munandar (1993, hal. 1), memberikan definisi anggaran : Budget
(Anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang
meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit
(kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode)
tertentu yang akan datang.
Anggaran disusun pihak manajemen untuk jangka waktu satu tahun
dan membawa perusahaan ke kondisi tertentu yang diinginkan dengan
sumber daya tertentu yang diharapkan. Proses penyusunan anggaran
merupakan proses rencana kerja jangka pendek yang sering juga
disebut dengan proses penyusunan rencana laba jangka pendek.
Menurut Blocher, Chen dan Thomas (2000, hal. 356) menyatakan :
Proses penganggaran biasanya meliputi pembentukan komite anggaran,
menentukan periode anggaran, spesifikasi pedoman anggaran,
penyusunan usulan anggaran awal/dasar (initial budget), negosiasi
anggaran, review, serta persetujan, dan persetujuan ; revisi
anggaran.
Dari pengertian di atas penulis akan merinci satu-persatu
unsur-unsur dalam proses penyusunan anggaran tersebut.
1) Komite Anggaran
Komite anggaran merupakan otorisasi tertinggi dalam organisasi
dalam segala hal yang berkaitan dengan anggaran. Komite anggaran
juga menentukan atau menyetujui tujuan anggaran organisasi dan unit
bisnis utama dalam perusahaan secara keseluruhan, mengarahkan dan
mengkoordinasikan penyusunan anggaran.
Menurut Mulyadi (2001, hal. 502) bahwa komite anggaran terdiri
dari :
Direktur Utama, sebagai ketua merangkap anggota komite.
Direktur pemasaran, sebagai anggota.
Direktur produksi, sebagai anggota.
Direktur keuangan dan administrasi, sebagai anggota.
Manajer departemen keuangan, sebagai sekretaris komite.
Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa dalam menyusun
anggaran biaya diperlukan suatu unit organisasi yang
mengkoordinasikan berbagai jenis usulan biaya dari berbagai pusat
pertanggung jawaban untuk kemudian disusun menjadi rancangan
anggaran biaya. Unit organisasi ini disebut dengan komite anggaran.
Unit organisasi ini dibentuk pada saat proses penyusunan anggaran
biaya saja. Jika proses penyusunan anggaran perusahaan telah
selesai, komite anggaran menjadi tidak berfungsi dan fungsi
pengendalian pelaksanaan anggaran diserahkan kepada unit organik
perusahaan.
Menurut Mulyadi (2001, hal. 503) mengemukakan bahwa tugas komite
anggaran adalah :
1. Merumuskan sasaran anggaran dan kebijakan pokok perusahaan
untuk tahun anggaran.
2. Menyampaikan informasi mengenai tujuan dan kebijakan pokok
tersebut kepada manajer pusat pertanggung jawaban.
3. Menelaah rancangan anggaran yang diajukan oleh para manajer
pusat pertanggung jawaban.
4. Melakukan negosiasi dengan para manajer pusat pertanggung
jawaban mengenai rancangan anggaran yang mereka ajukan.
5. Mengajukan rancangan anggaran perusahaan secara keseluruhan
kepada dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS).6.
Menelaah anggaran yang telah disetujui oleh dewan komisaris dan
(RUPS).Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa dalam
penyusunan anggaran harus ada komite anggaran yang bertugas untuk
merumuskan sasaran anggaran, rancangan anggaran dan mendiskusikan
anggaran tersebut dengan manajer pusat pertanggung jawaban agar
anggaran tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan
yang diharapkan.
2) Periode Anggaran
Anggaran biasanya disusun untuk periode satu tahun dan sejalan
dengan tahun fiskal perusahaan. Menyelaraskan periode anggaran
dengan periode fiskal organisasi membantu perbandingan antara hasil
operasi yang sesungguhnya dengan jumlah yang dianggarkan.
3) Pedoman Anggaran
Salah satu tanggung jawab komite anggaran adalah memberikan
pedoman anggaran. Titik awal dalam pengembangan pedoman anggaran
adalah strategi perusahaan.
4) Usulan Anggaran Awal/Dasar
sebelum ditetapkan anggarang, maka masing-masing pusat
pertanggung jawaban menyipakan usulan anggaran. Berdasarkan usulan
anggaran awal/dasar, setiap pertanggung jawaban menyiapkan usulan
anggaran awal/dasar untuk pusat pertanggung jawaban mereka.
4) Negosiasi Anggaran
Setiap unit anggaran melakukan negosiasi dengan atasan tentang
perubahan dalam usulan anggaran. Negosiasi merupakan inti dari
proses penganggaran dan menyita sebagian besar dari waktu
penyusunan anggaran.
5) Review dan Persetujuan
Komite anggaran mereview dan memberikan persetujuan akhir
terhadap anggaran. Komite anggaran memeriksa anggaran yang
berkaitan dengan konsistensinya dengan pedoman anggaran, pencapaian
tujuan jangka pendek, dan pemenuhan rencana strategi, kemudian
memberikan persetujuan anggaran secara keseluruhan dan mengajukan
anggaran tersebut kepada dewan direksi.
6) Revisi
Revisi anggaran secara reguler mendorong pusat
pertanggungjawaban untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan
ketentuan. Perusahaan yang menjalankan revisi anggaran secara
sistematis perlu meyakinkan bahwa revisi hanya diperbolehkan jika
keadaan berubah secara signifikan.
Dari berbagai uraian di atas anggaran pendapatan yang disusun
oleh perusahaan merupakan rencana atau rancangan yang diperinci
untuk kegiatan perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Anggaran
pendapatan juga bersifat fomal serta sistematis, artinya disusun
secara tertulis, berurutan dan berdasarkan logika. Selain itu
anggaran pendapatan merupakan hasil pengambilan keputusan yang
berdasarkan pada beberapa asumsi dan penafsiran yang berlaku untuk
satu periode tertentu, juga dinyatakan dalam bentuk uang dan
angka.
Dalam tahap penyusunan anggaran pendapatan, tiap-tiap rencana
diterjemahkan ke dalam satuan uang yang sesuai dengan manajer yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh rencana tersebut. Dalam
menyusun anggaran pendapatan ini, yang harus dipertimbangkan adalah
faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan.
Menurut Anthony, Dearden dan Norton (1997, hal. 483) anggaran
pendapatan mempunyai karakteristik berikut :
1. Anggaran dirancang untuk mengukur efektivitas pemasaran.
Varians yang merugikan terhadap anggaran berarti penjualan atau
harga jual rendah dari tingkat yang dianggap wajar oleh
manajemem.
2. Manajer pemasaran tidak dapat memikul tanggungjawab penuh
atas tercapainya sasaran penjualan, seperti halnya pada anggaran
biaya. Banyak sekali ketidak pastian di pasar yang berada di luar
kendali manajer pemasaran, khususnya dalam jangka pendek.
Anggaran pendapatan merupakan unsur anggaran laba rugi, juga
merupakan unsur yang paling besar ketidak pastiannya. Tingkat
ketidak pastian itu berbeda-beda untuk setiap perusahaan.
Perusahaan yang menghadapi pesanan yang berlebihan dari
pelanggannya, atau perusahaan yang volume penjualannya dibatasi
oleh kapasitas produksi, akan mempunyai ketidak pastian yang lebih
rendah dari proyeksi penjualannya, dibandingkan dengan volume
penjualannya bergantung pada ketidak pastian pasar.
Menurut Adisaputro dan Asri (1992, hal. 65) bahwa : Anggaran
penjualan adalah anggaran yang dapat memberikan gambaran mengenai
beberapa pendapatan yang diterima sebagai akibat dilakukannya
penjualan-penjualan pada periode yang akan datang.
Anggaran pendapatan untuk perusahaan dagang dan manufaktur
merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi
penjualan dan penghasilan yang realitas dan akan menjadi dasar
untuk penyusunan anggaran-anggaran yang lain, atau dengan kata lain
anggaran-anggaran lainnya disusun dengan terlebih dahulu
memperhatikan rencana kegiatan penjualan.
Menurut M. Munandar (1993, hal. 50) adapun faktor-faktor yang
harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran penjualan, secara
garis besar dapat dibedakan dalam 2 kelompok, antara lain:
1. Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi dan pengalaman
yang terdapat didalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut
antara lain berupa:
a. Penjualan tahun-tahun yang lalu meliputi baik kualitas,
kuntitas, harga, waktu maupun tempat (daerah) penjualannya.
b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah
penjualan, misalnya tentang pemilihan saluran distribusi, pemilihan
media-media promosi, cara (metode) penetapan harga jual.
c. Kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan serta
kemungkinan perluasannya diwaktu yang akan datang.
d. Tenaga kerja yang tersedi baik jumlahnya (kuantitatif) maupun
keterampilan dan keahlihannya, serta kemungkinan pengembangan-nya
diwaktu yang akan datang.
e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan, serta kemungkinan
penambahannya diwaktu yang akan datang.
f. Fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh perusahaan, serta
kemungkinan perluasannya diwaktu yang akan datang.
Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka batas-batas
tertentu perusahaan masih dapat mengatur dan menyesuaikan
faktor-faktor intern ini dengan apa yang diinginkan untuk masa yang
akan datang. Oleh sebab itu faktor-faktor intern ini sering disebut
sebagai faktor-faktor yang controlable (dapat diatur dan
diawasi)
2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi dan pengalaman
yang terdapat diluar perusahaan tetapi masih mempunyai pengaruh
terhadap anggaran penjualan perusahaan.
Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :
a. Keadaan persaingan di pasar.
b. Posisi perusahaan dalam persaingan.
c. Tingkat pertumbuhan penduduk.
d. Tingkat penghasilan masyarakat
e. Elastisitas permintaan terhadap harga barang yang dihasilkan
perusahaan.
f. Agama, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
g. Berbagai kebijakan pemerintah baik dibidang politik, ekonomi,
sosial, budaya maupun kebudayaan
h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.
i. Kemajuan teknologi, barang-barang substitusi, selera konsumen
dan kemungkinan perubahannya.
Sebagaimana yang telah diuraikan diatas, perusahaan tidak mampu
untuk mengatur faktor-faktor ekstern sesuai dengan apa yang
diinginkan untuk masa yang akan datang, sehingga perusahaanlah yang
harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor tersebut.
Faktor-faktor ekstern ini sering juga disebut faktor yang
un-controlable (tidak dapat diatur dan diawasi).
Dari pernyataan di atas diketahui bahwa yang perlu untuk
dipertimbangkan dan diperhatikan dalam penyusunan anggaran
penjualan perusahaan, adalah :
a. Rincian jumlah dan jenis produk perusahaan.
Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis
produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk
tersebut. Walaupun nantinya seluruh penjualan akan dijumlahkan
namun untuk keperluan pengawasan perlu masing-masing jenis produk
yang dijual tersebut diketahui jumlahnya.
b. Rincian daerah pemasaran.
Dewasa ini merupakan hal yang umum apabila suatu perusahaan
mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Bagi
perusahaan-perusahaan seperti ini didalam penyusunan anggaran
penjualannya perlu untuk memperlihatkan kemana saja produk tersebut
akan dijual. Hal ini akan membantu para pelaksana penjualan serta
memudahkan pengawasan penjualannya.
c. Diskriminasi harga
Di dalam penentuan harga jual produk terdapat beberapa
perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produknya
untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Namun tidak disangkal pula
bahwa terdapat beberapa perusahaan yang menerapkan kebijaksanaan
diskriminasi harga untuk daerah yang berbeda. Untuk
perusahaan-perusahaan semacam ini harga yang ditentukan untuk
masing-masing daerah pemasaran tersebut harus jelas sehingga dapat
diketahui dan diawasi pelaksanaannya dengan mudah.
d. Potongan harga.
Di dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering
dijumpai adanya potongan harga. Bagi pembeli atau distributor yang
membeli dalam jumlah tertentu atau pembayaran dengan jangka waktu
tertentu seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Untuk
memudahkan pengawasan penjualan produk perusahaan ini maka didalam
anggaran yang disusun seharusnya disebutkan seberapa banyak
potongan yang akan diberikan oleh perusahaan sehubungan pembelian
dengan persyaratan-persyaratan khusus tersebut. Pengawasan
pemberian potongan pembelian ini akan lebih mudah apabila
perusahaan telah mempersiapkan di dalam anggaran yang disusun
tersebut.
e. Rincian penjualan bulanan
Pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode
atau satu tahun. Namun untuk keperluan perencanaan koordinasi dan
pengawasan dalam perusahaan tersebut, selayaknya anggaran penjualan
yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan.
Bahkan beberapa yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan dari
para pengecer agen dan distributor tidak jarang disusun perencanaan
penjualan produk perusahaan perbulan dahulu baru kemudian dijadikan
perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan
bulanan yang ada. Dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas maka
anggaran penjualan produk perusahaan dapat disusun. Semakin jelas
anggaran penjualan dalam perusahaan tersebut disajikan maka semakin
mudah pula manajemen perusahaan yang bersangkutan melaksanakan
koordinasi dan pengawasan kegiatan perusahaan ini.
b. Pengawasan Pendapatan
Melalui anggaran ini akan timbul suatu pengawasan. Pengawasan
adalah proses untuk menjamin organisasi dan manajemen agar tercapai
anggaran lebih efektif. Perencanaan dan pengawasan merupakan
sebagian dari fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan perusahaan.
Perencanaan yang baik akan efektif bila selalu diawasi dengan baik
pula. Sementara pengawasan tidak akan berarti jika proses
perencanaan yang dilakukan tidak tepat, atau tidak adanya suatu
perencanaan. Jika proses perencanaan dan pengawasan telah dilakukan
dengan baik, kemungkinan tujuan perusahaan akan dapat
terpenuhi.
Menurut Munandar (1993, hal. 10) bahwa :
Budget berfungsi pula sebagai tolak ukur, sebagai alat
pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan
nanti. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam
budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan,
dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah
kurang sukses.
Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa salah fungsi
anggaran adalah sebagai alat pengawasan, yaitu dengan perbandingan
antara anggaran dengan realisasinya akan dapat diketahui
penyimpangan, sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan dan
kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan.
Untuk memberikan illustrasi perencanaan pendapatan, maka akan
diberikan contoh sebagai berikut : Misalnya PT. X merencanakan
penjualannya selama tahun 2002 adalah sebanyak 2.000 unit dengan
harga per unit Rp. 12.000,- dimana dari total penjualan 40 % secara
kredit dan sisanya secara tunai. Namun pada realisasinya terjadi
penyimpangan kuantitas, yaitu yang terjual hanya 1.900 unit. Selain
itu penjualan secara kredit sebesar 45 % dari hasil penjualan
aktual sedangkan sisanya adalah tunai. Anggaran penjualan dan
realisasinya disajikan sebagai berikut :
Uraian AnggaranRealisasiPenyimpangan
Unit
Harga
Total penjualan
Kredit
Tunai 2.000
12.000
24.000.000
9.600.000
14.400.0001.900
12.000
22.800.000
10.260.000
12.540.000100
-
1.200.000
660.000
1.860.000
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadi selisih
penjualan sebesar Rp, 1.200.000. Kemungkinan akibat dari turunnya
hasil penjualan dari anggaran dengan realisasinya adalah laba yang
diharapkan tidak dapat tercapai. Dampak lain yang mungkin terjadi
adalah persediaan barang dagangan yang dianggarkan akan lebih
rendah dari realisasinya karena disebabkan tidak lakunya barang
terjual sebesar 100 unit sehingga akan menambah realisasi barang
dagangan. Selain itu piutang yang dianggarkan akan lebih rendah
dari realisasinya karena terjadi kenaikan piutang dari meningkatnya
penjualan kredit. Dan dampak yang mungkin terjadi juga pada
anggaran kas, dimana kas yang dianggarkan akan lebih tinggi dari
realisasinya karena terjadi penurunan kas akibat dari penurunan
penjualan dan penurunan penjualan tunai.
Aktivitas utama dalam proses pengawasan adalah menetapkan apakah
ada penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Aktivitas ini
dilaksanakan oleh bagian yang berwenang dimana bagian tersebut juga
dilihat dalam proses perencanaan. Untuk dapat menentukan adanya
penyimpangan perlu diketahui dulu pada tahap perencanaan
norma-norma atupun ukuran yang menjadi alasan hasil pelaksanaan
yang diharapkan, selain kebijaksanaan dalam pelaksanaannya.
Pengawasan pendapatan yang merupakan perwujudan dari tujuan
perusahaan dilaksanaan sebagai suatu proses yang langsung secara
terus menerus oleh masing-masing bagian yang berwenang. Proses
pengawasan terhadap pendapatan dimulai dari penyusunan rencana yang
merupakan proses pengawasan umpan maju (feed forward). Sedangkan
proses penilaian akhir atau evaluasi bertujuan untuk menciptakan
umpan balik di masa mendatang (feed back control).
Proses pengawasan biasanya terdiri dari beberapa tahap. Menurut
Handoko (1991, hal. 362) mengemukakan tahap-tahap dalam proses
pengawasan adalah sebagai berikut : 1) Standar penetapan
pelaksanaan (perencanaan), 2) penentuan pengukuran pelaksanaan
kegiatan, 3) pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata, 4) pembandingan
pelaksanaan kegiatan dengan standar, dan 5) pengambilan tindakan
koreksi bila perlu.
1) Penetapan Standar
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar
pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan
pengukuran yang dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian
hasil-hasil. Tujuan, sasaran, kuota dan target pelaksanaan dapat
digunakan sebagai standar.
Menurut Handoko (1991, hal. 363)) tiga bentuk standar umum
adalah :
a. Standar-standar fisik, mungkin meliputi kuantitas barang atau
jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.
b. Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan
mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor,
pendapatan penjualan dan sejenisnya.
c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas
waktu suatu pekerjaan.
Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa setiap tipe
standar tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk-bentuk hasil yang
dapat dihitung. Ini memungkinkan manajer untuk mengkomunikasikan
pelaksanaan kerja yang diharapkan kepada para bawahan secara lebih
jelas dan tahapan-tahapan lain dalam proses perencanaan.
2) Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai berbagai
cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu,
tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran
pelaksanaan kegiatan secara tepat.
Menurut Handoko (1991, hal. 364) beberapa pertanyaan yang
penting yang dapat digunakan untuk penentuan standar :
Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya diukur setiap
jam, harian, mingguan, bulanan ? Dalam bentuk apa (what form)
pengukuran akan dilakukan akan dilakukan, laporan tertulis,
inspeksi visual, melalui telepon ? Siapa (who) yang akan terlibat,
manajer, staf departemen ?
Dari pernyataan di atas, sebenarnya lebih menekankan bahwa
pengukuran pelaksanaan kegiatan sebaiknya yang mudah dilaksanakan
dan tidak mahal, serta dapat diterangkan kepada para karyawan.
3) Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan,
pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang
dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran
pelaksanaan, misalnya dengan pengamatan, laporan-laporan, baik
lisan dan tertulis, metode-metode otomatis, dan infeksi atau
pengujian tes atau pengambilan sampel. Selain itu pengukuran
pelaksanaan, pada saat sekarang ini banyak dilakukan dengan
menggunakan pemeriksaan intern (internal auditor) sebagai
pelaksanaan pengukuran.
4) Pembandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa
Penyimpangan
Tahap krisis dalam proses pengawasan adalah pembandingan
pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar
yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan
tetapi kompleksitas pada saat menginterprestasikan adanya
penyimpangan. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisa untuk
mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan.
5) Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi,
tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam
berbagai bentuk, dengan cara standar mungkin diubah, pelaksanaan
diperbaiki, atau keduanya dilakukan bersamaan.
Biasanya suatu proses pengawasan pendapatan yang baik mencakup
beberapa hal :
a. Pengukuran pelaksanaan dengan tujuan-tujuan, rencana-rencana,
dan standar-standar yang telah ditetapkan lebih dahulu
b. Penyampaian (pelaporan) hasil-hasil proses pengukuran kepada
manajer yang bersangkutan
c. Analisa penyimpangan-penyimpangan dari tujuan-tujuan,
rencana-rencana, kebijakan-kebijakan, dan standar-standar untuk
dapat menentukan sebabnya.
d. Penimbangan arah tindakan alternatif yang dapat diambil untuk
mengkoreksi kekurangan-kekurangan yang dimaksud dan untuk mengambil
pelajaran dari keberhasilan-keberhasilan
e. Pemilihan dan pelaksanaan alternatif yang baik.
Salah satu fungsi manajemen yang harus diperhatikan dan analisa
seharusnya dilaksanakan adalah fungsi pengawasan. Pengawasan
berfungsi menyimpan untuk memastikan apakah pelaksanaan telah
berjalan seperti yang telah direncanakan sebelumnya.
Untuk dapat mengawasi aktivitas perusahaan dengan baik melalui
anggaran perlu ditetapkan suatu metode baku yang harus berfungsi
terus menerus dan dilaksanakan dari tahap awal. Pada dasarnya salah
satu fungsi anggaran tersebut adalah pengawasan. Pengawasan
anggaran dimulai dari proses perencanaan atau penyusunan anggaran
itu sendiri.
Penelitian yang berkaitan dengan perencanaan dan pengawasan
pendapatan ini telah dilakukan oleh para peneliti pada berbagai
perusahaan dan karakteristik organisasi yang berbeda seperti yang
penulis uraikan di bawah ini :
Tabel. 1
Ikhtisar beberapa peneliti terdahulu
No Peneliti Tahun Objek PenelitianAlat AnalisisTemuan Hasil
Penelitian
1Endang Safitri 2003Analisa Perencanaan dan Pengawasan Anggaran
Penjualan pada PT. Perkebunan Nusantara III Sei Sikambing MedanUji
t Hasil dari penelitian sebelumnya diketahui bahwa Penerapan
anggaran penjualan komoditas kelapa sawit yang dilakukan PT.
Perkebunan Nusantara III Medan untuk tahun 1998 s/d 2003 tergolong
baik
2Darliani2006Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran
Pendapatan Pada PT. Tjipta Rimba DjajaStatistik deskriptifHasil
penelitian diketahui bahwa perencanaan dan pengawasan anggaran
pendapatan sudah baik, hal didukung dari hasil perhitungan mean
adalah sebesar 2,6
B. Kerangka Berpikir Dalam pencapaian laba yang optimal harus
didukung dengan suatu alat perencanaan dan pengawasan yang tepat.
Perencanaan dan pengawasan tersebut biasanya dituangkan pihak
manajemen dalam suatu bentuk anggaran.
Salah satu anggaran yang disusun untuk tujuan perusahaan adalah
menyusun anggaran pendapatan. Dengan anggaran pendapatan yang
disusun pihak manajemen ini diharapkan akan dapat dijadikan sebagai
alat perencanaan dan pengawasan pendapatan perusahaan. Pengawasan
pendapatan dilakukan dengan cara membandingkan anggaran pendapatan
dengan realisasi pendapatan serta merevisi unsur penyimpangan
(variance) pendapatan yang terjadi.
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan mendeskripsikan karakteristik variabel
penelitian dalam rangka menjawab masalah penelitian.B. Definisi
Operasional
Tujuan utama pemberian definisi operasional adalah memberikan
suatu definisi pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau
menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional
yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.
Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah :
Perencanaan dan pengawasan pendapatan adalah suatu proses yang
kontiniu untuk menetapkan pendapatan yang disesuaikan dengan tujuan
perusahaan, kemudian diadakan suatu pengamatan dari seluruh
pendapatan tersebut untuk menjamin agar semua pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan
sebelumnya.
Variabel penelitian ini diukur dengan menggunakan lembar
observasi yang berisi terdiri dari 10 pertanyaan diukur dengan
skala interval 1-4 dimana dari nilai-nilai tersebut dapat ditarik
kesimpulan :
Sangat baik= 4
Baik
= 3
Kurang Baik= 2
Tidak Baik = 1
Sebelum lembar observasi disusun perlu dibuat kisi-kisi lembar
observasi maka komponen perencanaan dan pengawasan pendapatan dapat
dilihat dalam tabel di bawah ini :
Tabel. 2
Kisi-kisi alat pengumpul data perencanaan dan pengawasan
pendapatan :
NoKomponenNomor ButirTotal
1.Perencanaan pendapatan1,2,3,4,55
2.Pengawasan pendapatan6,7,8,9,105
Total10
C. Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian dilakukan pada CV. Express Limo Medan dengan alamat
jalan .. Medan.
Dengan waktu penelitian dimulai bulan Januari 2008 sampai dengan
selesai :
Tabel. III. 2
Waktu Penelitian
No Kegiatan W a k t u ( B u l a n )Ket
Januari Pebruari Maret April Mei Juni
1Pra riset10Hari
2Penemuan Masalah14 Hari
3Penulisan proposal20Hari
4Seminar Proposal1 Hari
5Penyusunan instrumen14 Hari
6Uji coba instrumen15 Hari
7Pengumpulan data20Hari
8Analisis data20Hari
9Penyusunan laporan45Hari
10Sidang Hasil1 Hari
D. Jenis dan Sumber Data
Dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, jenis data yang penulis
kumpulkan untuk mendukung variabel yang diteliti adalah : data
dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan
dengan objek penelitian
Adapun sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian adalah
sebagai berikut :
a. Data primer, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).
Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual
atau kelompok, hasil quisioner terhadap suatu benda (fisik),
kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian-pengujian.
b. Data skunder, merupakan sumber data penelitian yang diperoleh
secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan
dicatat oleh pihak lain). Data skunder berupa bukti, catatan atau
laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter)
yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis adalah
:
1. Teknik observasi yaitu dengan menggunakan lembar observasi
yang dipergunakan penulis dari objek penelitian.
2. Teknik wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab secara
langsung dengan pimpinan, kepala bagian keuangan dan akuntansi
serta karyawan yang berkaitan dengan objek penelitian.
F. Teknik Analisa Data
Metode analisis data yang digunakan penulis adalah teknik
statistik deskriptif yaitu frekwensi, tendensi sentral, standar
deviasi untuk mendeskripsikan karakteristik variabel penelitian
dalam rangka menjawab rumusan masalah penelitian ini.DAFTAR
PUSTAKAAnthony, Robert N, Jhon Dearden, Norton M. Bedford. (1997).
Sistem Pengendalian Manajemen. Edisi Kelima. Terjemahan Agus
Maulana Jakarta : Eerlangga.
Basu Swastha, Ibnu Sukotjo W. (1993). Pengantar Bisnis Modern.
Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Liberty.
Blocher, Edward J., Kung H. Chen, Thomas W. Lin. (2000).
Manajemen Biaya dengan Tekanan Statejik. Buku Satu. Terjemahan A.
Susty Ambarrianni. Jakarta : Salemba Empat.
Darliani. (2006). Skripsi : Analisis Perencanaan dan Pengawasan
Anggaran Pendapatan Pada PT. Tjipta Rimba Djaja. Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
Endang Safitri. (2003). Skripsi : Analisa Perencanaan dan
Pengawasan Anggaran Penjualan pada PT. Perkabunan Nusantara III Sei
Sikambing Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri. (1992). Anggaran Perusahaan.
Edisi Ketiga. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Gajah Mada.
Harahap, Sofyan Syafri. (1993). Teori Akuntansi. Cetakan
Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Ikatan Akuntan Indonesia. (2002). Standar Akuntansi Keuangan.
Jakarta : Salemba Empat.
M. Munandar. (1993). Budgeting. Edisi Pertama. Yogyakarta :
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
Mulyadi. (2001). Akuntansi Manajemen. Edisi Ketiga. Jakarta :
Salemba Empat
Siagian, S. P. (1990). Fungsi-Fungsi Manajerial. Cetakan
Pertama. Jakarta : Bina Aksara.
Smith, Jay M. Jr. dan Skousen, F. Fred. (1997). Akuntansi
Intermediate. Jilid Satu. Edisi Keenam. Terjemahan Tim Penerjemeh
Penerbit Erlangga. Jakarta : Erlangga.
Sudjana. (2002). Metoda Statistik. Edisi Keenam. Bandung :
Tarsito.
T. Hani Handoko. (1991). Manajemen. Edisi Keempat. Yogyakarta :
Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. (1997). Medan :
Fakultas Ekonomi Universitas Muhmmadiyah Sumatera Utara.
Zaki Baridwan. (1999). Intermediate Accounting. Edisi Ketujuh.
Cetakan Keenam. Yogyakarta : Badan Penerbit Fakultas Ekonomi.
LAMPIRAN
LEMBAR OBSERVASI
Analisis Perencanaan dan Pengawasan Pendapatan Pada
PT. Express Limo Medan
Objek Observasi :Analisis Perencanaan dan Pengawasan
Pendapatan
Tempat Observasi :PT. Express Limo Medan
Waktu Observasi :Mei 2008
Observer :
No Klasifikasi Unsur Variabel yang diamatiDok/
Bukti
Lain ObservasiKode
Dokumen
SBBKBTB
1Dalam perencanaan pendapatan perusahaan terlebih dahulu
membentuk panitia pelaksananya.
2Dalam perencanaan pendapatan perusahaan didasarkan atas
anggaran pendapatan.
3Dalam perencanaan pendapatan perusahaan diselaraskan dengan
rencana operasi.
4Dalam perencanaan operasi diselaraskan dengan perencanaan
armada angkutan.
5Dalam perencanaan pendapatan perusahaan harus mereview, lalu
memberikan persetujuan.
6Pengawasan terhadap pendapatan dimulai dari pengawasan armada
sampai proses penerimaan setoran.(
7Pengawasan pendapatan disertai dengan pengawasan terhadap
pemeliharaan kenderaan.
8Setiap penyimpangan yang signifikan dari perencanaan selalu
diadakan koreksi melalui pengawasan.
9Diberikan tanggung jawab pada pusat pertanggung jawaban atas
pengawasan pendapatan
10Analasis varian anggaran pendapatan dan identifikasi factor
penyebab varian.
Jumlah
Total
1