IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL RESOURCE –BASED LEARNING ( SEETING COOPERATIF ) TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN SMP TENTANG KONSEP HAK ASASI MANUSIA MAKALAH Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Matakuliah Seminar Pendidikan Kewarganegaran dengan Dosen Prof. Dr. H. Endang Danial AR. M.Pd pada semester 3 (Tiga) Tahun pelajaran 2009/2010 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung Oleh : RIFTO FACHRUDIN NIM 0808113 PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH PASCASARJANA Makalah Seminar PKn 2009 , Riftio Fachrudin 0808113
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PKN DENGAN MENGGUNAKAN MODEL RESOURCE –BASED LEARNING (
SEETING COOPERATIF ) TERHADAP PENINGKATAN KOMPETENSI KEWARGANEGARAAN SMP TENTANG
KONSEP HAK ASASI MANUSIA
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas Matakuliah Seminar Pendidikan Kewarganegaran dengan Dosen Prof. Dr. H. Endang Danial AR. M.Pd pada semester 3
(Tiga) Tahun pelajaran 2009/2010 Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung
dirasakan oleh masyarakat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muladi
(2005:159), menyatakan bahwa : “ Didalam setiap kesempatan permasalahan Hak
asasi Manusia (HAM) selalu menjadi topic pembicaraan yang actual dan selalu
dibahas guna memperoleh solusinya..”. Pendapat ini mengungkapkan semakin
berkembangnya isu HAM dalam kehidupan bermasyarakat yang terangkat menjadi
salah satu yang muncul dan menjadi salahsatu debat publik yang tidak berkesudahan.
Beberapa permasalahan HAM yang sering berkembang adalah
salahsatunya merupakan dampak dari perubahan yang deras dan tidak terelakan,
adanya desakan gelombang globalisasi. Di era globalisasi umumnya orang
menyadari bahwa sekarang ini proses dan pengaruh globalisasi makin dirasakan
sebagai bagian dari kehidupan kita. Giddens (1990: 64) secara ringkas
menyebutnya bahwa :
Globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial sejagat yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa, sehingga peristiwa lokal bisa terjadi disebabkan oleh kejadian ditempat lain yang sekian mil jauhnya dan sebaliknya.
Ohmae (1993:183-185; 2002: 171-175), mengemukakan bahwa secara politis
batas-batas antar negara semakin sirna (Ohmae, 1993:183-185; 2002: 171-175).
Karena itulah menurut Mazlish dan Buultjes (1993: 2) menyatakan bahwa starting
point for global history adalah menguatnya fenomena globalisasi itu sendiri yang
berdimensi luas membawa harapan dan kecemasan. Manusiapun dengan akal budi
dan nurani memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri prilaku atau
perbuatannya, seraya manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas
mikro . Visi makro pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat madani
sebagai bangsa dan masyarakat Indonesia baru dengan tatanan kehidupan yang
sesuai amanat proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses
pendidikan. Masyarakat Indonesia tersebut memiliki sikap dan wawasan keimanan
dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi, toleransi dan menjunjung hak asasi
manusia, serta berpengertian dan berwawasan global. Sedangkan visi pendidikan
nasional secara mikro adalah terwujudnya individu manusia baru yang memiliki
sikap dan wawasan keimanan dan akhlak tinggi, kemerdekaan dan demokrasi,
toleransi dan menjunjung hak asasi manusia, saling pengertian dan wawasan global.
Visi makro dan mikro pendidikan nasional ini tentunya dijabarkan melalui misi
pendidikan nasional yang menjangkau rentang waktu jangka pendek, menengah dan
jangka panjang.
Visi secara mikro dan makro pendidikan nasional dalam mewujudkannya
warganegara yang didambakan hal ini searah apa yang dikemukakan Cogan
(1998:115) mengkonstruksi karakteritik yang harus dimiliki warganegara sebagai
berikut:
1. the ability to look at and approach problems as a member of a global society (kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global)
2. the ability to work with others in a cooperative way and to take responsibility for one’s roles/duties within society (kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat)
3. the ability to understand, accept, appreciate and tolerate cultural differences (kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya)
4. the capacity to think in a critical and systemic way (kemampuan berpikir kritis dan sistematis)
5. the willingness to resolve conflict and in a non-violent manner (kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan)
6. the willingness to change one’s lifestyle and consumption habits to protect the environment (kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan)
7. the ability to be sensitive towards and to defend human rights (eg, rights of women, ethnic minorities, etc), and (memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)
8. the willingness and ability to participate in politics at local, national and international levels (kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional).
Tuntutan pengembangan karakteristik warganegara di atas menurut Cogan
(1998:117) harus dikonstruksi dalam kebijakan pendidikan kewarganegaraan yang
multidimensional (multidimensional citizenship), yang ia gambarkan dalam empat
dimensi yang saling berinterelasi, yaitu the personal, social, spatial and temporal
dimension. Keempat dimensi ini akan melahirkan atribut kewarganegaraan yang
mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-
masing, yakni: (1) a sense of identity; (2) the enjoyment of certain rights; (3) the
fulfilment of corresponding obligations; (4) a degree of interest and involvement in
public affairs; and (5) an acceptance of basic societal values.
Masih banyaknya pelanggaran antara lain disebabkan sebagian masyarakat
ataupun siswa disekolah belum memahami hakekat Hak Asasi Manusia ,
pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Armiwulan , H, pada
Simposiun Nasional di UPI Bandung tahun 2009 : “ Masih tingginya angka
pelanggaran hak asasi manusia antara lain disebabkan karena sebagian masyarakat
belum memahami HAM secara benar. Beberapa fakta menunjukan bahwa
pemahaman Hak Asasi Manusia masih sebatas “ euphoria “. Beberapa peristiwa
besar pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi , selalu mendapat perhatian
tinggi dari Pemerintah dan masyarakat di Indonesia , Kasus Tanjung Priok (1994),
sumber-sumber yang tersedia. Ini tidak berarti bahwa pengajaran
berbentuk kuliah atau ceramah ditiadakan . dalam artian dapat
menggunakan berbagai metode guna mencapai tujuan tertentu.
2. Berusaha memberikan pengertian kepada peserta didik tentang luas dan aneka ragam sumber informasi yang dapat dimanfaatkan untuk belajar.
3. Berhasrat untuk mengganti pasivitas siswa dalam belajar tradisional dengan belajar aktif didorong oleh minat dan keterlibatan diri dalam pendidikan .
4. Berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar dengan menyajikan berbagai kemungkinan tentang bahan pelajaran , metode kerja dan media komunikasi yang berbeda sekali dengan kelas yang konvensional yang mengharuskan siswa belajar yang sama dengan cara yang sama.
5. Memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja menurut kecepatan dan kesanggupan masing-masing dan tidak dipaksa bekerja menurut kecepatan yang sama dalam hubungan dikelas.
6. Lebih fleksibel dalam penggunaan waktu dan ruang belajar.
7. Berusaha mengembangkan kepercayaan akan diri sendiri dalam hal belajar yang memungkinkan untuk melanjutkan belajar sepanjang hidupnya ( Long Life education ). Siswa dibiasakan untuk menemukan sendiri, sehingga tidak tergantung pada orang lain.( Nasution, 2000:26)
b. Ruang lingkup Pembelajaran Kooperatif (SPK).
Model pembelajaran kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Ada empat unsur penting dalan SPK , yaitu :
Salahsatu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran kooperatif merupakan strategi pembelajaran kelompok yang akhir-akhir ini menjadi perhatian dan dianjurkan untuk digunakan. Slavin (1995) mengemukakan dua alas an , pertama, beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pemebelajaran ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus meningkatkan kemampuan hubungan social, menumbuhkan sikap menerima kekurangan diri, kedua pembelajaran ini dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam belajar berpikir, memecahkan masalah , dan mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan.
3. Hak Asasi Manusia
Indonesia sebagai Negara berkembang selalu berupaya memenuhi tuntutan
kualitas pelaksanaan HAM melalui program kegiatan dengan berpijak pada
supremasi hukum, diantaranya bercirikan elemen-elemen sebagai berikut : 1) asas
pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), 2) asas
legalitas, 3) asas pembagian kekuasaan, 4) asas Peradilan bebas dan tidak
memihak, 5) asas kedaulatan rakyat, ( Rasjidi dan Sidharta, 1989: 186). Keseriusan
serta perlunya penanganan mengurangi permasalahan tentang HAM sebagaimana
diungkapkan Al Muchtar (2001:374) , Pendidikan hak asasi manusia sebagai
alternatif mengetengahkan peran pendidikan dalam rangka menegakan Hak Asasi
Manusia merupakan salah satu bagian esensial yang harus dikembangkan dalam
PKn.
Dalam kaitan dengan pembicaraan mengenai HAM, ia mengandung arti
bahwa HAM memiliki struktur social, yang menjadi modal social bangsa untuk
memasuki dunia HAM, menangkapnya dan menjalankannya , kalau tetap bahwa
HAM itu bersifat universal, maka perlu mengalami verifikasi sehingga menjadi “
HAM adalah universal dan memiliki struktur social “ ( Muladi, 2004:221)
4. RESOURCE – BASED LEARNING -SEETING COOPERATIF Dalam
Pembelajaran PKn .
Resource –Based Learning adalah cara belajar yang bermacam-macam
bentuk dan seginya. Metode ini dapat singkat atau panjang, berlangsung
selama satu jam pelajaran atau selam setengah semester dengan pertemuan
1. Model pembelajaran Resource-Based Learning(Belajar Berdasarkan Sumber) dengan seting kooperatif,memacu anak untuk dapat memecahkan permasalahan dengan cara bekerja secara kelompok,sehingga tidak melupakan hakikat dari pada siswa tersebut sebagai mahkluk social.
2. Hasil evaluasi dan pemberian pengahargaan merupakan bagian dari motivasi, yang memungkinkan peserta didik dapat memacu diri untuk dapat tumbuh dan berkembang serta dapat meningkatkan kreatifitas
3. Model Resource-Based Learning ( Belajar Berdasarkan Sumber) dengan seting koopertif mengajar mahasiswa PKn sebagai calon pendidik untuk lebih efektif dan kreatif dalam mempersiapkandiri untuk terjun ke dunia kerja.
B. REKOMENDASI
1. Model Resource-Based menjadi alternative untuk membangun kesadaran dan pemahaman peserta didik akan pentingnya untuk menjujung tinggi nilai-nilai keadilan,demokrasi,kemanusiaan dan pluralism dalam pergaulan bermasyarakat.
2. Agar tujuan pembelajaran ini dapat tercapai,maka diperlukan adanya peran serta dan dukungan dari guru, institusi pendidikan dan para pengambil kebijakan pendidikan lainnya. Guru perlu memahami konsep dan strategi pendidikan agar nilai-nilai utama yang terkandung dalam strategi dan konsep pendidikan tersebut seperti pemahaman dalam meningkatkan kualiatas dalam memahami HAM sebagai modal social manusia.
3. Dukungan dan Komitmen sekolah sebagai intitusi pendidikan dalam mewujudkan serta menerapkannya sesuai dengan grand desain pendidikan , visi dan misi yang akan diwujudkan.
KORELASI PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN WAWASAN KEBANGSAAN DI ERA GLOBALISASI
Oleh : Rifto Fachrudin
Mahasiswa S2 Program Studi PKn UPI Bandung
Abstract
Era globalisasi telah membawa dampak perubahan nilai-nilai dalam mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat baik secara positif dan negatif. Perubahan ini bersifat fundamental, mondial dan spektakuler juga menyangkut nilai-nilai dasar dalam kehidupan diantaranya tentang “ Wawasan kebangsaan “kini sudah mulai luntur dan kendur.
Pendidikan harus mampu membentuk manusia yang seutuhnya yang digambarkan sebagaimanusia yang memiliki karakteristik personal yang memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya proses pendidikan harus mencakup pengembangan wawasan kebangsaan dan demokrasi.
Respon positif tentang perubahan ini peranan PKn sangat penting dan diperlukan keberadaannya, melalui pendidikan PKn, peserta didik akan diperkenalkan dan dipersiapkan memasuki kehidupan dalam masyarakat, termasuk penataan dalam proses pembelajaran didalam kelas maupun pembelajaran diluar kelas dalam mendorong terciptanya ruang dan pembelajarannya menarik, menyenangkan dan democratisasi .
Ketercapaian dan mewujudkan harapan diatas memerlukan suatu pendekatan dan persepsi
Budimansyah, dan Syaifullah Syam (Eds). (2006) , Pendidikan Nilai- Moral dalam dimensi pendidikan Kewarganegaraan, Bandung : Lab PKn UPI
Winata putra, US, dan Budimansyah,D (2007) . Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas, Bandung : Prodi PKN SPS UPI
Winataputra, US (2001), Jatidiri Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi. Disertasi Program Pascasarjana UPI : tidak diterbitkan
Darmono Bambang (2009), Analisis Kelemahan, Kekuatan dan Lingkungan Strategis Pendidikan Kebangsaan dewasa ini Bandung: Bahan Makalah Simposium di UPI
Budimasyah , D (2008) , Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui belajar Kewarganegaraan (Project Citizen ), Bandung : Acta Civicus (2008), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Prodi PKN SPS UPI
Wantoro Tri (2008) , Profil Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan Demokrasi, Bandung : Acta Civicus (2008), Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Prodi PKN SPS UPI
Samsuri ( 2007 ) , Pendidikan Kewarganegaraan Global ; Repleksi untuk konteks local Indonesia, Bandung Seminar Nasional Tahun 2007 Pendidikan IPS S.Ps UPI
Delors, Jacques, et.al. 1996, Learning the Treasure Within, Report to UNESCO of The International Commission on Education for The Twenty-first Century . Paris UNESCO
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
1. Bagaimana Peran PKn sebagai program kurikuler dilembaga pendidikan formal dan non formal dalam mengembangkan Pendidikan Demokrasi dan Gerakan Wawasan Kebangsaan di Era Globalisasi.
2. Bagaimana implikasi Pembelajaran PKn membangun Pendidikan Demokrasi dan Gerakan Wawasan Kebangsaan diera globalisasi secara sosio cultural pada konteks pendidikan formal di tingkat SMA Negeri Kota Cimahi !
3. Bagaimana Upaya Guru PKn membangun Pendidikan Demokrasi dan mendorong gerakan wawasan kebangsaan pada siswa di SMA Negeri Kota Cimahi. !