Bahan PP 60_2014_1_Edit Slide Sanksi Desa 4sept

POKOK –POKOK PENGATURAN PP 60 TAHUN 2014 TENTANG DANA

DESA YANG BERSUMBER DARI APBN

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGANKEMENTERIAN KEUANGAN

SEPTEMBER 2014

2

OUTLINE

3 DASAR HUKUM

3 KERANGKA PP 60/2014 2

1

3

3 DASAR HUKUM1

Pasal 72 ayat (1) UU No.6 Tahun 2014

4

1. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;

2. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;3. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;4. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang

diterima kabupaten/kota;5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi

dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 6. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan7. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

5

1. Penyelenggaraan pemerintahan;2. Pembangunan;3. Pemberdayaan masyarakat;4. Kemasyarakatan.

6

3KERANGKA PENGATURAN PP 60/2014

2

7

KERANGKA PENGATURAN PP 60/2014

BAB SUBSTANSIBAB I KETENTUAN UMUM …...........………(PASAL 1-7)

BAB II PENGANGGARAN ………..................(PASAL 8-10)

BAB III PENGALOKASIAN …………...........….(PASAL 11- 14)

Bagian Kesatu Pengalokasian dana Desa Setiap Kab./Kota

Bagian Kedua Pengalokasian dana Desa Setiap Desa

BAB IV PENYALURAN……………...........……(PASAL 15-18)

BAB V PENGGUNAAN……………….............(PASAL 19-23)

BAB VI PELAPORAN………………............…..(PASAL 24-25)

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI…….(PASAL 26-28)

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN…………..(PASAL 29-33)

BAB IX KETENTUAN PENUTUP………………(PASAL 34)

I. PENGANGGARAN

Belanja pusat yang berbasis desa harus direalokasi untuk memenuhi kebutuhan anggaran Dana Desa;

Anggaran Dana Desa ditempatkan sebagai bagian dari belanja pusat non-K/L sebagai pos Cadangan Dana Desa;

Setelah mendapat persetujuan DPR, Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Dana Desa sebagai bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Desa;

8

DANA DESA DALAM POSTUR RAPBN - APBN

A. Pendapatan Negara dan HibahI. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakana. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional

2. Penerimaan Negara Bukan PajakII. Hibah

B. Belanja NegaraI. Belanja Pemerintah Pusat

1. K/L2. Non K/L

a. Cadangan Dana DesaII. Transfer ke Daerah

1. Dana Perimbangan2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

a. Dana Otonomi Khusus Papuab. Dana Otonomi Khusus Papua Baratc. Dana Otonomi Khusus Aceh

3. Dana Keistimewaaan DI Yogyakarta4. Dana Transfer Lainnya

III. SuspenC. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)

% thdp PDBE. Pembiayaan

I. Pembiayaan Dalam NegeriII. Pembiayaan Luar Negeri (neto)

Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan

Uraian (RAPBN)A. Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional



1. K/L2. Non K/L

a. Cadangan Dana DesaII. Transfer ke Daerah




III. SuspenC. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)




Uraian (RAPBN)

A. Pendapatan Negara dan HibahI. Penerimaan Dalam Negeri

1. Penerimaan Perpajakana. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional



1. K/L2. Non K/L

II. Transfer ke Daerah dan DesaA Transfer ke Daerah




B. Dana DesaIII. Suspen

C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)




Uraian (APBN)A. Pendapatan Negara dan Hibah

I. Penerimaan Dalam Negeri1. Penerimaan Perpajakan

a. Pajak Dalam Negerib. Pajak Perdagangan Internasional



1. K/L2. Non K/L

II. Transfer ke Daerah dan DesaA Transfer ke Daerah




B. Dana DesaIII. Suspen

C. Keseimbangan PrimerD. Surplus/Defisit Anggaran (A - B)




Uraian (APBN)

9

SKENARIO PENGANGGARAN

Dana Desa yang telah ditetapkan dalam APBN tidak mengalami perubahan walaupun terdapat perubahan APBN.

10

Setelah mendapat persetujuan DPR, anggaran Cadangan Dana Desa ditetapkan menjadi Pagu Alokasi Dana Desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah dan Desa.

II. PENGALOKASIAN

VARIABELBOBOT

KETERANGANPer Kab/Kota

Per Desa

Jumlah Penduduk 30% 30% • Penghitungan alokasi per kab./kota oleh Pusat menggunakan data jumlah penduduk dan angka kemiskinan dari BPS dan data luas wilayah dari Kemendagri.

• Perhitungan alokasi per desa oleh Kab/kota menggunakan data jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan Desa, berupa persentase rumah tangga pemegang “Kartu Perlindungan Sosial”) , dari BPS

Luas Wilayah 20% 20%

Angka Kemiskinan 50% 50%

Tingkat Kesulitan Geografis IKK IKG

Data IKK per kab/kota (indeks kemahalan konstruksi) bersumber dari BPS yang digunakan dalam penghitungan DAU (data tersedia setiap tahun dan telah mencerminkan kesulitan geografis);

IKG (indeks kesulitan geografis) per desa ditetapkan oleh kepala daerah, berdasarkan faktor (1)ketersediaan pelayanan dasar; (2)kondisi infrastruktur;(3) transportasi; dan (4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Jumlah Desa Berdasarkan PermendagriCatatan: sesuai dengan penjelasan UU No.6 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk :1.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa 2.meningkatkan kualitas hidup manusia serta 3.penanggulangan kemiskinan

III. PENYALURAN

12

Menteri Keuangan selaku BUN akan menyalurkan Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk alokasi per Kab/Kota; Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme APBN untuk Transfer ke Daerah;

Bupati/Walikota selaku BUD akan menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Desa untuk alokasi Per Desa. Mekanisme penyaluran sesuai mekanisme Transfer dalam APBD.

URAIANTAHAPAN PENYALURAN DD

KETERANGANTAHAP I TAHAP 2 TAHAP 3

Proporsi 40% 40% 20% Dasar: PMK Alokasi DD

Penyaluran Dana Desa dariPUSAT KE KAB./KOTA

Minggu II Bulan April Minggu II Bulan Agustus

Minggu IIBulan November

Persyaratan:Perda APBD/ Perkada tentang

Alokasi DD dan Laporan Realisasi Penggunaan DD tahun sebelumnya

Penyaluran Dana Desa dari KAB / KOTA KE DESA

7 hari kerja setelah diterima di Kas Daerah



Persyaratan:APBDesa, Laporan Realisasi

Penggunaan DD per semester

SPM

DJA

DJPK RKUD PEMDA

KPPN JKT-2

Transfer/Pemindahbukuan Dana

Rek Kas NegaraBank Operasional I

Pengesahan DIPA

SP2D

Konfirmasi Transfer

Transfer DAU, DAK, DBH, Dana Otsus, Dana Penyesuaian (BOS, TPG, Tamsil, DID), dan Dana Desa

Mekanisme Penyaluran Dana Desadari Pusat ke Kab/kota

SPM

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menteri Dalam Negeri menetapkan prioritas penggunaan dana (setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian). Contoh tahun 2015 prioritas penggunaan Dana Desa untuk :1) Pemberdayaan masyarakat (eks. PNPM);2) Pembangunan dan kemasyarakatan;3) Sarana dan prasarana pertanian; dan lain sebagainya.

Menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian membuat pedoman umum kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa dengan mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa.

Bupati/walikota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai dengan pedoman umum kegiatan

Dalam rangka pencapaian Prioritas Nasional dalam RKP, maka prinsip good governance dalam pengelolaan PNPM akan diadopsi dan tetap dijaga dalam penggunaan dana desa. Perlu pengaturan pedoman penggunaan dana desa. Perlu pendampingan atas pelaksanaan kegiatan/program berbasis desa.

14

IV. PENGGUNAAN

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota setiap semester, dengan ketentuan:

a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan

b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Bupati/walikota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berikutnya;

Penyampaian laporan konsolidasi realisasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa oleh Bupati/Walikota dilakukan setiap tahun.

15

V. PELAPORAN

16

SASARAN

PEMERINTAHPUSAT

PEMANTAUAN Penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai

tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKU Desa

Penyampaian laporan realisasi

EVALUASI Penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap

Desa oleh kabupaten/kota;

realisasi penggunaan Dana Desa

BUPATI/WALIKOTA EVALUASI SiLPA Dana Desa

VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

17

VII. SANKSI

Bentuk Kabupaten / Kota DesaPenundaan Penyaluran

Terlambat / tidak menyampaikan laporan. Terlambat menyampaikan Perda APBD /

peraturan bupati / walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa.

Peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan.

Menunda dana perimbangan bila terdapat keterlambatan atau ketidaktepatan penyaluran Dana Desa (atas usul Kemendagri)

Terlambat / tidak menyampaikan APB Desa.

Terlambat / tidak menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa.

Pengurangan Penyaluran

Penggunaan tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat desa yang dikenakan sanksi administratif.

Dikenakan sanksi administratif akibat SILPA tidak wajar :

Tidak sesuai dengan prioritas penggunaan;

Tidak sesuai dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis;

penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

18

Terima KasihTerima Kasih

Bahan PP 60_2014_1_Edit Slide Sanksi Desa 4sept

Documents