Bahan Kuliah PKN Perguruan Tinggi

SELAMAT BERJUMPADALAM MATA KULIAH

KEWARGANEGARAANYANG DISUH OLEH

I S N I N A. SH.,MH

DOSEN STMIK POTENSI UTAMA

SILABUS KEWARGANEGARAANI. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

a. Latar Belakang PKnb. Landasan Hukum PKnc. Tujuan PKnd. Pengertian Bangsa dan Negara

II. Pengantar Pendidikan Kewarganegaraana. Konsep Demokrasib. Bentuk Demokrasi dlm Sistem Pemerintahan Negarac. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

III. Hak Asasi Manusia

IV. Wawasan Nusantaraa. Wawasan Nasionalb. Paham Kekuasaanc. Teori Geopolitikd. Paham Kekuasaan dan Teori Geopolitik menurut Bangsa Indonesia

V. Wawasan Nusantaraa. Latar Belakang Filosofis Wasnusb. Implementasi Wasnus dalam Kehidupan Nasionalc. Pengertian Wasnus

VI. Wawasan Nusantaraa. Landasan Wasnusb. Unsur Dasar Wasnusc. Hakekat Wasnus

VII. Wawasan Nusantaraa. Asas dan Arah Pandang Wasnusb. Kedudukan, Fungsi dan Tujuan Wasnusc. Tantangan Implementasi Wasnus dgn Adanya Era Baru Kapitalisd. Keberhasilan Implementasi Wasnus

VIII. UTSIX. Ketahanan Nasional

a. Latar Belakang Tannasb. Tujuan Nasional, Falsafah dan Ideologi Negara

X. Ketahanan Nasionala. Pengertian Tannasb. Asas dan Sifat Tannasc. Unsur-unsur Ketahanan Nasional

XI. Ketahanan Nasionala. Pengaruh Aspek Tannas Pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegarab. Keberhasilan Tannas Indonesia

XII. Politik dan Strategi Nasionala. Pengertian Politik, Negara, Kekuasaan, Pengambil Keputusan, Kebijakan Umum, Distribusi Kekuasaanb. Pengertian Strategi, Polotik dan Strategi Nasionalc. Dasar Pemikiran Penyusunan Polstranas

XIII. POLSTRANASa. Penyusunan POLSTRANASb. Stratifikasi POLSTRANAS dan Daerahc. Politik Pembangunan Nasionald. Manajemen Nasional

XIV. POLSTRANASa. Otonomi Daerahb. Implementasi Polstranas

XV. POLSTRANASa. Keberhasilan Polstranasb. Masyarakat Madani

XVI. UAS

REFERENSIDede Rosyada dkk., Buku Panduan Dosen

Pendidikan Kewargaan., Prenada Media., Jakarta., 2004

Dwi Winarno., Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan., Bumi Aksara., Jakarta., 2006.

S. Sumarsono., dkk., Pendidikan Kewarganegaraan., PT Gramedia Pustaka Utama., Jakarta., 2002

Tim Dosen Kewarganegaraan., Pendidikan Kewarganegaraan., Medan., 2005

Trianto., Titik Triwulan Tutik., Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan Prestasi Pustaka., Jakarta., 2007

Udin S. Winata Putra., dkk., Kursus Calon Dosen Pendidikan Kewaganegaraan (PKn)., Direktorat Ketenagaan DirektoratJenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional., 2008

PERTEMUAN I• TUJUANSetelah mempelajari Pokok Bahasan ini diharapkan

mahasiswa:1. Mampu menjelaskan Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan secara tepat.2. Mampu menjelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi.3. Mampu menyebutkan Landasan Hukum Pendidikan Kewarganegaraan.4. Mampu menjelaskan Pengertian Bangsa dan Negara.5. Mampu menjelaskan hak dan kewajiban warga negara.

MATERIA. Latar Belakang Pendidikan Kewarganegaraan.

Bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa yang santun dalam pergaulan. Kesantunan tersebut merupakan salah satu identitas Bangsa Indonesia. Paradigma ini tidak tumbuh dengan sendirinya pada setiap pribadi bangsa, namun harus diajarkan kepada generasi muda penerus bangsa. Salah satu bentuknya yaitu dengan membangun karakter bangsa agar tegak dan tegar menghadapi pergolakan dunia, lebih-lebih pada era globalisasi.Indonesia sebagai negara kebangsaan membutuhkan warga negara yang mempunyai kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Iptek) serta memiliki

wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air. Untuk mencapai harapan tersebut maka menjadi kewajiban bersama untuk mendukung suksesnya pendidikan nasional. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan bahwa bangsa Indonesia tidak saja membutuhkan warga negaranya yang mempunyai kemampuan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Iptek) tetapi juga membutuhkan warga negara yang mempunyai wawasan dan sikap tanggung jawab akan eksistensi dan kelangsungan hidup bangsa dan negara.Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Perguruan Tinggi sebagai lembaga ilmiah telah menggambil bagian untuk mencetak para mahasiswa baik sebagai pejuang ilmu maupun sebagai pejuang bangsa, khusus dalam menimbulkan jiwa

jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa di kalangan mahasiswa, maka lembaga di Perguruan Tinggi telah ada suatu wadah pendidikan diberi nama Pendidikan Kewarganegaraaan.

LANDASAN HUKUM1. UUD 1945

- Pembukaan UUD 1945, alinea ke 2 dan ke 4 memuat cita dan tujuan bangsa Indonesia.- Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.- Pasal 27 ayat (3): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara”.- Pasal 31 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”.

2. Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia- Pasal 18 (a) : “Hak kewajiban warga negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara diselenggarakan melalui Pendidikan Pendahuluan Bela Negara sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem Pendidikan Nasional.- Pasal 19 ayat (2): “Pendidikan Pendahuluan Bela Negara wajib diikuti oleh setiap warga negara dan dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal pada Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Menengah, tahap lanjutan pada Pendidikan Tinggi dalam bentuk Pendidikan Kewarganegaraan.

3. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2003- Pasal 37 ayat (2): “Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat; a. Pendidikan Agama, b. Pendidikan Kewarganegaraaan dan c. Pendidikan Bahasa.

4. Keputusan DIRJEN Pendidikan Tinggi No. 267/DIKTI/KEP/2000 tentang penyempurnaan Kurikulum Inti Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) Pendidikan Kewarganegaraan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Selanjutnya diperbaharui dengan SK DIRJEN DIKTI No. 38/DIKTI/2002 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Pergururan Tinggi.

TUJUAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Di Perguruan Tinggi untuk membantu mahasiswa:1. Mengembangkan potensinya untuk menguasai ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap kewarganegaraan dan nilai-nilai yang diperlukan dalam rangka penerapan ilmu, profesi dan keahliannya. Serta berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dari komuniti setempat, bangsa dan dunia.2. Menjadi warga negara yang cerdas, demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab menggalang kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.

PENGERTIAN NEGARA DAN BANGSA

Negara adalah organisasi kekuasaan yang dibentuk dari persekutuan hidup manusia yang memiliki cita-cita bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang sama. Sedangkan Bangsa adalah persekutuan hidup manusia itu sendiri. Negara dan bangsa memiliki pengertian yang berbeda. Bangsa memiliki 2 konsep yaitu:1. Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis.2. Bangsa dalam pengertian politik.

Bangsa dalam pengertian sosiologis antropologis adalah• Persekutuan hidup

masyarakat yang berdiri sendiri yang masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama dan adat istiadat.

Menjadi satu bangsa karena disatukan oleh kesamaan ras, budaya, keyakinan, bahasa dan sebagainya. Ikatan ini disebut ikatan PRIMORDIAL.

Mis; suku bangsa Batak, Jawa,

Bangsa dalam arti politiS adalah• Suatu masyarakat dalam

suatu daerah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Jadi diikat oleh kekuasaan politik.

Bangsa dalam arti politik adalah bangsa yang sudah bernegara dan mengakui serta tunduk pada kekuasaan dari negara tersebut.

Mis; Bangsa Indonesia.

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAPengertian hak, kewajiban, warga negara dan kewarganegaraan. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan yang berlaku. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilakukan atau merupakan suatu keharusan karena ditentukan oleh aturan yang berlaku.Warga negara adalah anggota daripada rakyat suatu negara dan orang asing atau keturunan orang asing yang menurut UU sudah masuk menjadi rakyat suatu negara.

Pasal 26 UUD 1945 menguraikan tentang warga negara dan penduduk sbb:

- Yang menjadi warga negara adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan UU sebagai warga negara.

- Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

- Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk di atur dengan UU.

Pengertian kewarganegaraanAdalah keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Istilah kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis- Kewarganegaraan dalam arti yuridis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara warga negara dengan negara. Adanya ikatan hukum menimbulkan akibat hukum tertentu mis; akta kelahiran, bukti kewarganegaraan.-Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan adanya ikatan hukum, tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, nasib ,keturunan.

2. Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

- Kewarganegaraan dalam arti formil menunjuk pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.- Kewarganegaraan dalam arti materil menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN• 1. Asas Ius Soli adalah asas daerah kelahiran,

artinya status kewarganegaraan seseorang ditentukan di tempat kelahirannya.

• 2. Asas Ius Sanguinis adalah keturunan atau hubungan darah, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya. Seseorang warga negara B karena orang tuanya warga negara B.Akibat dari kedua asas tersebut, mengakibatkan seseorang menjadi apatride (tanpa kewarganegaraan) dan bipatride (dua kewarganegaraan).

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum pada;

- UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34- UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional- UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen- UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers- UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik- UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu

LATIHAN I1. Jelaskan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan2. Jelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya

pendidikan kewarganegaraaan3. Sebutkan landasan hukum Pendidikan

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi4. Jelaskan perbedaan pengertian bangsa dan negara5. Jelaskan pengertian kewarganegaraan dalam arti

yuridis dan dalam arti sosiologis6. Sebutkan dan jelaskan 2 asas kewarganegaraan

dan apa akibatnya bagi seseorang7. Sebutkan 5 UU yang mengatur tentang hak dan

kewajiban warga negara

PERTEMUAN II• Tujuan

Setelah mempelajari pokok bahasan ini diharapkan mahasiswa:1. Dapat menjelaskan pengertian demokrasi2. Dapat menjelaskan pembagian demokrasi 3. Dapat menguraikan bentuk –bentuk pemerintahan 4. Dapat menguraikan prinsip-prinsip sistem politik demokrasi5. Dapat menjelaskan kedudukan dan tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

KONSEP DEMOKRASISecara etimologi demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos”yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Jadi secara bahasa demokrasi berarti keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat

Pembagian DemokrasiBerdasarkan penyaluran kehendak rakyat demokrasi terbagi atas:a. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan UUb. Demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan

BENTUK DEMOKRASI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN

Pada masa lalu demokrasi hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan. Tetapi sekarang ini demokrasi dipahami lebih luas lagi yaitu:

a.Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

b.Demokrasi sebagai sistem politik

A. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan

Konsep demokrasi sebagai bentuk pemerintahan berasal dari para filsuf Yunani.

Pembagian bentuk pemerintahan menurut Plato1.Monarki yaitu suatu bentuk pemerintahan

yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan orang banyak.

2.Tirani yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan pribadi

3. Aristokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan ysng dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan orang banyak.

4. Oligarki yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang dan dijalankan untuk kepentingan kelompok itu sendiri.

5. Demokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak.

6. Mobokrasi/Okhlokrasi yaitu suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat tetapi rakyat tidak tahu apa-apa.

B. Demokrasi sebagai sistem politik

Demokrasi sebagai suatu sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan yang berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.Sistem politik dewasa ini dibedakan menjadi dua yaitu:1.Sistem politik demokrasi 2. Sistem politik non demokrasi

Prinsip-prinsip sistem politik demokrasi

1. Pembagian kekuasaan2. Pemerinthan konstitusional3. Pemerintahan berdasarkan hukum4. Pemerintahan mayoritas5. Pemilihan umum yang bebas6. Partai politik lebih dari satu dan mampu

melaksanakan fungsinya7. Manajemen terbuka8. Pers yang bebas9. Pengakuan terhadap hak-hak minoritas10.Perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia

11. Peradilan yang bebas dantidak memihak12. Pengawasan terhadap administrasi negara13. Mekanisme politik yang berubah antara

kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah

14. Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga manapun

15. Jaminan terhadap kebebasan individu dalam batas-batas tertentu

16. UUD yang demokratis

PERKEMBANGAN PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA NEGARA

Pendidikan pendahuluan bela negara adalah pendidikan dasar bela negara dalam menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, yakin akan kebenaran dan kesaktian Pancasila sebgai Ideologi negara, kerelaan berkorban untuk negara , serta memberikan kemampuan awal bela negara.

Kedudukan pendidikan pendahuluan bela negara

Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional yang dilaksanakan melalui pendidikan formal, non formal dan in formal. Untuk pendidikan formal pendidikan pendahuluan bela negara diberikan di lingkungan pendidikan dasar, menenggah dan perguruan tinggi. Untuk pendidikan non formal dan pendidikan in formal diberikan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Pada tingkat pendidikan tinggi dalam bentuk pendidikan KEWARGANEGARAAN

Tujuan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Adalah mewujudkan warga negara Indonesia yang memiliki tekad, sikap dan tindakan yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut guna meniadakan setiap ancaman, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa, kesatuan wilayah dan yurisdiksi nasional, serta nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945

LATIHAN II1. Sebutkan dan jelaskan pengertian

demokrasi secara etimoloogi2. Sebutkan dan jelaskan pembagian

bentuk pemerintahan menurut Plato3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip

sistem politik demokrasi4. Sebutkan dan jelaskan kedudukan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara5. Sebutkan dan jelaskan tujuan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

PERTEMUAN IIITUJUAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mahasiswa dapat;

1. Menjelaskan ciri pokok hakekat dari HAM2. Menguraikan sejarah perkembangan HAM3. Menjelaskan landasan yang memberikan

pengakuan terhadap HAM4. Menjelaskan peraturan perundangan yang

mengatur tentang HAM

HAK ASASI MANUSIAAdalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia, sesuai dengan kodratnya yang meliputi hak hidup, hak kemerdekaan, hak milik dan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia dan tak dapat diganggu gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia pada hakekatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa.

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan

merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.Berdasarkan pengertian tersebut, ciri pokok dari hakikat hak asasi manusia adalah;

1.Hak asasi manusi tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis.

2.Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, asal usul, ras.

3.Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar.

Sejarah perkembangan hak asasi manusia

Latar belakang sejarah hak asasi manusia, pada hakekatnya, muncul karena inisiatif manusia terhadap harga diri dan martabat, sebagai akibat tindakan sewenang-wenang dari penguasa, penjajahan perbudakan, ketidakadilan dan kezaliman (tirani).Kesadaran akan hal asasi manusia didasarkan pada pengakuan bahwa semua manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki derajat dan martabat yang sama.

Pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki dua landasan

sebagai berikut:• 1. Landasan langsung dan pertama yakni

kodrat manusia. Kodrat manusia adalah sama derajat dan martabatnya.

• 2. Landasan yang kedua dan yang lebih dalam Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia adalah makhluk dari pencipta yang sama yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu dihadapan Tuhan manusia adalah sama kecuali nanti pada amalnya.

Hak Asasi Manusia Di IndoneisaPengakuan bangsa Indonesia akan hak asasi manusia telah tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya adalah sebagai berikut:

1.Pembukaan UUD 1945 alinea pertama2.Pembukaan UUD 1945 alinea keempat3.Batang tubuh UUD 1945 tersebar dari Pasal 27

s/d Pasal 34 UUD 19454.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang

HAM5.Peraturan Perundang-undangan, UU No. 39

Tahun 1999 tentang HAM

Penegakan Hak Asasi ManusiaDalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, dibentuk kelembagaan yang menangani masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia seperti:

• Komnas HAM• Pengadilan HAM• Pengadilan HAM Ad Hoc• Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

LATIHAN III1. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok

hakekat HAM2. Uraikan sejarah perkembangan HAM3. Sebutkan dan jelaskan landasan yang

memberikan pengakuan terhadap HAM

4. Jelaskan peraturan perundan-undangan yang mengatur tentang HAM di Indonesia.

PERTEMUAN IVTUJUAN

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa dapat;

1. Menjelaskan teori Machivelli2. Menjelaskan teori Napoleon Bonaperte3. Menjelaskan paham jenderal Clausewitz4. Menjelaskan pengertian geo politik

secara etimologi5. Menjelaskan beberapa pendapat pakar

geo politik

Wawasan NasionalAdalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (interaksi dan interrelasi) serta hubungannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya, baik nasional, regional, maupun global.Maka pemerintah dan rakyat dalam menyelenggarakan kehidupannya memerlukan suatu konsepsi yang berupa wawasan nasional. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa.

PAHAM-PAHAM KEKUASAANPerumusan Wawasan Nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran sejauhmana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggung jawabkan, oleh karena itu dibutuhkan landasan-landasan teori yang dapat mendukung rumusan Wawasan Nasional.Adapun teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut adalah:

1. Paham MachiavelliMachiavelli adalah seorang pakar ilmu politik dalam pemerintahan Republik Florence di Italia Utara. Menurutnya sebuah negara akan bertahan apabila menerapkan dalil-dalil:

1.Dalam merebut dan mempertahankan kekuasaan segala cara dihalalkan.

2.Untuk menjaga kekuatan rezim, politik adu domba (devide et impera) adalah sah.

3.Dalam dunia politik (yang disamakan dengan kehidupan binatang buas) yang kuat pasti dapat bertahan dan menang.

2. Paham Kaisar Napoleon Bonarperte

Menurutnya kekuatan politik harus didampingi dengan kekuatan logistik dan ekonomi nasional yang didukung oleh sosial budaya berupa ilmu pengetahuan dan teknologi suatu bangsa untuk membentuk kekuatan menduduki dan menjajah negara di sekitar Perancis dan ketiga ajaran Machiavelli telah diterapkannya dengan sempurna.

3. Paham Jenderal ClausewitzMenurut Clausewitz perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain. Buat dia perang adalah sah-sah saja, dalam mencapai tujuan nasional suatu bangsa.Dari pendapat ahli tersebut muncul penjelasan bahwa ada peranan unsur-unsur subjektif dan psikologis dalam tatanan dinamika kehidupan politik suatu negara, sehingga kemantapan suatu sistem politik hanya dapat dicapai berakar pada kebudayaan politik bangsa yang bersangkutan.

TEORI GEOPOLITIK

Geopolitik berasal dari kata Geo berarti bumi, sedangkan politik berarti kekuatan yang didasar pada pertimbangan-pertimbangan dasar dalam menentukan alternatif kebijaksanaan dasar nasional untuk mewujudkan tujuan nasional

Beberapa pendapat pakar geopolitikA. Pandangan Prederich Ratzel

Ia merumuskan tentang ilmu bumi politik sbb:- Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara

dapat dianologikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukaan ruang hidup, melalui proses lahir, tumbuh , berkembang, mempertahankan hidup, tetapi dapat menyusut dan mati.

- Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut makin memungkinkan kelompok politik itu tumbuh.

- Suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. - Semakin tinggi budaya suatu bangsa semakin

besar kebutuhan dukungan akan sumber daya alam. Apabila wilayah atau ruang tidak dapat memenuhi maka bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan kekayaan alamnya di luar wilayahnya.

B. Pandangan Rudolf KjellenEsensi ajaran Kjellen sbb:- Negara sebagai satuan biologis, suatu organisme

hidup, yang juga memiliki intelektual. Untuk mencapai tujuan negara hanya dimungkinkan dengan cara memperoleh ruang yang cukup luas.

- Negara merupakan suatu sistem politik/pemerintahan yang meliputi bidang; geopolitik, ekonomi politik, demo politik, sosial politik dan krato politik (politik

memerintah).- Negara tidak harus bergantung pada sumber

pembekalan luar, tetapi mampu berswasembada serta memanfaatkan kemajuan kebudayaan dan tekhnologi untuk meningkatkan kekuatan nasional.

C. Pandagan Karl HaushoferRumusan ajarannya adalah geopolitik adalah

landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan kelangsungan hidup untuk mendapatkan ruang hidup.

Paham kekuasaan dan teori geopolitik menurut bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai . Bangsa Indoneisa cinta damai akan tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Geopolitik IndonesiaPemahaman tentang kekuatan dan kekuasaan yang dikembangkan di Indonesia didasarkan pada pemahaman tentang paham perang dan damai serta disesuaikan dengan kondisi dan konstalasi geografi Indonesia dihadapkan pada segenap fenomena sosial dan kehidupan yang timbul.

LATIHAN IV1. Sebutkan dan jelaskan teori-teori

yang mendukung rumusan wawasan nasional yang dikemukakan oleh;a. Machiavellib.Napoleon Bonapertec. Jenderal Clausewitz

2. Sebutkan dan jelaskan pandangan Karl Haushofer tentang geo politik

PERTEMUAN VTUJUAN Mahasiswa dapat:1.Menjelaskan latar belakang yang

mempengaruhi munculnya konsep Wasnus2.Menyebutkan isi deklarasi juanda3.Menjelaskan implementasi wasnus dalam

kehidupan nasional4.Menjelaskan pengertian Wasnus baik secara

etimologi maupun secara terminologi

WAWASAN NUSANTARALatar belakang yang mempengaruhi

tumbuhnya konsepsi Wawasan Nusantara:

1.Aspek historis2.Aspek geografis dan sosial budaya3.Aspek geopolitik dan kepentingan

nasional

1. Aspek historis atau sejarahBahwa bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bersatu dengan wilayah yang utuh, hal ini disebabkan karena:

a.Kita pernah mengalami kehidupan sebagai bangsa yang terjajah dan terpecah.

b.Kita pernah mengalami memiliki wilayah yang terpisah-pisah.Berdasarkan keadaan yang demikian, bangsa Indonesia berupaya mengembangkan konsepsi tentang visi bangsa Indonesia, yaitu sebagai bangsa yang bersatu serta dalam wilayah yang utuh

Perkembangan semangat kebangsaan Indonesia dapat dikatagorikan dalam kurun waktu sbb;a. Zaman perintis 1908, yaitu dengan

kemunculan pergerakan Budi Utumo.b. Zaman penegas 1928, yaitu dengan ikrar

Sumpah Pemuda.c. Zaman pendobrak 1945, dengan Proklamasi

Kemerdekaan Indonesia.Pada saat Indonesia merdeka, wilayah Indonesia masih dalam keadaan terpisah-pisah karena masih diberlakukannya Ordonansi tahun 1939.

Namun setelah diikrarkannya Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 maka terjadi perubahan wilayah teritorial Indonesia.

Adapun isi Deklarasi Juanda tersebut sbb:1. Perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia

beserta perairan pedalaman Indonesia;2. Laut wilayah Indonesia adalah jalur laut 12 mil laut;3. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua

perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar.

Keluarnya Deklarasi Juanda tersebut melahirkan konsepsi Wawasan Nusantara dimana laut tidak lagi sebagai pemisah tetapi sebagai penghubung.

2. Segi geografis dan sosial budayaDari segi geografis dan sosial budaya,

Indonesia merupakan negara/bangsa dengan wilayah dan posisi yang unik serta bangsa yang heterogen. Keunikan wilayah dan heterogenits bangsa menjadikan bangsa Indonesia perlu memiliki visi untuk menjadi bangsa yang bersatu dan utuh. Keunikan wilayah dan heterogenitas bangsa membuka dua peluang. Secara positif dapat dijadikan modal memperkuat bangsa menuju cita-cita. Secara negatif dapat mudah menimbulkan perpecahan serta infiltrasi pihak luar.

3. Aspek geopolitik dan kepentingan nasional

Politik suatu negara dipengaruhi oleh konstelasi geografi negara yang bersangkutan. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dari aspek geografi dalam menetukan kebijakan nasional untuk mewujudkan suatu tujuan nasional. Prinsip-prinsip geopolitik suatu negara dapat menjadi dasar bagi perkembangan wawasan nasional bangsa itu.

Implementasi Wasnus Dalam Kehidupan Nasional

Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya harus mengutamakan persatuan daan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelengaraan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dengan mencermnkan kesatuan;

1. Kesatuan wilayah2. Kesatuan bangsa3. Kesatuan psikologi4. Satu kesatuan ideologi5. Kesatuan hukum nasional6. Kesatuan kekayaan nasional7. Kesatuan perkembangan ekonomi8. Kesatuan masyarakat Indonesia9. Kesatuan budaya bangsa10. Kesatuan ancaman11. Kesatuan bela negara

PENGERTIAN WASNUSSecara etimologis, wawasan nusantara berasal dari kata Wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata mawas (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. Selanjutnya muncul kata mawas yang berarti memandang, meninjau dan melihat. Wawasan berarti cara pandang, cara melihat.Nusantara berasal dari kata nusa dan antara Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Nusantara berarti kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua dan dua samudra.

Secara terminologi Wasnus berartiMenurut Prof Wan Usman

Wasnus: cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.

Menurut LemhanasCara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa untuk mencapai tujuan nasional.

LATIHAN V1. Sebutkan dan jelaskan latar

belakang konsep Wasnus2. Sebutkan isi deklarasi juanda3. Jelaskan implementasi wasnus

dalam kehidupan nasional4. Sebutkan dan jelaskan pengertian

Wasnus baik secara etimologi dan terminologi

PERTEMUAN VITUJUAN

Mahasiswa dapat;1.Menjelaskan landasan Wasnus2.Menjelaskan dan menguraikan

unsur-unsur dasar Wasnus3.Menjelaskan hakekat wasnus

LANDASAN WASNUS1. Pancasila sebagai landasan idiil wasnus

Pancasila telah diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang terumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, pada hakekatnya mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan , persatuan dan kesatuan.

2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional wawasan nusantaraUUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

UNSUR DASAR WASNUS

Konsep Wasnus terdiri dari 3 unsur yaitu;

1. Wadah2. Isi3. Tata laku

Ad. 1. WadahWadah kehidupan masyarakat , berbangsa, bernegara meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki sifat serba nusantara, dengan kekayaan alam dan penduduk serta aneka ragam budaya. Setelah menegara dalam NKRI, bangsa Indonesia memiliki organisasi kenegaraan yang merupakan wadah berbagai kegiatan kenegaraan dalam wujud supra struktur politik, sedangkan wadah kehidupan bermasyarakat adalah berbagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.

Ad. 2. IsiIsi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di

masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai aspirasi maupun cita-cita dan tujuan nasional maka bangsa Indonesia harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan yang berbhineka. Oleh karena itu isi menyangkut dua hal yang esensial yaitu;

1.Realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama, dan perwujudannya, pencapaian cita-cita, dan tujuan nasional;

2.Persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional.

Ad. 3. Tata Laku

“Tata laku” merupakan hasil interaksi antara “wadah” dan “isi”. Yang terdiri dari tata laku batiniah dan tata laku lahiriahTata laku batiniah adalah sikap, jiwa, dan semangat setiap warga negara untuk mendukung konsepsi Wasnus, sedangkan tata laku lahiriah adalah perilaku atau tindakan setiap warga negara untuk mengimplementasikan terwujudnya konsepsi Wasnus.

Hakekat WasnusAdalah keutuhan nusantara atau nasional dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional. Hal ini berarti bahwa setiap warga bangsa dan aparatur negara harus berpikir, bersikap dan bertindak secara utuh menyeluruh dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

LATIHAN VI1. Sebutkan dan jelaskan landasan

idiil dan landasan konstitusional wasnus

2. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) unsur dassar wawasan nusantara

3. Sebutkan dan jelasknan hakekat wasnus

PERTEMUAN VIITUJAN

Diharapkan mahasiswa dapat;1.Menjelaskan asas, arah pandang wasnus2.Menjelaskan kedudukan, fungsi dan

tujuan wasnus3.Mengetahui apa yang masih menjadi

tantangan implementasi wasnus4.Menguraikan keberhasilan implementasi

wasnus

Asas, arah pandang wasnusAsas wasnus merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara dan diciptakan agar terwujud, tetap taat dan setianya komponen/unsur pembentuk bangsa Indonesia (suku bangsa atau golongan) terhadap kesepakatan bersama.Asas wasnus terdiri dari; kepentingan yang sama, tujuan yang sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama dan kesetiaan terhadap ikrar/kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan

Arah Pandang Wasnus

Dengan latar belakang budaya, sejarah serta kondisi dan kontelasi geografi serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategi, maka arah pandang wasnus meliputi ;

- 1. Arah pandang ke dalam- 2. Arah pandang keluar

Ad. 1. Arah pandang ke dalamBertujuan menjamin terwujudnya persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Arah pandang ke dalam mengandung arti bangsa Indonesia harus peka dan berusaha mencegah, mngatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya disintegrasi bangsa dan harus mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan

Ad. 2. Arah pandang ke luarArah pandang ke luar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial serta mengembangkan suatu kerjasama dan saling hormat menghormati. Arah pandang keluar mengandung arti bahwa bangsa Indonesia dalam semua aspek kehidupan Internasional berusaha mengamankan kepentingan nasional dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan dan keamanan demi terciptanya tujuan nasional.

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN WASNUS

1. Kedudukan WasnusWasnus berkedudukan sebagai visi bangsa. Visi adalah keadaan atau rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan. Wasnus merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep wasnus yaitu menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula.

Kedudukan wasnus sebagai salah satu konsepsi ketatanegaraan RI dapat dilihat pada bagan paradigma Ketatanegaraan RI

BAGAN PARADIGMA KETATANEGARAAN RI

FUNGSI WASNUSWawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi , dorongan seta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan, baik bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

TUJUAN WASNUSWasnus bertujuan untuk

mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala bidang/aspek kehidupan dari rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang perorangan, kelompok, suku bangsa dan daerah

TANTANGAN IMPLEMENTASI WASNUS1. Kondisi pembangunan nasional secara

menyeluruh belum merata, masih ada beberapa daerah ketertinggalan pembangunan yang mengakibatkan keterbelakangan dalam aspek kehidupannya. Kondisi ini menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.

2. Keterbatasan kualitas SDM Indonesia di bidang IPTEK merupakan tantangan serius menghadapi gempuran global, mengingat penguasaan IPTEK merupakan nilai tambah untuk berdaya saing dipercaturan global.

3. Kapitalisme yang semula untuk keuntungan diri sendiri dan kemudian berkembang strategi baru guna mempertahankan kapitalisme di era globalisasi, menekan negara-negara berkembang termasuk Indonesia dengan isu global. Hal ini merupakan tantangan bagi wasnus

4. Pandangan bangsa Indonesia tentang hak dan kewajiban serta kesadaran bela negara, apabila dikaitkan dengan kesadaran warga negara secara utuh yang harus selalu mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan atau golongan

KEBERHASILAN IMPLEMENTASI WASNUS

1. Dalam kehidupan politik, akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

2. Dalam kehidupan ekonomi, akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merat dan adil.

3. Dalam kehidupan sosial budaya, akan menciptakan sikap lahiriah dan batiniah yang mengakui dan menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan.

4. Dalam kehidupan hankam, akan menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap individu warga negara.

LATIHAN VII1. Gambarkan kedudukan wasnus dalam

paradigma pembangunan nasional2. Sebutkan dan jelaskan fungsi dan

tujuan wasnus3. Sebutkan dan jelaskan apa yang

menjadi tantangan implementasi wasnus

4. Sebutkan keberhasilan implementasi wasnus

PERTEMUAN IX• TUJUAN

Mahasiswa dapat:1. Menjelaskan latar belakang Tannas2. Menjelaskan apa yang menjadi pokok

pikiran dalam Tannas3. Menguraikan makna yang terkandung

di dalam alinea I, II, III, IV Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan Falsafah dan ideologi bangsa Indonesia

PERTEMUAN VIII (UTS)

LATAR BELAKANG KETAHANAN NASIONAL

Kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak Proklamasi kemerdekaan, tidak luput dari berbagai gejolak dan ancaman dari dalam maupun luar negeri, yang hampir-hampir membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Namun demikian bangsa Indonesia telah mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya terhadap ancaman dari luar (agresi militer) dan juga ancaman dari dalam (gerakan separatis,pemberontakan PKI, DI/TII

TUJUAN NASIONAL, FALSAFAH BANGSA DAN IDEOLOGI NEGARATujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam Tannas, karena suatu organisasi apapun bentuknya dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah yang internal dan eksternal, demikian pula negara dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu perlu ada kondisi yang siap menghadapinya.

Falsafah dan ideologi menjadi pokok pikiran karena dalam pencapaian tujuan nasional pasti akan ada masalah yang dihadapi, demikian pula dalam falsafah dan ideologi hal ini dapat dibaca dari makna falsafah sebagai ideologi negara dalam pembukaan UUD 45 yang maknanya sbb;

Alinea I maknanya “Merdeka adalah hak semua bangsa. Penjajahan bertentangan dengan HAM”.Alinea II maknanya “Adanya masa depan yang harus diraih (cita-cita) “.Alinea III maknanya bila negara ingin mencapai cita-cita maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus mendapat ridho Allah yang merupakan dorongan spritual.Alinea IV maknanya mempertegas cita-cita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui wadah negara kesatuan RI.

LATIHAN IX1. Sebutkan dan jelaskan latar

belakang ketahanan nasional2. Sebutkan dan jelaskan apa yang

menjadi pokok pikiran dalam Tannas.

3. Sebutkan makna yang terkandung di dalam alinea I, II, III, IV Pembukaan UUD 1945

PERTEMUAN X• TUJUANMahasiswa dapat;1.Menjelaskan pengertian Ketahanan

Nasional2.Menyebutkan dan menjelaskan asas-

asas yang terkandung dalam Tannas3.Menjelaskan ciri-ciri dan sifat Tannas4.Menguraikan unsur ASTAGATRA

PENGERTIAN TANNAS Adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

ASAS-ASAS KETAHANAN NASIONAL INDONESIA

Adalah tata laku yang didasari alamiah yang tersusun berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan wawasan nusantara yang terdiri dari

1.Asas kesejahteraan dan keamanan2.Asas komprehensif integral atau

menyeluruh terpadu3.Asas mawas ke dalam dan ke luar4.Asas kekeluargaan

CIRI-CIRI KETAHANAN NASIONAL1. Merupakan kepentingan atau prasyarat utama

bagi negara.2. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan

hidup dan mengembangkan kehidupan.3. Ketahanan nasional tidak hanya diwujudkan

dalam daya tahan dan keuletan bangsa, tetapi juga sebagai kondisi dinamik yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan.

4. Didasarkan pada ajaran ASTAGATRA delapan gatra kehidupan nasional.

5. Wawasan nasional mengarahkan ketahanan nasional.

SIFAT-SIFAT KETAHANAN NASIONAL

a. Manunggal yaitu sebagai integrator untuk mewujudkan perpaduan yang seimbang, serasi dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara.

b. Mawas ke dalam artinya bahwa ketahana nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, karena ketahanan bertujuan untuk mewujudkan hakekat dan sifat nasionalnya sendiri dengan kemandirian.

c. Kewibawaan yaitu tannas sebagai hasil pandangan hidup yang bersifat manunggal tersebut mewujudkan kewibawaan nasional yang akan diperhitungkan oleh pihak lain sehingga merupakan daya tangkal.

d. Dinamis yaitu tingkatan tannas suatu negara tidak tetap melainkan dapat meningkat atau menurun tergantung pada sikon bangsa tersebut.

e. Menitik beratkan konsultasi yang saling menghargai.

UNSUR-UNSUR KETAHANAN NASIONAL

Unsur, elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan/ketahanan nasional suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Unsur ketahanan nasional di Indonesia diistilahkan dengan ASTAGATRA yang terdiri dari Trigatra dan Pancagatra.a. Trigatra adalah aspek alamiah (tangible) yang terdiri atas penduduk, wilayah, dan SDA.b. Pancagatra adalah aspek sosial (intangible) yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

LATIHAN X1. Sebutkan dan jelaskan asas Tannas2. Sebutkan dan jelaskan sifat dan ciri

Tannas3. Ketahanan Nasional Indonesia

terdiri dari Trigatra dan Pancagatra, jelaskan masing-masing unsur tersebut

PERTEMUAN XI• TUJUAN

Mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh delapan aspek ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PENGARUH DELAPAN ASPEK TANNAS PADA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN

BERNEGARAa. Unsur atau gatra pendudukPenduduk suatu negara menentukan kekuatan/ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang berkaitan dengan penduduk negara meliputi;- aspek kualitas mencakup tingkat pendidikan, ketrampilan, etos kerja dan kepribadian.- aspek kuantitas yang mencakup jumlah penduduk, pertumbuhan, persebaran, perataan dan perimbangan penduduk di tiap wilayah negara.

b. Unsur atau gatra wilayah Wilayah turut menentukan kekuatan nasional negara. Hal ini terkait dengan wilayah negara meliputi;- bentuk wilayah dapat berupa negara pantai, negara kepulauan dan negara kontinental;- luas wilayah negara; ada negara dengan wilayah yang luas dan negara dengan wilayah yang sempit;- posisi geografis, astronomis, dan geologis negara;- daya dukung wilayah negara; ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable .

c. Unsur atau gatra sumber daya alam

Hal-hal yang berkaitan dengan unsur SDA sebagai elemen ketahanan nasional, meliputi;- potensi SDA yang bersangkutan mencakup SDA hewani, nabati dan tambang;- kemampuan mengeksploitasi SDA;-pemanfaatan SDA dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup;- kontrol atas SDA

d. Unsur atau gatra di bidang ideologiIdeologi mendukung ketahanan suatu bangsa

karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki dua fungsi pokok, yaitu;- sebagai tujuan atau cita-cita dari kelompok masyarakat yang bersangkutan, artinya nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju secara bersama;- sebagai sarana pemersatu dari masyarakat yang bersangkutan artinya masyarakat yang banyak dan beragam itu bersedia menjadikan ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya bersatu.

e. Unsur atau gatra di bidang politikPolitik penyelenggaraan bernegara amat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek;- sistem politik yang dipakai yaitu apakah sistem demokrasi atau non demokrasi;- sistem pemerintahan yang dijalankan apakah sistem presidensiil atau parlementer;- bentuk pemerintahan yang dipilih apakah republik atau kerajaan;- susunan negara yang dibentuk apakah sebagai negara kesatuan atau negara seikat.

f. Unsur atau gatra di bidang ekonomiEkonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan terlebih di era global sekarang ini. Bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara. Kemajuan di bidang ekonomi menjadikan negara tersebut tumbuh sebagai kekuatan dunia. Suatu negara dapat mengembangkan sistem ekonomi yang dianggap sebagai cerminan dari nilai dan ideologi bangsa yang bersangkutan.

g. Unsur atau gatra di bidang sosial budaya

Unsur budaya di masyarakat menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa yang homogen tentu saja akan berbeda dengan bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Pengembangan integrasi nasional menjadi hal yang sangat penting sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional.

h. Unsur atau gatra di bidang pertahanan keamanan

Pertahanan keamanan suatu bangsa merupakan unsur pokok terutama dalam menghadapi ancaman militer negara lain. Oleh karena itu, unsur utama ketahanan keamanan berada di tangan militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Pertahanan negara Indonesia bersifat semesta dengan menempatkan tentara sebagai komponen utama pertahanan disertai dengan adanya komponen cadangan dan komponen pendukung, sesuai dengan politik pertahanan (UU no. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)

LATIHAN XI1. Jelaskan pengaruh delapan aspek

ketahanan nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

PERTEMUAN XIITujuan;Mahasiswa dapat menjelaskan apa yang

dimaksud dengan;a. Politik, negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaanb. Strategi, politik dan strategi nasionalMahasiswa dapat menjelaskan dasar pemikiran penyusunan polstranas

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL Politik dalam bahasa Inggris dapat ditulis dengan kata “politics” dan “policy”. Politics adalah suatu rangkaian asas atau prinsip keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan Policy diartikan kebijaksanaan yaitu penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau keinginan/tujuan yang dikehendaki. Membicarakan politik sangat berkaitan dengan;

a. NegaraNegara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b. Kekuasaanadalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginannya.

c. Pengambilan keputusan pengambil keputusan sebagai aspek utama dari politik, dan dalam penggambil keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat.

d. Kebijakan umumkebijakan umum (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik, dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu.

e. Distribusiadalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan atau yang penting sehingga harus dibagi secara adil.

PENGERTIAN STRATEGI

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang berarti pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik.

POLITIK DAN STRATEGI NASIONALUntuk memahami makna politik dan strategi nasional, maka harus diuraikan satu persatu.Politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara menyeluruh kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional. Jadi strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

DASAR PEMIKIRAN PENYUSUNAN POLSTRANAS

Sebagai dasar pemikiran dalam penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan;- Pancasila- UUD 1945- Wawasan Nusantara- Ketahanan Nasional

LATIHAN XII1.Sebutkan dan jelaskan apa yang

dimaksud dengan a.politik, negara, kekuasaan, pengambil keputusan, kebijakan umum, distribusi kekuasaanb. Strategi, politik dan strategi nasional

2. Sebutkan dan jelaskan dasar pemikiran penyusunan polstranas

PERTEMUAN XIIITujuan;Mahasiswa dapat ;1.Menjelaskan mekanisme penyusunan

Polstranas di tingkat suprastruktur politik dan infra struktur

2.Menjelaskan stratifikasi politik nasional3.Pedoman politik pembangunan nasional4.Menjelaskan sistem manajemen nasional

Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Polstranas disusun berdasarkan sistem kenegaraaan menurut UUD 1945. Mekanisme penyusunan Polstranas di tingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden bersama kabinetnya menyusun program. Di tingkat infrastruktur merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia dalam rangka pelaksanaan strategi nasional.

STRATIFIKASI POLITIK NASIONAL

Berdasarkan stratifikasi dari politik (kebijakan) nasional dalam NKRI sebagai berikut;- Tingkat penentu kebijakan puncak- Tingkat kebijakan umum- Tingkat penentu kebijakan khusus- Tingkat penentu kebijakan teknis

POLITIK PEMBANGUNAN NASIONAL DAN MANAJEMEN NASIONAL

Politik pembangunan sebagai pedoman dalam pembangunan nasional memerlukan adanya keterpaduan tata nilai, struktur dan proses yang merupakan himpunan usaha untuk mencapai efisiensi, daya guna dan hasil guna sebesar mungkin dalam penggunaan sumber dana dan daya nasional guna mewujudkan tujuan nasional untuk itu diperlukan sistem manajemen nasional.

Sistem manajemen nasional adalah suatu sistem yang berfungsi memadukan penyelenggaraan siklus kegiatan berupa perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijaksanaan dan pengendalian pelaksanaannya. Dimana sistem manajemen nasional berfungsi memadukan keseluruhan upaya manajerial yang berintikan tatanan pengambilan keputusan berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mewujudkan ketertiban sosial, ketertiban politik dan ketertiban administrasi.

LATIHAN XIII1. Jelaskan mekanisme penyusunan

Polstranas di tingkat suprastruktur politik dan infrastruktur

2. Jelaskan stratifikasi politik nasional3. Sebutkan dan jelaskan pedoman

politik pembangunan nasional4. Jelaskan sistem manajemen

nasional

PERTEMUAN XIV DAN XVTujuanMahasiswa dapat;1.Menjelaskan peraturan yang mengatur

tentang otonomi daerah2.Menjelaskan penetapan arah kebijakan

pada tiap-tiap bidang3.Menguraikan bagaimana keberhasilan

Polstranans dapat terwujud4.Memahami apa yang dimaksud dengan

masyarakat madani

OTONOMI DAERAHOtonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1999, direfisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004Nafas otonomi dari UU ini menekankan asas desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

IMPLEMENTASI POLSTRANASPenetapan arah kebijakan yang

akan ditempuh mencakup bidang; hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, sosial budaya, pembangunan daerah serta pertahanan dan keamanan.

KEBERHASILAN POLSTRANAS

Keberhasilan Polstranas akan terwujud apabila penyelenggara pemerintahan negara dan setiap warga negara Indonesia atau masyarakat memiliki unsur yang mendasar yaitu ; keimanan dan ketaqwaan, semangat kekeluargaan, percaya diri, kesadaran akan hukum, pengendalian diri, mental disiplin dan etos kerja yang tinggi, serta IPTEK yang memperhatikan nilai agama dan budaya

MASYARAKAT MADANIIstilah masyarakat madani berasal dari terjemahan civil society yaitu suatu masyarakat yang beradap yang membedakan dirinya dengan masyarakat pedalaman yang belum tersentuh kemajuan. Dalam perkembangan lebih lanjut diartikan sebagai sebuah masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang mampu mengimbangi kekuasaan negara.

LATIHAN XIV DAN XV1. Jelaskan peraturan yang mengatur

tentang otonomi daerah2. Jelaskan penetapan arah kebijakan

pada tiap-tiap bidang3. Uraikan bagaimana keberhasilan

Polstranas dapat terwujud4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan

masyarakat madani

PERTEMUAN XVI (UAS)

LATIHAN I1. Jelaskan pengertian Pendidikan Kewarganegaraan2. Jelaskan maksud dan tujuan diselenggarakannya

pendidikan kewarganegaraaan3. Sebutkan landasan hukum Pendidikan

Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi4. Jelaskan perbedaan pengertian bangsa dan negara5. Jelaskan pengertian kewarganegaraan dalam arti

yuridis dan dalam arti sosiologis6. Sebutkan dan jelaskan 2 asas kewarganegaraan

dan apa akibatnya bagi seseorang7. Sebutkan 5 UU yang mengatur tentang hak dan

kewajiban warga negara

LATIHAN II1. Sebutkan dan jelaskan pengertian

demokrasi secara etimoloogi2. Sebutkan dan jelaskan pembagian

bentuk pemerintahan menurut Plato3. Sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip

sistem politik demokrasi4. Sebutkan dan jelaskan kedudukan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara5. Sebutkan dan jelaskan tujuan

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

LATIHAN III1. Sebutkan dan jelaskan ciri pokok

hakekat HAM2. Uraikan sejarah perkembangan HAM3. Sebutkan dan jelaskan landasan yang

memberikan pengakuan terhadap HAM

4. Jelaskan peraturan perundan-undangan yang mengatur tentang HAM di Indonesia.

LATIHAN IV1. Sebutkan dan jelaskan teori-teori

yang mendukung rumusan wawasan nasional yang dikemukakan oleh;a. Machiavellib.Napoleon Bonapertec. Jenderal Clausewitz

2. Sebutkan dan jelaskan pandangan Karl Haushofer tentang geo politik

LATIHAN V1. Sebutkan dan jelaskan latar

belakang konsep Wasnus2. Sebutkan isi deklarasi juanda3. Jelaskan implementasi wasnus

dalam kehidupan nasional4. Sebutkan dan jelaskan pengertian

Wasnus baik secara etimologi dan terminologi

LATIHAN VI1. Sebutkan dan jelaskan landasan

idiil dan landasan konstitusional wasnus

2. Sebutkan dan jelaskan 3 (tiga) unsur dassar wawasan nusantara

3. Sebutkan dan jelasknan hakekat wasnus