Bahan FGD Biro PBD

LOGO

LOKASI LAHAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DAN PERUNTUKANNYA

BIRO PENGELOLAAN BARANG DAERAH SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Disampaiakan pada:

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) OPTIMALISASI PEMANFAATAN LAHAN SEBAGAI ALTERNATIF PEMBANGUNAN PERUMAHAN

1 Oktober 2015

2

Pengertian :• UU No.23 Tahun 2014 dan PP 27 Tahun 2014:

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

• Permendagri 17 Tahun 2007:

(1) Barang milik Daerah meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan

b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;

(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang;

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

3

PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan. masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum Pihak yang Berhak. (UU No. 2 Tahun 2012 pasal 3)

Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (UU No. 2 Tahun 2012 )

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menjamin tersedianya tanah untuk Kepentingan Umum. (UU No. 2 pasal 4 ayat 1)

4

Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak (Perpres Nomor 71/2012 Pasal 1 ayat (2)).

Setiap penguasaan tanah, perlu ada landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang (BPN);

Prosedur penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah:1) Pemberian tanah Negara oleh Pemerintah melalui

keputusan pemberian hak2) Pembebasan tanah hak dilakukan secara

musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya.

3) Penerimaan atau hibah tanpa disertai pembayaran ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya.

PENGADAAN TANAH

5

Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah diselenggarakan melalui tahapan

Perencanaan

Persiapan

Pelaksanaan

Penyerahan hasil

Hak atas tanah yang dimiliki oleh

Pemerintah Daerah

Hak PakaiHak

Pengelolaan

6

maksud dan tujuan rencana pembangunan; kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah dan Prioritas Pembangunan; letak tanah; luas tanah yang dibutuhkan; gambaran umum status tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan

Pengadaan Tanah; perkiraan jangka waktu pelaksanaan

pembangunan; perkiran nilai tanah; rencana penganggaran.

Rencana Pengadaan Tanah Disusun Dalam Bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan

Tanah, Paling Sedikit Memuat:

7

1. pertahanan dan keamanan nasional;

2. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api;

3. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;

4. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;

5. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;

6. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik;

7. jaringan telekornunikasi dan informatika Pemerintah;

8. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;

9. rumah sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;

10. fasilitas keselamatan umum;

11. tempat pemakaman umum Pemerintah/PemerintahDaerah;

12. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;

13. cagar alam dan cagar budaya;

14. kantor Pemerintah/Pemerintah Daerah/desa;

15. penataan permukiman kumuh perkotaan dan/ atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;

16. prasarana pendidikan atau sekolah Pemerintah/Pemerintah Daerah;

17. prasarana olahraga Pemerintah/Pemerintah Daerah; dan pasar umum dan lapangan parkir umum.

TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

8

PEMANFAATAN BMD

Definisi : Pendayagunaan BMD yang tidak digunakan

untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD/OPD dan/atau

Optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan

Pemanfaatan dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum

9

PEMANFAATAN BMD

Barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada pengelola dapat DIDAYAGUNAKAN secara optimal sehingga tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya biaya pemeliharaan dan kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab

10

TUJUAN PEMANFAATAN BMD 1. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna

barang milik daerah

2. Meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah

3. Mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya biaya pemeliharaan

4. Mencegah kemungkinan adanya penyerobotan dari pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

5. Membuka lapangan kerja

6. Meningkatkan pendapatan masyarakat

11

KRITERIA PEMANFAATAN BMD Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh

pengelola barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota

untuk BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang

Pemanfaatan BMD dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang untuk BMD yang sebagian masih digunakan pengguna barang.

Pasal 26 PP 27/2014

12

BENTUK PEMANFAATAN BMD

1. Sewa

2. Pinjam Pakai

3. Kerjasama Pemanfaatan

4. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

5. Kerjasama Penyediaan Infrastruktur

Pasal 27 PP 27/2014

13

Paradigma

1. Pengelolaan Barang Milik Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi akuntabilitas dan kepastian nilai

2. Pengelolaan aset daerah yang lebih profesional dan modern yang mengedepankan good governance diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah

3. Pengelolaan keuangan daerah tidak lagi hanya bersifat administratif belaka namun lebih maju lagi berfikir dalam menangani aset daerah, dengan bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset

14

15

1. Lahan Cikanyere Kab. Cianjur 14. Lahan Caringin Kab. Bogor

2. Gedung Korpri Cirebon 15. RM. Rindu Alam Kab. Bogor

3. Mess Pangandaran (Bulaklaut Pantai Barat) 16. Gedung GOR Banteng Bandung

4. Gedung Banceuy Permai Bandung 17. Gedung GOR Sawoendah Ciwastra Bandung

5. Arcamanik Sport Center Bandung 18. Lahan Compreng Subang

6. BGG Jatinangor Sumedang 19. Lahan untuk Kantor Kejaksaan Garut

7. BICCH Gasibu Bandung 20. Cold Storage Pasar Caringin Bandung

8. Gedung Turangga Korpri Bandung 21. Lahan/tanah di Leuwigajah Cimahi

9. Lahan A.Yani No. 288 Bandung 22. Rumah Dinas Eks DPR Cisarua Kab. Bogor

10. Lahan/Rumah Km. 7 Setiabudi Bandung 23. Asrama Kujang di Jogyakarta

11. Lahan/tempat Dago 37/41 Bandung 24. Lahan Cigugur Girang Parongpong Kab. Bandung Barat

12. Bangunan Jl.Pahlawan 70 Bandung 25. Lahan di Cipamongkolan Banjar

13. Lahan Jln. PHH Mustofa 54 b Bandung 26. Gedung Jl. Ambon No. 6 Bandung

    27. Desa Ciwangi Kec. Bungursari, Kab. Purwakarta

Aset Tanah dan Bangunan Dalam Pengelolaan Biro Pengelolaan Barang Daerah

16

TERIMA KASIH