Bahan Arbitrase(Bani Kemenpu)

Penyelesaian Perkara Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia

(BANI Arbitration Center)

Serang, 12 April 2012

1

2

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA(BANI ARBITRATION CENTER)

Wahana Graha Lt. 1 & 2Jl. Mampang Prapatan No. 2Jakarta SelatanTelp : 021-7940542 Fax : 021-7940543Home Page : www.bani-arb.orgE-mail : [email protected]

3

ARBITRASE

NASIONAL /DOMESTIC

INTERNASIONAL

ADHOC

INSTITUSI

4

LEMBAGA ARBITRASE DI INDONESIA

BANI = Badan Arbitrase Nasional Indonesia (1977)

BASYARNAS = Badan Arbitrase Syariah Nasional (1993)

BAPMI = Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (2002)

BAKTI = Badan Arbitrase Komoditi Berjangka Indonesia (2008)

5

LEMBAGA ARBITRASE DI MANCANEGARA

Korea The Korean Commercial Arbitration Board

Paris International Court of Arbitration (ICC)

London London Court of International Arbitration (LCIA)

Singapore Singapore International Arbitration Centre (SIAC)

Kualalumpur Regional Centre for Arbitration Kuala Lumpur

6

ARBITRASE adalah :

Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(pasal 1 : 1 UU 30/1999)

7

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli

Pasal 1 butir 10 UU 30/1999

PENYELESAIANPENYELESAIANSENGKETASENGKETA

AJUDIKASI NON-AJUDIKASI

LITIGASI NON-LITIGASI

• NEGOSIASI• MEDIASI• KONSILISASI

• PENGADILAN • ARBITRASE

8

PROSES AJUDIKASI

BERDASARKANHAK

PIHAK BPIHAK A

PUTUSAN • Penentu Putusan : Pihak Ketiga yang Netral

• Prosedur : Berlawanan/Berhadapan

Masing-masing pihak berusaha mengemukakan bukti dan pendapat yang berlawanan dengan cara meyakinkan pengambil keputusan untuk berpihak kepadanya

• Fokus : Hak Legal dan Kejadian-kejadian yang mendahuluinya (sebelumnya)

HAKIM/ARBITER

9

Litigasi dan Non-Litigasi

FleksibelFormal

Putusan tergantung metoda yang dipilih; dapat final (arbitrase), dapat juga tidak

Kemungkinan banding, mengandung resiko proses yang memakan waktu lama

RahasiaTerbuka, diketahui oleh publik

Cenderung menggunakan pertimbangan rasa keadilan dan kepatutanMenerapkan hukum secara ketat

Berdasarkan konsensusBerdasarkan sistem yang sudah baku

NON - LITIGASILITIGASI

10

PROSES NON AJUDIKASI(MEDIASI-KONSILIASI)

BERDASARKANKEPENTINGAN

PIHAK B

MEDIATOR/KONSILIATOR

PIHAK A

KESEPAKATAN

• Penentu Hasil Ahir (Kesepakatan) : Para Pihak

Mediator tidak berwenang membuat keputusan

• Prosedur : Non-Konfrontasional

Para Pihak berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai konsensus

• Fokus : Memecahkan Masalah

Dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak (keinginan dan keberatan)

11

12

Arbitrase dan APS/ADR (menurut UU no 30/1999)

NEGOSIASI (Ps 6(2))

MEDIASIPasal 6 ayat (3)

MEDIASIPasal 6 ayat (4)

ARBITRASEPasal 6 ayat (9)

Para Pihak secara langsung

dengan melibatkan seorang atau lebih mediator/penasehat ahli

melalui lembaga mediasi

melalui lembaga arbitrase atau ad-hoc

13

Peraturan Perundang-undangan Arbitrase/APS

s/d 11 Agustus 1999 RV Pasal 615 s/d 651 (Perwasitan)

12 Agustus 1999 s/d saat ini UU No. 30 tahun 1999 tetang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

14

UU 30/99 PASAL 6PERJANJIAN ARBITRASE

PIHAKA

PIHAKB

USAHA PERDAMAIAN

pasal 6 ayat (1) s/d (9)ARBITRASE

(LEMBAGA/AD-HOC) AKTA

PERDAMAIANtidak berhasil berhasil

15

Proses Arbitrase

Transparansi1. Biaya2. Majelis3. Waktu

Fleksibilitas prosedur

I II IIIPRA-SIDANG PERSIDANGAN PASCA

PERSIDANGAN Confidentiality Waktu

1. Frequency2. Limit

Suasana

Dokumen pelengkap

WaktuEksekusi

16

3.Penunjukan

Arbiter

2.Ketentuan

Administratif

PRA PERSIDANGAN

1.Pendaftaran Permohonan

Dasar permohonan

Klausula (Perjanjian) Arbitrase

Nilai Tuntutan

Surat Kuasa (bila diperlukan)

Biaya

Bukti Pendukung

17

BANI RULES :BANI RULES :

“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”.

KLAUSULA/PERJANJIAN ARBITRASE

BANI RULES :BANI RULES :

“Any disputes arising from this contract shall be binding and be finally settled under the administrative and procedural Rules of Arbitration of Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) by arbitrators appointed in accordance with said rules”.

18

ARBITRATION CLAUSE

ICC RULES :

“All disputes arising out or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules”.

19

“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration in (Singapore) in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause.”

SIAC Rules

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIAPERMOHONAN MENGADAKAN ARBITRASE

……………., ………………………………………………………..

Pemohon

(…………………………………………………………………..)

1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan kedua belah pihak.

(Kalau surat permohonan diajukan juru kuasa, maka surat kuasa khusus ybs. Harus dilampirkan)

Pemohon :

Termohon :

2. Dasar Permohonan :

3. Uraian singkat tentang perkara yang jadi sengketa : dan apa yang dituntut.

4. Yang bertanda tangan dibawah ini menghendaki dengan sungguh-sungguh agar sengketa tsb. Diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh BANI menurut peraturan Prosedur BANI.

20

21

(2x) : PEMERIKSAAN DILANJUTKAN

MASA PERSIDANGAN

1. Komitmen Para Pihak

Bila Pemohon Tidak Hadir TUNTUTAN GUGUR

Bila Termohon Tidak Hadir (1x) : (1x) : Panggilan diulangPanggilan diulang

2. Penyelesaian

melalui

Negosiasi

Mediasi

Konsiliasi

HYBRID ARBITRATION

3. Terms of Reference Replik-Duplik

4. Pembuktian Pemeriksaan Saksi

5. Kesimpulan

6. PembacaanPutusan

22

Perdamaian

1. Melalui Negosiasi2. Melalui Mediasi / Konsiliasi

Pengadilan (Perma No. 1 tahun 2008) Arbitrase (Hybrid Arbitration)

23

Hybrid ArbitrationHybrid Arbitration adalah penyelenggaraan proses arbitrase yang juga

menggunakan satu atau lebih bentuk APS/ADR lainnya, baik pada awal proses maupun selama proses berlangsung

P r o s e s A r b i t r a s e

ADRmediasi, konsiliasi,

negosiasi

kesepakatan

tidak dicapai kesepakatan

Pencabutan Permohonan Arbitrase

permohonan arbitrase tidak dicabut

Sidang I menawarkan mediasi

Ya

Putusan arbitrasememuat kesepakatan mediasi (bila ada)

proses mediasi dapat dilakukan selama proses arbitrase berlangsung, dan dapat dilakukan berulang-ulang

Putusan Arbitrase dengan menggunakan Hybrid Arbitration

Periode 2004 s/d 2011

240%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Perbandingan Mediasi dalam PERMA No. 1/2008 dengan Hybrid Arbitration di BANI

25

dapat dieksekusi (bila diperlukan) apabila kesepakatan dituangkan ke dalam Putusan Arbitrase

dapat dieksekusi apabila kesepakatan dikukuhkan Majelis Hakim (menjadi Akta Perdamaian)

kekuatan eksekusi

pencabutan perkara bersifat sukarelaperkara wajib dicabutakibat

kesepakatan

1. dapat digunakan bersama-sama dengan bentuk ADR lain

2. Putusan arbitrase “final & binding”

1. Dapat dilakukan pada tahap banding/kasasi

2. tidak dapat dikombinasikan dengan bentuk ADR lain

pelaksanaan

pilihan diserahkan sepenuhnya kepada para pihak

hakim kasus terkait tidak boleh menjadi mediatormediator

sukarelawajibkondisi

Arbitration Annexed Mediation (Hybrid Arbitration)

Court Annexed Mediation (PERMA No. 1/2008)

26

3.Pelaksanaan

Putusan

2.Penyimpanan

Putusan

PASCA PERSIDANGAN

1.Koreksi Putusan

Dalam 14 Hari

Bersifat Administratif

Pasal 58 UU 30 / 1999

Dalam 30 Hari

Di PN tempat domisili Termohon

Oleh Arbiter atau kuasanya

Sukarela

Ekseskusi PN

27

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE

1) Dilaksanakan secara sukarela;

2) Dilaksanakan melalui eksekusi oleh PN (untuk putusan arbitrase internasional, dilaksanakan melalui PN Jakarta Pusat – Perma No. 1/1990 dan Pasal 66 UU 30/1999)

28

PRES. DECREE 1981

RECIPROCITY

COMMERCIAL

LAW 30 / 1999

EXEQUATUR

PUBLIC ORDER

RECIPROCITY

COMMERCIAL

PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONALINTERNASIONAL

29

1. Kerahasiaan/Confidentiality 2. Fleksibilitas dalam prosedur, dan persyaratan

administratif. 3. Hak pemilihan / penunjukan arbiter berada ditangan

para pihak. 4. Pilihan hukum, forum dan prosedur penyelesaian berada

ditangan para pihak dan dituangkan dalam perjanjian (klausula arbitrase).

5. Putusan arbitrase final dan mengikat6. Penyelesaian relatif cepat.

KEUNGGULAN ARBITRASE

30

1. Adanya perjanjian (klausula) arbitrase merupakan keharusan

2. Tidak mengenal yurisprudensi3. Itikad baik para pihak menentukan

efektifitas pelaksanaan putusan arbitrase4. Dinegara-negara tertentu penggunaan

arbitrase masih dibatasi

KETERBATASAN ARBITRASE

31

Putusan Arbitrase

1. Dilaksanakan secara sukarela

2. Dilaksanakan melalui eksekusi oleh PN atas permohonan salah satu pihak

32

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Keberhasilan Arbitrase :

1) Itikad baik para pihak yang bersengketa.

2) Kepatuhan para pihak untuk tunduk pada putusan arbitrase dan melaksanakannya dengan benar.

3) Integritas dan profesionalisme para arbiter.

4) Sikap pengadilan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase.

33

Alasan Pencabutan / Penghapusan Perkara

1) Terjadi Perdamaian : —> Sebelum persidangan —> Selama persidangan tanpa melalui putusan majelis

2) Persyaratan administrasi tidak lengkap —> Alamat Termohon tidak jelas —> Dokumen yang tidak lengkap —> Biaya belum/tidak dibayar oleh para pihak 3) Dicabut oleh Pemohon

34

Para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.

(Pasal 52 UU No 30/1999)

Terhadap pendapat yang mengikat sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 tidak dapat dilakukan perlawanan melalui upaya hukum apapun.

(Pasal 53 UU No 30/1999)

Pendapat yang mengikat

35

Kompetensi Absolut

Perjanjian / Klausula arbitrase

Azas separability

Hak para pihak

Putusan “final and binding”

UU No. 30 Tahun 1999

36

Proses Berperkara di BANI (1)

37


38


Biaya Arbitrase Biaya Arbitrase (1)(1)

A. Biaya pendaftaran : Rp. 2.000.000,- (dibayarkan pada saat pendaftaran permohonan arbitrase)

B. Biaya Administrasi, Biaya Pemeriksaan dan Biaya Arbiter masing-masing untuk Kompensi dan Rekonpensi sebagai berikui :

Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara

*) Untuk Claim yang nilainya lebih besar dari Rp. 500,000,000 dan berada diantara angka-angka tersebut perhitungan tarifnya menggunakan interpolasi

Biaya ini dibayarkan setelah BANI menerbitkan surat penagihan kepada para pihak.

Nilai Tuntutan (Rp) Tarif

A Lebih kecil dari 500,000,000 10.0 %B*) 500,000,000 9.0 %

C*) 1 1,000,000,000 8.0 %

2 2,500,000,000 7.0 %

3 5,000,000,000 6.0 %

4 7,500,000,000 5.0 %

5 10,000,000,000 4.0 %

6 12,500,000,000 3.5 %

7 15,000,000,000 3.2 %

8 17,500,000,000 3.0 %

9 20,000,000,000 2.8 %

10 22,500,000,000 2.6 %

11 25,000,000,000 2.4 %

12 27,500,000,000 2.2 %

13 30,000,000,000 2.0 %

Nilai Tuntutan (Rp) Tarif

C*) 14 35,000,000,000 1.9 %

15 40,000,000,000 1.8 %

16 45,000,000,000 1.7 %

17 50,000,000,000 1.6 %

18 60,000,000,000 1.5 %

19 70,000,000,000 1.4 %

20 80,000,000,000 1.3 %

21 90,000,000,000 1.2 %

22 100,000,000,000 1.1 %

23 200,000,000,000 1.0 %

24 300,000,000,000 0.9 %

25 400,000,000,000 0.8 %

26 500,000,000,000 0.6 %

D*) Lebih besar dari 500,000,000,000 0.5 %

39

Biaya Arbitrase Biaya Arbitrase (2)(2)

C. Biaya tersebut tidak termasuk :

1) Biaya pemanggilan, transportasi dan honorarium saksi dan/atau tenaga ahli. Biaya ini menjadi beban pihak yang mengajukan saksi dan atau tenaga ahli tersebut atau menjadi beban para pihak bila saksi dan/atau tenaga ahli tersebut bukan merupakan saksi dan/atau tenaga ahli yang diajukan para pihak namun diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase. Biaya untuk saksi dan atau tenaga ahli yang diminta untuk dihadirkan dan ditunjuk oleh Majelis Arbitrase harus dibayarkan terlebih dahulu kepada BANI sebelum saksi atau tenaga ahli tersebut didengar kesaksiannya.

2) Biaya transportasi, akomodasi dan biaya tambahan (bila ada), untuk arbiter yang berdomisili diluar tempat kedudukan sidang terkait. Biaya ini menjadi tanggungan pihak yang menunjuk/memilih arbiter tersebut dan ditentukan besarnya oleh BANI serta dibayarkan kepada yang bersangkutan melalui BANI.

3) Biaya persidangan yang dilakukan di tempat selain tempat yang disediakan oleh BANI. Biaya ini meliputi biaya tempat persidangan, transportasi dan akomodasi bila diperlukan serta menjadi beban pihak yang meminta atau menjadi beban para pihak apabila atas permintaan Majelis Arbitrase yang bersangkutan.

4) Biaya penyerahan/pendaftaran putusan di Pengadilan Negeri terkait.

D. BIAYA UNTUK PENDAPAT YANG MENGIKAT

Ditetapkan oleh Ketua BANI secara kasuistis yang disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang diajukan.

40

41

Permohonan Arbitrase (1/2)

Lampiran : Permohonan Arbitrase. Nomor ::…………………….. ………………., tanggal ………………… Kepada Yth.Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)Wahana Graha Lantai 2Jl. Mampanag Prapatan No. 2Jakarta 12760 Perihal : Permohonan untuk mengadakan Arbitrase. Dengan hormat, Perkenankan kami ………………….. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ………………….., berkantor di …………………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT ………………….., beralamat di alamat di ……………………, dengan memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa No. ………….. tanggal …………. (terlampir) beralamat di ………………………, untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”. Pemohon dengan ini mengajukan permohonan mengadakan arbitrase kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia terhadap …………………………, beralamat di……………, untuk selanjutnya disebut sebagai “Termohon”. DASAR PERMOHONAN Berdasarkan Pasal ……. Perjanjian Kontrak No.: ……… tanggal ………… antara Pemohon dan Termohon yang menyatakan bahwa apabila terjadi perselisian akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta. Keputusan BANI adalah bersifat final dan mengikat kedua belah pihak. Adapun hal-hal yang mendasari diajukan permohonan arbitrase adalah sebagai berikut :

42

Permohonan Arbitrase (2/2)

1. Bahwa pada tanggal …… Pemohon sebagai Kontraktor dan Termohon sebagai Employer/Bouwher telah mendantangani Perjanjian Kontrak No…. untuk Proyek …….. di ………(Bukti P-…)

2. Bahwa nilai Kontrak adalah sebesar ………….. 3. Dst.……………….. TUNTUTAN Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa

dan memutuskan sengketa ini berdasarkan hukum dan/atau kepatutan sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon;3. Menyatakan Kontrak Perjanjian (Agrement Contract) No. tanggal…………. batal demi hukum;4. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon ganti rugi sebesar Rp…………………….;5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.6. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya arbitrase ini. Atau apabila Badan Arbitrase Nasional Indonesia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et

bono) Hormat kami,Kuasa Pemohon 1………………. 2………………

43

Jawaban Termohon (1/2)Lampiran : Jawaban Termohon

Nomor: ……………….. …………….., tanggal ………………….. Kepada Yth.Badan Arbitrase Nasional IndonesiaWahana Graha Lt.2Jl. Mampang Prapatan No.2Jakarta 12760 Perihal : Jawaban Termohon dalam Perkara No……………. Dengan hormat, Yang bertandatangan dibawah ini, ……………………… Advokat dan Pengacara pda Kantor Hukum ………………… beralamat di ……………………, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal …… (terlampir) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………………. , beralamat di ……………………… selanjutnya disebut sebagai Termohon. Dengan ini menyampaikan Jawaban atas Permohonan Arbitrase yang diajukan oleh ……………………… beralamat di ……………………, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 1. Bahwa Termohon secara menolak seluruh dalil yang diajukan Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon. 2. …………………….. 3. ………………………….

44

Jawaban Termohon (2/2)

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : 1. Menolak Permohonan dari Pemohon untuyk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan dari Pemohon tidak dapat diterima. 2. Menyakan sah Kontak Penjajian (Contract Agrement) No……. tanggal………………. 3. Menolak ganti rugi yang dajukan oleh Pemohon; 4. Menolak Sita Jaminan yang dijukan oleh Pemohon; 5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila Badan Arbitrase berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Hormat kami,Kuasa Hukum Termohon 1……………………… 2……………………….. 3………………………..

45

Surat Kuasa Khsusus dari Pemohon (1/2)

Lampiran: surat kuasa khusus dari Pemohon

SURAT KUASANo.:…………..

Yang bertan datangan di bawah ini : …………………, selaku ………………….. dari dan karenanya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ……………….., kerkedudukan di ……………, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA” Dalam hal memilih domisili hukum di kantor kuasanya Kantor Hukum ………………, berkedudukan di …………………………, menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa kepada : 1. ………………………2. ………………………3. ……………………… Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ……………. & Partners, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada kantor tersebut diatas, selanjutnya disebut sebagai “PENERIMA KUASA”; ----------------------------------------------------KHUSUS -------------------------------------- Untuk dan atas nama serta mewakili dan membela kepentingan PEMBERI KUASA selaku PEMOHON dalam membuat, menandatangani dan mengajukan surat Permohonan Arbitrase kepada ……………………………….., berkedudukan di……………. Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, berkenaan dengan perbuatan wanprestasi TERMOHON terhadap Perjanjian KOntrak (Contract Agreement) No…… tanggal……………… Sehubungan dengan itu PENERIMA KUASA berhak untuk hadir di persidangan, membuat, menandatangani serta mengajukan Replik, bukti-bukti / Saksi–saksi, Kesimpulan dan singkatnya melakukan segala tindakan yang dipandang perlu oleh PENERIMA KUASA untuk terlaksananya maksud pemberian kuasa ini.

46

Surat Kuasa Khsusus dari Pemohon (2/2)

Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi.

…………………, tanggal ………………

PEMBERI KUASA

Meterai 6.000

( -------------------------- )

PENERIMA KUASA

1.……………………………

2……………………………

3………………………….

47

Surat Kuasa Khsusus dari Termohon (1/2)

Lampiran: Surat Kuasa Khusus dari Termohon.

SURAT KUASANo……………………………

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ……………...... Jabatan : …………………. Berkedudukan di …………….. dalam hal ini bertindak dalam jabatan, dan dengan demikian untuk dan atas nama ……………………………... sebagai Termohon yang selanjutnya disebut Pemberi Kuasa. Dalam hal ni memilih domisili hukum dikantor Kuasanya yang akan disebut dibawah ini, menerangkan dengan ini memberikan kuasa kepada : 1. ……………………2. ………………….... Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum …………. Beralamat di …………………, beserta : 3.…………………….4…………………….. Semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil …………………………, beralamat di …………………….., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut Penerima Kuasa. --------------------------------------------------------KHUSUS-----------------------------------

48

Surat Kuasa Khsusus dari Termohon (2/2)

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama membela kepentingan Pemberi Kuasa dalam menanggapi Permohonan Arbitrase dari Kantor Hukum ……….. ………… , beralamat di ………………..selaku Kuasa Hukum PT ………. Sebagai Pemohon beralamat di …………………. kepada …………………………. Beralamat di ………………………. Sebagai Termohon dengan Perkara No.:…………………….. Kepada Penerima Kuasa diberik Hak menandatangani dan mengajukan jawaban dan atau tuntan balik/rekonvensi atas tuntutan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), mengajukan bukti, saksi, saksi ahli, menolak atau menerima Pihak Lawan, membuat kesimpulan, mengadakan dan menandatangani Akta Perdamaian, serta melakukan tindakan lain yang perlu demi dan untuk kepentingan Pemberi Kuasa.

………………….., Tanggal …………………….

PEMBERI KUASA

Meterai 6.000( ………………………………. )

PENERIMA KUASA

1 …………..……………..

2 …………………………

3 …………………..……..

P U T U S A NNo.: ..................

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang dibentuk dengan Surat Keputusan No.:……..tanggal …………..yang memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat pertama dan terakhir telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara :

PT. ……………, dengan alamat di………………, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya …………., berkantor di……………. .., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No…………….tanggal…………….,selanjutnya disebut sebagai -------------------------------------------------------- PEMOHON;

Melawan

PT. ………….., dengan alamat di ………….., dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, …………………, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. …………….. tanggal ……………….., selanjutnya disebut sebagai -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TERMOHON;

Contoh Draft Putusan Arbitrase BANI (1)

49

Telah membaca:

1. Klausula Arbitrase dalam Kontrak Nomor : ……………tanggal………..yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dalam Conditions of Contract For……………….and Agreement…………pada Pasal /Klausula ……, bahwa sengketa antara Pemohon dan Termohon menyangkut Kontrak diselesaikan melalui Arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (Bukti ….).

2. a. Surat Permohonan Arbitrase dari Pemohon tertanggal ………, perihal Penunjukan Arbiter …………..b. Surat Termohon No.:......tanggal.........., perihal penunjukan Arbiter.............c. Surat Keputusan No.: ......tanggal .............tentang Pengangkatan Majelis Arbitrase yang terdiri dari ................ sebagai Ketua Majelis Arbitrase, ........................dan ................., masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat pertama dan terakhir Perkara No.:.................;

3. Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;4. Telah mendengar kedua belah pihak;5. Telah mendengar kedua belah pihak dan diupayakan untuk mendamaikan akan tetapi

tidak berhasil dan pada akhirnya masing-masing pihak Pemohon dan Termohon setuju agar BANI memeriksa dan menjatuhkan putusannya;


50

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal ………….yang telah didaftarkan di Sekretariat BANI pada tanggal ……..dibawah Nomor: ……………. yang pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berirkut: :

1. ………………………………2.…………………………………3.…………………………………4.Dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ini berdasarkan hukum dan/atau kepatutan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian

bagi Pemohon;3. Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon ganti rugi

sebesar……….;4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam pekara ini;5. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya arbitrase ini.

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.


51

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan Jawaban No.:………..tertanggal ………….yang pada pokok menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Gambaran Umum dan Ketentuan Kontrak1.1. Kronologis Kontrak ……………

1. Bahwa……….2. dst

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon sudah memenuhi klaim Pemohon dengan itikad baik melalui berbagai kebijakan yang telah dituangkan dalam amandemen kontrak (Bukti .....)

1.2. Ketentuan Kontrak dan Perundangan1. Ketentuan Kontrak ………………………….. …………………………….2. Peraturan Perundangan ……………………………….

…………………………………3. Wasprestasi Menurut Kontrak a. Wanprestasi Pemohon Berdasarkan klausula................... b. Wanprestasi Termohon / Employer Berdasarkan kepada klausula........... 4. Proses Sertifikasi dan Pembayaran Dalam ketentuan………………..


52

2. Jawaban Termohon

Bahwa yang diuraikan pada Gambaran Umum dan Ketentuan Kontrak sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban Termohon. Termohon menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas kebenarannya oleh Termohon.

Adapun jawaban Termohon selengkapnya adalah sebagai berikut :1. Bahwa……………2. ………………3. dst

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon mohon kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan Termohon tidak melakukan wanprestasi;3. Menyatakan menolak membayar kepada Pemohon ganti rugi sebesar …………4. Menyatakan Termohon telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan prosedur

yang ada dalam Kontrak Nomor: …………….tanggal …………………1. Menyatakan menolak sita jaminan yang dimohonkan oleh Pemohon;2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya arbitrase ini.


53

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa .........................

Menimbang, bahwa........................

Dst

MEMUTUSKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon ..............

Menyatakan Termohon dalam melakukan penyelesaian kewajibannya sesuai………..

Menghukum Termohon untuk membayar kepada Pemohon uang sejumlah…………… yang harus dibayarkan tidak lebih lama dari……………hari sejak putusan ini dibacakan

Menyatakan Putusan Arbitrase ini bersifat final dan megikat kedua belah pihak;

Memerintahkan Panitera BANI untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase ini ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri …………..sesuai dengan Pasal 59 jo Pasal 1 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atas biaya Pemohon dan Termohon masing-masing seperdua bagian;

Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas perkara ini masing-masing seperdua bagian;

Memerintahkan kepada Termohon untuk membayar kembali seperdua dari biaya perkara kepada Pemohon karena Pemohon telah membayar terlebih dahulu biaya perkara yang seharusnya menjadi kewajiban dari Termohon, yaitu sebesar…………..

Menolak permohonan Pemohon dan Termohon selebihnya;


54

Demikian diputuskan dan diucapkan pada hari ………..tanggal…………..di kantor Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ……………….. oleh Majelis Arbitrase yang terdiri dari ……………..sebagai Ketua Majelis Arbitrase, ……………… dan ……………………….. masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase serta Sekretaris Majelis ……………………di depan sidang Arbitrase dengan dihadiri oleh kedua belah pihak dan atau kuasa hukum Pemohon dan Termohon.

JAKARTA, …………

-------------------------------------------------------Ketua Majelis

-------------------------------------------------------Anggota Majelis

----------------------------------------------------Anggota Majelis


55

56

Jenis Perkara yang Didaftarkan di BANI Periode 2007 – 2011

Lani-Lain17%

Keagenan2%

Leasing/Sewa15%

Investasi 19%

Trading/Jual-Beli13%

Konstruksi21%

Transportasi2%ESDM

11%

Perkara yang Didaftarkan di BANIJangka Waktu Penyelesaian Perkara (2004 – 2011)

< 90 hari51%

90 - 150 hari31%

150 - 180 hari14%

> 180 hari4%

57

58

Jumlah Perkara yang Didaftarkan di BANIPeriode 1977 – 2011

2756

215

188

0

50

100

150

200

250

1977-1986(10 th) 1987-1996 (10 th) 1997-2006 (10 th) 2007-2011(5 th)

05

1015202530

Jumlah Perkara / tahun

Sebelum UU No. 30/1999Sesudah UU No. 30/1999

Perkara yang Didaftarkan di BANISebelum dan Sesudah UU No. 30/1999 sampai tahun 2011

59

DOMESTIC AND INTERNATIONAL ARBITRATION AT BANI Period 2004 – 2011

International21%

Domestic79%

60

Penyelesaian Perkara Melalui Arbitrase BANI (1)

1. Penyelesaian Sengketa dalam bidang Konstruksi di BANI >>> sekitar 35 % dari total perkara.

2. Sengketa >>> “Bagian dari Kehidupan Sehari-hari”.3. Suatu Kontrak/Perjanjian adalah Undang-Undang yang berlaku

diantara Para Pihak.4. Kontrak/Perjanjian yang berlaku: tunduk pada Hukum Negara

mana?5. Ada Perjanjian Arbitrase ?6. “Rules and Procedures” dari Badan Arbitrase mana? (BANI, SIAC,

ICC dll.) 7. PU dalam Sengketa dapat bertindak sebagai >>> Pemohon atau

Termohon.


8. Dokumen-dokumen+Arsip-arsip penting dalam proses ber - Arbitrase: Kontrak/Perjanjian + Addendum-addendum + Spesifikasi + Bill of Quantity + Urutan Gambar-gambar dari sejak Pelelangan, Pelaksanaan & As Build Drawings + Berita Acara Rapat + Laporan Harian Proyek & Catatan Harian dari Proyek Manager + Site Instructions + Laporan Keuangan/Pembayaran + Arsip Surat Menyurat yang lengkap.

9. Sengketa Jasa Konstruksi >>> Segera bentuk Team Internal (Hukum+Teknik) yang mengetahui dengan jelas sebab dari timbulnya sengketa dan yang mengetahui isi dari perjanjian. Team ini dapat mengusulkan para Pakar ataupun Saksi Ahli. Team harus diberi Kuasa untuk mengikuti Persidangan Arbitrase secara utuh.


10. Masalah-masalah yang sering dipersengketakan dalam Bidang Jasa Konstruksi:

a. Keterlambatan Waktu Pelaksanaan, yang dapat terjadi karena: kelalaian Kontraktor, atau karena Pemilik tidak memenuhi kewajibannya, atau disebabkan oleh factor-faktor diluar kontrol Kontraktor akan tapi bukan oleh kesalahan Pemilik.

b. Perubahan pada Schedule Kerja akibat dari Perintah Pemilik atau Perencana.

c. Constructive Changes.d. Keadaan Lapangan yang berbeda.e. Keadaan Cuaca yang tidak normal.f. Percepatan Jadwal Pembangunan.g. Penundaan dan Penghentian Pekerjaan.


h. Change Orders: tidak dapat dihindari dalam suatu proses pembangunan. Klaim tambahan waktu dan harga akibat dari change orders sering memicu terjadinya sengketa.

i. Kegagalan Pembayaran oleh Pemilik.j. Perbedaan antara Gambar dan Spesifikasi.k. Fast Track Construction.l. Kenaikan harga material yang tidak normal.m. Perubahan Peraturan Pemerintah.n. Pengertian ganda.o. Kelemahan administrasi proyek.p. Penggunaan sebagian dari pekerjaan sebelum Penyerahan Total.q. Timbulnya kerusakan pekerjaan oleh Kontraktor lainnya.


r. Kurangnya komunikasi atau terjadinya mis-komunikasi antara para pihak.

s. Kesalahan adalah “Bagian dari Kehidupan”. Kesalahan tidak dapat disembunjikan, namun biasanya: tidak ada yang

mau dipersalahkan secara terbuka! Diperlukan Rapat Proyek secara teratur dan profesional untuk membicarakan

penyelesaian kesalahan-kesalahan dari para pihak.

11. Biaya Arbitrase harus dibayar lunas oleh kedua belah pihak sebelum perkara arbitrase dimulai. Besarnya biaya arbitrase didasarkan atas prosentage dari klaim yang diajukan


12. Perhitungan jumlah klaim yang akan diajukan dalam suatu sengketa harus dipertimbangkan dengan cermat oleh “Team” dari kedua belah Pihak, dan harus disertai data-data pendukung & perhitungan yang kemudian dapat dibuktikan dalam persidangan. Dalam Sengketa Jasa Konstruksi tidak dianjurkan untuk mengajukan “Tuntutan Atas Pencemaran Nama Baik”. Tuntutan seperti ini dalam jasa konstruksi biasanya tidak dapat dikabulkan karena tidak terukur.

13. Persidangan Arbitrase dilaksanakan dengan dihadiri oleh Majelis Arbiter dan para pihak yang bersangkutan, untuk memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyampaikan segala informasi yang lengkap dan adil kepada para arbiter mengenai aspek materiil dari permasalahan yang dipersengketakan.


14. Persidangan Arbitrase bersifat tertutup, hanya dapat dihadiri oleh mereka yang mendapat kuasa dari pimpinan masing-masing pihak dan diketahui oleh kedua belah pihak.

15. Setelah dibentuknya Majelis Arbiter maka semua komunikasi antara para pihak dengan arbiter harus dihentikan.

16. Selalu dimungkinkan untuk melakukan negosiasi diluar sidang dan dapat diadakan setiap saat atas persetujuan para arbiter dan para pihak. Kesempatan juga harus diberikan untuk melakukan mediasi diluar persidangan arbitrase.


17. Para pihak harus berusaha untuk tercapainya penyelesaian demi kebaikan bersama dan bukan demi kemenangan satu pihak saja.

18. Putusan Arbitrase selayaknya dapat diterima oleh kedua pihak dengan lapang dada, sehingga hubungan kerjasama dan/atau transaksi bisnis antara para pihak dikemudian hari dapat berjalan normal kembali.

Bahan Arbitrase(Bani Kemenpu)

Documents