LAMPIRAN PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API) DAFTAR LAMPlRAN A. LAMPlRAN I B. LAMPIRAN II C. LAMPIRAN III D. LAMPIRAN IV E. LAMPIRAN V F. LAMPlRAN VI G. LAMPlRAN VII H. LAMPIRAN VIII I. LAMPIRAN IX J. LAMPIRAN X K. LAMPlRAN XI L. LAMPIRAN XII M. LAMPlRAN XIII : Daftar Bagian dalam Sistem Klasifikasi Barang : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM) Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi) : Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi) : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (BKPM) : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM) : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya : Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi) : Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (Din as Provinsi) : Daftar Nomor Kode Angka Pengenal Importir : Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal Importir Umum dan Angka Pengenal Importir Produsen MENTER! PERDAGANGAN R.I., Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perdagangan a.n. Kepala Biro Hukum \'A eraturan Perundang- angan Luar Negeri, Ttd. GITA IRAWAN WIRJAWAN
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAMPIRAN
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
DAFTAR LAMPlRAN
A. LAMPlRAN I
B. LAMPIRAN II
C. LAMPIRAN III
D. LAMPIRAN IV
E. LAMPIRAN V
F. LAMPlRAN VI
G. LAMPlRAN VII
H. LAMPIRAN VIII
I. LAMPIRAN IX
J. LAMPIRAN X
K. LAMPlRAN XI
L. LAMPIRAN XII
M. LAMPlRAN XIII
: Daftar Bagian dalam Sistem Klasifikasi Barang
: Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal ImportirUmum dan Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)
Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal ImportirProdusen untuk Badan Usaha atau Kontraktor di bidangenergi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaansumber daya alam lainnya
: Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal ImportirUmum (Dinas Provinsi)
: Formulir Isian untuk Memperoleh Angka Pengenal ImportirProdusen (Dinas Provinsi)
: Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (BKPM)
: Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (BKPM)
: Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen untuk BadanUsaha atau Kontraktor di bidang energi, minyak dan gasbumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya
: Bentuk Angka Pengenal Importir Umum (Dinas Provinsi)
: Bentuk Angka Pengenal Importir Produsen (Dinas Provinsi)
: Daftar Nomor Kode Angka Pengenal Importir
: Contoh Penomoran Kode Provinsi, Kabupaten/Kota
Formulir Isian Untuk Perubahan Angka Pengenal ImportirUmum dan Angka Pengenal Importir Produsen
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangana.n. Kepala Biro Hukum
\'A eraturan Perundang-Wj:~~o::;f~ angan Luar Negeri,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRANI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
DAFTAR BAGIAN DALAM SISTEM KLASIFlKASI BARANG
NOMOR
BAGIANI
BAGIAN II
URAIAN BAGIAN
BINATANG HIDUP, PRODUK HEWANI
PRODUK NABATI
KELOMPOK
POS TARIFIHS
01.01 s.d 05.11
06.01 s.d 14.04
BAGIAN III
BAGIANIV
LEMAK DAN MINYAK HEWANI ATAU NABATISERTA PRODUK DISOSIASINYA; LEMAKOLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN; MALAM 15.01 s.d 15.22HEWANI ATAU MALAM NABATI
BAHAN MAKANAN OLAHAN; MINUMAN,ALKOHOL DAN CUKA; TEMBAKAU DAN 16.01 s.d 24.03PENGGANTI TEMBAKAU DIPABRIKASI
BAGIANV PRODUK MINERAL 25.01 s.d 27.16
BAGIANVI
BAGIAN VII
PRODUK INDUSTRI KIMIA ATAU PRODUKINDUSTRI TERKAIT 28.01 s.d 38.26
PLASTIK DAN BARANG DARIPADANYA; KARETDAN BARANG DARIPADANYA 39.01 s.d 40.17
BAGIAN VIII
JANGAT DAN KULIT MENTAH, "KULIT SAMAK,KULIT BERBULU DAN BARANG DARIPADANYA;SADDLERY DAN HARNESS; BARANG UNTUKBEPERGIAN, TAS TANGAN DAN KEMASANSEMACAM ITU; BARANG DARI USUS BINATANG(SELAIN BENANG ULAT SUTERA)
41.01 s.d 43.04
BAGIAN IX
KAYU DAN BARANG DARI KAYU; ARANGKAYU; GABUS DAN BARANG DARI GABUS;BARANG DARI JERAMI, DARI RUMPUT ESPARTO 44.01 s.d 46.02ATAU DARI BAHAN ANYAMAN LAINNYA;KERANJANG DAN BARANG ANYAMAN
NOMOR URAlAN BAGIAN
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
KELOMPOK
POS TARIFIHS
BAGIANX
PULP DARI KAYU ATAU DARI BAHANSELVLOSA BERSERAT LAINNYA; KERTAS ATAVKERTAS KARTON YANG DIPULIHKAN (SISA DAN 47.01 s.d 49.11SKRAP); KERTAS DAN KERTAS KARTON DANBARANG DARIPADANYA
BAGIANXI
BAGIANXII
TEKSTIL DAN BARANG TEKSTIL
ALAS KAKI, TUTUP KEPALA, PAYUNG, PAYUNGPANAS, TONGKAT JALAN, TONGKAT DUDUK,CAMBUK, PECUT DAN BAGIANNYA; BULVUNGGAS OLAHAN DAN BARANG DIBUATDARIPADANYA, BUNGA ARTIFISIAL; BARANGDARI RAMBUT MANUSIA
50.01 s.d 63.10
64.01 s.d 67.04
BAGIANXIII
BAGIANXIV
BAGIANXV
BARANG DARI BATV, PLESTER, SEMEN, ASBES,MlKA ATAU DARI BAHAN SEMACAM lTV,PRODUK KERAMIK; KACA DAN BARANG DARI 68.01 s.d 70.20KACA
MUTIARA ALAM ATAU MUTIARA BUDIDAYA,BATU MULIA ATAU BATU SEMI MULIA, LOGAMMULIA, LOGAM YANG DIPALUT DENGAN 71.01 s.d 71.18LOGAM MULIA DAN BARANG DARIPADANYA;PERHIASAN IMITASI; KOIN
LOGAM TIDAK MULIA DAN BARANG DARILOGAM TIDAK MULIA 72.01 s.d 83.11
BAGIANXVI
MESIN DAN PERALATAN MEKANIS;PERLENGKAPAN ELEKTRIS; BAGIANDARIPADANYA; PEREKAM DAN PEREPRODUKSISUARA, PEREKAM DAN PEREPRODUKSIGAMBAR DAN SUARA TELEVISI DAN BAGIANSERTA AKSESORI DARI BARANG TERSEBUT
84.01 s.d 85.48
KENDARAAN, KENDARAAN UDARA,BAGIAN XVII KENDARAAN AIR DAN PERLENGKAPAN 86.01 s.d 89.08
PENGANGKUTAN YANG BERKAITAN
INSTRUMEN DAN APARATUS OPTIK,FOTOGRAFI, SINEMATOGRAFI, PENGUKUR,
BAGIAN XVIII PEMERIKSA, PRESISI, MEDIS DAN BEDAH; JAM 90.01 s.d 92.09DAN ARLOJI; INSTRUMEN MUSIK; BAGIAN DANAKSESORINYA
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nemer: 27/M-DAG/PER/5/2012
KELOMPOKNOMOR UI~IAN BAGIAN
POS TARIF/HS
BAGIAN XIXSENJATA DAN AMUNISI, BAGIAN DAN
93.01 s.d 93.07AKSESORINYA
BAGIANXX BERMACAM-MACAM BARANG HASIL PABRlK 94.01 s.d 96.19
BAGIANXXIKARYA SENI, BARANG KOLEKTOR DAN
97.01 s.d 98.03BARANG ANTIK
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya GITA lRAWAN WIRJAWANSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangana.n. Ke ala Biro Hukum
raturan Perundang-@l!~~~M~lganLuar Negeri,
3
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEHANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
(BKPM)
Kepada Yth.
di
NomorTanggalPerihal
A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama/Bentuk Perusahaan
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
3. No. Telepon
4. No. Faksimil
5. No. Akta Notaris/Perubahan
6. No. izin usaha di bidang perdagangan
atau izin usaha lain yang sejenis
yang diterbitkan oleh BKPM
7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. No. Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip
9. NPWP Perusahaan
10. No. NPWP Pengurusf
Direksi Perusahaan
11. No. Surat Ket.Domisili Kantor Pusat
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012
B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN
1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
No. IMTA/KITAS
NPWP
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
No. IMTA/KITAS
NPWP
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
No. IMTA/KITAS
NPWP
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
No. IMTA/KITAS
NPWP
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5j2012
C. LAMPIRAN PERSYARATAN
a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;b. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik
gedung;c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan sesuai dengan
domisilinya;d. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);e. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsipf. Fotokopi izin usaha di bidang perdagangan atau izin usaha lain yang
sejenis yang diterbitkan oleh BKPM;g. Referensi bank devisa;h. Fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)/Kartu Ijin Tinggal
Terbatas (KITAS);1. Fotokopi KTP/ paspor pengurus/ direksi;j. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing
pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak benar.
. , .
Materai
Rp.6000,-
(Pimpinan Perusahaan)
*) Coret yang tidak perlu
*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang .berstatus WNA
3
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012
FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEHANGKA PENGENAL IMPORTIR PROOUSEN
(BKPM)
Kepada Yth.
di
NomorTanggalPerihal
A. IOENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama/Bentuk Perusahaan
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
3. No. Telepon
4. No. Faksimil
5. No. Akta Notaris/Perubahan
6. No. Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip
7. No Izin usaha di bidang Industri atau
izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh BKPM
8. No. Tanda Oaftar Perusahaan (TDP)
9. NPWP Perusahaan
10. NPWP Pengurus/Oireksi Perusahaan
11. No. Surat Ket Oomisili Kantor Pusat
12. Jenis izin Usaha
4
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN
1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
No. IMTA/KITAS
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
No. IMTA/KITAS
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
No. IMTA/KITAS
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
No. IMTA/KITAS
5
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-OAG/PER/5/2012
C. LAMPI RAN PERSYARATAN
a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;b. Fotokopi izin usaha dibidang Industri atau izin usaha lain yang seJems
yang diterbitkan oleh BKPM*);c. Fotokopi Tanda Oaftar Perusahaan (TOP);d. Fotokopi Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip;e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan sesuai dengan
domisilinya;f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PengurusjOireksi Perusahaan;g. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewajkontrak dari pemilik
gedung;h. Fotokopi IMTAjKITAS;i. Fotokopi KTP j Paspor pengurusjdireksi;J. Pasfata berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing
pengurusjdireksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak. benar.
•••••• , ..••••••••• 'J .••••••••.•••.••••
Materai
Rp.6000,-
(Pimpinan Perusahaan)*J Caret yang tidak perlu
*) No. IMTA hanya diperuntukkan bagi penanggung jawab yang berstatus WNA
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Saiinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan. a. e ala Biro Hukum
~kl<lla~~ raturan Perundangp{<l1?1ffiifi~~"'~ ngan Luar Negeri,
6
Ttd.
GITA lRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRAN IIIPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEHANGKA PENGENAL IMPORTIR PRonUSEN
luntuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gas bumi,mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)
Kepada Yth.
di .
NomorTanggalPerihal
A. IDENTITAS
1. Nama
2. Alamat Kantor/lokasi
3. No. Telepon
4. No. Faksimill
5. NPWP
6. No. Kontrak Kerjasama
7. Jenis Kegiatan
B.ID~ASPENANGGUNGJAWAB
1. Nama
Alamat domisili
Jabatan
No. Identitas
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012
2. Nama
Alamat domisili
Jabatan
No. Identitas
3. Nama
Alamat domisili
Jabatan
No. Identitas
4. Nama
Alamat domisili
Jabatan
No. Identitas
C. LAMPIRAN PERSYARATAN
a. Salinan Kontrak Kerjasama dengan pemerintah / Badan Pelaksana;
b. Asli rekomendasi dari Pemerintah atau Badan Pelaksana;
e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Pas foto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masingPenanggung jawab / pengurus, 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 em; dan
e. Fotokopi bukti identitas/paspor masing-masing penanggungjawab.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak benar.
................... , .
Materai
Rp.6000,-
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangana.n. Kepala Biro Hukum
eraturan Perundangangan Luar Negeri,
"f'G'
'$c;>
•
2
(Penanggung Jawab)
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA lRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRANIV
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEHANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
(DINAS PROVINSI)
Kepada Yth.
di
NomorTanggalPerihal
A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama/Bentuk Perusahaan
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
3. No. Telepon
4. No. Faksimil
5. No. Akta Notaris/Perubahan
6. No. izin usaha perdagangan atau
izin.usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh instansijdinas teknis
yang berwenang di bidang perdagangan
7. No. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. NPWP Perusahaan
9. NPWP Pengurus/Direksi Perusahaan
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat
11. Jenis izin Usaha
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012
B. IDENTITAS PENGURUSjDIREKSI PERUSAHAAN
1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. ·KTPjPaspor
NPWP
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTPjPaspor
NPWP
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTPjPaspor
NPWP
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTPjPaspor
NPWP
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
C. LAMPlRAN PERSYARATAN
a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;b. Fotokopi izin usaha perdagangan atau izin usaha lain yang sejenis yang
diterbitkan oleh instansi/ dinas teknis yang berwenang di bidangperdagangan;
c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan
dan penanggung jawab perusahaan;e. Referensi bank devisa;f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/ kontrak dari pemilik
gedung;g. Fotokopi KTP/ Paspor pengurus / direksi;h. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing
pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak benar.
................... , .
Materai
Rp.6000,-
(Pimpinan Perusahaan)*) Caret yang tidak perlu
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat JenderaI
Kementerian Perdagangana.n. KepaIa Biro Hukum\ eraturan Perundang-
angan Luar Negeri,
3
Ttd.
GITA lRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRANVPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANGKETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
FORMULIR ISIAN UNTUK MEMPEROLEHANOKA PENOENAL IMPORTIR PRODUSEN
(DINAS PROVINSI)
Kepada Yth.
di
NomorTanggalPerihal
A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. Nama/Bentuk Perusahaan
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
3. No. Telepon
4. No. Faksimil
5. No. Akta Notaris/Perubahan
6. No. izin usaha di bidang Industri atau
izin usaha lain yang sejenis oleh
instansi/dinas teknis yang berwenang:
7. No. TDP
8. NPWP Perusahaan
9. No. NPWP Pengurus/
Direksi Perusahaan
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat
11. J enis Izin Usaha
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
B. IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN
1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
NPWP
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
NPWP
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
NPWP
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. KTP/Paspor
NPWP
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
C. LAMPlRAN PERSYARATAN
a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;b. Fotokopi Izin usaha di bidang industri atau izin usaha lain yang sejenis
yang diterbitkan oleh instansi/dinas teknis yang berwenang;*)c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan atau perseorangan
dan penanggung jawab perusahaan;e. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewa/kontrak dari pemilik
gedung;f. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing
pengurus/direksi 2 (dua) lembar ukuran 3 x 4 cm;g. Fotokopi KTP/Paspor pengurus/ direksi.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak benar.
LAMPIRANVIPERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/S/2012TENTANGKETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (BKPM)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
LogoKemendag
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM
Nomor .. .
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Umum
(API-U), kepada :
Nama/Bentuk PerusahaanAlamat Kantor PusatNama Penanggung JawabNo. TeleponNo. FaksimilNo. Akte Notaris/PerubahanNo. izin usaha perdaganganatau izin usaha lain yang sejenisyang diterbitkan oleh BKPMNomorTDPNomorNPWPNomor Surat Ket. Domisili/ sewa/kontrakJenis Barang/Jasa/Dagangan Utama
API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
a.n. Menteri Perdagangan
NIPTembusan:1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;3. DirekturTeknis Kepabeanan Bea dan CUkai, Kemenkeu;4. Ka. Dinas Provinsi.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN
1. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
2. NamaAlamat RumahJabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
3. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
4. NamaAlamat RumahJabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengantembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak:(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurus/direksi dan alamat perusahaan;b. API dibekukan apabila:
(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2);
(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;atau
(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor : 27/M-DAG/PER/5/2012
c. API yang teIah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapatdiaktifkan kembali apabila:(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2);(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3l.
d. API dicabut apabila:(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan datasebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumenpermohonan API;
(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudibidang impor;
(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan denganimpor; atau
(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitandengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh
....................................... di mana API diterbitkan.(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepadaDirektur Impor.
L Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansipenerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahunsejak tanggal penerbitan.
g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) Inl, maka APINo tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
3
LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANGKETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (BKPM)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
LogoKemendag ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
Nomor .. .
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API), diberikan Angka Pengenal Importir Produsen
(API-P), kepada :
Nama/Bentuk PerusahaanAlamat Kantor PusatNama Penanggung JawabNo. TeleponNo. FaksimilNo. Akte Notaris/PerubahanNo. Izin usaha di bidang industri atauizin usaha lain yang sejenisyang diterbitkan oleh BKPMNo. TDPNo. NPWPNo. Surat Ket. Domisili/sewa/kontrakJenis Usaha
API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
a.n. Menteri Perdagangan...............................................
NIPTembusan:1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;4. Ka. Dinas Provinsi.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
IDENTITAS PENGURUSjDIREKSI PERUSAHAAN
1. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
2. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
3. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
4. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengantembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak:(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurusjdireksi dan alamat perusahaan;b. API dibekukan apabila:
(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2);
(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;atau
(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa131;
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, bam dapatdiaktifkan kembali apabila:
(1) TeIah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15ayat (2);
(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal29; atau
(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal31.
d. API dicabut apabila:(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan datasebagaimana dimaksud Pasal 3 I paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumenpermohonan API;
(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudibidang impor;
(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan denganimpor; atau
(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitandengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh
....................................... di mana API diterbitkan.(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepadaDirektur Impor.
f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansipenerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahunsejak tanggal penerbitan.
g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) 1111, maka APINo tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian PerdaganganA~c::e,&,alaBiro Hukum
~ eraturan Perundang~~~01~1\F~~ ngan Luar Negeri,
~...z
. SYIST
3
MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSENuntuk badan usaha atau kontraktor di bidang energi, minyak dan gasbumi, mineral serta pengelolaan sumber daya alam lainnya)
KEMENTERIAN PERDAGANGANLogo
KemendagANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
Nomor .. .
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan rekomendasi ... ... ,
diberikan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P), kepada :
NamaJBentuk PerusahaanAlamat Kantor PusatNama Penanggung JawabNo. TeleponNo. FaksimilNo. Akte NotarisJPerubahanNo. Kontrak Kerjasama dengan Pemerintahatau Badan Pelaksana yang dibentukoleh PemerintahNo. TDPNo. NPWPBidang Usaha
API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
... .. ............... ......., .a.n. Menteri Perdagangan
NIPTembusan:1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;2. Direktur Urusan Luar Negeri, Bank Indonesia;3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM;5. Ka. Dinas Provinsi.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
IDENTITAS PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS
1. NamaAlamat domisili:JabatanNo. Identitas/PasporContoh Tanda Tangan :
2. NamaAlamat domisili:JabatanNo. Identitas/PasporContoh Tanda Tangan :
3. NamaAlamat domisili:JabatanNo. Identitas/PasporContoh Tanda Tangan :
4. NamaAlamat domisili:JabatanNo. Identitas/PasporContoh Tanda Tangan :
Dengan Ketentuan Sebagai Herikut:
a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengantembusan Kepada Direktur Impor selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hansejak:(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurus/direksi dan alamat perusahaan;b. API dibekukan apabila:
(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2);
(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;atau .
(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasa131;
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nemer: 27/M-DAG/PER/5/2012
Inl, maka APIdinyatakan tidak
(API)dan
Pengenal Importir..................dicabut
c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapatdiaktifkan kembali apabila:(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2);(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29;atau(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31.
d. API dicabut apabila:(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan datasebagaimana dimaksud PasaI 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumenpermohonan API;
(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudibidang impor;
(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan denganimpor;atau
(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitandengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh
....................................... di mana API diterbitkan.(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepadaDirektur Impor.
L Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansipenerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahunsejak tanggal penerbitan.
g. Dengan diterbitkan AngkaNo tanggalberlaku.
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA lRAWAN WIRJAWAN
3
LAMPIRAN IXPERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUM (DINAS PROVINSI)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUMLogo
Kemendag
Nomor .. .
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor tentang
Angka Pengenal Importir (API) memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Nomor . ..... Tanggal ... ... ... , diberikan Angka Pengenal Importir Umum
(API-U), kepada :
Nama/Bentuk PerusahaanAlamat Kantor PusatNama Penanggung JawabNo. TeleponNo. FaksimilNo. Akte Notaris/PerubahanNo. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)atau izin usaha lain yang sejenis yangditerbitkan oleh instansi yang berwenangNo. TDPNo. NPWPNo. Surat Ket. Domisili/ sewa/kontrakJenis Barang/Jasa/Dagangan Utama
API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
a.n. Menteri Perdagangan
NIPTembusan :1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank Indonesia;3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Kemenkeu;4. Direktur Pelayanan Perizinan Penanaman Modal, BKPM.
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN
1. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
2. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
3. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPCoritoh Tanda Tangan :
4. NamaAlamat RumahJabatanNo. KTP/Paspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
Dengan Ketentuan Sebagai Berikut:
a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengantembusan Kepada Direktur Impor selarnbat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak:(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurus/direksi dan alamat perusahaan;b. API dibekukan apabila:
(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2);
(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;atau
(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat
diaktifkan kembali apabila:(1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
ayat (2);
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27jM-DAGjPERj5j2012
(2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal29; atau
(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal3l.
d. API dicabut apabila:(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan datasebagaiinana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumenpermohonan API;
(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudibidang impor;
(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan denganimpor; atau
(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitandengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh
....................................... di mana API diterbitkan.(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepadaDirektur Impor.
f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran u1ang di instansipenerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahunsejak tanggal penerbitan.
g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) lill, maka APINo tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRANX
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
BENTUK ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN (DINAS PROVINSI)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
LogoKemendag ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN
Nomor .. .
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : tentang
Angka Pengenal Importir (API) serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Nomor Tanggal , diberikan Angka Pengenal Importir
Produsen (API-P), kepada :
'Nama/Bentuk PerusahaanAlamat Kantor PusatNama Penanggung JawabNo. TeleponNo. FaksimilNo. Akte Notaris/PerubahanNo. Izin usaha di bidang industri atauizin usaha lain yang sejenis yangditerbitkan oleh instansi yang berwenangNo. TDPNo. NPWPNo. Surat Ket. Domisili/ sewa/kontrakJenis UsahaAPI berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.
a.n. Menteri Perdagangan
NIPTembusan:1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;2. Direktur Urusan Luar Negeri Bank I~donesia;
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
IDENTITAS PENGURUSjDIREKSI PERUSAHAAN
1. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
2. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
3. NamaAlamat Rumah :JabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
4. NamaAlamat RumahJabatanNo. KTPjPaspor :No. NPWPContoh Tanda Tangan :
Dengan Ketent~anSebagai Berikut:a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala dengan
tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) harisejak:(1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;(2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha,
pengurusjdireksi dan alamat perusahaan;b. API dibekukan apabila:
(1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal15 ayat (2);
(2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29;atau
(3) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal31;
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor: 27 jM-DAGjPERj5j2012
c. API yang teIah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapatdiaktifkan kembali apabiIa:(1) TeIah meIaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud daIam PasaI 15
ayat (2);(2) TeIah meIaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
29; atau(3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasa!
31.d. API dicabut apabila:
(1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali(2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalamPasal 29 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan datasebagaimana dimaksud Pasal 31 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal pembekuan;
(4) Menyarnpaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumenpermohonan API;
(5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudibidang impor;
(6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan denganimpor; atau
(7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitandengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:(1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh
....................................... di mana API diterbitkan.(2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan
kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepadaDirektur Impor.
L Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansipenerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahunsejak tanggal penerbitan.
g. Dengan diterbitkan Angka Pengenal Importir (API) Inl, maka APINo tanggal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangana.n. Kepala Biro Hukum
Kepal raturan Perundang-un ngan Luar Negeri,~ c;..>c "$
c:>•..,
3
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
LAMPIRANXI
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/S/2012TENTANGKETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
DAFrAR NOMOR KODE ANGKA PENGENAL IMPORTIR
NOMOR DINAS PROVINSINOMOR
URUT PROVINSI BERKEDUDUKANKODE
PROVINSI
1. NANGGROE ACEH BANDA ACEH 01DARUSSALAM
2. SUMATERA UTARA MEDAN 023. SUMATERA BARAT PADANG 034. RIAU PEKANBARU 045. JAMBI JAMBI 056. SUMATERA SELATAN PALEMBANG 067. BENGKULU BENGKULU 078. LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 089. DKIJAKARTA JAKARTA 0910. JAWABARAT BANDUNG 1011. JAWATENGAH SEMARANG 1112. DAISTA YOGYAKARTA YOGYAKARTA 1213. JAWATIMUR SURABAYA 1314. KALIMANTAN BARAT PONTIANAK 1415. KALIMANTAN TENGAH PALANGKARAYA 1516. KALIMANTAN TIMUR SAMARINDA 1617. KALIMANTAN SELATAN BANJARMASIN 1718. BALI DENPASAR 1819. NUSA TENGGARA MATARAM 19
BARAT
20. NUSA TENGGARA KUPANG 20TIMUR
21. SULAWESI SELATAN MAKASSAR 2122. SULAWESI TENGAH ,PALU 2223. SULAWESI UTARA MANADO 2324. SULAWESITENGGARA KENDARI 2425. MALUKU AMBON 2526. PAPUA JAYAPURA 2627. MALUKU UTARA TERNATE 2728. BANTEN SERANG 28
Peraturan Menteri Perdagangan R.l.Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012
NOMOR DINAS PROVINSINOMOR
URUT PROVINSI BERKEDUDUKANKODE
PROVINSI
29. BANGKA BELITUNG PANGKAL PINANG 29
30. GORONTALO GORONTALO 30
31. KEPULAUAN RIAU TANJUNG BALAI KARIMUN 31
32. IRIAN JAYA BARAT MANOKWARI 32
33. SULAWESI BARAT MAMUJU 33
MENTER! PERDAGANGAN R.I.,
Ttd.
GITA IRAWAN WIRJAWAN
Salinan sesuai dengan aslinyaSekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan~~:l>:PialaBiro HukumZty;~!tl&f. aturan Perundang
PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIANOMOR: 27/M-DAG/PER/5/2012TENTANG
KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
FORMULIR ISIAN UNTUK PERUBAHAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR UMUMDAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR PRODUSEN *)
Kepada Yth.
di
NomorTanggalPerihal
A. IDENTITAS PERUSAHAAN
1. NamajBentuk Perusahaan
2. Alamat Kantor Pusat Perusahaan
3. No. Telepon
4. No. Faksimil
5. No. Akta NotarisjPerubahan
6. No. SIUPjizin usaha perdaganganj
Izin Usaha IndustrijIzin usaha lain
dari instansi j dinas teknis
yang berwenang *)
7. No. TDP
8. NPWP Perusahaan
9. No. NPWP dari Pengurusj
Direksi Perusahaan
10. No. Surat Ket Domisili Kantor Pusat
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27/M-DAG/PER/5/2012
B. IDENTITAS PENGURUSjDIREKSI PERUSAHAAN
1. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
2. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
3. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
4. Nama
Alamat Rumah
Jabatan
No. Identitas
NPWP
2
Peraturan Menteri Perdagangan R.I.Nomor:27jM-DAGjPERj5j2012
C. LAMPlRAN PERSYARATAN
a. Fotokopi akte notaris pendirian perusahaan dan perubahannya;b. Fotokopi SIUP j izin usaha perdaganganj izin usaha industrij izin usaha lain
dari instansijdinas teknis yang berwenang;*)e. Fotokopi Tanda Oaftar Perusahaan (TOP);d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPl Perusahaan atau perseorangan
dan penanggungjawab perusahaan sesuai dengan domisilinya;e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PengurusjOireksi Perusahaan;f. Fotokopi surat keterangan domisili atau sewajkontrak dari pemiJik
gedung;g. Pasfoto berwarna dengan latar belakang warna merah masing-masing
pengurusjdireksi 2 (dual lembar ukuran 3 x 4 em;h. Fotokopi KTPjPaspor dari pengurusj direksi;I. AsJi API -U j API-P yang lama.
Yang bertanda tangan di bawah ini bersedia menerima segala sanksi hukumterhadap diri pribadi maupun terhadap perusahaannya, jika keteranganketerangan di atas ternyata tidak benar.