BAGIAN ANGGARAN 089 LAPORAN KEUANGAN PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010 TAHUN ANGGARAN 2010 JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN 20122
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGANPERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5MEDAN 20122
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN KEUANGANPERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANPERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010
NOMOR : LAP- 269 /PW02/1/2011TANGGAL : 17 JANUARI 2011
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5MEDAN 20122
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Kata Pengantar -i-
KATA PENGANTAR
Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang APBN Nomor 16 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009,
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai
tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja
yang dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah salah satu entitas
akuntansi di bawah Kementerian Negara/Lembaga yang berkewajiban
menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran
dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan
disertai Catatan atas Laporan Keuangan.
Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta
Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor: Per 65/PB/2010 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2010 ini, perlu kami
kemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi
pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan
Negara Tahun 2010 adalah sebesar Rp 95.140.717,- sedangkan
anggaran penerimaannya tidak ditetapkan dalam DIPA Tahun 2010.
Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp
19.898.995.460,- atau 93,67 persen dari yang dianggarkan dalam DIPA
dan SKPA TA 2010.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan
ekuitas per 31 Desember 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan
bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp 106.708.309.476,- dan Kewajiban
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Kata Pengantar -ii-
sebesar Rp 104.775.836,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih)
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 sebesar Rp
106.603.533.640,-
3. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan
keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-
hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan
Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan teknis, kebijakan akuntansi,
dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, serta daftar rinci atau uraian
atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan
Neraca.
Medan, 17 Januari 2011
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar Isi – iii
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi iii
Daftar Tabel v
Daftar Grafik
Daftar Lampiran
vi
vii
Daftar Singkatan viii
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan ix
Pernyataan Tanggung Jawab x
I. Ringkasan 1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRAKT perbandingan 2010 dan 2009) 4
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009) 5
IV. Catatan atas Laporan Keuangan 6
A. Penjelasan Umum 6
A.1. Dasar Hukum 6
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja 6
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 10
A.4. Kebijakan Akuntansi 11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 16
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran 16
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran 16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 26
C.1. Penjelasan Umum Neraca 26
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca 27
D. Pengungkapan Penting Lainnya 35
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER- 65 /PB/2010 LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
Neraca Percobaan
Laporan Barang Pengguna Laporan Barang Pengguna Tahunan
Laporan Kondisi Barang
Lampiran Laporan Penggunaan Rekening Pemerintah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar Isi – iv
Lampiran Daftar Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar Tabel – v
DAFTAR TABEL
Tabel 1 : Rincian Realisasi PNBP TA 2010
Tabel 2 : Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA
2010
Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010
Tabel 6
Tabel 7
:
:
Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan
2009
Daftar Aset Tetap
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar Grafik – vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009
Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009
Grafik 4 : Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010
Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Grafik 6 : Komposisi Neraca
Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap TA 2010 dan 2009
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar Lampiran – vii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Neraca Percobaan
Lampiran 2 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN
Lampiran 3 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui BUN
Lampiran 4 : Laporan Realisasi Aggaran Belanja Satuan Kerja melalui KPPN dan
BUN menurut format DIPA
Lampiran 5 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan
Kerja melalui KPPN
Lampiran 6 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan
Kerja melalui BUN
Lampiran 7 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Satuan
Kerja melalui KPPN menurut Program dan Kegiatan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Daftar singkatan – viii
DAFTAR SINGKATAN
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BM : Belanja Modal
BPK : Badan Pemeriksa Keuangan
BUN : Bendahara Umum Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA : Laporan Realisasi Anggaran
MA : Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN : Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI : Sistem Akuntansi Instansi
SAK : Sistem Akuntansi Keuangan
SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA : Surat Kuasa Pengguna Anggaran
UP : Uang Persediaan
TA : Tahun Anggaran
TAB
TAYL
:
:
Tahun Anggaran Berjalan
Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR : Tuntutan Ganti Rugi
TPA
TUP
:
:
Tagihan Penjualan Angsuran
Tambahan Uang Persedisaan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan – ix
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
LAPORAN REALISASI APBN
Pendapatan Negara dan Hibah
Halaman
Catatan B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah 15Catatan B.2.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 16
Belanja NegaraCatatan B.2.2 Belanja Negara 18Catatan B.2.2.1 Belanja 19
NERACA
ASETAset Lancar
Catatan C.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran 24Catatan C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 24Catatan C.2.1.3 Persediaan 24
Aset TetapCatatan C.2.2.1 Tanah 26Catatan C.2.2.2 Peralatan dan Mesin 27Catatan C.2.2.3 Gedung dan Bangunan 27Catatan C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 28Catatan C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya 28
KEWAJIBANKewajiban Jangka Pendek
Catatan C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN 28
EKUITASEkuitas Dana Lancar
Catatan C.2.4.1 Cadangan Piutang 28Catatan C.2.4.2 Cadangan Persediaan 29
Ekuitas Dana InvestasiCatatan C.2.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap 29
Pernyataan Tanggung Jawab -- x
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun
Anggaran 2010 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan
disertai Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah
merupakan tanggung jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan
anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Medan, 17 Januari 2011
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Ringkasan -1-
RINGKASAN
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP), Menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang meliputi Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri
Keuangan selaku pengelola fiskal.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 ini telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-
unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2010 s.d 31 Desember
2010.
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 merupakan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 95.140.717,00, dan tidak terdapat anggaran
Pendapatan Negara dan Hibah selama tahun 2010.
Realisasi Belanja Negara TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau mencapai
93,67 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi
Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 atau 94,01 persen dari
anggarannya dan belanja pinjaman luar negeri sebesar Rp 362.812.550,00 atau
78,39 persen dari anggarannya.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Ringkasan -2-
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai
berikut:
UraianTA 2010 TA 2009
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah0 95.140.717 0 15.345.098
Belanja Rupiah Murni 20.780.431.000 19.536.182.910 20.892.969.000 19.568.205.010
Belanja Pinjaman LN 462.834.000 362.812.550 0 0
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan
sebelumnya.
Jumlah Aset sebesar Rp 106.708.309.476,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp 220.103.348,00 dan Aset Tetap sebesar Rp 106.488.206.128,00.
Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp 104.775.836,00 yang merupakan Kewajiban
Jangka Pendek.
Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp 106.603.533.640,00 yang
terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp 115.327.512,00 dan Ekuitas Dana
Investasi sebesar Rp 106.488.206.128,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Ringkasan -3-
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut:
(dalam rupiah)
31-12-2010 31-12-2009
% kenaikan/
(penurunan)
Aset 106.708.309.476 106.188.542.245 0.48
Aset Lancar 220.103.348 239.066.117 (7.93)
Aset Tetap 106.488.206.128 105.949.476.128 0,50
Aset Lainnya 0 0 0
Kewajiban 104.775.836 135.766.602 (22,82)
Kewajiban Jangka Pendek 104.775.836 135.766.602 (22,82)
Ekuitas Dana 106.603.533.640 106.052.775.643 0.62
Ekuitas Dana Lancar 115.327.512 103.299.515 11,64
Ekuitas Dana Investasi 106.488.206.128 105.949.476.128 0.50
3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi
penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu,
dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka
pengungkapan yang memadai.
Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui
berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari
Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas
dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset
dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima
atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.
Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan
keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.
Laporan Keuangan ini dilengkapi dengan pengungkapan informasi Pendapatan dan
Belanja secara Akrual sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-
62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara
Akrual pada Laporan Keuangan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Ringkasan -4-
Pendapatan secara Akrual adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Belanja secara Akrual adalah penurunan manfaat ekonomis atau
potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A PENDAPATAN ■ Penerimaan Perpajakan 0 0 0 - 0 0 0 - ■ Penerimaan Negara Bukan Pajak B.2.1.1 0 95.140.717 95.140.717 - 0 69.826.968 69.826.968 -
TOTAL PENDAPATAN 0 95.140.717 95.140.717 - 0 69.826.968 69.826.968 -
B BELANJA B.2.2.1 B.1 Rupiah Murni 21.243.265.000 19.898.995.460 (1.344.269.540) 93,67 20.892.969.000 19.568.205.010 (1.324.763.990) 93,66
■ Belanja Pegawai 11.871.732.000 11.218.374.125 (653.357.875) 94,50 12.570.693.000 11.471.673.557 (1.099.019.443) 91,26 ■ Belanja Barang 8.721.533.000 8.141.891.335 (579.641.665) 93,35 8.052.276.000 7.835.337.709 (216.938.291) 97,31 ■ Belanja Modal 650.000.000 538.730.000 (111.270.000) 82,88 270.000.000 261.193.744 (8.806.256) 96,74
TOTAL BELANJA 21.243.265.000 19.898.995.460 (1.344.269.540) 93,67 20.892.969.000 19.568.205.010 (1.324.763.990) 93,66
NO. U R A I A NREALISASI DI
ATAS (BAWAH)ANGGARAN
ANGGARAN% REALISASI
THDANGGARAN
Catatan% REALISASI
THDANGGARAN
31 DESEMBER TAHUN 200931 DESEMBER TAHUN 2010
ANGGARAN REALISASI REALISASIREALISASI DI
ATAS (BAWAH)ANGGARAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARALAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN ANGGARAN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2010 DAN 2009(Dalam Rupiah)
Laporan Realisasi Anggaran - 4
III. N E R A C A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARAN E R A C A
PER 31 DESEMBER 2010 DAN 31 DESEMBER 2009( DALAM RUPIAH )
Catatan31-Des-10 31-12-2009 Jumlah %
1 2 3 4 5 6ASET
ASET LANCAR■ Kas di Bendahara Pengeluaran C.2.1.1 - 100.500 (100.500) - ■ Kas Lainnya dan Setara Kas C.2.1.2 - - - - ■ Bagian Lancar Tagihan TGR C.2.1.3 - 5.450.000 (5.450.000) - ■ Persediaan C.2.1.4 220.103.348 233.515.617 (13.412.269) (5,74)
JUMLAH ASET LANCAR 220.103.348 239.066.117 (18.962.769) (7,93)
ASET TETAP■ Tanah C.2.2.1 65.647.317.195 65.647.317.195 - - ■ Peralatan dan Mesin C.2.2.2 5.401.406.098 5.381.782.098 19.624.000 0,36 ■ Gedung dan Bangunan C.2.2.3 35.042.323.283 34.523.217.283 519.106.000 1,50 ■ Jalan, Irigasi dan Jaringan C.2.2.4 386.632.989 386.632.989 - - ■ Aset Tetap Lainnya C.2.2.5 10.526.563 10.526.563 - - ■ Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.2.6 - - - -
JUMLAH ASET TETAP 106.488.206.128 105.949.476.128 538.730.000 0,50
ASET LAINNYA■ Aset Lain-lain C.2.3 - - - -
JUMLAH ASET LAINNYA - - - -
JUMLAH ASET 106.708.309.476 106.188.542.245 519.767.231 0.48
KEWAJIBANKEWAJIBAN JANGKA PENDEK■ Utang Kepada Pihak Ketiga C.2.4.1 88.275.836 101.166.102 (12.890.266) (12,74)■ Pendapatan Diterima Dimuka C.2.4.2 16.500.000 34.500.000 (18.000.000) (52,17)■ Uang Muka dari KPPN C.2.4.3 - 100.500 (100.500) ######
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 104.775.836 135.766.602 (30.990.766) (22,82)
EKUITAS DANA
EKUITAS DANA LANCAR
■ Cadangan Piutang C.2.5.1 - 5.450.000 (5.450.000) ######
■ Cadangan Persediaan C.2.5.2 220.103.348 233.515.617 (13.412.269) (5,74)
■ Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang C.2.5.3 (104.775.836) (135.666.102) 30.890.266 (22,77)
JUMLAH EKUITAS DANA LANCAR 115.327.512 103.299.515 12.027.997 11,64
EKUITAS DANA INVESTASI
■ Diinvestasikan Dalam Aset Tetap C.2.6.1 106.488.206.128 105.949.476.128 538.730.000 0,50
■ Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya C.2.6.2 - - - -
JUMLAH EKUITAS DANA INVESTASI 106.488.206.128 105.949.476.128 538.730.000 0,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 106.708.309.476 106.188.542.245 519.767.231 0,48
JUMLAH Kenaikan (Penurunan)NAMA PERKIRAAN
Neraca - 5
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 6
A. PENJELASAN UMUM
Dasar Hukum A.1. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
65/PB/2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga;
A.2. KEBIJAKAN TEKNIS
Rencana Strategis
RENCANA STRATEGIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non departemen, yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui
dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 7
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana yang telah
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64
Tahun 2005.
Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan
bersih membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan
masukan/solusi.
Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam
arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan
nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini, BPKP
berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko dan
penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Sebagai
auditor yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagaimana dinyatakan
dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah, BPKP berperan mendukung akuntabilitas Presiden dalam
pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan
intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan
pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Untuk mewujudkan tujuan akhir (goals) tersebut di atas, komitmen ini
selanjutnya dituangkan dalam pernyataan visi, yaitu sebagai “Auditor
Presiden yang responsif, interaktif, dan terpercaya, untuk
mewujudkan akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas”
Misi BPKP dirumuskan dalam kesadaran bahwa misi pada dasarnya
merupakan rumusan yang menunjukkan mengapa BPKP perlu ada dalam
sistem manajemen pemerintahan secara nasional. Oleh karena itu, misi
BPKP ditetapkan dalam 4 (empat) rumusan, yaitu:
1. Menyelenggarakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas
keuangan Negara yang mendukung tata kelola kepemerintahan yang
baik dan bebas KKN;
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 8
2. Membina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Mengembangkan kapasitas pengawasan intern pemerintah yang
profesional dan kompeten;
4. Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang
handal bagi presiden/pemerintah;
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara, diatur dengan Keputusan Kepala BPKP Nomor : Kep-06.00.00-
080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. Kantor Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan Kantor
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara posisi 31 Desember 2010
adalah sebagai berikut:
Kepala Perwakilan : Mohammad Yusup Kepala Bagian Tata Usaha : Edi Mulia Kepala Bidang Pengawasan
Instansi Pemerintah Pusat: Samidan Angkasa Wijaya
Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
: Binsar Sirait
Kepala Bidang Akuntan Negara : Fatdjeri Kepala Bidang Investigasi : Ernadhi Sudarmanto Kepala Sub Bagian Prolap : Agust Yulian Kepala Sub Bagian Keuangan : Darmawan Kepala Sub Bagian : Harsono Kepala Sub Bagian Bagian
Umum: Gusmah Yuzar
Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31
Desember 2010 sebanyak 223 orang yang dapat diuraikan menurut (1)
jabatan dan (2) tingkat pendidikan:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 9
(1) menurut jabatan:
Jabatan Jumlah %
Struktural 10 orang 4.5Fungsional Auditor 168 orang 75.3Fungsional Analis Arsiparis 5 orang 2.2Fungsional Analis Pranata Komputer 2 orang 0.9Fungsional Analis Umum 38 orang 17.1
Jumlah 223 orang 100
(2) menurut tingkat pendidikan:
Pendidikan Jumlah %
S. 2 15 orang 6.7D. IV/ S. 1 117 orang 52.5D. III/ Sarmud 56 orang 25.1D.I 1 orang 0.4SLTA 30 orang 13.5SD 4 orang 1.8
Jumlah 223 orang 100
Pendapatan PENDAPATAN
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai PNBP yang
berasal dari pelaksanaan tugas pokoknya. Realisasi pendapatan TA 2010
adalah sebesar Rp 95.140.717,00 berasal dari pendapatan sewa rumah
dinas dan pengembalian belanja tahun yang lalu.
Belanja BELANJA
Realisasi belanja TA 2010 adalah sebesar Rp19.898.995.460,00 atau
mencapai 93.67 persen dari anggaran sebesar Rp21.243.265.000,00.
Realisasi belanja Tahun 2010 dibandingkan periode yang sama tahun
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 10
sebelumnya sebagai berikut :
Kode Jenis
BelanjaUraian Jenis
Belanja
Realisasi Belanja Persen Naik/(Turun)Sem II TA
2010Sem II TA
2009
51 Belanja Pegawai 11.218.374.125 11.471.673.557 (2,21)
52 Belanja Barang 8.141.891.335 7.835.337.709 3,91
53 Belanja Modal 538.730.000 261.193.744 106,26
Jumlah 19.898.995.460 19.568.205.010 1,69
Penurunan realisasi belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00 atau 2,21
persen antara lain disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai (PNS).
Realisasi belanja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per
program dalam Tahun 2010 adalah sebagai berikut :
Kode Program Uraian Program
Anggaran Setelah Revisi
Realisasi Belanja
%
01.01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik
14.002.828.000 13.217.885.233 94.39
01.01.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
6.590.437.000 6.142.380.227 93.20
01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
650.000.000 538.730.000 82.88
Jumlah 21.243.265.000 19.898.995.460 93.67
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola
oleh entitas akuntansi Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara.
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara memperoleh anggaran yang
berasal dari APBN sebesar Rp20.780.431.000,00 ditambah SKPA dari
Kantor Pusat sebesar Rp462.834.000,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 11
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis
akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada
saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau
dikeluarkan dari KUN.
Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui
berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan
timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas
diterima atau dikeluarkan dari KUN.
Penyusunan dan penyajian LK Tahun 2010 telah mengacu pada Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.
Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LK Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara adalah:
Pendapatan (1) Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah
pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi
pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan
sesuai dengan jenis pendapatan.
Belanja (2) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 12
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja
diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran
melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka
(face) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,
sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan
menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.
Aset (3) Aset
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat
diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat
diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-
sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam
pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan,
kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada
saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan
Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera
untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu
12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas,
piutang, dan persediaan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 13
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca. Kas dibedakan menjadi Kas di
Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya dan Setara Kas. Kas di
Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas/bank yang berasal
dari Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif kepada Kas
Umum Negara pada tanggal neraca. Kas Lainnya dan Setara Kas
merupakan saldo kas/bank selain Uang Persediaan (UP) dan
Tambahan Uang Persediaan (TUP) dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran belum dipertanggungjawabkan pada tanggal neraca
yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul
berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan
penagihannya.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah
tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TGR.
Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau
perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan
operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir,
atau harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh
dengan cara lainnya seperti donasi.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh
pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 14
masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada
neraca Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember
2010 berdasarkan harga perolehan.
Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari
2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:
(a.)Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan
olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
(b.)Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang
dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset
tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
Periode waktu perolehan bisa kurang atau lebih dari satu periode
akuntansi.
Kewajiban (4) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat,
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 15
lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga
internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan
dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat
dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang
mengikat atau peraturan perundang-undangan.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban Jangka
Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi utang kepada Pihak Ketiga,
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka
Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu habis dari
dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat
sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada
saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi
sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian
karena kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain
perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai
tercatat kewajiban tersebut.
Ekuitas Dana
(5) Ekuitas Dana
Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih
antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 16
Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar
merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas
Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan
kewajiban jangka panjang.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 16
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 sebesar
Rp95.140.717,00 yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
berupa PNBP Lainnya. Sementara itu realisasi Belanja Negara TA 2010
sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau 93,67 persen dari anggaran sebesar
Rp 21.243.265.000,00, dengan rincian sebagai berikut :
%Real.Angg.
1 Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah -Rp 95.140.717Rp -
- Penerimaan Pajak -Rp -Rp -
- Penerimaan Negara Bukan Pajak -Rp 95.140.717Rp -
- Penerimaan Hibah -Rp -Rp -
2 Realisasi Belanja Negara 21.243.265.000Rp 19.898.995.460Rp 93,67
- Belanja Rupiah Murni 20.780.431.000Rp 19.536.182.910Rp 94,01
- Belanja Pinjaman LN 462.834.000Rp 362.812.550Rp 78,39
- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp -
- Belanja Hibah -Rp -Rp -
Uraian Anggaran RealisasiNo
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARANRealisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp95.140.717,-
B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2010 adalah sebesar
Rp 95.140.717,00. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan
2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
0
10.000. 000
20.000. 000
30.000. 000
40.000. 000
50.000. 000
60.000. 000
70.000. 000
80.000. 000
90.000. 000
100.000.000
TA 2009, 95.140.717
TA 2009,69.826.968
TA 2010
TA 2009II
Grafik 1 : Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2010 dan 2009
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 17
Realisasi PNBP Rp95.140.717,-
B.2.1.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak
Penerimaan Negara Bukan Pajak di Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.
Realisasi Penerimaan PNBP pada TA 2009 sebesar Rp 95.140.717,00
terdiri dari :
Tabel 1Rincian Realisasi PNBP TA 2010
Uraian Jenis PNBP Anggaran Realisasi %
Pendapatan PenjualanDokumen-dokumen Pelelangan
3.600.000 -
Pendapatan Sewa Rumah Dinas
-
19.983.356 -
Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
-
3.343.242 -
Pendapatan Jasa - 0 -
Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Penerimaan
Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL
- 16.634.119 -
Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
- 46.130.000 -
Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian Yang Diderita Oleh Negara
- 5.450.000 -
Jumlah - 95.140.717 -
Pendapatan Pelunasan Piutang sebesar Rp 5.450.000,00 merupakan
cicilan TGR atas mobil Toyota Kijang yang hilang pada tahun 2006 dan
telah ditetapkan ganti ruginya dengan Surat Keputusan Kepala BPKP
Nomor : KEP-14/K/SU/2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Pembebanan
Ganti Rugi.
Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan jumlah realisasi PNBP
TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau 36,25 persen.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 18
Perbandingan Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009 per jenis PNBP dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2Rincian Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Uraian Jenis PNBPTahun
Kenaikan (Penurunan)
2010 2009 Jumlah % Pendapatan
Penjualan Aset Lainnya
- 5.000.000 (5.000.000) (100)
Pendapatan Penjualan Dokumen-dokumen Pelelangan
3.600.000 - 3.600.000 100
Pendapatan Sewa Rumah Dinas
19.983.356 22.495.998 (2.512.642) (11,17)
Pendapatan Sewa Benda –benda Tak Bergerak Lainnya
- 36.000.000 (36.000.000) (100)
Pendapatan jasa Giro - 32.069 (32.069) (100) Pendapatan Denda
Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah
3.343.242 1.126.762 2.216.480 196,71
Pendapatan Lain-lain : Pendapatan
penerimaan kembali Pegawai Pusat TAYL
16.634.119 622.139 16.011.980 2573,69
Pendapatan pelunasan piutang
5.450.000 4.550.000 900.000 19,78
Pendapatan Kembali Belanja Lainnya RM TAYL
46.130.000 - 46.130.000 100
Pendapatan Bunga lainnya
- - - -
Jumlah 95.140.717 69.826.968 - -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 19
Komposisi perbandingan realisasi PNBP Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara TA 2010 dan 2009 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:
TA 2010
TA 2009-
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
60.000.000
70.000.000
23.583.356
-
62.764.119
5.450.000 3.343.242
9.014.128 32.069
622.139
4.550.000
1.126.762
TA 2010
TA 2009
Grafik 2 : Komposisi Realisasi PNBP TA 2010 dan 2009
Dibandingkan dengan TA 2009, terdapat peningkatan jumlah realisasi
pendapatan negara dan hibah TA 2010 sebesar Rp 23.313.749,00 atau
36,25 persen. Peningkatan tersebut antara lain disebabkan oleh kenaikan
pendapatan sewa rumah dinas dan adanya pendapatan pelunasan TGR
atas mobil yang hilang.
Realisasi Belanja Negara Rp19.898.995.460
B.2.2. Belanja Negara
Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian
anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan
dasar dan alokasi belanja minimum, mempertimbangkan penghematan dan
efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan
administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL).
Realisasi belanja pada TA 2010 bruto sebesar Rp 19.924.361.167,00 atau
93,79 persen dari anggarannya dan pengembalian belanja sebesar
Rp25.365.707,00 sehingga realisasi belanja neto sebesar
Rp19.898.995.460,00 atau 93,67 persen. Realisasi Belanja tersebut terdiri
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 20
dari realisasi Belanja Rupiah Murni sebesar Rp 19.536.182.910,00 dan
Pinjaman Luar Negeri sebesar Rp 362.812.550,00.
Tabel 3Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana TA 2010
Uraian BelanjaAnggaran
Setelah RevisiRealisasiBelanja
%
Belanja Rupiah Murni 20.780.431.000 19.536.182.910 94,01 Belanja Pinjaman LN 462.834.000 78,39 Belanja RM - - -
J u m l a h 21.243.265.000 19.898.995.460 93,67
Realisasi belanja TA 2010 dan TA 2009 dapat dilihat dalam Tabel berikut
ini :
Tabel 4 : Realisasi Belanja TA 2010 dan 2009
Uraian Belanja TA 2010 TA 2009
% Kenaikan/ (Penurun
an) Belanja Rupiah Murni 19.536.182.910 19.568.205.010 (0,16) Belanja Pinjaman LN 362.812.550 - 100 Belanja RM - - -
J u m l a h 19.898.995.460 19.568.205.010 1,69
Komposisi alokasi Belanja juga dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
TA 2010TA 2009
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
20.000.000.000
Belanja Rupiah MurniBelanja Pinjaman LNBelanja Rupiah Pendamping
19.536.182.910
362.812.5500
19.568.205.010
00
TA 2010
TA 2009
Grafik 3 : Komposisi Alokasi Belanja TA 2010 dan 2009
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 21
Realisasi Belanja Rp19.898.995.460
B.2.2.1. Belanja
Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara pada TA 2010 mempunyai
alokasi anggaran sebesar Rp 21.243.265.000,00. Realisasi belanja
sampai dengan TA 2010 sebesar Rp 19.898.995.460,00 atau 93,67
persen dari anggarannya. Komposisi realisasi per jenis belanja dapat dilihat
pada Grafik berikut ini:
Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja
Belanja Pegawai,11.218.374.125
Belanja Barang, 8.141.891.335
Belanja Modal, 538.730.000
Grafik 4: Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2010
Anggaran dan realisasi belanja sampai dengan TA 2010 dapat dilihat pada
Tabel dibawah ini :
Tabel 5Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010
Kode Jenis Blj.
Uraian aggaraan Jenis Belanja
Anggaran Realisasi Belanja
(%)
51 Belanja Pegawai 11.871.732.000 11.218.374.125 94,50
52 Belanja Barang 8.721.533.000 8.141.891.335 93,35
53 Belanja Modal 650.000.000 538.730.000 82,88
Jumlah 21.243.265.000 19.898.995.460 93,67
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 22
Realisasi belanja TA 2010 dibandingkan periode yang sama tahun
sebelumnya sebagai berikut:
Tabel 6Perbandingan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2010 dan 2009
Kode Jenis
Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Belanja Persen Naik/
(Turun)TA 2010 TA 2009
51 Belanja Pegawai 11.218.374.125 11.471.673.55 (2,21)
52 Belanja Barang 8.141.891.335 7.835.337.709 3,9153 Belanja Modal 538.730.000 261.193.744 106,26
Jumlah 19.898.995.460 19.568.205.01 1,69
Komposisi realisasi Belanja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:
11.218.374.125
8.141.891.335
538.730.000
11.471.673.557
7.835.337.709
261.193.744
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja ModalTA 2010
TA 2009
Grafik 5 : Komposisi Realisasi Belanja TA 2009 dan 2008
Belanja Pegawai Rp11.218.374.125
Belanja Pegawai
Realisasi belanja pegawai pada TA 2010 bruto adalah sebesar
Rp 11.218.389.832,00 atau mencapai 94,50 persen dari anggarannya
sebesar Rp 11.871.732.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun
tersebut adalah Rp 15.707,00 sehingga realisasi belanja pegawai neto
menjadi sebesar Rp11.218.374.125,00. Dibandingkan dengan realisasi
TA 2009 terdapat penurunan belanja pegawai sebesar Rp 253.299.432,00
atau 2,21 persen yang disebabkan adanya mutasi dan pensiun pegawai
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 23
(PNS).
Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:
Uraian TA 2010 TA 2009 % Naik/(Turun)
Bel. Gaji Pokok PNS 7.044.953.260Rp 7.254.700.240Rp (2,89)
Bel. Pembulatan Gaji PNS 171.548Rp 162.758Rp 5,40
Bel. Tunj. Suami/Istri PNS 576.316.360Rp 597.911.650Rp (3,61)
Bel. Tunj. Anak PNS 202.695.616Rp 209.913.288Rp (3,44)
Bel. Tunj. Struktural PNS 143.210.000Rp 154.750.000Rp (7,46)
Bel. Tunj. Fungsional PNS 1.302.225.000Rp 1.449.140.000Rp (10,14)
Bel. Tunj. PPh PNS 210.811.388Rp 231.715.641Rp (9,02)
Bel. Tunj. Beras PNS 496.982.160Rp 405.369.480Rp 22,60
Bel. Uang Makan PNS 696.550.000Rp 520.545.000Rp 33,81Bel. Tunj. Lain-lain termasuk uang duka PN
10.452.000Rp 9.495.000Rp 10,08
Bel. Tunjangan Umum PNS 109.110.000Rp 125.335.000Rp (12,95)Bel. Uang Honor Tidak Tetap -Rp -Rp Bel. uang lembur 424.912.500Rp 512.635.500Rp (17,11)Jumlah Belanja Bruto 11.218.389.832Rp 11.471.673.557Rp (2,21)
Pengembalian Belanja 15.707Rp -Rp -Jumlah Belanja Neto 11.218.374.125Rp 11.471.673.557Rp (2,21)
Belanja Barang Rp8.141.891.335 Belanja Barang
Realisasi belanja barang pada TA 2010 bruto adalah sebesar
Rp8.167.241.335,00 atau mencapai 93,64 persen dari anggarannya
sebesar Rp 8.721.533.000,00. Jumlah pengembalian belanja pada tahun
tersebut adalah sebesar Rp25.350.000,00 sehingga realisasi belanja
barang pada TA 2010 neto menjadi sebesar Rp8.141.891.335,00 atau
mencapai 93,64 persen dari anggarannya. Dibandingkan dengan TA 2009
terdapat kenaikan realisasi belanja barang sebesar Rp 306.553.626,00
atau 3,91 persen yang disebabkan kenaikan realisasi belanja perjalanan
dinas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 24
Rincian realisasi Belanja Barang sebagai berikut:
Uraian TA 2010 TA 2009% Naik/ (Turun)
Bel. Keperluan Perkantoran Rp 566.012.450 Rp 774.670.870 (26,94)Bel. Penambah daya tahan tubuh
Rp 45.290.449 Rp 40.835.653 (10,91)
Bel. Pengiriman surat dinas pos pusat
Rp 14.687.308 Rp 14.327.950 2,51
Honor Terkait Operasional Satker
Rp 78.655.000 Rp 63.300.000 24,26
Bel. Barang Operasional Lainnya
Rp 280.322.698 Rp 0 100
Bel.Barang Non Operasional Lainnya
Rp 53.573.000 Rp 0 100
Bel. Langganan Daya dan Jasa
Rp 260.380.812 Rp 207.899.900 25,24
Belanja Jasa Profesi Rp 22.250.000 Rp 0 100
Bel. Jasa Lainnya Rp 31.200.000 Rp 21.600.000 0,44
Bel. Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Rp 530.321.525 Rp 536.731.972 (1,19)
Bel. Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Rp 257.647.514 Rp 260.098.264 (0,94)
Bel. perjalanan biasa Rp 5.675.411.029 Rp 5.847.873.100 (2,95)
Belanja perjalanan lainnya Rp 312.339.550 Rp 0 100
Honor terkait output kegiatan Rp 39.150.000 Rp 68.000.000 (42,43)
Jumlah Belanja BrutoRp 8.167.241.335 Rp 7.835.337.709 4,23
Pengembalian BelanjaRp 25.350.000 Rp - 100
Jumlah Belanja Neto Rp 8.141.891.335 Rp 7.835.337.709 3,91
Belanja Modal Rp538.730.000
Belanja Modal
Realisasi belanja modal pada TA 2010 adalah sebesar Rp 538.730.000,00
atau mencapai 96,74 persen dari anggarannya sebesar Rp650.000.000,00.
Dibandingkan dengan TA 2009 terdapat kenaikan realisasi belanja modal
sebesar Rp 277.536.256,00 atau 106,26 persen disebabkan adanya
pengadaan barang melebihi pengadaan di tahun anggaran sebelumnya.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan - 25
Rincian realisasi Belanja Modal sebagai berikut:
Uraian TA 2010 TA 2009%
Naik/(Turun)
Bel. Modal Tanah -Rp 18.500.000Rp (100,00)
Bel. Modal Peralatan dan Mesin 19.624.000Rp 187.793.744Rp (89,55)
Bel. Penambahan Nilai Gedung
dan Bangunan519.106.000Rp 45.000.000Rp 1.053,57
Bel. modal fisik lainnya -Rp 9.900.000Rp (100,00)
Jumlah Belanja Bruto 538.730.000Rp 261.193.744Rp 106,26
Pengembalian Belanja -Rp -Rp -Jumlah Belanja Neto 538.730.000Rp 261.193.744Rp 106,26
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 26
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA
C.1. PENJELASAN UMUM NERACA
Posisi Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara per
tanggal 31 Desember 2010 sebagai berikut: Aset sebesar
Rp 106.708.309.476,00; Kewajiban sebesar Rp 104.775.836,00;
dan Ekuitas Dana sebesar Rp 106.603.533.640,00.
Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 dibandingkan 31
Desember 2009 adalah sebagai berikut:
Uraian 31 Desember 2010 31-Des-09% Naik/ (Turun)
Aset 106.708.309.476Rp 106.188.542.245Rp 0,49 Kewajiban 104.775.836Rp 135.766.602Rp (22,83) Ekuitas Dana 106.603.533.640Rp 106.052.775.643Rp 0,52
Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar
Rp106.708.309.476,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar
Rp220.103.348,00, Aset Tetap sebesar Rp106.488.206.128,00.
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar
Rp104.775.836,00 adalah Kewajiban Jangka Pendek dengan
rincian sebagai berikut : Utang kepada pihak ketiga sebesar
Rp88.275.836,00; Pendapatan diterima di muka sebesar
Rp16.500.000,00.
Jumlah Ekuitas Dana 31 Desember 2010 sebesar
Rp106.603.533.640,00 terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar
Rp115.327.512,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar
Rp106.488.206.128,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 27
Grafik komposisi neraca disajikan berikut ini:
0
50.000.000.000
100.000.000.000
150.000.000.000
AsetKewajiban
Ekuitas Dana
106.
708.
309.
476
104.
775.
836
106.
603.
533.
640
106.
188.
542.
245
135.
766.
602
106.
052.
775.
643
per 31 Desember 2010
per 31 Des 2009
Grafik 6 : Komposisi Neraca
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA
C.2.1. Aset Lancar
Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp 0,-
C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
Saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 dan 31
Desember 2009, masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 100.500,00.
Rekening koran yang digunakan Bendahara Pengeluaran Perwakilan
BPKP Provinsi Sumatera Utara untuk menampung dana uang
persediaan adalah rekening giro nomor 0336.01.000865.30.6 pada
Bank BRI Cabang Iskandar Muda Medan sesuai dengan surat
persetujuan pembukaan rekening dari Kepala Kantor Wilayah II DJPbN
Nomor : S-1192/WPB.02/KP.1103/2008.
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2010 adalah
sebagai berikut:
31-Des-10 31-Des-09% Naik / (Turun)
-Rp 100.500Rp (100)
Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada tanggal 31 Desember 2009
senilai Rp 100.500,- telah disetorkan pada tahun 2010, dengan rincian
sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 28
Penyetoran saldo per 31 Desember 2010
No. Tanggal Setor No. NTPN Nama Bank Jumlah
1 06 Jan 2010 504.040.312.070.815 BRI Cab. Iskandar Muda 100.500,00Rp 100.500,00Rp Jumlah
Bagian Lancar
Tagihan TGR
Rp 0,-
C.2.1.2 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan hak atau
klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat
dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal Neraca, yang berasal
dari klaim tahun berjalan atau akan jatuh tempo dalam jangka waktu
tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.
Saldo Bagian Lancar Tagihan TGR per 31 Desember 2010 dan 2009
masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 5.450.000,00
Persediaan
Rp220.103.348,-
C.2.1.3 Persediaan
Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau
perlengkapan (supplies) pada tanggal Neraca, diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan
dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
Saldo Persediaan per 31 Desember 2010 sebesar Rp 220.103.348,00
yang diperoleh dari hasil inventarisasi, terdiri dari:
Bahan untuk konsumsi Rp 191.400.000,00
Bahan untuk Rp 5.953.750,00
Barang Baku Rp 13.995.000,00
Persediaan Lainnya Rp 8.754.598,00
Jumlah Rp 220.103.348,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 29
Aset Tetap
Rp106.488.206.128,-
C.2.2. Aset Tetap
Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2010 sebesar Rp 106.488.206.128,00
adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua
belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 6Daftar Aset Tetap
No. Uraian 31-Des-10 31-Des-09 % Naik / (Turun)
1 Tanah 65.647.317.195Rp 65.647.317.195Rp 0,00
2 Peralatan dan Mesin 5.401.406.098Rp 5.381.782.098Rp 0,36
3 Gedung dan Bangunan 35.042.323.283Rp 34.523.217.283Rp 1,50
4 Jalan, Irigasi dan Jaringan 386.632.989Rp 386.632.989Rp 0,00
5 Aset Tetap Lainnya 10.526.563Rp 10.526.563Rp 0,00
6 Konstruksi Dalam Pengerjaan -Rp -Rp
Jumlah 106.488.206.128Rp 105.949.476.128Rp 0,51
Posisi Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 2009 dapat disajikan
dalam Grafik berikut ini :
Rp-
Rp10.000.000.000
Rp20.000.000.000
Rp30.000.000.000
Rp40.000.000.000
Rp50.000.000.000
Rp60.000.000.000
Rp70.000.000.000
TanahPeralatan dan MesinGedung dan BangunanJalan, Irigasi dan JaringanAset Tetap LainnyaKonstruksi dalam pengerjaan
Rp6
5.64
7.31
7.195
Rp5
.401
.406
.098
Rp3
5.04
2.32
3.28
3
Rp3
86.6
32.9
89
Rp1
0.52
6.56
3
Rp-
65.6
47.3
17.1
95
5.38
1.78
2.09
8 34.5
23.2
17.2
83
386.
632.
989
10.5
26.5
63
0
30 Des 2010
31 Des 2009
Grafik 7 : Perbandingan Aset Tetap 31 Desember TA 2010 dan 31
Desember TA 2009
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 30
Posisi aset tetap pada neraca dibandingkan dengan posisi aset tetap
pada SIMAK BMN dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Daftar Perbandingan Aset Tetap antara
Neraca dan SIMAK BMN per 31 Desember 2010
No. Uraian Aset Tetap dalam
Neraca
Aset Tetap dalam
SIMAK BMN
Selisih
1. Tanah Rp 65.647.317.195,00 Rp 65.647.317.195,00 -
2. Peralatan dan Mesin
Rp 5.401.406.098,00 Rp 5.401.406.098,00 -
3. Gedung dan Bangunan
Rp 35.042.323.283,00 Rp 35.042.323.283,00 -
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp 386.632.989,00 Rp 386.632.989,00 -
5. Aset Tetap Lainnya
Rp 10.526.563,00 Rp 10.526.563,00 -
6. Konstruksi dalam Pengadaan
Rp - Rp - -
JUMLAH Rp 106.488.206.128,00 Rp 106.488.206.128,00 -
C.2.2.1 Tanah
Nilai Tanah per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
65.647.317.195Rp 65.647.317.195Rp -Rp
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 31
Luas tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
berdasarkan bukti kepemilikan yang ada sebagai berikut :
N
o
Bukti Kepemilikan Lokasi Luas
(m2)
Untuk Bangunan Kantor
1. Sertifikat Hak Pakai No.2
Tahun 2002
Jln. Jenderal Gatot
Subroto15.110
Untuk Bangunan Rumah
Negara
1 Sertifikat Hak Pakai No.61
Tahun 2003
Jln. Mesjid Hj.Khairuna
Fauzi915
2 Sertifikat Hak Pakai No. 6
Tahun 1996
Jln.Karya Budi Sari679
3 Sertifikat Hak Pakai No.7
Tahun 1996
Jln.Karya Budi Sari1.785
4 Sertifikat Hak Pakai No.15
Tahun 1995
Jln. Sunggal Kec.
Tj.Rejo18.615
5 Sertifikat Hak Pakai No. 3
Tahun 2008 (Kelebihan Tanah
Matang)
Jln. Merpati, Perumnas
Mandala Kec Mandala 353
6 Akte Jual Beli No.7 tgl 07-08-
1968
Jln. Borobudur No.16403
22.750
Jumlah luas tanah yang dimiliki dengan bukti
kepemilikan37.860
Pada tahun 2010 telah diterbitkan bukti kepemilikan tanah atas 4 (unit)
rumah dinas Merpati II Nomor 483,484, 385 dan 486 Perumnas Mandala
sesuai dengan Bukti Kepemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai No.4
Tahun 2009 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang.
Disamping itu juga telah diterbitkan Sertifikat Hak Pakai No 1282 Tahun
2010 oleh Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang atas rumah dinas di
Jalan Borobudur Nomor 16 Medan dengan luas 306 m2 dari semula 403
m2. Selisihnya seluas 97 m2 berdasarkan hasil pengukuran Kantor
Pertanahan Kota Medan merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS).
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 32
Dalam rangka pencatatan pada SIMAK BMN telah dimohonkan penilaian
kepada KPKNL Medan melalui surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara Nomor S-5212/PW.02/1/2010 tanggal 19 Oktober 2010.
Menindak lanjut surat tersebut telah diterbitkan surat dari KPKNL Medan
Nomor S-2607/WKN.2/KNL.01/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang
Hasil Penilaian BMN pada Satker Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara dan untuk penetapan statusnya sedang dalam proses untuk
pengusulan kepada Pengelola Barang.
C.2.2.2 Peralatan dan Mesin
Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai
berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
5.401.406.098Rp 5.381.782.098Rp 19.624.000Rp
Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 19.624.000,00
tersebut adalah sebagai berikut:
Penambahan :Pembelian 19.624.000Rp Transfer Masuk -Rp Pengembangan -Rp Reklasifikasi Masuk -Rp Koreksi Pendatatan Nilai/Kuantitas (Revaluasi) -Rp
Jumlah 19.624.000Rp
Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp 19.624.000,00
merupakan Pembelian Kamera Digital senilai Rp 19.624.000,00.
Pengadaan tersebut dilakukan sesuai dengan Surat Perintah Kerja
Nomor S- 2398/PW02/1/2010 tanggal 24 Mei 2010 dengan CV. Irham
Mulia.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 33
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31
Desember 2010 yaitu:
MAK Uraian Jumlah
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 19.624.000
C.2.2.3 Gedung dan Bangunan
Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember
2009 sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
35.042.323.283Rp 34.523.217.283Rp 519.106.000Rp
Mutasi tersebut merupakan pengembangan nilai gedung sebesar
Rp 519.106.000,- atas pekerjaan Perbaikan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera
Utara yang terdiri dari :
1. Pekerjaan fisik Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 4413/PW02/1/2010 tanggal
6 September 2010 dan Addendum Kontrak Nomor S-
4750/PW02/1/2010 tanggal 23 September 2010 dengan nilai Rp
477.606.000,00 kepada CV. Pamoto Maju Bersama.
2. Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor dan Rumah dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 2692/PW02/1/2010
tanggal 18 Juni 2010 dengan nilai Rp 22.500.000,00 dengan CV Biro
Bangunan Sitompul.
3. Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor dan Rumah Dinas Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor S- 4263/PW02/1/2010
tanggal 31 Agustus 2010 dengan nilai Rp 19.000.000,00 dengan CV
Tri Karya Persada Konsultan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 34
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31
Desember 2010 terdiri dari:
MAK Uraian Jumlah
533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan- Pekerjaan fisik Perbaikan Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas
- Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah dinas
- Pekerjaan Perencanaan Perbaikan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Rumah Dinas
Rp 477.606.000,00
Rp 22.500.000,00
Rp 19.000.000,00
Jumlah Rp 519.106.000,00
C.2.2.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2010 dan 2009 adalah
sebagai berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
386.632.989Rp 386.632.989Rp -Rp
Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas nilai Jalan, Irigasi
dan Jaringan selama Tahun 2010.
C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya
Nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2010 dan 2009 sebagai
berikut :
31 Desember 2010 31 Desember 2009 Kenaikan / (penurunan)
10.526.563Rp 10.526.563Rp -Rp
Tidak ada penambahan maupun pengurangan atas nilai Aset Tetap
Lainnya selama Tahun 2010.
Kewajiban
Rp.104.775.836,-
C.2.3. Kewajiban Jangka Pendek
C.2.3.1 Utang Kepada Pihak Ketiga.
Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp 88.275.836,00 terdiri dari :
- Rapel Kenaikan Tunjangan Beras Rp 67.293.000,00
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 35
- Biaya Listrik, Air dan telepon bulan Desember 2010 Rp
20.982.836,00
C.2.3.2 Pendapatan diterima dimuka
Pendapatan diterima dimuka sebesar Rp 16.500.000,00 merupakan
biaya sewa Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank BRI untuk 11 bulan
selama tahun 2011.
C.2.3.3 Uang Muka dari KPPN
Uang muka dari KPPN merupakan penyeimbang Akun Kas di
Bendahara Pengeluaran. Nilai rupiah pada akun ini merepresentasikan
Sisa Uang Persediaan.
Ekuitas Dana
Lancar
Rp220.103.348,-
C.2.4. Ekuitas Dana Lancar
C.2.4.1 Cadangan Piutang
Saldo Cadangan Piutang per 31 Desember 2010 Nihil.
C.2.4.2 Cadangan Persediaan
Saldo Cadangan Persediaan per 31 Desember 2010 dan 31 Desember
2009, masing-masing sebesar Rp 220.103.348,00 dan Rp
233.515.617,00. Perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun
Persediaan.
C.2.4.3 Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang
Dana yang harus disediakan untuk pembayaran Utang per 31 Desember
2010 sebesar Rp 104.775.836,00. Perkiraan ini merupakan
penyeimbang atas Utang kepada pihak ketiga.
C.2.5 Ekuitas Dana Investasi
Ekuitas Dana
Investasi
Rp106.488.206.128,-
C.2.5.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap
Saldo Diinvestasikan Dalam Aset Tetap per 31 Desember 2010 dan 31
Desember 2009, masing-masing sebesar Rp 106.488.206.128,00 dan
Rp 105.949.476.128,00 perkiraan ini merupakan penyeimbang Akun
Aset Tetap.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010
Catatan atas Laporan Keuangan – 36
Pengungkapan
Penting Lainnya
D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA
D.1 REKENING PEMERINTAH
Sampai dengan saat ini Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
hanya memiliki satu rekening Bank sebagai tempat transaksi keluar dan
masuk uang. Pembukaan rekening pada Perwakilan BPKP Provinsi
Sumatera Utara berdasarkan Surat Persetujuan Pembukaan Rekening
dari Kantor Wilayah II DJPBN Medan Nomor : S-1192/WPB.02/KP.1103/
2008. Rekening yang dimaksud adalah rekening di Bank BRI Cabang
Iskandar Muda Medan dengan nomor rekening A/C No.
0336.01.000865.30.6
D.2 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA SECARA AKRUAL
Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009
Tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara
Akrual pada laporan keuangan, satuan kerja kami telah menyusun
Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual dengan
memperhatikan ketentuan yang ada.