B.aderi thi1 2011-makalah-kapitalisme amerika terhadap indoensia, studi kasus pt. freeport indonesia

Kapitalisme Amerika terhadap Indonesia

Studi Kasus PT. Freeport Indoensia

Bernadette Aderi Puspaningrum

1006694315

Mata Kuliah Teori Hubungan Internasional 1 kelas B

Universitas Indonesia, Depok

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

2011

1

BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan pertambangan

Amerika Setikat — Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ("Freeport") — telah

berlangsung sejak tahun 1967. Awalnya kerjasama ini dilakukan oleh pemerintahan Masa

Orde Baru dengan tujuan mendapatkan infestasi dari pihak asing sehingga dapat

mendorog pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Kontrak karya yang awalnya disepakati

untuk masa 30 tahun kerja terus diperpanjang hingga kini telah 44 perusahaan asing

tersebut, mengeruk kekayaan alam Indonesia. Hingga kini diketahui luas lahan

pertambangan juga terus mengalami perluasan dan terjadi peningkatan produksi tiap

tahunnya. Dengan pengelolaan sumberdaya secara besar-besaran tersebut, sudah

selayaknya kerjasama ini menghasilkan keuntungan yang besar kepada kedua belah

pihak, baik rakyat Indonesia maupun pemerintah Amerika Serikat yang terus

mendapatkan suplai emas dan tembaga yang juga disinyalir adanya kandungan uranium

di wilayah pertambangan tersebut.

Sayangnya, apa yang terjadi saat ini jauh dari ekspektasi yang diharapkan.

Wilayah Irian Jaya yang kaya akan sumber mineral tersebut hingga saat ini masih

menjadi wilayah terpinggirkan di Indonesia. Tidak adanya perubahan kondisi masyarakat

Papua setelah 44 tahun kerjasama ini berlangsung tentunya menimbulkan pertanyaan

besar mengenai hasil kerjasama dari proyek pertambangan yang disinyalir bernilai

milyaran dolar pertahunnya tersebut.1 Bentrok antar suku dengan bersenjatakan panah

dan tombak semakin menggambarkan ketimpangan ekonomi serta pendidikan di daerah

timur Indonesia ini. Hal ini menjadi masalah yang sangat penting ketika ketimpangan

yang terjadi kini telah memunculkan aksi-aksi sporadis hingga terjadi berbagai aksi

kriminal di wilayah Papua.

Oleh karena itu, makalah ini akan menganalisa alasan Indonesia untuk tetap

mempertahankan kontrak kerja dengan perusahaan Amerika Serikata, Freeport, dalam

pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua dilihat dari sudut pandang struktualis. Penulis

akan menganalisa posisi Amerika maupun Indonesia dalam krangka kerjasama PT

1 Manfaat Ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp pada tanggal 21 November 2011 pukul 21.22 WIB.

2

Dependensi Eksploitasi

Capitalis System

World system Theory

Core(Borjuis)

Periphery(proletar)

Freeport Indonesia menggunakan World System Theory. Dalam analisanya penulis akan

melihat hubungan antar kelas yang terjandi antara Indonesia (proletar) dan Amerika

(borgeois) dalam PT Freeport Indonesia sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Makalah ini akan berusaha menjawap rumusan masalah mengengai:

“Apakah alasan Indonesia, untuk tetap mempertahankan kerjasama dengan

Freeport Amerika Serikata dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Papua ?”

1.3 Kerangka Teori

Dalam makalah ini penulis akan menggunakan teori World System Theory untuk

dapat menjawab pertanyaan masalah dalam makalah ini.

World system theory diperkenalkan pertama kali oleh Wallerstain dengan

melihat dependensi antara Amerika bagian Selatan dengan Amerika bagian Utara. Teori

ini termasuk dalam pandangan strukturalisme yang menurut Wellerstain, berusaha

menghadapi perubahan struktur kelas tersebut dengan menfokuskan pandangan terhadap

aspek ekonomi yang dapat memberikan pengaruh terhadap bidang sosial, politik maupun

keaman.2 Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan kapitalisme dalam sistem dunia

yang menurut pendapatnya terbagi atas a core, a periphery, dan a semi- periphery.3

Struktur kelas yang dikelompokan oleh Wellerstain tersebut didasarkan atas hubungan

antar kelas yang dominan dalam sistem ekonomi dunia. Ketiga struktur kelas ini 2 Immanuel Wallerstein, The Capitalist World Economy, (Cambridge, England: Cambridge University Press, 1979), hlm. 197-198.3 Viotti, P., & Kauppi, M. International Relation Theory, Fouth Ed. (New York:Pearson, 2010), hlm. 197.

3

kemudian lebih dikenal dengan sebutan negara Dunia Pertama - Negara Maju (Developed

Countries), Dunia Kedua - Negara Industri Baru (New Industial Countries), dan Dunia

Ketiga - Negara Berkembang (Developing Countries).

Dalam makalah ini akan lebih menyoroti hubungan antara negara Core dengan

negara periphery. Hubungan antara keduanya menurut Wellerstain, terjalin akibat adanya

kepentingan masing-masing negara dalam sektor ekonomi yang menempatkan keduanya

dalam sistem ekonomi dunia yang kapitalis.4 Kapitalisme menurut Wellerstain,

memunculkan dependensi antar negara yang menimbulkan terjadinya class conflict akibat

munculnya ketimpangan antara kelas pemilik modal dan kelas pekerja.5 Sebagai pemilik

modal dalam sistem kapitalis, negara core akan jenderung menggunakan power-nya yaitu

untuk menekan faktor produksi yang dimiliki oleh negara periphery. Pada dasarnya,

negara periphery juga tidak memiliki pilihan dalam menjalin kerjasama dengan negara

core. Hal ini diakibatkan oleh ketidak mampuan dari negara periphery sendiri untuk

memenuhi kebutuhan dalam negerinya.

Sistem dunia yang kapitalis tersebut, pada akhirnya berdampak pada dependensi

negara periphery atas kehadiran negara core untuk mendorong petumbuhan ekonomi

negaranya. Hal tersebut tentunya menghadirkan keuntungan bagi negara core yang

dengan power yang dimilikinya dapat melakukan eksploitasi terhadap negara periphery

sebagai penyedia faktor-faktor produksi dengan harga yang rendah. Akibat keuntungan

yang didapatkannya tersebut, negara core pada dasarnya tetap terus berusaha menjaga

sistem dunia dengan mempertahankan posisinya maupun posisi negara periphery dalam

sistem dunia. Hal ini banyak dilakukan dengan membatasi adanya transfer tegnologi dari

negara core ke negara periphery serta penekanan gaji buruh agar negara core tetap

memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari biaya produksi yang minimum

tersebut.

BAB II

4 Log.cit.,hlm. 197-198.5 Ibid.

4

Analisa World System Theory dalam Hubungan Kerjsama

Indonsia dan Amerika Serikat Di PT. Freeport Papua

Dalam bab ini, penulis akan melakukan analisa terhadap kerjasama yang dilakukan

antara Amerika dengan Indonesia dengan menggunakan World system Theory sebagai

kerangka analisa dalam kasus PT Freeport Indonesia. Penulis akan membagi tulisan ini

kedalam tiga bagian utama. Pertama, penulis akan menganalisa posisi keduanya dalam world

system. Selanjutnya, dengan mengacu pada indiktor-indikator dependensi yang terjalin antara

Amerika dan Indonesia penulis berusaha menunjukan sifat kerjasama yang terjalin dalam PT

Freeport untuk melihat keuntungan yang mungkin di dapat oleh kedua negara. Dalam bagian

ketiga, penulis akan mencoba memperlihatkan bentuk-bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh

negara core kepada negara periphery dilihat dalam kerangka kerjasama PT Freeport

Indonesia.

2.1 Posisi Indonesia - Amerika Serikat Dalam World system

Wallerstein dalam tulisannya mengungkapkan bahwa posisi negara dalam world

system bergantung kepada peranannya dalam kegiatan pengolahan industri.6

Menurutnya, negara yang memiliki sumber produksi dengan kemampuan rendah untuk

melakukan pengolahan sumber-sumber tersebut, berpotensi menjadi negara periphery.

Di sisi lain, Negara core merupakan negara yang juga memiliki sumber produksi namun

juga memiliki faktor-faktor produksi lainnya seperti teknologi dan modal untuk dapat

mengelola sumber-sumber produksi. Akan tetapi menurutnya, negara core akan

memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan pengolahan yang berlebihan terhadap

sumber daya yang dimilikinya dan lebih memilih untuk banyak mengadakan kerjasama

dengan negara periphery. Hal ini di dukung pula oleh pendapat Daniel Chirot and Thomas

D. Hall, yang menilai kecenderungan tersebut sebagai nature dari state dalam system

dunia yang capitalis sehingga state akan berusaha semaksimal mungkin untuk

mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan mengeluarkan usaha yang

seminimal mungkin.7

6 Immanuel Wallerstein, The modern World System I: Capitalist Agriculture and theOrigins of the European World-Economy in the Sixteenth Century, (New York: AcademicPress, 1974), hlm. 347-350.7 Daniel Chirot and Thomas D. Hall, WORLD-SYSTEM THEORY, (Annual Reviews, 1982) diakses dari http://www.jstor.org/stable/2945989 , hlm. 85.

5

Berdasarkan hal tersebut, posisi Indonesia dalam world system merupakan negara

periphery dengan Amerika Serikat sebagai negara core-nya. Hal ini dapat dilihat dari

kepemilikan bahan mentah sebagai sumber produksi di Papua yang kini telah dikelola

oleh PT. Freeport. Sejak awal penemuannya oleh Jean-Jacques Dozy, Ertsberg di gunung

gletser Jayawijaya telah mendapatkan perhatian dari pihak-pihak asing yang menjajah

wilayah Indonesia sebelumnya.8 Lokasi yang kaya akan sumber-sumber mineral inilah

yang disinyalir sebagai penyebab sulitnya Belanda mengakui wilayah Papua ini sebagai

bagian dari wilayah Indonesia. Tidak hanya Belanda, berbagai pihak yang turut andil

dalam upaya integrasi Irian Barat — Papua sebelum terintegrasi dengan Indoensia —

masing-masing juga memiliki kepentingan akan melimpahnya sumber daya alam

wilayah ini.

Di masa Orde Baru, Indonesia sebagai negara dunia ketiga belum memiliki cukup

teknologi untuk dapat mengelola sumber energi yang melimpah di Papua tersebut. Akan

tetapi kebutuhan ekonomi ketika itu, mendesak pemerintah untuk segera melakukan

pengelolaan terhadap sumber-sumber daya alamnya sebagai faktor produksi untuk

mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ketika itu. Amerika Serikat, sebagai negara

industri maju dengan teknologi dan modal yang dimilikinya tentunya melihat hal ini

sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan. Bekerjasama dengan negara dunia ketiga

dalam pengelolaan sumber bahan mentah ini tentunya sangat menguntungkan karena

pada dasarnya pemerintah dapat melakukan penekanan biaya produksi dibandingkan

dengan melakukan pengolahan sumber daya alam mereka sendiri. Hal ini disebabkan

karena standar hidup masyarakat dunia ketiga yang lebih rendah dari standar hidup

Negara maju seperti Amerika Serikat pada umumnya.

Akan tetapi, kondisi dalam negeri Indonesia sendiri tidak dapat memiliki peluang

untuk melakukan penghitungan untung rugi terlebih dahulu dengan Amerika Serikat.

Kebutuhan investasi yang mendesak sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi menjadi

dasar dibukanya kerjasama dengan Amerika di Papua. Freeport-McMoRan Copper &

Gold Inc ("Freeport") adalah perusahaan asing pertama yang mengadakan kerjasama

dengan pemerintah Indonesia dalam sektor pengolahan sumberdaya alam. Terhitung

sejak tahun 7 April 1967, kerjasama antara keduanya berjalan berdasarkan UU Nomor 1

Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagai landasan utama perjanjian kontrak

8 PT Freeport Indonesia, Riwayat Proyek, diakses dari http://www.ptfi.com/about/history.asp, pada tanggal 20 November 2011 pukul 17.35 WIB.

6

karya antara pemerintah Indonesia dengan Freeport Amerika.9 Perjanjian kontrak karya

tersebut pada umumnya mengatur hak-hak eksklusif yang diberikan kepada Freeport

untuk mengelola 10x10 km atau seluas 100 km2 di sekitar Ertsberg.10 Di awal masa

kerjasamanya produksi Freeport pada saat itu baru mencapai 8.000 ton bijih/hari,

kemudian meningkat menjadi 18.000 ton bijih/hari.11

Di lain pihak sebagai MNC dari Amerika Serikat, Freeport juga mengantongi

perizinan dan kontrak kerja dengan pemerintah Amerika Serikat sendiri. Pemerintah

Amerika Serikat sendiri juga memiliki kontrak kerja dengan MNC negaranya. Pada

dasarnya kontrak MNC Amerika Serikat terhadap pemerintah negaranya mengatur

tentang ketentuan-ketentuan akan kontribusi yang dilakukan oleh MNC tersebut

terhadap Amrika Serikat sendiri. Dalam kasus ini, Freeport menjalankan kontrak dengan

pemerintah sebagai MNC pemasok kebutuhan emas terbesar Amerika Serikat. Freeport

sebagai MNC Amerika dalam produksinya juga di atur berdasarkan standart dan

ketentuan pemerintah Amerika seturut dengan apa yang tertera dalam kontrak kerja

antara induk perusahaan Freeport dengan pemerintah Amerika Serikat.

Dengan demikian, Posisi Amerika Serikat sebagai negara core terlihat dari

bagaimana pemerintah Amerika Serikat mengelola perusahaan-perusahaan di negara

dengan mengikat perusahaan tersebut dalam ketentuan-ketentuan yang turut membawa

kepentingan Amerika Serikat sebagai negara. Hal tersebut juga menunujukan

superioritas negara dalam mengendalikan distribution of tehcnologi yang dilakukan oleh

MNC negaranya ke negara lain. Dalam kenyataannya, ikatan kontrak antara MNC

dengan pemerintah tersebut tidak hanya dilakukan terhadap MNC sebesar Freeport, yang

menjadi pemasuk emas utama Amerika Serikat saja namun juga terhadap MNC lainnya

seperti Mc. Donald, Coca cola dan lain-lain.12

9 Pencaplokan Tanah Adat, HAM, dan Orang Amungme, diakses dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0602/27/nas14.htm pada tanggal 21 November 2011 pukul 22.17 WIB.10 Ibid,.11 Ibid,.12McDonald's Corporation Political Contributions Policy, diakses dari http://www.politicalaccountability.net/index.php?ht=a/GetDocumentAction/i/5266, pada tanggal 29 Desember 2011 pukul 22.13 WIB.

7

2.2 Dependensi yang terjadi antara Indonesia terhadap Amerika Serikat

Menurut Ronan Van Rossem, dependensi timbul sebagai konsekuensi dari world

system.13 Dependensi tersebut memberikan perhatian terhadap negara periphery dalam

hubungannya dengan negara core. Menurut James Petras dependensi menunjukan

adanya katidaksetaraan antara negara core dan periphery dalam kerjasama kedua

negara.14 Oleh karena itu, dependensi antara Indonesia dengan Amerika Serikat tersebut

akan diperlihatkan dengan membandingkan keuntungan dan kerugian yang di dapatkan

oleh kedua negara dari kerjasama Freeport yang telah berlangsung selama 44 tahun ini.

PT. Freeport telah memberikan banyak keuntungan bagi Amerika Serikat.

Freeport Papua merupakan eksportir emas utama bagi Amerika Serikat. Dari perusahaan

Freeport yang tersebar di beberapa negara, Freeport Papua memproduksi 230.000 metrik

ton perharinya.15 Sejak awal pembuatan kerjasamanya, angka tersebut terus mengalami

pertambahan dari tahun ke tahun sebagai permintaan dari Amerika Serikat. Meskipun

nilainya masih dapat disaingi oleh beberapa komoditas utama Amerika lainnya, namun

emas sendiri memiliki value jangka panjang yang dapat menjadi penopang ekonomi

Amerika akibat nilai emas yang cenderung stabil di pasar global.

Bagi Indonesia sendiri kehadiran Freeport telah membuka lapangan kerja bagai

masyarakat Indonesia. Tidak hanya bagi penduduk Papua namun juga penduduk

Indonesia yang berdomisili di daerah lain juga memiliki kesempatan untuk dapat bekerja

di perusahaan pertambangan tersebut. Hingga kini, Freeport telah memperkerjakan 8000

pekerja asal Indonesia dengan 60% dari jumlah tersebut merupakan penduduk asli

Papua.16 Disamping itu, Freeport juga telah menjadi sumber pemasukan utama daerah

Papua yaitu sebesar 5 milyar dolar Amerika pertahunnya bagi pemerintah daerah.17

Akan tetapi secara nyata kita dampak melihat masih terbelakangnya wilayah

tersebut jika dilihat dari infrastruktur dan pendidikan masyarakat Papua sendiri. Di

samping itu berdasarkan kontrak kesepakatan yang telah ada, Indoensia cenderung

dirugiakan jika mengacu pada jumlah pajak yang dibayarkan oleh Perusahaan tersebut

13 James Petras, Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions, diakses dari http://www.jstor.org/stable/2633477 , hlm. 148.14 James Petras, ibid., hlm 149.15Freeport strikers accused of hurting investment in Indonesia , diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/world/2011-12/12/c_131301574.htm, pada tanggal 8 JAnuari 2012 pukul 19.17 WIB. 16 Workers return to Freeport's Indonesia gold mine, diakses dari http://www.msnbc.msn.com/id/45786395/ns/business/t/workers-return-freeports-indonesia-gold-mine/, pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 20.05 WIB.17Manfaat ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp, pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 21.45 WIB.

8

kepada pemerintah. Pajak normal yang seharusnya didapatkan oleh pemerintah adalah

sebesar 6% dari total hasil produksi namun dalam kenyataanny pemerintah hanya

memperoleh 1 % perdari hasil produksi bahan tambang dari total milyaran dollar

Amerika yang mampu dihasilkan tiap tahun produksinya.18

Ketimpangan dalam kontrak kerjasama tersebut juga dapat dilihat dari pendapatan

buruh dan karyawan Freeport Indonesia jika di bandingkan dengan karyawan Freeport di

negara lain. Di beberapa perusahaan Freeport yang terdapat di negara lain, sewajarnya

buruh pertambangan tersebut mampu mendapatkan 10-70 doalr per jamnya sedangkan

bagi buruh Freeport di Indonesia mereka hanya mendapatkan0,98-2 dolar Amerika per

jamnya.19 Jika dilihat dari angkanya, jumlah pendapatan tersebut pada dasarnya jauh

lebih banyak dari rata-rata pendapatan masyarakat di Indonesia. Namun kesetaraan

terhadap pegawai Freeport di negara lain adalah masalah utama yang semakin

meningkatkan dependensi yang menimbulkan konflik kelas dalam perusahaan ini. Di

samping itu, jika menggunakan standar hidup masyarakat Indonesia pada umumnya,

perbedaan pendapatan yang sangat timpang antar sesame buruh Freeport yang berbeda

negara juga tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan, standar hidup di Papua untuk

kawasan sekitar Freeport saja sudah jauh lebih tinggi dari standar hidup orang Indonesia

kebanyakan dilihat dari harga bahan pokok yang di jual 5-10 % lebih tinggi dari bahan

pokok yang di jual di wilayah Jawa dan Sumatra.20

2.3 Kapitalisme yang terjadi dalam PT. Freeport Indonesia

Keengganan pemerintah untuk meninjau ulang kontrak kerjasama Indonesia

dengan Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc ("Freeport") menurut pendapat penulis

dipengaruhi oleh adanya sistem kapitalis bentukan Amerika Serikat tersebut. Hal ini juga

dibuktikan dengan menggunakan asumsi-asumsi dasar strukturalis dalam melihat

struktur dunia yang kapitalis serta pemikiran Wellerstrain melihat aktor-aktor dalam

hubungan internasional berdasarkan fungsinya dalam sistem kapitalis dunia.

18 Politikus PAN: Harusnya Royalti Freeport 6 %, diakses dari

http://nasional.vivanews.com/news/read/267665-politikus-pan--harusnya-royalti-freeport-6-, pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 19.28 WIB.19 Esther Samboh, Labor dispute at Freeport ‘may end soon’, diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/17/labor-dispute-freeport-may-end-soon.html, pada tanggal 7 januari 2012 pukul 21.11 WIB.20Harga bahan pokok papua, diakses dari http://beritadaerah.com/berita/papua/50222, pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 22.12 WIB.

9

Viotti dan Kauppi dalan International Relation memaparkan empat asumsi realis

yang menurut penulis dapat memperlihatkan bentuk kapitalisme Amerika Serikat di

Indonesial. Asumsi pertama strukturalis menekankan pada adanya level analisa dalam

pendekatan ini. Menururtnya, dengan menggunakan struktur global sebagai level analisa

pendekatan ini, diharapkan pendekatan ini dapat melihat permasalahan di dunia dari

berbagai sudut pandanga. Menurut Asumsi ini, struktur global bersifat eksploitatif dan

memiliki hierarki berdasarkan kepemilikan modal.21

Jika dilihat dari masalah Freeport, struktur kapitalisme yang menurut Wallerstrein

bersifat eksploitatif hingga akhirnya pemihak modal mendapatkan keuntungan sebesar-

besaranya dari biaya produksi yang minim. Hal ini dilakukan oleh Freeport Indonesia di

tanah Papua, di mana eksploitasi berlebihan terlihat dari terus meningkatnya hasil

produksi pertambangan tiap tahunnya. Perusahaan Freeport Amerika tidak hanya

mengadakan peningkatan produksi tersebut secara terus menerus, namun juga

melakukan perluasan lahan pertambangan di wilayah Papua. Eksploitasi ini secara jelas

tela berdampak pada kondisi alam Papua yang rusak akibat limbah produksi dan

pengerukan yang dilakukan terus-menerus.

Di sisi lain, penekanan faktor produksi dilakukan melalui penekanan upah

karyawan perjamnya. Terdapat beberapa perbedaan antara karyawan Freeport dinegara

lain dengan Indonesia jelas menunjukan upaya penekanan faktor produksi yang

dilakukan oleh pihak perusahaan. Ketipangan juga terlihat jika dilakukan perbandingan

terhadap upah pegawai dalam negeri. Dalam hal ini tentunya besar upah yang didapatkan

oleh buruh kerja pada umumnya berbeda dengan para petinggi Freeport itu sendiri.

Namun yang menjadi perhatian adalah adanya “gap” yang besar antar karyawan Freeport

itu sendiri.22 Hal ini lah yang kemudian dapat memunculkan adanya hierarki akibat

kepemilikan modal dalam masalah

Asumsi kedua dari pemikiran strukturalis adalah Historical background. Seperti

yang telah coba diangkat oleh penulis pada sub-bab sebelumnya, Kapitalisme dalam

Freeport Indonesia dapat dilihat berdarkan perubahan politik yang terjadi dalam

pemerintahan Indonesia. Sejak tahun 1967, Indonesia telah mengalami lima jenis

pemerintahan dengan tujuan utama pemerintahan yang berbeda-beda. Akan tetapi dari

semua masa pemerintahan tersebut, belum ada pemerintahan yang berusaha meninjau

21 Viotti, P., & Kauppi, M. International Relation Theory, Fouth Ed. (New York:Pearson, 2010), hlm. 201.

22 Freeport-McMoRan Gaji diakses dari http://www.glassdoor.com/Salary/Freeport-McMoRan-Salaries-

E266.htm, pada tanggal 28 November 2011 pukul 15.23 WIB.

10

ulang kerjasama dengan Perusahaan Amerika Serikat ini. Padahal tanpa munculnya

konflik sporadis seperti apa yang terjadi sekarang ini, berbagai pelanggaran telah

dilakukan oleh pihak Freeport. Menurut laporan lembaga HAM pelanggaran HAM telah

sering terjadi di tanah Papua. Hal ini dilihat dari upaya penyelesaian bentrokan

masyarakat menggunakan kekuatan militer TNI yang sesungguhnya merupakan

wewenang dari aparat kepolisian setemapat saja. Akibatnya dalam penyelesaian masalah

tersebut, kepentingan politik lebih banyak terlihat dibandingkan kepentingan untuk

menciptakan stabilitas ekonomi.

Selanjutnya pendekatan strukturalis berasumsi akan adanya mekanisme dominasi

dalam sistem kapitalis dunai. Mekanisme ini pada dasarnya ingin memperlihatkan

pihak-pihak mana yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan pihak mana yang

lebih dirugikan. Dalam website resminya, PT Freeport Indonesia memperlihatkan list

panjang keuntungan yang didapatkan oleh Indonesia sebagai hasil dari kerjasama.23

Namun sekali lagi daftar keuntunan tersebut semata-mata merupakan suatu bentuk

pembelaan dari perusahaan akan berbagai pelanggaran yang telah dilakukannya.

Pendapat penulis tersebut secara kasat mata dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi

maupun sosial dalam masyarakat Papua sendiri setelah 44 tahun berlangsungnya

kerjasama antara Perusahaan Amerika Serikat Tersebut dengan pemerintahan Indonesia.

Amerika Serikat sebagai pihak yang memiliki alat produksi seturut dengan

berbagai kebijakan yang telah dijalankan di tanah papua merupakan pihak yang

mengeksploitasi kekayaan alam di papua. Sayangnya eksploitasi tersebut juga dilakukan

Freeport melalui kebijakan pemberian upah yang masih dibawah standar dari perusahaan

internasional. Dengan demikian kita meilihat bagaimana keryawan dalam hal ini buruh

rendah merupakan kelompok yang termajinalisasikan dalam sistem kapitalis Freeport ini.

Pemikiran strukturalis dalam asumsinya yang terakhir kembali memberikan

tekanan pada sektor ekonomi sebagai supra struktur dalam kondisi sistem kapitalis dunia

ini. Dengan demikian semua aktor yang terlibat dalam sistem ini memiliki motif yang

sama yaitu motif ekonomi. Semua aktor yang terlibat akan berupaya mendapatkan

keuntungan sebesar-besarnya. Oleh karena itu, mereka yang memiliki power untuk

membuat ataupun mempengaruhi berbagai pembuatan kebijakan akan berusaha

mengarahkan dan membentuk berbagai kebijakan yang pro-liberalism. Kebijakan

Amrika Srikat sendiri semakin terlihat ketika dimasa konflik Papua ini, Amerika Serikat

23Manfaat ekonomi PT. Freeport Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/manfaat_ekonomi.asp , pada tanggal 7 Januari 2012 pukul 20.34 WIB.

11

mengeluarkan rencananya untuk menempatkan Tentara Amerika di Daerah Darwin

Australia.

BAB III

Kesimpulan

Berdasarkan analisa kasus PT Freeport di Papua menggunakan beberapa konsep

Hubungan internasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa kapitalisme Amerika Serikat

sungguh terjadi di wilayah Indonesia dengan adanya Perusahaan Pertambangan Amerika di

wilayah Papua. Hal ini dapat dilihat dari berbagai eksploitasi yang telah dilakukan

Perusahaan tersebut tidak hanya pada sumber daya alam Indonesia namun juga pada

masyarakat Indonesia pada umumnya. Meskipun keuntungan yang didapat terasa timpang

dan bahkan tidak memberikan banyak perubahan terhadap wilayah Papua pada umumnya,

kerjasama ini tetap memberikan kentungan bagi pihak-pihak tertentu sperti TNI dan

Pemerintah Daerah yang banyak mendapatkan sogokan atau “tambahan dana” dari pihak

Freeport. Hal ini berakibat pada adanya keengganan pihak-pihak tertentu untuk melakukan

peninjauan ulang kontrak kerjasama Indonesia dengan Amerika Serikat.

Pada dasarnya masalah yang paling mendasar dalam kasus ini adalah tingkat

dependensi Indonesia yang tinggi terhadap Amerika Serikat. Patut disadari, Freeport

merupakan perusahaan terbesar yang paling banyak menyerap tenaga kerja di wilayah Papua.

Oleh karena itu, selama peranan pemerintah dalam melakukan pembangunan ekonomi yang

merata di Papua, masalah yang terjadi di Papua sekarang ini tidak akan selesai karena adanya

berbagai kepentingan pihak-pihak yang mendapat keuntungan dari adanya Freeport tersebut.

Pihak-pihak yang memiliki akses yang sangat kuat dalam penentuan kebijakan terutama di

wilayah Papua tersebut dalam struktur kapitalis juga akan mempertahankan keuntungan

dengan tetap mempertahankan sistem yang ada sekarang. Untuk memperbaiki kondisi ini,

penulis melihat perlu adanya penataan ulang sistem pemerintahan di Papua, dengan menarik

sistem otonomi daerah yang diserahkan kepada Papua sampai adanya perubahan dalam

sistem pemerintahan yang baru. Papua sebagai wilayah Indonesia yang masih mengalami

ketertinggalan dari wilayah Indonesia lainnya, seharusnya tidak di berikan otonomi khusus

yang hanya akan membentuk dependensi baru antara Papua dengan pihak lain yang dianggap

mampu memenuhi kebutuhan di wilayah Papua, dalam hal ini Amerika Serikat.

12

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

Viotti, P., & Kauppi, M. (2010). International Relation Theory, Fouth Ed. New York:Pearson.

Wallerstein, Immanuel. (1974). The modern World System I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York: Academic Press.

Wallerstein, Immanuel. (1979). The Capitalist World Economy. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Daftar jurnal

Daniel Chirot and Thomas D. Hall, WORLD-SYSTEM THEORY, (Annual Reviews, 1982) diakses dari http://www.jstor.org/stable/2945989.

James Petras, Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions, diakses dari http://www.jstor.org/stable/2633477.

Daftar website

Manfaat Ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp.

PT Freeport Indonesia, Riwayat Proyek, diakses dari http://www.ptfi.com/about/history.asp.

Pencaplokan Tanah Adat, HAM, dan Orang Amungme, diakses dari http://www.suaramerdeka.com/harian/0602/27/nas14.htm

McDonald's Corporation Political Contributions Policy, diakses dari http://www.politicalaccountability.net/index.php?ht=a/GetDocumentAction/i/5266.

Freeport strikers accused of hurting investment in Indonesia , diakses dari http://news.xinhuanet.com/english/world/2011-12/12/c_131301574.htm.

Workers return to Freeport's Indonesia gold mine, diakses dari http://www.msnbc.msn.com/id/45786395/ns/business/t/workers-return-freeports-indonesia-gold-mine/.

Manfaat ekonomi bagi Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/others/FAQ.asp.

Politikus PAN: Harusnya Royalti Freeport 6 %, diakses dari http://nasional.vivanews.com/news/read/267665-politikus-pan--harusnya-royalti-freeport-6-.

Esther Samboh, Labor dispute at Freeport ‘may end soon’, diakses dari http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/17/labor-dispute-freeport-may-end-soon.html.

Harga bahan pokok papua, diakses dari http://beritadaerah.com/berita/papua/50222.

Freeport-McMoRan Gaji diakses dari http://www.glassdoor.com/Salary/Freeport-McMoRan-Salaries-E266.htm.

Manfaat ekonomi PT. Freeport Indonesia, diakses dari http://www.ptfi.com/manfaat_ekonomi.asp.

13

14