LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 TENTANG: LAPORAN REALISASI ANGGARAN LAPORAN OPERASIONAL LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS NERACA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. 0291 685663
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
LAPORAN KEUANGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019
TENTANG:
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EQUITAS
NERACA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. 0291 685663
CATATAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)
BAPPEDA LITBANG
TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Jl. Kyai Jebat No. 30 Demak Telp. 0291 685663
LAMPIRAN
(CaLK)
Berita Acara Pemeriksaan Barang Persediaan
Laporan Inventaris dan Rekonsiliasi Barang Milik
Daerah
Berita Acara Rekonsiliasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja
SPJ Belanja Fungsional
1 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
Tujuan pelaporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah menyajikan
informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan
untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber
daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya
ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber
daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan
penggunaan sumber daya ekonomi;
d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi
terhadap anggarannya;
e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan
mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk
membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi
kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna
mengenai:
a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan
sesuai dengan anggaran; dan;
b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan
sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang
ditetapkan oleh DPRD.
2 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
Dasar hukum penyusunan laporan Keuangan adalah sebagai
berikut :
a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Republik Indonesia
Lembaran Negara Nomor 4437);
d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438 );
e) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Republik Indonesia
Lembaran Negara Nomor 44987);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
g) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);
i) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
3 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
k) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
l) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503);
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
n) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
o) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD Kabupaten Demak;
p) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 57 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun
Anggaran 2018.
a) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 17 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Demak Tahun Anggaran 2019;
b) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
4 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
c) Peraturan Bupati Demak Nomor 48 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
d) Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
e) Peraturan Bupati Demak Nomor 58 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019.
1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan
Sistematika penyajian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
Bappeda Litbang Kab. Demak Tahun Anggaran 2018 sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan.
1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.
1.3. Sistematika penyajian catatan atas laporan
keuangan.
BAB II : IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Memuat ikhtisar realisasi pencapaian kinerja APBD
menurut bidang, berupa gambaran realisasi
pencapaian efektivitas dan efisiensi.
BAB III : KEBIJAKAN AKUNTANSI
BABIV : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1 Laporan Realisasi Anggaran.
5.2 Laporan Operasional.
5.3 Laporan Perubahan Ekuitas.
5.4 Neraca.
BAB V : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN
Memuat informasi tentang hal-hal yang belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari Laporan
Keuangan.
5 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
BAB VI : PENUTUP
Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan
Keuangan.
6 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan PD Bappeda Litbang Kab. Demak pada tahun anggaran 2019 melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan dengan capaian kinerja sebagai berikut: KODE
REK URUSAN ANGGARAN REALISASI %
4.03.01 Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
Perencanaan
9.266.891.500,- 6.333.250.227,- 95,95
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target
yang telah ditetapkan
Dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang
Perencanaan selama tahun 2019, Bappeda Litbang Kab. Demak
mampu melaksanakannya dengan optimal walaupun kendala-
kendala dalam pelaksanaan diantaranya:
a. Kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sudah menggunakan sistem e-planning dan sudah
berjalan dengan baik. Hanya saja terdapat beberapa
ketidaksesuaian data Rencana Kerja (Renja) dengan Rencana
Strategis (Renstra) PD dan juga RPJMD. Kurangnya konsistensi
dalam input data ini disebabkan kurangnya komitmen
beberapa Perangkat Daerah dalam menaati dokumen
perencanaan yang seharusnya menjadi acuan dalam
penyusunan dokumen turunanya. Selain itu masih ada
beberapa OPD yang belum bisa menaati jadwal waktu
penginputan renja sesuai dengan Perbup yang telah disahkan
dan kurangnya komitmen anggota dewan dalam memasukkan
pokok-pokok pikiran (POKIR) dalam e-planning yang
menyebabkan tahapan dalam proses perencanaan mengalami
kemunduran.
7 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
b. Kegiatan penginputan data SIPD juga masih menemui banyak
kendala antara lain:
Seringnya pembaruan/maintenance sistem aplikasi SIPD
dari pusat;
Format isian data yang tidak standar;
Keterisian data dari OPD seringkali belum lengkap;
Kontribusi koordinator bidang data dalam pelaksanaan
pekerjaan kurang optimal;
Pergantian personil tim pengumpul data;
Kurang kesadaran tentang pentingnya data oleh OPD
sebagai salah satu pertimbangan arah kebijakan
pembangunan daerah.
Untuk mengatasi hal tersebut hal-hal yang dilakukan antara lain:
Melakukan korodinasi dan konsultasi secepat mungkin
antara pusat dan daerah apabila ada
perubahan/maintenance dan menetapkan format isian
sebelum tahun berjalan untuk entry/input data;
Dilakukan rapat koordinasi dengan OPD untuk klarifikasi
data yang belum terisi;
Melaksanakan rapat antar pimpinan PD;
Melakukan regenerasi petugas pengisi data dan diutamakan
yang berstatus pelaksana;
Menambah jumlah pertemuan atau sosialisasi tentang
pentingnya data bagi arah kebijakan pembangunan daerah.
c. Kegiatan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kabupaten Demak Tahun 2011 -2031 sudah dilaksanakan
mulai tahun 2018 namun belum final. Pada tahun 2018
kegiatan revisi RTRW sampai pada tahap Pleno I di Kementrian
ATR (Agraria dan Tata Ruang). Pada tahun 2019 kegiatan yang
dilaksanakan berkaitan dengan revisi Perda RTRW adalah:
Melengkapi analisa dan fungsi Urban Area;
Melengkapi analisa pendukung pengembangan kawasan
industri;
Melengkapi analisa sistem perkotaan;
8 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
Membuat dokumen materi teknis fakta dan materi teknis
analisa.
Evaluasi revisi Perda RTRW oleh Gubernur sudah dilakukan
dan proses selanjutnya adalah menunggu untuk dievaluasi
kemendagri sebelum disahkan menjadi Perda.
9 Laporan Keuangan Bappeda Litbang Tahun 2019
BAB III
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi
Pemerintah Kabupaten Demak, penyajian laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Demak adalah berbasis akrual.
3.1 ENTITAS PELAPORAN
1. Entitas pelaporan unit Pemerintahan daerah yang menurut