Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan BAGIAN 4 AKSELERASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
BAGIAN 4 AKSELERASI PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
1 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
AKSELERASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
Kemiskinan merupakan permasalahan serius dalam proses pembangunan ekonomi daerah.
Permasalahan kemiskinan harus dipandang sebagai masalah serius oleh pemerintah karena
dampak yang sangat serius bagi masyarakat. Pemerintah hendaknya menempatkan
permasalahan kemiskinan sebagai prioritas dalam rencana pembangunan.
Gambaran Lingkaran Setan Kemiskinan
Kondisi masyarakat miskin jika tidak segera diatasi akan menjadi seperti lingkaran setan.
Masyarakat miskin akan memiliki penghasilan rendah sehingga mempengaruhi tingkat tabungan
serta serta modal kecil. Masyarakat miskin karena pendapatan rendah maka akses terhadap
pendidikan juga rendah, maka akan mempengaruhi skill serta produktivitas kerja. Masyarakat
miskin juga rendah terhadap akses kesehatan sehingga kondisi kesehatan juga rentan dan akan
mempengaruhi tingkat produktivitas. Pemerintah ambil bagian dalam rangka memotong mata
rantai kemiskinan dari berbagai sisi. Muai dari sisi kesehatan, pendidikan maupun ekonomi,
sehingga lingkaran setan kemiskinan dapat terputus dan permasalahan kemiskinan dapat
ditanggulangi.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
2 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
Dimensi kemiskinan terdapat lima yaitu
1. Kemiskinan (Proper)
Permasalahan kemiskinan seperti halnya pada pandangan semula adalah kondisi
ketidakmampuan pendapatan untuk mencukupi kebutuhankebutuhan pokok. Konsep atau
pandangan ini berlaku tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan
tetapi dapat berlaku pula pada kelompok yang telah memiliki pendapatan.
2. Ketidakberdayaan (Powerless)
Pada umumnya, rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan
sosial (social power) dari seseorang atau sekelompok orang terutama dalam memperoleh
keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
3. Kerentanan menghadapi situasi darurat (State of emergency)
Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki atau kemampuan
untuk menghadapi situasi yang tidak terduga di mana situasi ini membutuhkan alokasi
pendapatan untuk menyelesaikannya. Misalnya, situasi rentan berupa bencana alam,
kondisi kesehatan yang membutuhkan biaya pengobatan yang relatif mahal, dan situasi-
situasi darurat lainnya yang membutuhkan kemampuan pendapatan yang dapat
mencukupinya. Kondisi dalam kemiskinan dianggap tidak mampu untuk menghadapi
situasi ini.
4. Ketergantungan (dependency)
Keterbatasan kemampuan pendapatan ataupun kekuatan sosial dari seseorang atau
sekelompok orang yang disebut miskin tadi menyebabkan tingkat ketergantungan
terhadap pihak lain adalah sangat tinggi. Mereka tidak memiliki kemampuan atau kekuatan
untuk menciptakan solusi atau penyelesaian masalah terutama yang berkaitan dengan
penciptaan pendapatan baru. Bantuan pihak lain sangat diperlukan untuk mengatasi
persoalan-persoalan terutama yang berkaitan dengan kebutuhan akan sumber
pendapatan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
3 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
5. Keterasingan (Isolation)
Dimensi keterasingan seperti yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor lokasi yang
menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pada umumnya,
masyarakat yang disebut miskin ini berada pada daerah yang jauh dari pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan sebagian besar fasilitas kesejahteraan lebih
banyak terkonsentrasi di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti di perkotaan atau
kota-kota besar. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh
fasilitas-fasilitas kesejahteraan relatif memiliki taraf hidup yang rendah sehingga kondisi ini
menjadi penyebab adanya kemiskinan.
Berdasarkan bentuknya setidaknya kemiskinan terdapat 4 bentuk yaitu:
1. Kemiskinan Absolut
Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapatan seseorang atau sekelompok
orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang
diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan diartikan sebagai
pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan
pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai
sebagai konsep untuk menentukan atau mendefinisikan kriteria seseorang atau
sekelompok orang yang disebut miskin.
2. Kemiskinan Relatif
Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya
pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat
sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar
kesejahteraan. Daerah daerah yang belum terjangkau oleh program-program
pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
4 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
3. Kemiskinan Kultural
Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan
kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat
istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara moderen.
Kebiasaan seperti ini dapat berupa sikap malas, pemboros atau tidak pernah hemat, kurang
kreatif, dan relatif pula bergantung pada pihak lain.
4. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses
terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya
ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk
kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.
A. Strategi Percepatan Penurunan Kemiskinan Daerah
Berdasarkan dimensi dan jenis pengangguran memperlihatkan bahwasannya permasalahn
kemiskinan ini merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan merupakan
pekerjaan yang melibatkan banyak pihak dan bukan hanya semata-mata masalah ekonomi saja.
Diperlukan koordinasi lintas instansi maupun pihak serta berbagai program dalam
penanggulangan kemiskinan.
Pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 Tentang Percepatan Penaggulangan
Kemiskinan telah diuraikan mengenai strategi penanggulangan kemiskinan yaitu:
1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil
4. Mensinergikan kebijakan dan Program penanggulangan kemiskinan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
5 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
Program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari :
a) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan
pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup
masyarakat miskin;
b) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat,
bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok
masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkanpada prinsip-
prinsip pemberdayaan masyarakat;
c) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi
mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku
usaha berskala mikro dan kecil;
d) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat
meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
Terdapat empat pilar utama dalam percepatan yaitu:
1. Strategi Memperbaiki Program Perlindungan Sosial
Prinsip pertama adalah memperbaiki dan mengembangkan system perlindungan
sosial bagi penduduk miskin dan rentan. Sistem perlindungan sosial dimaksudkan untuk
membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan (shocks) dalam
hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, ditimpa
bencana atau bencana alam, dan sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan
mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak sampai
jatuh miskin.
Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat
yang rentan jatuh dalam kemiskinan di Indonesia. Di samping menghadapi masalah
tingginya potensi kerawanan sosial, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena terjadinya
populasi penduduk tua (population ageing) pada struktur demografinya. Hal ini
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
6 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
dikhawatirkan akan menimbulkan beban ekonomi terhadap generasi muda untuk
menanggung mereka atau tingginya rasio ketergantungan.
Tingginya tingkat kerentanan juga menyebabkan tingginya kemungkinan untuk
masuk atau keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, untuk menanggulangi semakin
besarnya kemungkinan orang jatuh miskin, perlu dilaksanakan suatu program bantuan
sosial untuk melindungi mereka yang tidak miskin agar tidak menjadi miskin dan mereka
yang sudah miskin agar tidak menjadi lebih miskin.
2. Strategi Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar
Prinsip kedua dalam penanggulangan kemiskinan adalah memperbaiki akses
kelompok masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses terhadap pelayanan
pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi akan membantu
mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat miskin. Disisi lain
peningkatan akses terhadap pelayanan dasar mendorong peningkatan investasi modal
manusia (human capital).
Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar penduduk miskin terpenting
adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam
jangka panjang ia merupakan cara yang efektif bagi penduduk miskin untuk keluar dari
kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara penduduk miskin dan
tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu
generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat
mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinannya untuk tetap
miskin sepanjang hidupnya.
Selain pendidikan, perbaikan akses yang juga harus diperhatikan adalah akses
terhadap pelayanan kesehatan. Status kesehatan yang lebih baik, akan dapat
meningkatkan produktivitas dalam bekerja dan berusaha bagi penduduk miskin. Hal ini
akan memungkinkan mereka untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan keluar
dari kemiskinan. Selain itu, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
7 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
menjadi poin utama untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Konsumsi air minum
yang tidak layak dan buruknya sanitasi perumahan meningkatkan kerentanan individu dan
kelompok masyarakat terhadap penyakit.
3. Strategi Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin
Prinsip ketiga adalah upaya memberdayakan penduduk miskin menjadi sangat
penting untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan
penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk
memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya
keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.
Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga
disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum
miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada
semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan
ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara
proporsional. Proses pembangunan justru membuat mereka mengalami marjinalisasi, baik
secara fisik maupun sosial.
Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya
melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa
penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan
berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa
memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah.
Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan
kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah
satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
8 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
4. Strategi Pembangunan Inklusif
Prinsip keempat adalah Pembangunan yang inklusif yang diartikan sebagai
pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh
masyarakat. Partisipasi menjadi kata kunci dari seluruh pelaksanaan pembangunan. Fakta
di berbagai negara menunjukkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu
perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang
stagnan hampir bisa dipastikan berujung pada peningkatan angka kemiskinan.
Pertumbuhan harus mampu menciptakan lapangan kerja produktif dalam jumlah besar.
Selanjutnya, diharapkan terdapat multiplier effect pada peningkatan pendapatan
mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan pengurangan angka kemiskinan.
Untuk mencapai kondisi sebagaimana dikemukakan diatas, perlu diciptakan iklim
usaha yang kondusif di dalam negeri. Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat
penting untuk dapat mengembangkan dunia usaha. Selain itu juga diperlukan kejelasan dan
kepastian berbagai kebijakan dan peraturan. Begitu juga, ia membutuhkan kemudahan
berbagai hal seperti ijin berusaha, perpajakan dan perlindungan kepemilikan. Selanjutnya,
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) harus didorong untuk terus menciptakan nilai
tambah, termasuk melalui pasar ekspor. Pertumbuhan yang berkualitas juga
mengharuskan adanya prioritas lebih pada sektor perdesaan dan pertanian. Daerah
perdesaan dan sector pertanian juga merupakan tempat di mana penduduk miskin
terkonsentrasi. Dengan demikian, pengembangan perekonomian perdesaan dan sector
pertanian memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang
menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar dan pengurangan kemiskinan
secara signifikan.
Pembangunan yang inklusif juga penting dipahami dalam konteks kewilayahan.
Setiap daerah di Indonesia dapat berfungsi sebagai pusat pertumbuhan dengan sumber
daya dan komoditi unggulan yang berbeda. Perekonomian daerah ini yang kemudian akan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
9 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi
penting untuk memperkuat ekonomi domestik.
5. Strategi Conditional Cash Transfers (CCT)
Conditional Cash Transfers (CCT) merupakan bantuan dari negara yang diberikan kepada
masyarakat miskin. Sebagai contohnya di Indonesia adalah Program Keluarga Harapan
yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah
Indonesia telah melaksanakan PKH.
Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial
dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk
akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program
komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung
penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan
pemberdayaan sosial nasional.
Program prioritas nasional ini oleh Bank Dunia dinilai sebagai program dengan biaya paling
efektif untuk mengurangi kemiskinan dan menurunkan kesenjangan antar kelompok
miskin, juga merupakan program yang memiliki tingkat efektivitas paling tinggi terhadap
penurunan koefisien gini. Berbagai penelitian lain menunjukkan bahwa PKH mampu
mengangkat penerima manfaat keluar dari kemiskinan, meningkatkan konsumsi keluarga,
bahkan pada skala yang lebih luas mampu mendorong para pemangku kepentingan di
Pusat dan Daerah untuk melakukan perbaikan infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
Penguatan PKH dilakukan dengan melakukan penyempurnaan proses bisnis, perluasan
target, dan penguatan program komplementer. Harus dipastikan bahwa keluarga penerima
manfaat (KPM) PKH mendapatkan subsidi BPNT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu,
pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
10 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
sosial lainnya, agar keluarga miskin segera keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih
sejahtera.
Contoh lainnya di Jawa Timur adalah Bantuan Beras Subsidi (Tuan Rasidi). Program
tersebut merupakan program Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk percepatan
penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Penyaluran rasidi sendiri tersebar di 35
kabupaten, 433 kecamatan dan 3.112 desa. Masing-masing penerima mendapatkan 10 Kg
beras premium yang dapat ditebus seharga Rp 1.600 perkilogramnya. Kepala Dinsos
Provinsi Jaw Timur, Dr. Sukesi, Apt. MARS mengatakan, bantuan Gubernur Jawa Timur ini
merupakan program percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
Bantuan Rasidi sendiri berbeda dengan bantuan Rastrada yang selama ini juga diterima
para keluarga miskin. Selama ini untuk rastra tidak ada tebusan dan gratis untuk para
penerima manfaat. Namun untuk Rasidi, para penerima manfaat wajib menebus dengan
uang sebesar Rp 1.600 per kg karena beras ini memiliki kualitas premium.
B. Sinergitas Penta Helix (Pemerintah, Pendidikan, Swasta, Media dan Komunitas)
Upaya akselerasi atau percepatan penanggulangan kemiskinan daerah di Kabupaten
Lamongan hendaknya bersinergi dengan stakeholder lainnya agar mampu menghasilkan hasil
yang optimal. Sinergitas ini sangat penting mengingat masih cukup tingginya tinggkat persentase
kemiskinan dan banyaknya warga miskin yang harus ditangani dihadapkan dengan keterbatasan
aparatur pemerintah daerah dan anggaran yang ada. Pemerintah dapat membuat sinergitas
Penta Helix yaitu bentuk sinergitas dengan 5 aspek yaitu Pemerintah, pendidikan, swasta, media
dan komunitas. Sinergitas ini diharapkan dapat lebih mempercepat upaya penaggulangan
kemiskinan di Kabupaten Lamongan. Bentuk sinergita Triple Helix adalah sebagai berikut.
1. Pemerintah
Pemerintah dapat mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan sebagai regulator, dan
fasilitator terutama yang berkaitan dengan penduduk miskin.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan
11 | Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Kemiskinan di Kabupaten Lamongan
2. Pendidikan
Dunia pendidikan dapat mengambil peran sebagai konseptor pengembangan ide
penanggulangan melaui riset and development perguruan tinggi. Pengembangan
sumberdaya manusia melalui peran pelatihan serta peran dunia pendidikan lainnya.
3. Swasta
Peran swasta dapat berupa pengembangan upaya pemberdayaan masyarakat missal melalui
pemanfaatan dana CSR, atau upaya fasilitasi pengembangan bisnis.
4. Media
Media pada model Penta Helix berperan sebagai expender. Media berperan dalam
mendukung publikasi penyebarluasan program pengentasan kemiskinan, menarik minat
masyarakat dalam membantu peran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. media
yang digunakan dapat beragam mulai media cetak, elektronik hingga media social.
5. Komunitas
Komunitas ini dapat berperan sebagai akselerator dalam pengentasan kemiskinan.
komunitas merupakan orang-orang yang memiliki kesamaan minat dalam upaya
penanggulangan kemiskinan.