Top Banner
` RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 2015 2019 LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR 2 TAHUN 2015 TANGGAL 2 APRIL 2015
110

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

Apr 13, 2019

Download

Documents

nguyendang
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

`

RENCANA STRATEGIS BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN 2015 – 2019

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR 2 TAHUN 2015 TANGGAL 2 APRIL 2015

Page 2: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

`

Membangun Renstra Milik Bersama BPKP

Dengan Due Proses

Launching Assignment, April 2013

Visioning BPKP, May 2013

Brainstorming Pengawasan Intern BPKP, September 2013

Leadership For Result Workshop, September 2013

Scenario Planning, September 2013

Mapping Strategy, September 2013 - April 2014

Internal Consultancies with newly S2 Graduate, 2013

Bappenas’s Technical Concultancies, 2013-2014

Expert Concultancies, 2013-2014

Quickwins in Four Areas including: Policy Evaluation

Workshop, Food Security Program Evaluation & Poverty

Alleviation Program Evaluation, May 2014

Sharing among other agencies in Aparatur Community

including BPK-RI, 2014

Series of All Excecutive Meetings and Discussions, August -

October 2014

Purposive Excecutive Meeting, September 2014

Enterprise Architecture Change Management,

October 2014

National Summit of BPKP, 2014

Allignments with Data Architecture ADIK-DJA,2014

Bappenas Assesments, 2014

National Summit for Strategy and Policy, Januari 2015

The Excecutive Touch

Menuju Auditor Pemerintah RI Berkelas Dunia

Page 3: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

i

`

RENCANA STRATEGIS

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

2015 – 2019

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BPKP

NOMOR 2 TAHUN 2015 TANGGAL 2 APRIL 2015

Page 4: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

ii

`

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 5: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

iii

`

KATA PENGANTAR

Sebagai upaya mengefektifkan upaya pengarahan seluruh sumber

daya BPKP dalam mewujudkan peran BPKP sebagai mitra strategis

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Korporasi

(KLPK) dalam membantu Presiden menyukseskan pembangunan

serta untuk memenuhi kewajiban BPKP dalam menyusun Rencana

Strategi (Renstra) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra

Kementerian/Lembaga Tahun 2015–2019, BPKP menyusun

Renstra. Renstra BPKP Tahun 2015–2019 ini merupakan dokumen

perencanaan pengawasan periode 2015–2019 yang berisi visi yaitu

keadaan umum yang diinginkan pada akhir tahun 2019 atau setelahnya, misi atau rumusan umum

tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, strategi atau program-

program indikatif untuk mencapai visi dan misi.

Visi BPKP sebagai “Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” merupakan kondisi impian

yang diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap

kegiatan dengan kualitas kelas dunia. Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis,

proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis

dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Kualitas hasil dan proses tersebut diindikasikan oleh Tingkat Kapabilitas

BPKP sebagai Aparat Pengawasan Intern RI berkelas dunia, yaitu paling tidak pada level 3 dari 5

level yang ada.

Perumusan visi, misi dan komponen lain Renstra ini telah melibatkan berbagai lapisan pegawai

dan pimpinan. Pelibatan seluruh lapisan personel ini diharapkan untuk mengajak dan

menyadarkan semua pegawai bahwa Renstra ini adalah milik bersama dan tanggung jawab

bersama. Setelah TOR Penyusunan Renstra diajukan April 2013, pegawai struktural dan

fungsional pusat dalam bentuk Satgas Perencanaan dilibatkan mulai dari Visioning BPKP Mei

2013, Workshop Leadership For Result September 2013, Brainstorming Penyusunan Renstra,

penyusunan scenario planning, pembahasan strategy map, hingga pembahasan rumusan dan alur

logika visi, misi, sasaran strategi, tujuan hingga program dan kegiatan. Di samping itu, kegiatan

perumusan indikator kinerja untuk komponen yang mewakilinya, yaitu sasaran strategis (impact),

sasaran program (outcome) dan sasaran kegiatan (output). Indikator kinerja atas komponen inilah

yang diukur dan dikelola secara internal untuk mewakili pencapaian misi dan tujuan serta

dipantau secara eksternal terutama oleh Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas dan

Page 6: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

iv

`

Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi PAN dan RB).

Pelibatan sejak awal narasumber Bappenas, pembahasan secara aktif dengan anggota paguyuban

aparatur negara di Bappenas, termasuk dari Kementerian PAN dan RB serta dari Badan

Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan terakhir dengan penelaahan yang dilakukan oleh

Bappenas. Pembahasan strategy map bahkan melibatkan konsultan yang didukung oleh World

Bank. Pelibatan berbagai pihak baik internal maupun eksternal ini sekaligus menunjukkan bahwa

due process penyusunan Renstra ini telah cukup memadai dan berada dalam koridor konsepsi dan

ketentuan renstra.

Namun demikian, upaya tersebut tidaklah cukup. Pemahaman dan penyesuaian oleh seluruh

pihak akan dokumen perencanaan pengawasan ini, dengan kondisi keberpengawasan intern yang

ada, masih merupakan keharusan agar Renstra ini dapat berfungsi dan bertumbuh sebagai

dokumen yang hidup dalam dapat menggerakkan kegiatan pengawasan menuju visi BPKP.

Semoga visi tersebut menjadi tantangan sekaligus leverage untuk bekerja meningkatkan kualitas

pengawasan intern BPKP, yaitu bermanfaatnya output assurance dan output consultancy oleh

Presiden dan kabinetnya dalam menyukseskan pembangunan dan pemerintahan untuk

kesejahteraan rakyat.

Jakarta, April 2015

Kepala,

ARDAN ADIPERDANA

NIP 19590616 197911 1001

Page 7: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

v

`

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.............................................................................................................................. III

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................................... 1

A. KONDISI UMUM: KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA ................................................. 2 1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara ...................................................................................... 2 2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset .................................................. 3 3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih .................................... 4 4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral ......................................................................... 4

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN .................................................................................................................. 5 1. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern ............................................................................... 6 2. Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern .................................................................................... 7

C. POSITIONING PENGAWASAN INTERN BPKP 2015 - 2019 ............................................................................. 10 1. Skenario World Class Supervisory ................................................................................................... 11 2. Strategi Pengawasan: Fokus pada Sasaran Pembangunan Nasional ............................................. 12 3. Milestone Menuju Worldclass Supervisory ..................................................................................... 13 4. Strategy Map BPKP 2015 – 2019 ................................................................................................... 13 5. Empat Wilayah Prioritas Sebagai Quick Win Prarenstra 2015-2019 .............................................. 14

BAB II VISI MISI DAN TUJUAN BPKP ....................................................................................................... 15

A. GAMBARAN VISI BPKP ......................................................................................................................... 15 1. Auditor Internal Pemerintah RI ....................................................................................................... 15 2. Auditor Berkelas Dunia ................................................................................................................... 16 3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional ............................................... 19 a. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir .......................................................................... 19 b. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih ..................................................................... 20 c. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif ..................................................................... 20 d. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya ............................................................. 21

B. URAIAN MISI BPKP .............................................................................................................................. 21 1. Misi Pertama dan Penjelasannya .................................................................................................... 21

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan........................................ 22 b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif .......................................................... 25

2. Misi Kedua dan Penjelasannya ....................................................................................................... 25 3. Misi Ketiga dan Penjelasannya ....................................................................................................... 26

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPKP 2019 .......................................................................................... 27 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu ................................................................................................. 27 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua .................................................................................................. 28 3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga .................................................................................................. 29

D. NILAI-NILAI BPKP ............................................................................................................................... 30 E. PROBLEMATIKA PENGAWASAN INTERN BPKP ............................................................................................ 32

1. Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Wajib Unggulan dan Pendukung ................................ 34 a. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Pendidikan ....................................................................... 34 b. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kesehatan ........................................................................ 36 c. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar........................................................... 36 d. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kedaulatan Pangan .......................................................... 38 e. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kemaritiman .................................................................... 38 f. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kedaulatan Energi ............................................................ 39 g. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Perhubungan ................................................................... 40 h. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial .......................................................... 41 i. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Pariwisata ........................................................................ 42

Page 8: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

vi

`

2. Kekurangan Ruang Fiskal ................................................................................................................ 42 a. Penerimaan Negara/Daerah .................................................................................................................... 42 b. Alokasi Anggaran ..................................................................................................................................... 43 c. Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah .................................................................................... 44 d. Pengelolaan Hutang ................................................................................................................................ 44 e. Pengelolaan Subsidi................................................................................................................................. 44 f. Pengelolaan Korporasi............................................................................................................................. 45

3. Pengamanan Keuangan Negara Secara Efektif .............................................................................. 45 4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (Governance) .................................................................. 45 5. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan ................................................................................................. 45

F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN ................................................................................................................ 46 G. RISIKO STRATEGIS ................................................................................................................................ 47

BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN BPKP ........ 49

A. KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN INTERN ............................................................................................. 49 1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern .......................................................................................... 50 2. Hasil Pengawasan Untuk Perencanaan Pembangunan .................................................................. 52

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKP .................................................................................................... 53 1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP ................................................................................................. 54 2. Strategi Pengawasan BPKP ............................................................................................................. 55 3. Program BPKP ................................................................................................................................. 57 4. Subprogram BPKP ........................................................................................................................... 57 5. Kegiatan Pengawasan BPKP ........................................................................................................... 60 6. Alur Logika Program Pengawasan .................................................................................................. 63

C. KERANGKA REGULASI ............................................................................................................................ 63 D. PENGARUSUTAMAAN GOVERNANCE DI BPKP ............................................................................................... 65

1. Rasionalisasi dan Penilaian Kelembagaan ...................................................................................... 65 a. Perbandingan Visi dan Perubahan Misi Antar Renstra BPKP ................................................................... 66 b. Perubahan Misi dari Renstra 2010 – 2014 .............................................................................................. 66 c. Penempatan Misi PASs Dalam Indonesia’s Incorporated Architecture ................................................... 67 d. Output dan Indikator Output: Informasi Assurance dan Rekomendasi .................................................. 68 e. Redesign Sistem Informasi Hasil Pengawasan ......................................................................................... 68 f. Informasi Pengawasan Untuk Shareholder: Presiden RI.......................................................................... 69 g. Identifikasi Stakeholders dan Kebutuhan Informasi Pengawasan ........................................................... 69

2. Penataan Fungsi dan Struktur Organisasi ....................................................................................... 69 a. Perumusan Detil Fungsi Rendal ............................................................................................................... 69 b. Restrukturisasi Organisasi Perwakilan ..................................................................................................... 71 c. Penataan Fungsi Perencanaan dan Penganggaran .................................................................................. 71

3. Penataan Bussiness Process dan Tata Laksana .............................................................................. 71 a. Bussiness Prosess Hasil Pengawasan Untuk Perencanaan Pembangunan .............................................. 72 b. Bussiness Process Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan ..................... 72 c. Bussiness Process Peningkatan Maturitas SPIP ....................................................................................... 73 d. Bussiness Process Peningkatan Kapasitas Pengawasan Intern ................................................................ 73 e. Framework Pemantauan – Evaluasi Lima Tahunan ................................................................................. 74 f. Standarisasi Untuk Penganggaran Berbasis Kinerja ................................................................................ 75

4. Analisis SDM Aparatur Sipil Negara BPKP ....................................................................................... 75 a. Reinventing Posisi Unik Pengawasan Intern BPKP: Agen Perubahan ...................................................... 75 b. Perekrutan Tenaga Ahli ........................................................................................................................... 76

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN ............................... 77

A. TARGET KINERJA .............................................................................................................................. 77 1. Pengukuran Kinerja ......................................................................................................................... 77

Page 9: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

vii

`

2. Target Kinerja Sasaran Strategis ..................................................................................................... 78 3. Target Kinerja Sasaran Program ..................................................................................................... 78 4. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) ...................................................................................... 79 5. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ............................................................... 79

B. KERANGKA PENDANAAN......................................................................................................................... 84 1. Analisis Pendanaan BPKP 2014-2015 .............................................................................................. 84 2. Perkiraan Pendanaan 2015-2019.................................................................................................... 85

BAB V PENUTUP ..................................................................................................................................... 87

LAMPIRAN ............................................................................................................................................. 89

Page 10: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

viii

`

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 11: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

1

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), BPKP wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pengawasan

dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

bersifat indikatif. Penyusunan Renstra berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/Bappenas

Nomor 5 Tahun 2014. Tahapan RPJMN tahun 2015–2019 dalam kerangka RPJPN 2005–2025,

memasuki tahapan ketiga, diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan dengan

menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan pada

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu

pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP, merupakan

bagian dari pembangunan bidang aparatur dan hukum sebagaimana disebutkan dalam agenda

prioritas kedua RPJMN 2015–2019, yaitu membuat pemerintah selalu hadir dalam membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, serta agenda prioritas

keempat RPJMN 2015–2019, yaitu memperkuat kehadiran negara dalam reformasi dan

penegakan hukum. Namun demikian, sebagai aparat Presiden, BPKP diamanatkan untuk

melakukan pengawasan terhadap seluruh Sasaran Pokok Pembangunan yang dirumuskan

berdasarkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (NAWACITA).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara;

dan (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan

pemerintahan, sejauh ini, pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan

keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan

kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, BPKP mempunyai tugas

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua

fungsi utama yaitu fungsi pengarahan dan pengoordinasian pengawasan intern dan fungsi

pengawasan intern. Fungsi pertama meliputi (a) fungsi perumusan kebijakan nasional

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan

penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain

berdasarkan penugasan dari Presiden dan (b) fungsi pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan

pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Page 12: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

2

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Fungsi kedua berupa pengawasan intern yang terdiri dari: (a) pelaksanaan audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan

pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau

sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan

usaha dan badan lainnya yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, serta akuntabilitas pembiayaan keuangan

negara/daerah; (b) pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset

negara/daerah; (c) pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern,

dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah

yang strategis; (d) pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan

yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim,

audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan

negara/daerah, audit perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli

dan upaya pencegahan korupsi; (e) pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja

pemerintah pusat; dan (f) pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultansi

penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah

daerah, dan badan lainnya.

A. KONDISI UMUM: KUALITAS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan

keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan

iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral.

1. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan Negara, BPKP melakukan reviu atas

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan melakukan asistensi terkait dengan

Laporan Keuangan (LK) Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemda

(K/L/Pemda). Berdasarkan data hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan tahun

2013 sampai dengan akhir September 2014, dari 87 Kementerian/Lembaga (K/L) yang

telah diaudit oleh BPK sebanyak 65 atau 75,58% K/L memperoleh opini Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Dari total 33 provinsi sebanyak 16 atau 48,48% memperoleh opini

WTP dan dari 491 kabupaten/kota sebanyak 156 atau 31,77% memperoleh opini WTP.

Opini WTP dari BPK atas LK K/L/Pemda Tahun 2008–2013 menunjukkan peningkatan

kualitas akuntabilitas pelaporan keuangan sebagaimana terlihat pada Peraga 1.1

Peraga 1.1 tersebut menunjukkan bahwa, berdasarkan opini WTP BPK, terjadi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah. Kenaikan opini WTP, atau kualitas Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Negara, lebih baik di tingkat K/L baru di tingkat pemerintah provinsi dan terakhir di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Masih banyaknya LK yang belum memperoleh opini WTP juga disebabkan oleh kurang andalnya SPIP, belum tertibnya pengelolaan aset daerah, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Page 13: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

3

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Peraga 1. 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah

2. Akuntabilitas Kebendaharaan Umum Negara & Pengelolaan Aset

Pengawasan akuntabilitas kegiatan kebendaharaan umum negara diprioritaskan untuk

mengoptimalkan penerimaan dan penghematan pengeluaran keuangan negara. Hasil yang

diperoleh adalah potensi penerimaan keuangan negara berasal dari pajak, bea cukai, dan

PNBP sebesar Rp399,50 miliar; potensi penghematan pengeluaran keuangan negara

sebesar Rp14,12 triliun, koreksi atas tagihan pihak ketiga senilai Rp6,47 triliun, verifikasi

Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sebesar Rp41 miliar, dan koreksi atas klaim

dana Jaminan Kesehatan Masyarakat sebesar Rp31,48 miliar.

Selain itu, telah dilakukan pengawasan atas Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa

monitoring di seluruh provinsi se-Indonesia, serta verifikasi output tahun 2013 dan

advance payment DAK Reimbursement tahun 2014 pada 5 provinsi. Hasil verifikasi

menunjukkan Value of Qualifying Reimbursement (VQR) atau nilai yang layak untuk

diganti (reimbursed) oleh Bank Dunia adalah sebesar Rp638,60 miliar dari Rp761,73

miliar yang diverifikasi.

Pengawasan juga dilakukan terhadap Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan

Statusnya (BPYBDS) yang sudah dioperasikan oleh BUMN, tetapi masih tercatat sebagai

aset K/L. Nilai BPYBDS yang diusulkan menjadi penyertaan modal pemerintah pada

BUMN sebesar Rp2,21 triliun. Sebagai tindak lanjut audit terhadap nilai buku aset pada

PT Indonesia Aluminium (PT Inalum), telah dilakukan pembahasan dengan pihak

Toshiba dan Mitsubishi-Hitachi mengenai kondisi mesin peralatan PLTA milik PT Inalum

dan direkomendasikan untuk melakukan pengujian agar dapat menghasilkan tingkat

utilisasi yang optimal.

2,65% 2,86%5,70%

11,61%

20,77%

27,45%

0,00%3,03%

18,18%

30,30%

51,52%48,48%

41,10%

57,53% 56,16%

65,33%

70,93%75,58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kab/Kota

Provinsi

KL

Page 14: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

4

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Tingginya capaian optimalisasi penerimaan dan besarnya potensi penghematan

pengeluaran keuangan negara di atas masih bisa ditingkatkan di masa yang akan datang.

Namun demikian, BPKP masih belum dapat melaksanakan pengawasan BUN ini secara

optimal karena masih dibatasi oleh pembatasan peraturan yaitu harus berdasarkan

penetapan Menteri Keuangan selaku BUN. Penetapan ini dilakukan dalam jangka waktu

pendek sehingga upaya peningkatan potensi penerimaan oleh BPKP tidak maksimal.

3. Akuntabilitas Pewujudan Iklim bagi Kepemerintahan yang Baik dan Bersih

Kualitas akuntabilitas perspektif ini difokuskan pada pengawasan yang bersifat preventif-

edukatif diantaranya melalui pendampingan penyelenggaraan SPIP, penerapan fraud

control plan, sosialisasi program anti korupsi, asesmen GCG, penilaian BUMN Bersih,

peningkatan kapabilitas APIP, fasilitasi peran Asosiasi Auditor Internal Pemerintah

Indonesia (AAIPI) dan Asosiasi Auditor Forensik Indonesia (AAFI), serta pemantauan

terhadap transparansi proses PBJ. Kegiatan pengawasan yang bersifat represif dalam

rangka pemberantasan KKN dilakukan melalui kegiatan audit investigatif, audit dalam

rangka penghitungan kerugian keuangan negara, dan pemberian keterangan ahli.

Kegiatan pengawasan represif ini telah berhasil mengungkap pelanggaran yang diduga

merugikan keuangan negara dalam jumlah yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp3,11

miliar dan USD33.52 juta atau total setara dengan Rp3,45 triliun.

Dalam rangka penguatan upaya pemberantasan korupsi, BPKP bekerja sama dengan

KPK telah melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi pada 33 provinsi dan

beberapa kabupaten/kota, serta koordinasi dan supervisi penindakan korupsi berupa

peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana

korupsi.

Untuk mewujudkan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan antara lain

kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasan yang memadai dan

kompeten. Secara kuantitas, sampai dengan saat ini, jumlah PFA adalah sebanyak 12.755

orang yang tersebar pada 57 APIP pusat dan 350 APIP daerah, tetapi hanya memenuhi

27,39% dari kebutuhan auditor sebanyak 46.560 auditor.

Dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan penguatan

SPIP, termasuk transfer of knowledge di bidang akuntansi dan pengawasan, BPKP juga

telah menugaskan 323 pegawai untuk dipekerjakan, yaitu sebanyak 224 orang pada 46

K/L dan sebanyak 99 orang pada 68 Pemda.

4. Akuntabilitas Pengelolaan Program Lintas Sektoral

Akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral difokuskan untuk menilai efisiensi dan

efektivitas pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan nasional.

Kualitas akuntabilitas perspektif ini ditunjukkan oleh hasil pengawasan BPKP, di antaranya

sebagai berikut:

a. Evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) tahun 2014 pada 5 K/L oleh BPKP

sebagai Tim Quality Assurance Reformasi Birokrasi Nasional (TQA-RBN)

Page 15: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

5

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

menghasilkan bahan pertimbangan dalam rangka penyesuaian tunjangan kinerja pada

K/L tersebut;

b. Reviu atas perencanaan dan penganggaran dana optimalisasi tahun 2014 pada 32 K/L

dengan membuat pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme pemanfaatan dana

optimalisasi;

c. Monitoring atas implementasi Rencana Aksi Prioritas Pembangunan Nasional untuk

posisi per 31 Desember 2013, meliputi 34 provinsi, 173 kabupaten, dan 4.355 titik

lokasi kegiatan 8 K/L menunjukkan bahwa secara umum implementasi rencana aksi

yang dimonitor telah berjalan dengan baik, meskipun pada beberapa titik lokasi

masih dijumpai permasalahan;

d. Monitoring atas implementasi BPJS Kesehatan untuk periode Januari-Maret 2014

dilakukan terhadap 32 Rumah Sakit Vertikal (RSV), 192 Rumah Sakit Umum Daerah

(RSUD), dan 1.174 puskesmas di 189 kabupaten/kota pada 34 provinsi menunjukkan

bahwa kesiapan implementasi BPJS Kesehatan rumah sakit lebih baik dibandingkan

dengan kesiapan puskesmas, dengan jumlah rujukan ke rumah sakit meningkat;

e. Inventarisasi atas pemanfaatan Rumah Khusus (Rusus) menunjukkan bahwa

penghuni Rusus eks pengungsi Timor-Timur bukan oleh pihak yang berhak,

sehingga disarankan agar dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat berpenghasilan

rendah;

f. Reviu atas Hibah Pemerintah Republik Indonesia atas pembelian dan renovasi masjid

Indonesian Muslim Associationin America (IMAAM) Center Maryland di Amerika

Serikat dan pembangunan Asrama Mahasiswa Indonesia di Kampus Universitas Al-

Azhar Kairo Mesir memastikan bahwa secara umum proses pemberian hibah

pemerintah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. Audit kinerja atas pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)

menunjukkan bahwa kinerja penyelenggaraan PPIP tahun 2013 termasuk dalam

kategori cukup berhasil meskipun masih dijumpai permasalahan; dan

h. Mediasi hambatan kelancaran pembangunan yang menghasilkan 28 laporan, salah

satunya adalah kegiatan pengalihan aset dan mekanisme pembiayaan dari PT

Angkasa Pura I kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi

Penerbangan Indonesia.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Indonesia sedang menapaki kehidupan bernegara dengan menerapkan demokrasi secara lebih

nyata. Demokrasi ini secara nyata melibatkan lapisan masyarakat dalam penentuan arah

pembangunan termasuk di dalamnya turut serta mengawasi pemerintahan. Dengan

mengumumkan target-target yang terukur di RPJMN dan turunannya, pemerintah

memberikan pintu bagi masyarakat, yang sering diwakili oleh lembaga swadaya masyarakat

(LSM) untuk menilai, termasuk scrutinize hasil pekerjaan pemerintah. Kondisi ini harus

diimbangi oleh peran pengawasan intern sehingga masyarakat diberi informasi yang simetris

Page 16: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

6

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

ditandingkan dengan informasi dari LSM, yang biasanya opposite terhadap pemerintah.

Untuk menghasilkan informasi simetris dimaksud, kapabilitas pengawasan perlu ditingkatkan

dalam rangka memaksimalkan peran pengawasan serta perlunya penajaman fokus

pengawasan pada sasaran pokok pembangunan.

1. Potensi dan Permasalahan Pengawasan Intern

Dengan teknik analisis SWOT, analisis lingkungan internal menghasilkan identifikasi

potensi dan permasalahan pengawasan BPKP. Potensi pengawasan internal BPKP antara

lain adalah sebagai berikut:

a. BPKP memiliki SDM pengawasan yang kompeten, berpengalaman, berintegritas,

inovatif, adaptif, dan terpercaya yang tersebar di 33 perwakilan seluruh Indonesia,

sehingga cukup untuk melaksanakan pengawasan sesuai dengan mandat yang

dimilikinya;

b. BPKP memiliki core competency unggulan di bidang pengawasan yang dapat

diandalkan untuk melakukan pengawasan intern terhadap seluruh stakeholders;

c. Adanya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014 menandakan bahwa BPKP memiliki mandat untuk melakukan lingkup

penugasan yang bersifat makro dan strategis, pembinaan penyelenggaraan SPIP,

penyedia laporan pengawasan yang berskala nasional ke Presiden, dan pembinaan

penyelenggaraan JFA;

d. Adanya dukungan dan komitmen yang cukup kuat dari top executive BPKP untuk

melakukan pengawasan intern dan pembinaan APIP terhadap seluruh stakeholders;

e. BPKP mempunyai peran melakukan pengawasan intern dan bertanggungjawab

langsung kepada Presiden;

f. Adanya produk-produk unggulan yang dibutuhkan oleh stakeholders (GCG, KPI, PE,

FCP, SAKD, MR, SIMDA) yang memungkinkan BPKP melakukan penugasan sesuai

dengan kebutuhan stakeholders;

g. BPKP memiliki sistem informasi dan infrastruktur Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK) yang cukup mumpuni, sehingga BPKP dapat memberikan data

yang terkait dengan hasil pengawasan intern;

h. BPKP memiliki jejaring yang cukup baik terhadap stakeholders dan mencakup

seluruh sektor;

i. BPKP memiliki pengalaman berupa task force yang melaksanakan evaluasi kebijakan

atau evaluasi program; dan

j. BPKP mempunyai karakter organisasi pembelajar, hal ini terbukti dengan dipilihnya

BPKP sebagai salah satu instansi dari 10 finalis MAKE Study.

Page 17: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

7

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Pelaksanaan pengawasan intern BPKP bukan tanpa masalah. Perubahan paradigma

pengawasan intern dari watchdog menjadi quality assurance atau consultant,

memerlukan pengelolaan perubahan yang memadai karena beberapa permasalahan

keterbatasan pengawasan antara lain:

a. Dalam kaitannya dengan SDM, kegiatan recruitment, seleksi dan proses regenerasi

SDM yang dilakukan BPKP belum berjalan secara optimal;

b. Berkaitan dengan penugasan pengawasan intern baik itu assurance maupun

consulting, BPKP belum memiliki komposisi SDM yang ideal baik kuantitas

maupun kualitas;

c. Dalam melaksanakan peran sesuai dengan mandat yang dimilikinya, BPKP belum

mempunyai strategi pengawasan memadai;

d. Untuk memotivasi SDM agar mempunyai kinerja yang baik perlu didukung

dengan adanya reward and punishment system, namun dalam hal ini BPKP belum

dapat mengimplementasikannya secara optimal;

e. Demikian juga dengan pola mutasi, promosi, dan karier masih perlu ditingkatkan

untuk mendorong motivasi kerja pegawai BPKP;

f. Dalam melaksanakan peran BPKP dalam hal melakukan pengawasan lintas

sektoral, metodologi pengawasan lintas sektoral yang digunakan oleh BPKP masih

perlu ditingkatkan;

g. Peran pengawasan intern yang dilakukan BPKP saat ini membutuhkan kompetensi

pengetahuan makro yang harus dimiliki oleh SDM BPKP, namun kompetensi

pengetahuan makro tersebut kurang dimiliki oleh SDM BPKP;

h. Dalam mendukung peran BPKP saat ini, organisasi, tatalaksana dan SDM BPKP

belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan peran yang dimandatkan oleh

pemerintah; dan

i. Belum terbangunnya sistem informasi hasil pengawasan intern nasional yang

terintegrasi.

2. Peluang dan Tantangan Pengawasan Intern

BPKP mempunyai kedudukan yang strategis karena mempunyai kewenangan yang tidak

dimiliki oleh APIP lainnya. Pertama, kewenangan pengawasan lintas sektoral yang

memberikan keleluasaan untuk melakukan pengawasan nasional yang bersifat lintas

sektoral dan mengawasi pelaksanaan pembangunan nasional di instansi pemerintah yang

saling terkait dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Kedua, kewenangan untuk

melakukan audit tujuan tertentu terhadap program-program strategis nasional yang

mendapat perhatian publik dan menjadi isu terkini. Ketiga, kewenangan untuk melakukan

pembinaan sistem pengendalian intern dan pengembangan kapasitas APIP di instansi

pemerintah.

Page 18: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

8

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Peluang dan tantangan penyelenggaraan pengawasan intern BPKP juga mempunyai

magnitude yang sama. Visi dan misi pengawasan yang dimiliki oleh Presiden dapat

dioptimalkan BPKP dalam melakukan dan mengembangkan peran pengawasan intern,

peningkatan akuntabilitas keuangan negara serta peningkatan penyelenggaraan sistem

pengendalian intern pemerintah.

Perhatian pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf

Kalla, terhadap peran pengawasan membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara

efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan nasional dan pengawasan

pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif

dan efisien yaitu “Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan

fungsi pembinaan dan pengawasan”. Perhatian pemerintah tersebut adalah gambaran

utama peluang besar bagi BPKP untuk menyelenggarakan fungsinya. Peluang

lengkapnya sebagai berikut:

a. Adanya dukungan yang jelas dari Presiden, termasuk beberapa stakeholders,

menunjukkan bahwa BPKP diharapkan berperan sesuai dengan mandat yang

diberikan oleh pemerintah;

b. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih,

tertib, dan bertanggung jawab (clean government and good governance), menjadi

peluang BPKP untuk dapat berperan dalam pengawasan intern;

c. Meningkatnya permintaan jasa assurance dan consultancy dari instansi

pemerintah, membuat BPKP berpeluang melaksanakan pengawasan intern;

d. Reputasi dan kinerja BPKP dari hasil pengawasan yang telah dilakukan selama ini

memberikan kepercayaan bagi instansi pemerintah yang memerlukan jasa

pengawasan yang tidak dapat dilakukan oleh APIP-nya sendiri;

e. Masih banyak satuan kerja pemerintah yang belum menerapkan tata kelola

kepemerintahan yang baik;

f. Dengan terbitnya PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 192

Tahun 2014, maka memungkinkan peran baru yang dapat dilaksanakan oleh

BPKP;

g. Dalam kondisi masih banyaknya kasus korupsi, masih besar pula harapan instansi

penyidik meminta BPKP untuk melakukan audit investigatif atas kasus TPK;

h. Meningkatnya kesadaran untuk mengedepankan penciptaan nilai dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah;

i. Meningkatnya permintaan atas pembinaan pengawasan yang bersifat spesifik

(tailor made). Selain pengawasan intern yang dilakukan BPKP secara umum, saat

ini banyak stakeholder yang membutuhkan peran BPKP untuk melakukan

pengawasan yang bersifat spesifik;

Page 19: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

9

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

j. Meningkatnya tuntutan atas standar mutu dan proses kegiatan pengawasan oleh

stakeholder, membuka peluang bagi BPKP untuk melaksanakan perannya dengan

sebaik-baiknya;

k. Presiden sangat membutuhkan peran BPKP dalam bidang pengawasan, sehingga

BPKP semakin sering dilibatkan dalam rapat kabinet;

l. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga yang salah satu fungsinya

adalah melakukan pengawasan juga menuntut peran BPKP yang lebih baik. Hal ini

terlihat dengan adanya forum rapat dengar pendapat dengan DPR yang menuntut

peningkatan pengawasan BPKP; dan

m. Dalam bidang pengetahuan ilmu akuntansi, adanya kompetensi akuntansi relative,

membuka peluang bagi BPKP untuk memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dalam periode 2010–2014, banyak penugasan pengawasan dalam rangka memenuhi

permintaan stakeholders yang sering tidak dapat diantisipasi oleh BPKP. Hal ini

membuat rencana pengawasan untuk penguatan akuntabilitas keuangan sesuai risiko

pencapaian tujuan pembangunan nasional sangat rentan untuk dibatalkan. Kegagalan

melaksanakan pengawasan berbasis risiko merupakan permasalahan konseptual

pengawasan. Permasalahan pengawasan secara lebih lengkap yaitu:

a. Masih adanya sebagian kelompok birokrasi yang belum memahami dan belum

dapat menerima pentingnya peran BPKP yang baru sesuai dengan PP Nomor 60

Tahun 2008 atau Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014;

b. Banyaknya peraturan-peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron dalam

mendukung peran BPKP;

c. Banyak tenaga BPKP yang potensial keluar dari BPKP akibat tingginya minat dan

permintaan tenaga BPKP;

d. Munculnya alternatif penyedia jasa dari konsultan independen atau pihak lain yang

produknya sejenis dengan produk BPKP, sehingga banyak stakeholders BPKP

menggunakan jasa konsultan tersebut;

e. Adanya jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

menimbulkan keraguan bagi K/L/Pemda tentang peran BPKP sebagai Pembina

APIP;

f. Timbulnya arus pemikiran yang mempertanyakan relevansi keberadaan BPKP

yang masih beranggapan tumpah tindih dengan lembaga pengawasan lain (BPK);

g. Munculnya keraguan instansi menerima jasa pengawasan BPKP karena

meningkatnya faktor persaingan dan/atau peraturan perundangan;

h. Ketidakterbukaan K/L tentang database ekonomi, demografi, sosial dan potensi

daerah; dan

i. Mulai berkurangnya pasokan tenaga lulusan dari STAN untuk mengisi formasi

CPNS di lingkungan BPKP.

Page 20: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

10

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

C. POSITIONING PENGAWASAN INTERN BPKP 2015 - 2019

Kemungkinan peran BPKP di dalam administrasi pemerintahan 2015–2019 telah

digambarkan dalam BPKP’s mission plausible berdasarkan konsep scenario planning. Fokus

pembahasan atau focal concern dalam scenario planning ini adalah “Bagaimana BPKP

dapat meningkatkan kualitas hasil pengawasan yang menjangkau isu-isu strategis dan

penting agar dapat memberikan jasa yang berguna bagi peningkatan efektivitas

pengelolaan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bagi peningkatan

kesejahteraan rakyat”. Dua variabel yang signifikan (driving forces) dalam membahas focal

concern tersebut adalah (a) dukungan stakeholder atas peran pengawasan nasional dan (b)

regulasi pengawasan intern. Scenario planning menghasilkan empat skenario atau situasi

pemberian pelayanan pengawasan (supervisory) sebagai berikut: (a) world class supervisory¸

(b) extended supervisory, (c) defined supervisory, atau (d) artificial supervisory.

Skenario world class supervisory tampak compatible dengan administrasi pemerintahan

Jokowi-JK. Polarisasi positif kekuatan dua driving forces tersebut menggambarkan situasi

sebagai berikut:

Regulasi yang mendukung keberhasilan BPKP adalah regulasi yang terkait dengan peran,

fungsi dan pelaksanaan pengawasan intern yaitu:

1. Terbitnya UU yang mengatur Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;

2. Peninjauan kembali UU/peraturan yang menghalangi BPKP atau yang membuat

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Korporasi (selanjutnya disingkat KLPK)

menolak BPKP; dan

3. Terbitnya peraturan pelaksana bagi efektifnya PP 60/2008.

Dukungan stakeholder kepada BPKP adalah:

1. Presiden peduli akan pentingnya peran pengawasan intern nasional demi keberhasilan

pemerintahannya;

2. Presiden menggunakan/memanfaatkan hasil pengawasan BPKP dalam kebijakan

nasionalnya;

3. KLPK peduli akan pemerintahan yang bersih dan terbuka bagi BPKP dalam pembinaan

tata kelola dan terutama dalam koordinasi lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya

serta komitmen untuk menyelenggarakan SPIP;

4. KLPK peduli akan hasil pengawasan BPKP dan bersedia melakukan TL; dan

5. APIP KLPK bersedia diajak bekerjasama dalam memperluas cakupan pengawasan lintas

sektoral.

1. Skenario World Class Supervisory

Dalam skenario World Class Supervisory, BPKP sudah terkategori sebagai lembaga

internal audit pemerintah berkelas dunia (world class government internal auditor). Hal

Page 21: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

11

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

tersebut dapat dilihat dari kemampuan BPKP dalam memberikan assurance tentang

pencapaian keberhasilan pemerintah dan dalam memberikan rekomendasi strategis

kepada Presiden dan mitra kerja BPKP. Karena tugas pemerintah adalah untuk

mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka tagline yang tepat untuk menggambarkan

kondisi ini adalah “Mitra Strategis Kementerian/Lembaga/Pemda dalam Menyukseskan

Pembangunan dan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat” sebagaimana disajikan

dalam Peraga 1.2 berikut.

Dalam posisi World Class Supervisory, BPKP tanpa diminta, dapat dengan segera

memberi sinyal khusus kepada Presiden tentang data dukung yang sedang hangat

dibicarakan, sebagai penyeimbang pendapat para pakar atau LSM yang biasanya paling

lantang menyuarakan kesalahan pemerintah. BPKP juga dapat menyajikan ke masyarakat

hasil pengawasan kinerja pemerintah yang menunjukkan upaya pemerintah untuk

mengatasi masalah dalam kasus terkait. Dalam kondisi normal, secara periodik, BPKP

dapat melaporkan kepada Presiden tentang kinerja pemerintahan melalui indeks

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (APKP).

Peran di atas dapat dipercaya jika BPKP dapat memberi rekomendasi strategis dengan

dukungan SDM yang profesional dan etos kerja yang tinggi, dukungan SPIP dengan

maturitas yang memadai, dan dukungan APIP dengan kapabilitas yang mumpuni.

2. Strategi Pengawasan: Fokus pada Sasaran Pembangunan Nasional

Fungsi pengawasan pembangunan nasional ke depan dititikberatkan pada pengawasan

yang bersifat makro strategis, yaitu pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat

outcome dan impact dalam rangka pengawalan pembangunan nasional, baik di pusat

LINGKUNGAN BPKP HASIL PENGAWASAN MANFAAT PENGAWASAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT

Peraga 1.2. Skenario Worldclass Supervisory

KARAKTERISTIK BPKP & PENGAWASAN

MANFAAT PENGAWASAN DAMPAK KE MASYARAKAT LUAS

1. Kompetensi unggul dibanding konsultan di luar BPKP

2. Anggaran mencukupi3. Skope luas4. Permintaan jasa pengawasan tinggi

1. Pencegahan fraud2. Pengelolaan keuangan meningkat3. Program pembangunan berhasil4. SPM meningkat5. Mitigasi risiko memadai

1. Kemudahan berusaha2. Perijinan cepat3. PDB meningkat & berkualitas4. Fraud berkurang

REGULASI MENDUKUNG

• SUMBER DAYA MEMADAI

• HAMBATAN BERKURANG

• KESIMPULAN MAKRO

• PERBAIKAN SIGNIFIKAN

• PROGRAM/KEGIATAN EFEKTIF

• FRAUD TURUN

• KEMUDAHAN BERUSAHA

• KESEJAHTERAAN MENINGKAT

BPKPPRESIDEN,

DPR & K/L/PD/ BUMN/D

PUBLIK

Persepsi:IPK, IPM,

SPM, Daya Saing

Tingkat Dukungan Presiden & DPR

Ekspektasi K/L/Pemda/BUMN/D

Tingkat KKN

Kualitas layanan Publik

Integrasi Kebijakan Pembangunan

Pengawasan Nasional

Diskresi Birokrasi

Komitmen Penyelenggaraan

SPIP

Akses Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan

Persetujuan Anggaran Kemenkeu-Bappenas

Sinergisitas dengan APIP lain

Profesionalisme BPKP

Tingkat keandalan IT Pengawasan

Tingkat Efektivitas Sistem Manajemen

Pengawasan

Tingkat Kualitas Publikasi Organisasi

Page 22: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

12

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

maupun daerah. Pengawasan pembangunan nasional tersebut tidak hanya bersifat post

audit, akan tetapi juga pada hal-hal yang bersifat pre audit, mulai dari tahap perencanaan,

guna memberikan keyakinan yang memadai bahwa proses pembangunan berjalan dengan

baik (lihat Peraga 1.3).

Untuk memberikan hasil pengawasan yang lebih optimal dan efektif, diperlukan strategi

pengawasan pembangunan nasional yang memuat arah dan kebijakan pembangunan

pengawasan nasional dan pengawasan pembangunan nasional, baik yang bersifat mikro

maupun makro dalam rangka mendorong good governance dan clean government.

Strategi penguatan pengawasan pembangunan nasional tersebut mencakup penguatan

payung hukum, peningkatan profesionalisme SDM pengawasan, dan penajaman fokus

pengawasan.

Penguatan payung hukum dilaksanakan melalui penyusunan ketentuan perundangan

tentang sistem pengawasan pembangunan nasional yang mengatur antara lain mengenai

struktur lembaga pengawasan yang lebih independen, ruang lingkup tugas dan fungsi,

tanggung jawab dan dukungan anggaran, serta kewenangan yang memadai. Peningkatan

profesionalisme SDM pengawasan dilakukan melalui peningkatan kompetensi dan

penguatan profesi. Pengawasan pembangunan nasional lebih difokuskan pada

pengawasan kebijakan, antara lain pengawasan atas kebijakan pendapatan negara/daerah,

kebijakan alokasi anggaran, kebijakan manajemen pembiayaan, dan kebijakan

manajemen aset (BMN/BMD). Untuk memperkuat pengawalan pembangunan nasional,

sistem pengawasan pembangunan nasional perlu dikoordinasikan dan diintegrasikan

dengan sistem penegakan hukum (Criminal Justice System-CJS), sehingga dapat

berfungsi secara efektif sebagai early warning system dan sistem pencegahan korupsi.

3. Milestone Menuju Worldclass Supervisory

Kehadiran Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang BPKP tidak mengurangi

arti dari milestone strategi untuk skenario World Class Supervisory dalam Peraga 1.4

K/L

PEMDAKORPORASI

NEGARA

SDM & BUDAYA KERJA

PROSESTEKNOLOGI

KEMENPAN/ KEMENDAGRI

DPRSEKRETRIAT

KABINET

LINGKUNGAN BPKP HASIL PENGAWASAN MANFAAT PENGAWASAN DAMPAK BAGI MASYARAKAT

Peraga 1.3. Strategi Skenario Worldclass Supervisory

REGULASI MENDUKUNG

• SUMBER DAYA MEMADAI

• HAMBATAN BERKURANG

• KESIMPULAN MAKRO

• PERBAIKAN SIGNIFIKAN

• PROGRAM/KEGIATAN EFEKTIF

• FRAUD TURUN

• KEMUDAHAN BERUSAHA

• KESEJAHTERAAN MENINGKAT

KEMITRAANJEJARING

PERATURAN YANG MENDUKUNG PERAN &

FUNGSI BPKP

PERATURAN YANG MENGHAMBAT

MASUKNYA BPKP KE PEMDA

PENGUATAN INTERNAL

TRANSPARANSI

SINERGI PENGAWASAN

OPTIMALISASI PROSES BISNIS

RESOURCES 3EDUKUNGAN ANGGARAN Pengawasan berbasis IT

SDM berwawasan makro strategis

Page 23: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

13

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

berikut. Milestone tersebut menjadi bahan acuan bagi BPKP untuk menyusun dan

mengimplementasikan strateginya, menggerakkan sumber daya pengawasan dan

menyesuaikan Renstra sesuai dengan perkembangan lingkungan pengawasan intern.

4. Strategy Map BPKP 2015–2019

Untuk memastikan bahwa cakupan pelaksanaan pengawasan intern telah diarahkan pada

kepentingan stakeholder dan pengembangan bussiness process dan penguatan kapasitas

internal yang seimbang, Peraga 1.5 di bawah menjadi map acuan oleh BPKP dalam

mengembangkan, mengimplementasi dan merevisi Renstra 2015–2019. Strategy Map

tersebut menunjukkan bahwa BPKP melaksanakan sebagian fungsi pengawasan untuk

kesejahteraan rakyat. Presiden sebagai Kepala Negara, dan sebagai representasi

masyarakat serta sebagai representasi pemerintahan mendapatkan dampak dari

penggunaan output assurance dan output consulting.

Value chain yang ada dalam Strategy Map tersebut menunjukkan adanya suatu

keterkaitan antara unsur-unsur pengawasan yang menghasilkan informasi pengawasan

yang relevan. Kualitas setiap strategi dalam proses bisnis internal tersebut mempengaruhi

secara berantai kualitas strategi lainnya, yaitu kualitas output assurance dan consultancy.

Pada akhirnya hal tersebut akan mempengaruhi President Trust.

5. Empat Wilayah Prioritas Sebagai Quick Win Prarenstra 2015-2019

Menjadi Worldclass BPKP, menjadi auditor Pemerintah RI, membutuhkan upaya yang

tak putus-putus dan membutuhkan bukti yang real bahwa atribut worldclass itu dapat

Peraga 1.4. Milestone Menuju Worldclass Supervisory

2015 2016 2017 2018 2019

30% lembaga terbuka bekerja sama

rancangan UU pengawasan nasional telah dibahas intensif

kajian perundang-undangan yang

menghambat

tersusun jadwal pelatihan dan

sertifikasi & telah dimulai

Konsep integrasi pengawasan berbasis IT

UU pengawasan nasional berlaku

50% perundang-undangan yang

menghambat disesuaikan

70% lembaga terbuka bekerja

sama

50% SDM meningkat

kompetensinya

Pengawasan berbasis IT

dikembangkan & diimplementasikan

100% perundang-undangan yang

menghambat disesuaikan

100% lembaga terbuka bekerja

sama

Pengawasan berbasis IT

diimplementasikan dan integrasi dg

50% lembaga

100% SDM meningkat

kompetensinya

Pengawasan berbasis IT

diimplementasikan dan integrasi dg 100% lembaga

30% SDM penyegaran

kompetensi per tahun

Hasil was telah 100% makro strategis & LS

30% SDM penyegaran

kompetensi per tahun

Indeks APKP Level 1Maturitas SPIP Level 1

IACM Level 1

Indeks APKP Level 1Maturitas SPIP Level 1,5

IACM Level 1

Indeks APKP Level 1Maturitas SPIP Level 1

IACM Level 1

Indeks APKP Level 2Maturitas SPIP Level 2

IACM Level 2

Indeks APKP Level 2Maturitas SPIP Level 2,5

IACM Level 2,5

Indeks APKP Level 3Maturitas SPIP Level 3

IACM Level 3

Page 24: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

14

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

tercapai. Untuk memberi bukti, BPKP telah menyiapkan empat quick wins sebagai

wilayah yang diprioritaskan dilaksanakan. Dua di antaranya telah selesai dilaksanakan di

tahun 2014, yaitu (1) piloting Evaluasi Program Ketahanan Pangan dan Evaluasi Program

Pengentasan Kemiskinan dan (2) Pengembangan Kapasitas Evaluasi Program, sedangkan

dua lainnya masih dalam proses, yaitu Asesmen IACM BPKP dan Penyusunan SPI untuk

Program Lintas. Keempat wilayah prioritas dimaksud terlihat secara ringkas pada Peraga

1.6.

STA

KE

HO

LD

ER

E

XP

EC

TA

TIO

NIM

PA

CT

INT

ER

NA

L B

USI

NE

SS P

RO

CE

SSL

EA

RN

ING

&

GR

OW

TH

RE

SOU

RC

ES

Peraga 1.5. Strategy Map BPKP 2015 - 2019

Adequacy and Effective Use of Resources (Budget & Infrastructure)

Develop Knowledge Based

Information Systems

PRESIDENT TRUST

Develop staff with increased Profesionalism

& Integrity

Human Capital Information Capital

Develop ICS, BR and appropriate

Work Culture

Mandated Organizational Capital

INNOVATION SYNERGYQUALITY COMMUNICATION & EDUCATION

Corrective & Better Practices Advice and Recommendation Implemented

INCREASE COMPETITIVENESS ENHANCE ECONOMIC PROSPERITYIMPROVE PEOPLE WELFARE

GOVERNMENT AND STATE CORPORATE GOVERNANCE, RISK MANAGEMENT AND CONTROL SYSTEM WELL IMPLEMENTED

SCOPE OF WORK

Increase Efficiency

& Effectiveness

of Methods Compliance With• IIA Standards or

Standards set ByAAIPI

• Iinternal Quality Control Process

• Thematic Review•Cross Sectoral Approach•Respons to Presidential & Treasury Request

•Internal Control System Specialization

•Others Strategic Assignment

Supervisory Synergy with

other Internal Auditors

Effective• Communication• Publication• Advocacy

Capacity Development

User Need &

Responsive

Peraga 1.6. Empat Wilayah Prioritas Pra Renstra 2015-2019

Pengembangan Kapasitas Evaluasi Program

Piloting Evaluasi:

- Program Ketahanan Pangan

- Program Pengentasan Kemiskinan

Assesment IACM BPKP

Implementasi SPIP:

- Program Ketahanan Pangan

- Program Pengentasan Kemiskinan

Auditor Pemerintah RI

Berkelas Dunia

Page 25: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

15

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

BAB II

VISI MISI DAN TUJUAN BPKP

Visi, misi dan tujuan BPKP yang diuraikan di bab ini merupakan gambaran besar tentang tekad

besar BPKP pada tahun 2019 atau setelahnya. Bersama-sama dengan sasaran strategis, visi misi

dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya

pengawasan BPKP ke satu arah yang sama, yaitu Visi Pembangunan Nasional 2015–2019:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong

Royong”.

A. GAMBARAN VISI BPKP

Melalui proses dan tahapan yang melibatkan berbagai lapisan pegawai hingga pimpinan

tertingginya, BPKP menetapkan suatu komitmen untuk mewujudkan visi BPKP ke depan

yaitu:

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”

Pernyataan visi ini sekaligus mengartikan bahwa visi BPKP ini telah konsisten dengan visi

Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional.

Sebagai gambaran yang diimpikan tahun 2019 atau setelahnya, visi BPKP diharapkan

menjadi acuan bagi setiap pegawai BPKP di semua tingkatan untuk melaksanakan tugasnya.

Beberapa kata kunci perlu diberi makna secara khusus agar dapat membangun persepsi yang

sama di antara insan pegawai di lingkungan BPKP.

1. Auditor Internal Pemerintah RI

Terdapat dua kata kunci dalam frase auditor internal pemerintah RI yaitu audit intern dan

auditor pemerintah RI.

i) Audit Intern

Audit atau pengawasan intern yang diadopsi oleh BPKP mengacu pada definisi

Institue of Internal Auditor (IIA) tentang internal auditing yaitu “an independent,

objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an

organization’s operations. It helps an organization accomplish its objectives by

bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness

of risk management, control, and governance processes”.

Page 26: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

16

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Sesuai definisi tersebut, dua peran BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern

yaitu sebagai pemberi jasa assurance dan pemberi jasa consultancy. Melihat

pendekatannya, pengawasan intern dimaksud menuntut jasa assurance dan

consultancy yang diperoleh dengan pendekatan yang sistematis dan metodologis

untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian

dan proses governance. Lebih spesifik lagi, untuk program atau kebijakan

pembangunan nasional, pengawasan intern BPKP menuntut penerapan pendekatan

evaluasi (riset sosial) untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atas ketiga hal

tersebut.

ii) Auditor Pemerintah RI

Auditor pemerintah RI mengacu kepada posisi BPKP sebagai aparat pengawasan

intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai

pemegang kekuasaan Pemerintah RI dalam bingkai Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Sebagai Auditor Pemerintah RI, BPKP merupakan mata dan telinga

Presiden yang difungsikan untuk melihat dan mendengar secara langsung fakta

lapangan dan memberikan respon berupa informasi assurance melalui suatu sistem

pengawasan, dalam hal ini sistem informasi akuntabilitas.

Menteri atau Kepala Lembaga atau Kepala Daerah atau pada tataran tertentu,

Direktur Utama BUMN, adalah pembantu Presiden atau delegatee kekuasaan

Presiden. Demi kepentingan Presiden, BPKP juga berfungsi sebagai mitra strategis

KLPK dalam hal pemberian jasa consultancy. Jika informasi assurance di atas

menunjukkan adanya risiko terhadap pencapaian tujuan program pemerintah, maka

BPKP berfungsi memberikan rekomendasi perbaikan untuk memitigasi risiko, dan

memastikan tujuan program pemerintah, dalam hal ini sasaran pembangunan

nasional, dapat tercapai.

Dalam posisi sebagai Auditor Presiden, BPKP mengemban amanah dan tanggung

jawab yang besar karena dituntut mampu mendeteksi berbagai potensi ataupun

simtom-simtom kelemahan maupun penyimpangan di bidang keuangan negara.

Dalam konteks tersebut, BPKP harus konsekuen untuk meyakini bahwa alasan

keberadaannya terutama bukan hanya untuk melaksanakan fungsi atestasi terhadap

asersi manajemen, tetapi juga menekankan upaya perbaikan manajemen risiko,

sistem pengendalian dan proses governance.

Visi BPKP sebagai Auditor Internal Pemerintah RI merupakan visi yang strategis

dalam rangka meningkatkan prinsip independensi, baik in fact maupun in appearance

terhadap semua instansi di bawah Presiden yaitu kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah dan korporasi. Dengan demikian, diharapkan informasi yang

dihasilkan dari proses/kegiatan pengawasan oleh BPKP bersifat obyektif, tidak bias

dan tidak diintervensi oleh pihak-pihak lain yang menciderai penegakan prinsip

independensi.

2. Auditor Berkelas Dunia

Terdapat tiga aspek yang menunjukkan kualitas BPKP sebagai auditor internal berkelas

dunia yaitu aspek SDM, aspek organisasi dan aspek produk.

Page 27: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

17

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

i) Profesionalisme Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia (SDM) BPKP wajib menerapkan due professional care dalam

setiap pelaksanaan penugasan pengawasan dan wajib memenuhi persyaratan

minimal. Kedua persyaratan tersebut biasanya ditetapkan dalam standar pengawasan

yang berlaku bagi BPKP sebagai organisasi profesi.

SDM BPKP yang memiliki kompetensi minimal dalam bidang pengawasan,

diarahkan menjadi personel yang lebih memiliki kompetensi sesuai tujuan dan

sasaran strategis BPKP. Kompetensi yang memungkinkan kemahiran profesional

dalam pelaksanaan pengawasan intern, berdasarkan standard operating procedure

(SOP) yang berlaku dan memperhatikan standar audit dari AAIPI atau IIA, dengan

quality assurance berjenjang untuk memastikan kualitas proses pelaksanaan

pengawasan. Pemilihan obyek pengawasan dilakukan sejak perencanaan stratejik

sampai dengan perencanaan tahunan dengan memperhatikan risiko (risk based

planning). Demikian juga, pelaksanaan pengawasannya tetap memperhatikan risiko

pengawasan (risk based audit) untuk melindungi timbulnya gugatan pihak ketiga.

ii) Kewenangan dan Kapabilitas Organisasi

Kewenangan BPKP dalam pengawasan program lintas di kementerian, lembaga dan

pemerintah daerah mampu memberikan penilaian yang independen dan obyektif atas

pengendalian intern yang diterapkan dalam sertifikasi profesi pengawasan. Setiap

auditor BPKP memiliki keahlian dan kapasitas yang memadai dalam koordinasi dan

kerjasama tim, paham atas budaya organisasi serta sistem dan proses yang berlaku di

BPKP. Di samping itu, BPKP selalu mengusahakan peningkatan kompetensi dengan

kemampuan komunikasi, kemampuan dalam mengidentifikasi masalah dan solusinya

serta memahami perubahan peraturan terkait dan standar baru di bidang pengawasan.

Pengelolaan sumber daya manusia BPKP telah direncanakan untuk memenuhi

kebutuhan pengawasan dalam mencapai pengelolaan risiko, proses governance yang

efektif dan efisien serta tercapainya tujuan dan sasaran. Laporan yang disampaikan

kepada Menteri, Ketua Lembaga atau Kepala Pemerintahan Daerah yang

bertanggung jawab langsung terhadap keberhasilan program, diarahkan agar dapat

memenuhi harapan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan RI terkait dengan

kebijakan stratejik yang perlu diperbaiki dari pelaksanaan program pembangunan

nasional. Pelaksanaan peran pengawasan intern tersebut telah dinyatakan dalam audit

charter yang telah mendefinisikan kewenangan, ruang lingkup dan tanggung jawab

BPKP. Pelaksanaan peran tersebut telah disetujui Presiden sebagaimana tertuang

dalam berbagai peraturan yang mendukung peran BPKP serta menjadi landasan dan

pedoman pelaksanaan peran pengawasan intern.

Untuk meningkatkan dan memperbaiki proses pengawasan selalu dilakukan reviu dan

melakukan pembelajaran dari proses pengawasan yang berlangsung di negara-negara

lain (best practices benchmarking) melalui studi literatur maupun studi ke organisasi

internal audit yang bersangkutan. Dengan perbaikan yang terus-menerus tersebut

diharapkan BPKP dapat menjadi pembina yang lebih kompeten bagi aparat

pengawasan pemerintah lainnya.

Page 28: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

18

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Kapabilitas pengelolaan organisasi dan profesional pengawasan BPKP diarahkan

pada kerangka penilaian Internal Audit Capability Model dengan target minimal

kapabilitas pada level 3 pada tahun 2019, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) Peran dan jasa pengawasan untuk mewujudkan peran efektif BPKP dalam

assurance & consulting menuju kepada peran sebagai penggerak perubahan

(Service and Role of Internal Audit Element).

2) Pengelolaan SDM BPKP diarahkan untuk membangun pegawai yang

profesional, meningkatkan koordinasi serta meningkatkan kompetensi dan

kerjasama tim (People Management Element).

3) Pengawasan intern BPKP dalam rencana strategi pengawasan berfokus pada

kebutuhan shareholder dan stakeholder dengan memperhatikan fokus prioritas

dan risiko. Memperbaiki metodologi pengawasan berdasarkan perbaikan proses

internal maupun praktek-praktek terbaik pengawasan (Professional Practices

Element).

4) Mengembangkan manajemen kinerja pengawasan baik organisasi maupun

individu, melalui SIM HP dan SIM Monev Pengawasan untuk kepentingan

manajemen hasil pengawasan maupun untuk manajemen sumber daya

pengawasan (Performance Management and Accountability Element).

5) Sinergi dengan aparat pengawasan intern pemerintah dalam pengawasan lintas

sektor dan mitra pemerintah dalam tindak lanjut perbaikan manajemen hasil

pemeriksaan BPK RI. Sementara itu, hasil pengawasan BPKP untuk

menghasilkan rekomendasi kepada Presiden dan pimpinan KLPK untuk

mewujudkan hubungan yang harmonis dan efektif dengan mitra kerja

(Organizational Relationship and Culture Element).

6) Dalam kedudukannya sebagai auditor Presiden, BPKP melakukan pengawasan

secara independen dengan kewenangan dan kekuasaan mandiri walaupun sebatas

kegiatan lintas sektoral. BPKP aktif untuk melakukan pengawasan dalam rangka

meningkatkan pengendalian intern dalam memitigasi risiko, meningkatkan

kepatuhan dan mendorong tercapainya tujuan organisasi (Governance Structure

Element).

Pengembangan kapabilitas dan kapasitas pengawasan intern BPKP senantiasa

dilakukan dengan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, untuk memberi

keyakinan bahwa tujuan BPKP dapat tercapai. Penerapan sistem pengendalian intern

diarahkan pada penyelenggaraan yang efektif dengan kerangka penilaian kematangan

implementasi SPIP. Maturitas penyelenggaraan SPIP ditargetkan berada padal level

3, dengan karakteristik bahwa BPKP telah menetapkan kebijakan dan prosedur

pengendalian untuk semua kegiatan pokok BPKP, sebagai media pengendalian

(control design). Kebijakan dan prosedur atas kegiatan pengelolaan keuangan dan

atas beberapa kegiatan operasional telah mulai dilaksanakan dan didokumentasikan

secara konsisten.

iii) Leverage Rekomendasi Hasil Pengawasan

Dari sudut perannya, hasil pengawasan internal BPKP dapat berupa informasi

assurance dan/atau consultancy. Informasi assurance memberikan jaminan kepada

Page 29: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

19

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Presiden dan pembantunya bahwa proses penyelenggaraan pemerintah atau program

pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen

operasional manajemen risiko dan governance lainnya. Lebih spesifik lagi bahwa

Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015–2019 dapat tercapai. Informasi

consultancy berwujud rekomendasi tentang perbaikan manajemen risiko, aktivitas

pengendalian dan proses governance dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

program pembangunan. Kualitas informasi assurance dan rekomendasi strategis

tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (leverage) yang

cukup signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program

pembangunan.

3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terdapat dua ruang lingkup utama terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan. Pertama, terkait dengan fungsi manajemen lingkup pengawasan intern

yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban. Kedua, terkait dengan lingkup APBN, pengawasan intern akan

meliputi fungsi penerimaan, program prioritas nasional dan kebijakan fiskal. Pengawasan

BPKP dilakukan untuk merespon permasalahan yang mengemuka pada pembangunan

nasional yang menjadi perhatian Presiden atau masyarakat luas. Uraian lebih rinci dapat

dilihat di tujuan dan sasaran strategis.

Dengan kualitas tersebut, BPKP diharapkan dapat menjadi mitra srategis KLPK dalam

mensukseskan pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat.

Visi BPKP yaitu“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional” sejalan dengan Visi

Pembangunan Nasional Tahun 2015–2019. Hal tersebut dapat dibuktikan dari adanya

persinggungan antara peran BPKP dengan beberapa agenda prioritas (NAWA CITA) antara

lain agenda kedua yang isinya adalah membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun

tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dalam lingkup

yang lebih spesifik, mempertimbangkan perubahan yang dinamis serta tugas dan fungsi yang

dilaksanakannya, BPKP mengambil peran penting yang mengerucut sebagai Auditor Internal

Pemerintah RI yang Selalu Hadir dalam Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,

Efektif dan Terpercaya.

Peran penting BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI yang selalu hadir dalam

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya tersebut dapat

diuraikan secara rinci sebagai berikut:

a. Auditor Internal Pemerintah RI yang Selalu Hadir

Selalu hadir mempunyai makna suatu tindakan proaktif yang sudah sampai pada tataran

sebuah kebiasaan untuk berada pada suatu tempat, setiap saat dibutuhkan oleh

pemerintah dan masyarakat. Dalam pemahaman ini, selalu hadir diartikan sebagai

keberadaan BPKP sebagai auditor internal pemerintah selalu ada atau hadir untuk

memberikan jawaban kepada masyarakat dan pemerintah di bidang pengawasan

pembangunan dan pembangunan pengawasan.

Page 30: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

20

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Kehadiran fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut mulai dari

tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pelaporan akuntabilitasnya. Selain itu

pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan juga dapat menghasilkan

informasi hasil pengawasan yang sifatnya strategis sebagai masukan penting bagi

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, beserta kabinetnya. Program atau

kegiatan tersebut misalnya terhadap program pembangunan yang bersifat lintas dan

program kegiatan yang menjadi curent issue di masyarakat luas. Kehadiran fungsi

pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP pada akhirnya diharapkan dapat

memberikan nilai tambah atau added value yang mempunyai makna mendorong

pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan.

b. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih

Membangun tata kelola pemerintah yang bersih didefinisikan sebagai membangun suatu

kondisi pemerintahan yang para penyelenggaranya menjaga diri dari perbuatan korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN) dengan tools pengawasan berupa sosialiasi, bimbingan

teknis, diklat, audit, evaluasi, verifikasi dan pemantauan. Terkait dengan Nawacita

keempat, fungsi pengawasan internal BPKP dilakukan melalui tindakan represif untuk

preventif, membantu Aparat Penegak Hukum dalam memberantas Tindak Pidana

Korupsi (TPK) dan memberi rekomendasi untuk mencegah TPK berulang.

Untuk membangun sebuah tata kelola pemerintahan yang bersih, BPKP dapat

memfasilitasi dan mendorong KLPK dengan cara membangun SPIP serta mendorong

peningkatan level maturitas SPIP pada setiap KLPK yang telah menerapkan SPIP. Hal

penting lainnya yang harus dilakukan adalah SPIP juga harus diterapkan pada Program

Lintas. Di samping itu, tindakan lain yang dapat dilakukan adalah mendorong dan

memfasilitasi APIP untuk meningkatkan kapabilitas pengawasan intern masing-masing

APIP. Jika beberapa upaya penting di atas dapat terlaksana dengan baik maka tata kelola

pemerintahan di Indonesia akan semakin bersih.

c. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif

Membangun tata kelola pemerintahan yang efektif didefinisikan sebagai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan hasil pelaksanaan pembangunan

sesuai dengan tujuan awal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

Terpenuhinya kebutuhan masyarakat dalam bentuk penyediaan barang/jasa dalam

jumlah yang cukup dan kualitas yang tepat merupakan salah satu indikator pemerintahan

yang efektif.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP hendaknya dapat

memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan nasional dapat menghasilkan

output yang tepat secara jumlah dan kualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam

kondisi demikian, pengawasan internal sejak tahap perencanaan menjadi sangat penting

dilakukan oleh BPKP. Upaya ini dilakukan untuk menghindari terjadinya missing link

antara kebutuhan masyarakat dengan barang/jasa yang tersedia. Di samping itu,

pengawasan internal oleh BPKP dilakukan untuk memastikan efektifitas pelaksanaan

program tersebut.

Page 31: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

21

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

d. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Terpercaya

Membangun tata kelola pemerintahan yang terpercaya didefinisikan sebagai upaya yang

dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan publik pada instansi

pemerintah. Praktek birokrasi selama ini dirasakan oleh sebagian masyarakat sebagai

profil yang lambat dalam memberikan pelayanan, berbelit dan berbudaya koruptif.

Pemerintah pun berupaya keras melakukan perbaikan agar kesan negatif tersebut tidak

terus-menerus menguat yang pada akhirnya menurunkan kepercayaan masyarakat

terhadap pemerintah.

Kehadiran fungsi pengawasan internal yang dilakukan oleh BPKP diharapkan dapat

mengurangi perilaku koruptif para penyelenggara pemerintahan dan mendorong aparatur

pemerintah untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kehadiran BPKP

sebagai auditor internal yang berpartisipasi dalam rekruitmen CPNS melalui Computer

Assisted Test (CAT) merupakan salah satu contoh nyata bahwa pemerintah sudah mulai

berubah dari perilaku KKN menjadi lebih obyektif dan transparan. Hal ini juga disambut

dengan optimisme dan suka cita masyarakat atas langkah yang sedang digalakkan oleh

pemerintah.

B. URAIAN MISI BPKP

Misi BPKP merupakan pengejawantahan tugas dan fungsi yang diamanatkan dalam peraturan

perundang-undangan, yaitu sebagai pelaksana fungsi pengawasan intern sebagaimana

diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9

Tahun 2014, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Wilayah tugas dan

kewenangan BPKP juga dinyatakan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan

Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997. Rumusan misi BPKP adalah:

1) Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang

Bersih dan Efektif;

2) Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif; dan

3) Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan

Kompeten.

1. Misi Pertama dan Penjelasannya

Misi pertama BPKP yaitu “Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung

Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif”. Misi ini

mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi BPKP serta manfaat BPKP. Tugas dimaksud

adalah “Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan” dan manfaatnya yaitu “mendukung tata kelola pemerintahan dan

korporasi yang bersih dan efektif.

Page 32: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

22

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

a. Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Akuntabilitas

Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan dalam

misi ini akan bermuara pada pemberian informasi assurance dan rekomendasi atas

penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional. Prinsip dari akuntabilitas adalah kesiapan pemerintah

memberikan kemampuan merespon terhadap pertanyaan (scrutiny) masyarakat dan

stakeholder lainnya tentang pelaksanaan mandat dan penggunaan sumber daya yang

diamanatkan kepada penyelenggara pemerintahan.

Untuk kesiapan ini, dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014,

serta peraturan perundang-undangan lainnya tentang fungsi pengawasan, BPKP

menjadi mitra kerja Menteri dan Kepala KLPK melalui jasa assurance, jasa

consultancy dan pelaksanaan pengawasan intern. Jasa assurance mencakup

pemberian informasi kepada Presiden tentang capaian pelaksanaan tugas dari para

mitra kerja BPKP tersebut. Sedangkan jasa consultancy berwujud rekomendasi yang

strategis yaitu rekomendasi yang mempunyai daya ungkit dalam peningkatan kinerja

KLPK sebagai mitra kerja BPKP. Perwujudan peran pengawasan intern tersebut

sekurang-kurangnya harus memberikan keyakinan yang memadai melalui informasi

assurance atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah dan sasaran pembangunan

nasional. Dengan informasi assurance tersebut dan/atau ditambah dengan

rekomendasi pengawasan intern, BPKP harus berperan aktif dalam memberikan

peringatan dini terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kecurangan,

inefektivitas manajemen risiko, dan absensi kualitas proses tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan dan risiko tidak tercapainya Sasaran Pembangunan

Nasional dalam RPJMN 2015–2019.

Jasa assurance dan consultancy dihasilkan melalui pelaksanaan kegiatan assurance

dan konsultansi. Kegiatan dimaksud dapat mengacu kepada PP 60 Tahun 2008,

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2014

maupun pada konsepsi internal auditing yang digagas oleh Internal Auditing

Assosiation. PP 60/2008 memberi batasan pengawasan intern sebagai seluruh proses

kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap

penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan

yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam

mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Sebagai auditor internal yang bertanggung jawab kepada Presiden, BPKP

melaksanakan fungsi pengawasan intern di jalur pengelolaan keuangan dan

pembangunan. Jika dalam periode sebelumnya fokus pengawasannya banyak di jalur

pengelolaan keuangan, dalam hal ini pelaporan keuangan, maka pada periode 2015–

Page 33: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

23

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

2019, sesuai misi ini, BPKP akan melaksanakan fungsi pengawasan intern bukan

hanya pada jalur pengelolaan keuangan (baik pembiayaan, kebijakan fiskal, maupun

kebijakan alokasi atau transfer daerah) tetapi juga pengelolaan pembangunan, mulai

dari perencanaan kinerja, pelaksanaan hingga pelaporan akuntabilitas.

Pengelolaan Keuangan Keuangan Negara dan Daerah

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan mengikuti kerangka APBN.

Dalam hal pengelolaan keuangan, pengawasan intern BPKP akan berupaya

meningkatkan kualitas akuntabilitas Presiden sebagai pemegang kekuasaan

pemerintahan tertinggi di bidang keuangan dan atau Menteri Keuangan selaku

Bendahara Umum Negara. Keuangan Negara kemudian diimplisitkan dalam Perpres

192/2014 yang terdiri dari Keuangan Negara dan Keuangan Daerah. Akuntabilitas

pengelolaan keuangan dimaksud akan mencakup kualitas pelaporan keuangan dan

kualitas kebijakan fiskal.

Dalam hal pengawasan intern atas kualitas pelaporan, BPKP mendorong mitra

kerjanya untuk memenuhi persyaratan minimal kualitas laporan keuangan (LK) yang

direpresentasikan oleh opini WTP dari audit BPK atas LK KLPK. Dengan demikian,

kalaupun dilaksanakan, kegiatan pengawasan intern ini akan diarahkan bagi KLPK

yang LK-nya belum mendapatkan opini WTP dari BPK. Arah kebijakan pengawasan

ini sekaligus untuk memberi kepercayaan bagi KLPK untuk mempertahankan

kualitas pelaporannya dan memberi koridor bagi BPKP untuk mengawasi efektivitas

program pembangunan.

Pengawasan intern atas kualitas kebijakan fiskal diarahkan baik kepada penerimaan

negara dan belanja negara termasuk kebijakan yang diterapkan untuk

mengalokasikan belanja negara dan kebijakan pembiayaan. Dalam kaitan ini

pengawasan intern diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan kebijakan

Kebendaharaan Umum Negara baik dari substansi formulasi maupun implementasi

kebijakan pengelolaan keuangan negara/daerah termasuk korporasinya. Kegiatan

pengawasan atas pengelolaan keuangan negara/daerah ini akan mencakup antara lain

kebijakan: (a) Pengawasan terhadap Peningkatan Penerimaan Negara/Daerah untuk

meningkatkan ruang fiskal, (b) Kebijakan Alokasi Anggaran (transfer) daerah, (c)

Perencanaan dan Pelaksanaan Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah, (d)

Pengelolaan Hutang, (e) Pengelolaan Subsidi, dan (f) Pengelolaan Korporasi.

Pengelolaan Pembangunan Nasional

Terkait dengan pembangunan nasional, pengawasan intern dilakukan secara

menyeluruh mengikuti tahapan pengelolaan keuangan negara, namun terfokus pada

implementasi strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan nasional

membedakan tiga dimensi pembangunan, yaitu: (1) dimensi pembangunan manusia

yang sifatnya wajib, (2) dimensi pembangunan sektor unggulan yang sifatnya

prioritas; dan (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan. Untuk melaksanakan strategi

ini perlu menciptakan kondisi pendukung sebagai prasyarat minimal yang harus

terpenuhi. Indikator pencapaian sasaran strategi pembangunan tersebut dituangkan

dalam Sasaran Pokok Pembangunan RPJMN 2015–2019.

Page 34: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

24

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Masih terdapat missing link dalam pelaksanaan program bersifat lintas sektor dalam

APBN 2015 dan dalam RPJMN 2015–2019. Sasaran pokok pembangunan dirancang

dilaksanakan oleh satu atau lebih KLPK, namun tidak ada suatu entitas sistem yang

memadai untuk mengintegrasikan process bussiness program dan kegiatan tersebut.

Untuk tujuan pengawasan intern, BPKP akan memastikan bahwa process business

Program Lintas Bidang dalam RPJMN adalah berbasis risiko. Arah Pengawasan

BPKP selanjutnya adalah melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengawasan

sinergis bersama APIP KLPK serta pengawasan terintegrasi dengan sistem

perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian Sasaran Program yang

bersifat program lintas bidang dalam RPJMN.

Dengan kebijakan ini, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk melakukan

pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional secara

komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait mengawal

pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP mengawal

pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK-nya masing-masing, sedangkan

BPKP meningkatkan kapabilitas pengawasan intern APIP.

Pengawasan intern terhadap tahapan penyelenggaraan kegiatan pembangunan juga

mengikuti fungsi manajerial, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban. Pengawasan intern diarahkan

untuk memastikan bahwa pengendalian intern sebagai proses yang integral dengan

kegiatan utama. Tindakan manajemen dalam tahapan ini harus dirancang dan

dilakukan secara memadai yang melibatkan semua pihak untuk mencapai tujuan

kegiatan, dalam kerangka pengelolaan keuangan negara melalui pelaksanaan kegiatan

secara efisien dan efektif. BPKP berupaya memberi kepastian bahwa

penyelenggaraan pembangunan telah memenuhi aspek ketaatan, kehematan, efisiensi,

dan efektivitas dalam mencapai Sasaran Pokok Pembangunan dalam RPJMN 2015–

2019.

Fokus pengawasan pada sasaran pembangunan nasional harus konsisten dengan

amanah pengawasan yang ditugaskan kepada BPKP yaitu program atau kegiatan

yang bersifat lintas sektor. Dengan melakukan pengawasan intern terfokus pada

pembangunan nasional dan yang menjadi prioritas dan perhatian pemerintah, BPKP

berkontribusi pada pencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan yaitu

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tiga Strategi Pembangunan Nasional, Sembilan Agenda Prioritas (Nawacita) dan

Enam Sasaran Pokok Pembangunan merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan

pemerintah. Dalam program ini terdapat dua atau lebih KLPK yang bertanggung

jawab mengelola keuangan untuk pembangunan nasional. Masing-masing

dibebankan tanggung jawab untuk menyukseskan tujuan pembangunan nasional.

Tanggung jawab ini mengikuti struktur dan birokrasi KLPK sesuai dengan

kewenangan masing-masing. Pelaksanaan kewenangan ini sering menghambat

sinergisitas yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan semula. Kehadiran

peran pengawasan intern yang berkualitas dari BPKP diharapkan dapat menghasilkan

rekomendasi untuk peningkatan kinerja program pembangunan pusat, daerah dan

Page 35: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

25

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

korporasi, termasuk rekomendasi perbaikan untuk mengatasi hambatan kelancaran

pembangunan.

b. Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif

Pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan

diselenggarakan untuk mendukung tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif,

termasuk tata kelola korporasi. Pengawasan intern BPKP diarahkan untuk

memastikan bahwa governance process dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan telah berjalan secara partisipatif, akuntabel, transparan dan efektif. Di

samping itu, terdapat struktur organisasi dan mekanisme yang melibatkan

stakeholder kunci dalam menetapkan dan mengawasi (oversee) tujuan pemerintah

dan pembangunan termasuk korporasi. Masyarakat juga diberi akses yang cukup

terhadap informasi anggaran dan target pemerintahan dan pembangunan serta laporan

pertanggungjawaban yang memungkinkan mereka mengetahui sejauh mana tujuan

pemerintahan dan pembangunan tercapai. Dengan kerangka transparansi tersebut,

para penyelenggara menyiapkan diri untuk menjelaskan capaian targetnya dan

menjelaskan jika terjadi kegagalan, alasan kegagalan pengelolaan keuangan dan

pembangunan atau menjelaskan ukuran pencapaian efektivitas pencapaian tujuan

dimaksud. Dengan menjaga partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas

tersebut diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan

efektif.

2. Misi Kedua dan Penjelasannya

Misi kedua BPKP yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah yang Efektif”. Misi dua ini terkait erat dengan Misi Satu. Untuk menjamin

pelaksanaan tujuan suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintahan dan

pembangunan, dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang dapat memberi

keyakinan memadai bahwa kegiatan berjalan efektif dan efisien, diikuti dengan pelaporan

keuangan yang handal, penanganan aset yang aman dan taat terhadap peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan PP 60 Tahun 2008, sistem yang dimaksud adalah

SPIP. Sesuai dengan PP tersebut, BPKP diberikan mandat untuk melakukan pembinaan

penyelenggaraan SPIP.

Sesuai dengan PP 60 Tahun 2008, selama ini pembinaan penyelenggaraan SPIP yang

dilakukan oleh BPKP berfokus pada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan,

sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan konsultansi SPIP. Pada periode

2015–2019, pembinaan penyelenggaraan SPIP diarahkan untuk meningkatkan maturitas

SPIP di tingkat KLPK bahkan hingga tingkat program (prioritas) pembangunan nasional.

Penyelenggaraan SPIP KLPK memang bukan tanggung jawab BPKP, tetapi tanggung

jawab masing-masing KLPK. Namun, sebagai implementasi tanggung jawab pembinaan,

BPKP dan seluruh insan pengawasan di BPKP diarahkan untuk meningkatkan kualitas

pembinaan dari sekedar pelaksanaan tugas penyusunan pedoman dan pelatihan SPIP,

menjadi pengawal implementasi seluruh elemen SPIP di seluruh kegiatan utama dan

tindakan manajemen KLPK. Hal tersebut dilakukan dengan membudayakan pengenalan

dan pengendalian risiko oleh semua personel dan pimpinan dalam pelaksanaan kegiatan

utamanya yang dituangkan dalam kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan (SOP).

Page 36: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

26

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Pengkomunikasian dan evaluasi reguler terhadap konsistensi kebijakan dan pelaksanaan

kegiatan sesuai SOP diharapkan menyadarkan personel dan pimpinan akan pencapaian

tujuan pemerintahan dan pembangunan, yang pada akhirnya akan meningkatkan

kematangan implementasi SPIP secara keseluruhan di KLPK.

Dengan demikian, misi pembinaan penyelenggaraan SPIP ini terkait langsung dengan

misi 1 yaitu pengawasan intern terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan dan korporasi yang bersih dan

efektif. Akan tetapi, terdapat perbedaan karakteristik antara keduanya. Misi 1

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk penyelenggaraan fungsi

pengawasan keuangan dan pembangunan (pengawasan fungsional), sedangkan misi 2

menyangkut penggunaan sumber daya pengawasan untuk membangun sistem

pengawasan itu sendiri, dalam hal ini Sistem Pengendalian Intern. Sistem pengendalian

intern, dalam sejarahnya adalah bentuk lanjutan dari pengawasan melekat.

3. Misi Ketiga dan Penjelasannya

Misi ketiga BPKP yaitu “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Misi ini juga terkait dengan Misi Dua

dan Misi Satu. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian,

mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk

penerapan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan

budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran aparat

pengawasan intern pemerintah (APIP) yang efektif. Untuk mewujudkan peran APIP

sebagai aparat pengawasan intern diperlukan kapabilitas untuk menjalankan tugas dan

fungsinya.

Peraga 2. 1. Kaitan Antar Misi BPKP

Melanjutkan pembinaan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, tugas dan

fungsi pengembangan kapabilitas pengawasan intern tersebut, sesuai dengan PP 60

Tahun 2008, difokuskan pada peningkatan kapabilitas APIP. Kapabilitas APIP diarahkan

untuk peningkatan kapasitas organisasi APIP maupun peningkatan kompetensi

auditornya. Peningkatan kapabilitas APIP diarahkan pada peningkatan enam elemen

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Dan Korporasi Yang Bersih dan Efektif

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif

3. Mengembangkan KapabilitasPengawasan Intern Pemerintah Yang Profesional & Kompeten

PENGAWASAN PEMBANGUNAN

PEMBANGUNAN PENGAWASAN

Page 37: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

27

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

kapabilitas APIP yaitu (a) peran APIP dalam organisasi; (b) pola pengembangan auditor

APIP; (c) praktek profesionalisme pengawasan intern; (d) eksistensi manajemen kinerja

dan akuntabilitas; (e) kualitas hubungan Inspektur dengan pimpinan atasan dan pimpunan

satuan kerja lainnya; dan (f) struktur tata kelola APIP termasuk kualitas independensi

APIP.

Bersama-sama dengan misi 2, misi 3 ini juga mendukung pencapaian misi 1 sebagaimana

ditunjukkan oleh Peraga 2.1 di atas.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPKP 2019

Dalam menyelenggarakan misinya, BPKP menetapkan tiga tujuan, yaitu kondisi yang ingin

dicapai oleh BPKP pada tahun 2019 yaitu:

1) Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

yang Bersih dan Efektif;

2) Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten.

1. Tujuan dan Sasaran Strategis Satu

Tujuan 1: Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

Sasaran Strategis

1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola

Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif” secara kualitatif dan

kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya

“Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

yang Bersih dan Efektif”. Peningkatan kualitas akuntabilitas inilah yang diharapkan

tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran

strategisnya yaitu “Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPKP

pada tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(outcome) dari program teknis BPKP yaitu pengawasan intern akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dan pembangunan nasional. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi

indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kualitas

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan

Efektif”.

Page 38: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

28

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis

di atas, disusun indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan

nasional, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP mengusulkan

indikator pengukuran sasaran ini sebagai Indeks Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

dan Pembangunan (APKP). Indeks APKP ini merupakan indikator yang menunjukkan

level assurance BPKP tentang kemampuan institusi publik untuk menyiapkan respon

yang akuntabel tentang pencapaian atau kegagalan pencapaian tujuan pemerintahan dan

pembangunan sebagai akibat pengelolaan uang negara yang diamanatkan kepadanya.

Indeks APKP ini akan menunjukkan keyakinan kualitas pelaksanaan kewenangan sebagai

pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan program pembangunan yang

menjadi tanggung jawabnya.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dua

Tujuan 2: Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sasaran Strategis

2 Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program Prioritas Pembangunan Nasional

Penyelenggaraan misi “membina penyelenggaraan SPIP yang efektif” secara kualitatif

dan kuantitatif perlu diukur. Ukuran kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya

“Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Peningkatan kualitas pembinaan penyelenggaraan SPIP dan korporasi inilah yang

diharapkan tercapai di akhir tahun 2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran

sasaran strategisnya yaitu “Meningkatnya Maturitas Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan Program

Prioritas Pembangunan Nasional”.

Sasaran strategis Pembinaan Penyelenggaraan SPIP KLPK oleh BPKP merupakan

kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KLPK pada tahun 2019 yang mencerminkan

pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari berbagai kegiatan

pembinaan SPIP terhadap KLPK bahkan program prioritas nasional. Sasaran strategis ini

sekaligus menjadi indikator untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan

Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis

di atas, disusun indikator Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud. BPKP

menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Maturitas SPIP. Tingkat

Maturitas SPIP ini merupakan kerangka kerja yang menunjukkan karakteristik dasar

kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan yang dapat

digunakan sebagai instrumen evaluatif dan panduan generik peningkatan efektivitas

SPIP.

Pembinaan penyelenggaraan SPIP pada program prioritas pembangunan nasional menjadi

perhatian Presiden karena merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional yaitu

Page 39: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

29

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BPKP akan melakukan pembinaan SPI

kepada kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi yang terlibat dalam

pembangunan nasional. Fokus pembangunan nasional yang akan menjadi prioritas

perhatian BPKP adalah program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, kedaulatan pangan, kemaritiman, kedaulatan energi, perhubungan,

perlindungan sosial dan pariwisata. Penyelenggaraan ini mencakup:

a) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah dan upaya pencegahan korupsi pada Kementerian,

Lembaga, Pemerintah Daerah

Tujuan penyelenggaraan SPIP di Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah

adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara/daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan.

Terkait dengan upaya pencegahan korupsi, BPKP akan secara aktif menawarkan

antara lain kegiatan fraud control plan dan sosialisasi pemahaman anti korupsi.

b) SPI Korporasi dan Upaya Pencegahan Korupsi pada Korporasi

SPI korporasi sebagaimana layaknya internal auditor diharapkan dapat meningkatkan

peran dan tugasnya dalam memberikan nilai tambah kualitas tata kelola dan

pengelolaan risiko korporasi di Indonesia. Di samping hal tersebut peran SPI

korporasi diharapkan dapat mendorong upaya pencegahan korupsi di sektor

korporasi, sehingga dapat meningkatkan kontribusi korporasi terhadap APBN. BPKP

sesuai dengan perannya akan berperan aktif dalam membantu dan bekerjasama

dengan korporasi untuk meningkatkan kapabilitas SPI korporasi sehingga peran

korporasi semakin nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis Tiga

Tujuan 3: Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten

Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan

Pemerintah Daerah serta Korporasi

Penyelenggaraan misi “Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah

yang Profesional dan Kompeten” perlu diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Ukuran

kualitatif pencapaian misi ini adalah adanya “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern

Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”. Peningkatan kapabilitas pengawasan intern

pemerintah yang profesional dan kompeten inilah yang diharapkan tercapai di akhir tahun

2019. Ukuran kualitas tujuan ini linear dengan ukuran sasaran strategisnya yaitu

Page 40: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

30

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

“Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian, Lembaga

dan Pemerintah Daerah serta Korporasi”.

Sasaran strategis Meningkatnya Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah pada KLPK

oleh BPKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh APIP KLPK pada

tahun 2019 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome)

dari berbagai kegiatan pembinaan APIP. Sasaran strategis ini sekaligus menjadi indikator

untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan “Peningkatan Kapabilitas Pengawasan

Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Untuk dapat mengelola (manage) secara efektif pencapaian tujuan dan sasaran strategis

di atas, disusun indikator Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang

Profesional dan Kompeten, sebagai ukuran kuantitatif peningkatan kualitas dimaksud.

BPKP menetapkan indikator pengukuran sasaran ini, yaitu Tingkat Kapabilitas APIP.

Tingkat Kapabilitas APIP ini merupakan suatu kerangka kerja untuk memperkuat atau

meningkatkan pengawasan intern melalui langkah-langkah untuk maju dari tingkat

pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif dengan organisasi

yang lebih matang dan kompleks.

Dalam PP 60 Tahun 2008 dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan intern pemerintah

(APIP) yang efektif merupakan perwujudan dari unsur lingkungan pengendalian. Peran

tersebut sekurang-kurangnya harus:

a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi

Instansi Pemerintah.

D. NILAI-NILAI BPKP

Nilai-nilai atau keyakinan, merupakan landasan perilaku dan motivasi setiap pegawai BPKP

yang akan membentuk karakter BPKP sebagai auditor internal berkelas dunia. Nilai-nilai

yang dijunjung tinggi dan diyakini sebagai sesuatu yang bersifat mulia, peranannya sangat

penting dalam mewujudkan visi dan misi BPKP. Nilai-nilai BPKP dirangkum dari nilai-nilai

yang luhur di masyarakat dan diurutkan menjadi sesuatu yang bermakna dan mudah diingat

yaitu PIONIR yang berarti pemrakarsa. Kata PIONIR dapat dimaknai juga sebagai semangat

dan keinginan untuk selalu berinovasi guna memberikan rekomendasi yang bernilai tambah

bagi para pemangku kepentingan. Nilai-nilai BPKP adalah:

P rofesional I ntegritas O rientasi pada pengguna N urani dan akal sehat I ndependen R esponsibel

Page 41: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

31

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Profesional menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas BPKP, karena

profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra BPKP untuk menjadi auditor internal

berkelas dunia. BPKP sebagai suatu lembaga pemerintah, selain bekerja berdasarkan pada

kaidah-kaidah dan standar-standar yang dibangun oleh komunitas profesi juga bekerja

berdasarkan pada kaidah-kaidah birokrasi. Kedua hal tersebut harus diakomodasikan secara

seimbang, sehingga terdapat kesesuaian antara identitas anggota organisasi dengan identitas

profesional birokrat. Profesionalitas melekat pada kegiatan pengawas intern pemerintah yang

memiliki persyaratan kompetensi dan pengalaman untuk menerapkan ilmu tersebut dengan

metodologi yang sistematis dan sikap kerja yang berintegritas, serta senantiasa berorientasi

kepada penciptaan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi. Profesionalitas juga

menuntut auditor untuk terus memelajari teknologi audit terbaik, agar dapat mengimbangi

dinamika perkembangan kebutuhan stakeholders yang beraneka ragam dan tuntutan standar

kualitas yang meningkat dari waktu ke waktu.

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas,

keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada

kompetensi auditor, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Auditor yang kompeten akan

dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan

kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme,

konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk

memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah

etika dan spiritual, dan nilai keteladanan. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang

paling fundamental dan akan mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam

melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggung jawab atas tugas-tugas yang

diembankan kepadanya.

Orientasi pada pengguna, nilai ini sangat konsisten dengan arus besar perubahan

manajemen pemerintahan saat ini. Dengan dipraktikkannya manajemen pemerintahan

berbasis kinerja, nilai ini adalah nilai yang paling jelas menunjukkan bahwa BPKP berani

menangkap dan mengembangkan spirit kewirausahaan. BPKP memiliki misi untuk dapat

memberi manfaat/nilai tambah kepada stakeholders, auditan dan pengguna jasa. Oleh karena

itu, orientasi kepada pengguna merupakan faktor kunci untuk menentukan dan merancang

kegiatan pengawasan BPKP yang diperlukan dan memberikan nilai tambah/manfaat kepada

stakeholders.

Nurani dan akal sehat, nilai yang dikekalkan dari nurani dan akal sehat adalah nilai untuk

bertindak proporsional, menghindari diri dari praktik pengawasan yang berlebihan. Dengan

mempertimbangkan nurani dan akal sehat, auditor ditantang untuk menerapkan etika

pengawasan pada tahap yang tertinggi, bukan hanya sekedar sebuah kekakuan sikap untuk

menaati peraturan dan sikap mengukuhi kebenaran bagi orang banyak sebagai kebenaran

tertinggi, yang pada struktur sosial yang timpang akan mengekalkan tirani mayoritas. Auditor

yang berintegritas mestinya mampu mengedepankan suara nurani dan akal sehat. Nurani

merupakan sumber pertimbangan kebaikan etika pada tahap tertinggi. Dengan platform etika

seperti ini, jika memang auditor intern konsisten dan konsekuen hendak mentransformasikan

manajemen pemerintahan ke arah manajemen yang disemangati oleh kewirausahaan, maka

auditor harus berani mengutamakan esensi kinerja daripada kepatuhan hukum, jika ternyata

hukum justru tidak sejalan dengan pencapaian kinerja yang optimal.

Page 42: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

32

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Independensi tetap diperlukan bagi aparat auditor intern. Sebagai contoh praktik di Amerika

Serikat, karena berada dalam lingkungan pemerintahan yang sarat dengan peraturan dan

persaingan politis, mekanisme cek dan cek ulang antara parlemen dan eksekutif memang

mengharuskan nilai independensi tetap dianut oleh internal auditor (Inspectorate General).

Inspectorate General (IG) harus menyajikan laporannya baik kepada pimpinan eksekutif

maupun kepada parlemen sekaligus. BPKP dalam posisi mengambil sikap sesuai dengan

perkembangan IG di atas. Selain menyampaikan laporan langsung kepada para pemimpin

lembaga eksekutif, BPKP pun tidak dapat mengelak dari kewajiban untuk memaparkan hasil

pengawasannya kepada DPR manakala diminta, tentu saja dengan tetap memperhatikan kode

etik profesi. Dengan demikian jelas bahwa penyajian dua arah ini akan mengharuskan BPKP

mengambil sikap independen. Terlepas dari arah pertanggungjawaban di atas, independensi

mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris

keberadaan BPKP di bawah Presiden tetap tak akan pernah menjadikannya independen

terhadap Presiden. Namun, ketika BPKP secara partisipatoris dapat menentukan agenda

pengawasan sesuai dengan kebutuhan Presiden, maka terhadap apapun yang diawasi oleh

BPKP, sikap independensi secara faktual dapat dilaksanakan.

Responsibel adalah sikap seorang yang mengakui adanya tanggung jawab yang bermula pada

dirinya (obligation to act). Ini adalah salah satu sikap yang dipercaya sebagai komponen dari

proses good governance. Dengan adanya kejelasan tanggung jawab, seseorang akan dapat

bekerja secara terarah sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya. Pada akhirnya,

responsibilitas akan membimbing seseorang untuk menuntaskan tanggung jawabnya melalui

upaya akuntabilitas (obligation to answer). Sebagai auditor internal, responsibilitas

merupakan nilai yang memungkinkan seluruh staf BPKP mengidentifikasikan dirinya sebagai

bagian tak terpisahkan dari manajemen pemerintahan, yaitu bersama-sama dengan

manajemen mengupayakan tercapainya tujuan. Tersirat di sini bahwa BPKP merupakan

mitra, yang turut memahami dan berniat menanggung responsibilitas manajemen

pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan good governance, meningkatkan pelayanan

publik dan mewujudkan iklim manajemen yang bebas dari praktik KKN.

E. PROBLEMATIKA PENGAWASAN INTERN BPKP

Sesuai dengan RPJPN, tahapan ketiga RPJMN 2015–2019 diarahkan untuk lebih

memantapkan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terwujudnya daya saing

perekonomian berlandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Arah pembangunan tersebut

menjadi acuan bagi seluruh instansi pemerintah dalam rencana ke depan termasuk BPKP.

Melihat beberapa kondisi yang telah dikemukakan di muka, seperti pelayanan publik yang

masih belum memuaskan, pembangunan manusia yang belum maksimal, tingkat pendidikan

dan standar hidup serta daya saing yang masih perlu diperbaiki, kualitas lembaga publik yang

perlu ditingkatkan, demikian juga dengan persepsi korupsi yang masih tinggi, maka BPKP

akan lebih fokus untuk melakukan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan program

pembangunan sumber daya manusia baik dari sisi birokrasi maupun dari sisi obyek

pembangunan nasional yaitu pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar pendukungnya.

Page 43: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

33

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Untuk memberikan keyakinan terhadap keberhasilan arah pembangunan, BPKP akan aktif

menjadi mitra kerja kementerian, lembaga dan pemerintah daerah serta korporasi melalui

pembinaan dan penyelenggaraan SPIP untuk memberikan keyakinan memadai atas

keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dengan tekad BPKP untuk menjadi Mitra Strategis Pemerintah dalam Mensukseskan

Pembangunan dan Pemerintahan untuk Kesejahteraan Rakyat sekaligus sebagai lembaga

internal audit pemerintah yang berkelas dunia maka:

BPKP akan memberikan assurance tentang pencapaian keberhasilan pemerintah dan

memberikan rekomendasi strategis kepada Presiden dan mitra kerja terutama pada

Strategi pembangunan dengan (1) dimensi pembangunan manusia (wajib), (2) dimensi

unggulan (prioritas), (3) dimensi pemerataan dan kewilayahan, serta (4) kondisi

pendukung. Bidang pembangunan dalam ketiga strategi tersebut mencakup bidang

pendidikan dasar, kesehatan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar dan

perhubungan, kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan kelistrikan, kemaritiman,

pariwisata dan industri.

BPKP dapat lebih mengutamakan memberikan rekomendasi strategis (policy advise)

untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko dan pengendalian

internal.

BPKP secara periodik dan sewaktu-waktu dapat menyediakan informasi kinerja

pemerintahan bagi Presiden melalui indeks akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan, serta indikator keberhasilan pembangunan nasional.

BPKP mampu merumuskan dan menerapkan sistem pencegahan korupsi dari hasil

pembinaan SPIP dan sistem pencegahan kecurangan (fraud control plan/FCP).

BPKP dapat menyajikan dan menilai keberhasilan pembangunan manusia, nilai

keberhasilan pendidikan, nilai keberhasilan kesehatan dan kesiapan infrastruktur dasar

serta program prioritas lainnya, pemenuhan standar pelayanan minimal, efisiensi

anggaran dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas akuntabilitas

pengelolaan keuangan negara.

Untuk mencapai hasil pengawasan tersebut di atas, kualitas pengawasan dan kualitas

rekomendasi yang dihasilkan dari pengawasan akan ditingkatkan agar dapat menjadi

komitmen stakeholder dalam menindaklanjuti perbaikan tata kelola, pengendalian intern dan

pengelolaan risiko. Untuk mewujudkan hal tersebut akan dilakukan langkah-langkah sebagai

berikut:

Redefinisi dan perbaikan proses pengawasan intern agar efektif dan efisien terutama

dalam menilai keberhasilan pembangunan nasional serta mengembangkan standar

pengawasan intern berdasarkan standar pengawasan internasional.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mempersiapkan para auditor

melalui training, coaching dan mentoring atas kompetensi yang diperlukan agar dapat

Page 44: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

34

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

melakukan pengawasan yang berkualitas dan menghasilkan rekomendasi yang bernilai

tambah.

Mengembangkan organisasi yang berbudaya kerja unggul, volunteer dalam perubahan

yang bersifat positif dan perubahan paradigma sebagai auditor yang berwawasan luas.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional merupakan indikator

yang menunjukkan level keyakinan pertanggungjawaban institusi publik atas pengelolaan

keuangan negara dan pembangunan nasional. Hal ini akan menunjukkan keyakinan kualitas

pelaksanaan kewenangan sebagai pengelola keuangan negara dan keyakinan keberhasilan

program pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk mendorong peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

pembangunan nasional yang bersih dan efektif, maka BPKP akan menilai (assurance)

beberapa aspek, antara lain akuntabilitas pelaporan keuangan, kebijakan terkait

kebendaharaan umum negara, peningkatan kinerja program pembangunan nasional dan

pendukungnya atas keberhasilan pembangunan nasional. Di samping kegiatan assurance,

BPKP juga akan aktif dalam memberikan rekomendasi dalam bidang-bidang tersebut terkait

pengelolaan keuangannya dari hasil kegiatan consulting.

1. Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Wajib Unggulan dan Pendukung

Dalam dinamika penyelenggaraan negara, semua unsur negara telah berpartisipasi secara

terbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah termasuk terhadap dokumen

perencanaan pembangunan tersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara

baik oleh pemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya sebagaimana tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah

(Nawacita). Di sisi lain, kewajiban untuk menghadirkan tata kelola bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya ini membawa suatu kegamangan bagi pemerintah, khususnya

bagi pimpinan KLPK yang minim latar belakang birokrasi. Kegamangan ini secara

koinsiden berjalan dengan belum optimalnya fungsi pengawasan intern di lingkungan

pemerintah. Untuk tujuan ini, strategi dan kebijakan nasional Pengawasan Intern

Pemerintah diarahkan untuk mengawal pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan

Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN berbasiskan pada risiko

dan kepemilikan risiko penyelenggaraan RPJMN. Dalam hal ini APIP lebih tepat

membangun pengendalian untuk memitigasi risiko yang menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

Kinerja program yang menjadi fokus pengawasan ke depan adalah pengawasan pada

program pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, kedaulatan pangan, kemaritiman,

kedaulatan energi, perlindungan sosial dan perhubungan serta pariwisata. Bidang-bidang

ini menjadi perhatian pemerintah nasional dan memberikan dampak yang luas bagi

masyarakat.

a. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Pendidikan

Keberhasilan pembangunan manusia ditunjukkan dengan nilai indeks pembangunan

manusia (human development index/HDI). Menurut penilaian dari UNDP, tahun

Page 45: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

35

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

2013 Indonesia memperoleh nilai 0,629 dengan kategori menengah, berada pada

peringkat 121 dari 187 negara. Nilai HDI Indonesia menunjukkan bahwa angka

harapan hidup berada pada 69,8 tahun, akses pengetahuan ditunjukkan dengan

lamanya bersekolah 12,9 tahun dan rata-rata lama sekolah 5,8 tahun dan tingkat

hidup layak sebesar 4.154 dollar per kapita.

Berdasarkan Buku Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 dari Bappenas, masih

terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan ke depan yang harus

dipecahkan. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi antara lain: (1) masih

belum meratanya akses pendidikan, (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan

daya saing pendidikan, (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi

akademik minimal S1/D4 serta telah tersertifikasi, (4) belum meratanya distribusi

guru, dan (5) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa. Kewajiban pemerintah

seperti yang diatur dalam UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan untuk membangun manusia seutuhnya. Melalui APBN, setiap

tahunnya pemerintah telah berusaha meningkatkan pembangunan yang menyentuh

kesejahteraan rakyat dan pembangunan manusia melalui pembangunan di bidang

pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur pendukungnya.

Untuk mendapatkan penilaian yang tinggi yang sekaligus merupakan keberhasilan

pembangunan manusia Indonesia, pembangunan pada sektor sumber daya manusia

pada sektor pendidikan perlu dilakukan pengawasan dan dibangun sistem

pengendalian internal untuk mencapai tujuan pembangunan.

Untuk itu, BPKP akan berperan penting dalam melakukan pengawasan yang

diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah atas

permasalahan di bidang pendidikan. Rekomendasi BPKP tersebut diharapkan akan

membantu menyelesaikan permasalahan substantif yang terjadi di lapangan selain itu

juga dapat lebih mempertajam fokus arah pembangunan di bidang pendidikan.

Adapun sasaran pokok pembangunan di bidang pendidikan keberhasilannya antara

lain akan diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019

sebagaimana Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Pendidikan No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15

tahun

8,1 tahun 8,8 tahun

2. Rata-rata angka melek aksara penduduk usia di

atas 15 tahun

94,10% 96,10%

3. Prodi perguruan tinggi minimal terakreditasi B 50,40% 68,40%

4. Persentase SD/MI berakreditasi minimal B 68,70% 84,20%

5. Persentase SMP/MT berakreditasi minimal B 62,50% 81,00%

6. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B 73,50% 84,60%

7. Persentase Kompetensi Keahlian SMK

berakreditasi minimal B

48,20% 65,00%

8. Rasio APK SMP/MTs antara 20% penduduk

termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,85% 0,90%

9. Rasio APK SMA/MA antara 20% penduduk

termiskin dan 20% penduduk terkaya

0,53% 0,60%

Page 46: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

36

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

b. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kesehatan

Kebutuhan mendasar masyarakat selain pangan dan sandang yang tidak kalah

penting adalah aksesibilitas untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan

kesehatan bagi sebagian besar masyarakat perdesaan dan daerah terpencil seringkali

menjadi komoditas mahal bagi mereka. Tidak mengherankan apabila untuk

mendapatkan pelayanan kesehatan mereka masih bergantung kepada dukun atau

paranormal. Jarak yang relatif jauh untuk sampai ke lokasi pelayanan terdekat

seringkali menjadi hambatan tersendiri bagi mereka. Secara umum permasalahan

kesehatan sampai dengan saat ini masih didominasi oleh beberapa persoalan

mendasar, misalnya keterbatasan dan tidak proporsionalnya distribusi tenaga medis

dan paramedis di daerah, jarak jangkau tempat tinggal masyarakat ke Puskesmas, dan

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat serta

keterbatasan sarana/prasarana kesehatan.

Walaupun pemerintah sudah mencanangkan program kesehatan gratis bagi

masyarakat miskin, masih banyak persoalan yang harus diselesaikan agar masyarakat

benar-benar mendapatkan pelayanan kesehatan yang semakin baik. Masalah

aksesibilitas, penyederhanaan prosedur pelayanan, ketersediaan kamar dan obat serta

kecepatan untuk mendapatkan pelayanan merupakan hal pokok yang harus

diselesaikan sebagaimana dambaan masyarakat saat ini.

Untuk itu, BPKP akan berperan penting dalam melakukan pengawasan yang

diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah atas

permasalahan di bidang kesehatan. Rekomendasi BPKP tersebut diharapkan akan

membantu menyelesaikan permasalahan substantif yang terjadi di lapangan. Selain

itu, rekomendasi BPKP juga dapat lebih mempertajam fokus arah pembangunan di

bidang kesehatan. Adapun sasaran pokok pembangunan di bidang kesehatan

keberhasilannya antara lain akan diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada

RPJMN 2015–2019 sebagaimana Tabel 2.2 di halaman berikut.

c. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Infrastruktur Dasar

Infrastruktur dasar seperti pemenuhan kebutuhan perumahan, listrik, sanitasi dan air

bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi agar dapat

hidup layak dan sejajar sebagaimana bangsa-bangsa lain di dunia. Upaya

peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan

hunian layak, aman dan terjangkau terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Usaha

tersebut dilakukan melalui berbagai terobosan misalnya penyediaan rumah murah

dan kredit dengan bunga rendah, namun usaha tersebut belum dapat menyelesaikan

permasalahan hunian bagi masyarakat yang kurang mampu tersebut. Demikian

halnya dengan pembangunan infrastruktur khususnya sanitasi penting untuk

diselesaikan oleh pemerintah mengingat hampir 7% masyarakat Indonesia belum

dapat mengakses sarana tersebut. Di samping itu, penyediaan pasokan energi listrik

saat ini juga belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat baik secara individu

maupun masyarakat industri. Hal ini terbukti dari seringnya terjadi pemadaman

listrik pada beberapa tempat di pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan pulau

lainnya yang tentu saja dapat menghambat proses pembangunan.

Page 47: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

37

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Tabel 2.2. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Kesehatan

No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019 1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran

hidup

346 306

2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran

hidup

32 24

3. Prevalensi kekurangan gizi pada anak balita

(persen)

19,6 17

4. Prevalensi stunting (pendek dan sangat

pendek) pada anak baduta (persen)

32,90 28

5. Prevalensi Tuberkulosis per 100.000

penduduk (persen)

297 245

6. Prevalensi HIV (persen) 0,46 <0,5

7. Prevalensi tekanan darah tinggi (persen) 25,80 23,40

8. Prevalensi obesitas penduduk usia 18+ tahun

(persen)

15,40 15,40

9. Persentase merokok penduduk usia ≤ 18

tahun (persen)

7,2 5,4

10. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal

satu puskesmas terakreditasi

- 5.600

11. Persentase kabupaten/kota yang mencapai

80 persen imunisasi dasar lengkap pada bayi

(persen)

- 95

12. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki

lima jenis tenaga kesehatan

1.015 5.600

Untuk itu, BPKP akan berperan penting dalam melakukan pengawasan yang

diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah atas

permasalahan pembangunan infrasruktur dasar. Rekomendasi BPKP tersebut

diharapkan akan membantu menyelesaikan permasalahan substantif yang terjadi di

lapangan selain itu juga dapat lebih mempertajam fokus arah program pembangunan

infrastruktur dasar. Adapun sasaran pokok pembangunan infrastruktur dasar

keberhasilannya antara lain akan diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada

RPJMN 2015–2019 sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.3. Sasaran Pokok Pembangunan Infrastruktur Dasar No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Kapasitas pembangkit (GW) 50,7 86,6

2. Rasio elektrifikasi (%) 81,50 96,6

3. Konsumsi listrik perkapita (KWH) 843 1.200

4. Kawasan permukiman kumuh perkotaan

(ha)

38.431 0

5. Kekurangan tempat tinggal (backlog)

berdasarkan perspektif menghuni (juta)

7,6 5

6. Akses air minum layak (%) 70 100

7. Akses Sanitasi layak (%) 60,90 100

Page 48: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

38

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

d. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kedaulatan Pangan

Indonesia sebagai negara agraris saat ini menghadapi permasalahan pangan yang

sangat serius. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya penggunaan produk

bahan pangan dari impor yang menguras devisa. Hal tersebut tentu saja tidak baik

dari sisi ketahanan nasional karena ketergantungan yang sangat besar pada negara

lain untuk kebutuhan dasar berupa pangan. Oleh karena itu, dalam program

pemerintah ke depan di bidang pangan, akan dilakukan pengawasan secara

berkelanjutan dan komprehensif sehingga mampu mengawal keberhasilan program

tersebut untuk lebih mensejahterakan masyarakat. Program yang akan dilakukan

pengawasan antara lain meliputi pencetakan lahan pertanian (karena terjadi defisit

lahan pertanian 40 ribu hektar per tahun), subsidi benih, subsidi pupuk dan bantuan

kredit untuk para petani. Di samping itu, program pendukung di bidang pangan yang

tidak kalah penting misalnya pendidikan dan latihan bagi petani/peternak, dukungan

teknologi, dan investasi di sektor pangan. Dengan pengawasan secara komprehensif

atas ketahanan pangan diharapkan terdapat rekomendasi strategis untuk pemerintah

sehingga perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh untuk memperkuat

kedaulatan pangan nasional.

Sasaran pokok pembangunan ketahanan pangan keberhasilannya antara lain akan

diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019 sebagaimana

Tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4. Sasaran Pokok Pembangunan Kedaulatan Pangan

No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019 1. Produksi padi (juta ton) 70,60 82,00

2. Produksi jagung (juta ton) 19,13 24,10

3. Produksi kedelai (juta ton) 0,92 2,60

4. Produksi gula (juta ton) 2,60 3,80

5. Produksi daging sapi (ribu ton) 452,70 755,10

6. Produksi ikan ( juta ton) 12,40 18,80

7. Pembangunan dan peningkatan jaringan

irigasi air permukaan, air tanah dan rawa

(juta ha)

8,9 9,89

8. Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air

tanah, dan rawa (juta ha)

2,71 3,01

9. Pembangunan dan peningkatan irigasi

tambak (ribu ha)

189,75 304,75

10. Pembangunan waduk 21 49

e. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kemaritiman

Potensi sumber daya maritim Indonesia yang diagendakan oleh pemerintah adalah

untuk meningkatkan hasil dari kemaritiman dan mengoptimalkan transportasi yang

berbasis pada kemaritiman.

Indonesia mempunyai potensi kemaritiman yang tidak terbantahkan. Hal ini ditandai

oleh besarnya pengiriman barang melalui laut pada tingkat internasional yang

Page 49: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

39

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

melewati perairan Indonesia kurang lebih 60%. Tidak hanya itu saja potensi

perikanan dan perhubungan juga belum tergarap secara optimal untuk mendukung

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan di bidang

kemaritiman yang akan menjadi prioritas nasional harus dilakukan pengawasan

mulai sejak perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil program tersebut. Adanya

pengawasan secara komprehensif yang akan dilakukan BPKP diharapkan dapat

memberikan feed back bagi pemerintah dalam mendorong keberhasilan pelaksanaan

program ini.

Adapun sasaran pokok pembangunan bidang kemaritiman keberhasilannya antara

lain akan dapat diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019

sebagaimana Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Kemaritiman No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Penyelesaian pencatatan/deposit pulau-pulau

kecil ke PBB

13.466 17.466

2. Penyelesaian batas maritim antar negara

(negara)

1 9

3. Meningkatnya ketaatan pelaku perikanan

(%)

52 87

4. Pembangunan pelabuhan untuk menunjang

tol laut (pelabuhan)

-- 24

5. Pengembangan pelabuhan penyeberangan

(pelabuhan)

210 270

6. Pembangunan kapal perintis (unit) 50 104

7. Produksi hasil perikanan (juta ton) 22,4 40-50

8. Pengembangan pelabuhan perikanan (unit) 21 24

9. Peningkatan Luas kawasan konservasi laut

(juta ha)

15,70 20

f. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Kedaulatan Energi

Pengawasan terhadap program ketahanan energi dalam lima tahun ke depan juga

menjadi prioritas penting yang harus dilakukan agar dapat mendorong peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan ketahanan energi sudah di depan mata

antara lain masalah subsidi BBM yang terus membengkak nilainya dan dinikmati

oleh sebagian besar masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Di samping itu,

masalah ketergantungan pada impor BBM sebagai akibat produksi minyak dalam

negeri yang semakin menurun dan perlunya reviu terhadap kontrak-kontrak baru

serta kebijakan di bidang energi yang dirasakan kurang berpihak pada masyarakat.

Berbagai masalah tersebut akan segera dipecahkan melalui agenda pembangunan

lima tahun ke depan. Oleh karena itu, BPKP dengan peran yang dimilikinya berusaha

membantu pemerintah dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan pembangunan

di bidang ketahanan energi. Dengan peran pengawasan yang diemban oleh BPKP

diharapkan lahir rekomendasi strategis yang berguna bagi pemerintah untuk memacu

keberhasilan pembangunan di bidang ketahanan energi.

Page 50: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

40

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Sasaran pokok pembangunan kedaulatan energi keberhasilannya antara lain diukur

berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019 sebagaimana Tabel 2.6

berikut ini.

Tabel 2.6. Sasaran Pokok Pembangunan Kedaulatan Energi No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Produksi minyak bumi (ribu SBM/hari) 818 i 700

2. Produksi gas bumi(ribu SBM/hari) 1.224 1.295

3. Produksi batubara (juta ton) 421 400

4. Penggunaan gas bumi dalam negeri (%) 53 64

5. Penggunaan batubara dalam negeri 24 60

6. Pembangunan FSRU (unit) 2 7

7. Jaringan pipa gas (km) 11.960 18.322

8. Pembangunan SPBG (unit) 40 118

9. Jaringan gas kota (sambungan rumah) 200 ribu 1,1 juta

10. Pembangunan kilang bumi (unit) - 1

g. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Perhubungan

Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta orang di satu sisi merupakan

modal potensial untuk melaksanakan pembangunan. Namun di sisi lain besarnya

jumlah penduduk tersebut juga menuntut disediakannya sarana dan prasarana

perhubungan yang memadai. Mobilitas penduduk Indonesia baik melalui laut, darat

dan udara sangat tinggi. Hal ini tentu saja tidak berlebihan mengingat jumlah pulau

di Indonesia mencapai lebih dari 13.446 pulau yang terbentang dari Sabang sampai

Merauke. Kondisi ini mengharuskan pemerintah untuk memfasilitasi penyediaan

sarana perhubungan darat, laut dan udara yang cukup agar lalu lintas arus barang dan

orang dapat berjalan secara lancar.

Konsentrasi penduduk Indonesia yang lima puluh persen lebih tinggal di Pulau Jawa,

juga menjadi permasalahan tersendiri. Banyaknya konsentrasi penduduk pada suatu

pulau mengharuskan pemerintah untuk menyediakan prasarana darat yang

mendukung kecepatan transportasi darat berupa jalan tol. Demikian halnya dengan

arus komunikasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah harus difasilitasi oleh

pemerintah melalui sarana internet untuk mempercepat proses pembangunan.

Untuk itu, BPKP akan berperan penting dalam melakukan pengawasan yang

diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah atas

permasalahan di bidang perhubungan. Rekomendasi BPKP tersebut diharapkan akan

membantu menyelesaikan permasalahan substantif yang terjadi di lapangan selain itu

juga dapat lebih mempertajam fokus arah pembangunan di bidang tersebut.

Sasaran pokok pembangunan bidang perhubungan keberhasilannya antara lain akan

dapat diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019

sebagaimana Tabel 2.7 di halaman berikut.

h. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Perlindungan Sosial

Masalah perlindungan sosial merupakan permasalahan penting yang harus difasilitasi

oleh pemerintah. Hal ini merupakan amanat UUD 1945 (perubahan keempat) pasal

Page 51: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

41

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

28 H yang intinya bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta

berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya sebagai tindak lanjut dari

mandat UUD 1945 tersebut, Pemerintah bersama-sama dengan DPR telah

mengeluarkan kebijakan berupa Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal tersebut dilakukan untuk memastikan

bahwa pelaksanaan program perlindungan sosial bagi masyarakat luas tersebut dapat

berjalan dengan baik. Mengingat jumlah penduduk di Indonesia yang terus

bertambah maka pelaksanaan program perlindungan sosial harus terus-menerus

dilakukan pengawalan agar tidak terjadi penyimpangan dan tepat sasaran.

Tabel 2.7. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Perhubungan (Konektivitas) No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Kondisi mantap jalannasional (%) 94 98

2. Pengembangan jalan nasional (km) 38.570 45.592

3. Pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun) Km 1.202 2.650

4. Pengembangan jalan tol (kumulatif 5 tahun) Km 807 1.000

5. Panjang jalur rel kereta api (Km) 5.434 8.692

6. Pengembangan pelabuhan 278 450

7. Dwelling time pelabuhan 6-7 hari 3-4 hari

8. Jumlah bandara 237 252

9. On- time performance penerbangan (%) 75 95

10. Kab/Kota yang dijangkau broadband(%) 82 100

11. Jumlah dermaga penyeberangan (unit) 210 275

12. Pangsa pasar angkutan umum perkotaan (%) 23 32

BPKP sebagai pengawas intern pemerintah akan mengambil peran penting dalam

rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan program perlindungan sosial. Dengan

peran yang dilaksanakan, BPKP diharapkan menghasilkan informasi penting berupa

rekomendasi strategis untuk mengawal pelaksanaan program tersebut sehingga tidak

terjadi salah kelola. Adapun sasaran pokok pembangunan perlindungan sosial

keberhasilannya antara lain diukur berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN

2015–2019 sebagaimana Tabel 2.8 berikut ini.

Tabel 2.8. Sasaran Pokok Pembangunan Perlindungan Sosial (Kesejahteraan Rakyat) No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,80 76,30

2. Indeks Pembangunan Masyarakat 0,55 Meningkat

3. Indeks Gini 0,41 0,36

4. Meningkatnya presentase penduduk yang

menjadi peserta jaminan kesehatan melalui

SJSN Bidang Kesehatan (%)

51,80 Min. 95

5. Kepesertaan Program SJSN

Ketenagakerjaan

Pekerja formal (juta)

Pekerja informal (juta)

29,50

1,30

62,40

3,50

Page 52: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

42

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

i. Pengawasan Program Pembangunan Bidang Pariwisata

Pembangunan di bidang pariwisata mendapatkan cukup perhatian dalam RPJMN

2015–2019. Hal tersebut didasari sebuah realitas banyaknya potensi pariwisata di

Indonesia yang belum digarap secara profesional serta masih banyak destinasi

pariwisata yang belum dikelola secara optimal untuk memberikan kontribusi

peningkatan perolehan devisa. Oleh karena itu isu strategis dalam pembangunan di

bidang pariwisata adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terdapat tiga

ukuran daya saing di bidang pariwisata yaitu kunjungan wisatawan manca negara,

pengeluaran wisatawan manca negara dan sikap penduduk terhadap wisatawan asing.

Rangkaian ketiga hal ini dan atribut rinci di dalamnya sudah seharusnya menjadi

bagian penting yang diperhatikan dalam program pembangunan di bidang pariwisata.

BPKP sebagai pengawas intern pemerintah akan mengambil peran penting dalam

rangka memastikan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di bidang

pariwisata. Dengan peran yang dilaksanakan, BPKP diharapkan menghasilkan

informasi penting berupa rekomendasi strategis untuk mengawal pelaksanaan

program pembangunan di bidang tersebut sehingga tidak terjadi salah kelola. Adapun

sasaran pokok pembangunan di bidang pariwisata keberhasilannya antara lain diukur

berdasarkan indikator yang terdapat pada RPJMN 2015–2019 sebagaimana Tabel 2.9

berikut ini.

Tabel 2.9. Sasaran Pokok Pembangunan Bidang Pariwisata No. Indikator Base Line 2014 Sasaran 2019

1. Kontribusi terhadap PDB Nasional (%) 4,2 8

2. Wisatawan manca Negara (juta orang) 9 20

3. Wisatawan nusantara (juta kunjungan) 250 275

4. Devisa (triliun rupiah) 120 260

2. Kekurangan Ruang Fiskal

Terkait dengan Kebendaharaan Umum Negara/Daerah terdapat beberapa permasalahan

yang perlu mendapat perhatian BPKP, yaitu optimalisasi penerimaan negara, alokasi

anggaran, pengelolaan aset, pengelolaan hutang, pengelolaan subsidi dan pengelolaan

korporasi yang keseluruhannya mempengaruhi ruang fiskal. BPKP harus melaksanakan

tugas pengawasannya terkait dengan fungsi Kementerian Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara.

a. Penerimaan Negara/Daerah

Penerimaan pemerintah merupakan sumber utama dalam pembiayaan pembangunan

nasional. Penerimaan pemerintah masih didominasi dari penerimaan pajak selain

penerimaan negara dari bukan pajak. Negara sebesar Indonesia masih memerlukan

sumber-sumber pembiayaan yang besar untuk mempercepat peningkatan

kesejahteraan rakyat di samping penyelamatan dan optimalisasi penerimaan dari

sumber-sumber yang sudah ada. Meskipun penerimaan negara terbesar dari

penerimaan pajak, namun tax ratio belum maksimal yang pada tahun 2013 baru

Page 53: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

43

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

mencapai 11,47%. Berdasarkan data OECD, tax ratio ini masih masih tergolong

rendah. Demikian juga PNBP dari hasil pertambangan dan perminyakan masih perlu

dinaikkan perolehannya.

Berdasarkan data yang terkumpul, masih terdapat kelemahan dalam penerimaan

pajak dan penerimaan bukan pajak baik dari sisi kebijakannya maupun dari sisi

penyelewengannya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang berkualitas dalam

meningkatkan dan memperluas sumber-sumber penerimaan negara dan

mengoptimalkan penerimaan negara.

b. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran atau dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

adalah untuk lebih meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mengurangi kesenjangan

fiskal antara pusat dan daerah, serta kesenjangan antar daerah. Di samping itu, juga

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi

kesenjangan pelayanan publik antar daerah, meningkatkan sinkronisasi antara

rencana pembangunan nasional dengan pembangunan daerah serta meningkatkan

perhatian terhadap pembangunan di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan. Dalam

lima tahun terakhir perkembangan besarnya dana transfer ke daerah adalah sebagai

berikut:

Grafik 2. 1. Perkembangan Dana Transfer ke Daerah

Data APBD tersebut menunjukkan bahwa dana transfer merupakan porsi terbesar

dari sisi penerimaannya. Untuk itu, perlu diperhatikan efektifitas penggunaan dana

transfer demi pemanfaatan pembangunan dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Demikian juga perlu dijaga keselarasan antara pembangunan nasional dan

pembangunan di daerah dari pemanfaatan dana transfer tersebut. Pengawasan intern

seperti audit, evaluasi, reviu dan pendampingan diperlukan untuk memberikan

-

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

2010 2011 2012 2013 2014

DAU 203,6 225,5 273,8 311,1 341,2

DAK 21,0 24,8 25,9 31,7 33,0

DBH 92,2 96,9 111,5 102,7 113,7

Dana Otsus 9,1 10,4 11,9 13,4 16,2

Dana Penyesuaian 18,9 53,7 57,4 70,4 88,0

Triliun

344,8 411,3 480,5 529,3 592,03

Page 54: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

44

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

keyakinan atas pencapaian tujuan pemerintah daerah. Demikian juga efektivitas

penggunaan dana transfer, karena terkait dalam pembangunan nasional yang

melibatkan berbagai instansi dan bermacam kegiatan agar saling mendukung dan

terwujud efisiensi dan efektivitas.

c. Pengelolaan Aset dan Kekayaan Negara/Daerah

Pengelolaan aset yang belum tepat terkait pencatatan dan pelaporannya, masih

menjadi penghambat diperolehnya opini terbaik atas laporan keuangan kementerian,

lembaga dan pemerintah daerah dari BPK RI. Demikian juga dalam LKPP

permasalahan aset menyebabkan masih diperolehnya opini WDP. Pemanfaatan dan

penguasaan aset yang tidak tepat juga akan menyebabkan tidak berfungsinya aset

sesuai dengan tujuan pemanfaatan aset.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset sesuai dengan peruntukkannya,

pengawasan intern diperlukan untuk mendorong agar aset dicatat dan

dipertanggungjawabkan dengan tepat dan dimanfaatkan untuk pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat.

d. Pengelolaan Hutang

Posisi Hutang Luar Negeri (HLN) Indonesia (swasta dan pemerintah) menurut data

Bank Indonesia, pada akhir Juni 2014 tercatat sebesar 284,9 miliar dollar AS (atau

3.334 triliun dengan kurs 11.700), sementara rasio HLN terhadap produk domestik

bruto (PDB) sebesar 33,86 persen. Dari jumlah tersebut, posisi hutang pemerintah

per Agustus 2014 menurut data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang adalah

sebesar 2.532 triliun dengan rasio hutang terhadap produk domestik bruto (PDB)

sebesar 25,6%. Sedangkan rasio pembayaran terhadap PDB dalam lima tahun

terakhir masih berada dibawah 2%. Posisi HLN yang tinggi menimbulkan risiko atas

fluktuasi mata uang yang dapat berimbas pada krisis ekonomi.

Penarikan hutang merupakan sumber pembiayaan untuk menutup defisit APBN.

Namun demikian, hutang yang semakin besar akan membebani baik pembayaran

pokok maupun bunganya, jika tidak dapat menjadi leverage pembangunan nasional.

Pengelolaan hutang erat kaitannya dengan keberhasilan pengelolaan keuangan

negara dimana pengeluaran yang telah dilakukan melalui pembangunan nasional

dapat memicu kembali dan mempercepat tumbuhnya perekonomian nasional dan

pada akhirnya akan menurunkan kebutuhan pembiayaan dari hutang luar negeri

periode berikutnya. Pengawasan intern diperlukan untuk lebih mengefisienkan dan

mengefektifkan pengelolaan hutang demi keberhasilan pembangunan nasional dan

kesejahteraan masyarakat dan untuk mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi akibat

fluktuasi mata uang asing.

e. Pengelolaan Subsidi

Subsidi merupakan alokasi anggaran yang disalurkan melalui perusahaan/lembaga

yang memproduksi, menjual barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang

banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Page 55: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

45

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

Dalam APBN 2014 setidaknya terdapat delapan bentuk subsidi yang jumlahnya

mencapai 333 triliun yaitu: 1) subsidi BBM, 2) subsidi listrik, 3) subsidi pangan,

4) subsidi pupuk, 5) subsidi benih, 6) subsidi dalam rangka Public Service

Obligation (PSO), 7) subsidi bunga kredit program dan 8) subsidi pajak ditanggung

pemerintah.

Pengawasan intern atas pengelolaan subsidi diarahkan untuk memastikan bahwa

kebijakan subsidi telah tepat dilakukan, dan telah memperhatikan aspek

keberpihakan kepada masyarakat yang kurang mampu serta untuk meningkatkan

hasil pembangunan nasional.

f. Pengelolaan Korporasi

Pengelolaan korporasi berkaitan dengan pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah

yang dipisahkan dalam korporasi untuk memberikan pelayanan maupun untuk

menghasilkan penerimaan negara/daerah.

Pengawasan intern atas pengelolaan korporasi diarahkan untuk menilai pengelolaan

korporasi dalam meningkatkan kinerjanya.

3. Pengamanan Keuangan Negara Secara Efektif

Hambatan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan

nasional sangat mungkin terjadi. Dalam rilis daya saing oleh world economic forum

(WEF), korupsi dan birokrasi yang tidak efisien menempati urutan teratas yang

menghambat daya saing Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan intern

untuk memastikan pembangunan nasional dapat terlaksana tanpa hambatan yang berarti

serta kecurangan dapat diminimalisasi.

BPKP juga dapat berperan mewakili kehadiran negara dalam membangun sistem

pengendalian yang dapat mencegah, mendeteksi dan menangkal korupsi, melalui

pelaksanaan pengawasan keinvestigasian untuk mengamankan keuangan negara secara

efektif melalui (a) pengawasan debottlenecking dan clearing house, (b) pengawasan

represif untuk preventif; dan (c) pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Publik (Governance)

Selain dalam mengawasi pembangunan itu sendiri, pengawasan BPKP juga diarahkan

untuk membangun kapasitas pengawasan demi terciptanya tata kelola publik atau

governance yang memadai untuk meyakinkan bahwa pemerintah selalu hadir dalam

membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Pembangunan

pengawasan ini berupa pembinaan penyelenggaraan SPI KLPK dan peningkatan

kapabilitas APIP.

5. Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah

yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar

Page 56: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

46

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum. Penyusunan dan penyajian

laporan keuangan dimaksud adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam

pengelolaan keuangan negara/daerah, termasuk prestasi kerja yang dicapai atas

penggunaan anggaran.

Penilaian kualitas akuntabilitas terkait dengan pelaporan keuangan ditunjukkan dengan

diperolehnya opini WTP dari BPK RI atas LKPP, LKKL maupun LKPD. Seperti

diuraikan dalam bab sebelumnya, masih banyak instansi pemerintah yang laporan

keuangannya belum memperoleh opini WTP. Jumlah instansi pemerintah yang telah

memperoleh opini WTP baru mencapai 73% untuk kementerian dan lembaga (dari 92

kementerian/lembaga) dan 23% untuk pemerintah daerah (dari 523 pemeritah daerah).

Dengan demikian, masih terdapat 24 kementerian/lembaga dan 403 pemerintah daerah

yang masih harus memperbaiki penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan sesuai

dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Permasalahan yang disampaikan

BPK RI dalam laporan pemeriksaan terhadap LKPP, LKKL dan LKPD antara lain adalah

masalah pencatatan aset dan pengendalian intern yang belum efektif. Ke depan,

permasalahan pelaporan keuangan menjadi semakin kompleks dengan mulai berlakunya

akuntansi berbasis akrual dan Undang-Undang Desa.

Dengan pengawasan intern yang akan dilakukan oleh BPKP seperti pendampingan,

workshop atau reviu dan disertai dengan peningkatan kapabilitas pengelolaan keuangan

diharapkan kementerian, lembaga dan pemerintah daerah dapat memperbaiki

pertanggungjawaban pelaporan keuangannya. Pelaksanaan pengawasan intern ini

diselenggarakan sebagai bagian dari pembinaan penyelenggaraan SPIP.

F. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Terwujudnya visi, misi dan tujuan BPKP memerlukan upaya dan kerja keras dari seluruh

pegawai BPKP dan juga dukungan dari mitra kerja BPKP. Ada beberapa faktor kunci

keberhasilan yang akan sangat menentukan keberhasilan visi, misi dan tujuan BPKP, yaitu:

1) Komitmen Pimpinan terhadap Fokus Pengawasan yang Signifikan dan Berbasis Risiko

Komitmen Pimpinan BPKP untuk tetap fokus pada obyek-obyek pengawasan yang

mempunyai dampak besar dan berisiko tinggi merupakan faktor penting dalam

mengarahkan dan memberi semangat pencapaian visi, misi dan tujuan BPKP. Komitmen

pimpinan yang kuat akan mampu membangun integritas organisasi dan menggerakkan

komitmen seluruh jajaran organisasi untuk melaksanakan tugas selaras dengan tujuan

yang telah ditetapkan.

Pimpinan BPKP mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan yang harmonis dengan

mitra kerja BPKP namun tetap profesional dan berintegritas dalam melayani permintaan

pengawasan mitra kerja, serta tidak hanyut dalam permintaan pengawasan yang

diarahkan oleh kepentingan atau tujuan-tujuan tertentu. Setiap pemilihan obyek

pengawasan harus dapat dikembalikan untuk mencapai visi dan misi BPKP sebagai

auditor kelas dunia.

Page 57: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

47

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

2) Penerapan Standar Kualitas Pengawasan yang Ketat

Standar kualitas merupakan prasyarat pertama suatu pekerjaan untuk dapat memenuhi

tujuan yang diharapkan. Penerapan standar juga akan meminimalkan terjadinya risiko

profesi yang melekat dalam setiap pekerjaan. Sebagaimana organisasi internasional kelas

dunia lainnya, penerapan standar yang konsisten dalam setiap pekerjaannya akan

melegitimasi pekerjaan sesuai dengan standar internasional untuk pengawasan intern.

Oleh karena itu, sebagai auditor yang berkelas dunia, BPKP harus menerapkan standar

pengawasan dalam setiap kegiatan pengawasannya sehingga kualitas hasil pengawasan

dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan nilai tambah bagi stakeholders.

3) Komitmen KLPK

Pengawasan BPKP merupakan pekerjaan yang melibatkan pihak lain dan ukuran

keberhasilan pekerjaan BPKP hanya dapat dinilai jika hasil pengawasan BPKP

ditindaklanjuti dan diterapkan oleh KLPK.

G. RISIKO STRATEGIS

Kurun waktu lima tahun ke depan, banyak ketidakpastian yang dapat menyebabkan tidak

tercapainya tujuan yang diinginkan dalam Renstra BPKP. Oleh karena itu, identifikasi risiko

strategis yang mungkin terjadi diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya

risiko tersebut sehingga dapat mempersiapkan diri dalam mengelola risiko tersebut. Risiko

strategis yang mungkin terjadi adalah:

1) Pengawasan lintas sektoral tidak diperlukan jika sistem pemantauan dan evaluasi atas

kinerja program dan kegiatan dari masing-masing kementerian, lembaga dan pemerintah

daerah telah difasilitasi oleh suatu sistem teknologi informasi yang terpadu sehingga

dapat termonitor oleh kementerian penanggung jawab program atau kementerian

koordinator yang membawahinya.

2) Kompetensi pegawai BPKP tidak memadai, terutama dalam mengevaluasi dan mengkaji

permasalahan strategis dan bersifat makro ekonomi.

3) BPKP kehilangan kepercayaan jika pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang

dilakukan tidak memberikan dampak yang optimal bagi stakeholder utama para

stakeholder lainnya.

4) Penataan aparat pengawasan intern tidak sejalan dengan peningkatan peran APIP.

Page 58: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

48

`

Rencana Strategis BPKP 2015–2019

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 59: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

49

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGI KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN BPKP

Dalam RPJMN 2015–2019, program dan kegiatan pengawasan BPKP berkaitan erat dengan

agenda pembangunan bidang hukum dan aparatur. Hal tersebut merupakan agenda prioritas

pembangunan nasional lima tahun ke depan dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan

sebagai salah satu perwujudan dari Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA), yaitu agenda

kedua yang berbunyi “membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”. Arah kebijakan dan strategi untuk program

tersebut menjadi acuan dalam merumuskan arah pembangunan pengawasan intern. Namun

kebijakan dan strategi pengawasan BPKP untuk mengawal pencapaian Sasaran Pokok

Pembangunan menyangkut seluruhnya yaitu Sembilan Agenda Prioritas dan Enam Sasaran Pokok

Pembangunan.

A. KEBIJAKAN NASIONAL PENGAWASAN INTERN

Terkait dengan program dan kegiatan pengawasan BPKP, sasaran pembangunan tata kelola

pemerintahan dan pembangunan bidang aparatur negara dalam RPJMN 2015–2019 adalah

meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Sasaran

tersebut diarahkan untuk mencapai (1) pemerintah yang bersih dan akuntabel, (2)

pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien dan (3) pelayanan publik yang berkualitas.

Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, akan dicapai dengan arah kebijakan 1)

peningkatan integritas birokrasi; 2) peningkatan independensi, profesionalisme dan sinergi

pengawasan; 3) peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah dan 4)

peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan pengawasan yang

independen, profesional dan sinergis dilaksanakan dengan strategi antara lain i) penguatan

pengawasan internal: independensi, integritas, profesionalisme, dan transparansi tindak lanjut

hasil pengawasan; ii) peningkatan sinergitas antar APIP dan antara APIP dengan pengawas

eksternal; dan iii) pemantapan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah.

Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, dapat dicapai dengan arah

kebijakan 1) mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis; 2)

mewujudkan bisnis proses pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif berbasis e-

government; 3) menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis

merit; 4) menerapkan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif; 5)

mewujudkan pengelolaan kebijakan yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien; 6)

Page 60: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

50

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif;

7) meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi; dan 8) memantapkan kualitas

pengelolaan reformasi birokrasi KLPK. Penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan

nasional yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel dilakukan dengan strategi antara lain

i) Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pembangunan yang efektif,

sinergis, dan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran; dan ii) transparansi

dalam manajemen kinerja pembangunan nasional.

Sedangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akan dicapai dengan arah

kebijakan 1) penguatan kelembagaan pelayanan publik dan 2) penguatan kapasitas

pengendalian kinerja pelayanan publik.

Adapun strategi yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai sasaran terwujudnya

pemerintah yang bersih dan akuntabel antara lain: pencegahan tindakan korupsi melalui

Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi dalam sistem

penyelenggaraan pemerintahan; harmonisasi berbagai kebijakan yang mengatur mengenai

pengawasan; pembentukan Undang-Undang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;

peningkatan kapasitas pengawasan melalui peningkatan independensi APIP; peningkatan

jumlah, kompetensi, dan integritas auditor intern. Strategi lainnya adalah peningkatan

sinergitas antara pengawasan intern dengan pengawasan ekstern; peningkatan transparansi

dalam pengawasan dan pengelolaan tindak lanjut hasil pengawasan; penyusunan rencana

pengawasan intern nasional terpadu dan terfokus pada pengawalan prioritas pembangunan;

serta penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan probity audit.

Sedangkan untuk mendorong terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien

dilakukan strategi antara lain: harmonisasi dan penguatan kebijakan yang mengatur tentang

sistem manajemen kinerja pembangunan nasional; pengendalian belanja pegawai dan belanja

operasional kantor; penetapan kebijakan pengawasan nasional untuk menjamin tercapainya

sasaran pembangunan nasional; meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih

menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan bagi daerah otonom secara lebih maksimal;

dan peningkatan kelembagaan APIP untuk mendukung implementasi SPIP.

Selanjutnya guna mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik, strategi yang

dilakukan antara lain adalah: memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelayanan

Publik; peningkatan manajemen pelayanan dan percepatan information computer technology

(e-government); penguatan fungsi Inspektorat dalam monitoring dan evaluasi kinerja

pelayanan publik di KLPK; penguatan sistem pengaduan masyarakat yang efektif dan

terintegrasi secara nasional; dan penerapan reward and punishment terhadap kinerja

pelayanan publik.

1. Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

Arah pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan periode 2015–2019

telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Semua unsur negara

berpartisipasi secara terbuka menyikapi kebijakan dan program pemerintah dalam

RPJMN tersebut. Di satu sisi, partisipasi tersebut wajib dikelola secara baik oleh

pemerintah dalam suatu tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan

terpercaya sebagaimana tertuang dalam Sembilan Agenda Pemerintah (Nawacita).

Page 61: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

51

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Di sisi lain, fungsi APIP belum optimal dalam menghadirkan tata kelola bersih, efektif,

demokratis, dan terpercaya ini membawa suatu kegamangan bagi pemerintah, khususnya

bagi pimpinan KLPK dengan minim latar belakang birokratis. Untuk tujuan ini strategi

dan kebijakan nasional Pengawasan Intern Pemerintah diarahkan untuk mengawal

Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan

dalam RPJMN berbasiskan pada magnitut dan kepemilikan risiko penyelenggaraan

RPJMN. Risiko dimaksud adalah risiko yang menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional.

Dengan kebijakan ini maka, pengawasan nasional pemerintah diarahkan untuk

melakukan pengawasan keuangan negara, keuangan daerah dan pembangunan nasional

sebagai secara komprehensif, sinergis dan integratif. BPKP bersama APIP terkait

mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN, APIP

mengawal pencapaian pencapain sasaran pembangunan terkait khusus KLPKnya dan

BPKP meningkatkan Kapabilitas pengawasan intern APIP. Bersama-sama dengan

pembinaan SPIP maka kebijakan nasional pengawasan intern adalah sebagaimana tersaji

pada Peraga 3.1.

Jika kebijakan nasional pengawasan intern dioperasionalkan terhadap Strategi

Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka fokus pengawasan yang menjadi tanggung

jawab APIP Nasional adalah sebagai mana tersaji pada Tabel 3.1. Fokus BPKP adalah

pada program pembangunan yang bersifat lintas bidang dan fokus APIP KLPK adalah

pada program pembangunan yang hanya menyangkut KLPK. Namun BPKP mempunyai

tanggung jawab untuk membuat APIP berdaya atau mempunyai kapasitas dan kapabilitas

untuk melakukan pengawasan intern terhadap program pembangunan tersebut.

Peraga 3.1 Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

• APIP mengawal Pencapaian Sasaran Pokok Pembangunan Nasional dari Sembilan Agenda Pembangunan dalam RPJMN

• BPKP bersama APIP terkait mengawal pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor dalam RPJMN

• APIP mengawal pencapaian sasaran pembangunan terkait KLPK

• BPKP mendorong peningkatan kualitas sistem pengendalian intern dan kapabilitas pengawasan intern

Eksekutif Tidak

Gamang, APIP

Optimal

• Tatakelola Pemerintahan dan Reformasi BirokrasiKondisi

Yang Perlu

Tujuan Arah yang diambil Untuk Mencapai Tujuan

Page 62: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

52

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Tabel 3.1. Arah Kebijakan Nasional Pengawasan Intern

No Arah Pengawasan Penang-

gung Jawab APIP Lain

Keterangan

A. Dimensi Pembangunan Manusia 1. Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran

Pokok Pembangunan Pendidikan BPKP APIP

terkait Wajib

2. Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program Kesehatan

BPKP APIP terkait

Wajib

3. Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Perumahan

BPKP APIP terkait

Wajib

4. Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Mental/Karakter Bangsa

BPKP APIP terkait

Wajib

B Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan 1 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran

Pokok Program Kedaulatan Pangan BPKP APIP

terkait Prioritas

2 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kedaulatan Energi dan Kelistrikan

BPKP APIP terkait

Prioritas

3 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Kemaritiman

BPKP APIP terkait

Prioritas

4 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Pokok Program Pembangunan Pariwisata dan Industri

BPKP APIP terkait

Prioritas

C Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan 1 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran

Pokok Program Pembangunan Antar Wilayah Desa, Pinggiran, Luar Jawa dan Kawasan Timur

BPKP APIP terkait

D Lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah/Daerah/Korporasi 1 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran

Program dan Sasaran Kegiatan K/L APIP K/L -

2 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Pemda

APIP Pemda -

3 Pengawasan Terhadap Pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Korporasi

SPI Korporasi _

2. Hasil Pengawasan Untuk Perencanaan Pembangunan

Mengikuti model sederhana manajamen dalam planning, organizing, actuating dan

controlling, hasil pengawasan menjadi salah satu instrumen atau mekanisme manajemen

RPJMN 2015–2019, khususnya dalam pelaksanaan tahunan APBN. Hasil Pengawasan

yang jelas berupa produk assurance BPKP terhadap capaian target kinerja KLPK, atau

produk assurance APIP terhadap capaian kinerja unit kolegialnya, menjadi acuan

konsultatif dalam Perencanaan dan Penganggaran Kinerja. Dalam posisi tertentu, BPKP

Page 63: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

53

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

atau APIP, sesuai lingkup kajiannya, sudah harus sedia dengan rekomendasi alternatif

tentang pengarahan alokasi anggaran berdasarkan output consultingnya.

Untuk dapat efektif, alokasi anggaran dilakukan berdasarkan capaian kinerja dan

penyerapan anggaran. Efektivitas alokasi ini diharapkan menutupi adanya fakta bahwa

Negara mengalami kekurangan anggaran sementara fakta lain menunjukkan bahwa Silpa

Pemda cukup signifikan. Mekanisme alokasi ini sudah saatnya dioptimalkan dalam

perencanaan kinerja dan penganggaran. Mekanisme ini adalah bentuk lain dari

akuntabilitas dari Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti

melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang

APBN/Peraturan Daerah tentang APBD. Penjelasan tentang ayat ini secara gamblang

menyebutkan bahwa kebijakan “tercermin pada manfaat/hasil yang harus dicapai dengan

pelaksanaan fungsi dan program kementerian negara/lembaga/pemerintahan daerah yang

bersangkutan”.

Strategi memasukkan hasil pengawasan dalam mekanisme perencanaan dan

penganggaran kinerja ini juga konsisten dengan peraturan pemerintah lainnya. Pertama,

Pasal 9 PP Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah. Laporan evaluasi

tentang kinerja program menjadi pertimbangan untuk analisis anggaran tahun berikutnya.

Kedua, untuk memenuhi Pasal 7 PP Nomor 21 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menuntut bahwa “dalam penyusunan

anggaran berbasis kinerja diperlukan … evaluasi kinerja dari setiap program dan

jenis kegiatan”, menteri atau pimpinan lembaga melakukan wajib melakukan evaluasi.

Evaluasi ini adalah penilaian atas relevansi dan efektivitas, serta konsistensi program dan

atau kegiatan terhadap tujuan kebijakan termasuk pencapaian Sasaran Program

Pembangunan.

Komunikasi tentang peran pengawasan dalam perencanaan pembangunan harus

dilakukan secara efektif. Pola dan efektivitas kegiatan musyawarah perencanaan

pembangunan dijadikan sebagai ajang dan acuan untuk menghadirkan aspek pengawasan

secara seimbang dengan aspek perencanaan pembangunan. Dengan demikian, dalam

rangkaian dan serial Musrenbang, outlook ekonomi yang dipandang secara makro ke

depan oleh Kementerian Keuangan harus ditandingkan dengan realitas nyata assurance

pengawasan terhadap hasil pembangunan. Produk assurance dari pengawasan adalah

missing link yang selama ini dinanti kehadirannya dalam perencanaan dan pelaksanaan

pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPKP

Memerhatikan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP, BPKP diberi amanat besar dalam melakukan pengawasan intern dan dalam pembinaan

SPIP termasuk pembinaan APIP. Amanat ini dieksplisitkan dan diperbaharui lagi dalam

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014.

Peran BPKP yang mengemuka adalah kewajiban melakukan sinergi dan koordinasi dengan

APIP lain.

Page 64: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

54

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Rumusan arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP terkait antara satu dengan lainnya.

Kebijakan BPKP merupakan penjabaran urusan pengawasan intern nasional sesuai dengan

visi dan misi pembangunan nasional yang berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai

sasaran strategis penyelenggaraan dan pembangunan pengawasan intern dengan indikator

kinerja yang terukur1. Untuk mencapai sasaran strategis yang dirumuskan sebelumnya,

dibuatlah strategi2 BPKP sebagai langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi BPKP.

Arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP menjadi salah satu pendukung terwujudnya

sasaran pembangunan nasional yaitu, pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif, demokratis dan terpercaya. Hakekat pengawasan intern berperan penting dalam

meningkatkan tata kelola, memperbaiki pengelolaan risiko dan menguatkan sistem

pengendalian intern. Dengan demikian, pembangunan tata kelola pemerintahan dan aparatur

tidak dapat lepas dari pengawasan intern yang akan diperankan oleh BPKP dalam lingkup

nasional.

1. Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

Untuk mengefektifkan penggunaan sumber daya pengawasan BPKP, dibutuhkan

penetapan arah pokok (kebijakan) pengawasan BPKP yang menjadi pedoman bagi BPKP

untuk merencanakan dan mengarahkan kegiatan pengawasan intern (Peraga 3.2)

1Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014 2Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Peraga 3.2 Arah Kebijakan Pengawasan BPKP

• Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama APIP KLPK dan pengawasan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk mengawal pencapaian Sasaran Program bersifat program lintas bidang RPJMN

Process BusinessProgram Lintas Bidang RPJMN Berbasis Risiko

• Pengawasan untuk Meningkatkan Penerimaan Negara/Daerah

• Pengawasan untuk Efisiensi Pengeluaran Negara/Daerah

• Pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset Negara/Daerah

• Pengawasan Pembiayaan Keuangan Negara/Daerah

• Pengawasan Alokasi Keuangan Daerah (Dana Transfer)

Ruang Fiskal Cukup

• Debottlenecking dan Clearing House

• Penugasan Represif untuk Preventif

• Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Pengamanan Keuangan Negara/Daerah Efektif

• Pemantapan penerapan Sistem Pengendalian Intern KLPK

• Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern dan Sinergitas APIP

GovernanceMemadai

• Penguatan profesionalisme, integritas, objectivitas, netralitas, independensi dan responsibilitas

• Penguatan fungsi pengawasan internal BPKP

• Inovasi pengawasan internal dan SPIP

• Enterprice-Architecture-Bussiness Architecture Based ITC

• Peningkatan Sarana Prasarana

Penguatan Kapasitas Internal

Tujuan Arah yang diambil Untuk Mencapai Tujuan

Page 65: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

55

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Dengan mengacu pada kerangka kebijakan dan strategi di atas, pengawasan

pembangunan dan pembangunan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP diarahkan

untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih,

efektif dan terpercaya. Secara rinci kebijakan pengawasan BPKP juga diarahkan untuk

mencapai terwujudnya penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah,

penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional, kebijakan dalam

penerapan pengawasan intern yang independen, profesional dan sinergis, serta kebijakan

penerapan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efisien dan efektif.

Arah kebijakan pengawasan BPKP secara rinci sebagai berikut:

a. Penguatan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengawasan sinergis bersama-sama

dengan APIP kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan korporasi serta

pengawasan terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran untuk

mengawal pencapaian sasaran program pembangunan yang bersifat lintas bidang di

RPJMN 2015–2019;

b. Peningkatan ruang fiskal negara melalui pengawasan untuk meningkatkan

penerimaan negara/daerah; pengawasan untuk efisiensi pengeluaran negara/daerah;

pengawasan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara/daerah; pengawasan

pembiayaan keuangan negara/daerah; dan pengawasan alokasi keuangan daerah

(dana transfer);

c. Pengamanan keuangan negara/daerah yang efektif melalui debottlenecking dan

clearing house; pengawasan represif untuk preventif serta pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana korupsi;

d. Peningkatan tata kelola atau governance yang memadai melalui pemantapan

penerapan sistem pengendalian intern KLPK serta peningkatan kapabilitas

pengawasan intern dan sinergitas APIP; dan

e. Penguatan kapasitas internal melalui penguatan profesionalitas, integritas,

obyektivitas, netralitas, independensi, dan responsibilitas penguatan fungsi

pengawasan internal BPKP; inovasi pengawasan intern dan SPIP; enterprise-

architecture-bussiness architecture based ITC; serta peningkatan sarana prasarana.

2. Strategi Pengawasan BPKP

Strategi pengawasan BPKP terdiri dari strategi eksekutif maupun strategi operasional.

Strategi eksekutif diharapkan menjadi acuan terutama bagi pimpinan BPKP di pusat

maupun daerah untuk membangun kemitraan dan jejaring pengawasan dan perencanaan

pembangunan nasional. Keseluruhan strategi BPKP 2015 terlihat pada Peraga 3.3 di

halaman berikut.

Strategi operasional mengindikasikan kegiatan dan langkah-langkah dalam program

teknis pengawasan BPKP, Program 06 yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. Karena hanya terdapat satu program teknis di BPKP, untuk

pembagian intern tugas pengawasan, Program 06 ini dipecah sesuai dengan kedeputian

teknis yang ada di BPKP.

Page 66: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

56

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Strategi pengawasan BPKP dalam kurun waktu 2015–2019 adalah memfokuskan

peningkatan kualitas hasil pengawasan terhadap isu-isu strategis melalui penguatan SPIP,

penguatan kapasitas APIP dan penguatan kapasitas sumber daya manusia BPKP. Sebagai

program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, secara lebih spesifik strategi

tersebut tertuang dalam tiga butir strategi (fokus dan sinergis) sebagaimana terlihat pada

Peraga 3.1.

a) Pemokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan

nasional bersifat lintas bidang dalam RPJMN 2015–2019;

b) Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

c) Penguatan penerapan SPI/governance program pemerintah pada kementerian,

lembaga, pemerintah daerah, dan korporasi;

d) Peningkatan kapasitas pengawasan intern yang mendukung sinergi pengawasan

terhadap program pemerintah.

Guna mendukung tiga butir strategi tersebut terdapat strategi internal (supporting), yaitu:

a) Peningkatan kompetensi SDM BPKP dan ketaatan terhadap standar serta SOP

berbasis risiko;

Peraga 3.3 Strategi Pengawasan BPKP

• Pembangunan Kemitraan dan Jejaring Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Nasional

Strategi Eksekutif

• Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas –RPJMN

• Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

• Peningkatan Kapasitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan Program Pemerintah

• Penguatan penerapan SPI/Governance Program Pemerintah (Wajib, Prioritas & Pendukung) dan SPIKLPK

Strategi Operasional

•Peningkatan Kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan Terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko

•Peningkatan Kapasitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Arhitecture dan Pengawasan’s Bussiness Architecture

•Peningkatan Sarana Prasarana

Penguatan Kapasitas Internal

Page 67: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

57

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

b) Peningkatan kapasitas information and communication technology (ICT) berbasis

BPKP’s Enterprise Architecture dan Bussiness Architecture untuk setiap sasaran

strategis pengawasan; dan

c) Peningkatan sarana dan prasarana.

Sebagai tindak lanjut dari strategi di atas, maka langkah-langkah yang akan dilakukan

dalam program dan kegiatan BPKP selalu bertumpu pada tujuh substrategi tersebut

dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Secara substantif

langkah-langkah pencapaian visi misi sampai dengan optimalisasi sumber daya BPKP

dapat dideskripsikan dalam Peraga 3.4 di halaman berikut.

3. Program BPKP

Program BPKP merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi BPKP

yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi BPKP dan berisikan kegiatan untuk

mencapai hasil pengawasan dengan indikator kinerja yang terukur3. Kegiatan-kegiatan ini

sekaligus penjabaran tugas dan fungsi BPKP untuk mewujudkan sasaran strategis yang

telah ditetapkan sebelumnya. Program BPKP tersebut terdiri dari:

1. Program pengawasan intern akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan

nasional serta pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah

(Program 06);

2. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya (Program 01).

Program 01 bersifat generik antar K/L yaitu, Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP. Program ini ditujukan untuk memastikan

terciptanya kondisi yang diperlukan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan oleh

kedeputian teknis. Baik program teknis pengawasan (Program 06) maupun program

dukungan (Program 01) akan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan oleh unit

kerja atau satuan kerja di lingkungan BPKP.

4. Subprogram BPKP

Program Teknis BPKP adalah tunggal yaitu Program Pengawasan Intern Akuntabilitas

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah. Program tunggal ini konsisten dengan eselonisasi tunggal di BPKP.

Dalam rangka lebih menyelaraskan seluruh aktivitas sesuai dengan bidang pengawasan

masing-masing unit kedeputian, program-program indikatif dibagikan ke subprogram

Pengawasan BPKP. Dari Program Pengawasan BPKP hasil restrukturisasi program dan

kegiatan, yaitu Program Pengawasan Intern atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP dirumuskan 15 subprogram dengan uraian sebagai

berikut:

3Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Page 68: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

58

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Peraga 3.4. Keterkaitan Strategi dengan Misi dan Visi BPKP

1. Subprogram Pengawasan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance maupun consulting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah dalam mewujudkan opini atas

Laporan Keuangan.

Page 69: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

59

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

2. Subprogram Pengawasan Kebendaharaan Umum Negara

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting yang berkaitan dengan peran Kementerian Keuangan

selaku Bendahara Umum Negara dan peran KLPK dalam pengelolaan keuangan

yang bersifat strategis, antara lain: Penerimaan Negara/Daerah, alokasi anggaran,

pengelolaan aset dan kekayaan negara/daerah, pengelolaan hutang, pengelolaan

subsidi dan pengelolaan korporasi.

3. Subprogram Pengawasan Korporasi (BUMN/D/BLU/D/BUL)

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting untuk mendorong implementasi yang harmonis antara

governance, risk, dan control di lingkup korporasi khususnya pada BUMN, BUMD,

dan BLUD serta badan usaha lainnya.

4. Subprogram Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah

dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan.

5. Subprogram Pengawasan Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan, serta Fokus

Pembangunan Nasional Lainnya.

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembangunan yang strategis yang

memberikan aksesibilitas bagi masyarakat atas beberapa kebutuhan pelayanan dasar

dan pengawasan strategis lainnya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

dan perekonomian rakyat.

6. Subprogram Pengawasan Keinvestigasian & Penyelesaian Hambatan Kelancaran

Pembangunan.

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan yang

bersifat represif guna mendukung peran aparat penegak hukum. Selain itu,

subprogram ini juga diarahkan pada penyelesaian berbagai hambatan kelancaran

pembangunan.

7. Subprogram Pembinaan SPIP Program Prioritas Nasional (Infrastruktur, Pendidikan

dan Kesehatan serta Fokus Pembangunan Nasional Lainnya)

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada

program lintas.

8. Subprogram Pembinaan SPIP K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada

K/L.

Page 70: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

60

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

9. Subprogram Pencegahan Korupsi pada K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada K/L baik

preemptive, preventif maupun edukatif guna meminimalkan terjadinya fraud pada

K/L.

10. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance maupun consulting dalam membina terwujudnya efektivitas SPIP pada

Pemerintah Daerah.

11. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada Pemerintah

Daerah baik preemptive, preventif maupun edukatif guna mendukung peran

Pemerintah Daerah yang lebih signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik

dan pembangunan perekonomian.

12. Subprogram Pembinaan Penyelenggaraan SPI pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan Satuan Pengawas Intern

korporasi yang lebih efektif.

13. Subprogram Pencegahan Korupsi pada Korporasi

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pencegahan korupsi pada korporasi baik

preemptive, preventif maupun edukatif guna mendukung peran korporasi yang lebih

signifikan dalam penerimaan negara, pelayanan publik dan pembangunan

perekonomian.

14. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern K/L

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP K/L baik

pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

15. Subprogram Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda

Subprogram ini merupakan seluruh aktivitas pengawasan yang saling berkaitan baik

assurance dan consulting yang berkaitan dengan pembinaan kapabilitas APIP Pemda

baik pembinaan Jabatan Fungsional Auditor maupun tata kelola APIP.

5. Kegiatan Pengawasan BPKP

Untuk menjaga konsistensi nomenklatur perencanaan dan penganggaran, kegiatan

pengawasan BPKP disesuaikan dengan nomenklatur yang rumusannya mencerminkan

tugas dan fungsi eselon II/satker yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai

keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. Kegiatan dari masing-masing eselon II

teknis akan menghasilkan rekomendasi sebagai indikator kinerja pengawasannya.

Rekomendasi dihasilkan melalui pelaksanaan komponen kegiatan, baik komponen teknis

pengawasan dengan menggunakan berbagai alat (tools) pengawasan seperti audit, reviu,

evaluasi, pemantauan maupun komponen yang mendukung langsung kegiatan seperti

penyusunan dan diseminasi pedoman, pemantauan pelaksanaan pengawasan, tabulasi dan

Page 71: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

61

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

lain-lain. Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pengawasan meliputi penyiapan

kultur organisasi, penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan

kegiatan, penyiapan sarana dan prasana dan lain-lain yang mendukung secara tidak

langsung kegiatan teknis pengawasan. Penyediaan sarana dan prasarana pengawasan juga

termasuk di dalamnya.

Konsisten dengan nomenklatur perencanaan dan penganggaran, terdapat 26 kegiatan

pengawasan (program 06) dan 6 kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas

teknis lainnya (program 01) di lingkungan BPKP, yaitu:

1. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Fiskal dan Investasi;

2. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Industri dan Distribusi;

3. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Produksi dan Sumber Daya Alam;

4. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP pada

Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman dan Bantuan Luar Negeri;

5. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Perekonomian Lainnya;

6. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Pertahanan dan Keamanan;

7. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Penegakan Hukum dan Sekretariat Lembaga Tinggi

Negara;

8. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Kesejahteraan Rakyat;

9. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

Kementerian/Lembaga Bidang Polsoskam Lainnya;

10. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi

Pemerintah Daerah Wilayah Sumatera dan Kalimantan;

11. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi

Pemerintah Daerah Wilayah Jawa dan Bali;

Page 72: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

62

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

12. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPI Instansi

Pemerintah Daerah Wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua;

13. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Agrobisnis, Jasa Konstruksi,

dan Perdagangan;

14. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Keuangan dan

Manufaktur;

15. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Jasa Perhubungan, Pariwisata,

Kawasan Industri dan Jasa Lainnya serta Kementerian;

16. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha Milik Daerah;

17. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPI Badan Usaha/Lembaga Perminyakan dan

Gas Bumi;

18. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait

Investigasi pada BUMN/D;

19. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait

Hambatan Kelancaran Pembangunan;

20. Pengendalian/Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP Terkait

Investigasi pada Kementerian/Lembaga;

21. Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Negara dan

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP–di Perwakilan;

22. Pengawasan Intern BPKP;

23. Penelitian dan Pengembangan Pengawasan;

24. Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor dan Tata Kelola APIP;

25. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan;

26. Penyelenggaraan Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan Pemerintah/Presiden dan

Internal BPKP;

27. Penyusunan dan Evaluasi Rencana;

28. Pengelolaan Kepegawaian dan Organisasi;

29. Pengelolaan Anggaran dan Sistem Akuntansi Pemerintah;

30. Pembinaan Hukum dan Pengelolaan Kehumasan;

31. Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP, Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran Gaji/Tunjangan–BPKP; dan

Page 73: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

63

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

32. Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya–di

Perwakilan.

6. Alur Logika Program Pengawasan

Kegiatan-kegiatan dalam program pengawasan BPKP ditata mengikuti alur logika

program pengawasan mulai dari komponen (sub) kegiatan hingga visi misi sebagai mana

terlihat pada Peraga 3.5 berikut:

Peraga 3.5. Alur Logika Program Pengawasan

C. KERANGKA REGULASI

Untuk memfasilitasi penyelenggaraan fungsi pengawasan intern sebagaimana diuraikan di

atas, sesuai pedoman penyusunannya, Rencana Strategis BPKP memuat kerangka regulasi.

Pemuatan ini memungkinkan perwujudan atas regulasi dimaksud dapat dipantau baik oleh

Bappenas maupun pemangku kepentingan lainnya. Regulasi dibutuhkan untuk memfasilitasi,

mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat, dalam hal ini masyarakat pengawasan dan

penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara4. Pengawasan intern yang

dimandatkan kepada BPKP diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintah

untuk mencapai tujuan bernegara.

4Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Visi

Misi

Tujuan

SasaranProgram

(Outcome)

Sasaran Strategis

STRATEGI

PROGRAM

KEGIATAN

SUBKEGIATAN

Sasaran Kegiatan

SasaranSubkegiatan

INDIKATOR

• Indeks Akuntabilitas pengelolaanKeuangan dan Pembangunan

• Tingkat Maturitas SPIP• Level IACM

• Perbaikan Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah dan Program Pembangunan Nasional

• Peningkatan Efektivitas SPIP• Peningkatan Kapasitas Wasintern

• Rekomendasi Pengawasan

• Laporan Hasil Pengawasan

SASARAN

Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional

1. Menyelenggarakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi yang Bersih dan Efektif;

2. Membina Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif;3. Mengembangkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional

dan Kompeten.

1. Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional yang Bersih dan Efektif

2. Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

3. Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten

Page 74: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

64

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Bentuk penguatan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BPKP akan dibakukan

dalam suatu ketentuan atau regulasi yang akan mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam

pengawasan intern demi terlaksananya peran pengawasan intern yang dijalankan oleh BPKP.

Regulasi yang dibutuhkan adalah regulasi yang terkait dengan pelaksanaan peran pengawasan

dan terkait ruang lingkup pengawasan BPKP, yaitu regulasi pengawasan terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Presiden RI; regulasi yang

mengatur tentang pengawasan kebendaharaan umum negara; regulasi pengawasan terkait aset

negara di luar LKPP dan LKPD; dan regulasi yang mengatur BPKP sebagai reviewer

Laporan Keuangan Republik Indonesia (konsolidasi antara LKPP dan LKPD).

Regulasi akan memberikan penguatan mandat pengawasan kepada BPKP agar dapat

mempromosikan kepada pemerintah tentang kredibilitas, kesetaraan, perilaku yang pantas

bagi aparat pemerintah serta mengurangi risiko terjadinya korupsi. Rencana pembentukan

regulasi dimaksud adalah sebagai berikut (Tabel 3.2):

Tabel 3.2. Rencana Pembentukan Regulasi

NO

ARAH KERANGKA REGULASI

DAN/KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI BERDASARKAN EVALUASI REGULASI

EXISTING KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNG

JAWAB UNIT TERKAIT

TARGET PENYE LESAIAN

1 Penetapan Regulasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan oleh Presiden RI

Informasi pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan belum tersedia berdasarkan siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan, yaitu: pengelolaan atas penerimaan negara, alokasi anggaran negara untuk program nasional, pembiayaan program nasional, dan aset nasional.

BPKP (Sekretariat Utama, Kedeputian Teknis, Pusat)

Sekretariat Negara, Bappenas, Kemenkeu , Kemendagri, Kemenkum HAM, Kemenpan & RB

Perpres Nomor

192/2014 merupakan

bentuk nyata dari regulasi

ini. Masih perlu adanya

Perpres tentang arah

pokok pengawasan

intern selama lima tahuan

2 Penetapan penugasan Menteri Keuangan terkait pengawasan Kebendaharaan Umum Negara

Pengawasan terselenggara secara sporadis baik penetapan tema maupun inisiasinya sehingga berisiko tidak tersedia informasi pengawasan kebendaharaan umum negara yang tepat substansi dan waktu untuk kebijakan kebendaharaan umum negara.

BPKP (Sekretariat Utama, Kedeputian Teknis, Pusat)

Kemenkeu , Bappenas, Kemenkum HAM

Tahun 2015

Page 75: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

65

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

NO

ARAH KERANGKA REGULASI

DAN/KEBUTUHAN REGULASI

URGENSI BERDASARKAN EVALUASI REGULASI

EXISTING KAJIAN DAN PENELITIAN

UNIT PENANGGUNG

JAWAB UNIT TERKAIT

TARGET PENYE LESAIAN

3 Penetapan penugasan

pengawasan terkait

aset negara di luar

LKPP dan LKPD.

Informasi terkait hasil

pengawasan dalam

rangka melindungi dan

memanfaatkan

kekayaan negara yang

tidak tercatat dalam

LKPP dan LKPD belum

tersedia.

BPKP

(Sekretariat

Utama,

Kedeputian

Teknis, Pusat)

Kemenkeu , BPN,

Kemenhut,

Kementerian ESDM,

Kementerian Kelautan

dan Perikanan,

Kemendikbud,

Kemenkum HAM

Tahun 2015

4 Penetapan regulasi

Presiden yang

menunjuk BPKP

sebagai reviewer

Laporan Keuangan

Republik Indonesia

(konsolidasi antara

LKPP dan LKPD).

Laporan Keuangan

Republik Indonesia

(LKRI) harus segera

dibuat sebagai

akuntabilitas

pengelolaan keuangan

secara nasional serta

untuk melindungi aset

NKRI.

BPKP

(Sekretariat

Utama,

Kedeputian

Teknis dan

Puslitbang)

Kemenkeu,

Kemendagri,

Kemenkumham, serta

K/L lainnya

Tahun 2016

5 Undang-undang yang

mengatur pengawasan

intern secara nasional

Perlu balancing antara

pengawasan ekstern

dan pengawasan

intern.

BPKP dan

Kemenpan & RB

Bappenas, Kemenkeu,

Kemendagri dan K/L

lainnya

Tahun 2015

D. PENGARUSUTAMAAN GOVERNANCE DI BPKP

Perubahan visi dan misi BPKP membawa konsekuensi logis pada perubahan kelembagaan

yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan

pengawasan pembangunan dan pembangunan pengawasan BPKP sesuai dengan tugas dan

fungsi BPKP5. Inti dari kerangka kelembagaan ini adalah rasionalisasi kelembagaan BPKP.

Kerangka kelembagaan ini terdiri dari tiga tahap perubahan yaitu (1) persiapan rasionalisasi;

(2) penilaian, dan (3) rasionalisasi dalam kerangka pengarusutamaan tata kelola pemerintahan

(governance) di lingkungan BPKP.

1. Rasionalisasi dan Penilaian Kelembagaan

Tahap ini merupakan tahap peninjauan ulang konsep Renstra BPKP ini. Peninjauan

dilakukan untuk memastikan visi, misi, tujuan, strategi dan program yang dirumuskan

sudah merupakan hasil rumusan bersama berdasarkan metodologi yang memadai,

termasuk dengan scenario planning. Salah satu skenario adalah adanya polarisasi positif

antara dukungan regulasi dan dukungan stakeholder yang fit dengan gambaran

pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla tahun 2014–2019 ini. Sebagaimana alur

gerak skenario, Renstra ini telah terkait dan sejalan dengan visi-misi Presiden, yaitu

khususnya dengan implementasi visi-misi presiden (lebih khusus lagi, agenda nawacita

5Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Page 76: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

66

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

kedua). Penjabaran visi-misi-tujuan BPKP dalam Renstra ini juga sudah dijabarkan dari

tugas pokok & fungsi berlandaskan pada Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP.

a. Perbandingan Visi dan Perubahan Misi Antar Renstra BPKP

Visi BPKP pada Renstra 2010–2014 dan pada Renstra 2015–2019 mempunyai

rumusan yang berbeda namun mengandung substansi yang sama. Kandungan arah

yang dituju dalam Visi sebagai “Auditor Presiden yang Responsif, Interaktif, dan

Terpercaya untuk Mewujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara yang

Berkualitas” pada Renstra sebelumnya mengandung arah yang diimpikan dalam visi

“Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Walau

mengandung kandungan yang sama, perubahan rumusan ini menjadi relevan untuk

untuk dapat memberi daya gerak terhadap implementasi misi dengan substansi yang

sama namun dengan pengukuran yang secara drastis berbeda.

b. Perubahan Misi dari Renstra 2010–2014

Terdapat empat rumusan misi di Renstra 2010–2014 dan tiga misi di Renstra 2015–

2019. Dari sudut substansi, tiga misi pertama di Renstra 2010–2014 menjadi tiga misi

Renstra 2015–2019. Walau substansi keduanya sama, rumusan masing-masing misi

tersebut sudah dilengkapi dengan rumusan logis dan SMART untuk mencapai

keberhasilan pencapaian misi. Rumusan misi dan ukuran keberhasilan ini sekaligus

sudah dapat menjadi Indikator Kinerja Utama Organisasi BPKP.

Kesamaan substansi misi antar renstra sekaligus menunjukkan bukti bahwa misi

BPKP 2015–2019 telah disusun berdasarkan dugaan ekplanatoris tentang posisi

pengawasan intern BPKP dalam scenario planning-nya dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

SPIP. Dengan demikian, kehadiran Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014

tentang BPKP, dalam scenario planning tersebut, pada prinsipnya bukan lagi

merupakan perubahan lingkungan yang mengakibatkan perubahan rumusan visi misi

dan tujuan, namun menjadi peraturan perundangan yang bersifat konfirmatif terhadap

diskripsi skenario yang fit dengan kondisi pemerintahanan saat ini. Penataan

kelembagaan selanjutnya harus dapat mendukung peningkatan pencapaian indikator

kinerja utama organisasi. Dalam ketiga misi tersebut terdapat kejelasan dan ketepatan

urusan utama fungsi BPKP dalam Perpres 192 Tahun 2014 sebagai pelaksana tugas

pemerintahan di bidang pengawasan.

Sudah tegas dan jelas bahwa pengawasan intern sudah menjadi portofolio BPKP.

BPKP harus membangun kebijakan agar pengawasan intern BPKP tidak tumpang

tindih dengan pengawasan intern APIP lain. BPKP harus menjabarkan fungsi

regulator sebagai pelaksana fungsi koordinasi dan sinergi pengawasan intern untuk

membedakan lembaga profesional ini dari fungsi eksekusi pengawasan intern

terhadap kegiatan lintas bidang dan terhadap akuntabilitas pengeluaran keuangan

negara, keuangan daerah, dan pembangunan nasional.

Page 77: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

67

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BPKP harus jelas memperkuat fungsi regulasi dan/atau eksekusi pengawasan intern.

Fungsi regulasi dan fungsi eksekusi pengawasan intern dibangun dengan kejelasan

tugas-fungsi dan akuntabilitas, termasuk kejelasan pertanggungjawaban akuntabilitas

pelaksanaan. Penataan kelembagaan harus dilaksanakan dengan pendelegasian

otoritas yang jelas sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pengaturan tugas-fungsi unit organisasi, harus disusun dengan diferensiasi tugas dan

fungsi yang jelas dan tegas antar unit organisasi.

Setelah itu, BPKP perlu merencanakan untuk menangkap pandangan dari pemangku

kepentingan, membuat konsensus dengan para pemangku kepentingan. Untuk

mendukung konsensus ini, BPKP perlu memastikan jenis informasi pengawasan yang

diharapkan oleh shareholder (Presiden) dari BPKP.

c. Penempatan Misi PASs Dalam Indonesia’s Incorporated Architecture

Misi ke empat BPKP di Renstra 2010–2014 berbunyi “Menyelenggarakan sistem

dukungan pengambilan keputusan yang andal bagi Presiden/Pemerintah”. Misi ini

diturunkan sifatnya menjadi kondisi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi

BPKP, dalam arti kegiatan ini memang mutlak dibutuhkan untuk menjalankan misi

BPKP. Namun karena ketiadaan atau absensi dasar hukum yang tegas tentang misi,

akhirnya mempersulit perumusan ukuran kinerja utama BPKP sebagai suatu

lembaga.

Pengarusutamaan tentang penataan kelembagaan di RPJMN 2015–2019, menjadi

argumentasi konfirmatif tentang penempatan misi ini ke tingkat kegiatan di BPKP.

Namun demikian, hal itu perlu dikaitkan dengan penyediaan informasi bagi Presiden,

baik sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara dalam kerangka

pencapaian tujuan bernegara.

Penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan dalam kerangka mencapai

tujuan bernegara juga merupakan kondisi yang perlu untuk pelaksanaan tugas

pemerintahan, mulai dari Presiden dan seluruh KLPK-nya yang tergabung dalam

pemerintahan eksekutif, namun juga lingkup legislatif dan lingkup yudikatif.

Keseluruhan kebutuhan informasi ini perlu dibangun melalui penetapan suatu

arsitektur sistem yang terintegrasi dalam suatu konsep Indonesia’s Incorporated

Architecture.

Fungsi pemerintahan yang terkait dengan penyusunan Indonesia’s Incorporated

Architecture bukan berada di BPKP namun terkait dengan misi ke empat di Renstra

periode sebelumnya yaitu membangun “Presiden Accountability Sistems atau PASs

yang memang ditujukan untuk menyediakan informasi bagi Presiden”. Akibatnya

sulit mempertahankan agumentasi substantif kepada pemangku perencanaan untuk

mengembangkan misi ini ke dalam tujuan dan indikator BPKP sebagai lembaga,

sehingga sulit mendapatkan alokasi anggaran lewat pelaksanaan tugas dan fungsi

BPKP.

Karena keberadaan PASs merupakan kondisi yang perlu, sedangkan pengembangan

PASs ini secara peraturan bukan tugas utamanya, BPKP wajib berkoordinasi dengan

Page 78: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

68

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Kementerian Informasi dan Komunikasi atau K/L lainnya untuk menjadikan Sistem

Informasi Hasil Pengawasan, saat ini dikenal sebagai SIMA atau Sistem Informasi

Management Akuntabilitas, sebagai salah satu unsur PASs. PASs yang dibangun

berdasarkan Indonesia’s Incorporated Architecture tersebut terintegrasi dengan

SIMA yang dibangun berdasarkan BPKP’s Enterprise Architecture (EA BPKP).

Subunsur selanjutnya, dibangun terintegrasi dengan EA BPKP. Namun

pembangunannya hendaknya taat metodologis. Setelah EA dibangun, dilanjutkan

dengan pengembangan Bussiness Architecture, yang sifatnya masih operasionalisasi

misi, baru dilanjutkan dengan penyusunan arsitektur teknis kegiatan pengawasan

seperti SOP dan pendukung pengawasan, khususnya ICT seperti Application

Architecture, Infrastructure Architecture, Data Architecture dan lain sebagainya.

d. Output dan Indikator Output: Informasi Assurance dan Rekomendasi

Penilaian LAKIP BPKP 2010-2013 menunjukkan inkonsistensi kinerja di BPKP.

Capaian output selalu di atas 100%, namun capaian ini tidak dibarengi dengan

capaian outcome yang sesuai. Oleh sebab itu, terdapat perubahan definisi output

BPKP sebagaimana dikenalkan di Renstra 2015–2019 ini.

Perbedaan signifikan antara Renstra 2010–2014 dengan Renstra 2015–2019 adalah

pada pendefinisian kegiatan dan output kegiatan. Pertama, batasan kegiatan di

Renstra 2015–2019 konsisten dengan batasan kegiatan yang digunakan oleh

Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan. Batasan serupa tidak

ditemukan di Renstra sebelumnya. Output BPKP di Renstra sebelumnya adalah

Laporan Hasil Pengawasan (LHP), sedangkan ouput di Renstra 2015–2019 adalah

informasi assurance dan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan menjadi

indikator output kegiatan. Indikator inilah yang dibiayai dengan anggaran berbasis

kinerja.

Perubahan output ini juga yang menjadi leverage Renstra 2015–2019 untuk

membawa ke arah perubahan menuju pencapaian misi dan visi BPKP dan seterusnya

hingga mencapai visi misi Presiden.

e. Redesign Sistem Informasi Hasil Pengawasan

Kinerja pengawasan BPKP terus dipantau baik dampaknya bagi stakeholder maupun

dari sisi progress untuk menghasilkan rekomendasi hasil pengawasan. Kegiatan

penugasan dari tim harus bisa di rekam dalam teknologi informasi hasil pengawasan.

Bersama dengan hasil pengawasan APIP lainnya dapat diolah menjadi hasil

pengawasan intern nasional sebagai salah satu bahan pembuatan rekomendasi hasil

pengawasan untuk Presiden dan kabinetnya. Informasi hasil pengawasan tersebut

harus diolah mengikuti Enterprise Architecture yang telah dibuat, dilanjutkan dengan

perancangan Bussiness Architecture untuk masing-masing jenis pengawasan dalam

misi BPKP, dan diharapkan memperhatikan konsep perancangan ICT-Indonesia

Incorporated Architecture.

Page 79: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

69

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

f. Informasi Pengawasan Untuk Shareholder: Presiden RI

Shareholder BPKP adalah Presiden. Informasi pengawasan yang diharapkan oleh

Presiden diharapkan berupa informasi yang dapat berkontribusi secara maksimal

dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional dan memberi dampak langsung yang

sebesar-besarnya pada rakyat Indonesia. Dengan asumsi ini, pengawasan intern akan

lebih mengutamakan pada pengawalan pembangunan dan pengawasan lintas bidang.

Fungsi pengawasan berfokus pada pengawasan yang bersifat makro strategis yaitu

pengawasan atas akuntabilitas kinerja pada tingkat outcome dan impact dalam rangka

pengawalan pembangunan nasional di pusat dan daerah. Artinya, BPKP juga perlu

menyelenggarakan pengawasan Program Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla.

g. Identifikasi Stakeholders dan Kebutuhan Informasi Pengawasan

Dua kategori stakeholder utama BPKP yaitu: KLPK dan APIP di lingkungan

Kementerian (K), Lembaga (L) dan Pemerintah Daerah (P) serta BUMN/D di pusat

dan daerah. Untuk memenuhi kepentingan stakeholders-nya, BPKP harus

berkedudukan di ibukota Negara (Kepala BPKP yang didukung Kedeputian) dan di

dukung oleh Perwakilan BPKP di seluruh ibukota Provinsi. Adapun informasi yang

dibutuhkan adalah informasi assurance dan rekomendasi perbaikan dalam tiga pilar

pengawasan yaitu risk management, control, dan process governance.

2. Penataan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dengan ditetapkannya Perpres 192 Tahun 2014 tentang BPKP, proses reorganisasi BPKP

harus dituntaskan untuk mengimbangi perubahan dinamis yang terjadi di pemerintahan.

Beberapa perubahan yang harus segera diambil langkah oleh BPKP antara lain terkait

dengan penambahan nomenklatur Kementerian Koordinator Kemaritiman dan

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perubahan nomenklatur dua Kemenko tersebut dengan sendirinya juga mengubah

kementerian yang berada dalam koordinasinya. Mengingat Kementerian/Lembaga

merupakan mitra kerja BPKP dalam melaksanakan pengawasan intern, maka tata ulang

struktur organisasi kedeputian adalah sebagai konsekuensi atas penataan baru mitra kerja

BPKP tersebut. Selain itu penguatan peran dan kewenangan BPKP dalam melaksanakan

audit investigatif juga menjadi titik penting untuk menata ulang struktur organisasi

Deputi Investigasi.

a. Perumusan Detil Fungsi Rendal

Pelaksanaan pengawasan lintas sektor untuk menghasilkan rekomendasi strategis

membutuhkan perencanaan pengawasan yang matang di direktorat. Pekerjaan ini

membutuhkan SDM yang memadai di direktorat dengan kompetensi yang memiliki

pemahaman yang komprehensif baik tentang substansi maupun tentang metodologi

pengawasan. Oleh karena itu, upaya yang harus segera dilakukan adalah pemberian

pendidikan dan pelatihan mengenai penugasan pengawasan komprehensif,

perencanaan serta pengendaliannya.

Page 80: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

70

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Untuk menghasilkan rekomendasi pengawasan yang mendukung pengambilan

keputusan Pimpinan Pemerintah dalam penyempurnaan sistem, kebijakan, diperlukan

fungsi perencanaan dan pengendalian (Rendal) pengawasan yang kuat. Oleh karena

itu, fungsi Rendal BPKP Pusat (Kedeputian) perlu dirumuskan business process-nya

secara rinci.

Jika Kedeputian bertindak sebagai pelaksana operasional pengawasan ke K/L/BUMN

dengan cara pelaksanaan kegiatan sebagaimana Perwakilan melaksanakan kegiatan

operasional pengawasan, maka perlu menambah kapasitas perencanaan dan

pengendalian pengawasan di kedeputian. Perumusan indikatif sasaran permasalahan

pengawasan didesain oleh kedeputian beserta dengan kerangka acuan pengawasan di

awal rencana pengawasan dan dalam pelaksanaan pengawasan. Kedeputian juga

bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan tercapainya sasaran

pengawasan sebagai kinerja hasil pengawasan BPKP.

1) Hakekat Rendal: Desainer Perbaikan Program Pembangunan

Informasi assurance dan/atau rekomendasi perbaikan program pembangunan

dalam RPJMN 2015–2019 harus didukung oleh suatu metodologi perencanaan

pengawasan yang komprehensif. Perencanaan dimaksud harus sistematis sesuai

dengan jiwa dan definisi internal auditing. Untuk dapat menyelenggarakan esensi

fungsi ini, direktorat di kedeputian harus kembali ke khittah atau hakekatnya.

Direktorat harus berfungsi sebagai penyusun rencana induk (desain)

pengawasan atas seluruh aspek pengawasan intern terhadap program

pembangunan lintas yang berada di bawah direktoratnya, serta sebagai

pengendali pelaksanaan audit agar berjalan untuk mencapai tujuannya,

mengawal sasaran program pembangunan, sesuai dengan desainnya. Karena

masa program pembangunan berjalan lima tahun, maka desain dimaksud berlaku

untuk lima tahun pengawasan.

Fungsi utama direktorat adalah melakukan observasi problematika pembangunan

K/L/Daerah binaannya. Observasi ini menjadi bahan penyusunan kerangka acuan

pengawasan yang akan dikendalikannya kemudian. Lingkup observasi tentunya

sesuai dengan program pengawasan pembangunan yang telah diidentifikasi di

renstra ini.

2) Organisasi Matriks Untuk Audit Lintas Bidang

Arah pengawasan intern yang dilakukan oleh BPKP adalah pada pencapaian

sasaran pembangunan nasional. Pelaksanaan audit ini akan bersifat lintas bidang,

dalam arti besar kemungkinan akan melibatkan satu atau lebih KLPK. Secara

internal, hal ini berarti bahwa pelaksanaan audit lintas bidang akan melibatkan

direktorat lain baik di satu kedeputian maupun antar kedeputian di BPKP. BPKP

harus membuat organisasi penugasan sedemikian rupa sehingga dapat menembus

sekat organisasi antar direktorat atau antar kedeputian. Organisasi penugasan ini

harus juga diselenggarakan dalam suatu sistem mengikuti business process yang

didukung oleh IT system tanpa terhambat oleh sekat organisasi sekaligus dapat

digunakan dari tahun ke tahun.

Page 81: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

71

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

b. Restrukturisasi Organisasi Perwakilan

Penataan ulang organisasi perlu dilakukan secara berkesinambungan dan dengan

bijak. Percontohan perubahan struktur organisasi yang telah dilakukan terhadap (a)

Perwakilan BPKP Provinsi Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi

Sulawesi Tenggara; (b) Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Bangka

Belitung, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat,

Maluku Utara dan Papua Barat; dan (c) Perwakilan BPKP Provinsi Banten dan

Provinsi Bali perlu dipelajari dan dievaluasi dengan seksama untuk melanjutkan

perubahan struktur pada 20 Perwakilan BPKP yang tersisa.

Struktur kelembagaan Perwakilan BPKP sampai dengan saat ini baru menyelesaikan

sebelas Perwakilan BPKP dengan model Koordinator Pengawasan (Korwas)

menggantikan peran Kepala Bidang, dari 33 Perwakilan BPKP yang ada. Kondisi

ini sudah seharusnya segera disikapi oleh segenap jajaran pimpinan dan pegawai

BPKP mengingat keberadaan Perwakilan BPKP sebagai garda depan dalam

melaksanakan tugas pengawasan di daerah.

Terkait dengan restrukturisasi tersebut, personel di korwas bidang Prolap dan APIP

diharapkan mempunyai kompetensi yang memadai, baik di bidang IT maupun

bidang pengawasan.

Perwakilan BPKP Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus diperlakukan khusus. Jika

sepakat bahwa fungsi direktorat adalah perencanaan dan pengendalian, dan tidak

operasional, maka Perwakilan BPKP Provinsi DKI harus disiapkan sebagai

pelaksana operasional pengawasan intern untuk KLPK yang terdapat di wilayah

ibukota Jakarta.

c. Penataan Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Struktur organisasi unit kerja di bawah Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat juga akan

terus ditata ulang mengingat adanya kedekatan fungsi dalam suatu unit kerja,

nomenklatur jabatan yang sudah tidak relevan lagi, dan tugas ketatausahaan yang

ditempelkan pada fungsi utama kebiroan, serta perlunya pemecahan karena terjadi

kelebihan beban pekerjaan atau overload.

Untuk memperlancar bussiness process yang dilakukan melalui IT System,

hendaknya hambatan organisasi yang menyekat fungsi perencanaan dari

penganggaran dihilangkan dengan menjadikan kedua fungsi tersebut di satu Biro di

Kesetmaan. Namun demikian upaya penataan tersebut harus terlebih dahulu dibahas

secara komprehensif dan seksama agar menghasilkan solusi yang tepat bagi BPKP

secara keseluruhan.

3. Penataan Bussiness Process dan Tata Laksana

Penataan kelembagaan BPKP akan dilakukan dengan dalam tiga aspek atau perangkat,

yaitu: (a) fungsi dan struktur organisasi; (b) bussiness process dan tata laksana; dan (c)

analisis SDM aparatur sipil negara di BPKP. Penataan aspek fungsi dan struktur

Page 82: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

72

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

organisasi sudah diutarakan di atas. Penataan bussiness process dan tata laksana berikut

menyangkut penataan kegiatan perorangan hingga pencapaian sasaran organisasi.

a. Bussiness Prosess Hasil Pengawasan Untuk Perencanaan Pembangunan

Penyatuan tempat berkantor Kepala BPKP bersamaan dengan Kepala Bappenas di

Kantor Kepresidenan mengandung arti bahwa hasil pengawasan wajib dimanfaatkan

untuk perencanaan pembangunan dan penganggarannya. Pemanfaatan hasil

pengawasan untuk pembangunan dan penganggaran konsisten dengan tujuan

pengawasan intern yaitu untuk perbaikan program pemerintah. Untuk itu harus

dibangun bussiness process6 pemanfaatan hasil pengawasan untuk meningkatkan

efektivitas perencanaan pembangunan.

Mekanisme hubungan antara Bappenas dan BPKP ini dibuat untuk memastikan

sinergitasnya. Mekanisme perencanaan dan penganggaran selama ini sudah berjalan

secara reguler namun tanpa aspek pemanfaatan hasil pengawasan. Pengawasan yang

bersifat post audit selama ini, harus diimbangi dengan pengawasan pre audit

terhadap perencanaan pembangunan, khususnya perencanaan kinerja yang diajukan

KLPK pada saat trilateral meeting.

b. Bussiness Process Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan

Menyangkut penjabaran manajemen kinerja pembangunan, BPKP juga perlu

membangun bussiness process7 untuk tujuan organisasi, dalam hal ini sasaran

strategis, yang telah ditetapkan di renstra ini, yaitu: (1) Peningkatan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (diukur dengan Indeks APKP); (2)

Peningkatan Kematangan Implementasi SPIP (diukur dengan Tingkat Maturitas

SPIP); dan (3) Peningkatan Kapabilitas Pengawasan Intern (diukur dengan Indeks

Kapabilitas APIP). Ketiga sasaran strategis ini merupakan ukuran keberhasilan BPKP

sebagai lembaga, sekaligus merupakan ukuran keberhasilan Kepala BPKP.

Kualitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (Indeks APKP)

merupakan ukuran keberhasilan BPKP terkait dengan misi “Menyelenggarakan

Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional guna Mendukung Tata Kelola Pemerintahan dan Korporasi

yang Bersih dan Efektif”. Seluruh kegiatan BPKP hendaknya terkait dengan misi ini,

mulai dari tingkat pelaksana di bawah, tim teknis, pejabat pengawas, administratur,

pejabat tinggi pratama, pimpinan tinggi madya hingga pimpinan tinggi utama

(Kepala BPKP).

Bangunan bussiness process peningkatan Indeks APKP ini perlu dilanjutkan dengan

tata laksana atau SOP untuk masing-masing kegiatan yang ada di dalamnya.

6 Bussiness Dictionary, bussiness process is a series of logically related activities or tasks (such as planning, production and sales) performed together to produce a defined set of result. 7 Margareth Rouse, bussiness process is activity or set of activities that will accomplis a spesific organisational goal.

Page 83: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

73

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

c. Bussiness Process Peningkatan Maturitas SPIP

Peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP ditandai dengan peningkatan

kematangan implementasi (maturitas) SPIP atau Indeks SPIP. Indeks SPIP ini

merupakan ukuran keberhasilan BPKP sebagai lembaga, (ukuran keberhasilan

Kepala BPKP), terkait misi 2 yaitu “Membina Penyelenggaraan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah yang Efektif”. Seluruh kegiatan BPKP hendaknya

terkait dengan misi ini, mulai dari tingkat pelaksana di bawah, tim teknis, pejabat

pengawas, administratur, pejabat tinggi pratama, pimpinan tinggi madya hingga

pimpinan tinggi utama (Kepala BPKP). Bangunan bussiness process peningkatan

Indeks SPIP ini perlu dilanjutkan dengan tata laksana atau SOP untuk masing-masing

kegiatan yang terdapat di dalamnya.

Sudah saatnya penggunaan pedoman pelaksanaan SPIP yang telah dihasilkan selama

lima tahun periode renstra 2010–2014, diintensifkan secara fundamental. Indeks SPIP

merupakan ukuran keberhasilan Kepala BPKP dalam membina penyelenggaraan SPI

KLPK. Penyelenggaraan SPIP seyogyanya dilaksanakan secara komprehensif

menyangkut seluruh kegiatan pokok instansi pemerintah (unit organisasi, SKPD)

dengan menggunakan Pedoman Penyusunan Design penyelenggaraan SPIP dan

diukur juga dengan secara paralel, menyangkut seluruh kegiatan pokok instansi

pemerintah (unit organisasi, SKPD) dengan Pedoman Penilaian Tingkat Maturitas

SPIP (komprehensif).

d. Bussiness Process Peningkatan Kapasitas Pengawasan Intern

Peningkatan kapasitas Pengawasan Intern ditandai dengan Kapabilitas APIP atau

Indeks APIP. Indeks APIP ini merupakan ukuran keberhasilan BPKP sebagai

lembaga, (ukuran keberhasilan Kepala BPKP), terkait misi 3 yaitu “Mengembangkan

Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang Profesional dan Kompeten”.

Seluruh kegiatan BPKP hendaknya terkait dengan misi ini, mulai dari tingkat

pelaksana di bawah, tim teknis, pejabat pengawas, administratur, pejabat tinggi

pratama, pimpinan tinggi madya hingga pimpinan tinggi utama (Kepala BPKP).

Bangunan bussiness process peningkatan Indeks APIP ini perlu dilanjutkan dengan

tata laksana atau SOP untuk masing-masing kegiatan yang ada di dalamnya.

APIP pada KLPK diperlukan sebagai tuntutan organisasi modern. Untuk memenuhi

kebutuhan APIP yang handal, BPKP harus memposisikan diri sebagai Pembina APIP

(sebagai pelaksanaan Misi ke-3). Oleh karena itu, mendesak adanya fungsi Pusbin

APIP. Fungsi pembinaan JFA (auditor) yang selama ini dilaksanakan oleh Pusbin

JFA, perlu ditingkatkan menjadi fungsi pembinaan APIP untuk meningkatkan

kapabilitas APIP (internal dan eksternal BPKP) dengan cara antara lain:

1) Mengusulkan dibuatnya Internal Audit Charter bagi APIP;

2) Membangun metodologi pengukuran kinerja APIP;

3) Mendesain peningkatan kompetensi APIP sebagai upaya untuk peningkatan

kapabilitas APIP;

4) Memberdayakan Asosiasi APIP;

5) Evaluasi terhadap IACM Level ;

Page 84: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

74

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

6) Sinergitas penugasan dan metodologi pengawasan.

Penempatan pegawai BPKP di KLPK lainnya, khususnya APIP, dilakukan paling

tidak meningkatkan Indeks APIP ini.

e. Framework Pemantauan–Evaluasi Lima Tahunan

Pengawasan intern (dengan multi tools pengawasan seperti audit, reviu, dan

pemantauan), menyangkut program pembangunan dalam RPJMN 2015–2019,

melibatkan APIP KLPK, dan lintas tahun, serta menyangkut aspek perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, harus dibangun secara khusus

dalam suatu kerangka kerja pengawasan intern. Hal tersebut dilakukan untuk

menjamin integritas dan kontinuitas pelaksanaan pengawasan intern sebagaimana

terlihat pada Peraga 3.6 berikut.

Untuk setiap sasaran program pembangunan yang terpilih untuk diaudit secara lintas

bidang dan lintas sektor, dibangun suatu kerangka kerja yang menyangkut pemetaan

logis target lima tahunan, tahunan dan triwulanan. Keseluruhan capaian target ini

dipantau secara reguler, termasuk realisasi anggaran (dan realisasi input lainnya)

masing-masing dalam suatu sistem yang berjalan selama lima tahun. Dengan

kerangka kerja yang telah menampung penggunaan input, pengukuran output dan

bahkan pengukuran outcome. Berdasarkan data-data tersebut, tanpa upaya

pengumpulan data yang signifikan, BPKP dapat melakukan analisis efisiensi dan

Peraga 3.3 Strategi Pengawasan BPKP

• Pembangunan Kemitraan dan Jejaring Pengawasan dan Perencanaan Pembangunan Nasional

Strategi Eksekutif

• Pemfokusan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan nasional bersifat lintas –RPJMN

• Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

• Peningkatan Kapasitas Pengawasan Intern yang mendukung Sinergi Pengawasan Program Pemerintah

• Penguatan penerapan SPI/Governance Program Pemerintah (Wajib, Prioritas & Pendukung) dan SPIKLPK

Strategi Operasional

•Peningkatan Kompetensi SDM BPKP dan Ketaatan Terhadap Standar dan SOP Berbasis Risiko

•Peningkatan Kapasitas Information and Communication Technology (ICT) berbasis BPKP’s Enterprise Arhitecture dan Pengawasan’s Bussiness Architecture

•Peningkatan Sarana Prasarana

Penguatan Kapasitas Internal

2015 2016 2017 2018 2019

Bas

elin

e 2

01

4

Targ

et 2

01

5

Targ

et 2

01

6

Targ

et 2

01

7

Targ

et 2

01

8

Targ

et 2

01

9

Realisasi OP 2015

Rea

lisas

i 20

16 R

ealis

asi 2

01

7

Rea

lisas

i 20

18 Rea

lisas

i 20

19

: Realisasi output: Target output

Realisasi target diukur oleh K/L (pendampingan BPKP, jika perlu) dan Diberi assurance oleh BPKP melalui monitoring atau survey

Mo

nit

or

Triw

I 20

15

Mo

nit

or

Triw

II 2

01

5

Mo

nit

or

Triw

III 2

01

5

Mo

nit

or

Triw

IV 2

01

5

Wilayah Audit dan/atau Evaluasi untuk

Perbaikan Program Jika ada Gap Realisasi-Target

Wilayah Audit/ Evaluasi untuk Akuntabilitas Pro-gram /RPJM Berikutnya

Peraga 3.6. Framework Monitoring-Evaluation

OP1 OP2 OP3 OP4

: Realisasi Anggaran

Page 85: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

75

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

efektivitas. Jika terdapat masalah capaian, berupa gap antara target dan realisasi,

evaluasi program dapat dilakukan secara lebih mudah.

f. Standarisasi Untuk Penganggaran Berbasis Kinerja

Guna memberikan kemudahan dalam penganggaran, BPKP harus melanjutkan

penerapan anggaran berbasis kinerja yang sudah dilakukan dalam Rencana Kerja

Anggaran (RKA) BPKP Tahun 2014 meliputi Program Teknis, Pengawasan Intern

dan Pembinaan SPIP. Dalam RKA Tahun 2014, fokus standarisasi masih dari aspek

kegiatan (audit, evaluasi, reviu dan seterusnya), anggaran untuk setiap penugasan

adalah sama (persentase tertentu dari standar yang diajukan BPKP ke Kementerian

Keuangan) untuk seluruh unit organisasi BPKP. Anggaran penugasan berbeda dari

satu unit ke unit organisasi lainnya, tergantung tingkat kesulitan wilayah kerjanya.

Proses standarisasi tersebut perlu dikaji ulang atau dilanjutkan untuk mendekati

penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di BPKP.

4. Analisis SDM Aparatur Sipil Negara BPKP

Penjabaran atas amanat pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pengawasan

sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 192/2014 harus dikaitkan dengan Reformasi

Birokrasi di BPKP, dan dilakukan dalam mekanisme implementasi kebijakan RB tingkat

nasional. Demikian juga kebutuhan jumlah ASN sedang dilakukan melalui proses

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja. Terkait dengan jumlah SDM ASN yang

dibutuhkan oleh BPKP dilakukan melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja

yang jelas dan detil dalam kurun waktu lima tahunan.

Penjabaran rencana peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN akan dilakukan

khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan intern yang bersifat makro.

Peningkatan pendidikan JFA harus disusun dengan memerhatikan rencana peningkatan

kompetensi dan profesionalitas SDM dalam kurun waktu lima tahunan.

Mekanisme penilaian kinerja individu di BPKP saat ini telah menggunakan aplikasi

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dikembangkan oleh BKN. SKP ini sangat kaku

mengikuti struktur organisasi sehingga perlu dijabarkan atau disesuaikan agar mekanisme

Penilaian Kinerja Individu SDM BPKP sesuai dengan sifat pekerjaan BPKP itu sendiri,

khususnya lintas bidang.

a. Reinventing Posisi Unik Pengawasan Intern BPKP: Agen Perubahan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BPKP perlu memerankan dirinya

sebagai agen perubahan pada KLPK. Perubahan diukur dengan peningkatan kinerja

KLPK dengan mengutamakan integritas (lihat Peraga 3.7). Dengan konsep tersebut,

mempekerjakan pegawai BPKP di KLPK pada prinsipnya merupakan bentuk

penugasan. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan untuk meminta laporan hasil

penugasan kepada pegawai yang bersangkutan tentang perbaikan kinerja di KLPK-

nya masing-masing. Secara penugasan, mereka diharapkan dapat berperan sebagai

agen perubahan di lingkungan KLPK.

Page 86: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

76

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Aktivitas pengawasan BPKP sungguh unik dan strategis. Penempatan staf BPKP di

KLPK diharapkan menguatkan penerapan akuntabilitas dengan integritas yang tinggi,

mengacu kepada sistem di BPKP yang sudah teruji, termasuk dalam clearing house

dan debottlenecking. Posisi ini, secara teori, memuluskan pelaksanaan fungsi

pengawasan lintas bidang dengan pendekatan multi APIP dan multi metodologi

pengawasan.

Peraga 3. 7. Integritas Sebagai Prasyarat Kinerja Unggul

b. Perekrutan Tenaga Ahli

Pelaksanaan pengawasan lintas bidang membutuhkan keahlian lintas bidang dan

bahkan lintas metode. Untuk kebutuhan ini Kedeputian BPKP perlu

mengidentifikasi tenaga ahli yang dibutuhkan agar penyediaannya dapat dilakukan

dalam waktu yang memadai.

Uraian lebih rinci penataan kelembagaan dimaksud dituangkan dalam Lampiran 2

Renstra ini.

ORGANIZATION PERFORMANCE NEEDS INTEGRITY

4

“integrity as what it takes for a person to be whole and complete.

Integrity creates workability.Without integrity, the workability declines; and as workability

declines, the opportunity for performance declines.Therefore,

integrity is a necessary condition for maximum performance” *)

*) Jensen (2009)

Promoting integrity is a prerequisite for all public sector reform,and the progress in achieving performance is considered as proof

of the willingness and commitment toward good governance

Integrity is composed of value, moral commitment, ethic, attitude, ethos, spirit, etc.

Page 87: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

77

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PROGRAM PENGAWASAN

Pada bab sebelumnya telah diuraikan tentang visi, misi dan tujuan BPKP yang pencapaiannya

diukur dari pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Bab ini

menguraikan mengenai target-target kinerja dan kerangka pendanaan untuk mencapai sasaran-

sasaran tersebut.

A. TARGET KINERJA

Tiga jenis kinerja yang perlu diukur untuk memudahkan pengelolaannya yaitu kinerja sasaran

strategis (impact), kinerja sasaran program (outcome) dan kinerja sasaran kegiatan (output).

Sebelumnya diuraikan tentang pengukuran kinerja.

1. Pengukuran Kinerja

Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh pengelolaan

pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan

pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas

pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran

kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan oleh BPKP untuk dapat

mengetahui sejauh mana rencana dalam Renstra BPKP berhasil dicapai. Faktor-faktor

mana yang berkontribusi dalam menghambat capaian kinerja, sekaligus dapat ditemukan

akar permasalahan tidak tercapainya suatu rencana. Lingkup pengukuran kinerja meliputi

pengukuran kinerja sasaran strategis, kinerja program dan kinerja kegiatan. Sudah barang

tentu bahwa pengukuran ketiga kinerja tersebut disamping harus saling terkait juga harus

menunjukkan alur logikanya sehingga pencapaian sasaran kegiatan adalah untuk

mencapai sasaran program dan pencapaian sasaran program adalah dalam rangka

mencapai sasaran strategis.

Untuk dapat mengukur sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan,

ditentukan indikator pencapaian dan target capaian atau yang dikenal dengan target

kinerja. Spesifiknya, target BPKP merupakan hasil dan satuan hasil yang direncanakan

akan dicapai BPKP dari setiap indikator kinerjanya1. Target-target kinerja ditentukan di

awal tahun perencanaan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara

target dengan realisasinya. Agar memudahkan dalam pengukuran kinerja baik pada level

1Adopsi dari Peraturan Menteri PPN Nomor 5 Tahun 2014

Page 88: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

78

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

sasaran strategis, program, maupun kegiatan maka satuan hasil indikator yang dibangun

telah memenuhi kaidah-kaidah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time

bound atau disingkat SMART. Tatacara pengukuran target kinerja untuk ketiga kinerja di

atas dituangkan dalam Profil Pengukuran Kinerja BPKP.

2. Target Kinerja Sasaran Strategis

Terdapat tiga sasaran strategis sebagai indikator pencapaian tujuan BPKP. Pencapaian

sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan

atau capaian outcome program yang diselenggarakan. Untuk mengetahui dan dapat

menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis ditetapkan target

sasaran strategis sebagai kondisi nyata pada tahun 2019 untuk tiga sasaran strategis

BPKP yaitu (Tabel 4.1):

Tabel 4.1. Target Kinerja Sasaran Strategis BPKP

3. Target Kinerja Sasaran Program

Arah kebijakan pengawasan BPKP akan dilaksanakan dengan progam pengawasan intern

akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan nasional serta pembinaan SPIP dan…

Tabel 4.2. Target Kinerja Sasaran Program

Uraian Target 2019

SS1 Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Pembangunan Nasional

Indeks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Dan

Pembangunan

3 dari skala 5

Level Maturitas SPIP Lintas 3 dari skala 5

Level Maturitas SPIP

K/L/Pemda

3dari skala 5

Efektifitas SPI Korporasi 3dari skala 5

Level APIP K/L 3 dari skala 5

Level APIP Pemda 3 dari skala 5

Kode Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

SS2 Meningkatnya Maturitas SPI pada

KLPK dan Program Lintas

SS3 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/Pemda

Uraian Target

2015

Target

2016

Target

2017

Target

2018

Target

2019

SP1 Perbaikan pengelolaan

Keuangan Negara

Perbaikan tata kelola, manajemen risiko

dan pengendalian intern Pengelolaan

Keuangan Negara

40 50 60 70 80

SP2 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPIP pada

Program Prioritas Nasional

Diterapkannya kelima Unsur SPIP

Program Prioritas Nasional secara

memadai

40 40 40 50 50

SP3 Meningkatnya Kualitas

Penerapan SPI KLPK serta

Meningkatnya Upaya

Pencegahan Korupsi

Diterapkannya kelima Unsur SPIP pada

K/L/Pemda/Efektivitas SPI Korporasi

secara memadai

50 60 70 80 80

Kapabilitas APIP K/L (level 3) 4.17% 4.17% 20.83% 45.83% 79.17%

Kapabilitas APIP Pemprov (level 3) 5.0% 10.0% 20.0% 30.0% 50.0%

Kapabilitas APIP Pemkab/kot (level 3) 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

SP5 Meningkatnya Kualitas

Layanan Dukungan Teknis

Pengawasan

Persepsi Kepuasan Layanan Kesetmaan

(Skala Likert 1-10)

7 7 7 8 8

Kode Sasaran Program

Indikator Kinerja Program (Outcome)

SP4 Meningkatnya Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P

Page 89: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

79

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Program pertama

dilaksanakan dengan kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta

pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah, sasaran yang akan dicapai

dari program-program tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2 di atas.

4. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan-

kegiatan utama pengawasan intern atas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

keuangan daerah dan pembangunan nasional; pembinaan penyelenggaraan SPIP serta

pembinaan kompetensi aparat pengawasan intern pemerintah. Sasaran yang akan dicapai

dari kegiatan tersebut terlihat seperti pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Tabel Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output)

Untuk mendukung ketercapaian sasaran program pengawasan, kegiatan dan sasaran

kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan BPKP adalah sebagai terlihat pada

Tabel 4.4.

5. Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) telah menjadi isu sentral dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan

adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek,

menengah, maupun jangka panjang. Selain itu, penerapan tata kelola pemerintahan yang

baiksecara konsisten akan turut berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia di

lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten

ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

supremasihukum, keadilan, dan partisipasimasyarakat.

Konsep good governance di Indonesia menguat pada era reformasi ketika terdapat

desakan untuk mengurangi peran pemerintah yang dianggap terlalu dominatif dan tidak

efektif (bad government). Untuk mengatasi hal ini negara perlu membagi kekuasaan yang

dimiliki dengan aktor lain yakni swasta (private sector) dan masyarakat sipil (civil

society). Interaksi diantara ketiga aktor ini dalam mengelola kekuasaan dalam

penyelenggaraan pembangunan disebut governance. Interaksi dimaksud mensyaratkan

adanya ruang kesetaraan (equality) diantara aktor-aktor terkait sehingga prinsip-prinsip

seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan lain sebagainya dapat terwujud.

Uraian Target

2015

Target

2016

Target

2017

Target

2018

Target

2019

1 Tersedianya Informasi

Hasil Pengawasan

Jumlah Rekomendasi Hasil

Pengawasan

3.796 3.796 3.796 3.796 3.796

2 Tersedianya Informasi

Penyelenggaraan SPIP

Jumlah Rekomendasi Hasil

Pembinaan SPIP

1.267 1.267 1.267 1.267 1.267

3 Tersedianya informasi

Kapabilitas Pengawasan

Intern K/L/P

Jumlah Rekomendasi

Pembinaan Kapabilitas

Pengawasan Intern K/L/P

151 151 151 151 151

5.214 5.214 5.214 5.214 5.214

No Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

Jumlah

Page 90: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

80

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Tabel 4.4 Sasaran Kegiatan Dukungan Pengawasan

Uraian Target

2015

Target

2016

Target

2017

Target

2018

Target 2019

Laporan audit, evaluasi dan

review

132 106 108 110 114

Tindak lanjut laporan hasil

pemeriksaan dan pengaduan

masyarakat

79% 84% 89% 89% 89%

Hasil pembinaan jabatan

Fungsional Auditor

62 Lap,

3.000

penetapa

n, 2.100

sertf, 1

sistem

62 Lap,

3.000

penetapa

n, 2.100

sertf, 1

sistem

62 Lap,

3.000

penetapan

, 2.100

sertf, 1

sistem

62 Lap,

3.000

penetapan

, 2.100

sertf, 1

sistem

62 Lap,

3.000

penetapan,

2.100 sertf,

1 sistem

Pengembangan kapasitas

APIP dan PKN STAR

4.542

orang, 10

Paket

3.096

orang, 10

Paket

722

orang, 10

Paket

- -

Pengembangan kapasitas,

kualitas SDM dan kompetensi

7.550 8.400 8.010 6.320 6.570

Standardisasi/sertifikasi,

Perencanaan dan Monev

Kinerja

6 6 6 5 5

Hasil riset dan pengembangan

penerapan/pemanfaatan

12 13 15 13 13

Perencanaan, monev dan

pengembangan kapasitas

sumber daya

8 8 8 8 8

Pembinaandan koordinasi

kelitbangan

1 1 1 1 1

Perencanaan/program,

penganggaran, dan

pengendalian

5 5 5 5 5

Pemantauan, analisa, dan

evaluasi

44 44 44 44 44

Penyusunan peraturan

perundang-undangan dan

pembinaan hokum

15 15 15 15 15

Pertimbangan atau opini

hukum dan pendampingan

hukum

30 30 30 30 30

Kehumasan, hubungan

kelembagaan dan

keprotokolan

31 31 31 31 31

Perencanaan, pembinaandan

manajemen kepegawaian

5.795 5.915 6.035 6.165 6.265

Organisasi, tata laksana dan

reformasi birokrasi

3 3 3 3 3

Penganggaran 40 40 40 40 40

Perbendaharaan 12 12 12 12 12

Akuntansi /laporan keuangan

dan barang milik negara

9 9 9 9 9

Pelayanan umum

kerumahtanggaan dan

perlengkapan

1 1 1 1 1

Pengelolaan aset BMN

(administrasi dan

Pemeliharaan)

79 79 79 79 79

 8 Pengelolaan Kepegawaian

dan Organisasi

 9 Pengelolaan Anggaran dan

Sistem Akuntansi

Pemerintah

10 Pengadaan dan

Penyaluran Sarana dan

Prasarana BPKP,

Pembinaan Administrasi

dan Pengelolaan

Perlengkapan serta

Pembayaran

 5 Penelitian dan

Pengembangan

Pengawasan

 6 Penyusunan dan Evaluasi

Rencana

 7 Pembinaan Hukum dan

Pengelolaan Kehumasan

9 dan

6.840

9 dan

6.840

3 Pembinaan Jabatan

Fungsional Auditor

 4 Penyelenggaraan dan

Pengembangan

Pendidikan dan Pelatihan

Pengawasan 

2 Penyelenggaraan Sistem

Informasi Pengawasan

Pelayanan pengelolaan data

dan teknologi informasi

9 dan

6.840

9 dan

6.840

9 dan

6.840

No Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan (Output)

 1 Pengawasan Intern BPKP

Page 91: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

81

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Namun demikian, dalam perkembangannya penerapan good governance belum mampu

membuka ruang serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyelengaraan

pemerintahan dan pengelolaan pembangunan. Di sisi lain, peran pemerintah sebagai

aktor kunci (key actor) pembangunan cenderung berkurang dikarenakan pembagian

peran dengan swasta.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendorong perluasan

partisipasi masyarakat sebagai aktor pembangunan,yaitu dengan terbitnya UU Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menjadi landasan untuk

memantapkan penerapan prinsip-prinsip governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik,

telah terbentuk lembaga Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPKP.

Dari sisi penguatan kapasitas pemerintahan (birokrasi), BPKP terus berupaya

memantapkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) di segala area perubahan

yang disasar, baik kebijakan, kelembagaan, SDM aparatur, maupun perubahan mind set

dan culture set. Reformasi birokrasi diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang

bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan BPKP kepada

stakeholders akan meningkat.

1) Sasaran

Sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di BPKP adalah (i)

meningkatnya keterbukaan informasi dan komunikasi publik, (ii) meningkatnya

partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik, (iii) meningkatnya

kapasitas birokrasi, dan (iv) meningkatnya kualitas pelayanan publik.

2) Arah Kebijakan dan Strategi

Untukmencapaisasaran tersebut dilakukan melalui arah kebijakan dan strategi

sebagai berikut:

1. Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, diantaranya

melalui pembentukan pembentukan PPID dalam rangka Keterbukaan Informasi

Publik;

2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan, diantaranya

melalui penciptaan forum-forum konsultasi publik;

3. Peningkatan kapasitas birokrasi, diantaranya melalui perluasan pelaksanaan

Reformasi Birokrasi;

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, di antaranya melalui penguatan

pengawasan oleh masyarakat.

Untuk itu, ditetapkan indikator pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang

perlu diterapkan di BPKP seperti disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini.

Page 92: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

82

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Tabel 4.5 Pengarusutamaan Tata Kelola Pemerintahan di BPKP

No.

Isu/

Kebijakan

Nasional

Kebijakan dalam

Renstra Indikator

Sasaran

2015 2016 2017 2018 2019

Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik

1 Pembentukan

Pusat Pelayanan

Informasi dan

Dokumentasi

(PPID) dalam

rangka

Keterbukaan

Informasi Publik

Pembentukan PPID

pada setiap unit

organisasi

PPID di BPKP

Pusat

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

% PPID di

Perw. BPKP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Kerjasama dengan

media massa dalam

rangka public

awareness campaign

(PAC)

% unit kerja

yang melaku-

kan kerjasama

dengan media

massa

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Publikasi semua

proses perencanaan

dan penganggaran ke

dalam website BPKP

% unit kerja

yang mempu-

blikasi proses

perencanaan &

penganggaran

30 %

60 %

100 %

100 %

100 %

Publikasi informasi

penggunaan

anggaran

% unit kerja

yang

mempublikasi

penggunaan

anggaran

30 %

60 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan

1 Pencipt

aan ruang-ruang

partisipasi dan

konsultasi publik

Pembentukan forum

konsultasi publik

dalam perumusan

kebijakan

% unit kerja

yang melaksa-

nakan forum

konsultasi

publik

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Pengembangan

sistem publikasi

informasi proaktif

yang dapat diakses

dan mudah dipahami

% unit kerja

yang memiliki

sistem publikasi

informasi dan

mudah

dipahami

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Pengembangan

website yang

berinteraksi dengan

masyarakat

% unit kerja

yang memiliki

website yang

interaktif

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan kapasitas birokrasi melalui reformasi birokrasi

1 Penyusunan

Grand Design

dan Road Map

Reformasi

Birokrasi

Penyusunan Grand

Design dan Road

Map Reformasi

Birokrasi BPKP

Tersusunnya

Grand Design

dan Road Map

Reformasi

Birokrasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 93: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

83

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BPKP

2 Penataan

kelembagaan

instansi

Pemerintah yang

mencakup

penataan fungsi

dan struktur

organisasi

Melakukan

restrukturisasi

organisasi dan tata

kerja instansi untuk

rightsizing di

dasarkan pada

sasaran dan

kebijakan RPJMN

% tersusunnya

struktur

organisasi dan

tata kerja yang

proporsional,

efektif, efisien

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 Penataan

ketatalaksanaan

instansi

pemerintah

Penyederhanaan

proses bisnis dan

penyusunan SOP

utama khususnya

yang berkaitan

dengan pelayanan

kepada masyarakat

% SOP utama

telah tersusun

sesuai dengan

proses bisnis

organisasi

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

4 Penerapan SPIP Percepatan

penerapan SPIP di

setiap unit organisasi

pemerintah

% jumlah unit

kerja yang

menerapkan

SPIP

100% 100% 100% 100% 100%

5 Akuntabilitas

pengelolaan

keuangan negara

Penyusunan laporan

keuangan yang

akuntabel dan sesuai

dengan SAP

Opini WTP

BPKP

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

6 Sistem seleksi

PNS melalui

CAT System

Penerapan sistem

seleksi berbasis CAT

system

% penggunaan

CAT system

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

7 Pengembangan

dan penerapan e-

Government

Pengembangan dan

penerapan e-

Government

% jumlah unit

kerja yang

membangun dan

menerapkan e-

Government

40 %

55 %

65 %

75 %

90 %

8 Penerapan e-

Arsip

Penerapan e-Arsip di

BPKP

% unit kerja

yang telah

menerapkan

manajemen

arsip secara

lebih efektif

8% 20 % 40 % 60 % 80 %

9

Penyelenggaraan

Sistem

Akuntabilitas

Kinerja Aparatur

Penerapan sistem

akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah

berbasis TI

% penerapan

SAKIP yang

berbasis TI

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Penyusunan LAKIP

yang berkualitas

LAKIP BPKP

memperoleh

nilai A

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1 Pembentukan

unit pengaduan

masyarakat yang

Penerapan

manajemen

pengaduan berbasis

% unit

pengaduan

masyarakat

50 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Page 94: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

84

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

berbasis TI TI yang efektif pada

setiap unit pelayanan

publik

berbasis TI

2

Membangun

sistem

pengelolaan dan

layanan

informasi

publikyang andal

dan profesional

Mengembangkan

sistem publikasi

informasi proaktif

yang dapat diakses,

dengan bahasa yang

mudah dipahami

% unit kerja

yang memiliki

sistem publika-

si informasi

proaktif yang

dapat diakses,

dan mudah

dipahami

100%

100 %

100 %

100 %

100 %

Mengembangkan

website yang

berinteraksi dengan

masyarakat

% unit kerja

yang memiliki

website yang

interaktif

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

B. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kerangka kebutuhan dana organisasi dalam

rangka mencapai sasaran strategisnya selama lima tahun ke depan. Perhitungan dibuat

berdasarkan proyeksi dalam lima tahun. BPKP dalam menyusun kerangka pendanaan

memperhatikan sumber dana yang dapat diperoleh dan target program yang dicanangkan

selama lima tahun. Sumber dana pendanaan BPKP diperoleh dari sumber APBN, penerimaan

negara bukan pajak (PNBP), dan pembiayaan hibah bantuan luar negeri (PHLN). Jumlah

anggaran tahun 2015, dan perkiraan kebutuhan anggaran tahunan dari tahun 2016–2019

disajikan pada Lampiran 1 Renstra ini. Dalam Lampiran tersebut, output kegiatan yang

menjadi basis pengalokasian anggaran masih dibuat merata dengan pertimbangan bahwa

sinyal kenaikan ruang fiskal negara masih incremental. Perhitungan anggaran tahunan tetap

mengikuti kebijakan umum penganggaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kementerian

Keuangan.

1. Analisis Pendanaan BPKP 2014-2015

Analisis dana yang dikelola BPKP dalam tahun 2014, proporsi APBN mencapai 90%

sedang sisanya diperoleh dari PHLN (8,8%) dan PNBP (0,6%). Proporsi tersebut relatif

sama untuk tahun 2015, yakni porsi terbesar berasal dari APBN mencapai 87,3%,

sedangkan porsi PHLN sebesar 11,9% dan porsi PNBP tetap sebesar 0,8%.

Tabel 4.6 Analisis Pendanaan BPKP 2014–2015 Menurut Sumber Pendanaan

(milyar Rp) % (milyar Rp) %

1 Rupiah Murni (APBN) 1.334 87,30% 1.153 90,60%

2 PNBP 12 0,80% 7 0,60%

3 PHLN 182 11,90% 112 8,80%

1.528 100% 1.272 100%

Sumber PendanaanNo

Total

20142015

Page 95: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

85

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

Efektif Februari 2013, BPKP menyelenggarakan kegiatan State Accountability

Revitalization (STAR) untuk meningkatkan SDM dari pengelola keuangan negara/daerah

(bagian dari pembinaan penyelenggaraan SPIP) dan aparat pengawasan intern (bagian

dari peningkatan kapasitas APIP). Kegiatan ini dibiayai oleh Loan ADB Nomor 2927

INO hingga tahun 2017. Karena STAR ini tidak mungkin mencakup kebutuhan

pembiayaan peningkatan kapasitas pengelola keuangan, sejak 2016 BPKP perlu

mengusulkan anggaran dari Rupiah Murni.

Analisis pendanaan untuk mencapai sasaran program dibedakan menjadi dua program

utama, yakni program pengawasan dan program dukungan pengawasan. Program

pengawasan BPKP ditujukan dalam rangka program pengawasan intern akuntabilitas

keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP, sedangkan program dukungan

pengawasan merupakan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya.

Porsi dana untuk mencapai program pengawasan mengalami peningkatan 6% pada tahun

2015 yang mencapai 30% dari total dana. Adapun porsi program dukungan pengawasan

adalah sebesar 70%. Besarnya dukungan pengawasan ini adalah konsekuensi logis dari

BPKP sebagai lembaga profesional yang menggunakan banyak SDM dibanding sumber

daya lainnya.

Tabel 4.7 Analisis Pendanaan BPKP 2014-2015 Menurut Program

2. Perkiraan Pendanaan 2015–2019

Perhitungan pendanaan BPKP 2015–2019 harus memperhatikan sasaran strategis yang

hendak dicapai, besar keluaran hasil pengawasan yang ditargetkan, dan ketersediaan

dana. Analisis terhadap ketersediaan dana bahwa dana PHLN hanya sampai tahun 2017

sedangkan ketersediaan dana APBN relatif meningkat secara gradual disesuaikan dengan

tingkat inflasi dan ketersediaan dana. Adapun PNBP bersifat stagnan karena kapasitas

Pusdiklatwas yang relatif tetap. Perkiraan pendanaan terlihat pada Tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.8. Perhitungan Pendanaan 2015–2019

(milyar Rp) % (milyar Rp) %

1 Program Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.068 69,9 966,72 76

2 Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara &

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

460 30,1 305,28 24

1.528 100 1.272,00 100

2015 2014

Total

ProgramNo

2015 2016 2017 2018 2019

1 Program Dukungan Manajemen &

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

1.068 1.129 1.191 1.254 1.313

2 Program Pengawasan Intern

Akuntabilitas Keuangan Negara &

Pembinaan Penyelenggaraan SPIP

460 488 516 544 574

1.528 1.617 1.707 1.798 1.887

No

Total

Program(milyar Rp)

Page 96: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

86

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 97: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

87

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis BPKP merupakan dokumen perencanaan pengawasan internal terhadap

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional. Dokumen tersebut menjadi

rancangan kerja yang memberikan arah dan tujuan dari pelaksanaan program dan kegiatan dari

setiap unit organisasi di BPKP.

Visi BPKP sebagai auditor internal pemerintah RI berkelas dunia untuk meningkatkan

akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional adalah impian sekaligus leverage

(daya ungkit) peningkatan kualitas pengawasan intern sehingga dapat berujung pada peningkatan

kinerja keuangan dan pembangunan, yang pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Pembangunan Nasional secara kuantitatif tertuang dalam RPJMN 2015-2019. Untuk

berubah (meningkatkan kualitas), diperlukan kerja keras dan usaha bersama dari seluruh pegawai

BPKP baik dari pimpinan maupun dari pegawai fungsional dalam seluruh tingkatan.

Visi tersebut harus menjadi visi bersama dan menjadi sesuatu yang harus diingat dari setiap

kegiatan dan tindakan agar dapat mencerminkan kualitas kompetensi dan kualitas karakter

sebagai auditor berkelas dunia. Oleh karena itu, setiap pegawai perlu memahami kemana arah

pengawasan BPKP ke depan.

Seluruh pimpinan dan pegawai BPKP diharapkan hadir menjadi wakil pemerintah di bidang

pengawasan, selalu hadir dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya. Pengawasan yang dapat memberi output assurance dan output

consultancy kepada Presiden dan kabinetnya sehingga keseluruhan Pemerintah dapat memastikan

pencapaian Enam Sasaran Pokok Pembangunan yang dirancang sebagai indikator peningkatan

kesejahteraan rakyat.

Page 98: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

88

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 99: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

89

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

LAMPIRAN

Lampiran 1-1 : Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah BPKP 2015-2019 (Program

06)

Lampiran 1-2 : Matriks Rencana Pembangunan Jangka Menengah BPKP 2015-2019 (Program

01)

Lampiran 2 : Kerangka Kelembagaan BPKP

Page 100: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

90

`

Rencana Strategis BPKP 2015 – 2019

THIS PAGE IS INTENTIONALLY BLANK

Page 101: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

LA

MP

IRA

N 1

-1

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

08

90

6

Men

ing

ka

tny

aK

ua

lita

sA

ku

nta

bil

ita

s

Pen

gel

ola

an

Keu

an

ga

nd

an

Pem

ba

ng

un

an

Na

sio

na

lIn

dek

sA

kun

tabi

lita

sP

eng

elol

aan

Keu

ang

an

dan

Pem

ban

gu

nan

Pro

gra

mP

rior

itas

dal

am

Naw

a C

ita

11

22

3

Men

ing

katn

ya

Mat

uri

tas

SP

IP

Lev

elM

atu

rita

sS

PIP

Pro

gra

mP

rior

itas

dal

am N

awa

Cit

a

20

,0%

30

,0%

40

,0%

50

,0%

60

,0%

Mat

uri

tas

SP

IP K

/L(L

evel

3)

4,1

7%

12

,50

%2

5,0

0%

75

,00

%8

7,5

0%

Mat

uri

tas

SP

IPP

emer

inta

hP

rov

insi

(Lev

el

3)

10

,0%

15

,0%

20

,0%

40

,0%

50

,0%

Mat

uri

tas

SP

IPP

emer

inta

hK

abu

pat

en/K

ota

(Lev

el 3

)

5,0

%1

0,0

%1

5,0

%2

0,0

%2

5,0

%

Efe

kti

fita

s S

PI

Ko

rpo

rasi

:

BU

MN

(Cap

aian

Kin

erja

BU

MN

min

imal

A=

40

%)

20

,0%

30

,0%

30

,0%

35

,0%

40

,0%

BU

MN

(C

apai

an R

OA

min

imal

A=

40

%)

3,0

%3

,0%

4,0

%4

,0%

5,0

%

BL

UD

(Cap

aian

Pro

por

siD

ana

Mas

yar

akat

sebe

sar

50

%te

rhad

apto

tal

pen

gel

olaa

nd

ana

pad

a 2

0%

BL

UD

)

15

,0%

15

,0%

16

,0%

18

,0%

20

,0%

Men

ing

ka

tny

aK

ap

ab

ilit

as

Pen

ga

wa

san

Inte

rn

Pem

erin

tah

K/

L/

Pem

da

Kap

abil

itas

AP

IP K

/L (

Lev

el 3

)4

,17

%4,17%

20,83%

45,83%

79,17%

Kap

abil

itas

AP

IPP

emer

inta

hP

rov

insi

(Lev

el

3)

5,0

%10,0%

20,0%

30,0%

50,0%

Kap

abil

itas

AP

IPP

emer

inta

h

Kab

up

aten

/Kot

a(L

evel

3)

5,0

%1

0,0

%1

5,0

%2

0,0

%2

5,0

%

08

90

6

Per

ba

ika

n p

eng

elo

laa

n

pro

gra

m

stra

teg

is/

Pro

gra

m P

rio

rita

s N

asi

on

al

Per

sen

tase

per

baik

an t

ata

kelo

la,

man

ajem

en

risi

ko d

an

pen

gen

dal

ian

in

tern

Pen

gel

olaa

n

pro

gra

m s

trat

egis

40

%5

0%

60

%7

0%

80

%

Per

ba

ika

n p

eng

elo

laa

n

Keu

an

ga

n N

ega

ra

Per

sen

tase

per

baik

an t

ata

kelo

la,

man

ajem

en

risi

ko d

an

pen

gen

dal

ian

in

tern

Pen

gel

olaa

n

Keu

ang

an N

egar

a

40

%5

0%

60

%7

0%

80

%

Men

ing

ka

tny

a K

ua

lita

s P

ener

ap

an

SP

IP p

ad

a

Pro

gra

m P

rio

rita

s N

asi

on

al

P

erse

nta

se d

iter

apka

nn

ya

keli

ma

Un

sur

SP

IP

Pro

gra

m P

rior

itas

nas

ion

al s

ecar

a m

emad

ai

40

%4

0%

40

%5

0%

50

%

Men

ing

ka

tny

a K

ua

lita

s P

ener

ap

an

SP

IP

K/

L/

Pem

da

/E

fek

tiv

ita

s S

PI

Ko

rpo

rasi

ser

ta

Men

ing

ka

tny

a U

pa

ya

Pen

ceg

ah

an

Ko

rup

si

Per

sen

tase

dit

erap

kan

ny

a ke

lim

a U

nsu

r S

PIP

/

pad

a K

/L/P

emd

a/E

fekt

ivit

as S

PI

Kor

por

asi

seca

ra m

emad

ai

50

%6

0%

70

%8

0%

80

%

Men

ing

ka

tny

a K

ap

ab

ilit

as

Pen

ga

wa

san

In

tern

K/

L/

P

Kap

abil

itas

AP

IP K

/L (

Lev

el 3

)4

,17

%4,17%

20,83%

45,83%

79,17%

Kap

abil

itas

AP

IPP

emer

inta

hP

rov

insi

(Lev

el

3)

5,0

%10,0%

20,0%

30,0%

50,0%

Kap

abil

itas

AP

IPP

emer

inta

h

Kab

up

aten

/Kot

a(L

evel

3)

5,0

%1

0,0

%1

5,0

%2

0,0

%2

5,0

%

Men

ing

ka

tny

a K

ua

lita

s P

ela

ya

na

n D

uk

un

ga

n

Tek

nis

d

ala

m P

eng

aw

asa

n B

PK

P

Per

sep

si K

epu

asan

Lay

anan

Kes

esm

aan

(Ska

la

Lik

ert

1-1

0)

77

78

8

08

90

63

67

11

32

La

p,

79

%

10

6 L

ap

,

84

%

10

8 L

ap

,

89

%

11

0 L

ap

,

89

%

11

4 L

ap

,

89

%

3,3

75

0

3

,69

38

3,8

78

4

4

,07

24

4

,27

60

1

9,3

0

La

po

ran

Au

dit

, E

va

lua

si d

an

Rev

iew

13

2

1

06

1

08

11

0

1

14

3

,27

50

3,4

38

8

3

,61

07

3,7

91

2

3,9

80

8

Jum

lah

Lap

oran

Has

il E

val

uas

i1

02

76

78

8

0

84

1,5

55

9

1

,63

37

1,7

15

4

1

,80

12

1

,89

12

Jum

lah

Lap

oran

Has

il R

eviu

3

3

3

3

3

0

,11

44

0,1

20

2

0

,12

62

0,1

32

5

0,1

39

1

Jum

lah

Lap

oran

Has

il A

ud

it

27

2

7

2

7

27

2

7

1

,60

47

1,6

84

9

1

,76

91

1,8

57

6

1,9

50

5

Tin

da

k L

an

jut

La

po

ran

Ha

sil

Pem

erik

saa

n d

an

Pen

ga

du

an

Ma

sya

rak

at

79

%8

4%

89

%8

9%

89

%0

,10

00

0,2

55

0

0

,26

78

0,2

81

1

0,2

95

2

MA

TR

IKS

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JA

NG

KA

ME

NE

NG

AH

BP

KP

20

15

-20

19

(P

RO

GR

AM

06

)

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

Pro

gra

m P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

an

gu

na

n N

asi

on

al

sert

a P

emb

ina

an

Sis

tem

Pen

gen

da

lia

n I

nte

rn P

emer

inta

h

Pro

gra

m P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

an

gu

na

n N

asi

on

al

sert

a P

emb

ina

an

Sis

tem

Pen

gen

da

lia

n I

nte

rn P

emer

inta

h

Pen

ga

wa

san

da

n P

enin

gk

ata

n A

ku

nta

bil

ita

s A

pa

ratu

r B

PK

P

Hal

aman

1/1

- 6

Page 102: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

Ter

sed

ian

ya

Sis

tem

Pel

apor

an G

rati

fika

si8

0%

90

%1

00

%1

00

%1

00

%-

0

,05

00

0,0

52

5

0

,05

51

0

,05

79

Ter

sed

ian

ya

Sis

tem

Pen

gad

uan

Mas

yar

akat

80

%9

0%

10

0%

10

0%

10

0%

-

0,0

50

0

0

,05

25

0,0

55

1

0,0

57

9

Per

sen

tase

Tin

dak

Lan

jut

Pen

gad

uan

Mas

yar

akat

80

%8

0%

80

%8

0%

80

%-

0

,05

00

0,0

52

5

0

,05

51

0

,05

79

Per

sen

tase

Tin

dak

Lan

jut

Tem

uan

BP

K7

5%

75

%7

5%

75

%7

5%

0,1

00

0

0

,10

50

0,1

10

3

0

,11

58

0

,12

16

08

90

63

67

2P

eny

elen

gg

ara

an

Sis

tem

In

form

asi

Pen

ga

wa

san

9 d

an

6.8

40

9 d

an

6.8

40

9 d

an

68

40

9 d

an

6.8

40

9 d

an

6.8

40

18

,86

51

4

3,8

10

9

36

,87

90

3

0,5

70

5

3

1,0

86

6

1

61

,2

Pel

ay

an

an

Pen

gel

ola

an

Da

ta d

an

Tek

no

log

i

Info

rma

si

9 d

an

6.8

40

9 d

an

6.8

40

9 d

an

68

40

9 d

an

6.8

40

9 d

an

6.8

40

18

,86

51

4

3,8

10

9

36

,87

90

3

0,5

70

5

3

1,0

86

6

Jum

lah

Lap

oran

Pen

yaj

ian

In

form

asi

kep

ada

Pih

ak E

kste

rnal

2

3

3

3

3

0

,24

87

20

,24

87

2

0,2

48

7

20

,24

87

20

,24

87

Jum

lah

Pak

et P

eny

ajia

n I

nfo

rmas

i ke

pad

a

Pih

ak I

nte

rnal

2

2

2

2

2

1

,52

26

1,5

98

8

1

,67

87

1,7

62

7

1,8

50

8

Jum

lah

Sis

tem

In

form

asi

yan

g T

erot

omat

isas

i4

4

4

4

4

0,9

60

3

1

,00

83

1,0

58

8

1

,11

17

1

,16

73

Jum

lah

Sis

tem

In

form

asi

Man

ajem

en

Aku

nta

bili

tas

(SIM

A)

yan

g T

erot

omat

isas

i

(ST

AR

)

1

1

1

1

1

9

,70

00

14

,20

00

6

,80

00

-

-

Tin

gka

t L

ayan

an P

eng

elol

aan

In

fras

tru

ktu

r

TI

(jam

/tin

gka

t la

yan

an/t

ahu

n)

6.8

40

6.8

40

6.8

40

6.8

40

6.8

40

6,4

33

4

6

,75

50

7,0

92

8

7

,44

74

7

,81

98

08

90

63

67

3P

emb

ina

an

Ja

ba

tan

Fu

ng

sio

na

l A

ud

ito

r 1

55

,97

85

19

2,4

17

8

6

5,3

37

9

15

,03

49

15

,47

16

44

4,2

Ha

sil

Pem

bin

aa

n J

ab

ata

n F

un

gsi

on

al

Au

dit

or

62

La

p,

3.0

00

pen

eta

pa

n

, 2

.10

0

sert

f, 1

sist

em

info

rma

si

62

La

p,

3.0

00

pen

eta

pa

n

, 2

.10

0

sert

f, 1

sist

em

info

rma

si

62

La

p,

3.0

00

pen

eta

pa

n

, 2

.10

0

sert

f, 1

sist

em

info

rma

si

62

La

p,

3.0

00

pen

eta

pa

n

, 2

.10

0

sert

f, 1

sist

em

info

rma

si

62

La

p,

3.0

00

pen

eta

pa

n,

2.1

00

sert

f, 1

sist

em

info

rma

si

7,5

45

5

1

4,2

22

8

14

,61

89

1

5,0

34

9

1

5,4

71

6

Lap

oran

Pem

bin

aan

JF

A

33

3

3

3

3

33

3

3

4

,19

65

4,4

06

3

4

,62

66

4,8

58

0

5,1

00

9

Jum

lah

PN

Sy

ang

Dib

erik

anP

erse

tuju

an

Tek

nis

Pen

gan

gka

tan

dal

am J

FA

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

1.0

00

0,1

24

0

0

,13

02

0,1

36

7

0

,14

35

0

,15

07

Jum

lah

Ser

tifi

kat

Au

dit

or T

erbi

t/ta

hu

n2

.10

0

2

.10

0

2

.10

0

2

.10

0

2

.10

0

1

,40

80

1,4

78

4

1

,55

23

1,6

29

9

1,7

11

4

Jum

lah

Pen

etap

anK

iner

jaA

ud

itor

(PA

K/t

ahu

n)

2.0

00

2.0

00

2.0

00

2.0

00

2.0

00

0,8

80

0

0

,92

40

0,9

70

2

1

,01

87

1

,06

96

Lap

oran

Up

Dat

ing

Dat

a J

FA

(p

er t

riw

ula

n)

4

4

4

4

4

0

,33

00

0,3

46

5

0

,36

38

0,3

82

0

0,4

01

1

Pee

ng

emba

ng

an s

iste

m n

form

asi

JFA

-

1

1

1

1

6

,30

00

6,3

00

0

6

,30

00

6

,30

00

Jum

lah

Lap

oran

Ev

alu

asi

Pen

erap

an J

FA

25

2

5

2

5

25

2

5

0

,60

70

0,6

37

4

0

,66

92

0,7

02

7

0,7

37

8

Pen

gem

ba

ng

an

Ka

pa

sita

s A

PIP

da

n P

KN

ST

AR

4.5

42

ora

ng

, 1

0

Pa

ket

3.0

96

ora

ng

, 1

0

Pa

ket

72

2

ora

ng

, 1

0

Pa

ket

-

-

1

48

,43

30

17

8,1

95

0

5

0,7

19

0

-

-

Jum

lah

pes

erta

Pro

gra

m D

egre

e (O

ran

g

sem

este

r)-

ST

AR

4.4

22

2.9

76

60

2

-

-

11

0,8

84

0

1

01

,65

10

15

,38

00

-

-

Jum

lah

pes

erta

Tra

inin

gO

ver

seas

(Ora

ng

)-

ST

AR

80

8

0

8

0

11

,25

50

2

2,3

28

0

10

,12

30

-

-

Jum

lah

Pes

erta

TO

T-

ST

AR

40

4

0

4

0

-

-

9

,99

00

19

,81

90

7

,72

00

-

-

Jum

lah

Pak

etIm

ple

men

tasi

Was

Inte

rnL

inta

s

Sek

tora

l -

ST

AR

1

1

1

-

-

1

,20

00

2,1

00

0

1

,20

10

-

-

Ter

laks

aan

ny

aK

egia

tan

Pen

du

kun

gS

TA

R-

Pak

et

1

1

1

-

-

4

,61

60

-

-

-

-

Jum

lah

Pak

et P

IU M

onit

orin

g -

ST

AR

5

5

5

-

-

5

,55

10

20

,07

50

7

,42

20

-

-

Jum

lah

Pak

et K

onsu

ltan

Man

ajem

en -

ST

AR

3

3

3

-

-

4

,93

70

12

,22

20

8

,87

30

-

-

08

90

63

67

4P

eny

elen

gg

ara

an

da

n P

eng

emb

an

ga

n P

end

idik

an

da

n P

ela

tih

an

Pen

ga

wa

san

7.5

50

da

n

6 L

ap

8.4

00

da

n

6 L

ap

8.0

10

da

n

6 L

ap

6.3

20

da

n

5 L

ap

6.5

70

da

n

5 L

ap

78

,96

29

9

9,4

24

4

72

,78

85

6

1,0

61

5

6

2,8

89

0

3

75

,12

64

Pen

gem

ba

ng

an

Ka

pa

sita

s, K

ua

lita

s S

DM

da

n

Ko

mp

eten

si

7.5

50

8.4

00

8.0

10

6.3

20

6.5

70

61

,32

27

8

1,7

93

5

55

,62

75

4

8,9

75

7

5

0,1

98

9

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Ked

inas

an(R

M)

24

0

2

40

2

40

24

0

2

40

5

,93

17

6,2

28

3

6

,53

97

6,8

66

7

7,2

10

0

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Tek

nis

Su

bsta

nsi

(R

M)

1.8

60

1.8

60

1.8

00

2.0

00

2.2

50

10

,29

00

1

0,8

04

5

11

,34

47

2

4,5

12

0

2

4,5

12

0

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Tek

nis

Su

bsta

nsi

(PN

BP

)

1.9

50

1.9

50

2.3

40

2.3

40

2.3

40

3,6

89

7

3

,87

42

4,0

67

9

4

,27

13

4

,48

49

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Fu

ng

sion

al A

ud

itor

(RM

)

96

0

9

60

9

60

96

0

9

60

8

,25

92

8,6

72

2

9

,10

58

9,5

61

1

10

,03

91

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Fu

ng

sion

al A

ud

itor

(PN

BP

)

66

0

6

60

7

80

78

0

7

80

3

,25

21

3,4

14

7

3

,58

54

3,7

64

7

3,9

52

9

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Tek

nis

Su

bsta

nsi

(ST

AR

)

92

0

1

.53

0

1

.14

0

-

-

10

,80

00

1

9,2

51

9

6,8

42

8

-

-

Jum

lah

Pes

erta

Dik

lat

Fu

ng

sion

al A

ud

itor

(ST

AR

)

96

0

1

.20

0

7

50

-

-

1

9,1

00

0

29

,54

77

1

4,1

41

1

-

-

Hal

aman

1/2

- 6

Page 103: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

Sta

nd

ard

isa

si/

Ser

tifi

ka

si,

Per

enca

na

an

da

n

Mo

nev

Kin

erja

6

6

6

5

5

1

7,6

40

2

17

,63

10

1

7,1

61

0

12

,08

58

12

,69

01

Ju

mla

h L

apor

an P

eny

elen

gg

araa

n U

jian

3

3

3

3

3

3,6

17

6

3

,79

85

3,9

88

4

4

,18

78

4

,39

72

Ter

sed

ian

ya

Sis

tem

Dik

lat

Ber

basi

s

Kom

pet

ensi

(P

aket

)_R

M

1

1

1

1

1

3

,75

93

3,9

47

3

4

,14

46

4,3

51

9

4,5

69

5

Ter

sed

ian

ya

Sis

tem

Dik

lat

Ber

basi

s

Kom

pet

ensi

(P

aket

)_P

NB

P

1

1

1

1

1

3

,06

33

3,2

16

5

3

,37

73

3,5

46

2

3,7

23

5

Ter

sed

ian

ya

Sis

tem

Dik

lat

Ber

basi

s

Kom

pet

ensi

(P

aket

)_S

TA

R

1

1

1

-

-

7

,20

00

6,6

68

8

5

,65

07

-

-

08

90

63

67

5P

enel

itia

n d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Pen

ga

wa

san

13

La

p,

8

peg

w

13

La

p,

8

peg

w

15

La

p,

8

peg

w

13

La

p,

8

peg

w

13

La

p,

8

peg

w

2,9

97

0

5

,24

69

5,2

56

8

5

,28

28

8

,31

01

2

7,0

93

6

Ha

sil

Ris

et d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Pen

era

pa

n/

Pem

an

faa

tan

12

1

3

1

5

13

1

3

2

,80

70

5,0

47

4

5

,04

74

5,0

62

9

5,0

79

2

Jum

lah

Lap

oran

has

il l

itba

ng

1

0

11

13

1

1

11

2,5

11

5

4

,73

71

4,7

37

1

4

,73

71

4

,73

71

Jum

lah

Lap

oran

Pem

anfa

atan

2

2

2

2

2

0,2

95

5

0

,31

03

0,3

10

3

0

,32

58

0

,34

21

Per

enca

na

an

, M

on

ev d

an

Pen

gem

ba

ng

an

Ka

pa

sita

s S

um

ber

Da

ya

8

8

8

8

8

0

,14

00

0,1

47

0

0

,15

44

0,1

62

1

3,1

70

2

Jum

lah

peg

awai

yan

g m

eng

iku

ti

pen

gem

ban

gan

kom

pet

ensi

di

LN

3

3

3

3

3

0,0

40

0

0

,04

20

0,0

44

1

0

,04

63

3

,04

86

Jum

lah

peg

awai

yan

g m

eng

iku

ti

pen

gem

ban

gan

kom

pet

ensi

di

DN

5

5

5

5

5

0

,10

00

0,1

05

0

0

,11

03

0,1

15

8

0,1

21

6

Pem

bin

aa

n d

an

Ko

ord

ina

si K

elit

ba

ng

an

1

1

1

1

1

0

,05

00

0,0

52

5

0

,05

51

0,0

57

9

0,0

60

8

Jum

lah

Lap

oran

Pem

bin

aan

1

1

1

1

1

0

,05

00

0,0

52

5

0

,05

51

0,0

57

9

0,0

60

8

08

90

63

67

9

8

4

84

8

4

8

4

84

1

,55

22

1,6

29

8

1

,71

13

1,7

96

9

1,8

86

7

8,5

76

9

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

In

ves

tig

asi

BU

MN

/D

84

8

4

84

84

8

4

1,5

52

2

1,6

29

8

1,7

11

3

1

,79

69

1,8

86

7

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an K

ein

ves

tig

asia

n

BU

MN

/D

84

8

4

8

4

84

8

4

1

,55

22

1,6

29

8

1

,71

13

1,7

96

9

1,8

86

7

08

90

63

68

07

9

79

79

7

9

79

1,6

08

81

,68

92

1,7

73

71

,86

24

1,9

55

58

,88

96

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Inv

esti

ga

si H

am

ba

tan

Kel

an

cara

n

Pem

ba

ng

un

an

79

4

8

48

48

4

8

1,6

08

81

,68

92

1,7

73

71

,86

24

1,9

55

5

Rek

omen

das

i H

asil

Pen

gaw

asan

ata

s

Ham

bata

n K

elan

cara

n P

emba

ng

un

an

79

4

8

4

8

48

4

8

1

,60

88

1,6

89

21

,77

37

1,8

62

41

,95

55

08

90

63

68

11

60

16

01

60

16

01

60

2,8

60

53

,00

35

3,1

53

73

,31

14

3,4

77

01

5,8

06

1

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Inv

esti

ga

si I

nst

an

si P

emer

inta

h

1

60

16

0

1

60

1

60

16

0

2,8

60

53

,00

35

3,1

53

73

,31

14

3,4

77

0

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an K

ein

ves

tig

asia

n

Inst

ansi

Pem

erin

tah

16

0

1

60

1

60

16

0

1

60

2

,86

05

3,0

03

53

,15

37

3,3

11

43

,47

70

08

90

63

68

2

1

7

17

1

7

1

7

17

1

,07

99

1,1

33

9

1

,19

06

1,2

50

1

1,3

12

6

5,9

67

1

Ter

sed

ian

ya

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Ba

da

n U

sah

a A

gro

bis

nis

, Ja

sa

Ko

nst

ruk

si,

da

n P

erd

ag

an

ga

n

17

1

7

17

17

1

7

1,0

79

9

1

,13

39

1,1

90

6

1

,25

01

1

,31

26

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

adan

Usa

ha

Ag

robi

snis

, Ja

sa K

onst

ruks

i, d

an

Per

dag

ang

an

12

1

2

1

2

12

1

2

0

,41

00

0,4

30

5

0

,45

20

0,4

74

6

0,4

98

4

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

I

Kor

por

asi

5

5

5

5

5

0

,66

99

0,7

03

4

0

,73

86

0,7

75

5

0,8

14

3

08

90

63

68

3

1

7

17

1

7

1

7

17

1

,19

05

1,2

50

0

1

,31

25

1,3

78

2

1,4

47

1

6,5

78

3

Ter

sed

ian

ya

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Ba

da

n U

sah

a J

asa

Keu

an

ga

n d

an

Ma

nu

fak

tur

17

1

7

17

17

1

7

1,1

90

5

1,2

50

0

1,3

12

5

1

,37

82

1,4

47

1

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

adan

Usa

ha

Jasa

Keu

ang

an d

an M

anu

fakt

ur

10

1

0

1

0

10

1

0

0

,94

05

0,9

87

5

1

,03

69

1,0

88

7

1,1

43

2

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

I

Kor

por

asi

7

7

7

7

7

0

,25

00

0,2

62

5

0

,27

56

0,2

89

4

0,3

03

9

08

90

63

68

4

2

2

22

2

2

2

2

22

1

,49

47

1,5

69

4

1

,64

79

1,7

30

3

1,8

16

8

8,2

59

2

Ter

sed

ian

ya

H

asi

l P

eng

aw

asa

n p

ad

a

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Ba

da

n U

sah

a J

asa

Per

hu

bu

ng

an

, P

ari

wis

ata

, K

aw

asa

n I

nd

ust

ri

da

n J

asa

La

inn

ya

ser

ta K

emen

teri

an

22

2

2

22

22

2

2

1,4

94

7

1

,56

94

1,6

47

9

1

,73

03

1

,81

68

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

adan

Usa

ha

Jasa

Per

hu

bun

gan

, P

ariw

isat

a, K

awas

an I

nd

ust

ri

dan

Jas

a L

ain

ny

a se

rta

Kem

ente

rian

10

1

0

1

0

10

1

0

1

,43

97

1,5

11

7

1

,58

73

1,6

66

6

1,7

50

0

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Ter

ka

it I

nv

esti

ga

si p

ad

a B

UM

N/

D

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Ter

ka

it H

am

ba

tan

Kel

an

cara

n

Pem

ba

ng

un

an

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Ter

ka

it I

nv

esti

ga

si p

ad

a

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Ba

da

n U

sah

a A

gro

bis

nis

, Ja

sa

Ko

nst

ruk

si,

da

n P

erd

ag

an

ga

n

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Ba

da

n U

sah

a J

asa

Keu

an

ga

n d

an

Ma

nu

fak

tur

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Ba

da

n U

sah

a J

asa

Per

hu

bu

ng

an

,

Pa

riw

isa

ta,

Ka

wa

san

In

du

stri

da

n J

asa

La

inn

ya

ser

ta K

emen

teri

an

Hal

aman

1/3

- 6

Page 104: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP K

/L d

an S

PI

Kor

por

asi

12

12

12

12

12

0,0

55

0

0

,05

78

0,0

60

6

0

,06

37

0

,06

69

08

90

63

68

5

2

0

20

2

0

2

0

20

1

,20

76

1,2

68

0

1

,33

14

1,3

97

9

1,4

67

8

6,6

72

8

Ter

sed

ian

ya

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Ba

da

n U

sah

a M

ilik

Da

era

h

20

2

0

20

20

2

0

1,2

07

6

1

,26

80

1,3

31

4

1

,39

79

1

,46

78

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

adan

Usa

ha

Mil

ik

Dae

rah

6

6

6

6

6

0

,86

66

0,9

09

9

0

,95

54

1,0

03

2

1,0

53

4

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

I

Kor

por

asi

14

1

4

1

4

14

1

4

0

,34

10

0,3

58

1

0

,37

60

0,3

94

8

0,4

14

5

08

90

63

68

6

2

0

20

2

0

2

0

20

1

,33

32

1,3

99

9

1

,46

99

1,5

43

3

1,6

20

5

7,3

66

8

Ter

sed

ian

ya

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Ba

da

n U

sah

a P

erm

iny

ak

an

da

n

Ga

s B

um

i

20

2

0

20

20

2

0

1,3

33

2

1

,39

99

1,4

69

9

1

,54

33

1

,62

05

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

adan

Usa

ha

Per

min

yak

an d

an G

as B

um

i

20

2

0

2

0

20

2

0

1

,33

32

1,3

99

9

1

,46

99

1,5

43

3

1,6

20

5

08

90

63

68

7

2

0

20

2

0

2

0

20

1

,20

25

1,2

62

6

1

,32

57

1,3

92

0

1,4

61

6

6,6

44

3

20

2

0

20

20

2

0

1,2

02

5

1

,26

26

1,3

25

7

1

,39

20

1

,46

16

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g F

iska

l d

an

Inv

esta

si

10

1

0

1

0

10

1

0

0

,76

49

0,8

03

1

0

,84

33

0,8

85

4

0,9

29

7

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

4

4

4

4

4

0

,18

36

0,1

92

8

0

,20

24

0,2

12

5

0,2

23

2

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

6

6

6

6

6

0

,25

40

0,2

66

7

0

,28

00

0,2

94

0

0,3

08

7

08

90

63

68

81

50

15

0

15

0

1

50

15

0

7,3

17

3

7

,68

29

8,0

67

0

8

,47

03

8

,89

39

4

0,4

31

3

15

0

1

50

1

50

15

0

1

50

7

,31

70

7,6

82

9

8,0

67

0

8,4

70

3

8

,89

39

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an K

egia

tan

OP

N1

50

15

0

15

0

1

50

15

0

7,3

17

0

7

,68

29

8,0

67

0

8

,47

03

8

,89

39

08

90

63

68

94

4

4

4

4

1,0

00

0

1

,05

00

1,1

02

5

1

,15

76

1

,21

55

5

,52

56

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

PK

D W

ila

ya

h S

ula

wes

i,

Nu

sa T

eng

ga

ra,

Ma

luk

u d

an

Pa

pu

a (

Sa

tga

s

SP

IP)

4

4

4

4

4

1

,00

00

1,0

50

0

1

,10

25

1,1

57

6

1,2

15

5

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

4

4

4

4

4

1

,00

00

1,0

50

0

1

,10

25

1,1

57

6

1,2

15

5

Rek

omen

das

i H

asil

Pen

gaw

asan

Cu

rren

t

Issu

es

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

08

90

63

69

03

23

4

3

4

34

3

4

1

,76

17

2,6

29

7

2

,64

62

2,6

63

5

2,6

81

7

12

,38

29

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

P

eng

aw

asa

n I

nd

ust

ri

da

n D

istr

ibu

si

32

3

4

34

34

3

4

1,7

61

7

2,6

29

7

2,6

46

2

2

,66

35

2,6

81

7

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g I

nd

ust

ri

dan

Dis

trib

usi

17

1

9

1

9

19

1

9

0

,64

77

1,5

00

0

1

,50

00

1,5

00

0

1,5

00

0

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g

Infr

astr

ukt

ur

dan

Per

hu

bun

gan

2

2

2

2

2

0

,80

00

0,8

00

0

0

,80

00

0,8

00

0

0,8

00

0

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

6

6

6

6

6

0

,15

74

0,1

65

3

0

,17

35

0,1

82

2

0,1

91

3

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

7

7

7

7

7

0

,15

66

0,1

64

5

0

,17

27

0,1

81

3

0,1

90

4

08

90

63

69

1

3

6

38

3

8

3

8

38

1

,90

70

2,7

21

9

2

,73

74

2,7

53

8

2,7

71

0

12

,89

11

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

L

emb

ag

a P

emer

inta

h

Bid

an

g K

esej

ah

tera

an

Ra

ky

at

36

3

8

38

38

3

8

2,7

07

0

2,7

21

9

2,7

37

4

2

,75

38

2,7

71

0

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an L

emba

ga

Pem

erin

tah

Bid

ang

Kes

ra

17

1

9

1

9

19

1

9

1

,61

00

1

,61

00

1

,61

00

1,6

10

0

1

,61

00

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g P

end

idik

an

dan

Per

lin

du

ng

an S

osia

l

2

2

2

2

2

0

,80

00

0

,80

00

0

,80

00

0,8

00

0

0

,80

00

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

12

1

2

1

2

12

1

2

0

,28

20

0

,29

61

0

,31

09

0,3

26

5

0

,34

28

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

5

5

5

5

5

0

,01

50

0,0

15

8

0,0

16

5

0

,01

74

0,0

18

2

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Fis

ka

l d

an

Inv

esta

si

Ter

sed

ian

ya

H

asi

l P

eng

aw

asa

n

Keu

an

ga

n d

an

Pem

ba

ng

un

an

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Fis

ka

l d

an

In

ves

tasi

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Ba

da

n U

sah

a M

ilik

Da

era

h

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Ba

da

n U

sah

a/

Lem

ba

ga

Per

min

ya

ka

n

da

n G

as

Bu

mi

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g F

isk

al

da

n I

nv

esta

si

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g F

isk

al

da

n I

nv

esta

si (

OP

N)

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Inst

an

si P

emer

inta

h D

aer

ah

Wil

ay

ah

Su

law

esi,

Nu

sa T

eng

ga

ra,

Ma

luk

u,

da

n P

ap

ua

(S

PIP

)

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Ind

ust

ri d

an

Dis

trib

usi

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Kes

eja

hte

raa

n R

ak

ya

t

Hal

aman

1/4

- 6

Page 105: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

08

90

63

69

2

3

6

36

3

6

3

6

36

1

,97

51

2,0

73

9

2

,17

75

2,2

86

4

2,4

00

7

10

,91

37

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

L

emb

ag

a P

emer

inta

h

Bid

an

g P

eneg

ak

an

Hu

ku

m d

an

Kes

ekre

tari

ata

n

Lem

ba

ga

Ter

tin

gg

i d

an

Tin

gi

Neg

ara

36

3

6

36

36

3

6

1,9

75

1

2,0

73

9

2,1

77

5

2

,28

64

2,4

00

7

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g P

eneg

akan

Hu

kum

dan

Kes

ekre

tari

atan

Lem

bag

a

Ter

tin

gg

i d

an T

ing

i N

egar

a

16

1

6

1

6

16

1

6

1

,33

41

1,4

00

8

1

,47

08

1,5

44

4

1,6

21

6

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

10

1

0

1

0

10

1

0

0

,36

50

0,3

83

3

0

,40

24

0,4

22

5

0,4

43

7

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

10

1

0

1

0

10

1

0

0

,27

60

0,2

89

8

0

,30

43

0,3

19

5

0,3

35

5

08

90

63

69

33

43

5

3

5

35

3

5

1

,83

87

1,8

52

6

1

,86

73

1,8

82

6

1,8

98

8

9,3

40

0

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Lem

ba

ga

Pem

erin

tah

Bid

an

g P

erek

on

om

ian

La

inn

ya

34

3

5

35

35

3

5

1,8

38

7

1,8

52

6

1,8

67

3

1

,88

26

1,8

98

8

Rek

omen

das

i P

eng

awas

anB

idan

g

Per

ekon

omia

n L

ain

ny

a

16

1

7

1

7

17

1

7

1

,16

00

1,1

60

0

1

,16

00

1,1

60

0

1,1

60

0

Rek

omen

das

i P

eng

awas

anB

idan

g P

ariw

isat

a1

1

1

1

1

0,4

00

0

0

,40

00

0,4

00

0

0

,40

00

0

,40

00

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

12

1

2

1

2

12

1

2

0

,17

87

0,1

87

6

0

,19

70

0,2

06

9

0,2

17

2

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

5

5

5

5

5

0

,10

00

0,1

05

0

0

,11

03

0,1

15

8

0,1

21

6

08

90

63

69

4

3

5

37

3

7

3

7

37

1

,97

51

2,0

09

2

2

,04

49

2,0

82

4

2,1

21

9

10

,23

35

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Lem

ba

ga

Pem

erin

tah

Bid

an

g P

erta

ha

na

n d

an

Kea

ma

na

n

36

3

7

3

7

37

3

7

1

,97

51

2,0

09

2

2

,04

49

2,0

82

4

2,1

21

9

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g H

anka

m1

6

17

17

1

7

17

0,8

94

1

0,8

94

1

0,8

94

1

0

,89

41

0,8

94

1

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an P

emba

ng

un

an

Kes

ehat

an

1

1

1

1

1

0

,40

00

0

,40

00

0

,40

00

0,4

00

0

0

,40

00

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

15

1

5

1

5

15

1

5

0

,38

10

0

,40

01

0

,42

01

0,4

41

1

0

,46

31

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

4

4

4

4

4

0

,30

00

0,3

15

0

0,3

30

8

0

,34

73

0,3

64

7

08

90

63

69

5

3

7

37

3

7

3

7

37

2

,75

59

2,8

93

7

3

,03

84

3,1

90

3

3,3

49

8

15

,22

81

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Bid

an

g P

ols

osk

am

La

inn

ya

37

3

7

37

37

3

7

2,7

55

9

2,8

93

7

3,0

38

4

3

,19

03

3,3

49

8

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g P

olso

skam

Lai

nn

ya

16

1

6

1

6

16

1

6

2

,24

69

2,3

59

2

2

,47

72

2,6

01

1

2,7

31

1

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

17

1

7

1

7

17

1

7

0

,43

70

0,4

58

9

0

,48

18

0,5

05

9

0,5

31

2

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

4

4

4

4

4

0

,07

20

0,0

75

6

0

,07

94

0,0

83

3

0,0

87

5

08

90

63

69

62

12

1

2

1

21

2

1

1

,75

24

1,8

40

0

1

,93

20

2,0

28

6

2,1

30

1

9,6

83

1

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

PK

D W

ila

ya

h S

um

ate

ra

da

n K

ali

ma

nta

n

21

2

1

21

21

2

1

1,7

52

4

1,8

40

0

1,9

32

0

2

,02

86

2,1

30

1

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an P

KD

Wil

I1

2

12

12

1

2

12

1,4

58

4

1

,53

13

1,6

07

9

1

,68

83

1

,77

27

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

6

6

6

6

6

0

,28

80

0,3

02

4

0

,31

75

0,3

33

4

0,3

50

1

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

Pem

da

3

3

3

3

3

0

,00

60

0,0

06

3

0

,00

66

0,0

06

9

0,0

07

3

08

90

63

69

7

3

6

36

3

6

3

6

36

2

,20

44

2,3

14

6

2

,43

04

2,5

51

9

2,6

79

5

12

,18

07

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

PK

D W

ila

ya

h J

aw

a d

an

Ba

li

36

3

6

36

36

3

6

2,2

04

4

2,3

14

6

2,4

30

4

2

,55

19

2,6

79

5

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an P

KD

Wil

II

24

2

4

2

4

24

2

4

1

,87

44

1,9

68

1

2

,06

65

2,1

69

9

2,2

78

3

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

8

8

8

8

8

0

,25

00

0,2

62

5

0

,27

56

0,2

89

4

0,3

03

9

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

dan

Pem

da

4

4

4

4

4

0

,08

00

0,0

84

0

0

,08

82

0,0

92

6

0,0

97

2

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Pen

ega

ka

n H

uk

um

da

n S

ekre

tari

at

Lem

ba

ga

Tin

gg

i N

ega

ra

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Per

eko

no

mia

n L

ain

ny

a

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Per

tah

an

an

da

n K

eam

an

an

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Po

lso

ska

m L

ain

ny

a

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Inst

an

si P

emer

inta

h D

aer

ah

Wil

ay

ah

Su

ma

tera

da

n K

ali

ma

nta

n

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Inst

an

si P

emer

inta

h D

aer

ah

Wil

ay

ah

Jaw

a d

an

Ba

li

Hal

aman

1/5

- 6

Page 106: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p.

Mil

iar)

KO

DE

PR

OG

RA

M/K

EG

IAT

AN

SA

SA

RA

NIN

DIK

AT

OR

Ta

rge

tA

lok

asi

(R

p M

ily

ar)

08

90

63

69

83

33

3

3

3

33

3

3

2

,17

02

2,2

78

7

2

,39

26

2,5

12

3

2,6

37

9

11

,99

17

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

PK

D W

ila

ya

h S

ula

wes

i,

Nu

sa T

eng

ga

ra,

Ma

luk

u d

an

Pa

pu

a

3

3

33

3

3

3

3

33

2

,17

02

2

,27

87

2

,39

26

2,5

12

3

2

,63

79

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an P

KD

Wil

III

25

2

5

2

5

25

2

5

1

,83

82

1,9

30

1

2

,02

66

2,1

27

9

2,2

34

3

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

5

5

5

5

5

0

,14

40

0,1

51

2

0

,15

88

0,1

66

7

0,1

75

0

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

Pem

da

3

3

3

3

3

0

,18

80

0

,19

74

0,2

07

3

0

,21

76

0

,22

85

08

90

63

69

95

75

7

5

7

57

5

7

1

,78

11

1,8

70

2

1

,96

37

2,0

61

8

2,1

64

9

9,8

41

7

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Pin

jam

aa

n d

an

Ba

ntu

an

Lu

ar

Neg

eri

57

57

57

5

7

57

1,7

81

1

1

,87

02

1,9

63

7

2

,06

18

2

,16

49

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g P

inja

man

dan

Ban

tuan

L

uar

Neg

eri

57

5

7

5

7

57

5

7

1

,78

11

1,8

70

2

1

,96

37

2,0

61

8

2,1

64

9

08

90

63

70

03

63

9

3

9

39

3

9

1

,91

45

3,1

41

6

3

,17

01

3,1

99

9

3,2

31

3

14

,65

74

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Dir

ekto

rat

Pen

ga

wa

san

Pro

du

ksi

da

n S

um

ber

Da

ya

Ala

m

36

3

9

39

39

3

9

1,9

14

5

3,1

41

6

3,1

70

1

3

,19

99

3,2

31

3

Rek

om

end

asi

Pem

ba

ng

un

an

Bid

an

g

ket

ah

an

an

Pa

ng

an

, K

ema

riti

ma

n d

an

Ket

ah

an

an

En

erg

i

3

3

3

3

3

1,2

00

0

1,2

00

0

1,2

00

0

1

,20

00

1,2

00

0

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an B

idan

g P

rod

uks

i

dan

Su

mbe

r D

aya

Ala

m

25

2

8

2

8

28

2

8

0

,17

25

1,3

72

5

1

,37

25

1,3

72

5

1,3

72

5

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

10

1

0

1

0

10

1

0

0

,49

20

0,5

16

6

0

,54

24

0,5

69

6

0,5

98

0

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

K/L

1

1

1

1

1

0

,05

00

0,0

52

5

0

,05

51

0,0

57

9

0,0

60

8

08

90

63

70

1

4

.22

8

4.2

28

4

.22

8

4.2

28

4.2

28

1

56

,16

98

26

9,4

66

8

2

72

,83

91

27

6,3

80

1

27

9,9

93

1

1.2

54

,84

90

Ter

sed

ian

ya

In

form

asi

Ha

sil

Pen

ga

wa

san

pa

da

Per

wa

kil

an

BP

KP

(se

luru

h I

nd

on

esia

)

4.2

28

4

.23

0

4.2

30

4

.23

0

4

.23

0

15

6,1

69

8

26

9,4

66

8

27

2,8

39

1

2

76

,38

01

27

9,9

93

1

Rek

omen

das

i P

eng

awas

an o

leh

Per

wak

ilan

BP

KP

3.0

09

3.0

09

3.0

09

3.0

09

3.0

09

13

0,0

29

8

2

02

,01

98

20

2,0

19

8

2

02

,01

98

2

02

,01

98

Rek

omen

das

i P

erba

ikan

Pen

yel

eng

gar

aan

SP

IP

1.1

20

1.1

20

1.1

20

1.1

20

1.1

20

23

,86

00

2

5,0

53

0

26

,30

57

2

7,6

20

9

2

9,0

02

0

Rek

omen

das

i P

embi

naa

n K

apab

ilit

as

Pen

gaw

asan

In

tern

Pem

da

99

9

9

9

9

99

9

9

2

,28

00

2,3

94

0

2

,51

37

2,6

39

4

2,7

71

4

Rek

omen

das

i H

asil

Pen

gaw

asan

Cu

rren

t

Issu

es

-

2

2

2

2

-

4

0,0

00

0

42

,00

00

4

4,1

00

0

4

6,2

00

0

Jum

lah

46

0,2

31

6

6

62

,62

57

50

7,4

66

5

4

44

,90

64

4

56

,64

90

2

.53

1,8

79

1

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

(P

erw

ak

ila

n B

PK

P s

elu

ruh

In

do

nes

ia)

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PI

Inst

an

si P

emer

inta

h D

aer

ah

Wil

ay

ah

Su

law

esi,

Nu

sa T

eng

ga

ra,

Ma

luk

u,

da

n P

ap

ua

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

pa

da

Keg

iata

n y

an

g D

ibia

ya

i D

ari

Pin

jam

an

da

n B

an

tua

n L

ua

r N

eger

i

Pen

gen

da

lia

n/

Pel

ak

san

aa

n P

eng

aw

asa

n I

nte

rn A

ku

nta

bil

ita

s K

eua

ng

an

Neg

ara

da

n P

emb

ina

an

Pen

yel

eng

ga

raa

n S

PIP

Kem

ente

ria

n/

Lem

ba

ga

Bid

an

g

Pro

du

ksi

da

n S

um

ber

Da

ya

Ala

m

Hal

aman

1/6

- 6

Page 107: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

LA

MP

IRA

N 1

-2

KL

PR

OG

KE

G2

01

52

01

62

01

72

01

82

01

92

01

52

01

62

01

72

01

82

01

9

08

90

1

089

Pem

bin

aan

H

uk

um

dan

Pen

gel

ola

an

Keh

um

asan

1Ju

mla

h L

ayan

an A

nal

isis

Pen

yu

sun

an P

eng

elo

laan

dan

Pen

yeb

arlu

asan

Per

atu

ran

Per

un

dan

g-U

nd

ang

an

(keg

iata

n)

1515

1515

15

3.4

83,0

3

.65

7,2

3.8

40

,0

4.0

32

,0

4.2

33

,6

19

.24

5,8

2Ju

mla

h L

ayan

an P

enel

aah

an d

an B

antu

an H

uk

um

(Keg

iata

n h

uk

um

/la

p)

3030

3030

30

3Ju

mla

h L

ayan

an K

ehu

mas

an d

an H

ub

un

gan

An

tar

Lem

bag

a (L

apo

ran

)31

3131

3131

4Ju

mla

h L

ayan

an P

eny

usu

nan

Pro

gra

m/

Ren

can

a K

erja

dan

Ev

alu

asi

(Keg

iata

n)

11

11

1

089

1Ju

mla

h p

egaw

ai y

ang

mem

ilik

i k

om

pet

ensi

yan

g

dit

entu

kan

(o

ran

g)

5995

5995

5995

5995

5995

23.1

08,0

2

4.2

63

,4

25

.47

6,6

26

.75

0,4

28

.08

7,9

12

7.6

86

,3

2Ju

mla

h S

K P

eng

ang

kat

an P

egaw

ai,

Ken

aik

an P

ang

kat

dan

Jab

atan

yan

g S

eles

ai T

epat

Wak

tu (

SK

)66

1426

0026

0026

0026

00

3Ju

mla

h L

apo

ran

Keg

iata

n P

elay

anan

Kep

egaw

aian

dan

Org

anis

asi

(Lap

)47

4747

4747

089

1K

etep

atan

Pen

gu

sula

n A

ng

gar

an (

Do

ku

men

)32

3232

3232

3.9

78,0

4

.17

6,9

4.3

85

,7

4.6

05

,0

4.8

35

,3

21

.98

1,0

2P

enca

iran

dan

a y

ang

cep

at d

an t

epat

(K

egia

tan

)12

1212

1212

3Ju

mla

h L

apo

ran

Keu

ang

an y

ang

ses

uai

den

gan

Sta

nd

ar A

ku

nta

nsi

Pem

erin

tah

(S

AP

) (L

apo

ran

)9

99

99

089

1Ju

mla

h L

ayan

an S

iste

m I

nfo

rmas

i P

eren

can

aan

(bu

lan

)12

1212

1212

3.7

17,0

3

.90

2,9

4.0

98

,0

4.3

02

,9

4.5

18

,0

20

.53

8,8

2Ju

mla

h L

ayan

an P

eren

can

aan

Jan

gk

a M

enen

gah

(keg

iata

n)

22

22

2

3Ju

mla

h L

ayan

an P

eny

usu

nan

a P

eren

can

aan

Tah

un

an

(keg

iata

n)

66

66

6

4Ju

mla

h L

ayan

an H

asil

Ev

alu

asi

(keg

iata

n)

4747

4747

47

089

0136

76F

asi

lita

si D

uk

un

ga

n M

an

aje

men

BP

KP

1

Lap

ora

n D

uk

un

gan

Man

ajem

en B

PK

P (

Lap

ora

n)

34

34

34

34

34

54.6

30,4

5

7.3

61

,9

60

.23

0,0

63

.24

1,5

66

.40

3,6

30

1.8

67

,4

08

901

36

78

Pen

ga

da

an

da

n P

eny

alu

ran

Sa

ran

a d

an

Pra

sara

na

BP

KP

11

9.2

28

,1

12

5.4

64

,6

13

1.5

84

,7

1

37

.57

9,4

1

44

.45

8,3

6

58

.31

5,0

1

Ter

sed

ian

ya

Ken

dar

aan

Op

eras

ion

al R

od

a 4

80

00

0

2T

erse

dia

ny

a M

eub

elai

r P

erw

akil

an B

PK

P P

erw

akil

an

Tip

e B

38

00

00

0

3T

erla

ksa

nan

ya

Reh

abil

itas

i B

erat

Lan

tai

12 G

edu

ng

Kan

tor

Pu

sat

(m2)

20

00

00

00

4T

erla

ksa

nan

ya

Pem

ban

gu

nan

Ko

nst

ruk

si G

edu

ng

Per

wak

ilan

BP

KP

Go

ron

talo

(L

an

juta

n)

10

00

0

5T

erla

ksa

nan

ya

Reh

abil

itas

i B

erat

Ru

mah

Neg

ara

Per

wak

ilan

BP

KP

5

00

00

6T

erla

ksa

nan

ya

Reh

abil

itas

i B

erat

Mes

s P

usd

ikla

t

Cab

ang

Den

pas

ar (

m2)

30

50

00

0

7T

erla

ksa

nan

ya

Reh

abil

itas

i K

anto

r P

erw

akil

an B

PK

P

(un

it)

30

00

0

8T

erse

dia

ny

a al

at p

eng

ola

h d

ata

BP

KP

(U

nit

)5

03

00

00

9T

erse

dia

ny

a al

at r

um

ah t

ang

ga

BP

KP

(u

nit

)4

78

00

00

10T

erse

dia

ny

a sa

ran

a p

rasa

ran

a B

PK

P (

Un

it)

18

00

00

11T

erse

dia

ny

a P

eral

atan

dan

Fas

ilit

as P

erk

anto

ran

Pu

sdik

latw

as B

PK

P (

un

it)

94

00

00

20

8.1

44

,5

21

8.8

26

,8

22

9.6

15

,0

2

40

.51

1,2

2

52

.53

6,7

1

.14

9.6

34

,2

Ca

tata

n:

Di

da

lam

ma

trik

s te

rseb

ut

tid

ak

ter

ma

suk

keg

iata

n u

ntu

k p

emb

ay

ara

n g

aji

da

n t

un

jan

ga

n k

iner

ja p

ega

wa

i

MA

TR

IKS

RE

NC

AN

A P

EM

BA

NG

UN

AN

JA

NG

KA

ME

NE

NG

AH

BP

KP

20

15

-20

19

(P

RO

GR

AM

01

)

Ter

man

faat

kan

ny

a as

set

seca

ra o

pti

mal

01 0136

68P

eny

usu

na

n d

an

Ev

alu

asi

Ren

can

a

0136

66P

eng

elo

laan

kep

egaw

aian

dan

org

anis

asi

PR

OG

RA

M/

KE

GIA

TA

N

3665

KO

DE

SA

SA

RA

N

0136

67P

eng

elo

laan

An

gg

aran

dan

Sis

tem

Ak

un

tan

si P

emer

inta

h

Pro

gra

m D

uk

un

gan

Man

aje

me

n d

an

Pe

lak

san

aa

n T

ug

as

Te

kn

is L

ain

ny

a B

PK

P

TO

TA

L A

LO

KA

SI

20

15

-20

19

(R

p

Juta

an

)

Ter

fasi

lita

sin

ya

du

ku

ng

an

man

ajem

en B

PK

P

Pen

gel

ola

an k

euan

gan

yan

g b

erk

ual

itas

Men

ing

kat

ny

a k

ual

itas

Sis

tem

ak

un

tab

ilit

as k

iner

ja

Men

ing

kat

ny

a k

om

pet

ensi

dan

In

teg

rita

s P

egaw

ai

Men

ing

kat

ny

a la

yan

an

hu

ku

m

dal

am

pen

gaw

asan

BP

KP

TA

RG

ET

AL

OK

AS

I (J

uta

Ru

pia

h)

IND

IKA

TO

R

Hal

aman

1 -

1

Page 108: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

Lam

pir

an 2

K

eran

gka

Kel

emb

agaa

n

Hal

aman

1

LA

MP

IRA

N 2

KE

RA

NG

KA

KE

LE

MB

AG

AA

N

No.

Su

bst

an

si K

era

ng

ka

Kel

emb

ag

aan

P

enje

lasa

n

Asp

ek S

tru

ktu

r O

rga

nis

asi

da

n F

un

gsi

1

Kej

elas

an d

an k

eter

kai

tan

tu

gas

pokok

fungsi

BP

KP

den

gan

vis

i m

isi

Pre

siden

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan y

ang a

kan

dil

akukan

ole

h B

PK

P a

dal

ah d

alam

ran

gka

men

du

ku

ng p

enca

pai

an v

isi

dan

mis

i pem

ban

gunan

nas

ional

yai

tu T

erw

uju

dnya

Ind

on

esia

yan

g B

erd

aula

t, M

and

iri

dan

Ber

kep

rib

adia

n

Ber

das

arkan

Goto

ng R

oyo

ng d

an m

em

ber

ikan

kon

trib

usi

nyat

a u

ntu

k m

erea

lisa

sikan

keh

adir

an p

emer

inta

h

untu

k se

lalu

had

ir den

gan

m

em

ban

gun ta

ta kel

ola

p

emer

inta

han

yan

g b

ersi

h,

efek

tif,

d

emo

kra

tis,

d

an

terp

erca

ya.

K

ontr

ibusi

yan

g

dib

erik

an

ole

h

BP

KP

ber

up

a p

engaw

asan

in

tern

te

rhad

ap

pro

gra

m

pem

ban

gunan

dal

am

RP

JMN

2015

-2019

bai

k

mel

alui

pen

gaw

asan

pem

ban

gu

nan

d

an

pem

ban

gu

nan

pen

gaw

asan

.

2

Pen

jabar

an v

isi

mis

i tu

juan

pri

ori

tas

ke

dal

am t

ugas

dan

fu

ngsi

BP

KP

Pen

ataa

n

kel

embag

aan

BP

KP

dil

akukan

den

gan

fo

ku

s p

ada

tugas

dan

fu

ngsi

B

PK

P

seb

agai

ap

arat

pan

gaw

as i

nte

rn p

emer

inta

h d

engan

men

gac

u p

ada

Per

atu

ran

Pem

erin

tah

No

mo

r 6

0 T

ahu

n 2

008

ten

tan

g

Sis

tem

Pen

gen

dal

ian I

nte

rn P

emer

inta

h d

an P

erat

ura

n P

resi

den

No

mo

r 1

92

Tah

un

20

14 t

enta

ng B

adan

Pen

gaw

asan

Keu

angan

dan

Pem

ban

gunan

.

3

Kin

erja

uta

ma

org

anis

asi

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P d

ilak

ukan

dal

am r

angka

mew

uju

dkan

pen

cap

aian

in

dik

ator

uta

ma

kin

erja

BP

KP

se

bag

aim

ana

term

uat

dal

am

RP

JMN

2015

-20

19

yai

tu

terc

apai

nya

Tin

gkat

K

apab

ilit

as

Ap

arat

Pen

gaw

as I

nte

rn p

ada

Kem

ente

rian

/Lem

bag

a/P

emd

a d

an K

orp

ora

si (

KL

PK

) p

ada

Sko

r 3

, d

an T

ingkat

Kem

atan

gan

Im

ple

men

tasi

SP

I pad

a K

LP

K p

ada

Sko

r 3

pad

a ta

hun

20

19

4

Kej

elas

an d

an k

etep

atan

uru

san

uta

ma

fungsi

BP

KP

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P d

ilak

ukan

den

gan

tet

ap m

em

per

hat

ikan

dan

mem

per

tim

ban

gkan

tu

gas

dan

fungsi

K

/L

lain

di

bid

ang

pen

gaw

asan

, se

hin

gga

dap

at

dih

ind

ari

tum

pan

g

tin

dih

d

alam

p

elak

san

aan

pen

gaw

asan

di

lapan

gan

. O

leh k

aren

a kem

itra

an d

engan

AP

IP K

LP

K m

eru

pak

an s

ebu

ah k

enis

cayaa

n y

ang

har

us

dit

empuh o

leh B

PK

P s

ehin

gga

terw

uju

d h

arm

on

i d

alam

pel

aksa

an t

ugas

pen

gaw

asan

inte

rn.

5

Pen

jabar

an f

un

gsi

: re

gu

lato

r-ekse

kuto

r P

enat

aan

kel

embag

aan

BP

KP

ju

stru

ak

an

mem

per

jela

s fu

ngsi

ek

seku

si

pel

aksa

naa

n

pen

gaw

asan

di

lapan

gan

, m

isal

nya

terk

ait

den

gan

pen

gaw

asan

inte

rn t

erhad

ap p

rogra

m p

emb

angu

nan

lin

tas

KL

PK

yan

g

sela

ma

ini

tidak

sat

upun e

nti

tas

pen

gaw

asan

yan

g d

iber

i ta

nggu

ngja

wab

un

tuk m

elak

ukan

pen

gaw

asan

ata

s

pro

gra

m t

erse

but.

Dem

ikia

n h

alnya

den

gan

tugas

au

dit

in

ves

tigat

if B

PK

P y

ang s

elam

a in

i se

rin

g d

igu

gat

dan

dip

erso

alkan

men

gen

ai k

ewen

angan

ata

s au

dit

ter

seb

ut.

6

Kej

elas

an t

ugas

dan

fu

ngsi

dan

akunta

bil

itas

Pen

ataa

n

kel

embag

aan

BP

KP

dil

akukan

den

gan

m

em

per

jela

s tu

gas

, fu

ngsi

dan

o

utp

ut

yan

g

akan

dih

asil

kan

ole

h

mas

ing-m

asin

g

unit

ker

ja.

Seb

uah

ko

nse

psi

si

apa

mel

aku

kan

ap

a d

an

ou

tputn

ya

apa

mer

upak

an f

akto

r pen

ting y

ang d

iper

tim

ban

gkan

dal

am

pen

ataa

n k

eelm

bag

aan

BP

KP

. D

engan

dem

ikia

n

akunta

bil

itas

mas

ing

-mas

ing u

nit

ker

ja m

enja

di

lebih

jel

as d

an t

eru

ku

r.

7

Ren

tan

g k

end

ali

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P d

ilak

ukan

den

gan

mem

per

hat

ikan

pen

del

egas

ian o

tori

tas

atau

kew

enan

gan

Page 109: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

Lam

pir

an 2

K

eran

gka

Kel

emb

agaa

n

Hal

aman

2

kep

ada

pej

abat

ata

u p

egaw

ai y

ang b

erad

a pad

a le

vel

di

baw

ahn

ya.

Den

gan

dem

ikia

n p

elak

sanaa

n t

ugas

dan

fungsi

mas

ing-m

asin

g u

nit

ker

ja d

an k

eber

langsu

ngan

nya

seca

ra k

esel

uru

han

dih

arap

kan

tid

ak t

ergan

ggu

.

8

Pen

gat

ura

n t

ugas

fu

ngsi

unit

org

anis

asi

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P d

ilak

ukan

den

gan

mem

per

hat

ikan

dif

eren

sias

i tu

gas

dan

fu

ngsi

sec

ara

jela

s

dan

teg

as a

nta

r unit

org

anis

asi.

Lan

gkah

ini

dil

aku

kan

un

tuk m

engh

ind

ari

terj

adin

ya

du

pli

kas

i tu

gas

yai

tu

ouput

yan

g s

ama

dik

erja

kan

ole

h d

ua

atau

leb

ih u

nit

org

anis

asi

yan

g b

erbed

a.

Asp

ek T

ata

La

ksa

na

1

Hubun

gan

mekan

ism

e an

tar

lem

bag

a

Mel

alui

pen

ataa

n k

elem

bag

aan i

ni,

BP

KP

mem

punyai

bek

al y

ang k

uat

un

tuk b

ersa

ma-s

am

a d

engan

Ap

arat

Pen

gaw

as

Inte

rn

KL

PK

m

elak

ukan

si

ner

gi

dal

am

ran

gka

men

gaw

al

pen

gaw

asan

p

emb

angu

nan

dan

pem

ban

gunan

pen

gaw

asan

di

Indones

ia.

Luas

wil

ayah

Rep

ub

lik I

nd

on

esia

den

gan

ber

bag

ai p

erm

asal

ahan

yan

g dih

adap

i ole

h ban

gsa

in

i m

eneg

uhkan

si

kap

B

PK

P u

ntu

k se

lalu

m

eng

edep

ankan

si

ner

gi

den

gan

ber

bag

ai k

om

ponen

ban

gsa

ini,

ti

dak

ter

kec

ual

i K

LP

K.

Mek

anis

me

hu

bu

ngan

an

tar

lem

bag

a te

ntu

saj

a

akan

dig

ambar

kan

sec

ara

jela

s nan

tinya

agar

tid

ak t

erja

di

ove

rla

pp

ing

dal

am p

elak

san

aan

pen

gaw

asan

.

2

Tat

a kel

ola

pem

bu

atan

kep

utu

san

Mek

anis

me

pen

gam

bil

an k

eputu

san y

ang d

ilak

ukan

di

BP

KP

san

gat

ter

gan

tun

g p

ada

leve

l k

epu

tusa

n y

ang

akan

dia

mbil

dan

m

agnit

ude

sebuah

kep

utu

san

at

as

suat

u

per

mas

alah

an

yan

g

akan

d

ipu

tusk

an.

Pen

gam

bil

an

kep

utu

san

ole

h

pim

pin

an

BP

KP

dap

at

saja

dil

aku

kan

m

elalu

i se

bu

ah

rapat

pim

pin

an

(men

guik

uts

erta

kan

se

luru

h es

elon I)

yan

g se

bel

um

nya

tela

h m

end

engar

kan

as

pir

asi

dar

i par

a p

ejab

at

stru

ktu

ral

esel

on I

II,

IV d

an p

ara

peg

awai

lai

nnya.

3

Tat

a kel

ola

eval

uas

i

Tat

a la

ksa

na

eval

uas

i te

rhad

ap pen

ataa

n kel

emb

agaa

n d

ilak

ukan

se

cara

ak

un

tab

el.

Keg

iata

n in

i ak

an

dil

akukan

m

elal

ui

tim

evalu

asi

pen

ataa

n k

elem

bag

aan

yan

g ko

mp

eten

, m

eng

gu

nak

an m

eto

do

logi

yan

g

seca

ra

kei

lmuan

dap

at

dip

erta

nggungja

wab

kan

, se

rta

m

engik

uts

erta

kan

p

eran

ak

tif

par

a fi

hak

yan

g

ber

kep

enti

ngan

dal

am s

uat

u u

nit

ker

ja.

4

Man

ajem

en k

iner

ja p

emb

angu

nan

Pen

ataa

n

kel

embag

aan

BP

KP

dil

akukan

den

gan

tu

juan

uta

ma

men

ing

kat

kan

p

eran

B

PK

P

dal

am

mem

ber

ikan

kontr

ibusi

nya

terh

adap

keb

erhas

ilan

pen

cap

aian

po

gra

m p

emb

angu

nan

(w

ajib

, pri

ori

tas

dan

unggula

n),

se

bag

aim

ana

dia

man

atkan

dal

am

RP

JMN

2

01

5-2

01

9.

Sec

ara

lebih

sp

esif

ik

pen

ataa

n

kel

embag

aan

dia

rahkan

ag

ar

BP

KP

m

endap

atkan

la

nd

asan

yan

g

ku

at

dal

am

men

gaw

al

pro

gra

m

pem

ban

guan

nas

ional

dan

pen

ingkat

an k

iner

ja p

emb

angu

nan

mel

alu

i fu

ngsi

pen

gaw

asan

nya.

5

Mek

anis

me

pen

angan

an k

on

flik

an

tar

unit

org

anis

asi

Seb

agai

seb

uah

org

anis

asi

pen

gaw

asan

BP

KP

yan

g h

amp

ir b

eru

sia

32

tah

un t

entu

saj

a B

PK

P m

em

pu

nyai

pen

gal

aman

yan

g

cukup

lam

a dal

am

ber

org

anis

asi.

N

am

un

d

em

ikia

n

BP

KP

ju

ga

ber

usa

ha

sela

lu

men

yia

pkan

per

angkat

yan

g d

iper

lukan

guna

men

gan

tisi

pas

i te

rjad

inya

ko

nfl

ik i

nte

rnal

. L

angkah

ter

sebu

t

dil

akukan

m

elal

ui

pem

bag

ian

tugas

dan

fu

ngsi

se

rta

tan

ggu

ngja

wab

se

cara

te

gas

d

an

jela

s se

rta

makan

ism

e la

in b

erupa

pen

guat

an v

alu

e dan

buday

a o

rgan

isas

i B

PK

P.

6

Kej

elas

an t

ata

laksa

na

den

gan

kes

esu

aian

per

atu

ran

per

und

angan

Pen

ataa

n ta

ta la

ksa

na

di

BP

KP

diu

sahak

an

agar

se

lalu

d

idas

arkan

p

ada

ket

entu

an

per

un

dan

gan

yan

g

ber

laku.

PP

60 T

ahun 2

008 t

enta

ng S

PIP

, P

erat

ura

n P

resi

den

No

mo

r 1

92 T

ahun

20

14

ten

tan

g B

PK

P,

dan

Inpre

s 9 T

ahun 2

014 m

enja

di

pij

akan

uta

ma

dal

am p

enyu

sun

an t

ata

laksa

na

di

BP

KP

bai

k u

ntu

k k

egia

tan

Page 110: BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN … · keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembangunan pengawasan

Lam

pir

an 2

K

eran

gka

Kel

emb

agaa

n

Hal

aman

3

pen

gaw

asan

mau

pun k

egia

tan d

ukungan

pen

gaw

asan

.

7

Mek

anis

me

tahap

an p

ener

apan

pri

nsi

p

tata

kel

ola

pem

erin

tahan

yan

g b

aik

atau

go

od

gove

rna

nce

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P d

ianta

ranya

dil

akukan

un

tuk m

em

per

cep

at i

mp

lem

enta

si p

rinsi

p-p

rin

sip t

ata

kel

ola

pem

erin

tahan

yan

g

bai

k

atau

good

gove

rna

nce

. M

elal

ui

nil

ai

“PIO

NIR

” m

em

per

tegas

d

an

men

eguh

kan

sik

ap B

PK

P u

ntu

k m

enula

rkan

dan

m

engim

ple

men

tasi

kan

tat

a kel

ola

kep

emer

inta

han

yan

g

bai

k d

i li

ngkungan

KL

PK

.

Asp

ek S

DM

AS

N

1

Pel

aksa

naa

n y

ang b

erkel

anju

tan

ter

kai

t

refo

rmas

i bir

okra

si

Dal

am p

enat

aan k

elem

bag

aan B

PK

P j

uga

akan

mem

per

hat

ikan

SD

M A

SN

dal

am k

on

teks

imp

lem

enta

si

keb

ijak

an re

form

asi

bir

okra

si ti

ngkat

nas

ional

. K

ebij

akan

te

rseb

ut

anta

ra la

in m

enyan

gku

t re

kru

itm

en

peg

awai

ber

bas

is kom

pet

ensi

m

elal

ui

Com

pute

r A

ssis

ted

T

est

(CA

T)

Sys

tem

, ca

reer

p

ath

, a

pp

rais

al

per

form

ance

dal

am b

ingkai

com

pet

ency

base

d h

um

an

res

ourc

es m

an

ag

emen

t (C

BH

RM

). B

erb

agai

lan

gkah

dal

am m

anaj

emen

sum

ber

day

a m

anusi

a A

SN

ter

seb

ut

dil

aku

kan

un

tuk m

em

per

ole

h p

rofi

l peg

awai

AS

N

BP

KP

yan

g k

om

pet

en &

pro

fesi

onal

yan

g m

em

enu

hi

ku

alif

ikas

i K

no

wle

dg

e, S

kill

dan

Att

itu

de

(KS

A)-

nya.

2

Keb

utu

han

ju

mla

h A

SN

mela

lui

pro

ses

Anal

isis

Jab

atan

dan

An

alis

is B

eban

Ker

ja

Anal

isis

jab

atan

dan

anal

isis

beb

an k

erja

sel

ama

ini

tela

h d

ilak

ukan

sec

ara

regu

ler

ole

h B

PK

P.

Outp

ut

atas

keg

iata

n t

erse

but

dig

unak

an u

ntu

k b

erbag

ai k

ebutu

han

dal

am r

ang

ka

pen

gel

ola

an m

anaj

emen

SD

M d

i

BP

KP

, m

isal

nya

untu

k k

eper

luan

muta

si p

egaw

ai a

nta

r P

erw

akil

an B

PK

P,

pen

gan

gkat

an d

alam

ja

bat

an

fungsi

onal

, se

rta

usu

lan p

endid

ikan

pel

atih

an p

enje

nja

ngan

ata

u e

ntr

y le

vel

JFA

. D

emik

ian

hal

nya

un

tuk

pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P s

ecar

a oto

mat

is a

kan

men

ggu

nak

an d

an m

em

per

hat

ikan

has

il a

nal

isis

jab

atan

dan

anal

isis

beb

an k

erja

.

3

Ren

can

a p

enin

gkat

an k

om

pet

ensi

dan

pro

fesi

on

alis

me

AS

N

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P j

uga

diu

sahak

an s

emak

sim

al m

un

gkin

dik

aitk

an d

engan

ren

can

a pen

ingkat

an

ko

mpet

ensi

dan

pro

fesi

onal

itas

AS

N B

PK

P.

Untu

k k

epen

tin

gan

ter

seb

ut

BP

KP

tel

ah m

emil

iki

pan

du

an

ber

upa

Hum

an C

apit

al

Dev

elopm

ent

Pla

n (

HC

DP

), n

amu

n p

and

uan

ter

seb

ut

har

us

sela

lu

dip

erb

ahar

ui

guna

men

dap

atkan

pet

a ko

mpet

ensi

S

DM

yan

g

tep

at,

un

tuk

pen

gu

atan

kap

asit

as

inte

rnal

d

alam

men

dukun

g f

ungsi

pen

gaw

asan

inte

rn B

PK

P.

4

Mek

anis

me

pen

ilai

an k

iner

ja i

ndiv

idu

AS

N d

an K

/L

Untu

k m

elak

ukan

pen

ilai

an i

ndiv

idu p

egaw

ai,

BP

KP

tel

ah m

emil

iki

dan

mem

fun

gsi

kan

ap

likas

i S

KP

yan

g

dap

at d

iakse

s ole

h s

emua

peg

awai

sec

ara

on-l

ine.

Sei

rin

g d

engan

pen

ataa

n k

elem

bag

aan

, B

PK

P

juga

mel

aku

kan

beb

erap

a pen

yem

purn

aan te

rhad

ap

apli

kas

i S

KP

se

hin

gga

dih

arap

kan

to

ols

te

rseb

ut

dap

at

men

g-c

aptu

re kin

erja

peg

awai

sec

ara

tepat

dan

peg

awai

dap

at m

engak

sesn

ya

seca

ra m

ud

ah.

5

Keb

utu

han

an

ggar

an u

ntu

k b

iaya

ruti

n

AS

N

Pen

ataa

n k

elem

bag

aan B

PK

P j

uga

mem

per

tim

ban

gkan

keb

utu

han

bia

ya

ruti

n u

ntu

k m

engel

ola

SD

M A

SN

BP

KP

. S

trat

egi

yan

g d

item

puh t

erkai

t den

gan

lan

gkah

in

i d

apat

dil

aku

kan

mel

alu

i re

alo

kas

i S

DM

yan

g a

da

saat

ini,

ata

upun d

engan

mel

akukan

rek

ruit

men

peg

awai

bar

u s

esuai

den

gan

form

asi

yan

g d

itet

apkan

ole

h

Kem

anpan

dan

R

B.

Nam

un

dem

ikia

n

keb

utu

han

b

iaya

ruti

n

un

tuk

SD

M

AS

N

BP

KP

te

tap

har

us

dip

ersi

apkan

jum

lahnya

seca

ra c

erm

at a

gar

tid

ak m

eng

gan

ggu

pel

aksa

naa

n t

ugas

dan

fu

ngsi

BP

KP

sec

ara

kes

eluru

han

.