5/24/2019 Pusbin JFA BPKP 1 Disampaikan di Inspektorat Utama SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI JAKARTA, 24 MEI 2019 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
5/24/2019 Pusbin JFA BPKP 1
Disampaikan di Inspektorat UtamaSEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
JAKARTA, 24 MEI 2019
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHANPASAL 56 UU NO. 5 TAHUN 2014 TENTANG ASN, DAN
PASAL 5 PP NO. 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS
1. Setiap Instansi Pemerintah wajib menyusunkebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS berdasarkananalisis Jabatan dan analisis beban kerja.
2. Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNSdilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinciper tahun.
3. Penyusunan kebutuhan PNS harus mendukungpencapaian tujuan Instansi Pemerintah.
4. Penyusunan kebutuhan PNS diatur berdasarkanRenstra Instansi Pemerintah.
3
4
JENJANG AUDITOR
AUDITOR TERAMPIL(DIII)
AUDITOR AHLI(S1/S2/S3)
1 AUDITOR PELAKSANA 1 AUDITOR PERTAMA
2 AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN
2 AUDITOR MUDA
3 AUDITOR PENYELIA 3 AUDITOR MADYA
4 AUDITOR UTAMA
IKHTISAR JABATAN AUDITOR PELAKSANA
Mengumpulkan bahan dan merekapitulasi data dalam
kegiatan pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuantertentu, audit khusus/ investigasi berindikasi tindakpidana korupsi, evaluasi, pemantauan dan pengawasanlain dalam rangka konsultasi dan kegiatan lainya untukmeningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapatmemberikan nilai tambah dan meningkatkanpencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan
IKHTISAR JABATAN AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN
Mengklasifikasi dan mengikhtisarkan data dalam
kegiatan pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuantertentu, audit khusus/ investigasi berindikasi tindakpidana korupsi, reviu, evaluasi, pemantauan danpengawasan lain dalam rangka konsultasi dan kegiatanlainya untuk meningkatkan efektifitas manajemenrisiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehinggadapat memberikan nilai tambah dan meningkatkanpencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan.
IKHTISAR JABATAN AUDITOR PENYELIA
Menguji data dalam kegiatan pengawasan yang
meliputi audit kinerja, audit atas aspek keuangantertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/ investigasi berindikasi tindak pidana korupsi, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain dalamrangka konsultasi dan kegiatan lainya untukmeningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapatmemberikan nilai tambah dan meningkatkanpencapaian tujuan pemeintah dan pembangunan.
IKHTISAR JABATAN AUDITOR PERTAMA
Menganalisis dan menyimpulkan dalam kegiatan
pengawasan yang meliputi audit kinerja, audit atasaspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/investigasi berindikasi tindak pidanakorupsi, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain dalam rangka konsultasi dan kegiatan lainya untukmeningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapatmemberikan nilai tambah dan meningkatkanpencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan.
IKHTISAR JABATAN AUDITOR MUDA
Memimpin Pelaksanaan tugas pengawasanyang meliputi audit kinerja, audit atas aspek keuangantertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/ investigasi berindikasi tindak pidana korupsi, reviu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lain dalamrangka konsultasi dan kegiatan lainya untukmeningkatkan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola sehingga dapatmemberikan nilai tambah dan meningkatkanpencapaian tujuan pemerintah dan pembangunan
IKHTISAR JABATAN AUDITOR MADYA Melaksanakan teknis kegiatan pengorganisasian
pengawasan yaitu membantu pimpinan unit pengawasan dalam memilah, merinci, membagi pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang akan dilakukan, mengalokasikansumber daya dan mengkoordinasikan hasil kegiatan pengawasan ke pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan dan sasaran pengawasan yang telah ditetapkan
Melaksanakan teknis kegiatan pengendalian pengawasan yaitu membantu pimpinan unit pengawasan dalam melaksanakan kegiatan pemantauanatas kinerja pengawasan, membandingkan realisasi kinerja dengan tujuan dan sasaranyang telah ditetapkan, dan mengambil tindakan-tindakan perbaikan (corrective action) yang diperlukan ke arah pencapaian hasil pengawasan yang telah ditetapkan.
Mengendalikan teknis pelaksanaan penugasanpengawasan melalui supervisi teknis pelaksanaan pengawasan agar sesuai dengan tujuandan sasaran penugasan yang ditetapkan sehingga memenuhi standar audit APIP.
Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
IKHTISAR JABATAN AUDITOR UTAMA Melaksanakan teknis kegiatan perencanaan pengawasan
merumuskan rencana strategis, kebijakan, program kerja, dan peraturan yang memayungi kegiatan assurance dan konsultansi yang akan dilaksanakan, dan
Melaksanakan teknis kegiatan evaluasi pengawasan yaitumelakukan kajian dan evaluasi atas hasil assurance dan konsultansiserta kebijakan keuangan dan pembangunan, serta melakukan pemaparan/gelar pengawasan hasil pengawasan.
Kegiatan mengendalikan mutu pelaksanaan pengawasanadalah melaksanakan proses memberikan keyakinan yang memadai tentang kesesuaian pelaksanaan pengawasan dalam suatu penugasan dengan standar mutu yang ditetapkan atas pelaksanaan audit kinerja, audit atas aspek keuangan tertentu, audit untuk tujuan tertentu, audit khusus/investigasi/berindikasi tindak pidana korupsi, kegiatan evaluasi, kegiatan reviu, kegiatan pemantauan, kegiatan pengawasan lain,
Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil pengawasan.
FORMASI JABATAN FUNGSIONAL AUDITORPERKA BPKP NOMOR: KEP-971/SU/2005
FORMASI JFA ADALAH JUMLAH DAN SUSUNAN JFA PNS YANG DIPERLUKAN OLEH SATUAN ORGANISASI PENGAWASAN UNTUK MAMPU MELAKSANAKAN TUGAS PENGAWASAN SECARA PROFESIONAL DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU
Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan : jenis pekerjaan; sifat pekerjaan; analisis beban kerja dan perkiraan kapasitas
seorang PNS dalam jangka waktu tertentu; prinsip pelaksanaan pekerjaan; dan peralatan yang tersedia.
Formasi disusun berdasarkananalisis kebutuhan
PP 97 Tahun 2000: Formasi PNS14
Apabila sudah dapat diperkirakan beban kerja masing-masingsatuan organisasi, maka untuk dapat menentukan jumlahpegawai yang diperlukan perlu ditetapkan perkiraan kapasitasseorang Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu tertentu. (berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman)
Analisis beban kerja danperkiraan kapasitas seorang PNS
15
Adalah frekuensi rata-rata masing-masing jenis pekerjaan dalam jangka waktu tertentu.
dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atau berdasarkan pengalaman
RUMUS BEBAN KERJA(Peraturan Kepala BPKP Nomor: Kep-971/SU/2005 Tanggal 28 Oktober 2005)
jumlah auditan
jenis kegiatan
audit
Rata-rata hari penu-
gasanaudit
HP untuk kegiatan pengawasan lainnya (30 %)
16
JUMLAH AUDITAN DI LINGKUNGAN IRTAMA SETJEN DAN BK DPR RI
1. SETJEN DAN BK DPR RI
2. DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI, TERDIRI DARI 6 BIRO
3. DEPUTI BIDANG PERSIDANGAN, TERDIRI DARI 5 BIRO
4. IRTAMA, TERDIRI DARI 2 INSPEKTORAT
5. PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
6. PUSAT DATA DAN INFORMASI
7. BADAN KEAHLIAN, TERDIRI DARI 5 PUSAT
8. UNIT PELAKSANA TEKNIS
JENIS KEGIATAN PENGAWASAN1 AUDIT KINERJA KEGIATAN RUTIN (OPERASIONAL DAN
KEUANGAN)
2 AUDIT TUJUAN TERTENU
AUDIT INVESTIGASI ATAU AUDIT KHUSUS
3 Reviu RKBMN Ref. Permenkeu 150/PMK.06/2014
4 Reviu PA-PBJ Ref. Inpres 1/2015 tentang Percepatan PAPBJ
3 Reviu RKA-K/L Ref. PP 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
4 Reviu LaporanKeuangan
Ref. Per. Menteri Keuangan Nomor 255 Tahun 2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan K/L
5 Reviu LaporanKinerja
Ref. PP 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
6 Evaluasi atas SAKIP Ref. Per. MenPAN&RB Nomor 12 Tahun 2015 tentangPedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP
7 Evaluasi Zona Integritas
Ref. Per.MenPAN&RB Nomor 52 Tahun 2014 tentangPedoman Pembangunan Zona Integritas MenujuWBK dan WBBM
JENIS KEGIATAN AUDIT (Lanjutan)8 Evaluasi RB Ref. Per.MenPAN&RB Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi RB
9 Evaluasi atas level maturitas SPIP
Ref. PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun2015 – 2019 (Maturitas SPIP Level 3 Tahun 2019)
10 Pemantauan TL hasil pengawasan
LHP Inspektorat, BPK, BPKP, dan APIP Lainnya
11 Penilaian kapabilitasInspektorat.
Ref. PP Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun2015 – 2019 (Kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2019)
12 Pendampingan Motivator, Fasilitator, Katalisator
13 Verifikasi Kesesuaian tujuan, peraturan, dan hak si penagih
14 Koordinasi
15 Sosialisasi
16 Asistensi
17 Konsultansi Klinik
20
rata-rata diperkirakan 15 hari kerja
(2+8+5 = perencanaan+pelaksanaan+penyusunan laporan)
65 HP per tim audit dengan rincian:
3 AT x 15 HP = 45 HP
1 KT x 15 HP = 15 HP
1 PT x 5 HP = 5 HP (atau 1/3 HP penugasan)
HP Surat Tugas (5 haker)
21
22
PERHITUNGAN BEBAN KERJA INSPEKTORAT UTAMA
SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN DPR RI
NO.
URAIANJUMLAH UNIT *)
JENIS KEGIATAN
JUMLAH KEGIATAN
(1) (2) (3) (4) (5)=(3)X(4)
A AUDITAN/PROGRAM/KEGIATAN
1 AUDITAN 1 .... 1 1 1
2 AUDITAN 2 .... 1 2 2
3 AUDITAN 3 ....
4 AUDITAN 4 ….
5 ............dst. ...... ..... .....
B JUMLAH KEGIATAN/PENUGASAN 354
C RATA-RATA HP PER TIM 65D JUMLAH BEBAN KERJA ( B x C ) 23.010
E JUMLAH BEBAN KERJA UNTUK KEGIATAN PENGAWASAN
LAINNYA ( 30% x D )
6.903
F JUMLAH BEBAN KERJA ( D + E ) 29.913
Hasil perhitungan di atas dibandingkan dengantabel
KELOMPOK Beban Kerja unit kerja pengawasan mandiri (HP)
FORMASI JFA
A 1 Di atas 29.900 12 GT + 4 orangAuditor Utama
A 2 Di atas 27.300 s.d. 29.900 11 GT
A 3 Di atas 24.700 s.d. 27.300 10 GT
B 1 Di atas 22.100 s.d. 24.700 9 GT + 3 orangAuditor Utama
B 2 Di atas 19.500 s.d. 22.100 8 GT
B 3 Di atas 16.900 s.d. 19.500 7 GT
C 1 Di atas 14.300 s.d. 16.900 6 GT + 2 orangAuditor Utama
C 2 Di atas 11.700 s.d. 14.300 5 GT
C 3 Di atas 9.100 s.d. 11.700 4 GT
D 1 Di atas 6.500 s.d. 9.100 3 GT + 1 orangAuditor Utama
D 2 Di atas 3.900 s.d. 6.500 2 GT
D 3 Sampai dengan 3.900 1 GT23
24
A. MADYA
A. MUDA A. MUDA A. MUDA
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
A.PERTAMA / A. TERAMPIL
1 GUGUS TUGAS
= 13 ORANG
25
12 A. Madya
36 A. Muda
108 A. Pertama / Terampil
4 A. Utama
= 160 Auditor
12 GT + 4 AU