BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 562/K/IX/2012 TENTANG PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL ARRANGEMENT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR DALAM KERANGKA INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PELAYANAN PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSPOR, PERSETUJUAN IMPOR ATAU PERSETUJUAN PENGIRIMAN KEMBALI (RE-EXPORT) BAHAN NUKLIR A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) 1. Permohonan diajukan ke BAPETEN. 2. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memperoleh user name dan password melalui aplikasi BALIS secara online dengan alamat URL http://balis.bapeten.go.id. 3. Untuk memperoleh user name dan password, pemohon harus melengkapi persyaratan berupa identitas diri dan surat penunjukan dari pimpinan instansi. 4. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name dan password dikirimkan secara elektronik ke alamat email Pemohon. 5. Pemohon mengajukan permohonan persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas dengan mengisi formulir sesuai dengan jenis permohonan pemanfaatan secara online. 6. Pemohon mendapat nomor registrasi permohonan dari BAPETEN secara elektronik. 7. Pemohon melengkapi dokumen elektronik persetujuan ekspor, persetujuan impor dan/atau persetujuan pengiriman kembali (re- export) bahan bakar nuklir bekas sesuai dengan jenis pemanfaatan. 8. BAPETEN … jdih.bapeten.go.id
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
NOMOR 562/K/IX/2012
TENTANG
PENETAPAN TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL
ARRANGEMENT) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
TENAGA NUKLIR DALAM KERANGKA INDONESIA
NATIONAL SINGLE WINDOW
I. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) UNTUK PELAYANAN
PERMOHONAN PERSETUJUAN EKSPOR, PERSETUJUAN IMPOR ATAU
PERSETUJUAN PENGIRIMAN KEMBALI (RE-EXPORT) BAHAN NUKLIR
A. URAIAN TENTANG PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)
1. Permohonan diajukan ke BAPETEN.
2. Pemohon terlebih dahulu melakukan registrasi untuk memperoleh user
name dan password melalui aplikasi BALIS secara online dengan
alamat URL http://balis.bapeten.go.id.
3. Untuk memperoleh user name dan password, pemohon harus
melengkapi persyaratan berupa identitas diri dan surat penunjukan
dari pimpinan instansi.
4. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name dan password dikirimkan
persetujuan pengiriman kembali (re-export) bahan bakar nuklir bekas
yang telah disahkan oleh Direktur atau Pejabat yang ditunjuk,
kemudian diunggah (upload) ke BaLIS secara online dan/atau
diserahkan ke pemohon.
20. BAPETEN melakukan pengarsipan elektronik atas dokumen
permohonan, kelengkapan, persetujuan dan surat pemberitahuan.
B. BAGAN … jdih.bapeten.go.id
- 4 -
B. Bagan Alur Prosedur Operasional Baku (POB)
II. TINGKAT … jdih.bapeten.go.id
- 5 -
II. TINGKAT LAYANAN (SERVICE LEVEL) UNTUK BAHAN NUKLIR
Kegiatan Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
Layanan yang Diberikan
1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir. 2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir. 3. Persetujuan Pengiriman Kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas.
Persyaratan Administrasi
1. Persetujuan Impor/Ekspor Bahan Nuklir: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Angka Pengenal Impor (API). c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan. d. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.
2. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan
Bakar Nuklir Bekas: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS) Pemohon. b. Jadwal pelaksanaan pengiriman kembali
bahan bakar nuklir bekas. c. Izin Pemanfaatan Bahan Nuklir.
Persyaratan Teknis 1. Persetujuan Impor Bahan Nuklir: a. AWB/BL; b. Commercial Invoice; c. Packing List; d. Shippers Declaration of Dangerous Goods/Multi
Modal Declaration of Dangerous Goods; dan e. Draft Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir: a. Commercial Invoice; dan b. Packing List.
3. Persetujuan pengiriman kembali (re-export) Bahan Bakar Nuklir Bekas: Spesifikasi Teknis Bahan
Bakar Nuklir Bekas
Waktu yang Diperlukan
a. Waktu penilaian permohonan adalah paling lambat 12 (dua belas) jam kerja terhitung sejak pemohon memenuhi seluruh persyaratan permohonan persetujuan.
b. Waktu penagihan biaya PNBP adalah paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak butir a selesai dilaksanakan.
c. Waktu validasi penerimaan biaya PNBP adalah
Bendahara … jdih.bapeten.go.id
- 6 -
Kegiatan Direktorat Perizinan Instalasi dan Bahan Nuklir
paling lambat 2 (dua) jam kerja terhitung sejak Bendahara penerimaan PNBP menerima pemberitahuan pelunasan pembayaran.
d. Waktu penerbitan persetujuan adalah paling lambat 6 (enam) jam kerja terhitung sejak butir c selesai dilaksanakan.
e. Waktu pengiriman data elektronik persetujuan ke portal INSW adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir d selesai dilaksanakan.
f. Waktu scan hard-copy dokumen persetujuan dan pengunggahan ke BaLIS adalah paling lambat 1 (satu) jam kerja terhitung sejak butir e selesai dilaksanakan.
Waktu dan Kondisi Layanan
Hari : Senin s/d Jum'at
Pukul 08.30 – 12.00 WIB dan Pukul 13.00 -15.00 WIB:
Biaya Sesuai PP 27 Tahun 2009 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Tarif Pelayanan Penerbitan ketetapan:
a. Persetujuan Impor Bahan Nuklir : Rp.198.000,-/ Per-Permohonan
b. Persetujuan Ekspor Bahan Nuklir : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan
c. Persetujuan Pengiriman Kembali Bahan Bakar Nuklir Bekas : Rp. 198.000,-/ Per-Permohonan
Keterangan: Biaya administrasi Bank dan materai ditanggung oleh pemohon.