BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi Publik perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri; b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
45
Embed
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIAjdih.bawaslu.go.id/files/koleksi_dokumen/cl79mg6na3vh0ko... · 2018-10-08 · sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM LUAR NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan dan memberikan Informasi
Publik perlu dibuat peraturan mengenai pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan
Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan
Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan
Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai lagi dengan
kebutuhan hukum dan masyarakat, sehingga perlu
diganti;
- 2 -
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan
Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4924);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
- 3 -
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
9. Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan
Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
- 4 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang
dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang
dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,
jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,
selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan
Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang
selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan
- 5 -
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan
kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut
Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas
mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Pengawas Pemilu Provinsi yang selanjutnya
disebut Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk
oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan
Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
7. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang
selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang
bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah
Kabupaten/Kota.
8. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang
dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.
9. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standard
layanan Informasi Publik dan menyelesaikan sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau Ajudikasi
non-litigasi.
10. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun non elektronik.
11. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu
Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan
- 6 -
penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
12. Informasi Pemilu adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
penyelenggara Pemilu dalam setiap tahapan
penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana ditetapkan
oleh penyelenggara Pemilu berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
13. Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan
yang dibuat dan/atau diterima oleh Bawaslu atau
Bawaslu Provinsi dalam rangka pelaksanaan
kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana
lainnya atau terekam dalam bentuk apapun, yang dapat
dilihat, dibaca, atau didengar.
14. Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar,
dan suara untuk bahan Informasi Publik.
15. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.
16. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang
bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi di Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
17. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- 7 -
adalah pejabat fungsional selaku pranata humas,
pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan lainnya
yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam
melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
18. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan
hukum, atau badan publik.
19. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan.
20. Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan
langsung PPID yaitu Sekretaris Jenderal Bawaslu untuk
PPID Bawaslu dan Pimpinan Bawaslu Provinsi yang
membidangi Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar
Lembaga untuk PPID Bawaslu Provinsi yang bertanggung
jawab dalam memberi tanggapan tertulis atas keberatan
permohonan Informasi Publik dan mewakili Bawaslu atau
Bawaslu Provinsi dalam persidangan sengketa informasi
di Komisi Informasi.
21. Pembina dan Pengarah PPID adalah pejabat yang
merupakan atasan langsung dari Atasan PPID di Bawaslu
atau Bawaslu Provinsi.
22. Tim Pertimbangan PPID adalah tim yang terdiri dari
Pimpinan Bawaslu yang membidangi Divisi Humas dan
Hubungan Antar Lembaga, Sekretaris Jenderal, Tenaga
Ahli, Tim Asistensi, dan Pejabat Struktural Bawaslu
untuk PPID Bawaslu, serta Pimpinan Bawaslu Provinsi
yang membidangi Divisi Pencegahan dan Hubungan
Antar Lembaga, Kepala Sekretariat, Tim Asistensi, dan
Pejabat Struktural Bawaslu Provinsi untuk PPID Bawaslu
Provinsi.
23. Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat
struktural pada Sekretariat Jenderal Bawaslu atau
Sekretariat Bawaslu Provinsi yang memberikan
dukungan kepada PPID dan menjalankan fungsi di
bidang pengelolaan informasi, pelayanan informasi,
dokumentasi dan arsip, serta penanganan keberatan dan
- 8 -
penyelesaian sengketa informasi.
24. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi
adalah tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh PPID
Bawaslu atau PPID Bawaslu Provinsi untuk
memperlancar dan mempermudah arus pengelolaan dan
pelayanan Informasi Publik.
25. Desk Informasi adalah tempat pelayanan Informasi
Publik serta berbagai sarana dan fasilitas
penyelenggaraan pelayanan Informasi Publik.
26. Media Informasi PPID adalah sarana penyampaian
Informasi Publik dalam bentuk website resmi Bawaslu
atau Bawaslu Provinsi dengan domain .go.id.
27. Daftar Informasi Publik adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis mengenai seluruh Informasi
Publik yang berada di bawah penguasaan Bawaslu dan
Bawaslu Provinsi, tidak termasuk informasi yang
dikecualikan.
28. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak
dapat diakses oleh pemohon Informasi Publik
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bawaslu ini.
29. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Bawaslu atau Bawaslu Provinsi dengan Pengguna
Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh
dan menggunakan informasi berdasarkan ketentuan
yang berlaku.
30. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang
konsekuensi yang timbul apabila suatu Informasi Publik
diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup
Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
31. Hari adalah hari kerja.
- 9 -
BAB II
ASAS
Pasal 2
(1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik.
(2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
terbatas.
(3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap
Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu,
biaya ringan, dan secara sederhana.
(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia
sesuai undang-undang, kepatutan, dan kepentingan
umum didasarkan pada pengujian konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada
masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat
melindungi kepentingan yang lebih besar daripada
membukanya atau sebaliknya.
BAB III
PEMBENTUKAN
Pasal 3
(1) Ketua Bawaslu menetapkan PPID Bawaslu dengan
Keputusan dengan mempertimbangkan usulan Atasan
PPID Bawaslu.
(2) Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan PPID Bawaslu
Provinsi dengan Keputusan dengan mempertimbangkan
usulan Atasan PPID Bawaslu Provinsi.
(3) PPID Bawaslu merupakan ex officio dari Pejabat
Struktural Eselon II pada Sekretariat Jenderal Bawaslu
yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang
informasi dan dokumentasi.
(4) PPID Bawaslu Provinsi merupakan Kepala Sekretariat
Bawaslu Provinsi.
- 10 -
BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Paragraf 1
PPID Bawaslu dan PPID Bawaslu Provinsi
Pasal 4
(1) PPID Bawaslu berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Ketua Bawaslu melalui Atasan PPID Bawaslu.
(2) PPID Bawaslu Provinsi berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Atasan
PPID Bawaslu Provinsi.
Paragraf 2
Tim Pertimbangan PPID
Pasal 5
(1) Ketua Tim Pertimbangan PPID Bawaslu yaitu Sekretaris
Jenderal yang merangkap sebagai atasan PPID Bawaslu.
(2) Ketua Tim Pertimbangan PPID Bawaslu Provinsi yaitu
Pimpinan Bawaslu Provinsi yang membidangi Divisi
Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga yang
merangkap sebagai atasan PPID Bawaslu Provinsi.
Paragraf 3
Unit Layanan Informasi Publik
Panwaslu Kabupaten/Kota
Pasal 6
Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi menunjuk dan
menetapkan Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota
sebagai Kepala Unit Layanan Informasi Publik.
- 11 -
Paragraf 4
Unit Layanan Informasi Publik
Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pasal 7
Sekretaris Jenderal Bawaslu menunjuk dan menetapkan
koordinator di Sekretariat Pengawas Pemilu Luar Negeri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang informasi dan
dokumentasi.
Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
PPID Bawaslu dan PPID Bawaslu Provinsi
Pasal 8
PPID Bawaslu dan PPID Bawaslu Provinsi melaksanakan
tugas dan fungsi:
a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan
mengamankan informasi;
b. memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat,
dan sederhana;
c. menyusun dan menetapkan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Informasi Publik;
d. melakukan pengujian konsekuensi;
e. melakukan klasifikasi terhadap informasi dan/atau
pengubahannya;
f. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah
habis jangka waktu pengecualiannya sebagai Informasi
Publik yang dapat diakses; dan
g. menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan
yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas
Informasi Publik.
- 12 -
Paragraf 2
Unit Layanan Informasi Publik
Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilu Luar Negeri
Pasal 9
Unit Layanan Informasi Publik Panwaslu Kabupaten/Kota dan
Pengawas Pemilu Luar Negeri melaksanakan tugas dan fungsi:
a. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan
mengamankan informasi;
b. memberikan layanan Informasi Publik yang cepat, tepat,
dan sederhana; dan
c. melaporkan dan mendistribusikan Informasi Publik
kepada PPID Bawaslu Provinsi untuk unit Layanan
Informasi Publik Panwaslu Kabupaten/Kota dan PPID
Bawaslu unutk Unit Layanan Informasi Publik Pengawas
Pemilu Luar Negeri secara rutin sesuai dengan skala
prioritas Informasi Publik.
BAB V
STRUKTUR PPID
Pasal 10
Struktur PPID Bawaslu dan PPID Bawaslu Provinsi terdiri
atas:
a. Pembina dan Pengarah PPID;
b. Penanggung Jawab/Atasan PPID;
c. Tim Pertimbangan PPID;
d. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi
e. PPID;
f. Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
g. Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
h. Desk Informasi.
Pasal 11
(1) Pembina dan Pengarah PPID sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas dan wewenang:
- 13 -
a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di
Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian