RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019 BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2014 BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI Gedung BPH MIGAS Jl. Kapten P. Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 - Indonesia Telp.: +62-21 5255500, +62-21 5212400 Fax.: +62-21 5223210, +62-21 5255656 http: //www.bphmigas.go.id
37
Embed
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - … · KATA PENGANTAR Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22 Tahun
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMIGedung BPH MIGASJl. Kapten P. Tendean No. 28Jakarta Selatan 12710 - IndonesiaTelp.: +62-21 5255500, +62-21 5212400Fax.: +62-21 5223210, +62-21 5255656http: //www.bphmigas.go.id
KATA PENGANTAR
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) sesuai dengan amanat Undang-Undang Migas No. 22
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan PeraturanPemerintah Nomor 67 Tahun 2002 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan
Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, BPH Migas adalah Lembaga Pemerintah Independent
yang mempunyai tugas melakukan Pengawasan dan Pengaturan terhadap Penyediaan dan Pendistribusian BBM
dan Pengangkutan Gas Bumi di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Eksistensi BPH Migas selaku pemangku tiga kepentingan (Pemerintah, Badan Usaha dan Rakyat), tentu memiliki
tantangan cukup berat di tahun-tahun mendatang. Tanpa didukung oleh perencanaan dan strategi yang matang,
tentu sulit membuat BPH Migas menjadi lembaga yang hebat, dan disegani dan diperhitungkan keberadaannya.
Oleh karena itu, Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015-2019 telah dirancang sempurna yang berdasar dan
berpijak kepada kebijakan, strategi dan program yan mampu menjawab semua tantangan dimasa yang akan
datang, kurun waktu lima tahun dalam pencapaian kinerja. Dengan telah diterbitkannya Rencana Stratejik
BPH Migas Tahun 2015-2019 diharapkan menjadi pijakan bagi BPH Migas dalam menyelesaikan tugas dan
pekerjaan sehari-hari.
Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu proses
penyusunan hingga terbitnya Rencana Stratejik BPH Migas Tahun 2015 - 2019..
Jakarta, 30 Desember 2014
Kepala BPH Migas
Andy Noorsaman Sommeng
1
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ................................................... 1DAFTAR ISI .............................................................. 2BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG................................................................................................... 6
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN......................................................................................... 6
BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS2.1 TUJUAN........................................................................................................................ 28
BAB III DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEJIK3.1 ARAH KEBIJAKAN.................................................................................................... 30
3.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI......................................................................... 30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN4.1 TARGET KINERJA...................................................................................................... 36
Jumlah Volume (KL) 664.62 523.65 1224.59 253,311.72 7235 3,140.60
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
KASUS PENYALAGUNAAN BBM
JUMLAH VOLUME (KL)
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN BBM TAHUN 2007 s.d. 2014
Keterangan : 2014 s.d Desember
1. Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan BBM dari tahun 2009 s.d. 2014 terus meningkat.
2. Dari peta sebaran penyalahgunaan BBM subsidi terlihat bahwa untuk daerah-daerah yang banyak
terdapat kegiatan pertambangan dan industri, seperti di Kalimantan dan Sumatera banyak terjadi kasus
penyalahgunaan BBM Subsidi sehingga ini menjadi dasar pelarangan bagi pertambangan, perkebunan,
kehutanan dan industri kapal barang dilarang menggunakan BBM Subsidi.
17
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 201416
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF
MIGAS
1 Penyelesaian Proyek-proyek Infrastruktur
Arun - Belawan - Terpenuhinya kebutuhan energi untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara yang akan dipenuhi dari Terminal LNG Arun
- Mengatasi krisis pasokan Gas Bumi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara
Panjang Pipa : Arun - Rantau Panjang 114.3 km Rantau Panjang - P. Brandan 192.2 km P. Brandan - Belawan 26.6 km
Diameter : 24 inch
Kapasitas Pipa : 200 MMSCFD
Tekanan : 780 PSIG (Operasi), 860 PSIG (Design)
Sumber Gas : Regasifikasi Arun (PT. Pertamina Gas)
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 560 juta
Status Terakhir : Diperkirakan gas commissioning bulan November 2014
Kepodang - Tambak Lorok Terpenuhinya kebutuhan Gas Bumi untuk PLTGU Tambak Lorok, Semarang
Panjang Pipa : 207 km
Diameter : 14 inch
Kapasitas Pipa : 116 MMSCFD
Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Kepodang (Petronas Carigalli Muriah Ltd )
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 174 juta
Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 14 Maret 2014 di Semarang oleh Presiden Republik Indonesia
Gresik - Semarang Mengintegrasikan pipa gas dari Jawa Timur ke Jawa Tengah sehingga dapat menjamin pasokan gas pada kedua daerah tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan Gas Bumi untuk PLN, pupuk, industri, komersial dan rumah tangga sepanjang Gresik-Semarang
Panjang Pipa : 267.22 km
Diameter : 28 inch
Kapasitas Pipa : 500 MMSCFD
Tekanan : 600 PSIG (Operasi), 680 PSIG (Design)
Sumber Gas : Lapangan Gas Bumi Tiung Biru - Jambaran dan Cendana (PT. Pertamina EP)
Status Pipa : Open Access
Investasi : USD 516 juta
Status Terakhir : Telah dilakukan groundbreaking pada tanggal 8 Oktober 2014 di Lapangan Banyu Urip, Cepu, Jawa Timur oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
NO PROGRAM STRATEGIS PENJELASAN TEKNIS DAMPAK POSITIF
2 Realisasi Volume Menghitung realisasi volume Gas Bumi yang diangkut dan diniagakan oleh Badan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa (data terlampir)
Meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melaui iuran Badan Usaha
3 Hak Khusus Pengaturan pemberian Hak Khusus pada Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa bertujuan :- Meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi untuk dalam negeri- Menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penyediaan
Gas Bumi dalam negeri- Meningkatkan partisipasi Badan Usaha dalam penyediaan
Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan Gas Bumi dalam negeri
- Memberikan kepastian hukum dalam pengoperasian Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa bagi para pelaku usaha (data terlampir)
Terciptanya pengaturan kegiatan usaha Gas Bumi Melalui Pipa yang adil transparan dan akuntabel
4 Panjang Pipa Panjang pipa dari badan usaha yang memiliki hak khusus adalah 3,773.82 km untuk pipa open access dan 4,213.54 km untuk pipa dedicater hilir (data terlampir)
Meningkatnya infrastruktur pipa Gas Bumi dalam negeri
5 Harga Gas Penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil secara transparan, akuntabel, kompetitif dan adil (data terlampir)
Dengan adanya penetapan harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, masyarakat dapat mendapatkan energi yang murah
6 Tarif Pengangkutan Gas Bumi
Menghitung biaya/tarif yang wajar dengan adil dan transparan untuk semua ruas pipa transmisi di Indonesia (data terlampir)
Dengan adanya penetapan tarif pengangkutan dari BPH maka ruas transmisi tersebut sudah bisa dimanfaatkan bersama / open access
CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014 CAPAIAN KINERJA GAS BUMI 2010 – 2014
19
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 201418
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA DAFTAR PEMEGANG HAK KHUSUS PENGANGKUTAN
REALISASI PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
Catatan : *) sampai dengan semester I
Catatan : *) sampai dengan semester I
No Badan UsahaWilayah
Administrasi
Hak Khusus
Nomor Tanggal
I PT Energasindo Heksa Karya
1 Tempino Kecil - P. Selincah Jambi250/KT/BPH Migas/Kom/
Panjang total 3773,82 kmDiameter antara 8 – 32 inchi
Panjang Pipa Pengangkutan (km)
Panjang Pipa Dedicated Hilir (km)
PIPA NIAGADEDICATED HILIR
Panjang total 4213,54 kmDiameter antara 20 mm – 32 inchi
PIPA GAS BUMI EKSISTING
1.4. POTENSI SEKTOR HILIR MIGAS
Indonesia merupakan Negara Kepulauan, hampir sekitar 70% wilayah Indonesia merupakan lautan yang
menjadi penghubung antara pulau satu dengan pulau lainnya. Wilayah yang luas dan perlu pemersatu maka
Indonesia sering disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan kondisi geografis seperti itu
maka, potensi pengelolaan sektor hilir migas di seluruh wilayah NKRI sangatlah besar. Adapun potensi sektor
hilir migas yang ada di seluruh wilayah NKRI adalah sebagai berikut:
1. Jalur pendistribusian BBM ke seluruh wilayah NKRI sangatlah luas sehingga potensial untuk dikelola secara
bersistem dan berintgrasi;
2. Jumlah penduduk Indonesia mencapai 253,60 juta jiwa dan menduduki peringkat ke 4 dunia setelah
China, India, Amerika Serikat (berdasarkan biro sensus BPS per 2014), dengan jumlah penduduk sebesar ini
membutuhkan energi sangat besar;
1,006.0027%
1,038.4027%
140.134%
PGN PGNPERTAGAS BU LAINTGI BU LAIN
1,589.2942%
3,877.4192%
336.138%
25
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 201424
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
3. Menurut Badan Pusat Statistik, hasil proyeksi menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia selama
dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 205,1 juta pada tahun 2000 menjadi 273,2
juta pada tahun 2025. Melihat pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi ini, mengakibatkan
kebutuhan energi akan terus meningkat;
4. Perlu dilakukan diversifikasi energi yaitu mengurangi ketergantungan pada BBM dengan meningkatkan
pemanfaatan Gas Bumi yang merupakan energi murah dan ramah lingkungan.
Penggerak pertumbuhan permintaan energi adalah pertumbuhan ekonomi yang diwujudkan sebagai parameter
Produk Domestik Bruto (PDB) dan populasi, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk
sampai dengan tahun 2025 mengikuti Proyeksi Penduduk Indonesia 2025 (BPS) dan 2025-2030 mengikuti
trend perkembangan tahun-tahun terakhir proyeksi BPS tersebut, pertumbuhan ekonomi (PDB) 5,5% hingga
2015 kemudian naik secara gradual hingga 6,5% di tahun 2020 dan menjadi 7,0% sejak tahun 2020 hingga
2030, serta beberapa asumsi teknis energi lainnya termasuk harga minyak mentah USD 80 per barel.
Salah satu hasil yang diperoleh dari simulasi dan perhitungan adalah sebagai berikut permintaan energi final
masa mendatang akan didominasi oleh permintaan dari sector industry (47,3%, diikuti oleh sector transportasi
(29,8%) dan rumah tangga (14,1%), dengan pertumbuhan masing-masing sektor sebagai berikut industry
6,2%, transportasi 6,1%, rumah tangga 2,2%, komersial 4,9% dan PKP 3,8%. Sebagai hasil upaya-upaya
konservasi, pertumbuhan permintaan energi final menurut skenario dasar, masing-masing 4,8% per tahun dan
4,4% per tahun. Menurut jenis energinya, permintaan energi final masa mendatang masih didominasi oleh
BBM. Bersasarkan skenario dasar, bauran permintaan energi final 2030 menjadi BBM 31,1%, gas bumi 23,7%,
listrik 18,7%, batubara 15,2%, biomasa 6,1%, BBN 2,7% dan LPG 2,4%. Bauran Energi final menurut Skenario
Energy Security dan Skenario Mitigasi tidak banyak berbeda dengan Skenario Dasar kecuali BBN dimana pada
Skenario Mitigasi pangsa BBN akan mencapai sekitar 6,0%. Dari sisi pasokan, energi Indonesia masa mendatang
masih akan didominasi oleh batubara diikuti oleh minyak bumi dan gas bumi, walaupun pangsa Energi Baru dan
Terbarukan (EBT) juga berkembang cukup pesat. (sumber:IEO-2010)
Pada saat ini cadangan minyak Indonesia menurun menjadi hanya sekitar 3,70 milyar barrel. Kemampuan
produksi minyak Indonesia juga tercatat mengalami penurunan signifikan menjadi tinggal kisaran 830 – 850
ribu barrel per hari. Sementara seiring bertambahnya kapasitas ekonomi dan jumlah kendaraan, konsumsi
minyak nasional justru meningkat signifikan menjadi sekitar 1,5 juta barrel per hari. Karena kondisi tersebut
dalam beberapa tahun terakhir neraca perdagangan minyak nasional berada pada kondisi defisit. Defisit neraca
perdagangan minyak tercatat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2009 defisit neraca perdangan
minyak nasional tercatat baru sebesar 4,01 milyar USD. Sedangkan pada tahun 2013 telah mencapai 22,47
milyar USD atau meningkat sebesar 460 % dalam kurun 4 tahun. Defisit yang semakin tinggi tersebut karena
konsumsi yang terus meningkat dan kapasitas kilang yang terbatas. Terbatasnya kapasitas kilang menyebabkan
impor harus dilakukan dalam bentuk produk yang harganya jauh lebih mahal. Sehingga defisit neraca
perdagangan semakin tinggi.
Melihat respon kebijakan yang relatif minim, pengambil kebijakan tampaknya belum begitu menyadari bahwa
krisis telah terjadi di sektor migas nasional. Krisis yang telah memberikan dampak signifikan terhadap belanja
subsidi energi di APBN dan juga defisit neraca perdagangan tersebut cenderung dianggap hal biasa. Sikap dan
cara pandang pemerintah terefleksikan dalam kebijakan yang diimplementasikan. Sebagai contoh sampai saat
ini pemerintah relatif belum memiliki upaya kongrit untuk menyelesaikan permasalahan subsidi BBM.
BAB IITUJUAN DAN
SASARAN STRATEGIS
26BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
2.1 TUJUAN Adapun Tujuan BPH Migas adalah sebagai berikut :
a. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel dan kuat dalam melakukan
pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem
pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka
meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri.
b. Mewujudkan BPH Migas yang good governance dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik
ditingkat nasional dan internasional.
2.2 SASARAN STRATEGIS Adapun Sasaran Strategis BPH Migas adalah sebagai berikut :
a. Tercapainya Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang ditugaskan kepada Badan
Usaha;
b. Terwujudnya Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari masing-masing Badan Usaha;
c. Tercapainya Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka menuju Pasar
terbuka yang diatur;
d. Tercapainya Peningkatan Pemanfaatan dan Pengambangan Infrastruktur Ruas transmisi dan/atau
Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi melalui Pipa;
e. Tercapainya Peningkatan Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa;
f. Terwujudnya Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran.
BAB IIIARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,
KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
28BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
hajar prastyani hapsari
Sticky Note
sasaran strategis poin2nya yang ada di bab 3 kolom pertama
3.1 ARAH KEBIJAKAN· Pengaturan dan Penetapan;
· Pengawasan;
· Pengusulan Kebijakan;
· Penyelesaian perselisihan.
3.2 STRATEGI DAN RENCANA AKSI 3.2.1 STRATEGI PROGRAM KERJA
l Melakukan Pembinaan kepada Badan Usaha yang diatur. Membuat pedoman mekanisme pengelolaan
iuran.
l Memberikan pelayanan kepada Badan Usaha yang telah membayar iuran.
l Menetapkan target penerimaan PNBP dari iuran Badan Usaha sebagai dana operasional BPH Migas.
l Menyusun rencana kerja dan anggaran secara efektif dan efisien.
l Koordinasi efektivitas program kerja BPH Migas dengan Pemerintah Daerah.
l Membuat sistem data iuran dan data keuangan yang terintegrasi.
l Menyampaikan laporan kinerja kepada Presiden RI sebagai bahan audit kinerja BPH Migas.
l Melakukan kerjasama dengan Stakeholder, Pemerintah Daerah dan Badan Regulasi Bidang Hilir Migas
di Luar Negeri.
l Menyusun panduan kaidah TLSK di lingkungan BPH Migas.
l Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia.
l Menyusun prosedur kerja, pertimbangan hukum dan perumusan peraturan/ keputusan BPH Migas.
l Melakukan inventarisasi dan evaluasi permasalahan peraturan.
l Mengadakan pertemuan berkala dengan wartawan untuk memberikan pembekalan perihal kebijakan
yang diterbitkan oleh BPH Migas maupun berita-berita terkini seputar kegiatan hilir migas.
l Menyelenggarakan Stakeholders Meeting.
l Mengefektifkan kehumasan sebagai juru bicara dan pusat informasi BPH Migas.
l Menerbitkan media informasi dan iklan layanan masyarakat untuk memberikan pemahamantentang
kinerja kegiatan BPH Migas.
l Mengadakan Sosialisasi dan/atau seminar BPH Migas di daerah.
l Mengadakan MoU dengan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota.
l Meningkatkan peran Teknologi Informasi (IT) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas.
PENGATURAN :l Menetapkan dan mengatur Wilayah Distribusi Niaga BBM untuk Badan Usaha pemegang Izin Usaha
Niaga berikut tatacaranya;
l Menugaskan Badan Usaha untuk melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM tertentu;
l Mengatur Kewajiban Badan Usaha untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya
belum berjalan dan/atau daerah terpencil;
l Mengatur Kewajiban Pendaftaran bagi Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan Usaha BBM;
l Melakukan koordinasi dengan Pemerintah terkait pengaturan Cadangan BBM Nasional;
l Mengatur dan menetapkan volume alokasi Cadangan Operasional masing-masing Badan Usaha sesuai
dengan Izin Usaha;
l Menetapkan mekanisme penggunaan Cadangan Operasional Badan Usaha pada saat terjadi kelangkaan;
l Mengatur dan menetapkan Pemanfaatan fasilitas bersama :
l Di daerah yang pasarnya sudah berjalan (kesepakatan “B to B”);
l Di daerah yang terjadi kelangkaan BBM;
l Di daerah terpencil;
l Mengatur Ketersediaan BBM hasil kegiatan usaha pengolahan oleh Badan Usaha untuk pemenuhan
cadangan BBM dan kebutuhan dalam negeri;
l Menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga BBM;
l Mengatur Besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan
pendistribusian BBM sesuai dengan volume BBM yang diperdagangkan berdasarkan formula yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
l Mengatur Pemberian sanksi yang berkaitan dengan pelanggaran kewajiban Badan Usaha dalam
penyediaan dan pendistribusian BBM serta alokasi Cadangan Operasional Peruntukan pemakaian
BBM;
l Mengoptimalkan peran Sistem informasi dalam penyediaan dan pendistribusian BBM;
l Mengatur Manajemen Penyediaan dan pendistribusian BBM dalam rangka menghindari dan
menanggulangi kelangkaan;
l Melakukan pengaturan Pengurangan penggunaan BBM bersubsidi dengan cara konversi dsb;
l Mengatur Mekanisme penyediaan BBM melalui produksi kilang dalam negeri dan atau impor;
l Memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang berprestasi dalam mendorong pertumbuhan
investasi untuk penyediaan & pendistribusian BBM;
l Mengatur Penataan infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBM;
l Melakukan Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Pipa Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Dalam
Rangka pemberian Hak Khusus;
l Melaksanakan Lelang Hak Khusus Ruas Transmisi Dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Nasional;
l Melakukan Evaluasi Pengaturan Akses (Access Arrangement) pada Ruas Transmisi dan/ atau Wilayah
Jaringan Distribusi Milik Badan Usaha;
l Mengatur Pemanfaatan bersama fasilitas pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan/atau
wilayah jaringan distribusi gas bumi melalui pipa.
l Menyusun database kegiatan usaha hilir gas bumi melalui pipa.
PENGAWASAN :l Mengawasi pelaksanaan pengaturan dan penetapan BPH Migas;
l Mengawasi Penyediaan dan pendistribusian BBM yang telah mengikuti mekanisme pasar;
l Mengawasi Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran;
l Mengawasi Kelancaran penyediaan dan distribusi BBM yang berkaitan dengan gangguan operasional;
l Mengawasi Perkembangan harga BBM dalam rangka menjaga kestabilan penyediaan dan
pendistribusian BBM;
l Mengawasi Pelaksanaan Izin Usaha penyediaan dan pendistribusian BBM;
l Mengawasi Pelaksanaan penyediaan BBM hasil produksi kilang dan impor;
l Mengawasi Penyalahgunaan BBM
l Pengawasan dengan menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam penyediaan dan pendistribusian
BBM.
l Pengawasan Akun Pengaturan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
l Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
l Pengawasan dan Evaluasi Penerapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
l Pengawasan Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
Transmisi dan Jaringan Distribusi Gas Bumi;
l Pengawasan atas Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha
(Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga);
30 31BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
3.2.2 RENCANA AKSIa. Open Access Pipa Transmisi dan Distribusi Nasional direncanakan selesai Tahun 2015.
b. Program Konversi Minyak Tanah ke LPG, yang telah mampu mengurangi konsumsi Minyak Tanah secara
signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2004 s.d. 2014) dari 11,5 Juta KL sehingga menjadi
dibawah 1 Juta KL.
c. Pembatasan konsumen pengguna BBM Bersubsidi, mulai dari langkah/tindakan melarang industri
penerbangan, pembangkit listrik, industri besar, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan,
kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD menggunakan BBM Bersubsidi.
d. Menghapus produk BBM Bersubsidi mulai dari Avtur, Minyak Bakar (MFO), dan Minyak Tanah secara
bertahap. Saat ini di wilayah Jawa dan Bali sudah 100% tidak ada lagi Minyak Tanah Subsidi, wilayah
Sumatera (tinggal Sumatera Barat dan Bangka Belitung), wilayah Sulawesi tahun ini (2014) diharapkan
sudah bebas dari Minyak Tanah Bersubsidi, Minyak Tanah Subsidi hanya ada di Irian Jaya, Maluku, dan
NTT. Pengaturan dan Pengawasan terhadap penarikan minyak tanah dalam rangka pelaksanaan program
konversi ke LPG Tabung 3 Kg
e. Pengawasan t erhadap pelarangan penggunaan BBM Bersubsidi untuk usaha industri , pembangkit listrik,
pertambangan, perkebunan, kehutanan, perkapalan non pelayaran rakyat dan non pelayaran perintis serta
kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah/ BUMN/ BUMD
f. Mengusulkan penghapusan BBM Bersubsidi untuk sektor transportasi non angkutan penumpang dan
logistic
g. Mengusulkan pelarangan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan plat Hitam dan pembayaran
dengan sistim non cash.
h. Meningkatkan kordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka pengawasan penggunaan Bahan Bakar
Minyak di daerah.
3.3 KERANGKA REGULASIRegulasi-regulasi yang akan diusulkan dalam Renstra BPH Migas Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pengendalian BBM Bersubsidi.
l Menyusun Peraturan BPH tentang besaran Biaya Distribusi BBM Bersubsidi pada daerah terpencil.
l Mengusulkan kepada pemerintah untuk menetapkan volume cadangan BBM Nasional
l Menyusun peraturan BPH Migas tentang kewajiban Badan Usaha Niaga Umum menyediakan Cadangan
BBM Operasional.
l Menambah jumlah Wilayah Distribusi Niaga (WDN).
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang pengawasan dan pemberian sanksi.
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang penyaluran BBM Bersubsidi melalui Sub Penyalur pada daerah
terpencil.
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang alokasi kuota konsumen pengguna BBM Bersubsidi.
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Pengendalian BBM Bersubsidi untuk setiap konsumen pengguna.
l Penyusunan SOP Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB)
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penataan Penyalur BBM Bersubsidi.
l Menyusun Peraturan BPH Migas tentang Penggunaan Teknologi Penanda untuk penyaluran BBM Bersubsidi.
3.4 KERANGA KELEMBAGAANDalam perkembangannya BPH Migas perlu adanya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan BPH Migas dan
perlunya dibentuk organisasi Badan Pengatur Bidang Hilir Migas yang kuat dengan mengusulkan dibentuknya
Unit Eselon I di BPH Migas dan dibukanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Wilayah Distribusi di seluruh
NKRI.
RENCANA STRATEGISBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS TH
2015 - 2019
a. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta terlaksananya Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh Wilayah NKRI.
b. Terwujudnya Bisnis Hilir Gas Bumi yang Efisien, Kompetitif, Transparan dan Sehat.
c. Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Gas Bumi.
d. Peningkatan Pemanfaatan Gas Bumi di Dalam Negeri melalui Pipa.
e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.
f. Terlaksananya Pengaturan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian BBM di seluruh Wilayah NKRI dalam rangka memenuhi kebutuhan Nasional melalui Mekanisme Persaingan Usaha yang wajar, sehat dan transparan.
g. Terselenggaranya optimalisasi pengaturan, penetapan dan pengawasan kegiatan sektor Hilir Gas Bumi yang wajar, sehat dan tranparan.
SASARAN PROGRAM KEGIATAN BPH MIGAS TH 2015 - 2019
DIREKTORAT BBM1. Tersedianya dan terdistribusinya Bahan Bakar
Minyak keseluruh Wilayah NKRI sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM dalam rangka mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Tersedianya BBM yang terdiri atas masing-masing jenis dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam hitungan hari / bulan/ tahun dalam bentuk cadangan BBM nasional.
3. Tersedianya infrastruktur yang berupa fasilitas penyimpanan BBM (depot/ritel outlet) dan alat pengangkutan berupa moda angkutan darat dan laut yang memadai untuk dimanfaatkan secara optimal, efektif dan efisien.
DIREKTORAT GAS BUMI1. Mengoptimalkan sistem pengaturan kegiatan bisnis
gas melalui pipa.2. Mengoptimalkan sistem pengawasan kegiatan bisnis
gas bumi melalui pipa.3. Meningkatkan pengembangan infrastruktur pipa
transmisi gas bumi yang terintegrasi secara nasional.
SEKRETARIAT BPH MIGAS1. Terwujudnya organisasi BPH Migas yang handal,
kredibel dan kuat untuk menjawab tantangan masa depan .
2. Terwujudnya BPH Migas yang Good Governance3. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang
accountable, auditable dan tepat waktu.4. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan
pengelolaannya yang dapat mendukung kegiatan operasional BPH Migas.
5. Terciptanya mekanisme tata persuratan dan kearsipan yang baik.
6. Terwujudnya pelayanan prima di bidang hukum bagi Badan Usaha yang membayar iuran.
7. Terwujudnya citra BPH Migas di tingkat Nasional dan Internasional .
8. Tersedianya Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPH Migas secara optimal
9. Terwujudnya pegawai yang berkualitas dan profesional.
32 33BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
hajar prastyani hapsari
Sticky Note
yang ini tlg masukin ke halaman bab dua
EPengembangan Organisasi menjadi Unit Eselon I :
1. Organisasi kerucut, dengan strata Struktural paling atas adalah Eselon I (Sekretaris Utama) yang
bertanggung jawab kepada Kepala BPH Migas.
2. Sekretaris Utama merupakan unsur penunjang yang membawahkan 4 (empat) Eselon II.
3. Organisasi eselon II terdiri dari 3 (tiga) Eselon II, kecuali fungsi Sekretariat membenahi 4 (empat) Eselon II.
4. Pembentukan Satuan Pengawas Intern dan Unit Pelaksana Teknis.
STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGATUR (USULAN)
KOMITEBPH MIGAS
SEKRETARISUTAMA
UNIT PELAKSANA TEKNIS(UPT)
SEKRETARIAT
DIREKTORAT PENGATURAN
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BBM
DIREKTORAT PENGATURAN
PENGANGKUTAN GAS BUMI
MELALUI PIPA
SEKSI-1 SEKSI-2 SEKSI-3
DIREKTORAT PENGAWASAN
DANPEMBINAAN
SATUAN PENGAWASAN
INTERNAL
UNIT PELAKSANA
TEKNIS (UPT)
EPembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) :
1. UPT Setingkat Eselon III;
2. Ditempatkan pada Wilayah Distribusi;
3. Sebagai Kantor Perwakilan di Wilayah Distribusi;
4. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan di Wilayah Distribusi;
5. Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Teknis di Wilayah Distribusi.
BAB IVTARGET KINERJA DAN
KERANGKA PENDANAAN
34BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
4.1. TARGET KINERJA4.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015 - 2019 memuat indikator kinerja kegiatan yang utama bagi
BPH Migas,adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) BPH Migas tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :
No Uraian SatuanOutput
2015 2016 2017 2018 2019
1 Prosentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu Yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha
Prosentase 100 100 100 100 100
2 Prosentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka Yang Diatur
Prosentase 10 2 4 6 8
3 Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-masing Badan Usaha
Hari 21 21 21 22 22
4 Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Kilometer 13,105 15,330 15,364 15,646 18,322
5 Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
Jumlah Bahan Rekomendasi/Pertimbangan Untuk Penetapan Kebijakan/Penugasan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
Jumlah Rancangan Peraturan/Juklak dan Juknis Untuk Penyediaan dan Pendistribusian BBM Nasional 2 Rancangan 3 Rancangan 4 Rancangan 5 Rancangan 6 Rancangan
Jumlah Pengembangan Sistem Pengawasan Pendistribusian Tertutup Jenis BBM Tertentu Secara Bertahap
Output 1:Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output:Jumlah Peraturan/Juklak/Juknis/SOP Bidang Penyediaan dan Pendistribusian BBM
032 Analisis dan Penyusunan Kuota Volume JBT Tahun 2017 Rp0 Rp4,305,428,000 Rp4,735,970,800 Rp5,209,567,880 Rp5,730,524,668
Output 3: Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pengaturan dan Pegawasan atas Penyediaan dan Pendistribusian BBM
033Pengawasan Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian JBT Tahun 2015 untuk Badan Usaha
Rp2,919,417,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
034
Pengawasan Penyaluran JBT di Titik Serah Penyalur dalam Rangka Pengamanan Harga Jual Sesuai Dengan Ketetapan Pemerintah
Rp763,020,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
035
Pengawasan dan Evaluasi Penyaluran JBT (Bersubsidi) dan ketersediaan Penyalur JBT di Wilayah Indonesia Bagian Timur serta Wilayah Perbatasan
Rp873,203,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
036
Monitoring dan Inventarisasi Wilayah Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Minyak Tanah Terkait dengan Pelaksanaan Program Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg.
Rp1,021,587,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
037Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBN sebagai Campuran Pada JBT
Rp932,012,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
038Monitoring Penyediaan BBM dari Produk Impor & Kilang Dalam Negeri
Rp1,252,206,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Lanjutan Arsitektur Dan Informasi Kinerja BPH Migas
42 43BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
Pelaksanaan Pemberian Nomor Registrasi Penyalur BBM Bersubsidi (NRPB) & Nomor Registrasi Penyalur BBM Non Berubsidi (NRPNB) Badan Usaha
Rp660,883,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
044
Pelaksanaan Kegiatan Registrasi Badan Usaha & Pengawasan Kegiatan Badan Usaha Pemilik NRU
Rp591,609,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
045
Monitoring Penerimaan dan Pengeluaran JBT dari Depot sampai Lembaga Penyalur (Rantai Pasok) untuk mengantisipasi kelangkaan dan Kelancaran Distribusi Pada Hari Besar Nasional
Rp1,072,644,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
046Monitoring atas Perselisihan antar Badan Usaha pada Penyediaan dan Pendistribusian BBM
Rp599,883,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
047
Koordinasi dan Pengawasan Terhadap Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Jenis Tertentu, BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum Tahun 2016 di Seluruh Wilayah NKRI
Output 4: Layanan Data Informasi dan Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBMIndikator Output: Jumlah Laporan Layanan Data dan Informasi serta Sistem Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM
051 Dengar Pendapat dan Sosialisasi dari BPH Migas dgn Pihak terkait Rp1,097,132,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
052
Skema Pengembangan Pembentukan Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan BPH Migas dengan Komparasi dari Badan Pengatur/Kementerian Hilir Minyak dan Gas Bumi di negara lain
Input:Sumber daya ManusiaGedung Dan BangunanPeralatan dan MesinBahan PerkantoranNorma/Standar/Pedoman/KetentuanDukungan AnggaranTotal Anggaran Rp85,510,968,000 Rp56,479,033,200.0 Rp58,467,555,560.00 Rp62,513,819,755.20 Rp66,940,751,936.03
Direktorat Gas Bumi 31,196,473,500 18,471,236,000 19,218,359,600 21,140,195,560 21,652,636,130
Outcome 1: Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui PipaIndikator Outcome: Jumlah Peningkatan Pemanfaatan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa
Inventarisasi Data dan Pemeriksaan Fisik Fasilitas Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa
1,300,000,000 - - - -
Lelang Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Dalam Rangka Pemberian Hak Khusus
1,000,000,000 - - - -
Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 19/P/BPH MIGAS/XI/2010 Tentang Pemberian Hak Khusus Pengangkutan Dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa (swakelola)
1,302,478,000 - - - -
Penyusunan Draft Revisi Peraturan BPH Migas Nomor 12/P/BPH Migas/II/2008 Tentang Lelang Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi dalam Rangka Pemberian Hak Khusus (swakelola)
1,163,418,000 - - - -
Pengawasan Hak Khusus Niaga Gas Bumi melalui Pipa Berfasilitas 500,000,000 - - - -
Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa
500,000,000 - - - -
Pengawasan Hak Khusus Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa
- 500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000
Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir di Bidang Gas Bumi Berdasarkan Izin Usaha
750,000,000 - - - -
Lanjutan Arsitektur Dan Informasi Kinerja BPH Migas
48 49BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
Studi optimalisasi pemanfaatan CNG dan LNG beserta fasilitas pendukungnya (termasuk FSRU, land based storage, pipa dan SPBG) untuk transportasi darat, laut dan industry *
- - - - -
Penyusunan draft Peraturan BPH Migas tentang Mekanisme Crossing Pipa *
- - - - -
Koordinasi BPH Migas dengan Pihak Terkait dalam Rangka Pengaturan terhadap Pelaksanaan Pemanfaatan Bersama Fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
- 1,203,290,000 1,323,619,000 1,455,980,900 -
Lanjutan Arsitektur Dan Informasi Kinerja BPH Migas
50 51BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI TAHUN 2015 - 2019
RENCANA STRATEJIK BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
TAHUN 2015 - 2019
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMITAHUN 2014
Output 4: Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Akun Pengaturan (Regulatory Account) Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Melalui PipaIndikator Output:Laporan
Sosialisasi Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Melalui Media Cetak, Radio Digital, Leaflet, Giant Billboard & Running Text
7Penyelenggaraan Rekrutmen Anggota Komite BPH Migas Tahun 2015
Rp6,121,200,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
8Melaksanakan Penerimaan Pegawai Diperkerjakan dan CPNS BPH Migas
Rp440,625,000 Rp0 Rp0 Rp0 Rp0
Output 9: Layanan Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Data InformasiIndikator Output: Jumlah Layanan Pengelolaan Rumah Tangga dan Pengelolaan Data Informasi