BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN … BPPKAD 2017.pdf8 Target Kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya 9 ... Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan ... ruangan (KIR)

SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(SAKIP)

TAHUN 2017

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

TINDAK LANJUT REKOMENDASI EVALUASI SAKIP

No Rekomendasi 2016 Tindak Lanjut1 Renstra belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan

2 Perjanjian Kinerja (PK) belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan

3 Perencanaan Kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran

4 Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan Sudah dipublikasikan

5 Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan

6 Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala

Rencana aksi sudah dilakukan secara berkala

7 Pengukuran kinerja belum menggunakan teknologi informasi Pengukuran kinerja terkait dengan rencana aksi berbasis teknologi informasi dilakukan monitoring secara berkala

8 Target Kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya

9 Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

10 Laporan kinerja belum di upload ke dalam website Di upload

11 Informasi kinerja hanya digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, belum digunakan untuk :a. Perbaikan perancanaanb. Menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatanc. Peningkatan kinerjad. Penilaian kinerja

12 Hasil evaluasi rencana aksi belum menunjukan perbaikan setiap periode

Sudah diperbaiki

13 Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkahlangkah yang nyata

VISI DAN MISI RPJMD KABUPATEN MAGETAN 2013 – 2018

RPJMD TAHUN 2013 - 2018

VISI :

Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Magetan yang Adil, Mandiri, dan Bermartabat

MISI 2 : Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dan

Peningkatan SDM yang Profesional, Dilandasi

Semangat Pelaksanaan Otonomi Daerah

MISI 2 TUJUAN 3 : Mengelola penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan

partisipatif

RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA ) BPPKAD KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2013 - 2018

4

TUJUAN 2.

Meningkatkan dan

Mengembangkan

Manajemen aset daerah

TUJUAN 1.

Meningkatkan

pengelolaan keuangan

yang tertib, efektif,

efisien dan akuntabel

SASARAN STRATEGIS 1.

Terwujudnya tertib pengelolaan

administrasi keuangan daerah

SASARAN STRATEGIS 2 :

Meningkatnya kualitas pengelolaan aset

daerah

TUJUAN 3.

Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah

yang optimal

SASARAN STRATEGIS 3 :

Meningkatnya kemandirian keuangan

daerah

Cascading Kinerja Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sasaran : 1. Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah2. Terwujudnya peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah3. Terwujudnya kemandirian keuangan daerah

Indikator Kinerja : 1. Opini BPK2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP3. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan Perubahan APBD4. Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target5. Persentase aset yang menjadi temuan BPK6. Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

Sasaran : Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan publik

Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator Kinerja : a. Persentase penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan

SPM secara lengkap dan benarb. Persentase Penyerapan anggaran

Kepala Daerah

Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (Eselon 2)

Kepala Bidang (Eselon 3)Bidang

Perbendaharaan

Kepala Bidang (Eselon 3)

Bidang Anggaran


Indikator Kinerja : a. Jumlah rancangan perda tentang APBD dan PAPBD sebelum pembahasan dengan

DPRDb. Jumlah Nota Keuanganc. Jumlah dokumen Jawaban Pemerintahd. Jumlah Evaluasi APBDe. Jumlah SPD

Program :1. Peningkatan Pengembangan Manajeman Aset Daerah

Indikator Kinerja :a. Jumlah Aset yang terinventarisirb. Jumlah sertifikat tanah milik daerah Kabupaten Magetan

Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : a. Jumlah Wajib Pajak barub. Jumlah pendataan objek baru

Kepala Bidang (Eselon 3)

Bidang Akuntasi

Kepala Bidang (Eselon 3) Bidang

Aset


Pendataan


Penetapan dan Penagihan

Program : 1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : a. Jumlah Ketetapan Wajib Pajak


Indikator Kinerja :a. Jumlah peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

berupa laporan Keuangan Daerah sesuai SAP yang tepat waktu

Kepala Sub Bidang

Verifikasi dan pengelolaan

Kas (Eselon 4)

Kegiatan : 1. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan keuangan Daerah2. Pengelolaan dana trasfer ke Daerah

Indikator Kinerja : a. Jumlah SP2D yang diterbitkanb. Jumlah Rekonsiliasi

Kepala Sub Bidang

Perbendaharaan (Eselon 4)


Indikator Kinerja : a. Jumlah dokumen penanganan kasus kerugian daerahb. Jumlah Peserta sosialisasi dan bintekc. Jumlah dokumen yang dilaporkan ke Pemerintah Pusat, Pemerintah

Propinsi dan Instansi LainnyaKepala Sub

Bidang Pengeluaran Belanja Tidak

langsung (Eselon 4)


Indikator Kinerja : a. Jumlah daftar gajib. Jumlah Pelaksanaan Rekonsiliasic. Jumlah Penerbitan SKPP (Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran

gaji)

BIDANG PERBENDAHARAAN ESELON 4

Kepala Sub Bidang

Anggaran Pendapatan dan

Pembiayaan (Eselon 4)

Kegiatan : 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen perubahan APBD

Kepala Sub Bidang

Anggaran Belanja Tidak

Langsung (Eselon 4)


Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen peerubahan APBD

Kepala Sub Bidang

Anggaran Belanja

Langsung (Eselon 4)


Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen rancangan APBD 2. Jumlah dokumen peerubahan APBD

BIDANG ANGGARAN ESELON 4

Kepala Sub Bidang

Akuntansi Penerimaan(Eselon 4)

Kegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran4. Asistensi Pengelolaan keuangan Daerah5. Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat

Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi

Kepala Sub Bidang

Akuntansi Pengeluaran

(Eselon 4)



Indikator Kinerja : 1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi

Kepala Sub Bidang

Pelaporan Keuangan

Daerah (Eselon 4)



Indikator Kinerja :1. Jumlah dokumen kebijakan akuntansi2. Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Jumlah dokumen laporan realisasi APBD Semesteran4. Jumlah SKPD yang mendapat asistensi BPKP5. Jumlah peserta sosialisasi

BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH ESELON 4

Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan

(Eselon 4)

Kegiatan : 1. Persertifikatan Tanah2. Inventarisasi Aset Daerah

Indikator Kinerja : 1. Jumlah temuan aset oleh BPK

Kepala Sub Bidang

Penatausahaan Aset

(Eselon 4)


Indikator Kinerja : Jumlah temuan aset oleh BPK

Kepala Sub Bidang

Pengendalian dan Mutasi (Eselon 4)


Indikator Kinerja : Jumlah temuan aset oleh BPK

BIDANG ASET DAERAH ESELON 4

Kepala Sub Bidang

Pendataan Pengolahan Data dan Dokumentasi

(Eselon 4)

Kegiatan : 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Indikator Kinerja : 1. Jumlah wajib pajak yang terdata2. Jumlah wajib pajak yang dimutakhirkan

Kepala Sub Bidang

Intensifikasi dan

Ekstensifikasi(Eselon 4)

Kegiatan : 1. Pemutakhiran Data Pendapatan Asli daerah

Indikator Kinerja : 1. Tersedianya data bangunan satu kecamatan

Kepala Sub Bidang

Pengendalian Sumber-Sumber PAD (Eselon 4)

Kegiatan : 1. Sosialisasi Perpajakan

Indikator Kinerja : 1. Tersosialisasinya pajka-pajak daerah kepada masyarakat

BIDANG PENDATAAN ESELON 4

Kepala Sub Bidang

Penetapan(Eselon 4)

Kegiatan : 1. Optimalisasi Pemungutan Pendapatan daerah

Indikator Kinerja : 1. Jumlah ketetapan Pajak daerah

Kepala Sub Bidang

Penagihan(Eselon 4)


Indikator Kinerja : 1. Jumlah Piutang PAD yang tertagih

Kepala Sub Bidang

Pengolahan Data

Pendapatan Asli Daerah Lainnya

(Eselon 4)


Indikator Kinerja : 1. Monitirong, evaluasi dan pelaporan PAD lainnya

BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN ESELON 4

INDIKATOR KINERJA UTAMASASARAN

STRATEGISINDIKATOR KINERJA

UTAMAPENJELASAN /

FORMULASI PENGHITUNGANSUMBER DATA

PENANGGUNG JAWAB

KET

1 2 3 4 5Terwujudnya tertip pengelolaan administrasi keuangan daerah

Meningkatnya kwalitas pengelolaan aset daerah

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

1. Opini BPK

2. % SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP

3. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD

4. Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

1. % temuan aset

1. Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

- Penilaian BPK atas pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP

- SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP / Jumlah SKPD X 100

- Tanggal penyampaian RAPBD sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006

- Realisasi belanja / Target Belanja X 100

- Aset yang menjadi temuan BPK/Jumlah Aset X 100

- Jumlah Realisasi / Target Pendapatan Asli Daerah X 100%

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten MagetanLaporan Keuangan Daerah Kabupaten Magetan (Bidang AkuntansiNota kesepakatan(Bidang Anggaran)BPPKAD kabupaten Magetan(Bidang Perbendaharaan)

BPPKAD kabupaten Magetan (Bidang Aset)BPPKAD kabupaten Magetan

(Bidang Pendataan dan Bidang Penetapan dan Penagihan)

BPPKAD Kabupaten Magetan





Meningk atkan kepuasan

masyarakat terhadap

penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik

Program : Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan keuangan DaerahKegiatan : 1. Penyusunan Kebijakan akuntansi pemerintah daerah2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD3. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran4. Asistensi pengelolaan keuangan daerah5. Sosialisasi peraturan pemerintah pusat6. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD7. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang PAPBD8. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah9. Pengelolaan dana transfer ke daerah

Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi

Meningkatkan kualitas

pengelolaan aset daerah

Program : Peningkatan dan Pengembangan manajemen aset daerahKegiatan : 1. Persertifikatan tanaha2. Inventarisasi Aset daerah

Meningkatkan

kemandirian keuangan

daerah

Program : Peningkatan pengembangan pendapatan daerahKegiatan : 1. Pemutakhiran data PAD2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah3. Sosialisasi perpajakan4. Optimalisasi pemungutan pendapatan daerah

RENCANA KINERJA

Sasaran Program Kegiatan Ket

Uraian Indikator Sasaran

Target Uraian Indikator sasaran

Target Uraian Indikator Sasaran

Target

Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah

1. Opini BPK WTP Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dokumen tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Laporan keuangan yang sesuai SAP

1.Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

2.Penyusunan rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaa APBD

3.Penyusunan Pelaporan keuangan Semesteran

4.Asistensi pengelolaan keuangan daerah

Jumlah dokumen kebijakan akuntansi

Jumlah dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (pengantar nota keuangan, LRA, Laporan Neraca, LPE, LO, LAK, CaLK, jawaban pemerintah, Silpa)

Jumlah dokumen laporan realisasi APBD semesteran

Jumlah SKPD yang mendapat asistensi dari BPKP

1 dokumen

9 dokumen

2 dokumen

59 SKPD





Target

2. Persentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerah sesuai SAP

3. Ketetapan waktu penyusunan APBD dan perubahan APBD

100%

Tepat waktu

Peningkatan dan pengembangan administrasi keuangan daerah


Jumlah peraturan daerah tentang pelaksanaan APBD

1. Jumlah rancangan perda tentang APBD dan PAPBD

2. Jumlah Nota Keuangan

3. Dokumen jawaban pemerintah

4. Jumlah Evaluasi APBD

5. Jumlah SPD

Penyusunan laporan keuangan yang sesuai SAP

Sosialisasi Peraturan Pemerintah Pusat

1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

2. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD

Jumlah peserta sosialisasi

Jumlah dokumen APBD (RKA, Nota Keuangan,RAPBD, jawaban pemerintah, APBD, DPA)

Jumlah dokumen perubahan APBD (RKA, Nota Keuangan,RPAPBD, jawaban pemerintah, PAPBD, DPPA)

510 orang

6 dokumen

6 dokumen





Target

Meningkatnya kualitas pengelolaan Aset daerah

4. Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target

1.% Temuan aset yang terselesaikan

100%

100%


Peningkatan dan pengembangan Manajemen Aset Daerah

1. Jumlah penerbitan SP2D tepat waktu

2. Persentase penyerapan anggaran

3. Persentase tanah Pemkab yang sudah bersertifikat

4. Jumlah aset yang terinventarisir

Peneribitan SP2D yang sesuai target

Presentase aset yang tertangani

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan keuangan daerah

2. Pengelolaan dana transfer ke daerah

1. Inventarisasi Aset daerah

2. Persertifikatan tanah

Jumlah SP2D yang diterbitkan dan pelaksanaan rekonsiliasi

Jumlah dokumen dilaporan ke pemrintah pusat, pemerintah propinsi dan instansi lainnya

Jumlah kartu inventaris ruangan (KIR) dan jumlah laporan hasil inventaris aset tetap dari dana bOS

Jumlah sertifikat tanah milik daerah

8000 SP2D dan 4 kali rekon

40 dokumen

20000 lembar dan 494 berkas

20 bidang





Target

Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

100% Peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah

Realisasi PAD

147.000.000.000

1. Pemutakhiran Data Pendapatan Asli Daerah

2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah

3. Sosialisasi Perpajakan

4. Optimalisasi pemungutan Pendapatan daerah

Jumlah objek/wajib pajak yang dilakukan pemutahiran

Jumlah dokumen data potensi PAD

Jumlah sosialisasi pajak daerah

Realisasi pemungutan pajak daerah

Desa/Kelurahan

10 dokumen pajak daerah

2 kegiatan

100%

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA)

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPKAD TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA KEPALA BPPKAD TAHUN 2017

PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ESELON 3 TAHUN 2016




PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2016

PERJANJIAN KINERJA STAF TAHUN 2017

CAPAIAN TERHADAP IKU(disertai penjelasan)

IKU 1 : Opini BPK

35

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2016 2017

1 Opini BPK Opini BPK WTP -

UPAYA PENCAPAIAN :1. Penyusunan keuangan daerah yang sesuai SAP2. Mengadakan sosialisasi tentang SAP kepada pengelola keuangan di SKPD3. Menyusun laporan keuangan SKPD tertib dan sesuai SAP

KENDALA :1. Kurangnya penyelesaian tindaklanjut temuan BPK

DUKUNGAN ANGGARAN

TARGET 2017 PENINGKATAN

REALISASI

Capaian :

Kategori :

IKU 2 : Persentase SKPD yang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai SAP

36


2016 2017

1 Presentase SKPD yang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai SAP

% 100 -

UPAYA PENCAPAIAN :1) Diadakan Sosialisisasi2) Diadakan Bimtek

KENDALA :1) Kurangnya pemahaman tentang laporan keungan SAP di SKPD 2. SDM yang latarbelakang pendidikan tidak sesuai

DUKUNGAN ANGGARAN


REALISASI

Capaian :

Kategori :

IKU 3 : Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan Perubahan APBD

37

NO

URAIAN SATUAN TAHUN

2016 2017

1 Ketepatan waktu penyusunan APBD

Waktu Tepat waktu

Tepat waktu

Ketepatan waktu penyusunan Perubahan APBD

Tepat waktu

-

UPAYA PENCAPAIAN :1. Diadakan sosialisasi pedoman penyusunan APBD dan Perubahan APBD2. Memberikan informasi tentang pelaksanaan APBD dan Perubahan APBD

DUKUNGAN ANGGARAN


REALISASI Tepat Waktu

Capaian : 50%

Kategori :

IKU 4 : Toleransi Deviasi Penyerapan Keuangan sesuai Target

38


2016 2017

1 Toleransi devisiasi penyerapan keuangan sesuai target

% 89,00 35,00

UPAYA PENCAPAIAN :1. Koordinasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan yang baik2. Kesesuaian antara penganggaran kas dengan realisasi

KENDALA :3. Kurangnya koordinasi antara perencanaan, penatausahaan dan pelaporan

DUKUNGAN ANGGARAN


REALISASI

Capaian : 35%

Kategori :

IKU 5 : Persentase temuan aset

39


2016 2017

1 Persentase temuan aset

% 15 % -

UPAYA PENCAPAIAN :1) Dilakukan inventarisasi barang milik daerah2) Dilakukan penilaian kembali barang milik daerah

DUKUNGAN ANGGARAN


REALISASI 100%

Capaian : 100%

Kategori : Bagus

Kendala :1) Belum dilakukan inventarisasi dan belum penilaian kembali barang milik daerah2) Kurangnya SDM dalam pengelolaan barang milik daerah3) Kemampuan keuangan daerah

IKU 7 : Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

40

NO URAIAN SATUAN

TAHUN

2016 2017

1 Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya

% 165.615.614.256,82

65.599.129.072,95

UPAYA PENCAPAIAN :1. Dengan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak2. Memberikan kemudahan dalam pelayanan/pembayaran

DUKUNGAN ANGGARAN

KENDALA :1. Rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak


REALISASI

Capaian : 44,63%

Kategori :

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2017

TARGET REALISASI CAPAIAN KINERJA

1 Terwujudnya tertib pengelolaan administrasi keuangan daerah

Opini BPK WTP -

Prosentase SKPD yang pengelolaan keuangan daerahnya sesuai SAP

100 % -

Katepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD

Tepat waktu 50% 50%

Toleransi deviasi penyerapan keuangan sesuai target

100% 35% 35%

2 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah

Prosentase Temuan aset 100 % 15%

3 Meningkatkan kemandirian keuangan

Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 147.000.000.000

67.472.051.207,76

45,90%

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

41

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

CAPAIAN KINERJA

TAHUN 2016

TAHUN 2017


Opini BPK WTP -


100 % -

Ketepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD 100 % 50 %


100 % 35 %

2 Meningkat nya kualitas pengelolaan aset daerah

Prosentase Temuan aset 15% -

3 Meningkatkan kemandirian keuangan

Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 165.615.614.256,82

67.472.051.207,76

PERBANDINGAN KINERJA 2016 - 2017

42

ANALISIS CAPAIAN IKUNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN

KINERJA KRITERIA


Opini BPK 100 % BERHASIL


100 % BERHASIL

Katepatan waktu penyusunan APBD dan PAPBD

Tepat waktu

BERHASIL


100 % BERHASIL

Keberhasilan dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah ini ditandai dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian selama dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2016 dan penetapan APBD, Perubahan APBD dan Laporan Keuangan Daerah dilaksanakan tepat waktu.

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA KRITERIA

2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah

Prosentase Temuan aset 15 % BERHASIL

Keberhasilannya yaitu akan dilakukan inventarisasi barang milik daerah dan penilaian kembali barang milik daerah

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN KINERJA KRITERIA

3 Meningkatkan Kemandirian keuangan

Pendapatan Asli Daerah dalam setiap tahunnya 100 % BERHASIL

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah karena kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak dan kemudahan dalam pembayarannya

Terima Kasih

BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN … BPPKAD 2017.pdf8 Target Kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya 9 ... Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan ... ruangan (KIR)

Documents