BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 1 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung Jawab Pemerintah atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung Jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan
13
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ......tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 1
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2019,
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan
Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir
pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung Jawab Pemerintah atas laporan keuangan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian
wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian
intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung Jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.
Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang
material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun
kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan
pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan
keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk merancang prosedur pemeriksaan
yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini
atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pemeriksaan
BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau 2
yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang
digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
tanggal 31 Desember 2019, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih,
operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
80.B/LHP/XVIII.TJP/05/2020 dan Nomor 80.C/LHP/XVIII.TJP/05/2020 tanggal 28 Mei
2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Batam, 28 Mei 2020
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Penanggung Jawab Pemeriksaan
Widhi Widayat, S.E., M.Si. , Ak., CA., CSFA.
Register Negara Akuntan No. 18933
3
LAPORAN KEUANGAN
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(Dalam Rupiah)
NO URAIAN REF ANGGARAN 2019 REALISASI 2019 (Audited) (%) REALISASI
URAIAN REF 2019 (Audited) 2018 ASET 5.3.1 ASET LANCAR 5.3.1.1 Kas di Kas Daerah i) 389.441.607.426,37 108.847.425.125,02 Kas di Bendahara Penerimaan ii) 9.302.500,00 - Kas di Bendahara Pengeluaran iii) 4.000.000,00 424.772,00 Kas Di Badan Layanan Umum Daerah iv) 13.087.038.428,54 7.980.869.655,95 Kas di Bendahara BOS v) 2.437.710.124,61 2.206.124.760,06 Kas Lainnya vi) 4.030.685,00 4.985.510,29 Piutang Pajak vii) 83.711.031.371,00 99.644.251.838,94 Penyisihan Piutang Pajak viii) (51.530.769.143,75) (60.346.976.065,97) Piutang Pajak Netto 32.180.262.227,25 39.297.275.772,97 Piutang Lain-lain PAD yang Sah ix)
Lain-lain PAD Yang Sah - LO iv) 130.675.195.061,09 110.188.525.833,94 20.486.669.227,15 18,59 7 PENDAPATAN TRANSFER - LO 5.4.1.2 2.696.175.430.436,00 2.277.137.765.342,00 419.037.665.094,00 18,40 8