BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …medan.bpk.go.id/wp-content/uploads/2017/10/Juni-2016.pdf · Pemeriksaan atas Laporan Keuangan ... Ÿ Pengelolaan Barang Persediaan Belum

Horas MedanBADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Dari Redaksi

Pada edisi keenam Horas Medan kali

i n i , R e d a k s i d i a n t a r a n y a

menampilkan berita terkait dengan

P e n y e r a h a n L a p o r a n H a s i l

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah, Pembahasan

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan, dan pelaksanaan

kegiatan Media Workshop.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Raih Opini Wajar Tanpa PengecualianBertempat di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara TA 2015. LHP ini diserahkan oleh Wakil Ketua BPK, Sapto Amal Damandari, didampingi Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, V.M. Ambar Wahyuni, kepada Pl.Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Parlinsyah Harahap, dan Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi.

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Provinsi Sumatera Utara TA 2015. Opini ini adalah opini WTP kedua kali yang diperoleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wakil Ketua BPK dalam sambutannya menyebutkan beberapa kelemahan sistem pengendalian intern dan ke�dakpatuhan terhadap Perundang-undangan, antara lain;

Ÿ Pengelolaan Kas pada BUD serta Bendahara Pengeluaran Dispora dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tidak Ter�b;

Ÿ Pengelolaan Barang Persediaan Belum Memadai;

Ÿ Penyertaan Modal pada PD Aneka Industri dan Jasa Berpotensi Tidak Menguntungkan.

Wakil Ketua BPK, dalam sambutannya menghimbau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk dapat menindaklanju� rekomendasi BPK yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut dan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Wakil Ketua BPK berharap agar LHP BPK dapat dimanfaatkan sesuai tugas dan fungsinya, terutama tugas dan fungsi pengawasan.

Dewan Redaksi

Pengarah : Ambar Wahyuni

Penanggungjawab : Agung Hartono

Ketua : Iskandar Setiawan

Pelaksana:

Petrus Sihaloho, Venny, M. Amin, Ahmad Nur,

Wahyu Isdariyanto, Lyz Anita Butar-butar,

Nursalam Harianja, Leni Dianawati, Desi

Sidauruk, Ronal Polatua, Awiek Prama Yudha,

Dar Agnema, Ali Azril

Terhunus Malam

Tubuhnya melepuh oleh masa

Meredang erang wajah

kesakitan

Muka lesu pucat pasi

Ternyata siang tak lagi

dengannya

Mereka enggan menyapa

Sebab ia terus menyepi dengan

malam

Malam ini bintang bersembunyi

Gelap, Pekat, Hitam

Ia Terhunus malam

Padahal jiwa raganya

memberontak

Oleh : Eva Riyanti Lubis

Padangsidimpuan, 24 April 2012

Edisi Juni 2016

B P K Pe r w a k i l a n P ro v i n s i S u m a t e r a U t a r a t e l a h menyerahkan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2015 kepada Lima Belas Pemerintah Daerah. T i ga Pe m e r i n t a h D a e ra h menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu P e m k a b Ta p a n u l i U t a r a , Pemkab Tapanuli Selatan dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Sepuluh Pemerintah Daerah menerima opini Wajar Dengan Pengeculian (WDP),

yaitu Pemkab Karo, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemko Pematangsiantar, Pemkab Batubara, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Asahan, dan Pemkab Pakpak Bharat. Dua daerah yang menerima opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) / Disclaimer, yaitu Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Samosir.

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara berharap agar Pemerintah Daerah terkait dapat menindaklanju� hasil pemeriksaan yang telah diserahkan, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP tersebut diterima. Hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 20 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembahasan Tindak Lanjut BPK Perwakilan Provinsi SumateraDalam rangka mengop�malkan rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI, pada 20 Juni 2016 BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan Pembahasan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan. Acara tersebut diiku� oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan dua BUMD di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Hadir pula para auditor pemegang dosir masing-masing en�tas.

Acara pembahasan �ndak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini adalah wujud nyata peran ak�f BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian �ndak lanjut. Diharapkan semakin �nggi persentase �ndak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan akan meningkatkan mutu

p e n g e l o l a a n d a n tanggung jawab keuangan negara.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh BPK adalah melipu� kegiatan menatausahakan laporan hasil pemeriksaan dan menginventarisasi permasalahan, temuan, rekomendasi, dan/atau �ndak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Selanjutnya BPK menelaah jawaban atau penjelasan yang diterima dari pejabat yang diperiksa dan/atau atasannya untuk menentukan apakah �ndak lanjut telah dilakukan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera

Utara mengadakan kegiatan Media Workshop Triwulan II Tahun

2016. Acara dimulai pada pukul 13.00 WIB ditandai dengan

sambutan dan pembukaan dari Kepala Perwakilan, dilanjutkan

dengan pemaparan materi mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan

atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran

2015, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Poli�k yang

bersumber dari APBD TA 2015, Tindak Lanjut atas Rekomendasi

BPK per 22 Maret 2016 dan Pemantauan Kerugian Negara

S e m e s t e r I T a h u n 2 0 1 6 p a d a P e m e r i n t a h

Provinsi/Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Utara, oleh

Kepa la Per wak i lan , V. M. Ambar Wahyun i sebaga i

pembicara/narasumber utama didampingi pejabat struktural di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Setelah pemaparan selesai, acara dilanjutkan dengan dialog. Dialog atau tanya jawab dibagi menjadi �ga sesi dengan

masing-masing sesi 3 (�ga) orang penanya dan mendapat tanggapan langsung dari Kepala Perwakilan. Selesai tanya jawab

acara ditutup dengan sesi photo bersama.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari media-media yang bertugas di wilayah Provinsi Sumatera Utara baik cetak, elektorik

maupun media online, serta para pejabat struktural dan pegawai BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.

Diharapkan melalui kegiatan media workshop ini nan�nya dapat tercipta hubungan kesepahaman dan kerjasama yang

saling mendukung antara BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara dan media di Provinsi Sumatera Utara dalam

menyebarluaskan informasi mengenai pengelolaan keuangan negara/daerah secara jelas dan akurat kepada publik.

Media Workshop