BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini. Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang- undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8.B/LHP/XIX.BJM/05/2015 dan Nomor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
8
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA …banjarmasin.bpk.go.id/easy/doc/LK2014/8. LKPD Kab. Tanah Laut TA 2014.pdf · BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa
Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan
Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini
atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan
pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari
salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung
jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi
penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang
dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang
berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas
laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan
dasar yang memadai untuk menyatakan opini.
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam
semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut tanggal
31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang
berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem
Pengendalian Intern dan Laporan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-
undangan disajikan dalam Laporan Nomor 8.B/LHP/XIX.BJM/05/2015 dan Nomor
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(dalam rupiah)
No. Uraian CALKAnggaran Setelah Perubahan TA
2014
Realisasi
TA 2014%
Realisasi
TA 2013
1 2 3 4 5 6 5
1 PENDAPATAN
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pajak Daerah 4.4.2.1 10.702.500.000,00 14.731.607.725,00 137,65 9.631.149.328,00
4 Retribusi Daerah 4.4.2.2 7.644.135.750,00 7.492.552.435,00 98,02 4.680.960.696,00
5 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 4.4.2.3 6.063.996.815,00 6.063.996.815,00 100,00 4.614.075.537,00
6 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 4.4.2.4 69.361.454.509,00 105.176.704.092,09 151,64 84.599.601.572,50
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6) 93.772.087.074,00 133.464.861.067,09 142,33 103.525.787.133,50
8
9 Pendapatan Transfer
10 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.4.2.5
11 Bagi Hasil pajak 19.807.050.794,00 45.647.821.806,00 230,46 45.137.108.316,00
12 Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA 325.243.678.950,00 295.646.106.642,00 90,90 360.993.924.071,00
13 Dana Alokasi Umum 463.309.949.000,00 463.309.949.000,00 100,00 439.195.379.000,00
14 Dana Alokasi Khusus 23.710.400.000,00 17.782.800.000,00 75,00 14.705.805.000,00
15 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s/d 14) 832.071.078.744,00 822.386.677.448,00 98,84 860.032.216.387,00
16
17 Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 4.4.2.6
18 Dana Penyesuaian 84.665.541.000,00 84.752.497.000,00 100,10 69.707.667.413,00
19 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18) 84.665.541.000,00 84.752.497.000,00 100,10 69.707.667.413,00
20
21 Transfer Pemerintah Provinsi 4.4.2.7
22 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 80.060.000.000,00 100.805.661.636,00 125,91 92.772.094.793,00
23 Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (22) 80.060.000.000,00 100.805.661.636,00 125,91 92.772.094.793,00
24 Jumlah Pendapatan Transfer (15+19+23) 996.796.619.744,00 1.007.944.836.084,00 101,12 1.022.511.978.593,00