BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Laporan atas Laporan Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Tanggung jawab BPK Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.
19
Embed
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN …. LKPD Kab. Kotabaru TA... · evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iii
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan atas Laporan Keuangan
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Kotabaru, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2017, Laporan
Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional,
Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.
Tanggung jawab Pemerintah atas laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar
laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern
yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik
yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.
Tanggung jawab BPK
Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan
berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik
BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan
yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan
pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada
pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material
dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam
melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang
relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Kotabaru untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang
ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern
Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup
evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi
akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru, serta evaluasi atas penyajian
laporan keuangan secara keseluruhan.
BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai
dasar untuk menyatakan opini BPK.
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan iv
Opini
Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar,
dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru tanggal
31 Desember 2017, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional,
arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Laporan atas SPI dan Kepatuhan
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut,
BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas
Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor
03.B/LHP/XIX.BJM/05/2018 dan Nomor 03.C/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei
2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.
Banjarbaru, 25 Mei 2018
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,
Tornanda Syaifullah
Register Negara Akuntan No. RNA 17121
v
BUPATI KOTABARU
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang terdiri dari
Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca;
Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir
adalah tanggungjawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi
pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan
keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Kotabaru, Mei 2018
BUPATI KOTABARU,
H. SAYED JAFAR
(Dalam Rupiah)
No CALK ANGGARAN TA 2017 REALISASI TA 2017 % REALISASI TA 2016
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
Kotabaru, Mei 2018
BUPATI KOTABARU
Bagi Hasil Pajak
Bagi Hasil Retribusi
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Transfer Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa
H. SAYED JAFAR
Transfer Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Bantuan Keuangan Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
PENGELUARAN DAERAH
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
PEMBIAYAAN
PENERIMAAN DAERAH
TRANSFER
2
(Dalam Rupiah)
No CALK 2017 2016
1 7.5.2.1.1 250.880.548.933,50 388.192.023.965,48
2 7.5.2.1.2 250.880.548.933,50 388.192.023.965,48
Sub Total 0,00 0,00
3 7.5.2.1.3 20.725.916.317,26 250.881.406.547,96
Sub Total 20.725.916.317,26 250.881.406.547,96
4 7.5.2.1.4 0,00 0,00
5 7.5.2.1.5 0,00 -857.614,46
6 7.5.2.1.6 20.725.916.317,26 250.880.548.933,50
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARULAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
URAIAN
Saldo Anggaran Lebih Awal
Kotabaru, Mei 2018
BUPATI KOTABARU
H. SAYED JAFAR
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya
Lain-lain
Saldo Anggaran Lebih Akhir
3
(Dalam Rupiah)
No Uraian CALK Tahun 2017 Tahun 2016
1 ASET 7.5.3.12 ASET LANCAR 7.5.3.1.13 Kas di Kas Daerah 7.5.3.1.1.1 1.237.264.619,87 235.390.491.212,51 4 Kas di Bendahara Pengeluaran 7.5.3.1.1.2 280.097.500,00 30.000.000,00 5 Kas di Bendahara Penerimaan 7.5.3.1.1.3 104.740.679,00 1.800.000,00 6 Kas di BLUD 7.5.3.1.1.4 14.991.703.349,09 11.909.314.193,09 7 Kas di FKTP 7.5.3.1.1.5 3.194.557.983,30 3.548.943.527,90 8 Kas di Bendahara BOS 7.5.3.1.1.6 3.787.642.540,00 2.356.296.927,00 9 Kas Lain-lain 7.5.3.1.1.7 68.100.152,00 88.164.686,00 10 Piutang Pajak Daerah 7.5.3.1.1.8 15.267.193.804,26 14.282.249.391,67 11 Penyisihan Piutang Pajak Daerah (11.047.388.800,33) (9.625.771.370,83)12 Piutang Pajak Daerah Netto 4.219.805.003,93 4.656.478.020,84 13 Piutang Retribusi Daerah 7.5.3.1.1.9 579.846.202,00 519.796.825,00 14 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah (533.285.251,00) (483.365.162,50)15 Piutang Retribusi Daerah Netto 46.560.951,00 36.431.662,50 16 Piutang Lain-lain PAD yang Sah 7.5.3.1.1.10 11.842.886.439,26 10.756.408.246,24 17 Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah (1.555.710.888,26) (300.603.592,01)18 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto 10.287.175.551,00 10.455.804.654,24 19 Piutang Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 7.5.3.1.1.11 28.055.468.603,64 20.361.561.726,41 20 Penyisihan Bagi Hasil pajak dari Provinsi - - 21 Piutang Bagi Hasil pajak dari Provinsi Netto 28.055.468.603,64 20.361.561.726,41 22 Piutang Transfer Pemerintah Pusat 7.5.3.1.1.12 57.323.633.677,00 43.267.856.050,00 23 Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat 0,00 (43.267.856.050,00)24 Piutang Transfer Pemerintah Pusat Netto 57.323.633.677,00 - 25 Piutang TP/ TGR 7.5.3.1.1.13 4.978.853.000,00 4.978.853.000,00 26 Penyisihan Piutang TP/ TGR (4.978.853.000,00) (2.489.426.500,00)27 Piutang TP/ TGR Netto 0,00 2.489.426.500,00 28 Piutang Lainnya 7.5.3.1.1.14 1.269.856.951,46 513.508.606,46 29 Penyisihan Piutang Lainnya (728.696.106,46) (267.300.992,00)30 Piutang Lainnya Netto 541.160.845,00 246.207.614,46 31 Persediaan 7.5.3.1.1.15 17.968.973.815,15 6.954.134.988,98 32 Jumlah Aset Lancar 142.106.885.269,98 298.525.055.713,93 33
34 INVESTASI JANGKA PANJANG 7.5.3.1.235 Investasi Pemanen 7.5.3.1.2.136 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 7.5.3.1.2.1.1 109.887.527.159,95 109.215.752.457,9937 Jumlah Investasi Permanen 109.887.527.159,95 109.215.752.457,9938 Jumlah Investasi Jangka Panjang 109.887.527.159,95 109.215.752.457,9939
40 ASET TETAP 7.5.3.1.341 Tanah 7.5.3.1.3.1 350.205.722.121,19 342.650.255.040,0142 Peralatan dan Mesin 7.5.3.1.3.2 386.966.107.965,58 349.566.516.319,5243 Gedung dan Bangunan 7.5.3.1.3.3 943.115.371.728,19 871.484.292.578,4044 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 7.5.3.1.3.4 2.288.474.792.491,56 2.181.767.344.980,3845 Aset Tetap Lainnya 7.5.3.1.3.5 26.339.655.526,82 15.992.960.795,8146 Konstruksi dalam Pengerjaan 7.5.3.1.3.6 283.073.339.994,11 213.321.532.472,6847 Akumulasi Penyusutan 7.5.3.1.3.7 (1.775.897.422.297,12) (1.580.426.181.220,10)48 Jumlah Aset Tetap 2.502.277.567.530,33 2.394.356.720.966,70
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTABARUNERACA
PER 31 DESEMBER 2017 DAN 2016
4
No Uraian CALK Tahun 2017 Tahun 2016
49
50 DANA CADANGAN51 Dana Cadangan 0,00 0,0052 Jumlah Dana Cadangan 0,00 0,0053
54 ASET LAINNYA 7.5.3.1.455 Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,0056 Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran57 Tagihan Penjualan Angsuran Netto58 Tuntutan Perbendaharaan 7.5.3.1.4.1 576.188.061,00 428.772.648,0059 Penyisihan Tuntutan Perbendaharaan60 Tuntutan Perbendaharaan Netto61 Tuntutan Ganti Rugi 7.5.3.1.4.2 0,00 0,0062 Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi63 Tuntutan Ganti Rugi Netto64 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,0065 Aset Tak Berwujud 7.5.3.1.4.3 45.308.276.561,28 41.627.081.408,0066 Amortisasi Aset tidak Berwujud (26.575.079.594,51) (19.598.815.873,57)67 Aset Tak Berwujud Netto 18.733.196.966,77 22.028.265.534,4368 Aset Lain-Lain 7.5.3.1.4.4 84.373.720.522,66 124.420.859.603,5369 Jumlah Aset Lainnya 103.683.105.550,43 146.877.897.785,9670 JUMLAH ASET 2.857.955.085.510,69 2.948.975.426.924,5871
72 KEWAJIBAN 7.5.3.273 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 7.5.3.2.174 Utang Perhitungan Fihak Ketiga 7.5.3.2.1.1 0,00 0,0075 Utang Beban 7.5.3.2.1.2 8.086.760.905,00 10.088.753.785,0076 Utang Kelebihan Transfer Pemerintah Pusat 7.5.3.2.1.3 0,00 5.049.380.000,0077 Utang Jangka Pendek Lainnya 7.5.3.2.1.4 31.802.772.834,47 839.273.000,0078 Jumlah Kewajiban Jangka Pendek 39.889.533.739,47 15.977.406.785,0079
80 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 7.5.3.2.281 Utang Jangka Panjang Lainnya 7.5.3.2.2.1 0,00 0,0082 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang 0,00 0,0083 JUMLAH KEWAJIBAN 39.889.533.739,47 15.977.406.785,0084
85 EKUITAS 7.5.3.386 Ekuitas 2.818.065.551.771,22 2.932.998.020.139,5887 JUMLAH EKUITAS 2.818.065.551.771,22 2.932.998.020.139,5888 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 2.857.955.085.510,69 2.948.975.426.924,58
Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan